10

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengantar

Dalam bab ini akan menguraikan teori yang digunakan sebagai landasan

dalam penelitian, kerangka konseptual penelitian, penelitian sebelumnya terkait

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitan serta pengembangan

hipotesis.

2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan dipopulerkan oleh Michael C. Jensen dan William H.

Meckling pada tahun 1967 dimana dasar teori keagenan ini merupakan hubungan

antara pihak yang mendelegasikan wewenang (principal) dan pihak yang

bertanggung jawab atas wewenang tersebut (agent). Teori ini dikembangkan

dengan pendekatan teori akuntansi positif, dimana asumsi dasar yang digunakan

adalah setiap individu dalam melakukan suatu tindakan didasarkan semata-mata

pada kepentingan pribadi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), pendelegasian

prinsipal terhadap agen berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam teori

keagenan, perusahaan memiliki sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan

dengan pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan mendelegasikan

tanggung jawab kepada manajemen yang berperan sebagai agen dalam mengelola

perusahaan. Manajer perusahaan yang didelegasikan tersebut memiliki tanggung

jawab dalam mengelola perusahaan dan bertanggung jawab kepada prinsipal

untuk menyediakan laporan keuangan perusahaan.

11

Hubungan keagenan ini memiliki potensi untuk memunculkan suatu

konflik atau masalah antar kedua belah pihak tersebut. Weston dan Copelan

(1997) mendefinisikan konflik keagenan merupakan divergensi kepentingan yang

timbul diantara prinsipal dan agen. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya

kepentingan yang saling bertentangan antar keduanya terkait dengan informasi

asimetri. Hubungan baik antara prinsipal dan agen dianggap sukar terjadi karena

masing-masing pihak cenderung untuk berperilaku mementingkan dirinya sendiri

(self-interest). Pemilik perusahaan menginginkan manajer untuk mengelola

perusahaan sebaik-baiknya untuk keuntungan pemilik perusahaan. Disamping itu,

manajer juga memiliki cenderung untuk tidak mengungkapkan seluruh informasi

yang dimiliki kepada para pemilik perusahaan atau stakeholdernya. Kondisi ini

dapat memicu terjadinya informasi asimetris karena pihak manajemen (agent)

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik perusahaan

(principal). Dengan menggunakan asumsi bahwa setiap individu dalam bertindak

untuk memaksimalkan kepentingan sendiri, maka manajer dengan informasi

asimetri yang dimilikinya cenderung untuk tidak mengungkapkan informasi yang

tidak diketahui oleh pihak prinsipal (Putri & Nasir, 2006). Informasi asimetris

dapat memberikan celah kepada manajer untuk dapat mempengaruhi angka-angka

akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Terkait dengan asumsi atas sifat dasar manusia, Eisenhardt (1989) telah

mencoba untuk menjelaskan asumsi sifat dasar manusia yang digunakan sebagai

dasar dalam pengembangan teori keagenan yaitu :

12

1. Setiap individu dalam melakukan tindakan atau keputusan dengan tujuan

untuk memaksimalkan kepentingan pribadi (self-interest),

2. Individu memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi di masa

yang akan datang (bounded-rationality), dan

3. Individu cenderung untuk menghidari risiko (risk averse).

Berdasarkan dari ketiga asumsi sifat dasar tersebut, manager selaku agen

cenderung untuk bersikap oportunistik dalam memanfaatkan informasi asimetri

yang ada demi memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Konflik keagenan terus mengalami perkembangan karena adanya

perbedaan dalam mengendalikan perusahaan. Konflik keagenan antara lain:

1. Konflik antara Pemegang Saham dengan Manajemen.

Konflik yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen terkait

dengan aktivitas pengambilan keputusan pendanaan (financing decision)

dan pengambilan keputusan terkait dengan pengalokasian dana

(allocating decision). Dalam kondisi ini, manajemen cenderung untuk

bertindak atas dasar kepentingan pribadinya atau dengan kata lain sudah

tidak didasarkan pada maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan

pendanaan (Jensen & Meckling, 1976).

2. Konflik antara Pemegang Saham dengan Kreditur.

Konflik yang terjadi antara pemegang saham dengan kreditur terkait

dengan pelunasan hutang dan bunga pinjaman. Konflik ini biasanya

terjadi pada perusahaan dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi.

13

Dalam struktur kepemilikan perusahaan terkonsentrasi, maka pemegang

saham memiliki intervensi dalam mengendalikan perusahaan. Dengan

kata lain, pemegang saham sekaligus sebagai manajer perusahaan.

Villalonga dan Amit (2006) menyatakan bahwa pemegang saham

mayoritas dapat memanfaatkan posisi pengendali pada sebuah perusahaan

untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang hal ini dibebankan kepada

pemegang saham minoritas. Konflik keagenan tipe ini cenderung terjadi

pada perusahaan dengan kepemilikan individual atau keluarga (family

ownership). Sehingga hal ini sangat memungkinkan untuk terjadi praktik

ekspropriasi dan monitoring dalam perusahaan tersebut.

3. Konflik antara Pemegang Saham, Manajer dan Kreditur

Dalam lingkungan usaha yang tidak stabil, seringkali perusahaan

mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Dalam kondisi

perusahaan yang cenderung untuk mengalami kebangkrutan, manajer

sebaiknya segera membuat keputusan terkait keberlangsungan

perusahaan. Keputusan tersebut misalnya melakukan likuidasi perusahaan

dengan cara menjual segala aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut,

atau dengan melakukan reorganisasi untuk mempertahankan kedudukan

perusahaan. Kondisi yang seperti ini mendorong munculnya konflik yang

melibatkan para pemegang saham dengan manajer atau para kreditur, dan

juga keduanya. Karena terdapat pihak berpendapat bahwa perusahaan

yang sedang berada diambang kebangkrutan akan lebih bernilai jika

14

perusahaan tersebut dilikuidasi daripada perusahaan melakukan

reorganisasi.

Konflik keagenan tersebut dapat diminimalisasi dengan melakukan

monitoring yang tentunya aktivitas tersebut memerlukan biaya tambahan yang

disebut sebagai biaya keagenan. Biaya keagenan merupakan biaya yang

dikeluarkan prinsipal dalam menentukan kontrak dengan agen guna

mengorganisasikan kepemilikan perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan

menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen (Weston & Copeland, 1997).

Biaya keagenan ini muncul karena pihak agen mengambil keputusan yang kurang

tepat dalam sudut pandang prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling, biaya

keagenan ini merupakan penjumlahan biaya-biaya antara lain:

1. The monitoring expenditures by the principal: yaitu biaya yang

dikeluarkan oleh prinsipal terkait dengan melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap tindakan agen dalam mengelola perusahaan.

2. The bonding expenditures by the agent: yaitu biaya yang dikeluarkan oleh

agen untuk memberikan jaminan kepada prinsipal bahwa tindakan yang

dilakukan agen tidak merugikan prinsipal.

3. The residual loss: penurunan utilitas baik agen maupun principal yang

terikat dalam hubungan agensi.

Selain dari ketiga kegiatan yang membentuk biaya keagenan tersebut,

masih ada tindakan lain misalnya pengeluaran insentif atau bonus sebagai

kompensasi yang diberikan kepada manajemen atas prestasi yang konsisten dalam

15

memaksimalkan pencapaian nilai perusahaan (Irfan, 2002) dan biaya untuk

kontrak loyalitas (fidelity bond) yaitu kontrak antara perusahaan dengan pihak

ketiga dimana pihak ketiga tersebut setuju untuk membayar kepada perusahaan

apabila manajer bertindak secara tidak jujur sehingga merugikan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat tida unsur

tambahan yang dilakukan oleh agen dalam membatasi perilaku menyimpangnya,

yaitu:

1) Adanya pasar tenaga manajerial yang dapat meminimalisasi kesempatan

pengelola yang berkinerja buruk dan berperilaku menyimpang dari

keinginan pemegang saham yang dikelolanya.

2) Adanya pasar modal yang dapat menjadi cermin kinerja manajer melalui

harga saham perusahaan.

3) Adanya market fot corporate control yang dapat menghambat tindakan

menguntungkan diri pengelola sendiri dalam hal menghentikan pengelola

dari jabatannya jika perusahaan yang dikelolanya memiliki kinerja rendah

yang memungkinkan pemegang saham baru menggantikannya dengan

pengelola lain setelah diambil alih.

Transaksi pihak berelasi (RPT) merupakan transaksi yang bersifat

opportunis yang dapat memicu terjadinya konflik kepentingan yang konsisten

dengan teori keagenan seperti yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling

(1976). Konflik keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham

yaitu bahwa kecenderungan manajer untuk secara tepat mengelola sumber daya

16

perusahaan untuk kepentingan pribadi, misalnya tambahan peghasilan atau

keuntungan lain. Oleh karena itu, transaksi dengan pihak istimewa menyajikan

potensi pengambilalihan (ekspropriasi) sumber daya perusahaan (Jensen dan

Meckling, 1976).

2.2.1 Struktur Kepemilikan Ultimat Terhadap Ekspropriasi

Terdapat tiga penelitian yang telah dilakukan terkait dengan struktur

kepemilikan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Porta, Silanes dan Shleifer

(1999), Claessens, Djankov dan Lang (2000) dan penelitian yang dilakukan oleh

Faccio dan Lang (2002). Ketiga penelitian tersebut menggunakan pisah batas hak

kontrol dalam menguji struktur kepemilikan. Hak kontrol adalah hak suara untuk

dapat ikut serta dalam menentukan kebijkan perusahaan (Porta, et al., 1999). Dari

ketiga penelitian tersebut mengindikasikan struktur kepemilikan terkonsentrasi

hampir terjadi pada seluruh negara di dunia kecuali Amerika Serikat, Inggris dan

Jepang.

Konsentrasi kepemilikan menyebabkan adanya pemegang saham besar

yang mengendalikan perusahaan yang disebut sebagai pemegang saham

pengendali. Pemegang saham pengendali diklasikasifikasikan ke dalam lima

kategori yaitu 1) keluarga, 2) pemerintah, 3) institusi keuangan dengan

kepemilikan luas, 4) perusahaan dengan kepemilikan luas dan 5) pemegang saham

pengendali lainnya (misalnya investor asing) (Claessens, et al., 2000; Faccio &

Lang, 2002; Porta, et al., 1999).

Mekanisme yang pada umumnya dilakukan oleh pemegang saham

pengendali dalam mengendalikan perusahaan lain ada dua, yaitu kepemilikan

17

piramida (pyramidal ownership) dan kepemilikan lintas perusahaan (cross-

holding company). Kepemilikan piramida adalah kepemilikan secara tidak

langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain, baik melalui

perusahaan publik maupun non-publik. Struktur kepemilikan piramida banyak

dianut oleh negara-negara berkembang (Porta, et al., 1999). Dengan pisah batas

hak kontrol 20%, Porta, et al., (1999) menemukan bahwa struktur kepemilikan

piramida paling tinggi terjadi di Belgia (79%), Israel dan Swedia (53%).

Claessens, et al., (2000) dengan tingkat pisah batas hak kontrol yang sama

mengindikasikan bahwa negara dengan struktur kepemilikan tertinggi adalah

Indonesia (67%) dan Singapura (55%). Kawasan Eropa, struktur kepemilikan

piramida paling tinggi di negara Norwegia (34%) dan Belgia (25%) (Faccio &

Lang, 2002). Lintas kepemilikan adalah kepemilikan pemegang saham pengendali

terhadap dua atau lebih perusahaan yang saling memiliki antara yang satu dengan

yang lainnya. Dengan menggunakan pisah batas hak kontrol 20%, Porta, et al.,

(1999) menyatakan 3% perusahaan publik adalah perusahaan lintas kepemilikan.

Simpulan penelitian Claessens, et al., (2000) dan Faccio dan Lang (2002)

menyatakan 10% perusahaan publik di Asia dan 1% perusahaan publik di Eropa

adalah perusahaan lintas kepemilikan.

Struktur kepemilikan ultimat, baik kepemilikan piramida atau lintas

kepemilikan, dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara pemegang

saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali

mampu untuk mengendalikan hak aliran kas, hal ini dapat terjadi karena

pemegang saham pengendali juga turut serta dalam mengendalikan perusahaan

18

secara langsung. Dampaknya adalah pemegang saham pengendali tidak segan

untuk melakukan praktik ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.

Struktur kepemilikan terkonsentrasi merupakan konsekuensi atas lemahnya

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (Porta, et al., 1999).

Ekspropriasi merupakan suatu proses pemanfaatan hak kontrol untuk

memaksimalkan kesejahteraan suatu individu dengan melakukan distribusi

kekayaan dari pihak lain. Cara yang dapat dilakukan dalam praktik ekspropriasi

misalnya pemegang saham pengendali berusaha untuk memperkaya dirinya

sendiri dengan tidak membayarkan deviden kepada pemegang saham minoritas,

mentransfer keuntungan ke perusahaan lain yang juga berada dibawah kendalinya

(Claessens, Djankov, Fan, & Lang, 1999a) dan juga melakukan transaksi

penjualan dan pembelian dengan pihak berelasi. Terdapat beberapa kebijakan

yang dapat memicu ekspropriasi misalnya kebijakan operasi perusahaan (gaji,

tunjangan yang tinggi, bonus dan kompensasi yang besar, dana pension yang

tinggi dan tidak membagikan deviden), kebijakan kontraktual antar perusahaan

(harga transfer yang lebih murah pada perusahaan sepengendali, penjualan aktiva

yang lebih murah daripada harga pasar kepada perusahaan sepengendali),

kebijakan freezing out (menjual saham perusahaan kepada pihak lain yang masih

terkait dengan pemegang saham pengendali dengan harga dibawah harga pasar).

Claessens, et al., (1999a) melakukan penelitian terhadap perusahaan di

Asia Timur yang rawan terhadap praktik ekspropriasi dengan mengukur dampak

pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. Hasil penelitian menunjukkan hak

aliran kas oleh perusahaan kepemilikan terkonsentrasi lebih tinggi daripada

19

perusahaan dengan kepemilikan tersebar. Hal ini mengindikasikan terjadinya

praktik ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Penelitian yang

dilakukan oleh Cheung, Rau & Stouraitis (2006) dan Cheung, Jing, Lu, Rau &

Stouraitis (2009) juga melakukan investigasi terhadap praktik ekspropriasi melalui

transaksi dengan pihak terkait. Cheung, Rau & Stouraitis (2006) menginvestigasi

tipe transaksi antar pihak terkait yang mengindikasikan adanya ekspropriasi

terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan publik di Hongkong.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cheung, Jing, Lu, Rau & Stouraitis (2009)

menginvestigasi praktik ekspropriasi melalui tunneling pada perusahaan publik di

China. Tunneling merupakan suatu kondisi pada saat perusahaan menerima kas

atau pinjaman dari pihak terkait atau dari pemegang saham pengendali. Misalnya,

jika perusahaan melakukan akuisisi aset, barang atau jasa dari pihak terkait

dengan haga dibawah harga pasar, maka transaksi ini dapat mengindikasikan

tunneling (Cheung, et al., 2009). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

tunneling lebih sering dilakukan oleh perusahaan publik di China disertai dengan

minimalisasi pengungkapan informasi terkait dengan transaksi antar pihak terkait.

Tunneling adalah pengalihan keluar atas aset dan keuntungan dari perusahaan

anak untuk kepentingan perusahaan induk atau sebelaiknya dengan tujuan

memberikan keuntungan bagi pemegang saham pengendali (Johnson, Porta,

Lopez-de-silanes, & Shleifer, 2000). Terdapat dua bentuk tunneling yaitu:

1) Pemegang saham pengendali memindahkan sumber daya perusahaan

untuk kepentingan sendiri melalui transaksi pihak istimewa yang dapat

diatur sedemikian rupa atau dengan self-dealing transaction. Transaksi

20

yang dilakukan dengan self-dealing termasuk dalam tindakan pencurian

atau kecurangan sehingga transaksi tersebut tidak dapat terdeteksi.

Transaksi tersebut dalam bentuk penjualan aset maupun kesepakatan

penjualan misalnya harga transfer yang hanya memberikan manfaat pada

pemegang saham pengendali, meningkatkan kompensasi manajer,

penjaminan hutang, peluang dilakukannya ekspropriasi dan sebagainya.

2) Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan porsi sahamnya tanpa

memberikan kontribusi aset apapun bagi perusahaan melalui saham

dilutif, pembatasan terhadap pemegang saham non-pengendali atau

transaksi lain yang dapat merugikan pemegang saham non-pengendali.

2.2.2 Teori Keagenan dan Transaksi Antar Pihak Terkait

Berdasarkan PSAK No.7 (Revisi 2009) mengenai “Pengungkapan Pihak-

Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa”, pihak-pihak yang memiliki hubungan

istimewa adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam

menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas

pelapor”). Transaksi yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu

pengalihan sumber daya, jasa arau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-

pihak yang memiliki hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang

dibebankan.

