MAKALAH

ASURANSI LIABILITY

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ‘Manajemen Asuransi Pengangkutan’

Dosen Pengampu : Edi Supardi, SE., MM

Disusun oleh :

Yumna Nur Khotimah

6134010

JURUSAN DIPLOMA IV LOGISTIK BISNISPOLITEKNIK POS INDONESIA

BANDUNG2016

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mengacu kepada pengertian asuransi sendiri dalam Undang-Undang No.2

Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah kontrak perjanjian antara dua pihak

atau lebih, dengan mana pihak penanggung (insurer) mengikatkan diri kepada pihak

tertanggung (insured) dengan menerima premi asuransi untuk memberikan

pergantian kepada tertanggung (insured) karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang

mungkin akan diderita tertanggung (insured), yang timbul dari suatu peristiwa yang

tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perusahaan atau pihak yang memiliki resiko atas suatu barang atau jasa disebut

‘tertanggung’ atau insured. Dan perusahaan atau pihak yang memiliki keahlian dan

menanggung resiko disebut ‘penanggung’ atau insurer. Kontrak perjanjian antara

dua pihak atau lebih ini disebut kebijakan yang menjelaskan setiap istilah dan

kondisi yang dilindungi. Sedangkan premi adalah biaya yang dibayarkan oleh

tertanggung (insured) kepada penanggung (insurer) untuk resiko yang ditanggung.

Untuk menjamin tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami pihak

ketiga baik berupa kerugian materiil harta benda (property damage) maupun cidera

badan (bodily injury) yang disebabkan oleh suatu peristiwa sehubungan dengan

kegiatan usaha atau aktivitas tertanggung (insured) disebut dengan asuransi liability

atau umumnya dikenal sebagai Comprehensive General Liability Insurance atau

asuransi tanggung gugat.

Dalam asuransi liability dikenal istilah pihak ketiga (third party), yaitu pihak

yang tidak termasuk dalam kategori pihak pertama (tertanggung) dan pihak kedua

(penanggung).

Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai

asuransi liability khususnya untuk kegiatan logistik.

I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, adalah :

1) Apa yang dimaksud dengan asuransi liability ?

2) Apa kerugian yang dijamin dalam asuransi liability ?

3) Apa saja hal yang menyebabkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ?

4) Apa saja pembelaan yang dapat dilakukan dalam klaim liability ?

5) Apa saja jenis-jenis jaminan dalam asuransi liability ?

6) Apa saja jenis-jenis asuransi liability dalam kegiatan logistik ?

I.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam makalah ini, adalah :

1) Mengetahui tentang asuransi liability.

2) Mengetahui kerugian yang dijamin dalam asuransi liability.

3) Mengetahui hal-hal yang menyebabkan tuntutan hokum dari pihak ketiga.

4) Mengetahui pembelaan yang dapat dilakukan dalam klaim liability.

5) Mengetahui jenis-jenis jaminan dalam asuransi liability.

6) Mengetahui jenis-jenis asuransi liability dalam kegiatan logistik.

I.4 Cara Memperoleh Data

Adapun cara memperoleh data dalam penulisan makalah ini adalah :

1) Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari

kumpulan-kumpulan artikel dari internet yang berkaitan dengan asuransi

liability.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 PENGERTIAN ASURANSI LIABILITY

Asuransi liability adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan

perlindungan bagi tertanggung (insured) terhadap resiko yang timbul karena adanya

tuntutan hukum dari pihak ketiga atau juga bisa disebut sebagai asuransi yang

menjamin tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami pihak ketiga baik

berupa materiil harta benda (property damage) maupun cidera badan (bodily injury)

yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian sehubungan dengan kegiatan

usaha atau aktivitas tertanggung. Pihak ketiga disini adalah semua pihak selain pihak

pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah pihak yang menutup asuransi /

pembeli asuransi atau biasa disebut sebagai pihak tertanggung. Dan pihak kedua

adalah pihak yang menjamin resiko pihak pertama atau biasa disebut sebagai pihak

penanggung.

II.2 KERUGIAN YANG DIJAMIN DALAM ASURANSI LIABILITY

Ada beberapa kerugian yang dapat dijamin oleh asuransi liability yaitu antara lain :

1) Third Party Property Damage

Adalah klaim atas kerugian berupa materiil harta benda yang dialami pihak

ketiga, meliputi ganti rugi atas :

Biaya perbaikan (cost of repair)

Biaya pembangunan kembali (cost of reinstatement)

Biaya kehilangan uang sewa (loss of rent)

Biaya kehilangan pendapat selama masa perbaikan (direct

consequential loss)

2) Third Party Bodily Injury

Adalah klaim atas cidera badan, kematian atau cacat tetap yang dialami pihak

ketiga, meliputi ganti rugi atas :

Biaya pengobatan (medical care and related expenses)

Santunan kematian (death benefit)

Santunan cacat tetap (permanent physical disability or disfigurement)

Kehilangan pendapatan sementara karena tidak mampu bekerja

Kehilangan pekerjaan atau pendapatan tetap atau selamanya tidak

mampu bekerja akibat kecelakaan fatal, kematian, atau cacat tetap.

Kehilangan kesempatan sosialisasi, pendidikan, training, rekreasi, atau

kesempatan khusus lainnya.

Kerugian yang bersifat emosional, stress, kehilangan akal, depresi,

malu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hubungan

kekeluargaan seperti merawat anak, keguguran atau kekerasan seksual,

dan lain-lain.

Pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, karir, politik, dll.

3) Defense Cost dan Expenses

Adalah biaya pemberian klaim, seringkali merupakan komponen klaim yang

paling besar dari klaim tuntutan pihak ketiga yang biasanya terdiri dari :

Biaya pengacara dalam menjawab somasi, mewakili perusahaan baik di

pengadilan maupun di luar pengadilan.

Biaya pengadilan atau beracara di pengadilan mulai dari tingkat rendah

(pengadilan negeri) sampai tingkat supremecourt (Mahkamah Agung).

Biaya saksi-saksi, laboiratorium, surveyors, penyelidikan, investigasi

yang dianggap perlu untuk pembelaan klaim.

Biaya-biaya negosiasi, mediasi, arbitrasi untuk penyelesaian klaim.

II.3 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TUNTUTAN HUKUM PIHAK KETIGA

Adapun berikut adalah hal-hal yang menyebabkan tuntutan hukum dari pihak

ketiga sehingga menjadi dasar adanya asuransi liability, ialah :

a) Kelalaian (Neglience)

b) Gangguan (Nuisance)

c) Pelanggaran hak milik orang lain (Trespass)

d) Pelanggaran hokum atau perundang-undangan (Breach of statutory duty)

e) Strict Liability

f) Vicarious Liability

g) Tanggung jawab hokum berdasarkan kontrak (contractual liability)

h) Pencemaran nama baik

II.4 PEMBELAAN DALAM KLAIM LIABILITY

Dalam setiap tuntutan tanggung jawab hukum pihak ketiga selalu ada cara untuk

melakukan pembelaan. Pembelaan disini dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban

hokum (kompensasi) atau menghindari tanggung jawab hokum. Pembelaan yang

dapat dilakukan antara lain :

1) Kecelakaan Yang Tidak Dapat Dihindari (Inevitable Accident)

Dalam pernyataan menurut Stanley V. Powell (1891), bahwa apabila tergugat

dalam usahanya menembak seekor burung namun secara tidak sengaja

menembak penggugat karena pelurunya memantul dari pohon. Dinyatakan tidak

bersalah, karena semua cedera yang terjadi bukan merupakan kesalahan

siapapun.

2) Vis Major - Act of God (Penyebab Alam)

Merupakan kejadian diluar campur tangan manusia serta tidak dapat dicegah

dengan sejumlah kehati-hatian maupun diperkirakan. Ini termasuk tornado,

badai, banjir, angin topan, letusan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain.

3) Darurat / Keharusan (Emergency / Necessity)

Dalam situasi tertentu tindakan seseorang tidak dapat dianggap sebagai

kelalaian, karena ia bertindak secara cepat dalam usaha untuk mencegah suatu

peristiwa yang membahayakan. Standard kehati-hatian tergugat diadili dengan

mempertimbangkan apa yang akan dilakukan manusia normal dalam keadaan

yang sama.

4) Pembelaan Pribadi (Private Defence)

Misalnya menurut Scott V. Shepherd (1773), A melempar petasan yang menyala

ke sebuah pasar lalu petasan tersebut jatuh di dekat B yang kemudian

memungutnya dan melemparkannya dalam rangka melindungi dirinya,

kemudian mendarat dekat C, yang juga melakukan hal yang sama lalu petasan

itu kemudian mengenai D dan meledak. A dinyatakan memiliki tanggung gugat,

tetapi B dan C dianggap telah berlaku wajar.

