Bab III Profil Kawasan Perdesaan
-
Upload
agus-taruna -
Category
Documents
-
view
269 -
download
2
description
Transcript of Bab III Profil Kawasan Perdesaan
3.1 PROVINSI JAWA TIMUR
Provinsi Jawa Timur berada diantara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali. Luas wilayah
Jawa Timur 147.130,15 km2 terbagi atas kawasan hutan 12.261,64 km2 (26,02%),
persawahan seluas 12.286,71 km2 (26,07%), pertanian tanah kering mencapai 11.449,15
km2 (24,29%), pemukiman/kampung seluas 5.712,15 km2 (12,12%), perkebunan seluas
1.581,94 km2 (3,36%), tanah tandus/rusak seluas 1.293,78 km2 (2,75%), tambak / kolam
mencapai 737,71 km2 (1,57%), kebun campuran seluas 605,65 km2 (1,29%) selebihnya
terdiri dari rawa/danau, padang rumput dan lain-lain seluas 1.201,42 km2 (2,55%). Dua
pertiga daratan Jawa Timur terdiri dari daerah pegunungan.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2000 mulai membaik setelah adanya krisis
ekonomi di tahun 1999. Pertumbuhan ekonominya positif dan naik sebesar 3,19%.
Pertumbuhan ini ternyata membawa dampak pada seluruh sektor usaha dan
perdagangan yang mulai pulih kembali. Namun, dengan pertumbuhan penduduk sebesar
1,2% dan angkatan kerja 2,3%, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat
meningkatkan taraf hidup rakyat secara merata.
Dalam hal pembangunan di tahun 2009-2014, Jawa Timur memiliki sasaran, visi, misi,
strategi dan agenda khusus untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa
Timur. Adapun sasaran dari pembangunan di Provinsi Jawa Timur antara lain :
Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Jawa Timur yang maju dan
mandiri.
Memiliki basis ekonomi yang kuat berdasarkan diversifikasi sektor unggulan dan
mengglobal serta berdaya saing.
Partisipasi aktif masyarakat pada berbagai bidang pembangunan .
Tertatanya kondisi sosial budaya masyarakat.
Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata , luas utuh dan bertanggung jawab
LAPORAN AKHIR III-1Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Bab III
PROFIL KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KAJIN
Visi dari pembangunan daerah Jawa Timur adalah terwujudnya masyarakat Jawa Timur
yang makmur dan berakhlak mulia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan misinya adalah untuk mewujudkan kemakmuran bersama “wong cilik” melalui
APBD untuk rakyat. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut
antara lain :
Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development),
yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang
menyangkut hajat hidup mereka sendiri;
Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro poor);
Pengarusutamaan gender;
Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama
melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis.
Berdasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, disusun 9 agenda utama
pembangunan daerah Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagai berikut:
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
terutama bagi masyarakat miskin;
Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan
dan memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik;
Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,
terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan
penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan;
Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan
pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang;
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik
menuju pelayanan prima;
Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;
Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan
gender;
Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan penghormatan hak
asasi manusia;
LAPORAN AKHIR III-2Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi social ekonomi
dampak lumpur panas Lapindo.
3.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ponorogo
A. Kondisi Fisik Dasar
Kabupaten Ponorogo terletak di sebalah barat Propinsi Jawa Timur, dengan luas
1.371,78 Km2. Terletak diantara 111º52’ Bujur Timur dan 7º49’ - 8º20’ Lintang
Selatan. Kabupaten ini berada pada ketinggian 92 sampai 2.563 meter di atas
permukaan laut.
a. Geografis Secara administratif Kabupaten Ponorogo berbatasan :
Sebelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kab. Ngajuk
Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa
Tengah)
Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 303 desa
dan kelurahan. Kecamatan yang ada dalam lingkup administrasi Kabupaten
Ponorogo adalah:
1. Kecamatan Babadan 8. Kecamatan Kauman 15. Kecamatan Sambit
2. Kecamatan Jenangan 9. Kecamatan Badegan 16. Kecamatan Sampung
3. Kecamatan Balong 10. Kecamatan Ngebel 17. Kecamatan Ponorogo
4. Kecamatan Bungkal 11. Kecamatan Sukorejo 18. Kecamatan Pudak
5. Kecamatan Jetis 12. Kecamatan Slahung 19. Kecamatan Pulung
6. Kecamatan Jambon 13. Kecamatan Siman 20. Kecamatan Sawo
7. Kecamatan Mlarak 14. Kecamatan Sooko 21. Kecamatan Ngrayun
b. Topografi
Ketinggian tanah merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis kegiatan
penduduk. Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian antara 25 - > 1.000 m di
LAPORAN AKHIR III-3Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
atas permukaan laut, dengan ketinggian terbanyak berada di antara 100- 500 m di
atas permukaan laut. Kondisi lahan bertopografi datar sampai berbukit.
Gambar 3.1. Keadaan Topografi Di Kabupaten Ponorogo
Lereng adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang
horizontal yang dinyatakan dalam prosen (%). Kondisi kelerengan di wilayah
Kabupaten Ponorogo cukup beragam dari kemiringan yang relatif datar (0 – 2 %)
hingga kemiringan yang tajam (di atas 40%).
Tabel : 3.1Kelerengan Tanah di Kabupaten Ponorogo
KELERENGAN TANAH L U A SHa %
0 – 2% 2 – 15% 15 – 40% > 40%
15.39116.73622.37482.677
11,2212,2016,3160,28
J U M L A H 137.178 100,00Sumber : Ponorogo Dalam Angka Tahun 2014
1. Tanah dengan kemiringan 0 – 2%
Daerah ini merupakan daerah genangan air, juga baik untuk digunakan
sebagai usaha pertanian tanaman semusim. Tanah dengan kemiringan 0 – 2%
di Kabupaten Ponorogo mencapai luasan sekitar 15.391 Ha (11,22%).
LAPORAN AKHIR III-4Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2. Tanah dengan kemiringan 2 – 15%
Tanah dengan kemiringan 2 – 15% di wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai
luasan 16.736 Ha (12,20% dari seluruh wilayah kabupaten). Daerah ini masih
baik untuk digunakan sebagai usaha pertanian semusim dengan tetap
memperhatikan usaha-usaha pengawetan tanah dan air untuk kelestariannya.
3. Tanah dengan kemiringan 15 – 40%
Daerah ini sebaiknya digunakan untuk usaha penanaman tanaman
tahunan/keras. Luasan wilayah denga kemiringan 15 – 40% mencapai 22.374
ha (16,31%)
4. Tanah dengan kemiringan diatas 40%
Tanah dengan kemiringan yang cukup tajam ini pada umumnya berada di
areal pegunungan. Luasan tanah dengan kemiringan > 40% mencapai 82.677
ha (60,28%).Tabel 3.2.
Letak Ketingggian Dari Permukaan Laut
No Klasifikasi Lereng Jumlah Desa
1 < 500 m 241 Desa2 500 – 700 m 44 Desa3 > 500 m 18 Desa
Sumber : Ponorogo Dalam Angka Tahun 2014
c. Iklim
Wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk beriklim tropis dengan suhu rata-rata
27,8° C. Pada tahun 1998, bulan Maret mempunyai rata-rata curah hujan tertinggi
sebesar 462 dengan hari hujan 20 dan bulan Agustus mempunyai rata-rata curah
hujan terendah sebesar 21 dengan hari hujan 2.
d. Hidrologi
Keadaan Hidrologi di Kabupaten Ponorogo terdiri atas sumber – sumber air yang
berasal dari air tanah , air permukaan dan curah hujan . Sebagian daerah yang
mempunyai permukaan bergunung , air tanah pada umumnya di dapat dari mata
air yang berasal dari kawasan pegunungan yang masih mempunyai kondisi
jenisdari tumbuhan pepohonanyang cukup rapat. Dalam sub-sub hidrologi atau
LAPORAN AKHIR III-5Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
tata air akan dibahas tentang hal-hal yang menyangkut curah hujan, pola air
sungai dan irigasi.
1.Curah hujan
Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat besar perannya
terhadap berbagai kegiatan usaha khususnya pertanian. Curah hujan baik
langsung maupun tak langsung akan mempengaruhi jenis dan pola tanam serta
pola identitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan. Curah hujan di
Kabupaten Ponorogo tidak terlalu tinggi. Perhatikan table II.13 dan II.14 serta
peta 2.15 dan 2.16 berikut ini. Dari table tersebut terlihat bahwa jumlah hari
hujan rata-rata dan curah hujan rata-rata mempunyai kecenderungan menurun
dari tahun 1996 hingga 1998.
Berdasarkan table tersebut terlihat bahwa rata-rata hari hujan terbanyak
berada di bulan Maret (20 hari) dan yang paling sedikit adalah di bulan Agustus
(2 hari). Sedangkan rata-rata curah hujan terbanyak berada di bulan Maret (463
mm/detik) dan yang paling sedikit berada di bulan Agustus (921 mm/detik).
2.Pola Air Sungai dan Irigasi
Wilayah Kabupaten Ponorogo dilalui oleh beberapa sungai. Sungai ini belum
sepenuhnya digunakan sebagai sumber air pengairan, kecuali beberapa wilayah
di tepi sungai yang telah memanfaatkannya. Sungai-sungai tersebut adalah :
1. Sungai Keyang, arah aliran air dari tenggara menuju ke arah barat.
2. Sungai Asin, arah aliran dari timur menuju kea rah barat.
3. Sungai Slahung, arah aliran air dari selatan menuju ke arah utara.
4. Sungai Sungkur dan Sungai Galak, arah aliran air dari barat menuju ke timur.
5. Sungai Nglerep, arah aliran air dari timur menuju ke selatan.
LAPORAN AKHIR III-6Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-7Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-8Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 3.2. Sungai Di Kabupaten Ponorogo
B. Karakter Fisik Binaan
a. Pola Perkembangan Kawasan Permukiman.
Dalam pembahasan perkembangan kawasan permukiman, akan dibahas terlebih
dahulu perkembangan lahan untuk fungsi pekarangan (pekarangan tanah untuk
bangunan dan halaman). Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa areal
permukiman merupakan bagian dari lahan pekarangan (kawasan terbangun –
Built Up Area)
Perkembangan fungsi pekarangan sebagai kawasan terbangun akan berkembang
sejalan dengan meningkatnya kegiatan manusia. Beberapa pembukaan lahan
baru untuk ruang kegiatan manusia. Serta pengalihan fungsi ruang / kawasan
tertentu mengindikasikan adanya gejala tersebut. Fungsi pekarangan sebagai
kawasan terbangun di wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai 15,25 % dari total
luasan wilayah. perkembangan lahan pekarangan hingga tahun 2011 mengalami
perubahan yang relative kecil menurut rata – rata 1,47 %/tahun.Pengembangan
permukiman terdiri dari dua pola, yaitu :
LAPORAN AKHIR III-9Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
1. Pola Pemukiman Pedesaan.
Pola pemukiman pedesaan yang terletak di wilayah perdesaan merupakan
permukiman tradisional yang tetap eksis untuk kurun waktu yang lama.
Perkembangan pemukiman perdesaan sangat lambat, tidak direncanakan dan
tumbuh secara alami.
2. Pola Pemukiman Perkotaan.
Pemukiman perkotaan terletak diwilayah kota (Urban) atau pinggiran (Sub –
Urban). Perkembangan kawasan pemukiman di perkotaan berjalan dengan
sangat cepat, terencana ataupun tidak dan cenderung mempunyai kepadatan
tinggi . Perkembangan kawasan pemukiman yang paling cepat terjadi pada
daerah – daerah perkotaan (khususnya pusat kota), pusat –pusat kegiatan
(ekonomi, industri , sosial budaya) dan lain –lain. Sampai dengan tahun 2011
terjadi pembangunan perumahan di wilayah perkotaan yang dipacu dengan
cepat, oleh pihak – pihak Pemerintah dan para pengembang swasta.
Pengadaan pemukiman untuk masyarakat dapat di lakukan melalui KPR –
BTN, Perumnas dan ASABRI. Srdangkan untuk pemukiman pedesaan,
peningkatannya di lakukan oleh P2LDT ( Pemugaran Permukiman Lingkungan
Desa Terpadu ).
b. Kawasan Industri
Kabupaten Ponorogo memiliki beragam jenis industri yang memiliki peranan
penting dalam mendukung perekonomian wilayah kabupaten. Jenis industri yang
ada di Kabupaten Ponorogo antara lain : industri tapioka, industri tenun mesin,
industri rokok klobot, industri meubel, industri tegel beton, industri oven
tembakau, industri furniture, dan industri rokok kretek.
LAPORAN AKHIR III-10Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 3.3 Industri Meubel dan pipa beton
c. Kawasan Pariwisata
Kabupaten Ponorogo ternyata memiliki banyak obyek wisata yang tersebar di
seluruh wilayah kabupaten, obyek tersebut diantaranya adalah :
1. Obyek Wisata Alam
Di Kabupaten Ponorogo obyek wisata alam yang ada sangat banyak dan ini
dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata, oleh sebab itu diharapkan
perlu adanya pengembangan hal ini mengingat pendapatan di sektor
pariwisata ini dapat meningkatkan devisa negara maupun pendapatan
daerah. Obyek tersebut adalah sebagai berikut :
Wisata bangunan peninggalan sejarah/purbakala :
Kawasan Telaga Ngebel di Kecamatan Ngebel
Kawasan Mata Air Ngembak di Kecamatan Siman
Kawasan Beji Pager di Kecamatan Bungkal
Kawasan Air Terjun Plethuk di Kecamatan Sooko
Kawasan Hutan Wisata Kucur di Kecamatan Badegan
Kawasan Gua Lowo di Kecamatan Sampung
Kawasan Belik Bacin di Kecamatan Sambit
Kawasan Sirah Peteng di Kecamatan Sambit
Wisata Hiburan / Pertunjukan
Kegiatan atraksi wisata di Kabupaten Ponorogo adalah pertunjukan
Reog Ponorogo.
Gambar 3.4.Pertunjukan Seni Reog Ponorogo
LAPORAN AKHIR III-11Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Wisata Rekreasi Umum
Kawasan wisata buatan yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah
sarana rekreasi di Telaga Ngebel
Gambar 3.5 Wisata Telaga Ngebel
Wisata Tetirah / Perkemahan
Kawasan Situs Purbakala terdapat di Kecamatan Sukorejo
Kawasan Makam Srandil terdapat di Kecamatan Badegan
C. Kependudukan
Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan
masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah
mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik
sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.
a. Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo dalam tahun 2007 adalah 940.565 Jiwa
terdiri dari laki-laki sejumlah 464.137 jiwa dan perempuan sejumlah 476.428
jiwa. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah penduduk sebesar 919.390 jiwa dengan
perkembangan penduduk pertahun di Kabupaten Ponorogo sebesar 0.68 %.
Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ponorogo
dengan penduduk sebanyak 75.502 jiwa, sedangkan kecamatan dengan
penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pudak, dengan penduduk sebanyak
9.177 jiwa. Jelasnya lihat Tabel 3.3
LAPORAN AKHIR III-12Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kab. Ponorogo Tahun 2002-2007
KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK TAHUN RATA - RATA PERTUMBUHAN PENDUDUK2002 2003 2004 2005 2006 2007
NGRAYUN 57929 58434 58696 58916 59176 60539 1.77SLAHUNG 52192 52646 52883 53081 53315 54543 1.77BUNGKAL 36327 36644 36808 36946 37109 37964 2.37SAMBIT 38457 38792 38967 39112 39285 40190 0.54SAWOO 60027 60551 60822 61050 61320 62732 1.43SOOKO 23363 23567 23673 23761 23866 24416 0.58PUDAK 8781 8858 8898 8931 8970 9177 1.66PULUNG 53108 53571 53811 54013 54252 55501 1.17MLARAK 35471 35780 35941 36075 36235 37069 0.18SIMAN 39039 39379 39556 39704 39880 40798 0.76JETIS 31750 32027 32171 32291 32434 33181 0.53BALONG 44707 45096 45299 45468 45669 46721 0.77KAUMAN 42286 42654 42846 43006 43196 44191 1.84JAMBON 39281 39624 39801 39950 40127 41051 0.43BADEGAN 31055 31325 31466 31584 31723 32454 0.18SAMPUNG 38891 39230 39406 39553 39728 40643 0.97SUKOREJO 51574 52024 52257 52453 52685 53898 2.77PONOROGO 72247 72877 73204 73478 73802 75502 3.30BABADAN 65487 66057 66354 66602 66896 68437 1.38JENANGAN 56644 57138 57394 57609 57863 59196 0.69NGEBEL 21398 21584 21681 21762 21859 22362 1.98
JUMLAH90001
490785
891193
4 91534591939
094056
5 0.68Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2008
A. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Ponorogo terbagi 2 yaitu
kelompok pendidikan (0 - >19 tahun) dan kelompok tenaga kerja (20 - > 45 tahun),
dimana penduduk terrendah yang terdapat pada kelompok pendidikan pada usia
15-19 tahun sejumlah 191.247 jiwa sedangkan penduduk terendah untuk kelompok
kerja pada usia > 45 tahun sejumlah 176.640 jiwa.
B. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo dibagi atas 5
yaitu tingkatan tidak tamat SD 171.464 tingkatan tamat SD sebesar 149.109
LAPORAN AKHIR III-13Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
tingkatan tamat SLTP sebesar 110.458 jiwa, tamat SLTA sebesar 106.945 jiwa, tamat
AK/PT sebesar 13.268 jiwa.
C. Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Ponorogo berbeda-beda, hal ini
disebabkan karena potensi wilayah di Kabupaten Ponorogo bermacam-macam,
secara geografis merupakan daerah pegunungan, dan dataran. Kondisi ini sangat
berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian utama masyarakat yang disesuaikan
dengan kondisi daerah tempat tinggalnya.
mata pencaharian terrendah berada di sektor pertanian hal ini disebabkan karena
sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan daerah agraris dan
kemudian disusul oleh bidang-bidang mata pencaharian lainnya.
Gambar 1.6 Aktivitas Penduduk Perdesaan
1.3.1 Wilayah Peka Bencana Alam dan Wilayah Kritis/Daerah Rawan Bencana
Wilayah bencana alam dan wilayah kritis di Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah
yang terkena bencana banjir tahunan dan wilayah yang terkena erosi akibat lahan yang
kritis. Wilayah banjir tersebut adalah sebagian kecil di Kabupaten Ponorogo yaitu di
Kecamatan Kauman, Kec. Siman, Kec. Balong, Kec. Jetis, Kec. Sukorejo, dan Kec. Slahung.
Sedangkan daerah kritis di Kabupaten Ponorogo meliputi lahan–lahan kering yang
tersebar di seluruh Kabupaten Ponorogo . Lahan–lahan kritis tersebut merupakan areal
yang tengah mengalami erosi dan harus segera ditangani agar tidak menimbulkan
dampak yang berkepanjangan.
LAPORAN AKHIR III-14Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
A. Kawasan Rawan Longsor
Kawasan rawan longsor terdapat hampir di semua kecamatan di Kabupaten
Ponorogo, khususnya di Kecamatan – kecamatan yang berada di areal perbukitan
yaitu Kecamatan Ngrayun, Sambit, Sawooo, dan Kecamatan Sooko. Pada bagian
barat terdiri dari Kecamatan Badegan, Sampung, Bungkal dan Slahung serta
diperbatasan Kecamatan Purwantoro (Kabupaten Wonogiri) dan Kabupaten
Ponorogo, merupakan daerah rawan longsor perlu dikelola bersama.
B. Kawasan Rawan Banjir
Beberapa kawasan di Kabupaten Ponorogo merupakan kawasan rawan banjir
khususnya di kecamatan yang berada di lereng bukit/gunung. Kawas.an rawan banjir
di Kabupaten Ponorogo berada di sekitar DAS Tempuran. Beberapa penyebab
terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan resapan
air, dan semakin rusaknya hutan dan kawasan konservasi di wilayah hulu misalnya
pada kawasan hutan di gunung Wilis dan gunung Sigogor dan sekitarnya. Dan pada
kawasan sekitar Das terutama pada DAS Tempuran yang merupakan daerah
pertemuan dari 3 sungai sehingga luapan air akan besar pada daerah ini, pada
kawasan ini diperlukan sudetan.
C. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi
Berdasarkan kriteria dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, kawasan rawan
letusan gunung berapi Gunung Wilis, Liman dan Limas (Kabupaten Nganjuk,
Trenggalek), dibagi menjadi tiga kategori:
Kawasan terlarang, adalah kawasan yang berada di puncak Wilis, Liman dan
Gunung Limas yaitu kawasan disekitar kawah.
Kawasan bahaya 1 adalah kawasan lahar panas, pada saat terjadi letusan yaitu
kawasan yang berada di bawah kawasan terlarang.
Kawasan bahaya 2 yaitu kawasan sepanjang jalur yang dilalui lahar dingin.
1.3.2 Potensi Sumber Daya Alam
A. Pola Perkembangan Pertanian.
Untuk mengamati perkembangan kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Ponorogo
dapat dilihat dengan mengamati perkembangan luasan lahan pertanian sebagai lahan
yang produktif. Berikut ini, dari peta dapat terlihat bahwa sebagian besar sawah di
LAPORAN AKHIR III-15Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kabupaten Ponorogo merupakan sawah dengan menggunakan system irigasi ( 95,40
% dari seluruh luasan sawah yang ada). Sedangkan sebagian lagi merupakan sawah
tadah hujan seluas 4,6 % dari total luasan sawah yang ada. Dari seluruh luasan sawah
ber irigasi, sawah dengan system irigasi teknis merupakan sawah terluas di wilayah
Kabupaten Ponorogo (mencapai 30.713 Ha atau 87,802 % dari seluruh luasan sawah
di Kabupaten).
Gambar 1.7. Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
B. Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan seluas
65.736 Ha dengan rincian : pertanian sawah seluas 34.572 Ha, tegalan seluas 30.804
Ha dan dimana untuk kawasan jenis ini keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan
di Kabupaten Ponorogo. Dari kondisi tersebut diharapkan kawasan ini mampu
menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada
yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak
menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi
pertanian daerah.
LAPORAN AKHIR III-16Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 1.8. Komoditas Pertanian Berupa jagung dan Padi
C. Kawasan Perkebunan
Di Kabupaten Ponorogo, kawasan perkebunan tersebar secara tidak merata pada
setiap kecamatan. Jenis komoditi perkebunan yang ada dan cukup dominan di
beberapa wilayah adalah cengkeh, kopi, tembakau, jenggelan, vanili, lada, kakou,
cabe jamu. Sehingga nilai ekonomisnya menjadi lebih rendah maka sebaiknya
komoditi yang ada dapat ditingkatkan dan pengolahan diperhatikan karena
perkebunan ini tidak ada pada setiap kecamatan. Wilayah yang menghasilkan
perkebunan ini umumnya merupakan kawasan yang memiliki kondisi topografi
perbukitan dan sebagian kecil pada daerah dataran rendah dengan jenis tanaman
yang ditanam adalah termasuk jenis tanaman keras.
D. Kawasan Pertambangan
Potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah galian B dan
golongan C. Gologan B terdiri dari Emas, Mangan dan Tembaga. Sedangkan golongan
C terdiri dari Kaolin, Felspot, Bentonit, Marmer, Trass, Pasir/batu kali, Tanah liat dan
batu kapur/gamping. Sedangkan cadangan bahan tambang golongan C yang masih
tersedia adalah :
Batu gamping, dengan jumlah cadangan sebesar 450.000 m3 , berada di
Kecamatan Sampung, Sawoo dan Slahung
Bentonit, dengan jumlah cadangan sebesar 450.000 m3 , berada di Kecamatan
Slahung dan Ngrayun.
Gipsun, dengan jumlah cadangan sebesar 10.000 m3 , berada di Kecamatan Pulung
dan Slahung
Kaolin , dengan jumlah cadangan sebesar 40.000 m3 , berada di Kecamatan
Slahung.
LAPORAN AKHIR III-17Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Batuab Beku, dengan jumlah cadangan sebesar 350.000 m3 , berada di Kecamatan
Sawoo dan Ngebel.
Sirtu/Pasir, Kerikil dan Kerakal, dengan jumlah cadangan sebesar 200.000 m3 ,
berada di Kecamatan Jenangan, slahung, siman, Kauman dan Badegan.
Trass terdapat dikecamatan Pulung, Ngebel, Sawoo dan Slahung dengan jumlah
cadangan cukup banyak dan kondisi yang baik.
Rijang/chert/batu api berada di Kecamatan Slahung.
E. Kawasan Hutan
Kabupaten Ponorogo memiliki kawasan hutan yang tersebar. Untuk saat ini kawasan
Hutan yang ada (tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2009-2010) yaitu seluas
46.079,9 Ha, yang terdiri dari Hutan lindung seluas 15.895 Ha (11,587 %), hutan
produksi seluas 29.966,5 Ha (21,845 %) dan Cagar alam seluas 218,4 Ha (0,165 %).
Gambar 3.9. Kondisi Hutan Yang Gundul
1.3.3 Karakteristik Perekonomian Wilayah
A. PBRB Kabupaten Ponorogo
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo
atas dasar harga berlaku tahun 2005 sebesar 3.684.693 juta rupiah bila dibandingkan
dengan tahun 2004 sebesar 3.105.089 juta rupiah mengalami kenaikan. Kondisi
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
LAPORAN AKHIR III-18Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-19Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-20Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 3.4Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2003-2006No Sektor / Sub Sektor 2003 % 2004 % 2005 %
1 Pertanian 868102120 31.09 940171610 30.28 1,100,628,600 29,87 2 Pertambangan dan penggalian 70372720 2.52 75205720 2.42 84,557,720 2,293 Industri pengolahan 231488560 8.29 272478270 8.78 334,499,517 9,08 4 Listrik, gas dan air bersih 32852050 1.18 41231660 1.33 55,014,486 1,49 5 Bangunan ( konstruksi ) 252200310 9.03 288725890 9.30 344,434,640 9,35 6 Perdagangan, hotel & restoran 708150180 25.36 792818760 25.53 951,549,216 25,827 Pengangkutan dan komunikasi 150238620 5.38 171131590 5.51 206,590,380 5,61
8Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 145794520 5.22 160454360 5.17 188,691,184 5,12
9 Jasa–jasa 332839670 11.92 362871748 11.69 418,727,684 11,36
Produk Domestik Regional Bruto 2792038750 100.00 3105089608 100.00 3684693427 100,00
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
Dari sekian sektor yang ada, kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor
pertanian disusul dengan perdagangan, bangunan/ kontruksi, jasa-jasa dan industri
pengolahan.
B. Gambaran Sektor Perekonomian Wilayah
1. Sektor Pertanian
Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Jawa
Timur, yang mempunyai luas lahan sawah 34.867 Ha, terdiri dari daerah irigasi
teknis seluas 30.158 Ha, setengah teknis seluas 625 Ha, non teknis seluas 2.228 Ha
dan tadah hujan seluas 1.856 Ha. Adapun produksi pertanian di Kabupaten
Ponorogo antara lain :
- Tanaman Padi
Sebaran wilayah komoditi padi di Kabupaten Ponorogo hampir merata di semua
kecamatan akan tetapi luas areal panen dan produksi yang terbesar dari 21
kecamatan antara lain berada di Sukorejo, Balong, Babadan, Pulung, Jenangan,
Kauman. Rata-rata luas panen padi dalam 6 tahun terakhir sebesar 59.468
Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 3.662.467 Kw yang berarti bahwa
rata-rata produksi padi sebesar 61.60 Kw/Ha, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel: 1.5
LAPORAN AKHIR III-21Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Komoditi Padi di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUN Luas PanenHa
ProduksiKw
Rata-2 ProduksiKw/Ha
2000 59039 4332928 73.392001 60512 3922014 64.812002 58370 3524847 60.392003 57849 3385079 58.522004 61694 3491412 56.592005 59342 3318524 55.92
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
- Komoditi Jagung
Sebaran wilayah komoditi jagung di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas areal
panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Sawoo, Pulung, Jambon,
Bungkal, Sambit. Rata-rata luas panen jagung dalam 6 tahun terakhir sebesar
27.511 Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 1.439.3846 Kw yang berarti
rata-rata produksi jagung sebesar 52,54 Kw/Ha.
Adapun luas lahan dan produksi komoditi jagung di Kabupaten Ponorogo dalam 6
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.6Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi
Komoditi Jagung di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUN Luas PanenHa
ProduksiKw
Rata-2 ProduksiKw/Ha
2000 23590 1507071 63.892001 25097 1203255 47.942002 29638 1540291 51.972003 25444 1238389 48.672004 29318 1494223 50.972005 31979 1655847 51.78
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
LAPORAN AKHIR III-22Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
- Komoditi Ubi Kayu
Sebaran wilayah komoditi ubi kayu di Kabupaten Ponorogo di lihat dari
luas areal panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan
Ngrayun, Sawoo, Sambit, Pulung, Jambon. Rata-rata luas panen ubi kayu
dalam 6 tahun terakhir sebesar 25.866 Ha/Tahun dengan rata-rata
produksi sebesar 4.875.266 Kw yang berarti bahwa rata-rata produksi ubi
kayu sebesar 188,27 Kw/Ha.
Adapun luas lahan dan produksi komoditi ubi kayu di Kabupaten Ponorogo
dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.7Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi
Komoditi Ubi Kayu di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUN Luas PanenHa
ProduksiKw
Rata-2 ProduksiKw/Ha
2000 22059 3748217 169.922001 23597 4588033 194.432002 27305 5288341 193.682003 25118 4954712 197.262004 27862 5568739 199.872005 29257 5103555 174.44
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
- Komoditi Ubi Jalar
Sebaran wilayah komoditi ubi jalar di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas
areal panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Ngrayun,
Sooko, Pulung, Sambit, Pudak. Rata-rata luas panen ubi jalar dalam 6 tahun
terakhir sebesar 121 Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 12.154
Kw yang berarti bahwa rata-rata produksi ubi jalar sebesar 113,81 Kw/Ha.
Adapun luas lahan dan produksi komoditi ubi jalar di Kabupaten Ponorogo
dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
LAPORAN AKHIR III-23Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel : 1.8Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi
Komoditi Ubi Jalar di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNLuas Panen
HaProduksi
KwRata-2 Produksi
Kw/Ha2000 225 24525 1092001 90 981 1092002 101 11009 1092003 55 6668 121.242004 105 12729 121.232005 150 17011 113.41
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
2. Sektor Perkebunan
- Komoditi Cengkeh
Sebaran wilayah komoditi cengkeh di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas areal
panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung
dan Ngebel. Rata-rata luas panen cengkeh dalam 6 tahun terakhir sebesar
1.664,78 Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 3.499,16 Kw yang berarti
bahwa rata-rata produksi cengkeh sebesar 2,11 Kw/Ha. Dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel: 3.9 Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi Cengkeh
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUN Luas PanenHa
ProduksiKw
Rata-2 ProduksiKw/Ha
2000 1735.63 3498.06 2.022001 1735.62 3498.06 2.022002 1743.92 3506.91 2.012003 1557.35 3632.60 2.332004 1608.25 3643.90 2.272005 1607.91 3215.40 2.00
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
- Komoditi Kopi
LAPORAN AKHIR III-24Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sebaran wilayah komoditi kopi di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas areal
panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Ngrayun, Pulung dan
Ngebel. Rata-rata luas panen kopi dalam 6 tahun terakhir sebesar 211,70
Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 571,84 Kw yang berarti bahwa rata-
rata produksi kopi sebesar 2,76 Kw/Ha. Dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel: 1.10 Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi Komoditi Kopi
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNLuas Panen
HaProduksi
KwRata-2 Produksi
Kw/Ha
2000 189.12 567.35 3.002001 207.55 622.69 3.002002 208.27 627.30 3.012003 203.39 931.40 4.582004 229.92 265.40 1.152005 231.92 416.90 1.80
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
- Komoditi Jambu Mente
Sebaran wilayah komoditi jambu mente di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas
areal panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Sampung dan
Ngrayun. Rata-rata luas panen jambu mente dalam 6 tahun terakhir sebesar
720,06 Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 1.669,20 Kw yang berarti
bahwa rata-rata produksi jambu mente sebesar 2,32 Kw/Ha.
Adapun luas lahan dan produksi komoditi jambu mente di Kabupaten Ponorogo
dalam 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.11
Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi Komoditi Jambu Mente
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNLuas Panen
Ha
Produksi
Kw
Rata-2 Produksi
Kw/Ha
2000 684.72 1629.93 2.38
LAPORAN AKHIR III-25Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2001 790.44 1777.16 2.25
2002 703.34 1593.42 2.27
2003 664.73 1683.07 2.53
2004 736.06 1666.14 2.26
2005 741.06 1665.5 2.25
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
- Komoditi Tebu
Sebaran wilayah komoditi tebu di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas areal
panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Babadan, Jenangan,
Ponorogo, Siman, Slahung dan Bungkal. Rata-rata luas panen tebu dalam 6
tahun terakhir sebesar 1.896,39 Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar
87.170,01 Kw yang berarti bahwa rata-rata produksi tebu sebesar 46,08 Kw/Ha.
Dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.12
Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi Komoditi Tebu
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNLuas Panen
Ha
Produksi
Kw
Rata-2 Produksi
Kw/Ha
2000 1944.00 104050.90 53.52
2001 1944.00 104050.90 53.52
2002 1699.58 93476.90 55.00
2003 1916.32 60375.87 31.51
2004 1916.27 60378.86 31.51
2005 1958.16 100686.60 51.42
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
LAPORAN AKHIR III-26Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
- Komoditi Panili
Sebaran wilayah komoditi panili di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas areal
panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Sawoo, Ngrayun,
Pulung, Sooko dan Ngebel. Rata-rata luas panen panili dalam 6 tahun terakhir
sebesar 13,22 Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 13,20 Kw yang
berarti bahwa rata-rata produksi panili sebesar 0,77 Kw/Ha.
Adapun luas lahan dan produksi komoditi panili di Kabupaten Ponorogo dalam 6
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
LAPORAN AKHIR III-27Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-28Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel : 1.13
Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi Komoditi Panili
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TahunLuas Panen
Ha
Produksi
Kw
Rata-2 Produksi
Kw/Ha
2000 8.90 2.67 0.30
2001 8.90 2.67 0.30
2002 8.90 2.67 0.30
2003 13.48 2.45 0.18
2004 18.24 34.56 1.89
2005 20.88 34.20 1.64
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
- Komoditi Kakao
Sebaran wilayah komoditi kakao di Kabupaten Ponorogo di lihat dari luas areal
panen dan produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Ngebel, Ngrayun, Sooko,
Pulung, dan Jenangan. Rata-rata luas panen kakao dalam 6 tahun terakhir sebesar
45,94 Ha/Tahun dengan rata-rata produksi sebesar 189,83 Kw yang berarti bahwa
rata-rata produksi kakao sebesar 4,13 Kw/Ha.
Adapun luas lahan dan produksi komoditi kakao di Kabupaten Ponorogo dalam 6
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel: 1.14
Luas Panen, Produksi, Rata-rata Produksi
Komoditi Kakao di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNLuas Panen
Ha
Produksi
Kw
Rata-2 Produksi
Kw/Ha
LAPORAN AKHIR III-29Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2000 44.12 182.65 4.14
2001 45.95 188.76 4.11
2002 45.95 188.76 4.11
2003 35.87 150.60 4.20
2004 51.04 204.50 4.01
2005 52.71 223.70 4.24
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
- Komoditi Sawo
Sebaran wilayah komoditi sawo di Kabupaten Ponorogo di lihat dari produksi yang
terbesar terpusat di kecamatan Sukorejo, Sawoo, dan Siman. Rata-rata produksi
sawo dalam 6 tahun terakhir sebesar 25866 Kw per tahun.
Adapun produksi sawo di Kabupaten Ponorogo dalam 6 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.15
Produksi Produksi Komoditi Sawo
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNProduksi
Kw
2000 3030
2001 3756
2002 7512
LAPORAN AKHIR III-30Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2003 3088
2004 3082
2005 3219
Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2006
- Komoditi Alpokat
Sebaran wilayah komoditi apokat di Kabupaten Ponorogo di lihat dari produksi
yang terbesar terpusat di kecamatan Sooko, Pulung dan Ngebel. Rata-rata produksi
apokat dalam 6 tahun terakhir sebesar 17.723,50 Kw per tahun
Adapun produksi komoditi apokat di Kabupaten Ponorogo dalam 6 tahun terakhir
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel: 1.16
Produksi Produksi Apokat
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNProduksi
Kw
2000 12661
2001 12550
2002 24129
2003 18827
2004 18827
2005 19347
Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2006
- Komoditi Blimbing
LAPORAN AKHIR III-31Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sebaran wilayah komoditi blimbing di Kabupaten Ponorogo di lihat dari produksi
yang terbesar terpusat di kecamatan Ngebel, Jenangan, Kauman dan Sambit. Rata-
rata produksi blimbing dalam 6 tahun terakhir sebesar 1.635,17 Kw per tahun.
Adapun produksi blimbing di Kabupaten Ponorogo dalam 6 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.17
Produksi Produksi Komoditi Blimbing
di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNProduksi
Kw
2000 2020
2001 2180
2002 1281
2003 1281
2004 1281
2005 1768
Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2006
- Komoditi Manggis
Sebaran wilayah komoditi manggis di Kabupaten Ponorogo di lihat dari produksi
yang terbesar terpusat di kecamatan Ngebel, Sooko, Pulung, Jenangan dan
Babadan. Rata-rata produksi manggis dalam 6 tahun terakhir sebesar 4.970,17 Kw
per tahun.
Adapun produksi manggis di Kabupaten Ponorogo dalam 6 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel : 1.18
Produksi Komoditi Manggis di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNProduksi
Kw
% Pertumbuhan
Produksi
LAPORAN AKHIR III-32Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2000 4580 -
2001 1185 -74.13
2002 9299 684.73
2003 4908 -47.22
2004 4908 0.00
2005 4941 0.67
Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2006
- Komoditi Nangka
Sebaran wilayah komoditi nangka di Kabupaten Ponorogo di lihat dari produksi
yang terbesar terpusat di kecamatan Sambit, Jenangan dan Sawoo. Rata-rata
produksi nangka dalam 6 tahun terakhir sebesar 25.853,17 Kw per tahun. Dapat
dilihat 1.25
Tabel : 1.19
Produksi Komoditi Nangka di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUN Produksi (Kw)
2000 16971
2001 26266
2002 30818
2003 24845
2004 25642
2005 30577
Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2006
- Komoditi Jeruk Kepruk
Sebaran wilayah komoditi jeruk keprok di Kabupaten Ponorogo di lihat dari
produksi yang terbesar terpusat di kecamatan Jambon, Sooko dan Pulung. Rata-
rata produksi jeruk keprok dalam 6 tahun terakhir sebesar 196.541,50 Kw per
LAPORAN AKHIR III-33Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
tahun. Adapun produksi jeruk keprok di Kabupaten Ponorogo dalam 6 tahun
terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel: 1.20
Produksi Komoditi Jeruk Keprok di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNProduksi
Kw
% Pertumbuhan
Produksi
2000 76524 -
2001 99715 30.31
2002 175352 75.85
2003 174189 -0.66
2004 174189 0.00
2005 479280 175.15
Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2006
- Komoditi Durian
Sebaran wilayah komoditi durian di Kabupaten Ponorogo di lihat dari produksi
yang terbesar terpusat di kecamatan Ngebel, Sooko, Jenangan dan Pulung. Rata-
rata produksi durian dalam 6 tahun terakhir sebesar 50.254 Kw per tahun. Lihat
pada tabel berikut :
Tabel: 1.21
Produksi dan Pertumbuhan Komoditi Durian Di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2000-2006
TAHUNProduksi
Kw
% Pertumbuhan
Produksi
LAPORAN AKHIR III-34Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2000 43497 -
2001 13729 -68.44
2002 67040 388.31
2003 59033 -11.94
2004 59033 0.00
2005 59192 0.27
Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2006
2. Sektor Peternakan
Sektor peternakan merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Ponorogo
khususnya unggas buras dan kambing, hal ini terlihat dari tingkat produksi
Kabupaten yang berada pada peringkat 10 terbesar di Jawa Timur. Hal ini juga
didukung oleh Relatif stabilnya harga pakan unggas mempengaruhi produksi daging
yang relatif mengalami kenaikan begitu pula produksi telur naik.
3. Sektor Kehutanan
Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang juga diandalkan oleh Kabupaten
Ponorogo hal itu terlihat dari jumlah produksi dan ikutannya yang cukup
memberikan pemasukan pendapatan asli daerah seperti pada tabel berikut
Tabel : 3.22
Jumlah Produksi Hutan dan Ikutannya di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2005
Komoditas Satuan Produksi Nilai ( 000.- )
Kayu Untuk Pertukangan :
a Kayu Jati M-3 864 1445472
b Kayu Non Jati M-3 7940 3739740
Kayu Untuk Bahan Kayu Bakar :
a Kayu Jati Sm 170 6767
b Kayu Non Jati Sm 2889 23655
LAPORAN AKHIR III-35Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Komoditas Satuan Produksi Nilai ( 000.- )
Bahan Terpentyn Ton 1354 3046500
Bahan Gondorukem Ton 6750 22275000
Minyak Kayu Putih Kg 38476 1692174
Getah Pinus Ton 10286 7765930
Lain - lain - - -
Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
Pembangunan sektor kehutanan sebagai salah satu kawasan pelestarian alam yang
dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo adalah pembangunan sektor kehutanan secara
terpadu yaitu pengelolaan ekologi kawasan pelestarian alam dan pengelolaan sosial-
ekonomi pada daerah sekitar hutan dengan model Social Forestry. Kondisi tersebut
diharpkan pembangunan sektor kehutanan dapat memberikan manfaat langsung
maupun manfaat secara tidak langsung yang mempunyai tujuan dalam rangka
menunjang pembangunan Kabapaten Ponorogo secara keseluruhan.
4. Sektor Pariwisata
Sarana penginapan yang memadai sangat menunjang sub sektor kepariwisataan. Di
Kabupaten Ponorogo terdapat 12 hotel maupun losmen yang siap menerima tamu
baik wisatawan dalam maupun luar negeri dengan jumlah kamar sebanyak 314
kamar dengan 525 tempat tidur. Banyaknya tamu yang menginap sejumlah 33.734
orang/tahun.
3.2 GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis, terletak di antara 114 19' 13'' - 116 33'
28'' Bujur Timur dan 1 21' 49'' – 4 10' 14'' Lintang Selatan. Secara administratif,
Propinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-
batas : Sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat
Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Propinsi
Kalimantan Timur. Berdasarkan letak tersebut, luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan
hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan.
Secara administratif wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan kota Banjarmasin
sebagai ibukotanya, meliputi 11 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten terbaru adalah
LAPORAN AKHIR III-36Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (pecahan Kabupaten Kotabaru) dan Kabupaten Balangan
(pecahan Kabupaten Hulu Sungai Utara). Persentase luas tertinggi adalah Kabupaten
Kotabaru (25,11%); Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) dan terendah adalah Kota
Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru (0,98%).
Bentuk geologi wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa Aluvium Muda dan
formasi Berai.
Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31 persen
wilayah Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0-2%. Rincian luas
menurut kemiringan adalah sebagai berikut :
0 - 2% : 1 625 384 Ha (43,31%)
>2-15% : 1 182 346 Ha (31,50%)
>15-40% : 714 127 Ha (19,02%)
>40% : 231 195 Ha (6,16%)
Adapun luas wilayah Kalimantan Selatan menurut kelas ketinggian yang dibagi menjadi
6 kelas ketinggian menunjukkan wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berada
pada kelas ketinggian >25 -100 m di atas permukaan laut yakni 31,09 persen.
Tanah di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan ( 43 persen).
Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak dialiri sungai. Sungai tersebut antara lain
Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang
Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan
dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada pegunungan
Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.
Iklim
Temperatur udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat
tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Temperatur rata-rata di
daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2004 berkisar antara 23,30C sampai 32,70C.
Sedangkan kelembaban udara rata-ratanya berkisar antara 47%-s.d 98% tiap bulan.
Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan
geografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Catatan curah hujan tahun 2004
disajikan pada Tabel 1.2.2. Curah hujan tertinggi di daerah ini terjadi pada bulan Januari
LAPORAN AKHIR III-37Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
yaitu 626,1 mm sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 0,0
mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2004 adalah 181 hari dengan hari terbanyak hujan
terjadi pada bulan Januari yaitu 27 hari. Rata-rata tekanan udara di daerah ini berkisar
antara 1.009,3 mm-1.013,6 mm selama tahun 2004. Antara curah hujan dan keadaan
angin biasanya ada hubungan erat satu sama lain. Walaupun demikian di beberapa
tempat, hubungan tersebut agaknya tidak selalu ada. Keadaan angin pada musim hujan
biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari barat dan barat laut. Oleh karena itu
musim tersebut dikenal juga dengan musim barat. Pada musim kemarau angin bertiup
dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang Keadaan angin di
Kalimantan Selatan pada tahun 2004 yang dipantau dari Stasiun Meteorologi
Syamsuddin Noor menunjukkan kecepatan angin pada tahun 2004 rata-rata 4 knot.
Untuk penyinaran matahari dipantau pada jam 06.00-18.00 terlihat intensitas yang
beragam tiap bulannya. Penyinaran matahari dengan intensitas tertinggi terjadi pada
bulan Agustus yaitu rata-rata 6,9 jam/hari dan intensitas terendah terjadi pada bulan
Desember yaitu rata-rata 2,0 jam/hari.
Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan terbentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1956. Saat ini secara administrasi wilayah Propinsi Kalimantan Selatan
terdiri dari 11 Kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar,
Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah
Bumbu, dan Balangan serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. dengan jumlah
kecamatan sebanyak 119 kecamatan dan 1.947 desa/kelurahan pada Tahun 2004, dan
terdapat 5 unit pemukiman transmigrasi. Unit pemukiman transmigrasi terdapat di
Kabupaten Batola, Balangan, Tanah Bumbu, Banjar dan Kotabaru. Secara rinci jumlah
kabupaten/kota, kecamatan dan desa sbb :
Kabupaten
/ KotaHari Jadi
Dasar
Hukum/PembentukanIbukota
Jumlah
Kecamata
n
Jumlah
Desa
Tanah Laut 2/19/1965 UU. No.8 Tahun 1965 Pelaihari 9 194
Kota Baru 1/6/1950 UU. No.27 Tahun 1959 Kotabaru 15 135
Banjar 14-08-1950 UU. No.27 Tahun 1959 Martapura 12 288
Barito 4/1/1960 UU. No.27 Tahun 1959 Marabaha 16 198
LAPORAN AKHIR III-38Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kuala n
Tapin 30-11-1965 UU. No.8 Tahun 1965 Rantau 10 131
HSS 2/12/1950 UU. No.27 Tahun 1959 Kendangan 10 148
HST 24-12-1959 UU. No.27 Tahun 1959 Barabai 10 164
HSU 2/5/1952Kep Mendagri No Pem.
20-01-1947Amuntai 13 373
Tanah
Bumbu8/4/2003 UU. No.10 Tahun 2002 Batulicin 5 118
Balangan 8/4/2003 UU. No.11 Tahun 2002 Paringin 6 160
Tabalong 1/12/1965 UU. No.8 Tahun 1965 Tanjung 11 131
Kota
Banjarmasi
n
24-09-1926 UU. No.27 Tahun 1959Banjarmasi
n5 50
Kota
Banjarbaru24-04-2000 UU. No.9 Tahun 1999
Banjarbaru
Kota3 12
Kalsel 14-08-1950 UU. No.5 Tahun 1956Banjarmasi
n119 1.947
Perwilayahan Pembanguan Menurut Satuan Wilayah Pembangunan
Wilayah
Pembanguan
Pusat
Pengembangan
Wilayah
Pusat
Pelayanan
Komunikasi
Pusat
Industri
Pusat
Pelayanan
Wilayah
Kayu Tangi Banjarmasin dan
sekitarnya
1. Kota Banjarmasin Banjarmasin Banjarmasin
LAPORAN AKHIR III-39Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2. Kota Banjarbaru Banjarbaru Banjarbaru
3. Kab. Banjar Martapura Martapura
4. Kab. Barito Kuala Marabahan Marabahan
5. Kab. Tanah Laut Pelaihari Pelaihari,
Bati-Bati
Kintapura
Banua Lima Kandangan dan
sekitarnya
1. Kab. Tapin Rantau,
Margasari
Margasari
2. Kab. HSS Kandangan,
Negara
Negara
3. Kab. HST Barabai Pantai
Hambawang
4. Kab. HSU Amuntai Paringin,
Alabio
5. Kab. Tabalong Tanjung, Kelua Kelua
Tanah Bumbu Batulicin dan
sekitarnya
1. Kab. Kota Baru Batulicin,
Manggalau
Batulicin,
Pagatan,
Kintapura
1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kotabaru
1.1.1 Fisik Wilayah
Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan
Selatan yang terdiri dari daratan, banyak pulau-pulau kecil dan laut yang cukup luas.
Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak antara 2018' – 4056’ Lintang Selatan dan
LAPORAN AKHIR III-40Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
115029'–117027' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kotabaru, adalah
sebagai berikut:
1. sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Timur;
2. sebelah Selatan : Laut Jawa, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. sebelah Timur : Selat Makasar; dan
4. sebelah Barat : Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah
Bumbu.
Sedangkan jarak Ibukota Kabupaten Kotabaru dengan Ibukota Provinsi adalah
sejauh 300 km Jarak Ibukota Kabupaten Kotabaru dengan kecamatan lain di lihat pada
Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.
Tabel 2.1 Jarak dari Ibukota Kecamatan Tahun 2010
Kotabaru
100 Sebanti
137 37 Tjg.Seloka
22 124 159 Berangas
150 50 13 172 Tj. Lalak Utara
40 60 97 62 110 Mekarpura
80 100 137 102 150 40 Serongga
126 146 183 148 196 86 46 Bungkukan
231 251 288 251 301 191 151 105 Pudi
211 231 268 233 281 171 131 85 22 Tjg.Batu
102 122 159 124 172 62 22 66 180 158 Pantai
91 111 148 113 161 51 11 35 140 118 40 Sei Kupang
231 251 288 253 301 191 151 105 200 178 180 140 Bakau
240 258 295 262 308 200 160 114 62 69 138 120 172 Tjg. Semalantakan
LAPORAN AKHIR III-41Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
149 169 206 171 219 109 69 23 82 60 98 58 118 54 Gn.Batu Besar
150 360 387 172 374 110 230 276 381 361 252 241 381 390 299 Marabatuan
47 147 184 12 197 87 127 173 278 149 141 138 278 287 196 197 Sei.Bali
132 152 189 154 290 180 140 94 281 259 158 141 281 161 199 381 269 Sengayam
121 141 178 143 191 81 130 84 259 237 130 119 259 147 177 271 168 164 Hampang
178 198 235 200 248 138 98 52 147 125 127 87 20 98 65 328 225 228 186Sei.Duri
an
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru/KDA Kabupaten Kotabaru Tahun 2011
Administrasi
Kabupaten Kotabaru memiliki ibukota kabupaten yang terletak di kecamatan
Pulau Laut Utara. Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 kecamatan dengan 201 desa
dan 4 kelurahan. Kelurahan tersebut meliputi kelurahan Kotabaru Tengah, Kotabaru
Hulu, Kotabaru Hilir, dan Baharu Selatan yang keseluruhannya juga terdapat di
kecamatan Pulau Laut Utara. Di tahun 2008, Kabupaten Kotabaru hanya terdiri dari
191 desa dan 4 kelurahan.
Jumlah desa terbanyak berada di kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut
Barat (masing-masing 21 desa), sedangkan kecamatan Pulau Sembilan terbagi atas 5
desa yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa terkecil.
Berdasarkan klasifikasinya, 190 desa di kabupaten Kotabaru tercatat sebagai
desa dengan klasifikasi swasembada, 7 desa sebagai desa dengan klasifikasi swakarsa
dan 4 desa diklasifikasikan sebagai desa swadaya.
Dari 20 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotabaru, Kecamatan
Hampang merupakan kecamatan yang paling luas dengan luas wilayah 17,88% dari
luas Kabupaten Kotabaru; sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil
adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 0,05% dari luas wilayah
Kabupaten Kotabaru.
LAPORAN AKHIR III-42Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.12. Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2010
K e c a m a t a nIbukota Kecamatan Luas
(Ha)
Persentase
(%)
Desa/
Kelurahan
1 2 3 4 5
1 P. Sembilan Marabatuan 476 0,05 5
2 P. Laut Barat Lontar 39.882 4,23 21
3 P. Laut Selatan Tanjung Seloka 37.807 4,01 7
4 P. Laut Kepulauan Tanjung Lalak 10.712 1,14 9
5 P. Laut Timur Berangas 64.281 6,82 14
6 P. Sebuku Sungai Bali 22.550 2,39 8
7 P. Laut Utara Dirgahayu 15.930 1,69 21
8 P. Laut Tengah Mekarpura 33.764 3,58 7
9 Kelumpang Selatan Pantai 27.966 2,97 9
10 Kelumpang Hilir Serongga 28.120 2,98 9
11 Kelumpang Hulu Cantung 55.344 5,87 10
12 Kelumpang Barat Bungkukan 58.915 6,25 9
13 H a m p a n g Hampang 168.464 17,88 7
14 Sungai Durian Sungai Durian 104.238 11,06 13
15 Kelumpang Tengah Tanjung Batu 34.929 3,71 6
16 Kelumpang Utara Pudi 27.945 2,97 7
17 Pamukan Selatan Tg. Samalantakan 39.187 4,16 11
18 Sampanahan Sampanahan 48.889 5,19 10
19 Pamukan Utara Bakau 63.863 6,78 13
20 Pamukan Barat Sengayam 58.984 6,26 5
Kotabaru 942.246 100,00 201
LAPORAN AKHIR III-43Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2011(Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun
2011)
LAPORAN AKHIR III-44Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.5. Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru
LAPORAN AKHIR III-45Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sumber : Bappeda Kabupaten Kotabaru
LAPORAN AKHIR III-46Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
0.0500000000000001 4.234.01 1.139999999999966.822.39
1.690000000000023.58
2.97
2.98
5.876.2517.8811.06
3.71
2.974.16
5.196.786.26
Grafik 2.1 Persentase Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Kotabaru
P. Sembilan P. Laut Barat
P. Laut Selatan P. Laut Kepulauan
P. Laut Timur P. Sebuku
P. Laut Utara P. Laut Tengah
Kelumpang Selatan Kelumpang Hilir
Kelumpang Hulu Kelumpang Barat
H a m p a n g Sungai Durian
Kelumpang Tengah Kelumpang Utara
Pamukan Selatan Sampanahan
Pamukan Utara Pamukan Barat
Visi & Misi Kabupaten Kotabaru
Visi :
Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta
penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah
Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2011-2015 adalah : “Terwujudnya masyarakat Kotabaru
yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib,
aman dan damai”
Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga
mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders
yang ada di Kabupaten Kotabaru. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke
depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.
Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat di jelaskan sebagai berikut:
LAPORAN AKHIR III-47Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Masyarakat yang madani mengandung makna masyarakat yang sopan santun, disiplin
dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized), dimana masyarakat tersebut dalam
menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu
dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui
musyawarah.
Masyarakat yang mandiri dan sejahtera mengandung makna: (1) Mandiri: mampu
untuk mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain yang telah maju dengan
bertumpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri, oleh karena itu untuk membangun
kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemandirian suatu daerah
dapat tercermin melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bahkan
dapat mengekspor produk-produknya dan ketergantungan terhadap daerah lain
maupun pemerintah pusat yang semakin berkurang khususnya dalam hal pembiayaan
pembangunan; (2) sejahtera: menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat,
yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial
(spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir
bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai
ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk;
turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai;
turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia;
terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat
Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejateraan sosial,
keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan
beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.
Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai subyek dan sekaligus
obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru berperan sebagai
fasilitator dan dinamisator pembangunan.
Misi :
Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi
tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan
Kabupaten Kotabaru untuk periode 2011 – 2015, sebagai berikut :
LAPORAN AKHIR III-48Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
1. Menata pemerintahan dan profesionalisme personal dalam sistem Pelayanan Publik
guna Efektifitas Kerja Pemerintah
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang
efektif dan efesien dan aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang bersih,
berwibawa dan memiliki kompetensi dan profesionalisme.
2. Mendorong iklim demokrasi yang berwawasan dan integritas kebangsaan dalam
lingkup iklim reformasi pembangunan dan globalisasi.
Misi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras,
seimbang antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan sektor swasta serta membina
hubungan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah lain dan Internasional.
3. Memberdayakan setiap potensi dan peluang yang ada baik fisik maupun non fisik
untuk kesejahteraan rakyat.
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta komponen masyarakat Kabupaten
Kotabaru dalam proses pembuatan keputusan dan memecahkan masalah dalam
kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.
4. Memfasilitasi setiap masyarakat dan tuntutan perubahan dalam pembangunan
dengan memperhatikan skala prioritas.
Misi ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan
menciptakan iklim investasi baik lokal, regional maupun internasional dan mendorong
laju pertumbuhan ekonomi guna optimalisasi pelayanan publik dan proses
pembangunan dalam skala-skala, dan (2) Meningkatkan pembangunan terutama
sarana umum dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kontinyuitas serta nilai
kedaerahan yang bermartabat.
Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, nilai-nilai yang dijadikan acuan
dalam pelaksanaan visi misi pembangunan Kabupaten Kotabaru secara berkelanjutan,
mencakup beberapa prinsip sebagai berikut:
(1) Efektivitas dan efisiensi, dimana proses produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang
tersedia sebaik mungkin.
(2) Fasilitasi kepentingan publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dimana setiap
warga masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan mempunyai suara
LAPORAN AKHIR III-49Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi
yang mewakili kepentingannya.
(3) Transparansi, dimana ada kebebasan (yang bertanggungjawab) dalam menerima dan
mengirim informasi secara langsung, terutama informasi yang menjadi kepentingan
publik.
(4) Akuntabilitas, dimana para pembuat keputusan, baik di lemabaga pemerintahan
maupun di masyarakat, bertanggungjawab kepada publik dan lembaganya secara
legitimate.
(5) Supremasi hukum, dimana hukum diterapkan secara adil dan dilaksanakan tanpa
perbedaan, berkenaan dengan pemenuhan hak-hak dasar dan hak asasi manusia.
(6) Sikap yang responsif, dimana semua warga masyarakat bertanggungjawab terhadap
proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga ke evaluasi.
(7) Visi strategis, dimana para pemimpin dan warga masyarakat mempunyai pandangan
yang luas dan jauh ke depan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya
yang ada sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
(8) Pemberdayaan masyarakat, pembangunan fokus pada kegiatan untuk menghasilkan
pemberdayaan masyarakat.
(9) Penyediaan cadangan dalam bentuk tabungan masyarakat, dimana semua warga
masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memanfaatkan cadangan yang
tersimpan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Melalui penerapan nilai-nilai diatas, pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi
Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan visi dan misi diatas akan menjadi langkah yang
strategis. Hal ini yang hanya mungkin dicapai bila nilai-nilai diatas terserap sebagai pola
budaya lokal (local culture), sedemikian rupa sehingga dapat menjadi kekuatan moral bagi
masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.
Kekuatan ini selanjutnya menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi
dinamika perkembangan masyarakat secara arif dan berkelanjutan.
1.1.2 Kependudukan
Jumlah penduduk kabupaten Kotabaru berdasarkan Sensus Penduduk 2010 adalah
290.142 jiwa dengan jumlah rumahtangga sebanyak 77.167 rumahtangga yang tersebar di
LAPORAN AKHIR III-50Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
205 desa/kelurahan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 4 orang. Seperti
tahun lalu, jumlah penduduk terbesar masih berada di kecamatan Pulau Laut Utara dengan
79.639 jiwa disusul kecamatan Kelumpang Hilir dengan jumlah penduduk 20.089 jiwa.
