KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN · KP Pesisir Berbasis Wisata di Kec. Kalianda dan Kec....
Transcript of KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN · KP Pesisir Berbasis Wisata di Kec. Kalianda dan Kec....
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Disampaikan pada acara “Penjaringan Usulan Program PKP2Trans Tahun 2020 Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sumatera”
Makassar, 20 Maret 2019
Drs. Syahrul Mado, M.Si Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
PENDAHULUAN
Perkembangan pembangunan desa pasca-terbitnya UU Desa No. 6/2014 dan afirmasi fiskal dalam wujud Dana Desa (DD) telah
mengubah banyak tatanan “politik” desa.
(1) Politik kedaulatan desa. Perangkat desa dan warga desa berdaulat merumuskan dan memutuskan masa depannya karena
kewenangan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas).
(2) Politik pembangunan desa. Desa mulai menyadari bahwa urusan pembangunan bukan hanya membangun jalan, jembatan,
irigasi; tetapi juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi yang bertumpu kepada partisipasi dan sumber
daya ekonomi desa, dan meletakkan sistem nilai (budaya) lokal sebagai basis gerakan pembangunan.
(3) Politik literasi desa. Kesadaran warga terhadap pengetahuan strategis desa hidup kembali, dari mulai soal transparansi anggaran,
kesehatan reproduksi, demokrasi ekonomi, pengarusutamaan perempuan, jejaring informasi, basis data, hingga kesadaran ekologis.
Ketiga pilar-pilar ini yang telah dibangun selama empat tahun ini, sehingga kekuatan pembangunan nasional disokong secara utuh:
desa dan kota. Jalannya pembangunan tak lagi bias kota karena ditopang oleh dua kaki yang kukuh.
Meski demikian, bisa berjalan saja tidak cukup. Dibutuhkan kecepatan untuk mengejar aneka ketertinggalan dan keterbelakangan,
khususnya yang dialami oleh desa, sehingga yang diperlukan saat ini adalah berlari. Pada titik ini, desa tak akan bisa berlari apabila
hanya fokus kepada wilayahnya masing-masing. Tiap desa memang memiliki kekayaan dan keragaman sumber daya (ekonomi),
namun menjadi terserak dan tersebar menjadi kekuatan yang lemah apabila titik tumpunya berada pada masing-masing kaki desa.
Dibutuhkan kolaborasi antardesa untuk memastikan sumber daya yang dimiliki menjadi satu kekuatan utuh dan menjadi gerakan
kolektif yang terpadu. Himpunan dari beberapa desa yang mendorong konsensus inilah yang disebut sebagai PEMBANGUNAN
“KAWASAN PERDESAAN”.
SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DALAM RPJMN 2015-2019
Mandat RPJMN untuk mengembangkan Kawasan Perdesaan (PKL/Pusat
Kegiatan Lokal) untuk mendukung berkembangnya pusat-pusat
pertumbuhan baru (PKW/Pusat Kegiatan Wilayah) atau yang dikenal
dengan sebutan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang
meliputi : Ex- Kawasan Minapolitan, Agropolitan, KEK, PKSN KPBPB
(Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), KAPET (Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu), PKN (Pusat Kegiatan Nasional), Daerah
Tertinggal dan Daerah Perbatasan.
KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN RP. 22,248 TRILIUN
Pembangunan Jalan antar desa Pembangunan Jembatan/deker Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung Air lainnya
Pengadaan sarana dan
prasarana kelistrikan
Sarana prasarana
telekomunikasi (BTS)
Pembangunan sarana dan
prasarana Air Bersih Pembangunan/peningkatan
saluran Irigasi
pembangunan Pasar antar desa
Pengadaan Peralatan Pasca
Panen/Alsintan (Rice Milling
Unit, Cooler, hand Tractor, Mesin
Es, dll) dan sarana wisata
Penyusunan Site Plan, DED, dll Bantuan Modal BUMDesma Bantuan Teknis dan
Pendampingan
226 Kawasan Perdesaan
9.782,21 KM
11,159 Triliun
108 Kawasan Perdesaan
684 Paket
1,091 Triliun
76 Kawasan Perdesaan
388 Unit
3,072 Triliun
92 Kawasan Perdesaan
842 Pkt
833 Miliar
49 Kawasan Perdesaan
371 Unit
217 Miliar
116 Kawasan Perdesaan
785 Paket
616 Miliar
12 Kawasan Perdesaan
1074 Paket
1,071Triliun
97 Kawasan Perdesaan
219 Unit
276 Miliar
211 Kawasan Perdesaan 4.990 Paket
2,616Triliun
162 Kawasan Perdesaan
4.010 Paket
625 Miliar
40 Kawasan Perdesaan
135 Paket
210 Miliar
86 Kawasan Perdesaan
474 Paket
462 Miliar
“Diperlukan adanya Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Pembangunan KP”
KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H S U M A T E R A
Kab. Aceh Timur
Kab. Bengkulu Utara
KP Transmigrasi di Kec. Peunaron
dan Kec. Ranto Peureulak
KP Agrominapolitan Padang Jaya
di Kec. Padang Jaya
Kab. Banyuasin KP Agrominapolitan Tanjung Lago
di Kec. Tanjung Lago
Kab. OKU Timur KP Sentra Beras Organik Pendukung
Pertanian Berkelanjutan
di Kec. Belitang
Kab. Ogan Ilir KP Pertanian Terpadu
di Kec. Indralaya, Kec. Indralaya Utara, Kec.
Tanjung Raja, Kec. Rambang Kuang, Kec.
Rantau Panjang, Kec. Kandis, Kec. Muara
Kuang, Kec. Rantau Alai, Kec. Lubuk Keliat
Kab. Mesuji
KP Agropolitan di Kec. Mesuji Timur
Kab. Lampung Selatan
KP Pesisir Berbasis Wisata
di Kec. Kalianda dan Kec. Rajabasa
KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H K A L I M A N T A N
Kab. Katingan
KP Pertanian Terpadu
di Kec. Tewang Sangalang Garing
dan Kec. Pulau Malan
Kab. Kapuas
KP Tertinggal
di Kec. Kapuas Hulu
Kab. Nunukan
KP di Perbatasan Negara
di Kec. Sebatik Tengah
Kab. Kubu Raya KP Agropolitan Rasau Raya
di Kec. Rasau Jaya dan Kec. Sungai Raya
KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H S U L A W E S I
Kab. Buol
KP Agropolitan Lipunoto
di Kec. Tiloan
Kab. Majene
KP Strategis Ekonomi dan Wisata
Budaya Mandar (P2KPB)
di Kec. Ulumanda
Kab. Wajo KP P2KPB Wajo
di Kec. Gilireng
Kab. Luwu Timur KP Pengolahan Padi dan Lada
di Kec. Towuti
Kab. Konawe Selatan KP KPPN Tinanggea
di Kec. Tinanggea
Kab. Muna Barat KP KPPN Muna Barat
di Kec. Tiworo Selatan
dan Kec. Maginti
KAWASAN PERDESAAN BERIRISAN DENGAN KAWASAN TRANSMIGRASI W I L A Y A H M A L U K U, N U S A T E N G G A R A D A N P A P U A
Kab. Maluku Tengah KP Tanaman Pangan
di Kec. Seram Utara Timur Kobi
dan Kec. Seram Utara Timur Seti Kab. Pulau Morotai KP KPPN Daruba
di Kec. Morotai Selatan
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN “TRANSMIGRASI” W I L A Y A H S U M A T E R A
Kab. Aceh Timur Kab. Bengkulu Utara Kab. Banyuasin
Kab. OKU Timur Kab. Ogan Ilir Kab. Mesuji
Kab. Lampung Selatan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
4. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
5. Bantuan Teknis dan Pendampingan
6. Penyusunan Site Plan dan DED Pembangunan
Kawasan Perdesaan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
4. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
5. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
6. Bantuan Teknis dan Pendampingan
7. Bantuan Modal Pengembagan BUMDesa
Bersama
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung
Air lainnya
4. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
5. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
6. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
7. Bantuan Teknis dan Pendampingan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
3. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
4. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
5. Bantuan Teknis dan Pendampingan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air lainnya
4. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
5. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
4. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
5. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
6. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
7. Bantuan Teknis dan Pendampingan
8. Penyusunan Site Plan dan DED Pembangunan
Kawasan Perdesaan
9. Bantuan Modal Pengembagan BUMDesa
Bersama
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Bantuan Teknis dan Pendampingan
W I L A Y A H K A L I M A N T A N
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN “TRANSMIGRASI”
Kab. Katingan Kab. Kapuas
Kab. Nunukan Kab. Kubu Raya
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
3. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
4. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
5. Bantuan Teknis dan Pendampingan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
3. Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi
(BTS)
4. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
5. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
6. Bantuan Teknis dan Pendampingan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
4. Pembangunan Jembatan/Deker
5. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
6. Bantuan Modal Pengembagan BUMDesa
Bersama
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
3. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
4. Bantuan Teknis dan Pendampingan
W I L A Y A H S U L A W E S I
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN “TRANSMIGRASI”
Kab. Buol Kab. Majene
Kab. Wajo Kab. Luwu Tmur Kab. Konawe Selatan
Kab. Muna Barat
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
5. Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi
(BTS)
6. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
7. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
8. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
9. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
10. Bantuan Teknis dan Pendampingan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
3. Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi
(BTS)
4. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
5. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
6. Bantuan Teknis dan Pendampingan
7. Penyusunan Site Plan dan DED Pembangunan
Kawasan Perdesaan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan Perdesaan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan 1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
4. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
5. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
6. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
7. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
8. Penyusunan Site Plan dan DED Pembangunan
Kawasan Perdesaan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air lainnya
4. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
5. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
6. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
7. Bantuan Teknis dan Pendampingan
8. Bantuan Modal Pengembagan BUMDesa
Bersama
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
5. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
6. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
7. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
8. Bantuan Teknis dan Pendampingan
9. Penyusunan Site Plan dan DED Pembangunan
Kawasan Perdesaan
10. Bantuan Modal Pengembagan BUMDesa
Bersama
W I L A Y A H M A L U K U, N U S A T E N G G A R A D A N P A P U A
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN “TRANSMIGRASI”
Kab. Maluku Tengah Kab. Pulau Morotai
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Sarana/Sarana Air Bersih
3. Pembangunan Pasar Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
4. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
1. Pembangunan Jalan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan
2. Pembangunan Jembatan/Deker
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan
4. Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi
(BTS)
5. Pembangunan/peningkatan saluran Irigasi
6. Pengadaan Peralatan Pasca Panen/Alsintan
7. Bantuan Teknis dan Pendampingan