STRICT LIABILITY STRICT LIABILITY (TANGGUNG JAWAB MUTLAK)(TANGGUNG JAWAB MUTLAK)

STRICT LIABILITY STRICT LIABILITY (TANGGUNG JAWAB MUTLAK)(TANGGUNG JAWAB MUTLAK)

Dikutip dari tulisan:Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.ML,

Dalam “Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 TahunProf. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM

Tanggung jawab mutlak (strict liability):

sejak pertengahan abad ke-19 telah diperkenalkan untuk beberapa macam kasus berkaitan dengan risiko lingkungan.

teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep resiko.

diartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan.

Salah satu ciri utamanya yaitu tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan (Lummert, 1980: 239-240).

merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan berbahaya, untuk mana diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan (James E. Krier)

Beban pembuktian: kriteria tradisional:

beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal.

Dalam hubungan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri:

industri itu yg mempunyai kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian.

Berdasarkan prinsip pencemar membayar (polluter pay principles) dan asas tanggung jawab mutlak:

dikembangkanlah di dalam ilmu hukum prosedur tentang pembuktian yang oleh Krier disebut “shifting (or alleviating) of burden of proofs” (Krier, 2970: 117-120).

Penyelesaian ganti kerugian di Indonesia: Pasal 1243 KUHPdt tentang perjanjian dan Pasal 1365 KUHPdt tentang perbuatan melawan hukum

didasarkan atas konsep liability based on fault-- tanggung jawab berdasarkan kesalahan,

dgn beban pembuktian yang memberatkan pendertita.

-- baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

-- Kesalahan merupakan unsur yg menentukan pertanggungjawaban

-- bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian.

Jika diterapkan ke dalam peristiwa lingkungan hidup: diwajibkan membuktian kesalahan tergugat,

padahal pembuktian perusakan dan atau pencemaran bisa memakan waktu lama dan mahal.

dirasakan sangat tidak adil

perlu digunakan konsep tanggung jawab mutlak dgn beban pembuktian ditanggung oleh tergugat.

(Lummert)

Konsep tanggung jawab mutlak di Indonesia:

telah berlaku dalam hal pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal, yang diatur dalam International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1969).

(diratifikasi dgn KEPPRES No. 18/1978)

UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

dalam hal pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal, yang diatur dalam International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1969).

(diratifikasi dgn KEPPRES No. 18/1978)

Konsep Tanggung Jawab Mutlak Dalam UUPLH.

Tim RUULH menyadari bahwa konsep tanggung jawab mutlak dengan pembalikan beban pembuktian tidak begitu saja dapat diterapkan.

Oleh karena itu, formulasi Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat dengan UULH, berbunyi :

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu, tanggung jawab timbul mutlak pada perusak dan atau pemcemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Penjelasan:Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif

atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan ketegori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Kata-kata:

“dalam beberapa kegiatan”

yg berarti tidak semua kegiatan

”jenis sumber daya tertentu”

yg berarti tdk semua jenis sumber daya

Penerapan konsep tanggung jawab mutlak:

secara selektif dan bertahap, sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan.

Dalam kenyataannya:

peraturan perundang-undangan ybs tidak diterbitkan, sehingga para Hakim mengalami kesulitan menerapkan Pasal 21 UULH.

Komar Kantaatmadja: berlakunya asas tanggung

jawab mutlak dalam sistem hukum lingkungan Indonesia berdasarkan Pasal 21 UULH dan Pasal 21 UUZEEI, maka sebenarnya telah terbuka peluang bagi hakim untuk menetapkan kriteria berlakunya asas ini dalam praktek.

Tanggung jawab mutlak dalam perspektif Hukum Internasional dan implikasinya pada Hukum nasional:

pengembangan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia juga membawa potensi bahaya dan resiko tinggi pada lingkungan, baik karena sifatnya (angkutan, industri dan sebagainya) maupun bahan yang digunakan, seperti bahan peledak, korosif, beracun dan berbahaya. Selain itu, pada kegiatan ini unsur kelalaian sulit dibuktikan, karena tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan bahaya sulit diprediksi dan dihindarkan dengan upaya yang biasa.

meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan yang berskala besar dan cenderung bersifat lintas batas nasional membawa pengaruh pada sistem tanggung jawab dalam hukum nasional tentang pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk di Indoenesia. Dalam perkembangan ini, doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum internasional telah dianggap sebagai hukum kebiasaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan hukum nasional.

penerapan tanggung jawab mutlak ini wajib memperhatikan tingkat pengetahuan dan kemampuan ekonomi masyarakat sert sosial budaya sebagai salah satu dasar pertimbangan mengukur tigkat kemampuan masyarakat untuk memahami sifat resiko dan bahaya yang mungkin terjadi. Hal ini dimungkinkan berdasarkan prinsip 23 Deklarasi Stockholm yang pada taraf sekarang dianggap sebagai hukum kebiasaan.