5) Wewenang Perundang-Undangan

Bebarapa undang-undang memberikan wewengan kepada beberapa aktivitas

yang seharusnya merupakan pelanggaran tort, terutama dalam hal gangguan.

Akan tetapi ada 2 prinsip dasar dalam penerapan umum, yaitu kekebalan hanya

akan diperluas pada tort yang relevan secara khusus dan kekebalan terhadap

gangguan tidak mengijinkan aktivitas dilakukan secara lalai.

6) Persetujuan dan Kepuasan (Accord dan Satisfaction)

Untuk kasus pelanggaran yang diselesaikan di luar pengadilan, persetujuan dan

kepuasan ini membebaskan tergugat dari tanggung gugat lebih lanjut dan jika

proses pengadilan dimulai dapat digunakan sebagai pembelaan. Dalam kasus

yang melibatkan minor, persetujuan pengadilan biasanya dibutuhkan.

7) Kelalaian Bersama (Contributory Neglience)

Sebelum adanya Law Reform Act 1945, kelalaian bersama merupakan

pembelaan penuh untuk kelalaian artinya jika penggugat terbukti turun

berkontribusi dalam kelalaian maka ia tidak memperoleh penggantian sama

sekali. Tetapi setelah adanya peraturan tersebut, kerugian tetap diganti dengan

dikurangi sesuai proporsi kesalahan penggugat.

8) Res Judicata

Yaitu penggugat penggugat tidak dapat menuntut dengan dasar tuntutan yang

sama lebih dari sekali. Sekali penggugat telah mendapatkan keputusan di

pengadilan, ia tidak dapat menuntut orang sama dua kali untuk cedera yang

sama walaupun cedera itu bertambah parah.

II.5 JENIS-JENIS JAMINAN ASURANSI LIABILITY

Jenis-jenis asuransi liability pada umunya cukup bervariasi, akan tetapi beberapa

diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Public Liability Insurance

Menjamin tuntutan hukum dari pihak ketiga atas kelalaian yang dilakukan oleh

pihak tertanggung ketika sedang melakukan kegiatan usahanya, yang

mengakibatkan pihak ketiga mengalami cedera tubuh dan atau

kerusakan/kerugian terhadap barang miliknya.

Obyek pertanggungan dalam public liability insurance, yaitu tuntutan

hukum dari pihak ketiga akibat kegiatan usaha tertanggung.

Resiko-resiko yang dijamin dalam public liability insurance, yaitu tuntutan-

tuntutan hokum dari pihak ketiga, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk melakukan pembelaan (defense cost).

Resiko-resiko yang tidak dijamin dalam public liability insurance, yaitu :

- Hal-hal yang berhubungan dengan unsur kesengajaan.

- Perang, terrorisme, dan kerusuhan.

- Hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan yang bersifat penalty dan

hukuman.

- Produk liability termasuk produk recall.

- Completed operation work.

- Radioaktif.

- Workmen’s compensation dan employers liability.

- Asbestos.

- Automobile liability.

- Aircraft dan watercraft liability

- Profesional liability

- Property dalam unsur pengawasan atau kepemilikan tertanggung.

b) Workmen’s Compensation Insurance

Menjamin tuntutan hokum dari pihak karyawan ketika sedang melakukan

kegiatan usaha dari pemilik pekerjaan, dimana pihak karyawan tersebut

mengalami cedera tubuh termasuk kematian. Asuransi ini mirip dengan asuransi

tenaga kerja yang diwajibkan oleh pemerintah yang dikenal dengan jamsostek.

Obyek pertanggungan dalam workmen’s compensation insurance , yaitu

tuntutan hokum dari pihak karyawan akibat kegiatan usaha tertanggung.

Resiko-resiko yang dijamin dalam workmen’s compensation insurance ,

yaitu tuntutan hokum dari pihak karyawan termasuk biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk melakukan pembelaan (defense cost).

Resiko-resiko yang tidak dijamin dalam workmen’s compensation

insurance, yaitu :

- Hal-hal yang berhubungan dengan unsur kesengajaan.

- Perang, terorisme, dan kerusuhan.

- Hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan yang bersifat penalty dan

hukuman.

- Radioaktif

- Asbestos

c) Employer’s Liability Insurance

Employer’s liability insurance hampir sama dengan workmen’s compensation

insurance yang membedakannya adalah jikapada employer’s liability insurance

harus bias dibuktikan bahwa pihak pemilik pekerjaan memang melakukan suatu

kelalaian, sedangkan pada workmen’s compensation insurance tidak perlu

dibuktikan kelalaian yang dialakukan oleh pihak pemilik pekerjaan tersebut.

Obyek pertanggungan dalam employer’s liability insurance yaitu tuntutan

hokum dari pihak karyawan akibat kelalaian tertanggung dalam melakukan

kegiatan usahanya.

Resiko-resiko yang dijamin dalam employer’s liability insurance yaitu

kerugian yang muncul sebagai akibat tuntutan hokum dari pihak ketiga

termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelaan

(defense cost).

Resiko-resiko yang tidak dijamin dalam employer’s liability , yaitu :

- Hal-hal yang berhubungan dengan unsur kesengajaan.

- Perang, terrorisme, dan kerusuhan.

- Hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan yang bersifat penalty dan

hukuman.

- Produk liability termasuk produk recall.

- Workmen’s compensation dan employers liability.

- Asbestos..

- Aircraft dan watercraft liability

- Profesional liability

- Property dalam unsur pengawasan atau kepemilikan tertanggung.

d) Automobile Liability Insurance

Menjamin tuntutan hukum dari pihak ketiga atas kelalaian yang diakibatkan atas

penggunaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak tertanggung,

dimana pihak ketiga mengalami cedera tubuh dan atau kerusakan, kerugian

terhadap barang miliknya.

Obyek pertanggungan dalam automobile liability insurance yaitu tuntutan

hokum dari pihak ketiga akibat kelalaian tertanggung dalam mengoperasikan

kendaraannya.

Resiko-resiko yang dijamin dalam automobile liability insurance yaitu

tuntutan hokum dari pihak ketiga termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk melakukan pembelaan (defense cost).

Resiko-resiko yang tidak dijamin dalam employer’s liability , yaitu :

- Hal-hal yang berhubungan dengan unsur kesengajaan.

- Perang, terrorisme, dan kerusuhan.

- Hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan yang bersifat penalty dan

hukuman.

- Produk liability termasuk produk recall.

- Radioaktif.

- Workmen’s compensation dan employers liability.

- Asbestos.

- Aircraft dan watercraft liability

- Profesional liability

- Property dalam unsur pengawasan atau kepemilikan tertanggung.

e) Directors and Officers (D&O) Legal Liability

D&O insurance ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi eksekutif dan

officer di perusahaan agar terbebas resiko dari pengambilan keputusan bisnis

yang mereka lakukan dimana pihak ketiga dapat menuntutnya.

Obyek pertanggungan dalam D&O insurance yaitu tuntutan hukum dari

pihak ketiga akibat keputusan-keputusan yang dibuat oleh pihak eksekutif

dan officer perusahaan tersebut ketika melakukan kegiatan usahanya.

Resiko-resiko yang dijamin dalam automobile liability insurance yaitu

tuntutan hukum dari pihak ketiga termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk melakukan pembelaan (defense cost).

Resiko-resiko yang tidak dijamin dalam employer’s liability , yaitu :

- Hal-hal yang berhubungan dengan unsur kesengajaan.

- Hal-hal yang berhubungan dengan penyuapan.

- Majority shareholder.

- Profesional indemnity

- Perang, terorisme

- Radioaktif dan populasi.

- Tuntutan yang mengarah kepada cedera badan atau kerusakan/kerugian

property.

II.6 JENIS-JENIS ASURANSI LIABILITY DALAM LOGISTIK

Ada beberapa jenis asuransi liability yang berkaitan dengan dunia logistik,

diantara lain :

a. Port Authority Liability

Port authority dibentuk berdasarkan undang-undang maupun peraturan daerah,

dimana segala tugas dan tanggung jawab dari port authority dicatumkan secara

jelas. Fasilitas dan tanggung jawab masing-masing port authority bervariasi

tergantung kepada tipe masing-masing pelabuhan. Kebutuhan akan cover asuransi

untuk pelabuhan yang hanya mengatur kapal-kapal nelayan akan sangat berbeda

dengan pelabuhan komersial yang besar. Sebagian dari aktivitas pelabuhan dapat

dijamin oleh jenis asuransi tertentu dan sebagian lainnya belum ada cover

asuransinya. Khusus untuk third party liability, resiko yang umumnya dihadapi

adalah kehilangan atau kerusakan atas kargo, pencurian, serta kematian atau

cedera badan dari para pekerja.

Secara umum luas jaminan tersebut, meliputi :

Customer Liability, yaitu tanggung jawab hukum atas kargo dan property

(termasuk kapal) milik pengguna jasa. Dalam hal ini termasuk didalamnya

menjamin consequential loss.

Terminal Operator Liability, yaitu memberikan ganti rugi terhadap tanggung

jawab akan kerusakan atau kerugian pihak ketiga seperti property, cedera

badan, biaya pembelaan dan biaya timbul akibat kegiatan usaha tertanggung

sebagai operator pelabuhan.

Ship Repair Liability, yaitu memberikan ganti rugi terhadap tanggung jawab

akan kerusakan kapal, mesin atau peralatan saat perbaikan, dan kerugian pihak

ketiga yang timbul dalam operasi memperbaiki kapal selama berada di dalam

shioyard tertanggung.

Asuransi Tanggung Jawab Hukum Penyewa Kapal (Charterers Legal

Liability), yaitu memberikan jaminan kerugian akibat tuntutan hukum pihak

ketiga yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tertanggung sebagai

penyewa kapal. Jaminan kerugian atas kegiatan yang di asuransikan,

diantaranya :

a) Jaminan terhadap kerusakan fisik kapal.

b) Jaminan terhadap penyewaan dan denda biaya kelebihan waktu pakai.

c) Jaminan terhadap hilang atau rusaknya muatan/kargo.

d) Jaminan terhadap pembongkaran muatan/kargo.

e) Jaminan terhadap kematian, cedera fisik, dan sakit.

f) Jaminan terhadap polusi.

g) Jaminan terhadap pemindahan bangkai kapal.

h) Jaminan terhadap denda.

i) Jaminan terhadap biaya lainnya.

Errors and Omissions, yaitu kerugian finansial yang diderita oleh pengguna

jasa sebagai akibat dari kesalahan pengiriman, delay, serta wanprestasi kontrak

perjanjian.

Denda, yang berkaitan dengan pungutan pajak serta bea cukai.

b. Freight Forwarder Liability

Freight forwarder adalah jasa ekspedisi angkutan laut dan merupakan jasa yang

berhubungan dengan penerimaan, angkutan, pengkosolidasian, penyimpanan,

penyerahan, distribusi barang, beserta jasa tambahan dan jasa pemberian nasehat

yang terkait dengannya, termasuk kegiatan kepabeanan dan perpajakan,

pembayaran tagihan atau dokumen yang berhubungan dengan barang tersebut.

Freight forwarders bertanggung jawab terhadap barang-barang pihak ketiga

(cargo) yang berada dalam penanganan dan pengawasannya (care, custodyand

control) agar aman dan selamat sampai tujuan. Oleh karena itu melibatkan banyak

sekali pihak-pihak yang terkait dari mulai pemilik barang, sub-kontraktor, pihak

angkutan darat, pihak pekerja bongkar muat, pelabuhan, pihak pelayaran, bea

cukai, dan pihak ketiga lainnya. Karena banyak pihak yang terlibat, maka

kemungkinan memunculkan banyak klaim. Klaim dapat timbul kontrak

pengangkutan, bill of lading atau airway bill, kontrak pergudangan, maupun

tanggung gugat hokum pihak ketiga lainnya yang mungkin timbul dari suatu

peristiwa kecelakaan pengangkutan.

Freight forwarders liability insurance menjadi pensyaratan wajib bagi

perusahaan yang beroperasi di bidang jasa freight forwarders, namun di Indonesia

belum merupakan keharusan terkecuali jika mereka dipersyaratkan dalam suatu

kontrak atau keagenan dengan perusahaan asing.

Polis freight forwarder liability insurance memberikan jaminan yang lengkap

untuk segala aktivitas jasa pengangkutan barang, tidak hanya terbatas pada

jaminan atas kerugian dan kerusakan kargo tetapi juga menjamin

consequential loss, missdelivery, delay, fines & duties, dan jaminan terhadap

third party legal liability yang dibagi dalam 4 kelompok jaminan, yaitu :

1) Cargo and Related Libilities

Menjamin tanggung gugat hukum terhadap kerugian atau kerusakan

kargo yang berada dalam penanganan atau pengawasan freight forwarder

sesuai dengan kontrak pengangkutan atau konvensi pengangkutan

internasional :

a. Kerusakan atau kerugian fisik pada kargo.

b. Kerusakan atau kerugian fisik pada kapal atau peralatan pihak ketiga.

c. Kerugian lanjutan atau biaya-biaya ekstra (direct consequential loss)

sebagai akibat dari kerusakan atau kerugian a dan b.

d. Kesalahan pengiriman, penyerahan kargo dan keterlambatan karena

kelalaian dalam menjalankan SOP.

e. Kontribusi biaya GA yang tidak bisa diperoleh dari klien.

2) Third Party Liability

Menjamin tanggung gugat hukum terhadap cedera badan atau kerusakan

harta benda pihak ketiga akibat suatu kecelakaan dalam pengangkutan

atau kegiatan freight forwarder.

a. Cedera badan pihak ketiga.

b. Kerusakan atau kerugian harta benda pihak ketiga.

c. Kerugian lanjutan atau biaya-biaya ekstra yang diderita pihak ketiga

sebagai akibat dari a dan b.

3) Liability for Fines & Duty

Menjamin tanggung gugat hukum terhadap biaya-biaya denda akibat

pelanggaran aturan kepabeanan atau regulasi yang berlaku sehubungan

dengan :

a. Ekspor-Impor kargo.

b. Peralatan yang digunakan untuk pengangkutan atau handling kargo.

c. Keimigrasian.

d. K3 (safety of working conditions).

4) Claims Expenses

Menjamin biaya-biaya perkara dan pengacara dalam proses klaim dan

penyelesaian klaim, biaya-biaya tersebut dapat meliputi :

a. Biaya-biaya surveyor, lawyer, or expert.

b. Biaya-biaya untuk memusnahkan kargo.

c. Biaya-biaya karantina, fumigasi, disinfektan (selain untuk prosedur

normal).

Selain 4 kelompok jaminan diatas, berikut adalah jaminan-jaminan freight

forwarder liability insurance lainya :

Biaya ganti rugi freight forwarder liability insurance yaitu sesuai dengan

konvensi internasional yang dicantumkan dalam kontrak pengangkutan. Bill

of Landing untuk pengangkutan laut dan Airway Bill untuk pengangkutan

udara. Dalam hal pengangkutan kargo melalui laut, terdapat 4 konvensi

internasional yang berlaku, yaitu:

1. The limit under Hague Rules 1924 –  Pounds 100 per package or unit,

Pounds 100 being the amount to Pounds 100 gold value.

2. The limit under Hague-Visby Rules 1968 –  10,000 Poincare Francs per

package or unit or 30 Poincare Francs per kilo of gross weight,

whichever is higher.

3. The limit under Hamburg Rules 1978 – 2.5 Special Drawing Rights

(SDR) per kg or 835 SDRs per package or shipping unit.

4. The limit under SDR Protocol 1979 – 2 SDRs per kg or 666.67 SDRs per

package, whichever is higher.

Sedangkan untuk pengangkutan udara diatur dalam Warsaw Convention

1929 – 250 French Gold Francs per kilogram atau sekitar 51.9230 USD per

kilogram. Jika Berat Maksimum yang diperkenankan untuk container 20 Feet

adalah 20 Ton dan untuk kontainer 40 feet adalah 28 Ton dengan memakai

SDR Protocol 1979 yang umum dipakai, dengan kurs 1 SDR = 1.53 USD

maka akan diperoleh batas maksimum ganti rugi sebesar US$ 61,200 s/d US$

85,680 per kontainer. 

DAFTAR PUSTAKA

Imam Musjab. 2012. “ Konsep Dasar Asuransi Liability. “ http://ahliasuransi.com/konsep-

dasar-asuransi-liability/. [8 Maret 2016]

Wikipedia. 2016. “ Asuransi Tanggung Gugat. “

https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_tanggung_gugat. [12 Maret 2016]

DKT-News. 2014. “ Asuransi Tanggung Gugat – Liability Insurance. “

http://www.asuransi.dkt-news.com/2014/08/asuransi-tanggung-gugat-liability.html. [12

Maret 2016]

Erixon Shite. 2013. “ Mengenal Asuransi Tanggung Gugat. “

http://erixonsihite.blogspot.co.id/2013/06/mengenal-asuransi-tanggung-gugat.html. [12

Maret 2016]

Imam Musjab. 2013. “ Port Authority Liability. “ http://ahliasuransi.com/port-authority-

liability/. [12 Maret 2016]

Imam Musjab. 2010. “ Freight Forwarders Liability Insurance. “

http://ahliasuransi.com/freight-forwarders%E2%80%99-liability-insurance-apa-mengapa/.

[12 Maret 2016]

Gaby Young. 2013. “ Mengenal Freight Forwarders Liability Insurance Part 1. “

http://mitracaonline.com/?p=26370. [12 Maret 2016]