Jumlah penduduk terkecil berada di kecamatan Kelumpang Utara yang hanya tercatat
sebesar 5.299 jiwa.
a) Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 tercatar sebanyak 290.142 jiwa,
terdiri dari 151.586 jiwa penduduk laki-laki dan 138.556 jiwa penduduk perempuan.
Pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun berdasarkan data dari BPS tahun 2005-
2010 sebesar rata-rata 2,21 % per tahun. Selengkapnya perkembangan penduduk
menurut kecamatan di Kabupaten Kotabaru dari tahun 2005 sampai tahun 2010 dapat
dilihat pada tabel 2.13. Sementara proyeksi pertumbuhan penduduk selama 5 tahun
kedepan berdasarkan angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.14.
Tabel. 2.13. Jumlah Penduduk Per kecamatan Kabupaten Kotabaru
No KecamatanJumlah Penduduk
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 P. Sembilan 5.545 5.626 5.911 6.011 5.794 5.649
2 P. Laut Barat 18.362 18.275 18.807 19.124 18.747 18.668
3 P. Laut Selatan 17.715 7.898 8.003 8.137 8.391 8.792
4 P. Laut Kepulauan -*) 9.861 10.338 10.511 10.578 10.801
5 P. Laut Timur 12.874 12.879 13.865 14.098 13.381 12.796
6 P. Sebuku 6.219 6.267 6.673 6.785 6.960 7.212
7 P. Laut Utara 73.884 74.217 75.430 76.699 77.503 79.639
8 P. Laut Tengah 9.247 9.314 8.621 8.766 9.006 9.385
9 Kelumpang Selatan 8.536 8.475 9.739 9.903 9.492 9.187
10 Kelumpang Hilir 15.905 15.890 15.596 15.858 17.737 20.089
LAPORAN AKHIR III-51Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
11 Kelumpang Hulu 12.000 12.009 12.788 13.003 13.622 14.414
12 Kelumpang Barat 4.741 4.734 4.734 4.814 9.600 10.158
13 H a m p a n g 8.278 8.376 7.891 9.237 9.123 10.400
14 Sungai Durian 8.892 9.457 12.347 8.024 12.446 12.495
15 Kelumpang Tengah 11.468 12.639 9.084 12.554 5.034 5.343
16 Kelumpang Utara 5.877 5.431 6.182 6.286 5.767 5.299
17 Pamukan Selatan 11.162 12.992 13.841 14.074 13.414 12.881
18 Sampanahan 8.758 8.505 9.603 9.765 9.740 9.884
19 Pamukan Utara 20.630 15.959 17.200 17.489 17.641 18.070
20 Pamukan Barat -*) 5.038 5.347 5.436 7.144 8.980
Jumlah 260.093 263.842 272.000 276.574 281.120 290.142
Sumber : Kecamatan Dalam Angka dan Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2005-
2011
-*) sebelum pemekaran kecamatan
tahun 2005
tahun 2006
tahun 2007
tahun 2008
tahun 2009
tahun 2010
245000250000255000260000265000270000275000280000285000290000295000
Grafik 2.2. Perkembangan Penduduk di Kabupaten Kotabaru
Perkembangan Penduduk di Kabupaten Kotabaru
Tabel 2.14. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kotabaru
Tahun 2011 – 2016
LAPORAN AKHIR III-52Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
NO KECAMATANJUMLAH PENDUDUK tahun (Jiwa)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 P. Sembilan 5,666 5,684 5,701 5,718 5,736 5,753
2 P. Laut Barat 18,719 18,770 18,821 18,872 18,923 18,974
3 P. Laut Selatan 8,971 9,150 9,328 9,507 9,686 9,865
4 P. Laut
Kepulauan
10,989 11,177 11,365 11,553 11,741 11,929
5 P. Laut Timur 12,783 12,770 12,757 12,744 12,731 12,718
6 P. Sebuku 7,378 7,543 7,709 7,874 8,040 8,205
7 P. Laut Utara 80,598 81,557 82,517 83,476 84,435 85,394
8 P. Laut Tengah 9,408 9,431 9,454 9,477 9,500 9,523
9 Kelumpang
Selatan
9,296 9,404 9,513 9,621 9,730 9,838
10 Kelumpang Hilir 20,786 21,484 22,181 22,878 23,576 24,273
11 Kelumpang Hulu 14,816 15,219 15,621 16,023 16,426 16,828
12 Kelumpang Barat 11,061 11,964 12,867 13,769 14,672 15,575
13 H a m p a n g 10,754 11,107 11,461 11,815 12,168 12,522
14 Sungai Durian 13,096 13,696 14,297 14,897 15,498 16,098
15 Kelumpang
Tengah
5,622 5,901 6,180 6,459 6,738 7,017
16 Kelumpang
Utara
5,203 5,106 5,010 4,914 4,817 4,721
17 Pamukan Selatan 13,168 13,454 13,741 14,027 14,314 14,600
18 Sampanahan 10,072 10,259 10,447 10,635 10,822 11,010
19 Pamukan Utara 18,492 18,914 19,337 19,759 20,181 20,603
20 Pamukan Barat 9,768 10,557 11,345 12,134 12,922 13,710
LAPORAN AKHIR III-53Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
jumlah 296,644 303,147 309,649 316,152 322,654 329,156
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2011, Data Pokok Kabupaten Kotabaru dan Hasil
Analisis (Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2011)
tahun 2011
tahun 2012
tahun 2013
tahun 2014
tahun 2015
tahun 2016
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
Grafik 2.3. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kotabaru
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kotabaru
2.3.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Luas wilayah Kabupaten Kotabaru 942.246 ha kepadatan penduduk tahun 2010
sebesar 0,31 jiwa/ha., besarnya jumlah penduduk di kecamatan Pulau Laut Utara sebagai
Ibukota Kabupaten Kotabaru menyebabkan kepadatan penduduk kecamatan tersebut
menjadi tinggi yaitu 5 penduduk per ha. Disisi lain, kepadatan penduduk kecamatan
Hampang sebagai kecamatan dengan wilayah terluas hanya sebesar 0,06 penduduk per ha.
.
Tabel 2.15. Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2010
LAPORAN AKHIR III-54Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
No Kecamatan Luas (Ha)
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Kepadatan
Penduduk (jiwa/ha)
1 P. Sembilan 476 5.649 11.87
2 P. Laut Barat 39.882 18.668 0.47
3 P. Laut Selatan 37.807 8.792 0.23
4 P. Laut Kepulauan 10.712 10.801 1.01
5 P. Laut Timur 64.281 12.796 0.20
6 P. Sebuku 22.550 7.212 0.00
7 P. Laut Utara 15.930 79.639 5.00
8 P. Laut Tengah 33.764 9.385 0.28
9 Kelumpang Selatan 27.966 9.187 0.33
10 Kelumpang Hilir 28.120 20.089 0.71
11 Kelumpang Hulu 55.344 14.414 0.26
12 H a m p a n g 58.915 10.158 0.06
13 Sungai Durian 168.464 10.400 0.10
14 Kelumpang Tengah 104.238 12.495 0.36
15 Kelumpang Barat 34.929 5.343 0.09
16 Kelumpang Utara 27.945 5.299 0.19
17 Pamukan Selatan 39.187 12.881 0.33
18 Sampanahan 48.889 9.884 0.20
19 Pamukan Utara 63.863 18.070 0.28
20 Pamukan Barat 58.984 8.980 0.15
Jumlah 2010 942.246 290.142 0.31
2009 942.246 281.120 0.30
2008 942.246 276.574 0.29
LAPORAN AKHIR III-55Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
No Kecamatan Luas (Ha)
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Kepadatan
Penduduk (jiwa/ha)
2007 942.246 272.000 0.29
2006 942.246 263.842 0.28
2005 942.246 260.093 0.28
Sumber : Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2011
LAPORAN AKHIR III-56Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.6. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2010
LAPORAN AKHIR III-57Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sumber : Bappeda Kabupaten Kotabaru
LAPORAN AKHIR III-58Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
P. Sem
bilan
P. Lau
t Bara
t
P. Lau
t Sela
tan
P. Lau
t Kep
ulauan
P. Lau
t Tim
ur
P. Seb
uku
P. Lau
t Utar
a
P. Lau
t Ten
gah
Kelumpan
g Sela
tan
Kelumpan
g Hilir
Kelumpan
g Hulu
H a m p a n
g
Sunga
i Duria
n
Kelumpan
g Ten
gah
Kelumpan
g Bara
t
Kelumpan
g Utar
a
Pamuka
n Selat
an
Sampan
ahan
Pamuka
n Utara
Pamuka
n Barat
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Grafik 2.4. Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
2.3.3. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur Umur
Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru berdasarkan struktur usia terdiri atas
penduduk kelompok usia muda (0-14) yaitu sebanyak 81.735 jiwa, kelompok usia dewasa /
produktif (15-59) yaitu sebanyak 187.355 jiwa serta kelompok usia tua (>60) yaitu sebanyak
12.050 jiwa. Jika melihat tabel komposisi jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru
berdasarkan Struktur Umur, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Kotabaru
di dominasi oleh penduduk usia muda dengan jumlah penduduk terbesar berasal dari
golongan usia balita 31.667 anak.
Rasio jenis kelamin penduduk Kotabaru sudah diatas 100. Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah penduduk laki-laki di kabupaten Kotabaru lebih banyak daripada jumlah
penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Kotabaru adalah 109,4
seperti ditunjukkan pada tabel 2.16.
LAPORAN ANTARA III-59Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.16. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2010
Kecamatan
Jenis Kelamin Rasio Jenis
KelaminLaki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5
1 P. Sembilan 2.857 2.792 5.649 102.33
2 P. Laut Barat 9.493 9.175 18.668 103.47
3 P. Laut Selatan 4.499 4.293 8.792 104.80
4 P. Laut Kepulauan 5.355 5.446 10.801 98.33
5 P. Laut Timur 6.795 6.001 12.796 113.23
6 P. Sebuku 3.743 3.469 7.212 107.90
7 P. Laut Utara 40.954 38.685 79.639 105.87
8 P. Laut Tengah 4.923 4.462 9.385 110.33
9 Kelumpang Selatan 4.821 4.366 9.187 110.42
10 Kelumpang Hilir 10.620 9.469 20.089 112.16
11 Kelumpang Hulu 7.592 6.822 14.414 111.29
12 H a m p a n g 5.452 4.706 10.158 115.85
LAPORAN ANTARA III-60Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
13 Sungai Durian 5.610 4.790 10.400 117.12
14 Kelumpang Tengah 6.446 6.049 12.495 106.56
15 Kelumpang Barat 2.820 2.523 5.343 111.77
16 Kelumpang Utara 2.726 2.573 5.299 105.95
17 Pamukan Selatan 6.807 6.074 12.881 112.07
18 Sampanahan 5.241 4.643 9.884 112.88
19 Pamukan Utara 9.839 8.231 18.070 119.54
20 Pamukan Barat 4.993 3.987 8.980 125.23
Kotabaru
2010
2009
2008
2007
2006
151.586
139.023
143.639
135.766
135.048
138.556
142.097
132.935
136.234
128.794
290.142
281.120
276.574
272.000
263.842
109,40
97,84
108,05
99,66
104,86
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 (Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun
2011)
Tabel 2.17. menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Kotabaru didominasi oleh penduduk
usia muda. Jumlah penduduk terbesar berasal dari golongan usia balita sebesar 32.931
anak.
Tabel 2.17. Penduduk Kabupaten Kotabaru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2010
LAPORAN ANTARA III-61Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kelompok Umur Jenis Kelamin
JumlahLaki-laki Perempuan
1 2 3 4
0-4 16.609 15.474 32.083
5-9 17.188 15.743 32.931
10-14 14.180 13.201 27.381
15-19 12.391 11.581 23.972
20-24 12.351 12.253 24.604
25-29 14.586 14.827 29.413
30-34 14.494 13.424 27.918
35-39 13.653 11.734 25.387
40-44 10.928 9.039 19.967
45-49 7.983 6.657 14.640
50-54 5.817 4.918 10.735
55-59 3.990 3.161 7.151
60-64 2.954 2.500 5.454
65-69 1.743 1.598 3.341
70-74 1.140 1.214 2.354
75+ 990 1.203 2.193
Kotabaru 150.997 138.527 289.524
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru, SP2010 Data Penduduk Tetap (Kabupaten
Kotabaru Dalam Angka Tahun 2011)
LAPORAN ANTARA III-62Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Grafik 2.5. Penduduk Kabupaten Kotabaru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2010
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 +
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
Laki-lakiPerempuan
2.3.4. Struktur Penduduk Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah pencari kerja tertinggi adalah laki laki/ SLTA sebanyak 4.420 orang dan yang
terendah sebanyak 305 tingkat pendidikan SD. Sedangkan Jumlah pencari kerja perempuan
menurut tingkat pendidikan, yang tertinggi yaitu sebanyak 1.522 orang tingkat pendidikan
Sarjana, dan yang terendah adalah tingkat pendidikan SD sebanyak 63 orang.
LAPORAN ANTARA III-63Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.18. Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1998 -
2010
TahunSD SMP SMU D III Sarjana Jumlah
L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1998 319 88 245 73 833 284 26 21 80 40 1.503 506
1999 196 63 327 127 922 411 15 6 81 32 1.541 639
2000 55 6 110 100 3.103 1.090 52 40 148 88 3.468 1.324
2001 135 24 130 45 1.423 573 21 21 53 60 1.762 723
2002 389 45 362 97 1.375 417 23 17 106 99 2.255 675
2003 40 154 168 111 905 512 161 136 96 113 1.370 1.026
2004 96 366 14 224 390 314 27 49 40 78 567 1.031
2005 390 271 170 169 1.142 268 303 1.387 318 311 2.323 2.406
2006 459 30 324 29 672 469 65 32 89 62 1.609 622
2007 421 218 460 99 1.967 1.249 150 134 398 376 3.396 2.076
2008 280 6 279 17 887 276 191 291 230 260 1.867 850
2009 574 19 513 30 1.737 577 358 369 512 457 3694 1.452
2010 411 14 434 7 2023 571 624 708 505 571 4027 1871
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru dan BPS
Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 (Kabupaten Kotabaru Dalam Angka Tahun 2011)
2.3.5 Sosial Masyarakat
a) Jumlah Penduduk berdasarkan mata Pencaharian
LAPORAN ANTARA III-64Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian secara terperinci belum didata
untuk Kabupaten Kotabaru, yang ada adalah jumlah penduduk berumur 15 Tahun ke atas
yang bekerja menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Tahun 2010 dapat dilihat pada
tabel 2.36 berikut :
LAPORAN ANTARA III-65Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.47. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Tahun 2010
N
oKecamatan
Jumlah penduduk Berdasarkan mata Pencaharian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S JUML
AH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 P.
Sembilan147 10 25
1,23
03 30 1 10 4 46 215 0 41 1 0 88 8 38 13 1,910
2 P. Laut
Barat
1,72
054 488
1,56
246
18
5139 80 19 291 703 36 463 17 8 400 46 208 74 6,539
3 P. Laut
Selatan803 11 188 763 22 86 10 155 5 114 340 39 215 5 8 231 26 125 39 3,185
4 P. L.
Kepulaua
n
653 9 123 986 8 14 37 47 3 151 360 7 244 0 2 206 19 267 11 3,147
5 P. Laut
Timur
1,85
7142
2,23
2926 34 10 214 188 9 118 441 17 91 5 0 211 24 263 20 6,802
6
P. Sebuku33 15 743 303 10 7
1,13
766 6 66 230 21 56 0 0 97 9 178 27 3,004
LAPORAN ANTARA III-66Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
7 P. Laut
Utara
1,29
8570 333
4,11
9
12
3
17
2
1,11
1937
18
6
2,29
1
7,20
3
34
3
2,45
8
11
9
33
7
1,63
4
48
2
6,33
9485 30,540
8 P. Laut
Tengah
2,01
567 97 311 19 93 265 49 4 80 294 10 158 5 1 113 17 297 26 3,921
9 Kelp.
Selatan531 45
2,53
7416 25 44 36 95 5 111 357 1 117 3 5 199 24 105 70 4,726
1
0 Kelp. Hilir887 178
2,44
8162 29 12
1,00
0699 9 418 792 30 184 5 16 289 50 740 179 8,127
1
1
Kelumpan
g Hulu
2,10
844
2,67
4163 54 27 326 144 24 84 650 16 173 5
12
5212 25 200 90 7,144
1
2
Kelp.
Barat 972 205
1,07
954 2 8 49 6 6 27 221 16 64 1 0 77 11 53 10 2,861
1
3
H a m p a
n g
3,26
621
1,01
64 0 0 731 3 2 15 101 0 21 1 0 65 17 29 20 5,312
1
4
Sungai
Durian
1,51
5134
2,40
110 0 19 351 159 4 88 356 12 212 1 0 124 27 88 17 5,518
1
5
Kelp.
Tengah
1,17
926
1,25
0224 13 76 868 34 8 118 319 4 93 4 1 171 20 83 78 4,569
LAPORAN ANTARA III-67Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
1
6
Kelp.
Utara
1,10
03 515 254 9 10 198 9 2 46 161 2 26 2 0 109 17 46 26 2,535
1
7
Pam.