perlu dikembangkan sarana dan tata cara penyelesaian ganti kerugian yang dapat menunjang pelaksanaan asas tanggung jawab, termasuk batas maksimum yang dapat dijatuhkan pada pencemar atau perusak lingkungan sebagai faktor disinsentif.

perlu dikembangkan kemampuan pejabat tinggi untuk mengambil keputuan yang dapat membantu memberikan kriteria dan rumusan yang jelas, sehingga mudah dipahami para pelaksana hukum tentang berlakunya asas tanggung jawab mutlak pada kegiatan yang termasuk pengertian berbahaya dan beresiko besar (ultrahazardous activity) (Kantaatmadja, 1994 : 6-7).

Daud Silalahi:

jenis-jenis kegiatan yg dpt dilaksanakan asas tanggung jawab mutlak:

kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (abnormally dangerous activities).

Kegiatan-kegiatan yang dikategorikan:

dpt menimbulkan bahaya atau akibat besar (the standard of abnormality):

tingkat resiko (the degree of risk) : dalam hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuanteknologi yang ada;

tingkat bahaya (the gravity of harm); dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya;

tingkat kelayakan upaya pencegahan (the appropiateness); dalam hal ini di penanggungjawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yg menimbulkan kerugian pd pihak lain;

pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (value of activity) : dalam hal ini pertimbangan resiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan keutungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yg harus dikeluarkan utk mencegah timbulnya bahaya.

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan:

dr kegiatan yg sifatnya abnormally dangerous activity

kegiatan yang mengandung resiko tinggi yang menimbulkan bahaya pada manusia, hewan,

tanah, hak-hak kebendaaan, dan lain sebagainya;

bobot bahaya yang besar;

bahaya atau resiko yang ditimbulkannya dianggap tdk dpt ditanggulangi upaya biasa (reasonable care);

kegiatan itu bukan kegiatan yang biasa dilakukan;

kegiatananya dianggap kurang tepat untuk dilakukan di tenpat itu atau bahkan sangat sulit untuk ditemukan lokasinya yang benar-benar aman;

manfaat kegiatan tsb pd masyarakat sekitarnya.

Jenis kegiatan yg dpt dianggap memenuhi kriteria:

• perusahaan bahan peledak/gedung mesiu;

• perusahaan yang memproduksi bahan berbahaya dan beracun, termasuk perusahaan pengangkutannya pada waktu bahan tersebut didistribusikan kepada konsumen;

• perusahaan kapal tanker minyak / LNG;

• perusahaan pompa bensin;

• perusahaan angkutan darat;

• perusahaan pengelolaan minyak;

• kegiatan atau usaha lain yg pada umumnya dpt menimbulkan dampak penting thdp lingkungan

Penerapan asas tanggung jawab:terhadap kasus-kasus lingkungan dapat dilakuakn dengan memperhatikan konsistensinya dengan asas-asas hukum yang berlaku, baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional.

Hasil pengkajian:asas tanggung jawab mutlak dapat diterapkan secara selektif pada kegiatan-kegiatan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang mengandung resiko luar biasa besarnya (abnormally dangerous activity), penanggung jawab kegiatan dapat dipersalahkan dan kegiatan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak:dapat pula dilakukan pada bidang hukum administrasi negara yang melibatkan negara sebagai subyek hukum perdata.

Dalam pelaksanaannya, pemberlakuan asas tanggung jawab mutlak ini dapat diterapkan oleh hakim, khususnya apabila kasus yang sedang diadili tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian hakim harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria sebagaimana ditunjukkan di atas.

Undang-undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengintegrasikan asas tanggung jawab mutlak ke dalam sistem hukum nasional. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa asas ini merupakan pengecualian dari hukum perdata secara umum

(Silalahi, 1994 : 6-7, 13-14).

Mas Achmad Santosa:

berkembangnya ketentuan hukum tentang asas tanggung jawab, terutama tanggung jawab mutlak di negara-negara lain, khususnya negara yang menganut Common Law System dan makin bahyak konvensi internasional yang menganut tanggung jawab mutlak dan berkembangnya kriteria kegiatan yang mengandung kemungkinan bahaya dan resiko besar (ultrahazardous activities) dalam praktek, terbuka peluang cukup besar untuk mengembangkan asas tanggung jawab mutlak di Indonesia baik melalui perundang-undangan maupun melalui putusan hakim.

