BUPATI LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH...
Transcript of BUPATI LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH...
BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LINGGA,
Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi
yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
b. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan dan
pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat
ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga
diperlukan strategi pengintegrasian gender;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian
hukum dalam penyelenggarakan pengarusutamaan
gender di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan
Gender;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Repubublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 – 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2018 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LINGGA
dan
BUPATI LINGGA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lingga.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya
disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan
perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan
peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan
perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah
oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-
laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan
hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender
secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan
perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat
akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam
proses pembangunan untuk mengungkapkan akar
permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan,
fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan
perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan
untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang
dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat
ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan
perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk
mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat
GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu
output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu
Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani
permasalahan kesenjangan Gender.
15. Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat
GAP adalah suatu alat analisis Gender yang dapat
digunakan untuk membantu para perencana dalam
melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan,
program atau kegiatan pembangunan.
16. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya
masing-masing.
17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan
penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di
Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
PUG dilaksanakan berdasarkan asas:
a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b. keadilan;
c. partisipasi;
d. kesetaraan; dan
e. nondiskriminasi.
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3
Pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah dimaksudkan
untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan
masyarakat yang Responsif Gender.
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4
PUG bertujuan untuk:
a. memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun strategi
pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan di Daerah;
b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan
perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam
kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang
Responsif Gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam
kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan
perempuan sebagai insan dan sumber daya
pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang
menangani pemberdayaan perempuan.
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5
Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:
a. kewajiban Pemerintah Daerah;
b. perencanaan dan pelaksanaan PUG;
c. Pokja PUG;
d. Focal Point PUG;
e. pelaporan, pemantapan dan evaluasi;
f. partisipasi masyarakat;
g. pembinaan; dan
h. pendanaan.
BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6
Dalam penyelenggaraan PUG, Pemerintah Daerah
berkewajiban:
a. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam
RPJMD, rencana strategi OPD, dan rencana kerja
tahunan OPD;
b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan
pengembangan mekanisme PUG pada OPD, perguruan
tinggi, dan lembaga nonPemerintah Daerah;
c. melakukan pemberian bantuan teknis, Analisis Gender,
perencanaan ARG, pengembangan materi komunikasi,
informasi, dan edukasi tentang PUG;
d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan
pembangunan Daerah, terutama dalam bidang:
1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. ketenagakerjaan;
4. koperasi dan usaha mikro;
5. perdagangan;
6. ketahanan pangan;
7. pertanian;
8. lingkungan hidup;
9. sosial dan budaya;
10. perhubungan;
11. pemerintahan;
12. kesatuan bangsa dan politik;
13. hukum;
14. pekerjaan umum;
15. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dan
16. lainnya.
e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
f. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai
dengan tingkat desa dan kelurahan;
g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG
pada semua tingkatan;
h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan
evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan;
dan
i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PUG
Bagian Kesatu
Perencanaan
P asal 7
(1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui Analisis
Gender.
(2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur
kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
(3) Analisis Gender terhadap rencana kerja tahunan dan
anggaran OPD dilakukan oleh setiap OPD.
(4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, rencana
strategi OPD, rencana kerja tahunan OPD dan rencana
kerja anggaran OPD dapat bekerjasama dengan lembaga
perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki
kapabilitas di bidangnya.
Pasal 8
(1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GAP dan
GBS.
(2) Hasil Analisis Gender yang dituangkan dalam GAP dan
GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
bagi OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
dokumen rencana kerja tahunan dan daftar
pelaksanaan anggaran OPD.
Pasal 9
(1) OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, rencana
strategi OPD, rencana kerja tahunan dan anggaran OPD
yang Responsif Gender.
(2) Rencana kerja tahunan dan anggaran OPD yang Responsif
Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 10
(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
(2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
Pasal 11
(1) Bupati menetapkan OPD yang membidangi tugas
pemberdayaan perempuan sebagai koordinator
penyelenggaraan PUG.
(2) Penetapan koordinator penyelenggaraan PUG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
BAB V
POKJA PUG
Pasal 12
(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG, pada setiap
OPD dibentuk Pokja PUG.
(2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah seluruh kepala atau pimpinan OPD.
(3) Selain kepala atau pimpinan OPD, keanggotaan Pokja
PUG dapat mengikutsertakan lembaga atau organisasi
masyarakat lainnya.
(4) Bupati menetapkan kepala OPD yang membidangi
perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai Ketua
Pokja PUG dan kepala OPD yang membidangi tugas
pemberdayaan perempuan sebagai kepala sekretariat
Pokja PUG.