Selatan
1,01
69
2,60
1986 4 11 88 179 9 49 451 5 105 4 1 183 24 98 3 5,826
1
8
Sampana
han513 22
1,51
9610 5 23 193 29 8 89 370 5 96 2 0 178 34 165 46 3,907
1
9
Pamukan
Utara
1,08
068
6,93
965 56 55 25 260 12 178 550 9 82 4 0 144 25 198 42 9,792
2
0
Pamukan
Barat
1,77
318
2,33
03 8 44 65 31 3 61 285 24 54 8 2 77 21 78 28 4,913
Jumlah 244
66
165
1
3153
8
1315
1
47
0
92
6
684
4
318
0
32
8
444
1
143
99
59
7
495
3
19
2
50
6
480
8
92
6
959
8
130
4
124,27
8
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Dan Data Dinas Tenaga kerja Kabupaten KotabaruTahun 2011
Keterangan :
A :Pertanian tanaman pada dan
palawijaF : Pertanian lainnya K : Perdagangan P : Jasa Pendidikan
B : Holtikultura G :Pertambangan dan
PenggalianL : Hotel dan Rumah Makan Q : Jasa Kesehatan
LAPORAN ANTARA III-68Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
C : Perkebunan H : Industri Pengolahan M :Transportasi dan
pergudanganR : Jasa Kemasyarakatan,
D : Perikanan I : Listrik dan Gas N : Informasi dan KomunikasiPemerintahan dan
Perorangan
E : Peternakan J : Kontruksi O : Keuangan dan Asuransi S : Lainnya
b) Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.48. Jumlah Penduduk 5 Tahun keatas berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kotabaru Tahun 2010
No Kecamatan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Belum
sekolah
Tidak/
Belum
tamat SD
Tamat
SD/MI
sederaja
t
Tamat
SLTP/MT
s
sederaja
t
Tamat
SLTA/M
A
sederaja
t
SMKDiplom
a I/II
Diplom
a III
Tamat
DIV/S1
Tamat
S2/S3Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 P. Sembilan 754 1,588 1,948 378 146 2 30 0 26 3 4,875
2 P. Laut Barat 2,820 4,416 5,680 1,726 1,205 60 141 44 124 7 16,223
LAPORAN ANTARA III-69Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
3 P. Laut Selatan 1,197 2,330 2,567 856 477 21 113 10 70 0 7,641
4 P. Laut Kepulauan 1,029 2,916 3,749 967 352 9 112 15 46 0 9,195
5 P. Laut Timur 1,149 3,368 4,420 1,539 674 75 124 27 104 4 11,484
6 P. Sebuku 531 1,785 2,225 1,199 586 60 42 14 42 0 6,484
7 P. Laut Utara 4,394 15,017 19,384 12,534 14,020 961 854 821 2,669 208 70,862
8 P. Laut Tengah 916 2,510 3,535 828 430 25 56 16 36 3 8,355
9 Kelumpang Selatan 760 2,050 3,117 1,341 719 39 75 35 92 9 8,237
10 Kelumpang. Hilir 1,272 3,512 5,628 3,363 3,009 351 164 150 392 18 17,859
11 Kelumpang Hulu 1,451 3,105 4,843 1,884 1,166 60 120 57 143 7 12,836
12 Kelumpang Barat 1,844 3,045 3,001 749 215 27 33 13 25 2 8,954
13 H a m p a n g 1,449 2,644 2,947 1,233 724 52 58 41 102 2 9,252
14 Sungai Durian 796 2,849 4,231 1,909 1,086 112 75 32 82 1 11,173
15 Kelumpang Tengah 670 1,633 1,530 564 302 23 44 11 28 0 4,805
16 Kelumpang Utara 425 1,532 2,067 429 207 11 38 22 30 3 4,764
17 Pamukan Selatan 1,783 3,033 4,471 1,191 610 51 125 23 79 2 11,368
18 Sampanahan 1,216 2,698 3,061 1,031 632 21 77 40 72 1 8,849
LAPORAN ANTARA III-70Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
19 Pamukan Utara 1,444 4,416 6,343 2,359 1,168 192 166 50 137 2 16,277
20 Pamukan Barat 1,079 1,685 2,962 1,302 748 27 50 30 65 0 7,948
Jumlah26,979 66,132 87,709 37,382 28,476
2,17
92,497 1,451 4,364 272
257,44
1
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010)
LAPORAN ANTARA III-71Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
c) Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kemiskinan
Tabel 2.49. Banyaknya Kepala Keluarga Menurut Tingkat Sejahtera Tiap Kecamatan
Tahun 2010
K e c a m a t a nPra
SejahteraSejahtera l
Sejahtera
II
Sejahtera
III
Sejahtera
III PLUSJumlah
1 2 3 5 6 8
1 P. Sembilan 951 348 165 80 16 1.560
2 P. Laut Barat 1.528 2.014 808 294 40 4.684
3 P. Laut Selatan 88 615 1.251 186 43 2.183
4 P. Laut Kepulauan 119 528 1.252 153 49 2.101
5 P. Laut Timur 217 786 2.454 187 0 3.644
6 P. Sebuku 40 352 1.004 788 31 2.215
7 P. Laut Utara 2.807 5.053 9.388 4.885 586 22.719
8 P. Laut Tengah 43 1.318 775 552 7 2.695
9 Kelumpang Selatan 251 339 1.744 338 66 2.738
10 Kelumpang Hilir 441 2.795 1.505 477 227 5.445
11 Kelumpang Hulu 672 1.492 1.201 616 43 4.024
12 Kelumpang Barat 321 656 567 46 0 1.590
13 H a m p a n g 835 1.388 323 5 0 2.551
14 Sungai Durian 789 1.325 848 199 11 3.172
15 Kelumpang Tengah 4 1.321 1.614 68 12 3.028
16 Kelumpang Utara 127 387 785 83 41 1.468
LAPORAN ANTARA III-72Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
17 Pamukan Selatan 515 1.295 2.050 130 50 4.040
18 Sampanahan 214 366 978 894 0 2.452
19 Pamukan Utara 157 282 2.653 1.904 439 5.435
20 Pamukan Barat 22 943 1.085 69 0 2.119
Kotabaru
2010
2009
2008
2007
2006
10.186
9.962
9.199
9.408
9.571
23.603
21.133
19.264
20.118
20.604
32.450
31.088
31.453
28.038
23.780
11.954
12.554
11.491
10.469
9.812
1.670
1.692
1.297
1.870
1.703
79.863
76.416
72.704
69.903
65.470
Sumber : Badan KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kotabaru
dan BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2011
1.1.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah
Tata Ruang (Rencana Tata Ruang dan Wilayah/Pengembangan Ruang Kabupaten Kotabaru
Berdasarkan Satuan Wilayah)
Pengembangan ruang/wilayah berdasarkan satuan wilayah pembangunan adalah
menentukan fungsi tiap satuan pembangunan sesuai dengan potensinya. Penentuan satuan
wilayah pembangunan diambil berdasarkan : (1) Kesamaan karakteristik perkembangan
wilayah terbangun dan kesatuan unit wilayah, (2) Kesamaan potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia, dan (3) Kesamaan jenis produksi dari potensi sumber daya alam
wilayah.
LAPORAN ANTARA III-73Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Berdasarkan pertimbangan di atas Kabupaten Kotabaru terdapat empat satuan wilayah
pembangunan yaitu :
1. Wilayah Pembangunan Pamukan, meliputi Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan
Pamukan Utara, Kecamatan Sampahanan, dan Kecamatan Sungai Durian berdasarkan
potensi wilayah ini dikembangkan dengan fungsi pusat pengembangan produksi hutan
dan hasil hutan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian. Pusat wilayah
sebaiknya berada di jaringan jalan Sengayam-Kalimantan Timur dan di pusat
pengembangan dikembangkan industri yang menunjang perkebunan, serta pengolahan
kayu dan hasil hutan. Untuk lokasi pelabuhan disarankan pada daerah KIN pamukan
dan Gunung Batu Besar.
2. Satuan Wilayah Pembangunan Kelumpang I, meliputi Kecamatan Kelumpang Utara,
Kelumpang Tengah, dan Kelumpang barat. Berdasarkan potensi yang menonjol maka
sebaiknya wilayah ini difungsikan sebagai pusat pengembangan pertambangan dan
galian, perkebunan, peternakan serta kehutanan. Pusat pengembangan wilayah di Kota
Tanjung Batu. Kota Tanjung batu ini sebaiknya dikembangkan sebagai kota pelabuhan
menjadi pintu keluar produksi batubara dan produksi tambang lainnya.
3. Satuan Wilayah Pembangunan Kelumpang II, meliputi Kecamatan Kelumpang Hulu,
Kelumpang Barat, dan Hampang. Berdasarkan potensi yang menonjol maka sebaiknya
wilayah ini difungsikan sebagai pusat pengembangan pertambangan dan galian,
perkebunan, serta kehutanan. Pusat pengembangan wilayah di Cantung dan Serongga.
Sedangkan, lokasi Pelabuhan pada kelompok pengembangan wilayah ini berada di
Tanjung Keramat dan Tarjun.
4. Satuan Wilayah Pembangunan Pulau Laut, meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kecamatan Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Laut Selatan, kecamatan Pulau Laut
Timur, Kecamatan Pulau Sebuku, dan Kecamatan Pulau Sembilan. Pusat utama satuan
wilayah pembangunan ini adalah Kotabaru, pusat kedua Mekar Putih, dan pusat ketiga
Tanjung Seloka. Sedangkan Pulau Sebuku dan Pulau Sembilan termasuk kecamatan
yang tingkat perkembangannya relatif rendah maka perlu peningkatan hirarki dari
hirarki IV menjadi hirarki III untuk menghindari terjadinya kesenjangan perkembangan
dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan potensi yang menonjol satuan wilayah ini
merupakan fungsi pusat pengembangan produksi perikanan, pada pusat utama
sebaiknya dikembangkan industri yang menunjang produksi perikanan. Ditinjau dari
LAPORAN ANTARA III-74Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
posisi geografisnya serta peran di masa mendatang utuk mengembangkan kabupaten
Kotabaru, kota-kota baru yang terletak ditengah-tengah Kabupaten Kotabaru dengan
fasilitas yang ada sementara ini cukup untuk dikembangkan sebagai pusat pemasaran
barang grosir/kebutuhan sandang dan pangan. Disamping itu juga cocok untuk tempat
pusat pendidikan. Kalau perlu didirikan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan
pasar tenaga kerja dan pusat penelitian, pengembangan dan pembinaan wilayah
Kotabaru.
Tiap satu wilayah mempunyai fungsi dengan pengembangan sektor masing-masing namun
sektor lain tetap dikembangkan sebagai sektor yang akan muncul sebagai sektor dominan
tetapi tidak diprioritaskan dalam program pembangunan.
Pembagian satuan wilayah tersebut lebih cenderung ke pembagian wilayah yang berfungsi
ekonomi untuk lebih mendayagunakan dan menghasil gunakan produksi secara sektoral.
Kebijaksanaan Pengembangan Kota-Kota
Pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan
perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya
peningkatan hirarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap
kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan
kota-kota di Kabupaten Kotabaru baik hirarki maupun fungsinya, maka diperlukan
kebijaksanaan pengembangan menurut skala pelayanan, yaitu sebagai berikut :
1. Pengembangan kota-kota yang mempunyai pelayanan regional Kotabaru diarahkan
pada:
Pemantapan keterkaitan antar-wilayah dengan kota-kota utama di Propinsi
Kalimantan Selatan, baik melalui peningkatan sarana/prasarana perhubungan
darat, laut maupun udara.
Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dilakukan dengan
pendekatan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT).
Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana/prasarana perkotaan
Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri dan jasa) untuk memacu
pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja.
LAPORAN ANTARA III-75Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata
ruang kota.
2. Pengembangan kota-kota yang mempunyai skala pelayanan sub regional, diarahkan
pada :
Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata
ruang kota.
Penyediaan prasarana perkotaan dengan pendekatan Program Pembangunan
Prasarana Kota Terpadu (P3KT).
3. Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayani melalui pengembangan
jaringan jalan. Pengembangan kota dengan skala pelayanan lokal, diarahkan pada :
Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata
ruang kota.
Pengembangan prasarana perkotaan dengan pendekatan Program Pelaksanaan
Pembangunan Kota Terpadu (P3KT).
Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui
pengembangan jaringan jalan.
Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah
kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama
lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan
transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial,
budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:
a. PKN (pusat kegiatan nasional) yang berada di wilayah kabupaten;
b. PKW (pusat kegiatan wilayah) yang berada di wilayah kabupaten;
c. PKL (pusat kegiatan lingkungan) yang berada di wilayah kabupaten;
d. PKSN (pusat kegiatan strategis nasional) yang berada di wilayah kabupaten; dan
e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada
pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
LAPORAN ANTARA III-76Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala antar desa.
Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi,
telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan
bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Lihat Tabel 2.63. Pusat-pusat
Pelayanan dan Fungsi Kegiatan, Gambar 2.10. Peta Satuan Wilayah Pembangunan
Kabupaten Kotabaru dan Gambar 2.11. Peta Hirarki Pusat Permukiman Kabupaten
Kotabaru.
1. Pusat-pusat Pelayanan dan Fungsi Pelayanan
Hirarki pusat-pusat pelayanan kabupaten Kotabaru ditinjau dari segi kependudukan
terbagi 5 pusat pelayanan, yaitu :
Tabel 2.63. Pusat-pusat Pelayanan dan Fungsi Kegiatan
NoPusat-pusat
Pelayanan
Pusat
PermukimanFungsi Kegiatan
1 Hirarki Pusat
Permukiman I
Kotabaru Pusat Pemerintahan
Pusat Pendidikan Tinggi
Pusat Koleksi dan distribusi (perdagangan)
bagi satuan wilayah Pulau Laut
Serongga Pusat koleksi dan distribusi produksi satu
wilayah Kelumpang
Pusat perdagangan eceran bagi satuan
wilayah Kelumpang
LAPORAN ANTARA III-77Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
NoPusat-pusat
Pelayanan
Pusat
PermukimanFungsi Kegiatan
Pusat pengembangan pertambangan dan
galian Kabupaten Kotabaru
Pusat Industri Semen Kalimantan Selatan
2 Hirarki Pusat
Permukiman II
Lontar Pusat budidaya laut dan budidaya air tawar
Pusat koleksi dan distribusi perikanan laut
Pelabuhan nelayan
Sungai
Kupang
-
Magalau Pusat koleksi dan distribusi untuk satuan
wilayah Pamukan Selatan, Sampanahan dan
Sungai Durian
Pusat Industri Perkayuan dan Perkebunan
Kabupaten Kotabaru
Pusat Perdagangan Eceran
Pusat Pengembangan hutan produksi dan
perkebunan Kabupaten Kotabaru
Gunung Batu
Besar
Sebagai salah satu pelabuhan hasil hutan
dan perkebunan dan pertambangan untuk
ke luar atau masuk Kabupaten kotabaru
Sebagai pusat perdagangan kayu,
perkebunan dan perdagangan
Tanjung Batu Pelabuhan (pintu keluar) produksi batu bara
dari satuan wilayah Kelumpang
3 Hirarki Pusat
Permukiman III
Salino Kota transit
Perkembangan sebagai pusat perdagangan
eceran
LAPORAN ANTARA III-78Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
NoPusat-pusat
Pelayanan
Pusat
PermukimanFungsi Kegiatan
Tanjung
Seloka
Pusat budidaya laut dan budidaya air tawar
Pusat koleksi dan distribusi perikanan laut
Pelabuhan nelayan
Sungai Bali Pusat koleksi distribusi wilayah sekitarnya
Pulau
Sembilan
Pusat koleksi distribusi wilayah sekitarnya
Bakau Pusat koleksi distribusi wilayah sekitarnya
Lontar Pusat budidaya laut dan budidaya air tawar
Pusat koleksi dan distribusi perikanan laut
Pelabuhan nelayan
Pantai Pusat koleksi distribusi wilayah sekitarnya
4 Hirarki Pusat
Permukiman IV
Ibukota
Kecamatan
-
5 Desa-desa pusat
pertanian
- -
Sumber : RTRW Kabupaten Kotabaru 2006 – 2016
LAPORAN ANTARA III-79Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.10. Peta Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Kotabaru
LAPORAN ANTARA III-80Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.11. Peta Hirarki Pusat Permukiman Kabupaten Kotabaru
LAPORAN AKHIR III-81Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2. Pengembangan Sistem Kota-kota
Pengembangan sistem kota-kota secara umum di arahkan untuk mencapai
keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat
pertumbuhan. Adanya peningkatan hirarki serta pengembangan fungsi
memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk
mendukungnya. Maka kebijaksanaan pengembangan menurut skala pelayanan
adalah :
a. Pengembangan kota-kota dengan pelayanan Regional Kotabaru diarahkan
pada:
Pemantapan keterkaitan anat wilayah dengan kota-kota utama di
Propinsi Kalimantan Selatan, baik melalui peningkatan sarana/prasarana
perhubungan darat, laut maupun udara.
Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dilakukan
dengan pendekatan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu
(P3KT).
Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana/prasarana
perkotaan
Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri dan jasa) untuk memacu
pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja.
Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian tata ruang kota
b. Pengembangan kota-kota yang mempunyai skala pelayanan sub regional,
diarahkan pada :
Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian tata ruang kota
Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dilakukan
dengan pendekatan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu
(P3KT).
c. Peningkatan aksesbilitas ke wilayah belakang yang dilayani melalui
pengembangan jaringan jalan, diarahkan pada :
LAPORAN AKHIR III-82Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian tata ruang kota
Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dilakukan
dengan pendekatan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu
(P3KT).
Peningkatan aksesbilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui
pengembangan jaringan jalan.
Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru
Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana distribusi peruntukan
ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten/kota yang
memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun
mendatang. Terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya Lihat Tabel 2.53.
Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Gambar 2.12. Peta Kawasan Lindung Kabupaten
Kotabaru dan Gambar 2.13. Peta Kawasan Budidaya dan Non Budidaya Kabupaten
Kotabaru.
Dasar desain pola pemanfaatan ruang adalah berbasiskan Daerah Aliran Sungai,
penggunaan ruang eksisting, kualitas dan kuantitas ruang eksisting, pola dan struktur ruang
eksisting, integritas dan keamanan wilayah dan kecenderungan pembangunan kabupaten di
masa yang akan datang. Berdasarkan kajian, hasil disain alokasi ruang dituangkan ke dalam
Rancangan Peta Tata Tuang Wilayah Kabupaten Tahun 2006-2016. Secara umum,
komponen-komponen ruang yang terbentuk adalah Kawasan Lindung dan Budidaya.
- Kawasan lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu
ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan
pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan
kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
- Kawasan budi daya adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.
LAPORAN AKHIR III-83Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.53.
Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru
No Fungsi Pemanfaatan Ruang
Lokasi Luas (Ha) (%)
A Kawasan Lindung
1 Kawasan Hutan
lindung
2 Kawasan yang
memberikan
perlindungan
terhadap kawasan di
bawahnya
wilayah sekitar
pegunungan Meratus,
Gunung Sebatung,
Gunung Kusambi, Gunung
Salino, Gunung
Jambangan, Kawasan
Karst yang di dalamnya
terdapat sungai bawah
tanah di Kecamatan
Hampang, Pamukan
Utara, sungai Durian,
Pulau Laut Utara, Pulau
Laut Timur, Pulau Laut
Selatan, Kelumpang dan
Pulau Laut Barat
168.095 17.84%
3 Kawasan
perlindungan
setempat
Kecamatan Kelumpang
Hulu dan Hampang 12.871 1.37%
4 Ruang terbuka Hijau
Kota (RTH) (Khusus
Ibukota Kabupaten 30% luas
keseluruhan
LAPORAN AKHIR III-84Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
untuk Kota ) permukiman
5 Kawasan suaka alam
dan cagar budaya
Kecamatan Kelumpang
Hulu, Kelumpang Barat,
Kelumpang Tengah,
Kelumpang Selatan,
Kelumpang Hilir, Pulau
Laut Utara, Pulau Sebuku,
Pulau Laut Tengah, Pulau
Laut Timur, Pulau Laut
Utara dan Pulau laut
Selatan
70.569 7.49%
6 Kawasan rawan
bencana alam
7 Kawasan lindung
geologi
Kawasan lindung
lainnya
JUMLAH
B-1 Kawasan Budidaya
(Untuk kabupaten)
1 Kawasan Hutan
produksi
Kecamatan Pulau Laut
Timur, Pulau Laut Tengah,
Pulau Laut Barat, Pulau
Laut Selatan, Pulau
305.469 32.42%
LAPORAN AKHIR III-85Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sebuku, Kelumpang Hulu,
Hampang, Sungai Durian,
Pamukan Utara,
Kelumpang Barat,
Kelumpang Utara,
Kelumpang Tengah,
Kelumpang Hilir dan
Sampanahan
2 Kawasan hutan
rakyat
3 Kawasan pertanian Kawasan budidaya
pertanian lahan kering
pada Kecamatan Sungai
Durian, Pamukan Utara,
Pamukan Selatan,
Sampanahan, Kelumpang
Hulu, Kelumpang Hilir dan
Kelumpang Selatan
Kawasan pertanian lahan
basah tersebar pada
kecamatan Pulau Laut
Utara, Pulau Laut Timur,
Pulau Laut Utara, Pulau
Sebuku, Kelumpang Hilir,
Kelumpang Utara,
Kelumpang Tengah,
Sampanahan dan
Pamukan Selatan
46.344 4.92%
4 Kawasan
perkebunan
seluruh kecamatan yang
ada di Kabupaten
325.055 34.50%
LAPORAN AKHIR III-86Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kotabaru, kecuali
Kecamatan Pulau
Sembilan
5 Kawasan perkikanan kawasan perikanan darat
tersebar di Kecamatan
Pulau Laut Utara, Pulau
Laut Selatan, Pulau Laut
Barat, Pulau Sebuku dan
Pamukan Selatan
67.245 7.14%
6 Kawasan
pertambangan
terdapat hampir di
seluruh ruang di
Kabupaten Kotabaru
tidak
dialokasika
n secara
khusus
7 Kawasan industri Kecamatan Pulau Laut
Selatan, Pulau Laut Barat,
Pulau Laut Utara,
Kelumpang hilir,
Kelumpang Hulu,
Kelumpang Tengah,
Sampanahan dan Sungai
Durian
8.139 0.86%
8 Kawasan pariwisata Kawasan wisata pantai
terletak di Kecamatan
Pulau Laut Utara, Pulau
Laut Selatan, Pulau Laut
Barat, Pulau Sebuku,
dan Pulau Sembilan
Kawasan wisata alam
terletak di Kecamatan
Kelumpang Hulu,
Hampang, Pulau Laut
Utara, Kelumpang
diatur
secara
khusus
dalam tata
ruang mikro
dan tidak
dialokasika
n dalam
rencana
tata ruang
kabupaten
LAPORAN AKHIR III-87Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Selatan dan Hilir
Kawasan wisata
sejarah/makam raja-
raja dan ulama terletak
di Kecamatan Pulau
Laut Utara, Pamukan
Utara, Kelumpang
Tengah, Sampanahan,
Sungai Durian, dan
Kelumpang Hulu.
