Konvensi ICSID1057

September 30, 2009 [Terjemahan bebas Konvensi ICSID: ©paustinus siburian

h t t p : / / w w w . i p a u s t . c o . i d

KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA-SENGKETA INVESTASI ANTARA NEGARA-NEGARA DAN WARGA NEGARA

DARI NEGARA-NEGARA LAIN Berikut ini adalah terjemahan bebas yang saya sediakan dari CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES (selanjutnya disebut Konvensi ICSID). Konvensi ini ditandatangani pada 18 Maret 1965 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1966 setelah dilakukannya ratifikasi oleh 20 Negara. Sampai dengan tanggal 10 April 2006, Konvensi ini telah diratifikasi oleh 143 Negara. Sebagaimana judulnya Konvensi ICSID ini merupakan konvensi mengenai penyelesaian sengketa investasi internasional antara Negara-negara peserta Konvensi ini dengan warga Negara dari Negara-negara peserta yang lain yang timbul dari adanya investasi internasional.

Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID ini dengan UNDANG-UNDANGNomor: 5 TAHUN 1968 Tentang: PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGANEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL (LN 1968/32; TLN NO. 2852)



KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA-SENGKETA INVESTASI ANTARA NEGARA-NEGARA DAN WARGA NEGARA DARI NEGARA-NEGARA LAIN

Pembukaan Negara-negara peserta Mengingat perlunya kerjasama internasional untuk pembangunan ekonomi dan peranan dari investasi internasional swasta di dalamnya; Menimbang kemungkinan bahwa dari waktu ke waktu sengketa-sengketa dapat timbul dalam hubungan dengan investasi antara pihak Negara peserta dan warga Negara dari Negara-negara peserta yang lain; Mengakui bahwa meskipun sengketa-sengketa demikian akan biasanya tunduk pada proses hukum nasional, metode-metode penyelesaian internasional dapat layak dalam kasus-kasus tertentu; Memberikan perhatian khusus pada ketersediaan fasilitas-fasilitas untuk konsiliasi dan arbitrase internasional pada mana Negara-negara peserta dan para warga Negara dari Negara-negara peserta yang lain dapat mengajukan sengketa-sengketa demikian jika mereka menginginkan demikian; Berkeinginan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas demikian di bawah naungan the International Bank for Reconstruction and Development; Mengakui bahwa persetujuan bersama oleh para pihak untuk mengajukan sengketa-sengketa demikian pada konsiliasi dan arbitrase melalui fasilitas-fasilitas demikian menandakan suatu perjanjian yang mengikat yang mewajibkan secara khusus bahwa perhatian penuh harus diberikan pada setiap rekomendasi dari para konsiliator, dan bahwa setiap putusan arbitrase harus ditaati; dan Menyatakan bahwa tidak ada Negarapeserta harus dengan semata-mata fakta atas ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya atas Konvensi ini dianggap berada di bawah kewajiban untuk mengajukan setiap sengketa tertentu pada konsiliasi atau arbitrase, Telah menyetujui sebagai berikut:



Bab I Pusat penyelesaian Sengketa Investasi Internasional

Bagian 1

Pembentukan dan Organisasi

Pasal 1 (1) Dengan ini ada dibentuk sebuah Pusat Penyelesaian sengketa Investasi Internasional (selanjutnya disebut Centre). (2) Tujuan Centre harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk konsiliasi dan arbitrase sengketa-sengketa investasi antara negara-negara peserta dan warga dari negara peserta yang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Pasal 2 Tempat kedudukan dari Centre harus berada di kantor Pusat Bank Dunia (disini dan selanjutnya disebut Bank). Tempat kedudukan dapat dipindahkan ke tempat lain dengan keputusan dari Dewan Administratif yang disetujui oleh mayoritas dua pertiga dari para anggotanya. Pasal 3 Centre harus memiliki suatu Dewan Administratif dan suatu Sekretariat dan harus memelihara suatu daftar Konsiliator dan daftar Arbitrator. .

Bagian 2

Dewan Administratif

Pasal 4 (1) Dewan Administratif harus terdiri dari satu wakil dari masing-masing Pihak Peserta. Seorang cadangan dapat bertindak sebagai wakil dalam hal pimpinannya tidak hadir dalam suatu persidangan atau tidak dapat bertindak. (2) Dalam hal tidak ada penunjukan sebaliknya, maing-masing Gubernur dan wakil Gubernur Bank yang ditunjuk oleh suatu Negara peserta harus secara ex officio perwakilannya atau cadangannya.

Pasal 5

Presiden Bank harus karena jabatan menjadi Ketua Dewan Administratif (disini dan selanjutnya disebut Ketua) tetapi harus tidak mempunyai hak suara. Selama ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk bertindak dan selama setiap jabatan Presiden Bank lowong, orang yang untuk sementara bertindak sebagai Presiden harus bertindak sebagai Ketua Dewan Administratif.



Pasal 6 (1) Dengan tidak mengurangi kekuasaan-kewekuasaan dan fungsi –fungsi yang berada padanya oleh ketentuan-ketentuan lain dalam Konvensi ini, Dewan Administratif harus:

(a) mengesahkan peraturan administrasi dan keuangan pada Centre; (b) mengesahkan aturan-aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrasi; (c) mengesahkan aturan-aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrasi (disini selanjutnya disebut sebaga Aturan-aturan Konsiliasi dan Aturan-aturan Arbitrase); (d) menyetujui kerjasama dengan Bank untuk penggunaan fasilitas-fasilitas dan jasa-jasa administrative Bank; (e) menentukan persyaratan-persyaratan pelayanan Sekretaris Jenderal dan setiap Deputi Sekretaris Jenderal; (f) mengadopsi anggaran tahunan dari penerimaan dan pengeluaran dari Centre; (g) menyetujui laporan tahunan mengenai pengoperasian Centre. Keputusan-keputusan yang dimaksud dalam sub-ayat (a), (b), (c) dan (f) di atas harus disahkan oleh mayoritas dua pertiga dari anggota Dewan Administratif.

(2) Dewan Administratif dapat menunjuk komite-komite sebagaimana ia menganggap perlu. (3) Dewan Administratif juga harus menjalankan kekuasaan-kekuasaan lain dan melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagaimana ia harus menentukan sebagai perlu untuk pengimplementasian ketentuan-ketentuan Konvensi ini Pasal 7 (1) Dewan Administratif harus mengadakan persidangan tahunan dan pertemuan lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh Dewan, atau diadakan oleh Ketua, atau diadakan oleh Sekretaris Jenderal atas permohonan tidak kurang dari lima anggota Dewan. (2) Setiap anggota Dewan Administratif harus mempunyai satu hak suara dan, kecuali sebagaimana ditentukan sebaliknya disini, semua hal di hadapan Dewan harus diputuskan dengan suara mayoritas. (3) korum untuk setiap persidangan Dewan Administratif harus mayoritas dari para anggotanya. (4) Dewan Administratif dapat menetapkan, dengan mayoritas dua pertiga dari para anggotanya, suatu prosedur dimana Ketua dapat meminta pemungutan suara dari Dewan tanpa mengadakan Persidangan Dewan. Pemungutan suara harus dianggap sah hanya jika mayoritas Anggota memberikan suara-suara mereka dalam batas waktu yang ditentukan oleh prosedur tersebut.



Pasal 8 Para Anggota Dewan Administratif dan Ketua harus melayani tanpa upah dari Centre. Bagian 3 Sekretariat Pasal 9 Sekretariat harus terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal, satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal dan staf. Pasal 10 (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal harus dipilih oleh Dewan Administratif dengan mayoritas dua pertiga dari para anggota atas pencalonan dari Ketua untuk masa jabatan tidak melebihi enam tahun dan harus memenuhi syarat untuk dipilih kembali. Setelah berkonsultasi dengan Para Anggota Dewan Administratif, Ketua harus mengajukan satu atau lebih calon untuk masing-masing jabatan. (2) Jabatan-jabatan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal harus bertentangan dengan pelaksanaan setiap fungsi politis apapun. Baik Sekretaris Jenderal maupun setiap Wakil Sekretaris Jenderal tidak dapat memegang setiap pekerjaan lain atau melakukan pekerjaan lain kecuali dengan persetujuan dari Dewan Administratif. (3) Selama ketidakhadiran atau ketidakmampuan bertindak Sekretaris Jenderal, dan selama jabatan Sekretaris Jenderal lowong, Wakil Sekretaris Jenderal harus bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Jika harus ada lebih dari satu Wakil Sekretaris Jenderal, Dewan Administratif harus menentukan sebelumnya urutan dalam mana mereka harus bertindak sebagai Sekretaris Jenderal. Pasal 11 Sekretaris Jenderal harus menjadi perwakilan hukum dan pejabat utama dari Centre dan harus bertanggungjawab untuk pengadministrasiannya, termasuk penunjukan staf, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan aturan-aturan yang disahkan oleh Dewan Administratif. Dia harus melaksanakan fungsi kepaniteraan dan harus memiliki kekuasaan untuk pengotentikasian putusan-putusan arbitrase yang diberikan berdasarkan Konvensi ini, dan mengesahkan salinan-salinan darinya.

Bagian 4

Panel Pasal 12 Panel Konsiliator dan Panel Arbiter harus masing-masing terdiri dari orang-orang yang



memenuhi kualifikasi, yang ditunjuk sebagaimana disini dan selanjutnya ditentukan, yang berkehendak untuk melayani. Pasal 13 (1) Setiap Negara Peserta dapat menunjuk untuk masing-masing panel empat orang yang dapat tetapi tidak perlu warga negaranya. (2) Ketua dapat menunjuk sepuluh orang untuk masing-masing Panel. Orang-orang yang ditunjuk itu pada suatu Panel harus masing-masing mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Pasal 14 (1) Orang-orang yang ditunjuk untuk melayani pada Panel-panel haruslah orang-orang yang berkarakter moral tinggi, dan kompetensinya diakui di bidang hukum, perdagangan, industry atau keuangan, yang dapat dipercaya memberikan penilaian yang independen. Kompetensi di bidang hukum harus benar-benar mumpuni dalam hal orang-orang pada Panel Arbiter. (2) Ketua, dalam menunjuk orang-orang untuk melayani dalam Panel, harus sebagai tambahan memperhatikan pentingnya pemastian keterwakilan pada Panel dari system-sistem hukum utama di dunia dan bentuk-bentuk utama dari aktivitas ekonomi. Pasal 15 (1) Para anggota Panel harus melayani untuk jangka waktu enam tahun yang dapat diperbaharui kembali. (2) Dalam hal meninggalnya atau pengunduran diri dari anggota dari suatu Panel, otoritas yang menunjuk anggota itu harus mempunyai hak untuk menunjuk orang lain untuk melayani untuk masa sisa dari anggota tersebut. (3) Para anggota Panel harus terus memegang jabatannya sampai pengganti-pengganti mereka telah ditunjuk. Pasal 16 (1) Seseorang dapat melayani pada Kedua Panel. (2) Jika sesorang harus tela ditunjuk untuk melayani pada Panel yang sama oleh lebih dari satu Negara Peserta, atau oleh satu atau lebih Negara Peserta dan Ketua, ia harus dianggap telah ditunjuk oleh otoritas yang pertama menunjuk dia atau, jika otoritas yang demikian adalah Negara dalam mana dia adalah warga negaranya, oleh Negara itu. (3) Semua penunjukan harus diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dan harus mulai berlaku dari tanggal di mana pemberitahuan diterima.



Bagian 5

Pembiayaan Centre Pasal 17 Jika pengeluaran dari Centre tidak dapat dipenuhi dari biaya-biaya untuk penggunaan fasilitas-fasilitasnya, atau dari penerimaan-penerimaan lainnya, kekurangannya harus ditanggung oleh Negara-negara peserta yang adalah Para Anggota Bank sesuai dengan proporsi pengambilan mereka pada modal dasar Bank, dan oleh Negara-negara Peserta yang bukang Anggota-anggota Bank sesuai dengan aturan-aturan yang disahkan oleh Dewan Administrasi.