Berikut ini contoh situasi transaksi antara pihak yang memiliki hubungan

istimewa dan memerlukan pengungkapan:

a) Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi),

b) Pembelian atau penjualan property dan aset lainnya,

21

c) Menyediakan atau menerima jasa,

d) Sewa,

e) Pengalihan penelitian dan pengembangan,

f) Pengalihan di bawah perjanjian lisensi,

g) Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan

kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai arau dalam bentuk natura),

h) Provisi atas jaminan atau agunan,

i) Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak

terjadi dimasa depan, dan

j) Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak yang memiliki

hubungan istimewa.

Transaksi antar pihak berelasi adalah transaksi yang dilakukan antara

perusahaan dengan insiders-nya atau afiliasinya (Chhaochharia & Grinstein,

2007). Transaksi antar pihak terkait merupakan salah mekanisme potensial bagi

pihak intern perusahaan untuk melakukan tindakan ekspropriasi terhadap

pemegang saham minoritas melalui pengambilan keputusan secara sepihak (self-

dealing). Transaksi antar pihak terkait (RPT) dapat terjadi dikarenakan adanya

kontrak yang dilakukan antara direktur dengan pemegang saham mayoritas atau

perusahaan lain yang masih dalam hubugan afiliasi. Sehingga pihak tersebut

memiliki pengaruh terhadap transaksi untuk memaksimalkan kekayaan pribadi.

Transaksi antar pihak terkait ini dinilai merugikan pihak pemegang saham

minoritas. Namun tidak semua RPT mengindikasikan praktik ekspropriasi. Bagi

beberapa pihak ada yang berpendapat bahwa RPT merupakan tindakan yang

22

membahayakan pemegang saham minoritas, tetapi bagi pihak tertentu RPT

memberikan beberapa manfaat (Ryngaert & Thomas, 2007).

Transaksi dengan pihak terkait umumnya dilakukan oleh direksi atau

pemegang saham pengendali dengan pihak terkait diantara mereka sendiri dengan

menggunakan wewenangnya dalam mempengaruhi kondisi transaksi agar sesuai

dengan tujuan pribadi. Transaksi seperti ini juga akan memberikan perluang pada

pemegang saham pengendali untuk mengambil alih kekayaan pemegang saham

non-pengendali (tunneling) yang secara langsung mengeskpropriasi pemegang

saham nonpengendali. Transaksi tersebut dilakukan antara lain melalui keputusan

untuk membeli aset diatas harga pasar meskipun tidak ada nilai tambah strategis

bagi operasi perusahaan (E. A. Gordon & Henry, 2005). Dengan demikian,

transaksi antar pihak terkait dapat menyebabkan penyimpangan kegiatan

perusahaan yang menghambat upaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang

saham non-pengendali.

Ryngaert & Thomas (2007) mengklasifikasikan transaksi pihak berelasi

menjadi dua berdasarkan waktu pelaksanaanya, yaitu transaksi ex-ante dan

transaksi ex-post. Transaksi ex-ante didefinisikan sebagai transaksi yang terjadi

ketika suatu perusahaan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi sebelum

perusahaan tersebut terdaftar di bursa saham atau dengan kata lain belum menjadi

perusahaan publik atau pihak teafiliasi tersebut belum sah menjadi pihak terkait

perusahaan. Transaksi ex-post adalah transaksi yang dilakukan setelah perusahaan

terdaftar sebagai perusahaan publik dan pihak lain telah sah sebagai pihak terkait

dengan perusahaan. Transaksi ex-post berhubungan negatif terhadap kekayaan

23

pemegang saham dan kinerja perusahaan. Sehingga transasksi ex-post merupakan

transaksi yang cenderung membahayakan bagi pemegang saham minoritas. Baik

transaksi ex-ante maupun ex-post secara signifikan berpengaruh positif terhadap

kesulitan keuangan perusahaan.

Transaksi pihak berelasi dapat menyebabkan penyimpangan kegiatan

perusahaan sehingga dapat menghambat upaya memaksimalkan kesejahteraan

para pemegang saham non-pengendali (Dyanty, Utama, Rossieta, & Veronica,

2012). Transaksi pihak berelasi yang merugikan dapat dipandang sesuai dengan

hipotesis konflik kepentingan yang merupakan salah satu dari konflik dari teori

keagenan (E. A. Gordon & Henry, 2005). Selain itu juga transaksi antar pihak

berelasi memiliki dua hipotesis yang bertolak belakang, yaitu transaksi pihak

berelasi sebagai transaksi oportunis atau sebagai transaksi yang efisien (A. E.

Gordon, Henry, & Palia, 2004). Sebagai transaksi yang oportunis, transaksi yang

dilakukan antar pihak berelasi menyebabkan benturan kepentingan yang konsisten

dengan teori keagenan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Berle dan Means

(1932) dan Jensen dan Meckling (1976). Transaksi pihak berelasi dapat digunakan

sebagai alat untuk mengekspropriasi sumber daya perusahaan. Disisi lain,

transaksi pihak berelasi dipandang sebagai transaksi efisiensi, dimana konsep ini

dikembangkan oleh Coase (1937) dan Williamson (1975) yang menyatakan

bahwa transaksi pihak berelasi tidak merugikan dan bahkan dapat memberikan

manfaat terhadap pemegan saham (Chang & Hong, 2000; Jian & Wong, 2010;

Khanna & Palepu, 2000; Stein, 1997).

24

Feliana (2007) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh struktur

kepemilikan perusahan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan

istimewa atau terafiliasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

kepemilikan terkonsentrasi oleh keluarga menurunkan informativitas angka-angka

akuntansi dalam pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa kendali oleh

keluarga akan menghasilkan informasi untuk kepentingan kalangan yang sangat

terbatas saja, yaitu pihak keluarga pengendali perusahaan. Kemudian besarnya

transaksi pihak berelasi yang diperoleh juga menurunkan informativitas atau

keandalan angka-angka akuntansi. Hasil pengujian dalam penelitian ini

mengindikasikan bahwa transaksi pihak berelasi yang mempengaruhi angka-

angka pada neraca cenderung dianggap sebagai transaksi untuk kepentingan

opportunis bagi pihak-pihak tertentu karena nilai yang ditunjukkan pada neraca

adalah nilai yang belum menghasilkan atau belum dipergunakan. Nilai transaksi

pihak berelasi yang mempengaruhi di laporan laba rugi cenderung dipandang

efisiensi karena transaksi tersebut telah menghasilkan atau telah dipergunakan

dalam operasional perusahaan.

Terdapat beberapa transaksi pihak berelasi yang mengarah pada praktik

ekspropriasi misalnya, akuisisi aset yang dilakukan oleh perusahaan publik dari

pihak terkait, penjualan aset dari perusahaan publik kepada pihak terkait,

penjualan ekuitas oleh perusahaan publik kepada pihak terkait, hubungan

perdagangan antara perusahaan publik dengan pihak terkait (misalnya transaksi

penjualan barang dan jasa), pembayaran kas secara langsung atau penjaminan

hutang oleh perusahaan publik kepada pihak terkait. Selain itu, terdapat transaksi

25

yang tidak mengarah pada praktik ekspropriasi tetapi hanya memberikan

keuntungan bagi perusahaan publik. Transaksi tersebut antara lain penerimaan kas

oleh perusahaan publik (disebut sebagai propping up) dan transaksi yang terjadi

antara perusahaan publik dengan anak perusahaannya. Transaksi yang sekiranya

rasional dan tidak mengarah pada praktik ekspropriasi misalnya pengambilalihan

dimana pihak terkait merupakan perusahaan publik yang membentuk formasi

kerja joint venture (Cheung, et al., 2006).

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam situasi pasar yang bergejolak seperti saat ini, para pemegang saham

minoritas telah memiliki peran dalam mengawasi segala bentuk kegiatan yang

dilakukan oleh dewan pengendali perusahaan sehingga dapat membantu dalam

mewujudkan efektifitas dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, para

pemegang saham minoritas juga turut berperan dalam pengembangan dan

keberlanjutan pasar modal. Tanggung jawab pemegang saham minoritas, selain

melakukan pengawasan terhadap tindakan dewan dalam perusahaan, juga

mengamati kekuataan pemegang saham mayoritas dan mendorong adanya

transparansi, praktik etis dan tata kelola perusahaan yang baik.

Shkolnikov (2006) menyatakan bahwa praktik ekspropriasi pemegang

saham minoritas di Asia memiliki keterkaitan dengan krisis finansial yang terjadi

pada tahun 1997 dan praktik ini cenderung terjadi pada perusahaan dengan

kepemilikan yang terkonsentrasi. Ekspropriasi didefinisikan sebagai sebuah

proses dalam menggunakan kekuatan pengendali yang dimiliki oleh suatu pihak

untuk memaksimalkan kekayaan pribadi dan mendisitribusikan kekayaan yang

26

diperolehnya kepada pihak lain (Claessens, et al., 1999b). Berdasarkan Santiago

dan Brown (2007) eksprospriasi didefinisikan sebagai misalignment kepentingan

antara kelompok pemegang saham atau pemilik yang substansial atas hak aliran

kas, dimana hal ini membawa kedalam suatu kondisi manajer eksternal yang

diisolasi dalam mekanisme pengendalian perusahaan tanpa ada alasan tertentu

(unnecessary qualification).

Praktik ekspropriasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1990an

mengakibatkan krisis finansial yang terjadi di Asia dan adanya keterbatasan

kemampuan dari perusahaan keluarga di Timur Tengah dan Amerika Latin untuk

menarik investasi. Hal ini mensinyalir pentingnya memiliki pemegang saham

minoritas dalam mekanisme pengawasan atas hukum pelanggaran dan dapat

digunakan sebagai “alat jaminan” untuk investor (Shkolnikov, 2006). Santiago

dan Brown (2007) dalam risetnya menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang

menyebabkan para pemegang saham minoritas kecewa berinvestasi di perusahaan

Amerika Latin. Pertama, keluarga pengendali perusahaan enggan untuk

memperdagangkan sahamnya kepada pihak eksternal karena akan berakibat pada

pengeceran kekuasaan (dilution of power). Kedua, lemahnya perundang-undangan

yang ada di Amerika Latin meningkatkan level praktik ekspropriasi terhadap hak

pemegang saham minoritas.

Terdapat beberapa transaksi pihak berelasi yang digunakan dalam

penelitian ini, antara lain: perdagangan aset, hubungan perdagangan dan transaksi

pembayaran kas langsung. Transaksi tersebut penulis kelompokkan menjadi dua

jenis, yaitu: (1) RP Sales yang meliputi kegiatan penjualan barang dan jasa oleh

27

perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dan (2) RP

Purchase pembelian barang dan jasa dan pembayaran kas langsung oleh

perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa. Berikut ini

merupakan pengelompokkan transaksi yang bersifat RP Sales dan RP Purchase

yang digunakan dalam penelitian ini:

RP Sales RP Purchase

Penjualan aset oleh perusahaan publik

dengan pihak terkait.

Pembelian aset dan hubungan

perdagangan (pembelian) oleh

perusahaan publik dengan pihak

terkait.

Hubungan perdagangan (penjualan)

oleh perusahaan publik dengan pihak

terkait

Transaksi pembayaran kas langsung

atau penjaminan oleh perusahaan

publik (grup) dengan pihak terkait

Untuk menginvestigasi lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi praktik ekspropriasi di Indonesia, maka penulis membuat kerangka

konsep penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Rerangka Konsep Penelitian

INS: Konsentrasi

Kepemilikan (X1)

SIZE: Ukuran

Perusahaan (X2)

INDEP_COM: Dewan

Komisaris (X3)

PROF: Profitabilitas (X4)

LVRG: Leverage (X5)

RPS: RP Sales

(Y1)

RPP: RP Purchase

(Y2)

28

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Praktik Ekspropriasi

Model konseptual pertama yang dibangun peneliti dalam riset ini adalah

hubungan antara konsentrasi kepemilikan perusahaan terhadap praktik

ekspropriasi yang terjadi di Indonesia. Konsentrasi kepemilikan merupakan

ukuran sejauh mana sebaran kepemilikan dari saham yang terdaftar di bursa

saham. Konsep konsentrasi kepemilikan ini cenderung diperluas untuk

menggambarkan kepemilikan atau kontrol aset perusahaan di kalangan keluarga

(family ownership) atau badan usaha tertentu. Struktur kepemilikan perusahaan

yang menyebar dapat memberikan kekuatan yang signifikan kepada manajer

untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan para

pemegang saham dan hal ini akan memberikan pengaruh pada nilai pemegang

saham yang tidak maksimal (Berle & Means, 1933).

Penelitian terkait dengan konsentrasi kepemilikan pertama kali dilakukan

oleh La-Porta, Silanes dan Shleifer (1999). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

La-Porta et al. (1999) menunjukkan adanya suatu gambaran yang berbeda terkait

dengan struktur kepemilikan perusahaan modern yang dilakukan oleh Berle dan

Means pada tahun 1933. Berle dan Means menginvestigasi perusahaan yang

berada di United States dimana sebagian besar kepemilikan perusahaan di negara

GRW: Pertumbuhan

Perusahaan (X6)

AFL: Dummy-Perusahaan

Berafiliasi (X7)

29

tersebut tersebar, sedangkan di luar United States, terutama pada negara yang

memiliki perlindungan terhadap pemegang saham masih lemah, kepemilikan

perusahaan cenderung terkonsentrasi.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh La-Porta (1999),

Faccio dan Lang (2002) menunjukkan bahwa dari 13 negara di kawasan Eropa

Barat, hanya perusahaan di Inggris dan Finlandia yang memiliki struktur

kepemilikan tersebar. Kepemilikan perusahaan di Eropa Kontinental sudah

terkonsentrasi (family controlled). Terkait dengan struktur kepemilikan

perusahaan publik di Eropa, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kim,

Kitsabunnarat-Chatjuthamard dan Nofsinger (2007) menunjukkan bahwa semakin

tinggi perlindungan negara terhadap pemegang saham maka semakin sedikit

perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi dan memiliki lebih banyak

dewan direksi independen. Sama halnya dengan negara di Asia Timur, dimana

negara yang memiliki tingkat perlindungan terhadap pemegang saham yang lebih

tinggi, maka struktur kepemilikan perusahaan cenderung untuk menyebar,

misalnya Jepang.

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Santiago dan Brown (2007)

dalam menginvestigasi 97 perusahaan di Amerika Latin (Chili, Brazil dan

Meksiko) mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan

terkonsentrasi maka semakin besar pula potensi praktik ekspropriasi atas hak

pemegang saham minoritas. Selain itu penelitian lain dilakukan oleh Berkman,

Cole dan Fu (2009) pada perusahaan publik di China mengindikasikan bahwa

kepemilikan terkonsentrasi memiliki potensi untuk melakukan praktik

30

ekspropriasi atas hak pemegang saham minoritas. Bagaimanapun, hal ini juga

dikuatkan oleh Claessens, et al. (1999b) bahwa belum ditemukannya bukti terkait

praktik ekspropriasi pada perusahaan publik dengan struktur kepemilikan tersebar.

Berdasarkan review literatur penelitian terkait tentang hubungan

konsentrasi kepemilikan dengan praktik ekspropriasi di Indonesia melalui

transaksi antar pihak istimewa atau berelasi, maka hipotesis yang dapat penulis

susun adalah

H1a: Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap

transaksi RP Sales pada perusahaan publik di Indonesia.

H1b: Konsentrasi kepemilikian institusional berpengaruh positif terhadap

transaksi RP Purchase pada perusahaan publik di Indonesia.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Ekspropriasi

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap praktik

ekspropriasi yang terjadi pada perusahaan publik. Dalam hal ini ukuran

perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat

digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki

total aset yang besar, maka pihak manajemen cenderung lebih leluasa dalam

menggunakan aset perusahaan tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik

ekspropriasi telah diteliti oleh Berkman, et al. (2009) dimana dalam hasil

penelitian tersebut menemukan bahwa semakin kecil perusahaan maka semakin

kecil pula dilakukan praktik ekspropriasi. Hal ini konsisten dengan hipotesis

31

bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi peluang untuk

dilakukannya praktik ekspropriasi. Sesuai dengan sudut pandang teoritis yang

dinyatakan oleh Ahmed dan Courtis (1999) bahwa ukuran perusahaan diharapkan

berpengaruh positif dengan tingkat ekspropriasi. Dari beberapa penelitian terkait

dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik ekspropriasi, maka hipotesis

yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah

H2a: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transaksi RP Sales

pada perusahaan publik di Indonesia.

H2b: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap RP Purchase pada

perusahaan publik di Indonesia.

2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Praktik Ekspropriasi

Dari sudut pandang pemegang saham minoritas, mereka membutuhkan

dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan langsung (independen) dengan

perusahaan untuk menjamin kepentingannya. Para pemegang saham minoritas

menaruh kepercayaan terhadap dewan komisaris independen yang berperan

sebagai lawan dari dewan komisaris yang memiliki keterikatan dengan

manajemen perusahaan (dependen). Sehingga dewan komisaris bebas diharapkan

dapat memberikan penilaian yang lebih objektif pada saat melakukan

pengawasan, memberikan kompensasi dan dalam hal memperkerjakan manajer.

Secara teoritis, semakin besar persentase dewan bebas maka semakin bagus tata

kelola perusahaan dan semakin kecil tingkat ekspropriasi yang terjadi pada

perusahaan (Kim, et al., 2007).

32

Penelitian yang dilakukan oleh Jaggi, Leung dan Gul (2009) terkait

pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba menemukan bahwa ada

pengaruh antara dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara

keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kecil persentase dewan

komisaris independen maka tidak adanya pengawasan yang efektif yang dapat

membatasi praktik manajemen laba. Jika dikaitkan dengan ekspropriasi, maka

semakin kecil persentase dewan komisaris independen, tingkat ekspropriasi

semakin tinggi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Santiago dan Brown (2007) yang

dilakukan di Amerika Latin menemukan tidak ada hubungan antara dewan

komisaris dan praktik ekspropriasi. Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya

perbedaan karakteristik dewan komisaris yang berpengaruh secara tidak langsung

terhadap praktik ekspropriasi. Praktik ekspropriasi terhadap pemegang saham

minoritas dapat terjadi jika tata kelola dalam suatu perusahaan kurang efektif.

Efektivitas tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh komposisi dewan komisaris,

apalagi pada perusahaan di Asia yang pada umumnya berbentuk grup bisnis.

Dengan adanya fenomena ini, peneliti dapat merumuskan hipotesis terkait dengan

pengaruh dewan direksi terhadap praktik ekspropriasi sebagai berikut:

H3a: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap transaksi

RP Sales pada perusahaan publik di Indonesia.

H3b: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap transaksi

RP Purchase pada perusahaan publik di Indonesia.

33

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Praktik Ekspropriasi

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan keuntungan, baik

dalam bentuk laba perusahaan maupun dalam nilai ekonomis atas penjualan, aset

bersih perusahaan maupun modal sendiri (shareholder equity) (Raharjaputra,

2009). Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Selain itu,

tingkat profitabilitas yang tinggi juga disinyalir akan menarik minat investor

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Tingkat profitabilitas dapat

menunjukkan seberapa baik pengelolaan manajemen perusahaan, sehingga

semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka diharapkan akan

semakin kecil praktik ekspropriasi yang terjadi pada perusahaan (Berkman, et al.,

2009). Hasil riset yang dilakukan oleh Berkman, et al. (2009) adalah perusahaan

dengan tingkat profitabilitas dan pertumbuhan yang tinggi cenderung untuk

terhindar dari praktik ekspropriasi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Mustafa, Latif dan Taliyang (2011)

pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Malaysia menyatakan bahwa

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah justru cenderung melakukan

praktik ekspropriasi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat proftabilitas

perusahaan maka memberikan manfaat kepada perusahaan untuk mengurangi

potensi dilakukannya ekspropriasi hak pemegang saham minoritas di Malaysia.

Dari beberapa penelitian tersebut mengantarkan penulis untuk dapat merumuskan

hipotesis sebagai berikut:

34

H4a: Tingkat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap transaksi RP Sales

pada perusahaan publik di Indonesia.

H4b: Tingkat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap transaksi RP

Purchase pada perusahaan publik di Indonesia.

2.4.5 Pengaruh Leverage Terhadap Praktik Ekspropriasi

Salah satu faktor penting yang termasuk dalam unsur pendanaan adalah

hutang (leverage). Hutang memiliki keterkaitan dengan solvabilitas perusahaan,

dimana solvabilitas merupakan indikator untuk melihat sejauh mana aLeveset

perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Weston

Copeland 1992). Leverage dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan

tingkat risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya semakin tinggi tingkat

hutang suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat risiko investasinya.

Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka hal ini mengindikasikan

bahwa perusahaan tersebut tidak mampu untuk melakukan pelunasan hutang

karena total hutang lebih besar daripada total aset yang dimiliki oleh perusahaan

tersebut (Horne 1997).

Faccio, Lang & Young (2007) meregresikan hutang yang terdapat dalam

indeks perusahaan untuk mendeteksi praktik ekspropriasi oleh pemegang saham

pengendali dimana rasio yang digunakan adalah rasio hak kepemilikan (O)

terhadap hak kontrol (C) dan indeks atas hak kreditur. Pada perusahaan yang

dapat mengakses pinjaman dengan pihak terkait (Related Party Loan), semakin

rendah rasio O/C akan meningkatkan hutang pada saat lemahnya perlingdungan

terhadap kreditur, namun akan menurunkan hutang pada saat perlindungan

35

kreditur kuat. Semakin tinggi rasio hutang maka akan memberikan kendali sumber

daya yang lebih besar kepada pemegang saham pengendali untuk diambil alih

(expropriate). Hutang dapat digunakan untuk membatasi praktik ekspropriasi di

perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar sebagaimana di Amerika, namun

hutang juga dapat memfasilitasi praktik ekspropriasi pada perusahaan dengan

struktur kepemilikan piramida sebagaimana perusahaan yang berada di wilayah

Eropa dan Asia. Hasil temuannya adalah terdapat dua kelompok yang merupakan

pihak yang dirugikan atas hutang yaitu pemegang saham bank dan pemilik

deposito, dan pemegang saham minoritas dari perusahaan berhutang (indebted

company). Pada saat perlindungan kreditur lemah, maka pemegang saham

pengendali cenderung akan mengalokasikan modal ke tempat yang memberikan

tingkat pengembalian privat yang tinggi dibandingkan dengan alokasi ke tempat

yang memberikan manfaat sosial.

Bunkanwanicha, Gupta & Rokhim (2008) melakukan penelitian terkait

dengan hubungan antara hutang dan tata kelola perusahaan pada negara

berkembang dengan menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Thailand dan

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara

struktur hutang dengan tata kelola perusahaan. Beliau menemukan bahwa semakin

tinggi tata kelola perusahaan dengan indikator entrenchment effect yang kecil,

cenderung memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi. Dengan demikian, penelitian

tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih

tinggi maka akan semakin memiliki kesempatan yang kecil untuk melakukan

praktik ekspropriasi. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diungkapkan oleh

36

Jensen (1986) bahwa perusahaan yang tidak mampu untuk membayar deviden

dikarenakan memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung memiliki tingkat

ekspropriasi pemegang saham minoritas yang lebih kecil. Dari adanya beberapa

penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tingkat hutang dengan praktik

ekspropriasi, maka hipotesis yang dapat disusun oleh penulis adalah

H5a: Tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap transaksi RP Sales

pada perusahaan publik di Indonesia.

H5b: Tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap transaksi RP Purchase

pada perusahaan publik di Indonesia.

2.4.6 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Praktik Ekspropriasi

Pertumbuhan perusahaan merupakan sebuah indikator yang menunjukkan

bahwa perusahaan tersebut mampu untuk meningkatkan ukuran perusahaan.

Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan

antara lain faktor ukuran perusahaan, produktifitas perusahaan dan biaya input

(Nugroho, 2008). Faktor umur dan lokasi perusahaan tidak terlalu berpengaruh

secara signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. Indikator yang dapat

digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan perusahaan dapat ditunjukkan melalui

pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba operasi perusahaan, pertumbuhan laba

bersih dan pertumbuhan modal sendiri. Pertumbuhan perusahaan dapat memicu

adanya konflik keagenan terkait dengan pembuatan keputusan pendanaan. Suatu

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung membutuhkan dana

yang besar yang diperoleh dari eksternal perusahaan dan melakukan pembuatan

37

keputusan terkait dengan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan (Rajan &

Zingales, 1998).

Durnev, Errunza dan Molchanov (2009) melakukan penelitian terkait

dengan pengaruh transparansi perusahaan terhadap efisiensi investasi perusahaan

dan pertumbuhan perusahaan dalam kondisi perlindungan hak properti. Dalam

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada negara yang memiliki tingkat

perlindungan property yang lemah maka transparansi dan pertumbuhan akan

cenderung lemah. Dengan adanya transparansi dan pertumbuhan yang lemah

maka hal ini akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham

pengendali untuk melakukan praktik ekspropriasi. Fenomena tersebut diperkuat

oleh penelitan yang dilakukan oleh Berkman, et al., (2009) yang mengindikasikan

bahwa kesempatan pemegang saham pengendali untuk melakukan praktik

ekspropriasi cenderung lebih besar pada perusahaan yang memiliki tingkat

pertumbuhan yang lebih lemah. Selain itu juga tunneling mengindikasikan dapat

mengurangi pertumbuhan aset dimana hal tersebut akan berpengaruh pada

kesempatan pertumbuhan suatu perusahaan.

Pertumbuhan perusahaan diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan

yang timbul antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham

minoritas. Dengan kata lain, pertumbuhan perusahaan diharapkan dapat

mengurangi terjadinya praktik ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham

pengendali terhadap pemegang saham minoritas. Pertumbuhan perusahaan yang

cenderung lemah dikarakteristikkan oleh tingkat pengendali kepemilikan dewan

yang lebih tinggi dan tingkat pengungkapan voluntair yang lebih rendah.

38

Singkatnya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi didominasi

oleh pemegang saham minoritas (outside stakeholder) sedangkan perusahaan

dengan tingkat pertumbuhan yang rendah didominasi oleh pemegang saham

pengendali (Akhtaruddin & Hossain, 2008). Dari berbagai penelitian tersebut

diatas, maka penulis dapat menyusun hipotesis sebagai berikut

H6a: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi RP

Sales pada perusahaan publik di Indonesia.

H6b: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi RP

Purchase pada perusahaan publik di Indonesia.

2.4.7 Pengaruh Afiliasi Perusahaan Terhadap Praktik Ekspropriasi

Perusahaan afiliasi (affiliated company) adalah perusahaan yang secara

efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau

beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau kepemilikan atau pengurus

yang sama. Dalam melaksanakan proses bisnisnya, tidak jarang perusahaan

melakukan transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan

oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dari perusahaan atau afiliasi dari

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama

perusahaan. Transaksi afiliasi dapat memicu benturan kepentingan (conflict of

interest) dan transaksi seperti ini berpotensi untuk merugikan pemegang saham,

terutama pemegang saham minoritas. Hal ini dapat disebabkan karena

pengelolaan perusahaan dilakukan secara tidak benar dan perusahaan tersebut

tidak menerapkan tata kelola yang baik. Tata kelola perusahaan juga dipengaruhi

39

oleh latar belakang perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berlatar belakang dari

perusahaan keluarga yang belum memisahkan fungsi pengelolaan dan

kepemilikan perusahaan membuat para pemegang saham tidak dapat

menggunakan haknya dengan benar sehingga membuat potensi tindakan yang

mengandung konflik kepentingan semakin besar, terutama transaksi afiliasi.

Khusus mengenai transaksi afiliasi, penerapan tata kelola perusahaan

bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan

para pemegang saham sebagai pihak yang dirugikan apabila dalam transaksi

tersebut mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan pemegang

saham. Transaksi afiliasi yang tidak dikelola dengan baik, akan memicu terjadinya

praktik ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap

pemegang saham minoritas. Perlindungan kepentingan pemegang saham

(minoritas) terhadap benturan kepentingan dalam transaksi afiliasi salah satunya

dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya tata kelola

perusahaan yang baik, maka kerugian yang diakibatkan oleh adanya benturan

kepentingan dalam suatu transaksi afiliasi dapat dihindarkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa transaksi afiliasi dapat

dikendalikan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna mencegah

benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sehingga

hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini terkait dengan hubungan

afiliasi dengan praktik ekspropriasi sebagai berikut

H7a: Afiliasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi RP Sales

pada perusahan publik di Indonesia.

40

H7b: Afiliasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap transaksi RP

Purchase pada perusahaan publik di Indonesia.