9 Kawasan
permukiman tersebar di seluruh
kabupaten kotabaru8.791 0.93%
10 Kawasan lainnya
JUMLAH
Sumber : RTRW Kabupaten Kotabaru 2006 - 2016
Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas
Kawasan prioritas adalah kawasan yang mempunyai potensi dan permasalahan yang
memerlukan pemecahan dan penanganan secepatnya. Sasaran yang diharapkan dari
penanganan wilayah prioritas ini adalah :
a. Dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi dan wilayah Kabupaten.
b. Dapat menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan dampak-dampak negatif
LAPORAN AKHIR III-88Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
c. Memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang dimiliki kawasan untuk meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan daerah.
Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan
sektor/sub-sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya. Wilayah prioritas di
Kabupaten Kotabaru yang perlu mendapat perhatian untuk ditangani adalah:
a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan prasarana, terletak di Kecamatan
Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Sungai Durian, dan Pulau Sebuku serta
Pantai Timur Tanjung Samalantakan-Tanjung Batu;
b. Kawasan Kritis yang perlu diperlihara fungsi lindungnya, untuk menghindarkan
kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur.
c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di
kecamatan Pulau Laut Barat (Mekar Putih) dan Tanjung Pemancingan (Pulau Laut Utara).
d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di kecamatan Pulau Laut Utara dan
Pulau Laut Barat, Kelumpang Hilir.
e. Kawasan terpencil, terletak di kecamatan Pulau Sembilan.
Selain kawasan kritis, kawasan prioritas lainnya yang akan dikembangkan dirinci
menurut jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan karakteristik potensi dan masalahnya.
Perincian kegiatan di wilayah prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kawasan yang menunjang kegiatan sektor strategis dan kawasan yang pertumbuhannya
cepat, yaitu:
Jaringan jalan Banjarmasin – Serongga – Kaltim
Jalur penyeberangan Kotabaru – Stagen – Tarjun.
Jalan Lingkar Pulau Laut.
Kawasan industri di Tanjung Pemancingan Pulau Laut Utara
Pelabuhan ekspor batubara di Mekar Putih
Pembangunan PLTA Sampanahan di Sungai Durian
Kawasan yang terpencil dan terbelakang, yakni Pulau Sembilan dan Pulau Sebuku.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.15. Peta Rencana Tata Ruang
LAPORAN AKHIR III-89Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Wilayah Kabupaten Kotabaru dan Gambar 2.16. Peta Rencana Kawasan Prioritas
Kabupaten Kotabaru.
1.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kotabaru
1.2.1 Klasifikasi desa menurut statusnya (mandiri, tertinggal dsb)
1.2.2 Sektor Unggulan Kawasan Perdesaan
Secara umum, perekonomian Kotabaru di tahun 2010 menunjukkan aktivitas yang
membanggakan. Semua sektor ekonomi mampu membukukan kinerja positif.
Adanya beberapa kendala yang sempat menghadang laju ekonomi di tahun
sebelumnya, mulai bisa diatasi sehingga mampu meningkatkan akselerasi produksi.
Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran masing-masing
sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta
disuatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting.
Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut
didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor
yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi,
yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.
Sampai dengan tahun 2010 struktur Kabupaten Kotabaru masih didominasi oleh
empat sektor utama, yaitu: sektor pertanian (35,31%), pertambangan dan penggalian
(21,56%), perdagangan, hotel dan restoran (17,60%), dan sektor pengangkutan dan
komunikasi (7,60%).
LAPORAN AKHIR III-90Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja
perekonomian suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu terhadap periode
waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dinyatakan dalam nilai
persentase, dihitung dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun
tertentu dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya,
mengurangkannya dengan satu, kemudian mengalikannya dengan seratus persen.
Berdasarkan metode tersebut, penghitungan pertumbuhan ekonomi suatu
daerah semata-mata menyandarkan pada besaran PDRB atas dasar harga konstan.
Dengan demikian terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak
selalu berarti terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga di
daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi berorientasi pada
pendekatan wilayah, sedangkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada pelaku
kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan
makna angka pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru dengan
pertambangan adalah 6,54 persen, mengalami percepatan dibandingkan dengan
tahun 2009 yang sebesar 5,36 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa sub
sektor pertambangan pada tahun 2010 adalah 6,62 persen, lebih tinggi dari tahun
2008 yang sebesar 6,22 persen. Peningkatan pertumbuhan ini didorong oleh adanya
perbaikan aktivitas beberapa sektor yang sempat terjatuh di tahun sebelumnya,
seperti sektor pertambangan.
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 – 2010, dapat dilihat pada tabel 2.51 dan tabel 2.52
berikut :
LAPORAN AKHIR III-91Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.51. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam rupiah) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 – 2010
N
oSektor
2005 2006 2007 2008 2009 2010
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Sektor Primer
1 Pertanian,
Peternakan,
Kehutanan &
Perikanan
1.815.708 2.153.703 2.396.706 2.651.128 2.946.753 3.338.491
2 Pertambangan
& Penggalian1.097.335 1.283.320 1.512.020 1.697.711 1.785.934 2.038.819
Sektor
Sekunder
3 Industri
pengolahan373.568 380.628 440.510 479.623 523.264 574.654
4 Listrik, gas & air
minum9.960 11.269 13.727 14.474 14.932 16.365
5 Bangunan 235.828 278.773 324.506 379.231 464.342 526.508
Sektor Tersier
6 Perdagangan,
hotel &
restoran
838.765 969.373 1.132.415 1.287.315 1.472.147 1.664.364
7 Angkutan &
komunikasi363.971 428.168 469.964 537.642 632.882 718.318
8 Bank dan
Lembaga
Keuangan
Lainnya
65.589 70.826 91.465 112.646 129.503 142.036
LAPORAN AKHIR III-92Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
9 Jasa-jasa 232.572 248.829 271.835 338.513 392.508 436.187
Produk
Domestik
Regional Bruto
(PDRB)
5.033.297 5.824.889 6.653.148 7.498.283 8.362.265 9.455.743
PDRB tanpa
Sub Sektor
Pertambangan
tanpa Migas
3.960.315 4.572.425 5.179.125 5.844.142 6.623.826 7.468.812
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2011
Tabel 2.52. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(persen) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 – 2010
No Sektor2005 2006 2007 2008 2009 2010
% % % % % %
Sektor Primer
1 Pertanian, Peternakan,
Kehutanan & Perikanan36,07 36,97 36,02 35,36 35,24 35,31
2 Pertambangan & Penggalian 21,80 22,03 22,73 22,64 21,36 21,56
Sektor Sekunder
3 Industri pengolahan 7,42 6,53 6,62 6,40 6,26 6,08
4 Listrik, gas & air minum 0,20 0,19 0,21 0,19 0,18 0,17
5 Bangunan 4,69 4,79 4,88 5,06 5,55 5,57
Sektor Tersier
6 Perdagangan, hotel &
restoran16,66 16,64 17,02 17,17 17,60 17,60
7 Angkutan & komunikasi 7,23 7,35 7,06 7,17 7,57 7,60
LAPORAN AKHIR III-93Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
8 Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya1,30 1,22 1,37 1,50 1,55 1,50
9 Jasa-jasa 4,62 4,27 4,09 4,51 4,69 4,61
Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB)100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : BPS Kabupaten KotabaruTahun 2011
Peningkatan aktivitas ekonomi subsektor perkebunan. Membaiknya harga komoditas
perkebunan serta permintaan pasar yang terus melonjak, disinyalir sebagai penyebab
meningkatnya perekonomian sektor ini. Seperti yang sudah diketahui, perkebunan (sawit
dan karet) menjadi primadona bagi para petani Kotabaru. Banyak lahan baru bermunculan.
Kondisi ini akan lebih baik lagi jika ke depannya dibangun industri-industri hilir yang
berbahan baku perkebunan lokal, sehingga akan menghasilkan multiplier effect yang besar
bagi perekonomian Kotabaru. Sektor perkebunan dan industri akan berkembang dengan
baik dan tenaga kerja lokal banyak terserap.
Tabel 2.53. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006 –
2010 (persen)
Sektor 2006 2007 2008 2009*) 2010**)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1. Pertanian 5.33 5.65 5,35 5,70 5,97
LAPORAN AKHIR III-94Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Primer56.87%
Tersier31.31%
Sekunder11.82%
Grafik 2.6. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kotabaru Tahun 2010
2. Pertambangan dan Penggalian 2.43 8.47 7,47 2,20 6,20
3. Industri Pengolahan 1.82 5.59 4,28 5,22 5,75
4. Listrik dan Air Bersih 1.23 5.81 3,09 0,17 5,66
5. Konstruksi 7.69 7.34 7,31 14,52 8,25
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 5.96 6.58 6,65 5,47 7,75
7. Pengangkutan dan Komunikasi 5.92 6.07 7,29 7,43 7,63
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain 13.37 18.23 7,29 5,88 6,44
9. Jasa – jasa 6.46 4.86 5,50 5,10 5,71
PDRB dengan Pertambangan 4,53 6,60 6,20 5,36 6,54
PDRB tanpa Pertambangan 5,09 6,10 5,86 6,22 6,62
Kalimantan Selatan ***) ***) 6,45 5,29 5,58
Indonesia ***) ***) 6,01 4,60 6,10
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
***) Data Tidak tersedia
Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru Tahun 2011
LAPORAN AKHIR III-95Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
1.2.3 Kelembagaan Pemerintah Desa
1.2.4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa
LAPORAN AKHIR III-96Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-97Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
3.3 KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1. Karakteristik dan Geografi Wilayah
Kabupaten Konawe ibukotanya Unaaha, 73 km dari Kota Kendari, secara
geografis terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan
antara 02o45’ dan 04o1 5’ lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara
121o15’ dan 123o30’ Bujur Timur Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi
Tengah. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Kendari.Sebelah Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Konawe Selatan Sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Kolaka. Permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang
diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian.
Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi, terdapat juga pulau-pulau kecil yaitu
Pulau Wawonii yang sudah menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan, Pulau Bokori,
Pulau Saponda Laut, dan Pulau Saponda Darat, sedangkan Pulau Campada dan
Pulau Hari sudah menjadi bagian Kabupaten Konawe Selatan dan Pulau Labengki,
Pulau Bawulu, Pulau Karama sudah menjadi bagian dari Kabupaten Konawe Utara.
Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk
pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai
Konaweeha dan Sungai Lahumbuti. Sedangkan Sungai Lapoa sekarang termasuk wilayah
Kabupaten Konawe Selatan. Sungai Lasolo; Kokapi; Toreo; Andumowu; dan Sungai
Molawe menjadi bagian wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sungai Konaweeha
mempunyai debit air + 200 M3 per detik. Dari sana telah dibangun bendungan air
Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas + 18.000 hektar. Selain sungai-sungai
yang telah disebutkan di atas terdapat pula Rawa Aopa yang sangat potensial
untuk pengembangan usaha perikanan darat.
Beberapa jenis ikan dari hasil perairan Kabupaten Konawe seperti Cakalang,
Tongkol, Ikan Teri, Ikan Layang, Udang dan hasil-hasil laut lainnya seperti : Teripang,
Jampingjamping, Lola, Mutiara dan Agaragar/Rumput Laut. Seperti daerah-daerah
lain di Indonesia, di Kabupaten Konawe dikenal dua musim yaitu musim Kemarau
dan musim Penghujan. Keadaan musim banyak dipengaruhi oleh arus angin yang
bertiup diatas kebiasaan
LAPORAN AKHIR III-98Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-99Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-100Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-101Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-102Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Perekonomian
1.1. Pertanian
Tujuan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan produksi,
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di pedesaan dan juga untuk
memperluas kesempatan kerja. Penggunaan lahan di Kabupaten Kabupaten Konawe
dibedakan menjadi: lahan sawah, lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya,
tegal/kebun/ladang/huma, padang rumput, tambak/ kolam/ empang, lahan untuk tanaman
kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang sementara tidak diusahakan,
rawa yang tidak ditanami dan lain sebagainya. Selama ini produksi tanaman bahan makanan
yang diusahakan oleh penduduk Kabupaten Konawe digunakan untuk mencukupi kebutuhan
masyarakat akan bahan makanan, selain itu Badan Urusan Logistik (BULOG) Propinsi Sulawesi
Tenggara setiap saat juga berusaha mengadakan beberapa jenis bahan makanan pokok
yang meliputi: beras, gula pasir dan tepung terigu. Pada umumnya jenis tanaman sayursayuran
yang diusahakan di Kabupaten Konawe hanya disajikan 18 jenis tanaman yaitu: bawang
merah, bawang putih, bawang daun, kubis, sawi, Lobak, kacang merah, kacang panjang, cabe,
tomat, terung, buncis, ketimun, labu, bayam, semangka dan kangkung. Secara umum jenis
tanaman buah-buahan yang diusahakan di Kabupaten Konawe meliputi 21 jenis tanaman
LAPORAN AKHIR III-103Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.1.11. Gb.Persawahan Desa
Durasi.
Irigasi atau Pengairan sawah di
Kabupaten konawe dari 27
Kecamatan hanya 1 (satu) Kecamatan yang kurang baik Irigasinya. Desa Duriaasi contoh
desa pertanian terdapat lumbung Swadaya Masyarakat, padi dikeluarkan pada saat musim
paceklik untuk dipinjamkan kepada masyarakat baik umum atau anggota kelompok tani.
LAPORAN AKHIR III-104Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gb. Irigasi Pertanian Desa Duriaasi
Gb. Lumbung Padi Swadaya Desa Duriaasi
1.2. Sayuran
Luas panen adalah luas tanaman
sayuran, buah buahan, biofarmaka
dan tanaman hias yang yang diambil
hasilnya/dipanen pada perode
pelaporan. Luas panen untuk
tanaman sayuran: luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar dan luas
tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis. Tanaman yang
panen sekaligus/habis/ dibongkar adalah tanaman yang sehabis panen langsung
dibongkar/ dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang,
kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak dan kacang merah. Tanaman yang
dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis adalah tanaman yang
pemanenannya lebih dari satu kali dan biasanya dibongkar apabila panenan terakhir
sudah tidak memadai lagi, terdiri dari: kacang panjang, cabe besar, cabe, rawit, jamur,
tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, semangka dan
blewah.
LAPORAN AKHIR III-105Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gb. Tanaman Sayuran
1.3. Perikanan
Data statistik perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Perikanan
Kabupaten Konawe. Statistik perikanan dibedakan atas data Perikanan Tangkap dan
Perikanan Budidaya. Perikanan Tangkap diklasifikasikan atas penangkapan ikan di laut
dan penangkapan ikan di perairan umum. Perikanan Budidaya diklasifikasikan atas
jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah.
LAPORAN AKHIR III-106Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gb. Lumbung Padi Swadaya Desa Duriaasi Kecamatan Wongguduku
Gb. Irigasi
Pertanian
Desa Duriaasi
Penetapan
Kabupaten
Konawe,
Provinsi
LAPORAN AKHIR III-107Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai Kawasan Industri Nasional (KIN) menyalahi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Sultra. Hal itu terjadi karena pemerintah pusat yang mengambil
kebijakan tersebut tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra.
Lokasi Industri smalter di Konawe yang saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan
Industri Nasional, menyalahi RTRW yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sultra kepada
Pemerintah Pusat. Dalam RTRW Provinsi, wilayah Kabupaten Konawe merupakan sentra
pengembangan produksi beras.
Setiap penetapan suatu kawasan untuk kepentingan tertentu, harus disesuaikan dengan
RTRW Provinsi yang bersangkutan. Jika penetapan suatu kawasan untuk kepentingan
tertentu bertentangan dengan RTWR, maka pejabat berwenang yang memberikan izin bisa
dikatagorikan melanggar undang-undang dan dapat dipindana.
Dalam Undang undang tentang Minerba mengatur, jelas disebutkan bahwa siklus koordinasi
penetapan KIN mesti melibatkan tujuh institusi terkait. Namun, kenyataan yang terjadi di
daerah-daerah, penetapan KIN diketahui setelah pihak perusahaan sudah menggali potensi
tambang atau melakukan ekspor tambang.
Pengelolaan sumber daya alam yang merujuk pada undang-undang, bisa lebih optimal.
Dampaknya yang lebih jauh, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara
keseluruhan. Pemerintah Provinsi Sultra sendiri saat ini telah meentapkan kebijakan
pengelolaan sumber daya alam terutama potensi pertambangan hanya akan diberikan izin
kepada investor nasional maupun lokal. Kebijakan tersbeut diambil.
LAPORAN AKHIR III-108Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-109Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
3.4 Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.4.1 Geografis, Topografis dan Geohidrologi
Geografis
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa
Tenggara Barat, yang keadaan georgrafisnya menguntungkan, pemandangan alam yang
indah, tanah yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang
dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini. Keberadaan Ibu kota Kabupaten Lombok
Barat sebagai pintu masuk utama jalur pelabuhan (Pelabuhan Lembar) yang
berseberangan dengan pulau Bali di bagian Barat. Gambar 2.1 Peta Kontur Kabupaten
Lombok Barat.
Secara geografis Wilayah Kabupaten Lombok Barat terletak antara 115o ,46’ dan 116o .28’
Bujur Timur dan dan 8 o 12’ - 8 o .55’ Lintang Selatan, dengan batas–batas wilayah sebagai
berikut :
o Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
o Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
o Sebelah Selatan : Kabupaten Samudra Indonesia
o Sebelah Barat : Selat lombok dan Kota Mataram
Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat terletak di Gerung, sekaligus sebagai pusat
Pemerintahan, mempunyai luas wilayah ± 2.215,11 Km² yang terdiri dari daratan seluas ±
862,62 Km² dan lautan seluas ± 1.352 Km². Dan ditinjau dari keadaan geografisnya,
Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi :
1. Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari
Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada, gugusan pegunungan ini
merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan
LAPORAN AKHIR III-110Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
bermuara di pantai barat.
2. Daerah berbukit-bukit yang terletak di bagian selatan meliputi Kecamatan
Sekotong dan Kecamatan Lembar di bagian selatan.
3. Daerah Dataran Rendah, yang terdapat di bagian tengah yang membentang dari
perbatasan ujung Timur dengan ujung Barat.
Topografis
Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berada pada ketinggian di bawah 500
meter di atas permukaan laut, yaitu sebesar 74,33%, sedangkan yang ketinggian melebihi
1.000 meter sebesar 7,91% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat. Data ketinggian
wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut dibawah.
Tabel 2.1 Ketinggian Wilayah Kabupaten Lombok Barat
No Ketinggian Luas Wilayah (ha) Persentase (%)
1 0 – 100 m dpl 55.163,00 32,99
2 100 – 500 m dpl 69.297,00 41,44
3 500 – 1.000 m dpl 29.531,00 17,66
4 > 1.000 m dpl 13.224,00 7,91
Total 167.215,00 100,00
Sumber data : BPN Lombok Barat 2008
LAPORAN AKHIR III-111Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambar 2.1. Diagram 1. Tofografi proporsi ketinggian Kabupaten Lombok Barat
Topografi proporsi ketinggian Kabupaten Lombok Barat
1 0 – 100 m dpl
2 100 – 500 m dpl
3 500 – 1.000 m dpl
ketinggian55,163 Ha 55,163
Ha17,66%
32,99%
69,297 Ha41,44%
Kemiringan tanah merupakan suatu factor yang sangat perlu dipertimbangkan di dalam
segala kegiatan pembangunan, terutama pembangunan yang bersifat fisik. Hal ini
LAPORAN AKHIR III-112Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
mengingat lereng atau kemiringan tanah sangat berpengaruh terhadap erosi permukaan
tahan. Semakin besar kemiringan tanah, akan semakin cepat aliran permukaan dan
semakin besar daya angkut dari aliran tersebut.
Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan
diklasifikasikan dalam 4 (empat) kemiringan. Tingkat kemiringan yang paling luas 0 – 5%
mencapai sekitar 30.660 ha atau 35,54% dari luas Kabupaten Lombok Barat, kemiringan 2
– 15% seluas 15.759 ha atau 18,27% dari luas Kabupaten Lombok Barat, kemiringan lahan
40% seluas 13.693 ha atau 15,87% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat.
LAPORAN AKHIR III-113Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tabel 2.2. Tingkat kemiringan tahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat
No KecamatanLuas Peringkat Kemiringan (ha) Jumlah
(ha)0 – 2% 2 – 15% 15 - 40% > 40%
1 Gunungsari 2.946 985 1.075 3.968 8.974
2 Batulayar 1.968 891 552 0 3.411
3 Narmada 2.827 2.562 2.898 2.475 10.762
4 Lingsar 3.835 2.838 2.985 0 9.658
5 Kediri 1.565 134 158 307 2.164
6 Kuripan - 986 899 271 2.156
7 Labuapi 1.858 975 - - 2.833
8 Gerung 4.120 1.072 722 316 6.230
9 Lembar 2.595 2.149 2.285 - 7.029
10 Sekotong 8.946 3.167 14.576 6.356 33.045
Jumlah 30.660 15.759 26.150 13.693 86.262
Persentase (%) 35,54 18,27 30,31 15,87 100,00
Sumber Data : BPN Kabupaten Lombok Barat tahun 2008
Geohidrologi
Wilayah Kabupaten Lombok Barat dilalui oleh banyak aliran sungai dan anak sungai,
namun tidak semua sungai berair sepanjang tahun. Mata air yang ada di wilayah
Kabupaten Lombok Barat terdapat sekitar 146 sumber mata air yang airnya mengalir ke
sungai-sungai Meniting, Dodokan, Jangkuk, Babak dan Sekotong.
Tabel 2.3. Banyaknya Sungai di Lombok Barat di rinci menurut Kecamatan
No Kecamatan Banyaknya Sungai Nama Sungai
LAPORAN AKHIR III-114Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
1 Sekotong 2 Kelep
Pelangan
2 Lembar 1 Jelateng
3 Gerung 1 Dodokan
4 Labuapi 1 Babak
5 Kediri 1 Paku Keling
6 Kuripan 2 Sulin/Lendang Lekong
Dalem/Batu Kumbung
7 Narmada 1 Jangkok
8 Lingsar 3 Midang
Jangkok
Ancar
9 Gunung Sari 2 Meninting
Midang
10 Batu Layar 1 Meninting
Jumlah 15
Sumber Data : Kecamatan dalam Angka Lombok Barat, 2010
Potensi air baku di Kabupaten Lombok Barat untuk pengembangan Sistim Pengelolaan Air
Minum (SPAM) selama sepulu tahun kedepan pada umumnya tersedia. Air permukaan
yang dapat dimanfaatkan adalah ; Sungai Meninting, Jangkok dan Sungai Babak. Yang
memerlukan upaya khusus untuk air baku serta air minumnya adalah Kecamatan Gerung,
Kediri, Narmada dan kecamatan Lembar.
Sumberdaya air di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari ait tanah (akifer) termasuk mata
air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan per tahun, hujan lebih dan
evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air metropologis sesuai
dengan gradasi sebaran curah hujan, maka makin ke selatan wilayah Kabupaten Lombok
Barat makin sedikit ketersediaan air metrologisnya.
LAPORAN AKHIR III-115Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Berdasarkan data yang tersedia jumlah mata air di Kabupaten Lombok Barat pada tahun
2008 berjumlah 146 buah yang tersebar di kecamatan Batulayar (7 buah), Gunungsari (23
buah), Narmada (81 buah). Dari 146 buah mata air tersebut, sebanyak 138 mata air
mempunyai debit sebesar 1-50 lt/detik, sebanyak 5 mata air mempunyai debit sebesar
51-100 lt/detik dan debit diatas 100 lt/detik sebanyak 3 mata air. Dari sejumlah 146 buah,
yang sudah dimanfaatkan sebanyak 30 mata air oleh PDAM maupun Desa. Dengan
memperhatikan kondisi terjadinya penebangan hutan secara liar dan adanya kenversi
lahan dari lahan kebun, hutan, pertanian ke lahan pemukiman maka jumlah mata air
cendrung akan berkurang jika tidak dilakukan perlindungan sumber mata air.
2.2. Administratif
Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah ± 2.215,11 Km2, yang terdiri dari daratan
seluas ± 862,62 Km² dan lautan seluas ± 1.352,49 Km². Secara administrasi berdasarkan
ketetapan Undang-undang No. 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Daerah Otonomi
Baru tertanggal 30 Desember 2008 Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10
kecamatan, 88 Desa dan 671 Dusun, dimana Kecamatan Sekotong memiliki wilayah
terbesar dengan luas wilayah ± 330,45 Km² dan terkecil Kecamatan Kuripan dengan luas
wilayah ± 21,56 Km². Luas wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Barat terlihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.4. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009.
No Kecamatan IbukotaJumlah
Desa
Luas
(Km²)
Luas
(%)
1 Sekotong Sekotong Tengah 9 529,38 50,23
2 Lembar Lembar 10 62,66 5,95
3 Gerung Gerung 14 62,30 5,91
4 Labuapi Labuapi 12 28,33 2,69
LAPORAN AKHIR III-116Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
5 Kediri Kediri 10 21,64 2,05
6 Kuripan Kuripan 6 21,56 2,05
7 Narmada Narmada 21 107,62 10,21
8 Lingsar Lingsar 15 96,58 9,16
9 Gunung Sari Gunung Sari 16 89,74 8,51
10 Batulayar Batulayar 9 34,11 3,24
Total 122 1.053,92 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik Lombok Barat
Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari 10 Kecamatan, dengan masing-
masing kecamatan terdiri dari beberapa Desa, rincian jumlah Desa dapat terlihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.5. Nama Kecamatan dan Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009.
No Nama
Kecamatan
Nama Desa
1 Sekotong 1. Sekotong Tengan 6. Buwun Mas
2. Sekotong Barat 7. Kedaro
3. Pelangan 8. Batu Putih
4. Cendi Manik 9. Gili Gede Indah
5. Taman Sari
2 Lembar 1. Lembar 6. Sekotong Timur
2. Mareja 7. Labuhan Tereng
3. Jembatan Kembar 8. Jembatan Gantung
4. Lembar Selatan 9. Mareje Timur
5. Jembatan Kembar Timur 10. Eyat Mayang
LAPORAN AKHIR III-117Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
3 Gerung 1. Gerung Utara 8. Babusalam
2. Kebon Ayu 9. Dasan Tapen
3. Gapuk 10. Beleke
4. Dasan Geres 11. Tempos
5. Suka Makmur 12. Gerung Selatan
6. Banyu Urip 13. Mesanggok
7. Giri Tembesi 14. Taman Ayu
4 Labuapi 1. Bengkel 7. Bagik Polak Barat
2. Merembu 8. Terong Tawah
3. Bagik Polak 9. Kuranji
4. Telaga Waru 10. Karang Bongkot
5. Perampuan 11. Labuapi
6. Bajur 12. Kuranji Dalang
5 Kediri 1. Kediri 6. Kediri Selatan
2. Montong Are 7. Banyumulek
3. Jagerage Indah 8. Ombe Baru
4. Gelogor 9. Dasar Baru
5. Rumak 10. Lelede
6 Kuripan 1. Kuripan 4. Giri Sasak
2. Jagerage 5. Kuripan Selatan
3. Kuripan Utara 6. Kuripan Timur
7 Narmada 1. Lembuak 12. Selat
2. Nyiur Lembang 13. Lembah Sempaga
3. Peresak 14. Sesaot
LAPORAN AKHIR III-118Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
4. Keru 15. Dasan Tereng
5. Batu Kuta 16. Badrain
6. Tanak Beak 17. Sembung
7. Sedau 18. Krama Jaya
8. Suranadi 19. Gerimak Indah
9. Narmada 20. Golong
10. Pakuan 21. Buwun Sejati
11. Mekar Sari
8 Lingsar 1. Lingsar 9. Langko
2. Batu Kumbung 10. Dasan Geria
3. Duman 11. Peteluan Indah
4. Segerongan 12. Gegerung
5. Karang Bayan 13. Batu Mekar
6. Giri Madia 14. Saribaye
7. Genggelang 15. Gontoran
8. Bug-Bug
9 Gunung Sari 1.Gunung Sari 9. Mambalan
2. Midang 10. Dopang
3. Kekait 11. Penimbung
4. Kekeri 12.Taman Sari
5. Sesela 13 Jati Sele
6. Guntur Macan 14. Mekarsari
7. Ranjok 15. Gelangsar
8. Bukit Tinggi 16. Jeringo
10 Batulayar 1. Batu Layar 6. Lembah Sari
LAPORAN AKHIR III-119Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2. Meninting 7. Senteluk
3. Sandik 8. Senggigi
4. Batu Layar Barat 9. Pusuk Lestari
5. Bengkaung
Sumber Data : Data Olahan Bappeda Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2012
Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat terlihat pada
gambar sebagai berikut :
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat
LAPORAN AKHIR III-120Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-121Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
3.4.2 Kependudukan
Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya melalui pengendalian
kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insane dan sumber daya manusia.
Karakteristik pembangunan sumbaer daya manusia dilaksanakan melalui pengendalian
pertumbuhan penduduk dan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan
keluarga kecil yang berkualitas.
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat sebesari 611.704 jiwa (2009). Dengan luas
wilayah 1.053,92 Km2. kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Barat mencapai 580
jiwa/Km2, dimana Kecamatan Kediri merupakan Kecamatan tertinggi kepadatan
penduduknya yakni 2.673 jiwa/Km2 disusul Kecamatan Labuapi 2.283 jiwa/Km2 dan
terendah Kecamatan Sekotong sebesar 99 jiwa/Km2.
Tabel 2.6. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk dirinci
menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009
KecamatanLuas Wilayah
(Km²)
Jumlah
Penduduk
(Jiwa )
Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/km²)
Sekotong 529,38 52.271 99
Lembar 62,66 48.508 774
Gerung 62,30 76.588 1.229
Labuapi 28,33 64.673 2.283
Kediri 21,64 57.843 2.673
Kuripan 21,56 34.626 1.606
Narmada 107,62 90.764 843
Lingsar 96,58 68.998 714
Gunung Sari 89,74 78.218 872
LAPORAN AKHIR III-122Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Batu Layar 34,11 39.215 1.150
Jumlah 1.053,92 611.704 580
Sumber : Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2009
Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan akan menghasilkan suatu
ukuran yang disebut Sex Ratio (SR). Untuk keperluan perencanaan, SR merupakan
informasi yang dapat menggambarkan perbandingan penduduk menurut jenis kelamin
sehingga pemenuhan berbagai aspek pelayanan untuk laki-laki dan perempuan dapat
terpenuhi.
Tabel 2.7. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten
Lombok Barat, 2009
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis Kelamin
1 Sekotong 25.664 26.607 52.271 96,45
2 Lembar 23.944 24.564 48.508 97,48
3 Gerung 37.277 39.361 76.588 94,58
4 Labuapi 31.317 33.356 64.673 93,89
5 Kediri 28.068 29.775 57.843 94,27
6 Kuripan 17.147 17.479 34.626 98,10
7 Narmada 44.374 46.390 90.764 95,65
8 Lingsar 33.816 35.182 68.998 96,12
9 Gunungsari 38.278 39.940 78.218 95,84
10 Batu Layar 19.240 19.795 39.215 98,10
Total 299.255 312.449 611.704 95,78
Sumber data : Lombok Barat Dalam Angka 2010
Rasio jenis kelamin selama kurun waktu tahun 2005-2009 terjadi fluktuasi
perubahan namun relative stabil. Tahun 2005 rasio jenis kelamin sebesar 93,15 berarti
LAPORAN AKHIR III-123Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki dan pada tahun
2009 sebesar 95,78 atau untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk
laki-laki.
Tabel 2.8. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2009.
Dalam Profil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009
No KecamatanRasio Jenis Kelamin/Tahun
2005 2006 2007 2008 2009
1 Sekotong 93,71 94,47 94,47 89,33 96,46
2 Lembar 9,.42 95,48 95,47 90,28 97,48
3 Gerung 91,71 92,63 92,64 87,60 94,58
4 Labuapi 90,93 91,96 91,96 86,96 93,89
5 Kediri 91,94 92,33 92,33 87,31 94,27
6 Kuripan 95,23 96,09 96,09 90,86 98,10
7 Narmada 93,58 93,69 93,69 88,59 95,65
8 Lingsar 93,39 94,15 94,15 89,02 96,12
9 Gunungsari 93,43 93,87 93,87 88,76 95,84
10 Batulayar 95,34 96,09 96,09 90,87 98,11
Jumlah 93,15 93,81 93,81 88,71 95,78
Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat
Klp.
Umur
Kecamatan
Sekoto
ng
Lemb
ar
Gerun
g
Labuapi Kediri Kuripa
n
Narma
da
Lingsa
r
Gn. Sari Bt.
Layar
0 - 4 5.081 4.716 7.443 6.284 5.621 3.367 8.822 6.707 7.603 3.813
5 - 9 4.878 4.529 7.142 6.029 5.393 3.234 8.467 6.438 7.297 3.662
LAPORAN AKHIR III-124Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
10 -
14
5.627 5.225 8.235 6.951 6.218 3.731 9.766 7.426 8.417 4.226
15 -
19
5.669 5.261 8.305 7.013 6.272 3.756 9.843 7.483 8.483 4.254
20 -
24
4.826 4.477 7.074 5.975 5.343 3.196 8.382 6.371 7.223 3.619
25 -
29
4.229 3.923 6.201 5.238 4.684 2.800 7.346 5.583 6.330 3.171
30 -
34
4.601 4.268 6.745 5.697 5.095 3.046 7.991 6.074 6.886 3.450
35 -
39
3.687 3.422 5.400 4.560 4.078 2.443 6.401 4.866 5.516 2.766
40 -
44
2.967 2.754 4.344 3.667 3.280 1.966 5.150 3.915 4.438 2.277
45 -
49
2.502 2.323 3.665 3.094 2.768 1.658 4.344 3.303 3.744 1.878
50 -
54
2.037 1.889 2.989 2.326 2.258 1.347 3.539 2.690 3.050 1.526
55 -
59
1.927 1.787 2.829 2.390 2.137 1.275 3.349 2.545 2.886 1.444
60 -
64
1.436 1.333 2.102 1.775 1.587 952 2.492 1.895 2.148 1.078
65+ 2.803 2.600 4.115 3.476 3.108 1.855 4.872 3.702 4.198 2.101
Jumlah 52.271 48.50
7
76.58
9
64.673 57.84
3
34.62
6
90.764 68.99
8
78.218 39.215
Tabel 2.9. Distribusi Penduduk Menurut kelompok Umur di Kabupaten Lombok Barat tahun
2005-2009.
LAPORAN AKHIR III-125Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kabupaten Dalam Angka 2009/2010
Tabel 2.10 Distribusi Penduduk Kabupaten Lombok Barat Menurut kelompok umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2009.
Kelompok Umur
(Thn)
Laki-laki
(jiwa)
Perempuan
(jiwa)
Jumlah
(jiwa)
< 1 7.547 5.268 12.815
1 - 4 24.397 20.946 45.343
5 - 14 56.461 64.705 121.166
15 – 44 142.143 172.903 315.046
45 - 64 42.558 45.383 87.941
>=65 10.460 10.461 20.921
Jumlah 283.566 319.666 603.232
Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2009
Bila dibandingkan antar jenis kelamin, di Kabupaten Lombok Barat penduduk
perempuan usia 5-14 tahun lebih banyak jumlahnya daripada penduduk laki-laki, yaitu
64.705 jiwa (53,4%) perempuan dan 56.461 jiwa (46,60%) laki-laki. Pada kelompok usia
produktif yaitu usia 15–64 tahun, penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk
laki-laki dimana jumlah penduduk perempuan pada kelompok ini adalah 218.286 jiwa
(54,16%) sementara laki-laki berjumlah 184.701 jiwa (45,83%), sedangkan pada kelompok
usia lanjut jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki hampir sama.
Kepadatan dan Penyebaran Penduduk di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 –
2009 dapat disajikan dalam table dibawah ini.
Tabel 2.11. Kepadadatan dan Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2005 – 2009.
LAPORAN AKHIR III-126Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
No Kecamatan
Luas
Wilayah
(km²)
Jumlak Penduduk
(jiwa)
Kepadatan
Penduduk
Per Km²
Penyebaran
Penduduk
(%)
2005 2009 2005 2009 2005 2009
1 Sekotong 529,38 48.130 52.271 91 99 8,75 8,55
2 Lembar 62,66 43.800 48.508 699 774 7,96 7,93
3 Gerung 62,3 69.311 76.588 1.113 1.229 12,59 12,52
4 Labuapi 28,33 57.341 64.673 2.024 2.283 10,42 10,57
5 Kediri 21,64 52.673 57.843 2.434 2.673 9,57 9,46
6 Kuripan 21,56 30.994 34.626 1.438 1.606 5,63 5,66
7 Narmada 107,62 82.796 90.764 769 843 15,05 14,84
8 Lingsar 96,58 58.073 68.998 601 714 10,55 11,28
9 Gunungsari 89,74 71.251 78.218 794 872 12,95 12,79
10 Batulayar 34,11 35.947 39.215 1.054 1.150 6,53 6,41
Jumlah 1.053,92 550.316 611.704 522 580 100,00 100,00
Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2009
Berdasarkan analisis kependudukan, laju pertumbuhan rata-rata penduduk
Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2009 sebesar 1,41%. Proyeksi penduduk
Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.12. di bawah ini.
Tabel 2.12. Proyeksi Penduduk dirinci per kecamatan, 2005 – 2009
No Kecamatan
Jumlah Penduduk/Tahun Laju
Pertumbuhan
(%)2005 2006 2007 2008 2009
1 Sekotong 43.524 44.030 44.578 45.130 45.673 1,42
LAPORAN AKHIR III-127Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
2 Lembar 38.019 38.320 38.665 38.991 39.316 1,44
3 Gerung 65.061 65.642 66.281 66.924 67.548 1,38
4 Labuapi 57.858 58.930 60.069 61.229 62.387 1,37
5 Kediri 51.107 51.701 52.344 52.993 53.630 1,38
6 Kuripan 31.097 31.608 32.152 32.706 33.256 1,45
7 Narmada 85.150 86.447 87.834 89.239 90.663 1,40
8 Lingsar 57.727 58.386 59.102 59.823 60.530 1,41
9 Gunungsari 65.638 66.716 67.866 69.034 70.195 1,41
10 Batulayar 37.577 38.751 39.375 40.319 41.271 1,45
Jumlah 532.758 540.531 548.266 556.388 564.469 1,41
Sumber data : BPS Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Dalam Angka 2010)
Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2003 – 2007
tergambar pada grafik di bawah ini. Angka kemiskinan pada tahun 2003 berjumlah
32,75% bergerak menurun menjadi 30,23% pada tahun 2007. Rata-rata penurunan angka
kemiskinan dari tahun 2003 – 2007 sebesar 0,63% per tahunnya.
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat Th. 2008-2009
Tahun Penduduk Miskin Persentase
2008 156.657 25,87
2009 146.931 24,02
Sumber data : Dinas Sosial, Tenaga Kerja&Transmigrasi Kab. Lombok Barat 2009
LAPORAN AKHIR III-128Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
3.4. Pendidikan
Sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam era globalisasi adalah yang
berkualitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas intelegensi dan intelektual
manusia adalah melalui pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal diharapkan
mampu membangun moral dan kualitas bangsa. Selain peningkatan sarana dan prasarana
berupa fisik, peningkatan sumber daya manusia juga penting. Peningkatan kualitas
sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Barat diarahkan maju dan modern namun
tetap berakar pada akar budaya dan religi. Sebagaimana tertuang dalam visinya yakni
“Terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang maju, mandiri dan bermartabat dengan
dilandasi nilai-nilai Patut Patuh Patju” dengan salah satu misi yakni Meningkatkan
Optimalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan secara Berkeadilan, Berkualitas dan
berkelanjutan.