Bagian 6

Status, Kekebalan, dan Hak-hak istimewa

Pasal 18 Centre harus mempunyai kepribadian hukum internasional penuh. Kapasitas hukum dari Centre harus mencakup kapasitas: (a) untuk berkontrak; (b) untuk mendapatkan dan menjual barang-barang berherak maupun tidak bergerak; (c) mengajukan proses-proses hukum. Pasal 19 Untuk membuat Centre memenuhi fungsi-fungsinya, ia harus menikamtai dalam wilayah-wilayah masing-masing Negara Peserta kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa yang ditentukan dalam bagian ini. Pasal 20 Centre, barang-barang dan asset-assetnya harus menikamti kekebalan dari semua proses hukum, kecuali dalam hal Centre menangguhkan kekebalan ini. Pasal 21 Ketua, Para anggota Dewan Administrasif orang-orang yang bertindak sebagai Konsiliator atau Arbiter atau para anggota dari suatu Komite yang ditunjuk sesuai dengan ayat (3) Pasal 52, dan para pejabat dan karyawan Sekretariat (a) harus menikmati kekebalan dari proses hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka, kecuali Centre menangguhkan kekebalan-kekebalan ini;



(b) yang bukan warga negara local, harus menikmati kekebalan-kekebalan yang sama dari pembatasan-pembatasan imigrasi, persyaratan-persyaratan pendaftaran orang asing dan kewajiban-kewajiban pelayanan warga Negara, fasilitas-fasilitas yang sama berkenaan dengan pembatasan-pembatasan mata uang dan perlakuan yang sama menyangkut fasilitas-fasilitas perjalanan sebagaimana diberikan oleh Negara Peserta kepada perwakilan-perwakilan, pejabat-pejabat dan karyawan-karyawan dari posisi yang dapat diperbandingkan dari Negara Peserta yang lain. Pasal 22 Ketentuan-ketentuan Pasal 21 harus berlaku bagi orang-orang yang hadir dalam proses-proses menurut Konvensi ini sebagai pihak-pihak, agen, penasehat, para advokat, saksi-saksi atau pakar-pakar; namun. Dengan ketentuan bahwa sub ayat (b) diatas harus berlaku hanya dalam hubungan dengan perjalanan mereka ke dan dari, dan keberadaan mereka pada, tempat dimana proses diadakan. Pasal 23 (1) Arsip-arsip dari Centre harus tidak dapat diganggu gugat, di manapun mereka mungkin berada. (2) Berkenaan dengan komunikasi-komunikasi resmi, Centre harus diberikan oleh masing-masing Negara Peserta perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya kepada organisasi-organisasi internasional lain. Pasal 24 (1) Centre, asset-asset, barang-barang dan penghasilan-penghasilannya, dan pengoperasian dan transaksi-transaksinya yang diizinkan oleh Konvensi ini harus dibebaskan dari pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban kepabeanan. Centre juga harus dibebaskan dari tanggungjawab-tanggungjawab untuk pemungutan atau pembayaran setiap pajak atau kewajiban kepabeanan. (2) Kecuali dalam hal warga negara setempat, tidak ada pajak harus dipungut berkenaan dengan akan dikenakan pajak atau atas biaya tunjangan dibayar oleh Pusat kepada Ketua atau Administrasi anggota Dewan, atau pada atau di atas gaji, tunjangan atau biaya lainnya emoluments dibayar oleh Pusat untuk pejabat atau karyawan Sekretariat. (3) Tidak ada pajak akan dikenakan ke atas atau di atas biaya atau pengeluaran tunjangan yang diterima oleh orang yang bertindak sebagai conciliators, atau arbitrators, atau anggota Komite yang ditunjuk berdasarkan ayat (3) pasal 52, dalam proses ini di bawah Konvensi, jika satu-satunya berhubung dgn hukum dasar seperti pajak adalah lokasi Pusat atau tempat seperti



proses dilakukan atau tempat seperti biaya atau tunjangan dibayar.

Bab II

Yurisdiksi Centre Pasal 25

(1) Yurisdiksi dari centre harus meluas pada setiap sengketa hukum yang timbul secara langsung dari suatu investasi, antara suatu Negara peserta (atau setiap subdivisi atau badan dari Negara peserta yang ditunjuk pada Centre oleh Negara itu) dan warga dari Negara peserta yang lain, yang para pihak pada sengketa menyetujui secara tertulis untuk mengajukannya pada Centre. Dalam hal para pihak sudah memberikan persetujuan mereka, tidak satu pihakpun dapat menarik persetujuannya secara sepihak.

(2) "Warga dari Negara Peserta yang lain” berarti: (a) setiap pribadi kodrati yang memegang kewarganegaraan dari suatu Negara Peserta selain dari pihak Negara pada sengketa pada tanggal dalam mana para pihak menyetujui untuk mengajukan sengketa sedemikian pada konsiliasi atau arbitrase sebagaimana pada tanggal dalam mana permohonan didaftarkan sesuai dengan ayat (3) dari Pasal 28 atau ayat (3) dari Pasal 36, tetapi tidak mencakup setiap orang yang pada tanggal itu juga memegang kewarganegaraan dari pihak Negara peserta pada sengketa itu; dan (b) setiap pribadi hukum yang memmegang kewarganegaraan dari suatu Negara peserta selain dari pihak Negara pada sengketa pada tanggal dalam mana para pihak menyetujui untuk mengajukan sengketa demikian pada konsiliasi atau arbitrase dan setiap pribadi hukum yang mempunyai kewarganegaraan pihak Negara peserta pada sengketa pada tanggal itu dan yang, karena control oleh pihak asing, para pihak telah menyetujui harus diperlakukan sebagai warga dari Negara peserta yang lain untuk keperluan dari Konvensi ini.

(3) Persetujuan oleh konstituen subdivisi atau badan dari suatu Negara Peserta harus mewajibkan persetujuan dari Negara itu kecuali Negara itu memberitahukan kepada Centre bahwa persetujuan sedemikian tidak diperlukan.

(4) Setiap Negara Peserta dapat, pada saat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atas Konvensi ini atau pada setiap saat sesudahnya, memberitahukan Centre mengenai jenis atau jenis-jenis sengketa yang ia akan atau tidak akan memutuskan untuk mengajukan pada jurisdiksi dari Centre. Sekretaris Jenderal harus segera mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada



semua Negara Peserta. Pemberitahuan seperti itu harus tidak menandakan persetujuan yang diwajibkan oleh ayat (1).

