BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan 20122

Telepon (061) 8474847 (Hunting), Faksimile (061) 8472842 e-mail : sumut@bpkp.go.id

Nomor :LAP-124/PW02/2/201411 Maret 2014

Lampiran:1 (satu) set

Hal:Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA/B-W pada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

Yth. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utaradi

MedanBersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) di Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dengan simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan Yang Belum Ditindaklanjuti Terdapat Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 yang Kondisinya Rusak Berat.Dari hasil pendampingan atas Barang Milik Negara (Laporan BMN per 31 Desember 2013), dijumpai adanya Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 yang kondisinya rusak berat sebanyak 1.895 unit, yaitu pada aset tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya Terdapat Koreksi Pengurang Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 Berdasarkan Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola.Dari hasil pendampingan atas Barang Milik Negara (Laporan BMN per 31 Desember 2013), dijumpai adanya koreksi pengurang nilai Aset Tetap pada aset tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya, berdasarkan usulan barang rusak berat ke pengelola pada Neraca per 31 Desember 2013. Ketidakakurat Penyajian Angka-angka pada Neraca dan LRA, serta Belum Adanya Pengungkapan Hal-hal Penting dari Pos-pos Neraca dan LRA pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), antara lain: Pada Ringkasan Laporan Keuangan, point 2 Neraca, tertulis jumlah Aset adalah sebesar Rp80.777.929.947,00. Seharusnya jumlah Aset adalah Rp80.777.929.247,00;- Pada Ringkasan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2013, pos Aset Lainnya, dijelaskan bahwa saldo Aset Lainnya pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.332.258.345,00, seharusnya sebesar Rp6.405.223.577,00.

- Pada pos Persediaan pada Neraca UAPPA-W per 31 Desember 2013 sebesar Rp380.842.899,00, terdapat mutasi tambah Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, dan Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga masing-masing sebesar Rp77.998.600,00 dan Rp74.403.384,00, yang belum diungkapkan pada penjelasan pos-pos Neraca.

- Belum adanya pengungkapan hal-hal penting dari pos-pos Neraca dijumpai pada penjelasan pos Peralatan dan Mesin, pos Gedung dan Bangunan, pos Jalan, Irigasi dan Jaringan, pos Aset Tetap Lainnya, dan pos Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada penjelasan pos-pos Neraca hanya menyajikan antara lain mutasi tambah dan mutasi kurang.

2. Permasalahan Yang Telah Ditindaklanjuti - Anggaran Pendapatan dan Belanja di LRA telah sesuai dengan DIPA dan revisinya, serta seluruh realisasi pendapatan dan belanja telah dicatat dengan benar.

- UAPPA/B-W telah menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Uraian selengkapnya hasil pendampingan tersebut dapat dilihat pada Lampiran.3. Saran

Memperhatikan uraian diatas, kami sampaikan saran perbaikan guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan UAPPA/B-W kepada Penanggung Jawab UAPPA/B-W agar :1) Menginstruksikan pengelola SAPPA/B-W melakukan identifikasi seluruh Aset Tetap per 31 Desember 2013 yang kondisinya rusak berat, dan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya, serta segera melakukan perbaikan pada aplikasi SIMAK BMN pada Semester I Tahun 2014;

2) Menginstruksikan pengelola SAPPA/B-W melakukan identifikasi seluruh koreksi yang dilakukan terhadap nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 yang berdasarkan usulan barang rusak berat ke pengelola, dan melakukan perbaikan/penyesuain kembali atas Aktiva Tetap tersebut.

3) Menginstruksikan pengelola SAPPA/B-W mengungkapkan informasi penting atas pos-pos Neraca dan LRA, serta teliti dan cermat dalam menyajikan angka-angka pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Memberikan pelatihan/workshop tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada para Satker terkait.

Kepala Perwakilan,

MulyanaNIP 19621122 198302 1 001Tembusan:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

Lampiran LaporanNomor: LAP-124/PW02/2/2014

Tanggal 11 Maret 2014

1. Dasar Pendampingan

Penugasan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) di Lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara di Medan dilaksanakan berdasarkan:

(1) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2013.(2) Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-201/PW02/2/2014 tanggal 29 Januari 2014, hal Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013 pada BPS Provinsi Sumatera Utara.2. Tujuan dan Sasaran Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah :1) Kesesuaian Laporan Keuangan K/L dengan Standar Akuntansi Pemerintah,

2) Kecukupan pengungkapan informasi yang materiil mempengaruhi Laporan Keuangan K/L kedalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),

3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan,

4) Efektivitas pengendalian intern.Sasaran pendampingan adalah asistensi penyusunan Laporan Keuangan K/L Tahun 2013, termasuk membantu K/L dalam hal :

1) Mendorong diterapkannya Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara penuh,

2) Meyakinkan bahwa prosedur rekonsiliasi realisasi APBN 2013 dengan Kanwil Perbendaharaan Departemen Keuangan telah dilaksanakan/KPPN,

3) Memastikan adanya kesesuaian antara realisasi belanja modal tahun 2013 dengan pencatatan aset tetap pada SIMAK BMN,

4) Meyakinkan bahwa prosedur rekonsiliasi realisasi belanja modal tahun berjalan dengan Kanwil Kekayaan Negara Departemen Keuangan telah dilaksanakan/KPKNL,5) Mendorong pelaksanaan opname kas dan fisik persediaan per tanggal neraca termasuk kewajaran penyajian saldo di neraca,

6) Pengungkapan yang cukup (full disclosure) dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK) atas kejadian materiil yang mempengaruhi Laporan Keuangan,

7) Mendorong pelaksanaan tindak lanjut audit BPK atas Laporan Keuangan K/L tahun 20123. Ruang Lingkup dan Metode Pendampingan

1) Ruang lingkup pendampingan meliputi seluruh proses penyusunan Laporan Keuangan K/L dengan penekanan pada proses konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA-W), sebagai dukungan untuk Tingkat Pusat (UAPPA-E1 dan UAPA). Pendampingan dilakukan selama hari kerja oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan ini tidak mencakup substansi dan kebenaran transaksi keuangan. Kebenaran substantif dan kewajaran pengungkapan dalam Laporan Keuangan menjadi tanggung jawab manajemen K/L. 2) Metode pendampinganPendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan secara bertahap dan berjenjang sebagai berikut : (1) Pendampingan dilakukan atas penyusunan Laporan Keuangan tingkat Wilayah (UAPPA-W).(2) Melakukan riviu terhadap tindak lanjut hasil audit BPK atas Laporan Keuangan K/L Tahun Sebelumnya.(3) Memberikan asistensi penyempurnaan pengendalian internal,.(4) Melakukan riviu atas proses akuntansi, sehingga terjadi harmonisasi data keuangan dan barang milik negara melalui rekonsiliasi data antara SIMAK BMN dengan SAKPA.(5) Mendampingi proses konsolidasi Laporan Keuangan di tingkat Wilayah, (6) Melakukan riviu dan asistensi penyusunan CaLK. (7) Melakukan analisa terbatas pada data elektronik berupa data base SAKPA dan SIMAK BMN untuk meminimalisir kesalahan entry dan proses data.

(8) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dijumpai dari keseluruhan proses, sekaligus memberikan saran langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

4. Profil Entitas

BPS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, BPS Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi vertikal yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPS RI dan melaksanakan koordinasi dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah. BPS Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai satker Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai UAPPA-Wilayah. Sebagai UAPPA-W, BPS Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan wilayah yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan UAKPA di wilayahnya. Jumlah Satker di lingkup wilayah BPS Provinsi Sumatera Utara adalah 30 Satker (lihat lampiran 1).5. Hasil Pendampingan

Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pendampingan dapat di uraikan sebagai berikut : 1) Permasalahan Yang Telah Ditindaklanjutia. Pendampingan Penyusunan Neraca

Neraca UAPPA-W telah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Hal tersebut telah didukung sebagai berikut:

a.1) Terdapat Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 yang Statusnya Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah

Dari hasil pendampingan atas Barang Milik Negara (Laporan BMN per 31 Desember 2013), dijumpai adanya Aset Tetap yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah pada Neraca per 31 Desember 2013, yaitu pada aset tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 1.579 unit dan aset tetap lainnya sebanyak 9 unit, sebagai berikut:

NoUraian / ItemKuantitas

1.Peralatan dan Mesin

Alat Besar2

Alat Angkutan63

Alat Bengkel dan Alat Ukur152

Alat Pertanian8

Alat Kantor dan Rumah Tangga1.106

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar29

Komputer219

2Aset Tetap Lainnya

Bahan Perpustakaan9

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Diusulkan kepada penanggung jawab UAPPA/B-W agar menginstruksikan pengelola SAPPA/B-W melakukan identifikasi seluruh Aset Tetap per 31 Desember 2013 yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah, dan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya.

Menurut pengelola UAPPA/B-W, Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas sudah dihentikan dari penggunaan pada aplikasi SIMAK BMN. Pada Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2013, nilai tersebut disajikan pada item Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp2.072.965.232,00 dan pada Neraca UAPPA-W per 31 Desember 2013 disajikan sebagai Aset Lain-lain sebesar Rp2.072.965.232,00. Aset tersebut sudah direklasifikasi menjadi Aset Lainnya.

a.2) Seluruh Persediaan Satker telah didukung dengan Monitoring Uang Persediaan;a.3) Berita Acara Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Januari 2014 dan tidak dijumpai perbedaan pada Neraca antara data SAU dengan SAI.a.4) Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (054010700kd) Periode Tahun Anggaran 2013 Nomor BAR-29/WKN.02/THN.13/2014 tanggal 24 Januari 2014, dan tidak terdapat perbedaan;a.5) UAPPA-W telah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dan koreksi penyusutan aset tetap dan telah melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil KPKNL Sumatera Utara. Hasil dari penyusutan tersebut telah di transfer ke aplikasi SAPPA-W sebagai dasar penyusunan Aset tetap dalam Neraca UAPPA-W.b. Pendampingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaranb.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja di LRA telah sesuai dengan DIPA dan revisinya. Proses input data nilai anggaran belanja per mata anggaran pengeluaran telah diselenggarakan dengan benar sesuai dengan DIPA yang diterima dari Menteri Keuangan.b.2 Realisasi Pendapatan dan BelanjaSeluruh realisasi pendapatan dan belanja telah dicatat dengan benar. Proses input data nilai realisasi belanja per mata anggaran pengeluaran telah diselenggarakan dengan benar sesuai dengan SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

b.3 UAPPA-W telah menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013.

b.4 Berita Acara Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Januari 2014, dan tidak dijumpai perbedaan pada Neraca antara data SAU dengan SAI.

c. Pendampingan Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) UAPPA/B-W telah menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.2) Permasalahan Yang Belum Ditindaklanjutia) Pendampingan Penyusunan Neraca

a.1) Terdapat Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 yang Kondisinya Rusak BeratDari hasil pendampingan atas Barang Milik Negara (Laporan BMN per 31 Desember 2013), dijumpai adanya Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 yang kondisinya rusak berat sebanyak 1.895 unit, yaitu pada aset tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya, sebagai berikut :NoUraian / ItemKuantitas

1.Peralatan dan Mesin

Alat Besar1

Alat Angkutan72

Alat Bengkel dan Alat Ukur12

Alat Pertanian14

Alat Kantor dan Rumah Tangga961

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar21

Alat Kedokteran dan Kesehatan1

Komputer216

2Aset Tetap Lainnya

Bahan Perpustakaan597

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Diusulkan kepada penanggung jawab UAPPA/B-W agar menginstruksikan pengelola SAPPA/B-W melakukan identifikasi seluruh Aset Tetap per 31 Desember 2013 yang kondisinya rusak berat, dan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya.

Menurut pengelola SAPPA/B-W, bahwa data kuantitas barang rusak berat pada Laporan Kondisi Barang UAPPB-W per 31 Desember 2013 belum up to date, sehingga akan dilakukan perbaikan pada aplikasi SIMAK BMN Semester I Tahun 2014.a.2) Terdapat Koreksi Pengurang Nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 Berdasarkan Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola

Dari hasil pendampingan atas Barang Milik Negara (Laporan BMN per 31 Desember 2013), dijumpai adanya koreksi pengurang nilai Aset Tetap pada aset tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya, berdasarkan usulan barang rusak berat ke pengelola pada Neraca per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

NoUraian / ItemRp,00

1.Peralatan dan Mesin

Alat Angkutan8.100.000

Alat Pertanian482.922

Alat Kantor dan Rumah Tangga3.587.260

Komputer10.174.479

2Aset Tetap Lainnya

Bahan Perpustakaan111.329

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Seharusnya Mutasi kurang atas Aktiva Tetap harus didukung dengan persetujuan penanggungjawab UAPPA/B-W, dan tidak cukup hanya berupa usulan barang rusak berat ke pengelola.Diusulkan kepada penanggung jawab UAPPA/B-W agar menginstruksikan pengelola SAPPA/B-W melakukan identifikasi seluruh koreksi yang dilakukan terhadap Aset Tetap per 31 Desember 2013 yang berdasarkan usulan barang rusak berat ke pengelola, dan melakukan perbaikan/penyesuain kembali atas Aktiva Tetap tersebut.Menurut pengelola SAPPA/B-W, bahwa Aset Tetap tersebut adalah milik BPS Kota Pematangsiantar yang sudah diajukan usulan penghapusannya ke KPKNL Pematangsiantar dengan surat usulan penghapusan Nomor:12731.103 tanggal 27 September 2013. Aset tersebut diinput pada aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN>Usulan Barang Rusak Berat>Usulan Barang RB kepada Pengelola dengan tanggal buku 1 Oktober 2013. Namun sampai sekarang belum dapat diproses karena belum ada penetapan status penggunaan untuk barang-barang yang akan dihapuskan tersebut.b) Pendampingan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)UAPPA/B-W telah menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, namun dalam penyajiannya masih dijumpai permasalahan yang belum ditindaklanjuti, yaitu;

b.1) Ketidakakurat Penyajian Angka-angka pada Neraca dan LRA, antara lain:- Pada Ringkasan Laporan Keuangan, point 2 Neraca, tertulis jumlah Aset adalah sebesar Rp80.777.929.947,00. Seharusnya jumlah Aset adalah Rp80.777.929.247,00;- Pada Ringkasan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2013, pos Aset Lainnya, dijelaskan bahwa saldo Aset Lainnya pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.332.258.345,00, seharusnya sebesar Rp6.405.223.577,00. b.2) Belum Adanya Pengungkapan Hal-hal Penting dari Pos-pos Neraca dan LRA, antara lain:- Pada pos Persediaan pada Neraca UAPPA-W per 31 Desember 2013 sebesar Rp380.842.899,00, terdapat mutasi tambah Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, dan Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga masing-masing sebesar Rp77.998.600,00 dan Rp74.403.384,00, yang belum diungkapkan pada penjelasan pos-pos Neraca. - Belum adanya pengungkapan hal-hal penting dari pos-pos Neraca dijumpai pada penjelasan pos Peralatan dan Mesin, pos Gedung dan Bangunan, pos Jalan, Irigasi dan Jaringan, pos Aset Tetap Lainnya, dan pos Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada penjelasan pos-pos Neraca hanya menyajikan antara lain mutasi tambah dan mutasi kurang.

11