Pengantar Kajian SKN

5
PENGANTAR KAJIAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung aktivitas seperti biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan sesungguhnya bernilai sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senatiasa “siap pakai” dan tetap terhindar dari serangan berbagai penyakit. Namun, masih banyak orang menyepelekan hal ini. Negara, pada beberapa kasus, juga demikian. Di Indonesia, tak bisa dipungkiri, trend pembangunan kesehatan bergulir mengikuti pola rezim penguasa. Pada zaman ketika penguasa negeri ini hanya memandang sebelah mata kepada pembangunan kesehatan, kualitas hidup dan derajat kesehatan rakyat kita juga sangat memprihatinkan. Angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) negara kita selalu stagnan pada kisaran 117-115 dari sekitar 175 negara Sebagai catatan, HDI adalah ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa yang dilihat dari parameter pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ironisnya, rentetan pergantian tampuk kekuasaan selama beberapa dekade terakhirpun tak kunjung membawa angin perubahan. Belum terbitnya kesadaran betapa tercapainya derajat kesehatan optimal sebagai syarat mutlak terwujudnya tatanan masyarakat bangsa yang berkeadaban, serta di pihak lain masih lekatnya anggapan bahwa pembangunan bidang kesehatan semata-mata terkait dengan penanganan sejumlah penyakit tertentu dan penyediaan obat-obatan. Sudut pandang yang teramat sempit memang, ditambah dengan kecenderungan untuk mendahulukan hal lain yang sesungguhnya masih bisa ditunda. Variabel tadi menemukan titik singgung dengan belum adanya keinginan politik dari pemerintah, rezim boleh berganti namun modus operandi dan motifnya masih serupa; bahwa isu-isu kesehatan hanya didendangkan sekedar menyemarakkan janji dan program-program politik tertentu dalam tujuan jangka pendek. Untuk kasus Indonesia, belum ada grand strategy yang terarah dalam peningkatan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, yang dengan tegas

description

Sistem Kesehatan Nasional

Transcript of Pengantar Kajian SKN

Page 1: Pengantar Kajian SKN

PENGANTAR KAJIAN

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses

kehidupan seseorang. Tanpa kesehatan, tidak mungkin bisa berlangsung

aktivitas seperti biasa. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan

sesungguhnya bernilai sangat investatif. Nilai investasinya terletak pada

tersedianya sumber daya yang senatiasa “siap pakai” dan tetap terhindar dari

serangan berbagai penyakit. Namun, masih banyak orang menyepelekan hal ini.

Negara, pada beberapa kasus, juga demikian.

Di Indonesia, tak bisa dipungkiri, trend pembangunan kesehatan bergulir

mengikuti pola rezim penguasa. Pada zaman ketika penguasa negeri ini hanya

memandang sebelah mata kepada pembangunan kesehatan, kualitas hidup dan

derajat kesehatan rakyat kita juga sangat memprihatinkan. Angka Indeks

Pembangunan Manusia (Human Development Index) negara kita selalu stagnan

pada kisaran 117-115 dari sekitar 175 negara Sebagai catatan, HDI adalah

ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa yang dilihat dari

parameter pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ironisnya,

rentetan pergantian tampuk kekuasaan selama beberapa dekade terakhirpun tak

kunjung membawa angin perubahan.

Belum terbitnya kesadaran betapa tercapainya derajat kesehatan optimal

sebagai syarat mutlak terwujudnya tatanan masyarakat bangsa yang

berkeadaban, serta di pihak lain masih lekatnya anggapan bahwa pembangunan

bidang kesehatan semata-mata terkait dengan penanganan sejumlah penyakit

tertentu dan penyediaan obat-obatan. Sudut pandang yang teramat sempit

memang, ditambah dengan kecenderungan untuk mendahulukan hal lain yang

sesungguhnya masih bisa ditunda. Variabel tadi menemukan titik singgung

dengan belum adanya keinginan politik dari pemerintah, rezim boleh berganti

namun modus operandi dan motifnya masih serupa; bahwa isu-isu kesehatan

hanya didendangkan sekedar menyemarakkan janji dan program-program politik

tertentu dalam tujuan jangka pendek.

Untuk kasus Indonesia, belum ada grand strategy yang terarah dalam

peningkatan kualitas kesehatan individu dan masyarakat, yang dengan tegas

Page 2: Pengantar Kajian SKN

tercermin dari minimnya pos anggaran kesehatan dalam APBN maupun APBD.

Belum lagi jika kita ingin bertutur tentang program pengembangan kesehatan

maritim yang semestinya menjadi keunggulan komparatif negeri kita yang

wilayah perairannya dominan. Pelayanan kesehatan di tiap sentra pelayanan

selalu jauh dari memuaskan.

Minimnya Anggaran Negara yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, dapat

dipandang sebagai rendahnya apresiasi kita akan pentingnya bidang ini sebagai

elemen penyangga, yang bila terabaikan akan menimbulkan rangkaian problem

baru yang justru akan menyerap keuangan negara lebih besar lagi. Sejenis

pemborosan baru yang muncul karena kesalahan kita sendiri.

Kabar menarik sesungguhnya mulai terangkat ketika Departemen Kesehatan

pada beberapa waktu lalu, mengelurkan konsep pembangunan kesehatan

berkelanjutan, dikenal sebagai Visi Indonesia Sehat 2010. Berbagai langkah

telah ditempuh untuk mensosialisasikan keberadaan VIS 2010 tersebut, tetapi

kemudian menjadi lemah akibat kebijakan desentralisasi dan akhirnya “terpental”

dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsepsi Visi Indonesia Sehat 2010, pada prinsipnya menyiratkan

pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,

sebuah paradigma yang nyatanya cukup bertentangan dengan anutan

desentralisasi, dimana kewenangan daerah menjadi otonom untuk menentukan

arah dan model pembangunan di wilayahnya tanpa harus terikat jauh dari pusat.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam dasawarsa terakhir masih

menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untuk itu

diperlukan pemantapan dan percepatan melalui Sistem Kesehatan Nasional

sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang

disertai berbagai terobosan

Perubahan lingkungan strategis ditandai dengan berlakunya berbagai regulasi

penyelenggaraan kepemerintahan, seperti: Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025.

Disamping itu secara global terjadi perubahan iklim dan upaya percepatan

pencapaian MDGs, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam

Page 3: Pengantar Kajian SKN

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. SKN pada hakekatnya merupakan

bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, agar dapat

mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan dewasa

ini dan di masa depan. Dalam mengantisipasi ini, perlu mengacu terutama pada

arah, dasar, dan strategi pembangunan kesehatan.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pembangunan kesehatan yang

memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna

menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka

mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan

oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan

Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial,

seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga,

distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta

kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

SKN dimaksudkan untuk menjawab berbagai perubahan dan tantangan

eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman tentang

bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik oleh

masyarakat, swasta, maupun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

serta pihak terkait lainnya. SKN akan mempertegas makna pembangunan

kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas

penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025,

memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan

pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan

investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-

2025 merupakan arah pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025

dan SKN merupakan dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai

acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sistem Kesehatan

Nasional disusun dengan memperhatikan inovasi/terobosan dalam

Page 4: Pengantar Kajian SKN

penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan

sistem rujukan. Pendekatan pelayanan kesehatan dasar secara global telah

diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua

dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender.

Kebijakan desentralisasi, pada beberapa sisi, telah ikut menggerus pola lama

pembangunan, termasuk di bidang kesehatan. Relatif “berkuasanya” kembali

daerah-daerah dalam menentukan kebijakan pembangunannya, membuat

konsepsi Visi Indonesia Sehat seakan tidak menemukan relung untuk dapat

diwujudkan. Impian untuk mewujudkan tangga-tangga pencapaian “sehat”, mulai

dari Indonesia sehat 2010, Propinsi Sehat 2008, Kabupaten Sehat 2006 dan

Kecamatan Sehat 2004, menjadi miskin makna. Pada kenyataannya, masih

sangat banyak wilayah-wilayah di negeri ini yang sangat jauh dari jangkauan

pelayanan kesehatan berkualitas. Padahal pada saat yang sama,

kecenderungan epidemiologi penyakit tak kunjung berubah yang diperparah

lemahnya infrastruktur promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Kali terakhir, ini juga dapat dipandang sebagai sebuah “terobosan” baru,

pemerintah menerbitkan dokumen panduan pembangunan kesehatan yang

dikenal sebagai “Sistem Kesehatan Nasional”. Dokumen ini antara lain disusun

berdasarkan pada asumnsi bahwa pembangunan kesehatan merupakan

pembangunan manusia seutuhnya untuk mencapai derajat kesehatan yang

tertinggi, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bisa menafikkan peran dan

kontribusi sektor lainnya. Singkatnya, pembangunan kesehatan menjadi bagian

integral dari pembangunan bangsa. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terdiri

atas : (1) Upaya Kesehatan, (2) Pembiayaan Kesehatan, (3) Sumber Daya

Manusia Kesehatan, (4)Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan, (5)

Pemberdayaan Masyarakat, dan (6) Manajemen Kesehatan

Pemerintah dan masyarakat serta seluruh elemen lainya bertanggung-jawab

atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai peran dan fungsinya

masing-masing. Di sektor publik, SKN tidak bisa dijalankan hanya oleh

Departemen Kesehatan atau Dinas yang mengurus kesehatan di daerah.

Penyelenggaraan SKN dapat berjalan dengan baik apabila melibatkan, antara

lain: sektor pendidikan, pembangunan fasilitas umum, sektor pertanian, sektor

keuangan, sektor perdagangan, sektor keamanan, sektor perikanan dan

kelautan, dan sektor terkait lainnya. Sistem Kesehatan Nasional bentuk dan cara

Page 5: Pengantar Kajian SKN

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang bekerja secara sinergis,

harmonis, dan menuju satu tujuan.

Makassar, 1 Mei 2012

Saifullah Pengurus Harian Kastrat ISMKI Wilayah 4

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, Wiku. 2007. Sistem Kesehatan. Rajawali Press. Jakarta.

Muninjaya, A.A. Gde Muninjaya. 2008. Manajemen Kesehatan. EGC. Jakarta.

Ilyas, Yaslis Ilyas. 2004. Wajah Pelayanan Kesehatan Kita. Djambatan. Jakarta.

Thabrany, Hasbullah, dkk. 2005. Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia. Rajawali Press. Jakarta

Departemen Kesehatan RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Depkes. Jakarta.

Menkes. Pencapaian Pembangunan Kesehatan. Makalah disampaikan dalam Rakerkesnas, tanggal 18 Maret 2009 di Surabaya.

Thabrany, Hasbullah. 2009. Agenda Reformasi Kesehatan. Komunitas Demokrasi. Jakarta.