Pasal 26 Persetujuan dari para pihak pada arbitrase di bawah Konvensi ini harus,kecuali dinyatakan lain, dianggap persetujuan pada arbitrase itu dengan mengesampingkan remedy-remedi lain. Suatu Negara Peserta dapat mewajibkan pengeluaran pemerintahan local atau remedy-remedi pengadilan sebagai suatu persyaratan untuk persetujuannya pada arbitrase di bawah Konvensi ini. Pasal 27 (1) Tidak ada satu Negara pesertapun harus memberikan perlindungan diplomatic, atau membawa suatu klaim internasional, berkenaan dengan suatu sengketa yang salah satu warganya dan Negara peserta yang lain harus telah menyetujui untuk mengajukan atau telah mengajukan pada arbitrase di bawah Konvensi ini, kecuali Negara Peserta lain harus telah gagal untuk mentaati dan menyesuaikan dengan putusan yang diambil dalam sengketa itu.. (2) Perlindungan Diplomatik, untuk keperluan dari ayat (1), harus tidak mencakup pertukaran diplomatic informal untuk keperluan satu-satunya memfasilitasi suatu penyelesaian sengketa.

Bab III

Konsiliasi

Bagian 1

Permohonan Konsiliasi Pasal 28 (1) Setiap Negara Peserta atau setiap warga negara suatu Negara Peserta yang berkeinginan untuk mengadakan proses konsiliasi harus mengirimkan permohonannya untuk itu secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang harus mengirim salinan permohonan kepada pihak lain. (2) Permohonan harus memuat informasi mengenai isu-isu dalam sengketa, identitas para pihak dan persetujuan mereka untuk konsiliasi sesuai dengan aturan prosedur pengadaan proses konsiliasi dan arbitrase. (3) Sekretaris Jenderal harus mendaftarkan permohonan kecuali ia menemukan, berdasarkan informasi yang terkandung dalam permohonan, bahwa sengketa adalah jelas-



jelas di luar yurisdiksi Centre. Ia harus segera memberitahukan para pihak mengenai pendaftaran atau penolakan untuk mendaftarkan.

Bagian 2

Konstitusi Komisi Konsiliasi Pasal 29 (1) Komisi Konsiliasi (disini dan selanjutnya disebut Komisi) harus segera dibentuk sesegera mungkin setelah pendaftaran permohonan sesuai dengan Pasal 28. (2) (a) Komisi harus terdiri atas konsiliator tunggal atau setiap jumlah yang tidak genap dari para konsiliator yang ditunjuk sebagaimana para pihak harus menyetujuinya.

(b) Dalam hal para pihak tidak setuju mengenai jumlah konsiliator dan metode penunjukannya, Komisi harus terdiri dari tiga orang konsiliator, satu konsiliator ditunjuk oleh masing-masing pihak dan ketiga, yang harus menjadi ketua Komisi, ditunjuk dengan persetujuan para pihak.

Pasal 30 Jika Komisi belum terbentuk dalam waktu 90 hari setelah pemberitahuan pendaftaran permohonan telah dikirim oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ayat (3) Pasal 28, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana para pihak dapat menyetujuinya, Ketua harus, atas permohonan salah satu pihak dan setelah berkonsultasi dengan kedua belah pihak sejauh mungkin, menunjuk konsiliator atau para konsiliator yang belum ditunjuk. Pasal 31 (1) Para Konsiliator dapat ditunjuk dari luar Panel Konsiliator, kecuali dalam hal penunjukan oleh Ketua menurut Pasal 30. (2) Konsiliator yang ditunjuk dari luar Panel Konsiliator harus mempunyai kualitas yang ditentukan dalam ayat (1) dari Pasal 14.

Bagian 3

Proses Konsiliasi Pasal 32 (1) Komisi harus menjadi hakim atas kewenangannya sendiri. (2) Setiap keberatan oleh salah satu pihak yang bersengketa bahwa sengketa itu tidak berada dalam Jurisdiksi dari Centre, atau untuk alasan-alasan lain adalah bukan dalam



wewenang dari Komisi, harus dipertimbangkan oleh Komisi yang harus menentukan apakah membahasnya sebagai pertanyaan pendahuluan atau menggabungkannya dengan pokok sengketa. Pasal 33 Setiap proses konsiliasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini dan, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, sesuai dengan Aturan-aturan Konsiliasi yang berlaku pada tanggal pada mana para pihak menyetujui pada konsiliasi. Jika ada pertanyaan tentang prosedur timbul yang tidak tercakup oleh Bagian ini atau Aturan Konsiliasi atau aturan yang telah disepakati oleh para pihak, Komisi harus memutuskan pertanyaan itu. Pasal 34 (1) Haruslah merupakan tugas Komisi untuk mengklarifikasi permasalahan-permasalahan dalam sengketa antara para pihak dan berupaya mewujudkan kesepakatan diantara mereka atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima bersama. Untuk tujuan itu, Komisi dapat pada setiap tahapan proses dan dari waktu ke waktu merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian kepada para pihak. Para pihak harus bekerja sama dengan itikad baik dengan Komisi untuk memungkinkan Komisi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, dan harus memberikan pertimbangan yang paling serius pada rekomendasi-rekomendasinya. (2) Jika para pihak mencapai kesepakatan, Komisi harus membuat suatu laporan yang mencatat permasalahan-permasalahan dalam sengketa dan merekan para pihak telah mencapai kesepakatan. Jika, pada setiap tahapan proses, tampak bagi Komisi bahwa tidak ada kemungkinan kesepakatan antara para pihak,dia harus menutup proses dan harus membuat laporan yang mencatat pengajuan sengketa dan merekam kegagalan dari para pihak mencapai kesepakatan. Jika salah satu pihak gagal untuk hadir atau berpartisipasi dalam proses, Komisi harus menutup proses dan harus membuat laporan yang mencatat kegagalan dari pihak itu untuk hadir atau berpartisipasi. Pasal 35 Kecuali sebagaimana para pihak dalam sengketa tersebut harus menyetujui sebaliknya, tiada satu pihak pada suatu proses konsiliasi harus diberi hak dalam setiap proses yang lain, apakah di hadapan arbitrator atau di pengadilan atau sebaliknya, untuk menyandarkan atau bergantung pada setiap pandangan yang dinyatakan atau pernyataan-pernyataan atau pengajuan-pengajuan atau penawaran-penawaran penyelesaian yang dibuat oleh pihak lain dalam proses konsiliasi, atau laporan atau setiap rekomendasi yang dibuat oleh komisi.

Bab IV

Arbitrase Bagian 1



Permohonan Arbitrase

Pasal 36 (1) Setiap Negara Peserta atau setiap warga negara dari suatu Negara peserta yang berkeinginan mengadakan proses arbitrase harus mengalamatkan suatu permohonan tertulis kepasa Sekretaris Jenderal yang harus mengirim salinan permohonan kepada pihak lain. (2) Permohonan harus memuat informasi mengenai isu-isu dalam perselisihan, identitas para pihak dan persetujuan mereka ke arbitrase sesuai dengan aturan prosedur pengadaan proses konsiliasi dan arbitrase. (3) Sekretaris Jenderal harus mendaftarkan permohonan kecuali ia menemukan, berdasarkan informasi yang terdapat dalam permohonan, bahwa sengketa itu adalah jelas-jelas di luar jurisdiksi Centre. Ia harus segera memberitahukan para pihak pendaftaran atau penolakan untuk mendaftar.

Bagian 2

Pembentukan Majelis Pasal 37 (1) Majelis Arbitrase (disini dan selanjutnya disebut sebagai Majelis) harus dibentuk sesegera mungkin setelah pendaftaran suatu permohonan sesuai dengan Pasal 36. (2) (a) Majelis harus terdiri dari arbiter tungal atau setiap jumlah yang tidak genap dari arbiter yang ditunjuk sebagiamana para pihak harus menyepakatinya. (b) Dalam hal para pihak tidak menyepakati mengenai jumlah arbiter dan metode penunjukan mereka, Majelis harus terdiri dari tiga arbiter, satu arbiter ditunjuk oleh masing-masing pihak dan yang ketiga, yang harus menjadi ketua Majelis, ditunjuk dengan kesepakatan para pihak. Pasal 38 Jika Majelis belum dibentuk dalam 90 hari setelah pemberitahuan pendaftaran permohonan telah dikirim oleh Sekretaris - Umum sesuai dengan ayat (3) Pasal 36, atau jangka waktu lain sebagaimana para pihak dapat menyepakati, Ketua harus, atas permohonan dari salah satu pihak dan setelah berkonsultasi dengan kedua belah pihak sejauh mungkin, menunjuk arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua sesuai dengan pasal ini harus tidak warga Negara dari pihak Negara peserta pada sengketa atau dari Negara peserta yang warga negaranya adalah salah satu pihak pada sengketa. Pasal 39



Mayoritas arbiter harus warga negara dari Negara selain Negara peserta yang merupakan pihak pada sengketa dan Negara peserta yang warganegaranya adalah satu pihak pada sengketa; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini harus tidak berlaku jika arbiter tunggal atau masing-masing individu anggota Majelis telah ditunjuk dengan kesepakatan para pihak. Pasal 40 (1) Arbiter dapat ditunjuk dari luar Panel para Arbiter, kecuali dalam hal penunjukan-penunjukan oleh Ketua sesuai dengan Pasal 38. (2) Arbiter yang ditunjuk dari luar Panel Para Arbiter harus memiliki kualitas yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal 14.

Bagian 3

Kekuasaan dan Fungsi Majelis Pasal 41 (1) Majelis harus menjadi hakim atas kewenangannya sendiri. (2) Setiap keberatan oleh salah satu pihak yang bersengketa bahwa sengketa itu bukan yurisdiksi Centre, atau untuk alasan-alasan lain tidak berada dalam wewenang dari Majelis, harus dipertimbangkan oleh Majelis yang harus menentukan apakah akan membahasnya sebagai pertanyaan pendahuluan atau menggabungkannya dengan pokok sengketa. Pasal 42 (1) Majelis harus memutus sengketa sesuai dengan aturan-aturan hukum sebagaimana dapat disepakati oleh para pihak. Dalam keadaan ketiadaan kesepakatan, Majelis harus menerapkan hukum dari Negara Peserta yang merupakan pihak pada sengketa (termasuk aturan-aturannya mengenai hukum antar tata hukum) dan aturan-aturan hukum internasional sebagaimana dapat berlaku. (2) Majelis tidak dapat membawa dalam penemuannya mengenai non liquet atas dasar ketiadaan atau kaburnya hukum itu. (3) Ketentuan-ketentuan dari ayat (1) dan (2) harus tidak mengurangi kekuasaan dari Majelis untuk memutus suatu sengketa secara ex aequo et bono jika para pihak menyepakatinya.



Pasal 43 Kecuali sebagaimana para pihak menyepakati sebaliknya, Majelis dapat, jika ia menganggapnya perlu pada setiap tahapan proses, (a) meminta para pihak untuk memproduksi dokumen-dokumen atau alat bukti-alat bukti yang lain, dan (b) mengunjungi tempat yang berhubungan dengan sengketa, dan melaksanakan penyelidikan-penyelidikan sedemikian disana sebagaimana ia dapat menganggap layak. Pasal 44 Setiap proses arbitrase harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini dan, kecuali sebagaimana para pihak menyeakati sebaliknya, sesuai dengan Aturan-aturan Arbitrase yang berlaku pada tanggal pada mana para pihak setuju untuk arbitrase. Jika ada pertanyaan tentang prosedur timbul yang tidak tercakup oleh Bagian ini atau Aturan-aturan Arbitrase atau setiap aturan yang disepakati para pihak, Majelis harus memutus pertanyaan itu. Pasal 45 (1) Kegagalan salah satu pihak untuk muncul atau mempertahankan posisinya harus tidak dianggap sebagai pengakuan atas pernyataan-pernyataan dari pihak lain. (2) Jika salah satu pihak gagal untuk muncul atau mempertahankan posisinya pada setiap tahapan proses pihak lain dapat memohonkan pada Majelis untuk menangani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan padanya dan membuat suatu putusan. Sebelum mengambil putusan, Majelis harus memberitahukan, dan memberikan suatu jangka waktu, keada pihak yang gagal muncul atau mempertahankan posisinya, kecuali ia merasa yakin bahwa pihak itu tidak mempunyai maksud untuk melakukannya. Pasal 46 Kecuali sebagaimana para pihak menyepakati sebaliknya, Majelis harus, jika dimohonkan oleh salah satu pihak, menentukan setiap klaim insidentil atau tambahan atau gugatan balik yang timbul secara langsung dari pokok permasalahan dalam sengketa dengan ketentuan bahwa mereka ada dalam lingkup dari persetujuan para pihak dan adalah sebaliknya dalam wewenang dari Centre.



