3. Paparan Deputi Kawasan_Kumuh
-
Upload
esty-dwi-prasetyani -
Category
Documents
-
view
26 -
download
3
description
Transcript of 3. Paparan Deputi Kawasan_Kumuh
-
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Jakarta, 19 Maret 2014
KEBIJAKAN PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2015-2019
-
OUTLINE PAPARAN
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 2
1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH 2. TUJUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 3. OUTPUT DAN OUTCOME KEBIJAKAN 4. PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN 5. INDIKATOR KUMUH TAHUN 2014 6. LINGKUP KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH (PEMUGARAN,
PEREMAJAAN, PEMUKIMAN KEMBALI, PENCEGAHAN) a. Prinsip Penanganan b. Skenario Tahapan Pelaksanaan Dan Stakeholders c. Target Dan Anggaran
7. KONSEP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMUGARAN TAHUN 2015-2019 8. KONSEP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEREMAJAAN TAHUN 2015-2019 9. KONSEP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMUKIMAN KEMBALI TAHUN 2015-2019 10. KONSEP PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA KUMUH TAHUN 2015-2019 11. REKAPITULASI TARGET DAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGANAN
KUMUH TH 2015-2019
-
1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH (1)
3
1. Masih berkembangnya jumlah rumah tidak layak huni serta perumahan dan permukiman kumuh, karena : a. Pembangunan rumah yg tidak memenuhi standar layak huni & tidak
didukung PSU yg memadai serta pembangunan rumah di tempat ilegal b. Lemahnya pemeliharaan rumah maupun PSU untuk pencegahan c. Lemahnya peningkatan kualitas rumah dan PSU d. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas yg telah dilaksanakan
selama ini karena lemahnya sinergitas dan komitmen dari Pemerintah Pusat-Daerah
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
CIRI-CIRI KEKUMUHAN (UU 1/2011 Psl 95) 1. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang
tinggi; 2. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas
umum; 3. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan
permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
4. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
-
4 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas : a. pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya
penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha
b. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (leading actors)
c. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat
1. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH (2)
-
5 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1. Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan tridaya.
2. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
3. Mendorong terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni.
a. Output Terfasilitasinya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh Indikator output : Luas kawasan yang mendapatkan bantuan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh b. Outcome Berkurangnya luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Indikator outcome: Jumlah luas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berkurang
2. TUJUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
3. OUTPUT DAN OUTCOME KEBIJAKAN
-
6
4. PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN Penanganan terpadu multi sektor seluruh sektor yang terkait, terlibat secara sinergis dan
koordinatif
Stakeholders terlibat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota), Masyarakat, Swasta
Bertumpu pada masyarakat masyarakat terlibat sepenuhnya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan
Penanganan pada aspek fisik, ekonomi, dan sosial
Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada kebutuhan (need assessment), pembentukan kelembagaan dalam rangka pengelolaan, dll
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
KUMUH
KEBIJAKAN PKP
PERENCANAAN
KOMPREHENSIF
ASPIRASI
MASYARAKAT
CAP
ASPEK FISIK
ASPEK EKONOMI
ASPEK SOSIAL
PENANGANAN
TERPADU
MULTI SEKTOR
PKP TERTATA DAN
TERKELOLA
-
Merupakan jumlah Rumah Tangga yang menempati RTLH berdasarkan data BPS.
Catatan: Berdasarkan data BPS, RTLH merupakan bagian dari kumuh. Penanganan RTLH seharusnya merupakan bagian dari penanganan kumuh. Tidak tersedia data fisik PSU.
Tidak tersedia data fisik yang menunjukkan berapa banyak rumah yang aladin-nya rusak.
(1) Luas Lantai Perkapita < 7,2 M; (2) Atap dari Daun/Lainnya; (3) Dinding dari Bambu/Lainnya; (4) Jenis Lantai Tanah; (5) Sumber Penerangan Bukan Listrik;
(6) Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Pembuangan Tinja < 10 M;
(7) Tidak Ada Fasilitas BAB; (8) Tidak Ada Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki
Septik.
R T L H
3,4 JUTA UNIT
Kriteria RTLH:
Adalah Jumlah Rumah Tangga Kumuh berdasarkan data dari BPS.
X = (air minum tidak layak dengan bobot 15%) + (sanitasi tidak layak dengan bobot 15%) + (sufficient living area
7,2 m2 dengan bobot 35%) + (durability of Housing 2 kriteria dengan bobot 35%) Catatan: (1) Tidak tersedia data luas permukiman kumuh.
(2) Tidak tersedia data fisik PSU (jalan, drainase, dan persampahan).