Pendidikan bertujuan meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara
maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok
masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu,
dinamika masyarakat dengan permasalahan yang ada akan sangat mempengaruhi
pendidikan secara menyeluruh.
Tabel 2.14. Jumlah Siswa Usia Sekolah menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok
Barat
KecamatanJumlah Siswa/Kelompok Usia Sekolah
7 – 12 Tahun 13 – 15 Tahun 16 – 18 Tahun
Sekotong 8.102 1.962 240
Lembar 5.342 1.380 985
Gerung 7.415 4.064 2.674
Labuapi 6.858 2.474 1.333
LAPORAN AKHIR III-129Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kediri 5.985 3.745 2.535
Kuripan 3.875 1.737 2.107
Narmada 9.861 3.661 1.998
Lingsar 6.636 2.424 1.766
Gunungsari 7.893 4.311 2.014
Batulayar 4.831 1.401 828
Jumlah 66.795 27.195 35.71
Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
(Lombok Barat Dalam Angka 2010)
Berdasarkan Jumlah siswa usia sekolah, Kecamatan Narmada menduduki
peringkat terbesar untuk kelompok usia sekolah 7-12 tahun ,terendah kecamatan
Kuripan, pada kelompok usia 13-17 tahun terbesar di kecamatan Gunungsari dan
terendah kecamatan Lembar sedangkan untuk kelompok usia 16-18 tahun peringkat
tertinggi Kecamatan Gerung peringkat terkecil pada kecamatan Sekotong.
Jumlah siswa putus sekolah dari tingkat SMP sederajat sampai dengan SMA sederajat
menurut jenis kelamin per kecamatan di kabupaten Lombok Barat terlihat pada table
berikut.
Tabel 3.15.
Jumlah Siswa putus sekolah di kabupaten Lombok Barat tahun ajaran 2009/2010
KecamatanSD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Sekotong 93 52 49 39 10 13
Lembar 24 13 1 1 - -
LAPORAN AKHIR III-130Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gerung 30 16 17 23 7 5
Labuapi 4 1 22 41 9 18
Kediri - 1 13 11 13 11
Kuripan 5 4 17 17 87 15
Narmada 19 11 51 24 13 4
Lingsar 28 21 53 43 40 32
Gunungsar
i
47 34 37 27 3 6
Batulayar 1 2 4 4 11 11
Jumlah 251 155 264 230 193 115
Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
Ketersediaan tenaga guru yang dapat mempengaruhi daya tangkap murid terhadap
pelajaran di kabupaten Lombok Barat dapat terlihat dari rasio murid/guru, dapat
tersajikan dalam table berikut ini.
Tabel 2.15.Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Lombok Barat menurut Jenis
Sekolah dan Jenis Kelamin, 2009/2010.
Jenis Sekolah
Sekolah Guru MuridNegeri Swasta Laki- Laki Perempuan Laki- Laki Perempuan
TK 85 6 316 2.114 2.037SD 322 6 1.890 1.814 35.312 33.260SLB 1 - 7 10 41 32SLTP 34 15 725 589 9.636 8.074SPDT 29 1 145 89 740 755SMA 12 8 411 320 3.887 3.566SMK 10 12 463 189 3.984 1.910Jumlah 413 127 3.647 3.327 55.714 49.634Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
LAPORAN AKHIR III-131Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Gambaran kondisi pendidikan untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai indikator
umum pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2009
adalah sebagai berikut :
Angka Partisipasi Sekolah penduduk untuk SD/MI/SDLB sebesar 107,28%.
Angka Partisipasi Sekolah penduduk untuk SMP/MTs sebesar 85,06%.
Angka Partisipasi Sekolah penduduk untuk SMA/SMK/MA sebesar 51,25%.
Berikut adalah perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM) Pendidikan berdasarkan masing-masing jenjang sekolah pada tahun 2009 di
Kabupaten Lombok Barat.
Tabel 2.14. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Sekolah APK Tahun 2009 APM Tahun 2009
SD/MI 107,28 94,83
SMP/MTs 85,06 64,71
SMA/MA/SMK 51,25 57,71
Sumber data : Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lombok Barat, 2009
2.5 Kesehatan
Meningkatnya kemajuan tehnologi dan pembangunan diharapkan mampu
meningkatkan kualitas kesehatan penduduk secara signifikan dan mampu menurunkan
angka kematian. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah berusaha semasimal
LAPORAN AKHIR III-132Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
mungkin untuk menyediakan sarana kesehatan secara merata, penyediaan sarana
kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling,
posyandu, polindes dan pelayanan kesehatan swasta. Banyaknya sarana dan prasarana
kesehatan ini mengalami penurunan karena sarana kesehatan seperti puskesmas keliling,
balai pengobatan dan took obat mengalami kerusakan dan tidak dapat beroperasi.
Banyaknya sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Lombok Barat terlihat pada
table berikut.
Tabel 2.15. Banyaknya Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan Lainnya di
Kabupaten Lombok Barat, 2009
Kecamatan Rumah Sakit
Umum
Puskesmas Puskesmas
Keliling
Puskesmas
Pembantu
Polindes
Sekotong - 2 2 5 5
Lembar - 1 1 5 3
Gerung 1 1 2 10 6
Labuapi - 2 2 5 7
Kediri - 1 2 3 8
Kuripan - 1 1 5 4
Narmada - 2 2 8 12
Lingsar - 2 2 7 8
Gunungsari - 2 2 7 10
Batulayar - 1 1 2 3
Jumlah 1 15 17 57 66
Sumber data : Kabupaten Lombok Barat Dalam angka 2009/2010
LAPORAN AKHIR III-133Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Tingkat derajat kesehatan di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dari beberapa
indicator, antara lain : angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, rata-rata usia harapan hidup penduduk dan
status giji masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok
Barat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan.
Usia harapan hidup meningkat dari 58,1 tahun pada tahun 2004 menjadi 59,41
tahun pada tahun 2007 atau rata-rata kenaikan sebesar 0,35% per tahun. Hal ini
menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum telah meningkat, namun
penduduk yang bertempat tinggal pada daerah terpencil perlu mendapat perhatian yang
lebih besar mengingat daerah ini memiliki resiko sarana sarana kesehatan terhadap
penduduk masih kecil. Angka kematian bayi menurun dari 19 per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun 2006 menjadi 16,29 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008. Angka
kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 287 pada tahun 2004 menjadi
137,85 pada tahun 2008.
Tabel 2.16. Derajat Kesehatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat
No Uraian Satuan 2004 2005 2006 2007 2008
1 Usia Harapan
Hidup
thn 58,10 58,40 59,10 59,4 59,8
2 Angka Kematian
Bayi
Per 1.000
Kelahiran
Hidup
- - 19,0 15,31 16,29
3 Jumlah
Kematian Ibu
Kasus 33 22 22 20 22
Per
100.000
Kelahiran
Hidup
287 194 191 116,8
8
137,85
4 Bayi dengan
Berat Badan
org 597 586 634 687 761
LAPORAN AKHIR III-134Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Lahir Rendah
5 Status Gizi Balita
Gizi Lebih % 2,40 2,88 1,37 1,19 1,42
Gizi Baik % 77,91 70,35 69,81 70,52 73,08
Gizi Kurang % 16,85 21,28 25,15 24,43 22,39
Gizi Buruk % 2,83 5,49 3,67 3,87 3,11
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tahun 2008
Data Proyeksi (Kab. Lombok Barat Gabung KLU)
Tabel 2.17. Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi per Kecamatan, 2009
No KecamatanKelahiran
Total
Bayi Lahir
Hidup
Bayi Masih
Hidup
Kematian
Bayi
1 Sekotong 1.115 1.106 1.115 -
2 Lembar 945 936 933 12
3 Gerung 1.392 1.382 1.373 19
LAPORAN AKHIR III-135Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
4 Labuapi 1.199 1.194 1.184 15
5 Kediri 1.056 1.049 1.048 8
6 Kuripan 685 679 678 7
7 Narmada 1.848 1.837 1.822 26
8 Lingsar 1.164 1.163 1.151 13
9 Gunungsari 1.539 1.532 1.532 7
10 Batulayar 893 886 884 9
Jumlah 11.836 11.764 11.720 116
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Kabupaten Dalam Angka
2009/2010
Tabel 2.18. Jumlah Balita dan Kematian Balitan, per Kecamatan, 2009
No Kecamatan Jumlah Balita Jumlah Kematian Balita
1 Sekotong 5.345 -
2 Lembar 6.660 -
3 Gerung 6.665 10
4 Labuapi 6.805 2
5 Kediri 4.905 6
6 Kuripan 3.715 -
7 Narmada 9.545 2
8 Lingsar 9.064 -
9 Gunungsari 8.030 2
10 Batulayar 5.185 1
Jumlah 65.909 23
LAPORAN AKHIR III-136Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Kabupaten Dalam Angka
2009/2010
Tabel 2.19. Jumlah Kematian Ibu Maternal per Kecamatan, 2009
No Kecamatan Kematian
Saat Hamil
Kematian Saat
Bersalin
Kematian saat
masa Nifas
Jumlah
1 Sekotong 1 - 1 2
2 Lembar - - 2 2
3 Gerung - - 1 1
4 Labuapi 1 - 1 2
5 Kediri - - 2 2
6 Kuripan 1 - 1 2
7 Narmada 1 - 2 3
8 Lingsar 1 - - 1
9 Gunungsari - - 1 1
10 Batulayar - - 2 2
Jumlah 5 - 13 18
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Kabupaten Dalam Angka
2009/2010
Tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari Dokter, perawat,
apoteker, baik yang ada di Dinas Kesehatan, RSUD maupun di Puskesmas, dan guna
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sangat diperlukan
peningkatan banyaknya tenaga kesehatan yang mempunyai kopetensi tinggi dibidang
masing-masing.
Tabel 2.20. Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lombok Barat menurut jenis
kelamin tahun 2008 – 2009
LAPORAN AKHIR III-137Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
No Tenaga Kesehatan2008 2009
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
1 Dokter Spesialis - - - -
2 Dokter Umum 10 6 14 15
3 Dokter Gigi 8 4 8 7
4 Sarjana Kesehatan
Masyarakat
19 8 18 7
5 Paramedis
a. Sarjana 1 1 13 10
b. Sarjana Muda 43 72 41 74
c. Pembantu
Paramedis
126 226 145 236
6 Apoteker - 1 - 1
7 Tata Usaha 62 29 76 33
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Kabupaten Dalam Angka
2009/2010)
2.6. Sosial Masyarakat
Di Kabupaten Lombok Barat pemeluk agama Islam memang menjadi mayoritas
namun hal tersebut tidak menimbulkan adanya suatu konflik dengan pemeluk agama lain.
Gambaran komposisi penduduk menurut agama di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai
berikut :
Tabel.2.21. Banyaknya Pemeluk Agama di Kabupaten Lombok Barat dirinci menurut
Kecamatan, 2009
LAPORAN AKHIR III-138Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha Jumlah
Sekotong 48.219 12 2 5.297 - 53.530
Lembar 40.662 - - 1.108 2.266 44.036
Gerung 68.783 39 39 82.68 - 77.129
Labuapi 55.782 59 59 1.266 - 57.166
Kediri 55.687 - - 3.293 - 58.980
Kuripan 42.038 40 - 2.379 - 44.457
Narmada 71.832 92 18 10.267 - 82.209
Lingsar 54.512 13 - 2.423 - 56.948
Gunungsari 69.104 24 49 2.262 - 71.439
Batulayar 37.220 123 31 1.926 - 39.300
Jumlah 543.83
9
402 198 38.489 2.266 585.19
4
Persentase 92,933 0,069 0,024 6,58 0,39 100,00
Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat
Diagram 2.3. Proporsi Pemeluk Agama di Kabupaten Lombok Barat
LAPORAN AKHIR III-139Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Jumlah
IslamProtestanKatolikHinduBudha
92,9%
6,5% 0,3%0,06%
0,02%
Kehidupan beragama dalam hal kesadaran melaksanakan ritual ibadah telah
berkembang di Lombok Barat sebagai daerah yang religious, sebagaimana sebutan popular
bagi pulau seribu masjid. Begitu pula dengan keharmonisan antar umat beragama masih
tetap terjaga dan terjalin dengan penuh toleransi. Namun demikian permasalahan
kehidupan intern seperti berkembangnya aliran yang dianggap sesat/menyimpang dari
ajaran yang sesungguhnya dan hal ini sering menimbulkan konflik social dan bahkan
berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Untuk mendukung aktivitas keagamaan terdapat sarana ibadah berupa masjid,
mushalla, gereja, pura dan wihara, dengan jumlah pada masing-masing kecamatan sebagai
berikut.
Tabel. 2.22. Tempat Ibadah menurut golongan Agama di Kabupaten Lombok Barat
dirinci menurut Kecamatan, 2009.
Kecamatan Masjid Mushalla Gereja Pura Wihara
Sekotong 104 111 - 39 6
Lembar 74 117 - 6 -
Gerung 78 123 - 33 -
LAPORAN AKHIR III-140Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Labuapi 52 52 - 6 -
Kediri 33 54 - 3 -
Kuripan 37 52 - 5 -
Narmada 87 40 - 24 -
Lingsar 74 165 - 16 -
Gunungsari 85 93 - 9 -
Batulayar 53 109 - 12 -
Jumlah 677 916 - 153 6
Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat
Komposisi penduduk Kabupaten Lombok Barat menurut penduduk asli, pendatang, asal
daerah dan etnis tergolong heterogen, terdiri dari berbagai suku daerah, etnis dan
golongan masyarakat yang hidup dalam kerukunan, keharmonisan dan saling toleransi.
Komposisi tersebut dominan adalah suku Sasak, Samawa, Mbojo, Bugis dan Bali serta
etnis Melayu, Arab dan Tionghoa selebihnya adalah dari Jawa, Sumatra dan Nusa
Tenggara Timur. Warga Negara Asing yang menetap hanya sebagian kecil saja dari adanya
hubungan perkawinan dengan penduduk setempat.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan Indikator untuk mengukur tingkat
keberhasilan komulatif pembangunan, dimana IPM Kabupaten Lombok Barat masih
berada pada posisi yang tidak menggembirakan, yakni berada pada urutan ke 8 di antara
9 kabupaten/kota se propinsi NTB.
Tabel 2.23. Percepatan Nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Lombok Barat 2005-2009
Tahun Nilai IPM
Indeks Indeks Indeks IPM
LAPORAN AKHIR III-141Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Pendidikan
(AMH/Thn)
Kesehatan
(UHH/Thn)
Daya Beli
(Perkapita)
Komposit
(Partisipasi)
2005 60,90 55,70 56,80 57,80
2006 61,80 56,80 57,50 58,70
2007 61,83 57,63 58,60 59,34
2008 63,67 58,28 59,64 60,53
2009 63,96 59,00 60,83 61,27
Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Barat
Tabel 2.24. Komponen Pembentuk IPM Komposit Kabupaten Lombok Barat Tahun
2009
Tahun
Pendidikan
Kesehatan
(UHH)/Thn
Ekonomi
(Rp)
Angka
Melek
Huruf
(AMH)/Thn
Rata-rata
Lama
Sekolah (%)
2005 73,70 5,30 58,40 606,100
2006 73,70 5,70 59,10 609,300
2007 73,80 5,66 59,54 614,000
2008 76,40 5,73 59,97 618,100
2009 76,41 5,87 60,40 623,210
Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Barat 2010
LAPORAN AKHIR III-142Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Perkembangan nilai IPM Kabupaten Lombok Barat secara agregatif pada setiap komponen
menunjukan kecendrungan kenaikan yang cukup berarti dari tahun ke tahun, dengan
komponen pengukuran pembangunan manusia yakni Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi
dan dijabarkan dalam empat indicator teknis yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Melek
Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta kemampuab Daya Beli.
Pariwisata
Terdapat beberapa jenis obyek pariwisata yang potensial di Kabupaten Lombok Barat
dimana kesemuanya memiliki potensi yang tinggi bila dikembangkan dan dikelola secara
optimal. Potensi pariwisata tersebut meliputi wisata alam, wisata religius, wisata sejarah
dan budaya.
Jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke obyek obyek wisata di Kabupaten Lombok
Barat pada saat ini masih didominasi oleh obyek-obyek wisata yang sudah lebih dulu maju
dan relatif didukung oleh sarana prasara yang cukup memadai seperti pantai Senggigi,
pantai Meninting, pantai Mangsit, taman Narmada, taman Suranadi, Batu Bolong, Pura
Lingsar, Hutan Sasaot.
Pertanian
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia
untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri atau sumber energi, serta
untuk mengelola lingkungan hidupnya. Tanah pertanian di Lombok Barat sebagian besar
termasuk jenis tanah Regosol dan sebagian lagi termasuk jenis tanah Aluvial yaitu
didaerah aliran sungai. Potensi / penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Barat tahun
2012 seluas 86.182 Ha, meliputi : lahan sawah seluas 17.001 Ha; Lahan bukan sawah
seluas 42.774 Ha; dan Lahan bukan pertanian seluas 26.407 Ha.
Tanaman Pangan
Produksi tanaman pangan di Lombok Barat meliputi komoditas Padi Sawah dan Padi
Ladang. Selama 5 (lima) tahun terakhir rata – rata Produksi komoditas Padi Sawah
mencapai naik dari 157.557 ton, pada tahun 2013 produksi padi sawah mencapai 166.717
ton atau mengalami peningkatan sebesar 11.847 ton dibandingkan tahun 2009 yang
mencapai 154.870 ton. Sementara itu untuk produksi padi ladang rata – rata produksi
mencapai 5.855 ton selama kurun waktu 2009 – 2013, dimana pada tahun 2009 produksi
mencapai 5.568 ton mengalami peningkatan pada tahun 2013 yakni sebesar 6.889 ton.
LAPORAN AKHIR III-143Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Holtikultura
Produksi Pertanian unggulan lainnya di Kabupaten Lombok Barat yakni Holtikultura
seperti Sayur–sayuran dan Buah-buahan. Produksi sayur–sayuran di Kabupaten Lombok
Barat didominasi oleh Kangkung, Terung, Tomat dan Cabe Rawit, selain itu terdapat juga
Sawi, Bawang Merah, Kacang Panjang dan Ketimun. Sementara itu untuk produksi buah-
buahan didominasi oleh Mangga, Durian, Manggis dan Rambutan.
LAPORAN AKHIR III-144Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-145Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-146Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
Kelautan dan Perikanan
Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagian berbatasan langsung dengan laut, oleh karena itu produk perikanan yang dihasilkan cukup melimpah, namun dengan terbatasnya sarana dan prasarana mengakibatkan peningkatan produksi yang tidak signifikan sehingga perlu terus dilakukan peningkatan baik sarana dan prasarana juga sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan produksi perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lahan budidaya perikanan sebagai tempat utama produksi perikanan terdiri dari Budidaya Air Tawar, Budidaya Tambak, Budidaya Laut dan Usaha Pembenihan. Luas lahan budidaya perikanan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2011 - 2013 rata – rata mencapai
LAPORAN AKHIR III-147Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
5.959,36 Ha, lahan terluas yakni budidaya laut yang rata – rata mencapai 3.517,22 Ha selama kurun waktu 2011 – 2013.
Sementara itu, produksi perikanan di Kabupaten Lombok Barat meliputi Budidaya, Penangkapan, Rumput Laut dan Mutiara. Pada tahun 2013 produksi perikanan masing – masing capaiannya yakni 32,769,231 ton produksi budidaya, 9,995,800 ton penangkapan, 50,115,000 ton Rumput Laut dan 149 ton dari Mutiara. Walaupun luas lahan perikanan yang semakin berkurang, produksi perikanan ternyata menunjukkan angka yang terus meningkat tajam. Dari 79,450,080 ton tahun 2011 menjadi 92,880,180 ton pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan semakin intensifnya pengelolaan usaha perikanan.
LAPORAN AKHIR III-148Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah
LAPORAN AKHIR III-149Penyusunan Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Berbasis Kemandirian Daerah