Pasal 47 Kecuali sebagaimana para pihak menyepakati sebaliknya, Majleis dapat, jika ia mempertimbangkan bahwa keadaan-keadaan mengharuskan, merekomendasikan setiap tindakan-tindakan sementara yang harus diambil untuk mengamankan hak-hak para pihak masing-masing.

Bagian 4

Putusan Pasal 48

(1) Majelis harus memutus permasalahan-permasalahan dengan mayoritas suara dari semua anggotanya. (2) Putusan Majelis harus tertulis dan harus ditandatangani oleh para anggota Majelis yang menyetujuinya. (3) Putusan harus harus berkenaan dengan setiap permasalahan yang diajukan pada Majelis dan hanrus menyatakan alasan-alasan atas mana hal itu didasarkan. (4) Setiap anggota Majelis dapat melampirkan pandangan pribadinya pada putusan, apakah ia berbeda dari mayoritas atau tidak, atau suatu pernyataan mengenai ketidaksetujuannya. (5) Centre harus tidak menerbitkan putusan tanpa persetujuan dari para pihak. Pasal 49 (1) Sekretaris Jenderal harus dengan segera mengirimkan salinan yang sah dari putusan kepada para pihak. Putusan harus dianggap telah diambil pada tanggal pada mana salinan yang sah dikirimkan. (2) Majelis atas permohonan dari salah satu pihak yang dibuat dalam 45 hari setelah tanggal dalam mana putusan diambil dapat setelah pemberitahuan pada pihak lain memutus setiap permasalahan yang ia mengabaikan untuk memutus dalam putusan, dan harus memperbaiki setiap kesalahan penulisan, aritmatika atau kesalahan yang serupa dalam putusan. Putusannya harus menjadi bagian dari putusan dan harus diberitahukan kepada para pihak dalam cara yang sama sebagaimana putusan itu. Jangka waktu yang ditentukan di bawah ayat (2) Pasal 51 dan ayat (2) Pasal 52 harus mulai dari tanggal pada mana keputusan diambil.

Bagian 5

Interpretasi, Revisi dan Pembatalan Putusan Pasal 50 (1) Jika terdapat perselisihan antara para pihak mengenai pengertian atau lingkup dari suatu putusan, salah satu pihak dapat memohonkan penafsiran atas putusan dengan suatu permohonan tertulis yang dialamatkan pada Sekretaris Jenderal.



(2) Permohonan harus, jika mungkin, diajukan pada Majelis yang mengambil putusan. Jika hal ini harus tidak mungkin, suatu Majelis baru harus dibentuk sesuai dengan Bagian 2 dari Bab ini. Majelis dapat, jika ia mempertimbangkan bahwa keadaan-keadaan sedemikian mengharuskan, menunda pelaksanaan putusan menunggu putusannya. Pasal 51 (1) Salah satu pihak dapat memohonkan revisi atas putusan dengan sutu permohonan secara tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal atas dasar penemuan sejumlah fakta yang sedemikian rupa yang berdampak pada putusan,dengan ketentuan bahwa ketika putusan diambil fakta itu tidak diberitahukan pada Majelis dan pada pemohon dan bahwa ketidaktahuan pemohon atas fakta itu bukan karena kelalaian. (2) Permohonan harus dibuat dalam waktu 90 hari setelah penemuan fakta tersebut dan dalam setiap peristiwa dalam waktu tiga tahun setelah tanggal putusan dibuat. (3) Permohonan harus, jika mungkin, diajukan kepada Majelis yang mengambil putusan. Jika hal ini harus tidak mungkin, Majelis baru harus dibentuk sesuai dengan Bagian 2 dari Bab ini. (4) Majelis dapat, jika ia mempertimbangkan bahwa keadaan-keadaan demikian mengharuskan, menunda pelaksanaan putusan menunggu putusannya. Jika pemohon memohonkan suatu penundaan pelaksanaan putusan dalam permohonannya, pelaksanaan harus ditunda secara provisional sampai Majelis memutus mengenai permohonan itu. Pasal 52 (1) Salah satu pihak dapat memohonkan pembatalan putusan dengan permohonan secara tertulis yang dialamatkan kepada mengenai satu atau lebih dari dasar-dasar berikut: (a) bahwa Majelis dibentuk tidak secara tepat; (b) bahwa Majelis telah jelas-jelas melampaui wewenangnya; (c) bahwa ada korupsi pada bagian dari salah anggota Majelis; (d) bahwa telah ada suatu penyimpangan yang serius dari suatu aturan prosedur yang fundamental; atau (e) bahwa putusan telah gagal menyatakan alasan-alasan pada mana ia didasarkan. (2) Permohonan harus dibuat dalam waktu 120 hari setelah tanggal mana putusan diambil kecuali bahwa dalam hal pembatalan dimohonkan atas dasar korupsi permohonan sedemikian harus dibuat dalam waktu 120 hari setelah penemuan korupsi dan dalam setiap kejadian dalam waktu tiga tahun setelah tanggal pada mana putusan diambil. (3) Setelah penerimaan permohonan Ketua harus segera menunjuk dari Panel Arbiter suatu Komite Ad Hoc dengan tiga orang. Tiada seorangpun dari anggota Komite harus telah menjadi anggota Majelis yang membuat putusan, harus warga Negara



yang sama sebagaimana anggota yang demikian, harus warga Negara dari Negara pihak pada sengketa atau Negara yang warga negaranya adalah pihak pada sengketa, harus telah ditunjuk pada Panel Arbiter oleh salah satu Negara itu, atau harus telah bertindak sebagai konsiliator pada sengketa yang sama. Komite harus mempunyai otoritas untuk membatalkan putusan atau setiap bagiannya pada setiap dasar yang ditentukan dalam ayat (1). (4) Ketentuan-ketentuan dari Pasal 41-45, 48, 49, 53 dan 54, dan Bab VI dan VII berlaku secara mutatis mutandis untuk proses di hadapan Komite. (5) Komite dapat, jika ia mempertimbangkan bahwa keadaan-keadaan begitu mengharuskan, menunda pelaksanaan putusan menunggu keputusannya. Jika pemohon memohonkan penundaan pelaksanaan putusan dalam permohonannya, pelaksanaan harus ditunda secara sementara sampai Komite member putusan mengenai permohonan itu. (6) Jika putusan dibatalkan sengketa harus, atas permohonan salah satu pihak, disampaikan pada suatu Majelis baru yang dibentuk sesuai dengan Bagian 2 Bab Ini.

Bagian 6

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan

Pasal 53 (1) Putusan harus mengikat bagi para pihak dan harus tidak tunduk pada setiap banding atau setiap remedy yang lain kecuali yang ditentukan dalam Konvensi ini. Masing-masing pihak harus terikat oleh dan mentaati ketentuan-ketentuan dalam putusan kecuali sejauh bahwa pelaksanaan harus telah ditunda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam konvensi ini. (2) Untuk keperluan Bagian ini, "putusan" harus mencakup setiap keputusan mengenai penafsiran, perbaikan atau pembatalan putusan sedemikian sesuai dengan Pasal-pasal 50, 51 atau 52. Pasal 54 (1) Setiap Negara Peserta harus mengakui suatu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan Konvensi ini dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangan yang dikenakan oleh putusan itu dalam wilayah-wilayahnya sebagaimana jika ia adalah putusan akhir dari suatu pengadilan di Negara itu. Suatu Negara peserta dengan konstitusi federal dapat melaksanakan putusan sedemikian dalam atau melalui pengadilan-pengadilan federalnya dan dapat menentukan bahwa pengadilan-pengadilan yang demikian harus memperlakukan putusan sebagaimana jika ia adalah sebuah putusan akhir dari pengadilan-pengadilan dari suatu Negara bagian. (2) Suatu pihak yang mengupayakan pengakuan atau pelaksanaan dalam wilayah-wilayah Negara peserta yang yalin harus menyampaikan kepada pengadilan yang berwenang atau



otoritas lain yang Negara sedemikian harus telah menunjuk untuk keperluan ini salinan putusan yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal. Masing-masing Negara peserta harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal mengenai penunjukan pengadilan yang berwenang atau otoritas lainnya untuk keperluan ini dan atas setiap perubahan kemudian dalam penunjukan itu. (3) Eksekusi putusan harus diatur oleh undang-undang mengenai eksekusi putusan-putusan di Negara yang dalam wilayahnya eksekusi itu dimintakan. Pasal 55 Tidak ada dalam Pasal 54 harus dikonstruksikan sebagai meniadakan dari hukum yang berlaku di setiap Negara Peserta yang berkaitan dengan kekebalan Negara tersebut atau dari Negara asing yang manapun dari eksekusi.

Bab V

Penggantian dan Diskualifikasi dari Konsiliator dan Arbiter Pasal 56 (1) Setelah Komisi atau Majelis telah terbentuk dan proses telah dimulai, komposisinya harus tetap tidak berubah; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa jika seorang konsiliator atau arbiter meninggal, menjadi tidak memenuhi kapasitasnya, atau mengundurkan diri, yang menghasilkan lowongan harus diidi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Bagian 2 Bab III atau bagian 2 Bab IV. (2) Seorang anggota Komisi atau Majelis harus terus melayani dalam kapasitas itu walaupun ia harus telah tidak lagi menjadi anggota Panel. (3) Apabila seorang konsiliator atau arbiter yang ditunjuk oleh salah pihak harus telah mengundurkan diri tanpa persetujuan dari Komisi atau Majelis kepada mana ia adalah seorang anggota, Ketua harus menunjuk seseorang dari yang Panel yang sesuai untuk mengisi kekosongan yang dihasilkan. Pasal 57 Salah satu pihak dapat mengajukan kepada sebuah Komisi atau Majelis diskualifikasi atas setiap anggotanya dengan pertimbangan atas setiap fakta yang mengindikasikan kekurangan kualitas yangjelas-jelas yang diwajibkan oleh ayat (1) Pasal 14. Satu pihak pada proses arbitrase dapat, sebagai tambahan, mengajukan diskualifikasi atas seorang arbiter atas dasar bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk penunjukan pada Majelis menurut Bagian 2 dari Bab IV. Pasal 58 Keputusan mengenai setiap usulan untuk mendiskualifikasi seorang konsiliator atau arbiter



harus diambil oleh anggota-anggota yang lain dari Komisi atau Majelis sebagaimana mungkin, dengan ketentuan bahwa anggota-anggota itu secara sama terbagi, atau dalam hal suatu proposal untuk mendiskualifikasi konsiliator atau arbiter tunggal, atau suatu mayoritas konsiliator atau arbiter, Ketua harus mengambil putusan itu. Jika ia memutuskan bahwa putusan mempunyai dasar konsiliator atau arbiter kepada siapa keputusan berkaitan harus diganti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Bagian 2 Bab IIIatau Bagian 2 dari Bab IV.

Bab VI

Biaya Proses Pasal 59 Biaya-biaya yang dibayar oleh para pihak untuk penggunaan fasilitas-fasilitas dari Centre harus ditentukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan regulasi-regulasi yang disahkan oleh Dewan Administratif. Pasal 60 (1) Maing-masing Komisi dan masing-masing Majelis harus menentukan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran dari para anggotanya dalam batas-batas yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Administratif dan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal. (2) Tidak ada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini harus menghalangi para pihak dari menyepakati di depan dengan Komisi atau Majelis berkenaan dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran. Pasal 61 (1) Dalam hal proses konsiliasi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran para anggota Komisi sebagaimana juga dengan pungutan-pungutan untuk penggunaan fasilitas Centre, harus ditanggung secara sama oleh para pihak. Masing-masing pihak harus menanggung setiap pengeluaran yang lain yang ia menimbulkan dalam hubungan dengan proses-proses. (2) Dalam hal proses arbitrase Majelis harus, kecuali sebagaimana para pihak menyepakati sebaliknya, menilai pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan oleh para pihak dalam hubungan dengan proses-proses, dan harus memutuskan bagaimana dan oleh siapa pengeluaran-pengeluaran, biaya-biaya dan pengeuaran-pengeluaran para anggota Majelis dan pungutan-pungutan untuk penggunaan fasilitas-fasilitas Centre itu harus dibayar. Keputusan yang demikian harus menjadi bagian dari putusan.