(5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 13
Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
bertugas:
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap
OPD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada
setiap OPD, lurah, dan kepala desa;
c. menyusun program kerja tahunan yang Responsif
Gender;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran
yang Responsif Gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. menyusun Profil Gender OPD;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG pada setiap
OPD;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis
terhadap anggaran daerah;
k. menyusun rencana aksi daerah PUG; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan
Focal Point pada setiap OPD.
Pasal 14
(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
j beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami
ARG.
(2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf k memuat:
a. PUG dalam produk hukum Daerah;
b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG; dan
d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
BAB VI
FOCAL POINT PUG
Pasal 15
(1) Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
l terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi
tugas perencanaan dan/atau program.
(2) Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan
dan penganggaran OPD yang Responsif Gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG
kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala atau
pimpinan OPD;
e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap
kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
f. menyusun GAP dan GBS; dan
g. memfasilitasi penyusunan data terpilah Gender
pada setiap OPD.
(3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih dan ditetapkan oleh kepala atau pimpinan OPD.
BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 16
(1) Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan
PUG kepada Pokja PUG melalui kepala atau pimpinan
OPD.
(2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
(3) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat:
a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, APBD, atau sumber
lain yang sah dan tidak mengikat;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.
(4) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan PUG.
Pasal 17
Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dalam Pasal 16
disampaikan Bupati kepada Gubernur secara berkala setiap 6
(enam) bulan dengan tembusan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
Pasal 18
Ketentuan mengenai pedoman dan mekanisme pelaporan
penyelenggaraan PUG di tingkat desa atau kelurahan diatur
dengan peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 19
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan PUG.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada setiap OPD secara berjenjang.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan
sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun
berikutnya.
(4) OPD yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan rencana
kerja tahunan OPD.
Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 20
(1) Evaluasi Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan melalui
kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita
atau lembaga swadaya masyarakat.
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun
berikutnya.
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 21
(1) Setiap orang, kelompok orang, pelaku usaha, lembaga
pendidikan, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga
swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan PUG.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui OPD terkait dengan kegiatan PUG dan
dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan
pemberdayaan perempuan di Daerah.
BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 22
Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG
yang meliputi:
a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan,
konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD,
kelurahan dan desa;
d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG; dan
e. strategi pencapaian kinerja PUG.
BAB X
PENDANAAN
Pasal 23
(1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG
dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. APBD; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang
bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) huruf b dianggarkan pada OPD yang terkait
dengan pelaksanaan PUG.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.
Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 4 September 2019
BUPATI LINGGA
dto
ALIAS WELLO
Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 4 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA
dto
MUHAMAD JURAMADI ESRAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 6,26/2019
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
I. UMUM
Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai falsafah bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah
dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut adalah
melalui pemerataan kesempatan melalui hak dan kedudukan yang sama
bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sering
juga kita dengar dengan istilah Kesetaraan Gender. Persamaan
kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam
ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”.
Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, namun hingga
saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang
kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara
perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari hasil
pembangunan, sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses
pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil
pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam
pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.
Untuk itulah, dalam mempercepat terwujudnya pemerataan
pembangunan di segala bidang, pemerintah perlu melakukan percepatan
pengarusutamaan Gender sebagaimana amanat dari Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah.
Namun dalam pelaksanaan nya, dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah masih ditemukan bentuk ketidaksetaraan dan
ketidakadilan Gender, khususnya di Pemerintah Kabupaten Lingga.
Lingga merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di
Provinsi Kepulauan Riau. Dimana persentase partisipasi perempuan
dalam perempuan rata-rata baru mencapai 40%. Untuk itulah,
Pemerintah Kabupaten Lingga membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan
komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,
sekaligus merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lingga untuk
melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun
untuk mengintegrasikan gender menjadi dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, penganggaran program dan kegiatan
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan
pembangunan daerah.
Adapun ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri
atas:
a. Kewajiban Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
c. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
d. Focal Point Pengarusutamaan Gender;
e. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
f. Partisipasi Masyarakat;
g. Pembinaan; dan
h. Pendanaan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi
manusia” adalah penghormatan hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” suatu upaya untuk
membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui
kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang
menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran,
kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas Partisipasi” adalah Perempuan
dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses
pembangunan melalui dalam persiapan, perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan pembangunan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan Gender” adalah satu
kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang
setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan
secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan
di segala bidang kehidupan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah
pengarusutamaan gender tidak membedakan perlakuan
terhadap perempuan dan laki-laki.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR