Pengantar Kajian SKN
-
Upload
kastrat-ismki-wilayah-4 -
Category
Documents
-
view
241 -
download
7
description
Transcript of Pengantar Kajian SKN
PENGANTAR KAJIAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses
kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung
aktivitas seperti biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan
sesungguhnya bernilai sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada
tersedianya sumber daya yang senatiasa “siap pakai” dan tetap terhindar dari
serangan berbagai penyakit. Namun, masih banyak orang menyepelekan hal ini.
Negara, pada beberapa kasus, juga demikian.
Di Indonesia, tak bisa dipungkiri, trend pembangunan kesehatan bergulir
mengikuti pola rezim penguasa. Pada zaman ketika penguasa negeri ini hanya
memandang sebelah mata kepada pembangunan kesehatan, kualitas hidup dan
derajat kesehatan rakyat kita juga sangat memprihatinkan. Angka Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index) negara kita selalu stagnan
pada kisaran 117-115 dari sekitar 175 negara Sebagai catatan, HDI adalah
ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa yang dilihat dari
parameter pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ironisnya,
rentetan pergantian tampuk kekuasaan selama beberapa dekade terakhirpun tak
kunjung membawa angin perubahan.
Belum terbitnya kesadaran betapa tercapainya derajat kesehatan optimal
sebagai syarat mutlak terwujudnya tatanan masyarakat bangsa yang
berkeadaban, serta di pihak lain masih lekatnya anggapan bahwa pembangunan
bidang kesehatan semata-mata terkait dengan penanganan sejumlah penyakit
tertentu dan penyediaan obat-obatan. Sudut pandang yang teramat sempit
memang, ditambah dengan kecenderungan untuk mendahulukan hal lain yang
sesungguhnya masih bisa ditunda. Variabel tadi menemukan titik singgung
dengan belum adanya keinginan politik dari pemerintah, rezim boleh berganti
namun modus operandi dan motifnya masih serupa; bahwa isu-isu kesehatan
hanya didendangkan sekedar menyemarakkan janji dan program-program politik
tertentu dalam tujuan jangka pendek.
Untuk kasus Indonesia, belum ada grand strategy yang terarah dalam
peningkatan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, yang dengan tegas
tercermin dari minimnya pos anggaran kesehatan dalam APBN maupun APBD.
Belum lagi jika kita ingin bertutur tentang program pengembangan kesehatan
maritim yang semestinya menjadi keunggulan komparatif negeri kita yang
wilayah perairannya dominan. Pelayanan kesehatan di tiap sentra pelayanan
selalu jauh dari memuaskan.
Minimnya Anggaran Negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, dapat
dipandang sebagai rendahnya apresiasi kita akan pentingnya bidang ini sebagai
elemen penyangga, yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problem
baru yang justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis
pemborosan baru yang muncul karena kesalahan kita sendiri.
Kabar menarik sesungguhnya mulai terangkat ketika Departemen Kesehatan
pada beberapa waktu lalu, mengelurkan konsep pembangunan kesehatan
berkelanjutan, dikenal sebagai Visi Indonesia Sehat 2010. Berbagai langkah
telah ditempuh untuk mensosialisasikan keberadaan VIS 2010 tersebut, tetapi
kemudian menjadi lemah akibat kebijakan desentralisasi dan akhirnya “terpental”
dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Konsepsi Visi Indonesia Sehat 2010, pada prinsipnya menyiratkan
pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
sebuah paradigma yang nyatanya cukup bertentangan dengan anutan
desentralisasi, dimana kewenangan daerah menjadi otonom untuk menentukan
arah dan model pembangunan di wilayahnya tanpa harus terikat jauh dari pusat.
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam dasawarsa terakhir masih
menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untuk itu
diperlukan pemantapan dan percepatan melalui Sistem Kesehatan Nasional
sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang
disertai berbagai terobosan
Perubahan lingkungan strategis ditandai dengan berlakunya berbagai regulasi
penyelenggaraan kepemerintahan, seperti: Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025.
Disamping itu secara global terjadi perubahan iklim dan upaya percepatan
pencapaian MDGs, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan. SKN pada hakekatnya merupakan
bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, agar dapat
mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan dewasa
ini dan di masa depan. Dalam mengantisipasi ini, perlu mengacu terutama pada
arah, dasar, dan strategi pembangunan kesehatan.
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pembangunan kesehatan yang
memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna
menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka
mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan
Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial,
seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga,
distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta
kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
SKN dimaksudkan untuk menjawab berbagai perubahan dan tantangan
eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman tentang
bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik oleh
masyarakat, swasta, maupun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
serta pihak terkait lainnya. SKN akan mempertegas makna pembangunan
kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas
penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025,
memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan
pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan
investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-
2025 merupakan arah pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025
dan SKN merupakan dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sistem Kesehatan
Nasional disusun dengan memperhatikan inovasi/terobosan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan
sistem rujukan. Pendekatan pelayanan kesehatan dasar secara global telah
diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua
dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender.
Kebijakan desentralisasi, pada beberapa sisi, telah ikut menggerus pola lama
pembangunan, termasuk di bidang kesehatan. Relatif “berkuasanya” kembali
daerah-daerah dalam menentukan kebijakan pembangunannya, membuat
konsepsi Visi Indonesia Sehat seakan tidak menemukan relung untuk dapat
diwujudkan. Impian untuk mewujudkan tangga-tangga pencapaian “sehat”, mulai
dari Indonesia sehat 2010, Propinsi Sehat 2008, Kabupaten Sehat 2006 dan
Kecamatan Sehat 2004, menjadi miskin makna. Pada kenyataannya, masih
sangat banyak wilayah-wilayah di negeri ini yang sangat jauh dari jangkauan
pelayanan kesehatan berkualitas. Padahal pada saat yang sama,
kecenderungan epidemiologi penyakit tak kunjung berubah yang diperparah
lemahnya infrastruktur promotif dan preventif di bidang kesehatan.
Kali terakhir, ini juga dapat dipandang sebagai sebuah “terobosan” baru,
pemerintah menerbitkan dokumen panduan pembangunan kesehatan yang
dikenal sebagai “Sistem Kesehatan Nasional”. Dokumen ini antara lain disusun
berdasarkan pada asumnsi bahwa pembangunan kesehatan merupakan
pembangunan manusia seutuhnya untuk mencapai derajat kesehatan yang
tertinggi, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bisa menafikkan peran dan
kontribusi sektor lainnya. Singkatnya, pembangunan kesehatan menjadi bagian
integral dari pembangunan bangsa. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri
atas : (1) Upaya Kesehatan, (2) Pembiayaan Kesehatan, (3) Sumber Daya
Manusia Kesehatan, (4)Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan, (5)
Pemberdayaan Masyarakat, dan (6) Manajemen Kesehatan
Pemerintah dan masyarakat serta seluruh elemen lainya bertanggung-jawab
atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai peran dan fungsinya
masing-masing. Di sektor publik, SKN tidak bisa dijalankan hanya oleh
Departemen Kesehatan atau Dinas yang mengurus kesehatan di daerah.
Penyelenggaraan SKN dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan, antara
lain: sektor pendidikan, pembangunan fasilitas umum, sektor pertanian, sektor
keuangan, sektor perdagangan, sektor keamanan, sektor perikanan dan
kelautan, dan sektor terkait lainnya. Sistem Kesehatan Nasional bentuk dan cara
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang bekerja secara sinergis,
harmonis, dan menuju satu tujuan.
Makassar, 1 Mei 2012
Saifullah Pengurus Harian Kastrat ISMKI Wilayah 4
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmito, Wiku. 2007. Sistem Kesehatan. Rajawali Press. Jakarta.
Muninjaya, A.A. Gde Muninjaya. 2008. Manajemen Kesehatan. EGC. Jakarta.
Ilyas, Yaslis Ilyas. 2004. Wajah Pelayanan Kesehatan Kita. Djambatan. Jakarta.
Thabrany, Hasbullah, dkk. 2005. Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia. Rajawali Press. Jakarta
Departemen Kesehatan RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Depkes. Jakarta.
Menkes. Pencapaian Pembangunan Kesehatan. Makalah disampaikan dalam Rakerkesnas, tanggal 18 Maret 2009 di Surabaya.
Thabrany, Hasbullah. 2009. Agenda Reformasi Kesehatan. Komunitas Demokrasi. Jakarta.