Untuk membantu perkembangan hukum lingkungan nasional secara dinamis dan secara luwes (flexible) mengikuti perkembangan yang bersifat global, hakim perlu diberikan wewenang (statutory mandate) yang lebih besar untuk menafsirkan ketentuan perundang-undangan lingkungan berdasarkan :

maksud dan tujuan perUUan/hukum ybs (legislative intent);

keterangan ahli/saksi untuk menjelaskan fakta-fakta secara ilmiah dan

pengalaman untuk membantu menafsirkan ketentuan hukum baru (scientific evidence);

doktrin ttg tanggung jawab dlm ilmu hukum;

kepatutan (equitable principle) dengan memperhatikan praktek negara-

negara lain tentang kasus lingkungan (Mas Achmad Santosa, 1994 : 7)

Para hakim:mengacu untuk melaksanakan penemuan hukum (rechtvinding) dgn memperhatikan kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lain.

Upaya penemuan hukum ini mensyaratkan adanya literatur serta bahan banding lainnya, yang tidak selalu tersedia, terutama di tempat-tempat

yang terpencil.

Konsep Tanggung Jawab Mutlak Dalam UUPLH:

Pasal 35 ayat (1) UUPLHPenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkung hidup.

Penjelasan ayat (1) ini berbunyi:Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau stric

liability yakni unsur kesalahan idak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampat batas tertentu.

Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 35 ayat (2) UUPLH:

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :– adanya bencana alam atau peperangan; atau– adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;

atau– adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penjelasan:Cukup jelas

Pasal 35 ayat (3) UUPLH:

Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Penjelasan: yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yg dilakukan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 35 UUPLH: lebih mempermudah hakim untuk menerapkan konsep tanggung jawab mutlak.

Penerapan konsep tanggung jawab mutlak:didasarkan atas tiga hal, yaitu :-- usaha dan/atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting;

-- usaha dan/atau kegiatan tsb menggunakan B3; dan/atau

-- usaha dan/atau kegiatan tersebut menghasilkan limbah berbahaya dan beracun.

Usaha dan/atau kegiatan yg menimbulkan dampak besar dan penting:

perhatikan istilah dampak besar dan penting sbgmn tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUPLH

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak

besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis menganai dampak lingkungan.

Penjelasan:Untuk mengukur atau menentukan dampak besar

dan penting tsb diantaranya digunakan kriteria mengenai - -- besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

-- luas wilayah penyebaran dampak;-- intesitas dan lamanya dampak berlangsung;-- banyaknya komponen lingkungan hidup lain

yang akan terkena dampak;-- sifat kumulatif dampak;-- berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya

(irreversible) dampak.

Apabila kaitan Pasal 15 ayat (1) UUPLH dan Pasal 35 ayat (1) UUPLH adalah benar ada,

maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang

dilengkapi dengan AMDAL merupakan usaha dan/atau kegitan yang terkena ketentuan tanggung jawab mutlak,

yang berarti: bahwa semua usaha dan/atau

kegiatan yang mempunyai Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai dokumen-dokumen akhir dari proses

AMDAL dikenakan penerapan asas tanggung jawab mutlak apabila merusak dan/atau mencemarkan akibat

digunakannya B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 dengan konsekuensi beban pembuktian ada pada tergugat.

• Dalam kaitan dengan ketentuan dampak penting terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Bapedal, yaitu KEP-056 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak Penting, yang ditetapkan pada tanggal 18 maret 1994.

• Mengenai bukti penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat dilihat pada ketentuan tentang B3 sebagaimana tercantum dalam Gevaarlijkestoffen ordonantie 1949 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 453/Men/Kes/Per/XI/1983 tentang Bahan Berbahaya Bukti digunakannya B3 tersebut dapat dimintakan oleh hakim kepada saksi ahli.

• Mengenai bukti limbah B3 daat dilihat pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995. Bukti tentang Limbah B3 ini dapat dimintakan oleh hakim kepada saksi ahli.

maka dalam penerapan asas tanggung jawab mutlak, mengenai masalah dampak besar dan penting yang dikaitkan dengan AMDAL, Hakim dapat memperoleh saksi ahli dari Komisi AMDAL Pusat dan/atau Komisi AMDAL Daerah, sedangkan sejauh mengenai penggunaan B3 dan atau menghasilkan limbah B3, Hakim dapat minta saksi ahli di antaranya dari lembaga penelitian seperti Pusat Studi Lingkungan universitas/institut.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak: Hakim perlu :

- mengadakan kerja sama erat dengan Pusat Studi Lingkungan dan Komisi AMDAL Pusat maupun Komisi AMDAL Daerah, yang dapat bertindak sebagai saksi ahli.

Perlu diadakan inventarisasi keputusan Pengadilan tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak yang disebarluaskan di kalangan peradilan dan di kalangan pendidikan hukum sebagai bahan referensi yang sangat penting.

Adanya bacaan tentang kasus-kasus di luar negeri yang berkaitan dengan penerapan asas tangggung jawab mutlak, baik diterjemahkan ataupun tidak merupakan bahan yang memperluas cakrawala para hakim dan mereka yang belajar ilmu hukum/fakultas hukum.