Bab VII

Tempat Proses



Pasal 62 Proses konsiliasi dan arbitrase harus diselenggarakan di tempat kedudukan Centre kecuali sebagaimana ditentukan disini selanjutnya. Pasal 63 Proses konsiliasi dan arbitrase dapat diadakan, jika para pihak menyetujui demikian,

(a) di tempat kedudukan dari Permanent Court of Arbitration atau dari setiap lembaga lain yang layak, baik swasta maupun publik, dengan mana Centre dapat membuat kerjasama untuk keperluan itu; atau

(b) di tempat lain yang disetujui oleh Komisi atau Majelis setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal.

Bab VIII

Sengketa Antara Negara Peserta

Pasal 64 Setiap perselisihan yang timbul antara Negara peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak terselesaikan dengan perundingan harus dirujuk pada Mahkamah Internasional dengan permohonan oleh setiap pihak pada sengketa itu, kecuali Negara-negara yang bersangkutan sepakat kepada metode penyelesaian yang lain.

Bab IX

Amandemen Pasal 65 Setiap Negara Peserta dapat mengajukan amandemen pada Konvensi ini. Teks dari amandemen yang diajukan harus dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal tidak kurang dari 90 haris sebelum persidangan dari Dewan Administratif pada mana amandemen yang demikian harus dipertimbangkan dan hasrus segera dikirimkan olehnya kepada semua anggota Dewan Administratif. Pasal 66 (1) Jika Dewan Administratif harus memutuskan demikian oleh mayoritas dari dua pertiga dari para anggotanya, amandemen yang diajukan harus disirkulasikan kepada semua Negara peserta untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Setiap amandemen harus mulai berlaku 30 hari setelah pengiriman oleh penyimpan Konvensi ini atas suatu



pemberitahuan kepada Negara peserta bahwa semua Negara peserta sudah meratifikasi, menerima, atau menyetujui amandemen. (2) Tidak ada amandemen harus berakibat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini atas setiap Negara peserta, atau badan-badan dan bagian-bagian Negara itu, atau setiap warga Negara dari Negara itu yang timbul dari persetujuan pada jurisdiksi dari Centre yang diberikan sebelum tanggal mulai berlakunya amandemen.

Bab X

Ketentuan Penutup Pasal 67 Konvensi ini akan terbuka untuk pesertaan atas nama Negara-negara Anggota Bank. Ia juga akan terbuka untuk pesertaan atas nama setiap Negara yang lain yang adalah pihak terhadap Statuta dari Mahkamah Internasional dan yang Dewan Administratif, dengan suara dua pertiga dari Anggota-anggotanya, harus telah mengundang untuk menandatangani Konvensi ini. Pasal 68 (1) Konvensi ini harus tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-negara peserta sesuai dengan prosedur-prosedur konstitusional mereka masing-masing. (2) Konvensi ini harus mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal penyerahan instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuan yang keduapuluh. Ia harus berlaku untuk masing-masing neggara yang kemudian menyerahkan instrument ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya tiga puluh hari setelah tanggal penyerahan itu. Pasal 69 Masing-masing Negara Peserta harus mengambil tindakan legislatif atau tindakan-tindakan lainnya sebagaimana mungkin perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan Konvensi iniefektif dalam wilayah-wilayahnya. Pasal 70 Konvensi ini harus berlaku untuk semua wilayah yang hubungan-hubungan internasionalnya Negara peserta adalah bertanggungjawab, kecuali wilayah-wilayah yang dikeluarkan oleh Negara-negara yang demikian melalui pemberitahuan tertulis kepada penyimpan Konvensi ini baik pada saat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau sesudahnya.



Pasal 71 Setiap Negara peserta dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyimpan Konvensi ini.Penarikan diri itu harus berlaku enam bulan setelah penerimaan pemberitahuan yang demikian. Pasal 72 Pemberitahuan oleh suatu Negara Peserta sesuai dengan Pasal 70 atau 71 harus tidak berdampak pada hak-hak atau kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini dari Negara itu atau setiap subdivisi atau badan-badannya atau setiap warga Negara dari Negara ituyang timbul dari persetujuan pada kewenangan dari Centre yang diberikan oleh salah satu dari mereka sebelum pemberitahuan yang demikian diterima oleh penyimpan. Pasal 73 Instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan terhadap Konvensi ini dan perubahan padanya harus disimpan pada Bank yang akan bertindak sebagai penyimpan Konvensi ini. Penyimpan harus mengirimkan salinan-salinan yang sah dari Konvensi ini kepada Negara-negara Anggota Bank dan pada setiap Negara yang lain yang diundang menandatangani Konvensi. Pasal 74 Penyimpan harus mendaftarkan Konvensi ini pada Sekretariat PBB sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB dan Regulasi-regulasi yang disahkan oleh Majelis Umum.. Pasal 75 Penyimpan harus memberitahukan semua Negara peserta hal-hal berikut: (a) tanda tangan-tandatangan sesuai dengan Pasal 67; (b) penyimpanan-penyimpanan instrument-instrumen ratifikasi, penerimaan dan persetujuan sesuai dengan Pasal 73; (c) tanggal pada mana Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan Pasal 68; (d)pengeluaran dari penerapan teritorial sesuai dengan Pasal 70; (e) tanggal pada mana setiap amandemen Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan Pasal 66, dan (f) penarikan diri sesuai dengan Pasal 71.



DIBUAT di Washington, dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol, ketiga teks yang sama-sama otentik, dalam satu salinan yang tetap harus disimpan dalam arsip dari Bank Dunia, yang ditunjukkan dengan tanda tangannya di bawah persetujuannya untuk memenuhi fungsi-fungsi dengan mana ia ditugaskan menurut Konvensi di bawah ini.

Konvensi ICSID1057

Documents

Transcript of Konvensi ICSID1057