BANYAKNYA RUMAH TANGGA DENGAN KATEGORI X BANYAKNYA RUMAH TANGGA
RUMAH TANGGA KUMUH
K U M U H
9,6 JUTA UNIT
X 100%
5. INDIKATOR KUMUH TAHUN 2014
Jlh RT Kumuh di Perkotaan : 44,56% 4,27 juta RT Jlh RT Kumuh di Perdesaan : 55,44% 5,32 juta RT
Total : 9,6 juta RT
Luas RT di perkotaan : 36 m2 Luas RT kumuh di perkotaan = 15.401 ha Luas RT di perdesaan : 60 m2 Luas RT kumuh di perdesaan = 31.931 ha
Total luas PSU di perkotaan (20%) 15.401 ha x 20% = 3.850 ha Total luas PSU di perdesaan (40%) 31.931 ha x 40% = 21.287 ha
Luas kumuh perkotaan 19.251 ha Luas kumuh perdesaan 53.218 ha
TOTAL LUAS KUMUH : 72.470 Hektar
-
8 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
6. LINGKUP KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH (UU 1/2011, Ps.97)
PERUMAHAN KUMUH
PERMUKIMAN KUMUH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PENGELOLAAN
TAHAPAN PENANGANAN
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT
PEMUGARAN/ REHABILITASI
(UU 1/2011, Psl 97 ay 1a)
PEREMAJAAN (UU 1/2011, Psl 97 ay 1b)
RELOKASI/ PEMUKIMAN
KEMBALI (UU 1/2011, Psl 97 ay 1c)
Perbaikan dan/atau pembangunan
kembali perumahan dan permukiman
Upaya pembangunan kembali perumahan dan
permukiman yang dilakukan melalui penataan secara
menyeluruh, Rumah dan PSU
Memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang
tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang
SWASTA
PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
KUMUH (UU 1/2011, Ps.95)
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Wasdal dan Pemberdayaan Masyarakat
(UU 1/2011, Ps.95 ay 2)
-
9 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
7. KONSEP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMUGARAN
TAHUN 2015-2019
-
Merupakan upaya penanganan melalui perbaikan dan/atau pembangunan kembali
perumahan dan permukiman yang telah menurun kualitasnya, agar menjadi layak huni
Kegiatan dilakukan tanpa perombakan yang mendasar Fokus penanganan : peningkatan kualitas fisik bangunan rumah dan prasarana dan
sarana dasar perumahan dan permukiman
10 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
7. KONSEP KEBIJAKAN PEMUGARAN
A.PENGERTIAN
Dilaksanakan pada perumahan dan/atau permukiman kumuh dengan kategori kumuh ringan atau sedang, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan
Pemerintah Pusat melaksanakan stimulan dalam rangka pemugaran (pada th. 1-2) penyusunan rencana penanganan, bantuan stimulan, fasilitasi lainnya (bimtek, kerjasama antar lembaga, dll)
Pemkab/kota sebagai leader (sosialisasi, delineasi kawasan, penetapan lokasi, tindak lanjut program penanganan, koordinasi lintas sektoral)
B. KONSEP PENANGANAN
-
TAHAP PEMPUS PEMPROV PEMKAB/KOTA MASYARAKAT SWASTA THN KE-
PERENCANAAN
1
PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5 dst
PEMANFAATAN
1
2
3
4
5 dst
PENGELOLAAN
1
2
3
4
5 dst
Penyusunan Panduan Penanganan
Fasilitasi Penyusunan Rencana
Stimulan Pemugaran Kawasan
Tindak Lanjut Pemugaran
Kawasan (Sesuai Rencana
Penataan) (Tridaya Approach)
Tindak Lanjut Pemugaran
Kawasan (Sesuai Rencana Penataan) (Tridaya Approach)
Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Pemeliharaan dan Pengelolaan Hasil
Pembangunan
Keterlibatan Swasta dalam Pemugaran
Kawasan (Sesuai Rencana
Penataan)
Fasilitasi dan Monitoring oleh Pempus dalam Implementasi
Rencana Penataan Kawasan
CAP Penetapan Lokasi
Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Monitoring dan Bimbingan oleh Pemda
Pengelolaan Hasil Pembangunan
Monitoring dan Bimbingan oleh Pemda
Serah Terima PSU kpd Pemda
Penyusunan Panduan Pemugaran Tkt Prov
Penyusunan Panduan Pemugaran Tkt Kab/Kot
Keterlibatan Masyarakat
Serah Terima PSU kpd Pemda
C. SKENARIO PELAKSANAAN PEMUGARAN DAN PEMBAGIAN PERAN S TAKEHOLDER
-
12 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
D. TARGET DAN KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PEMUGARAN TH 2015-2019
Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran
(Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) VolAnggaran
(Rp .000)
A
A.I
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.I
2.000.000 2.000.000 0 0 0 4.000.000
A.II
20 20 30 30 30 130
keg keg keg keg keg keg
20 20 20 20 20 20
keg keg keg keg keg keg
60 120 180 250 250 860
hektar hektar hektar hektar hektar hektar
- 1 1 1 1 4
keg keg keg keg keg keg
1 2 2 2 2 9
keg keg keg keg keg keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.II
134.000.000 224.800.000 329.800.000 434.800.000 434.800.000 1.558.200.000
TOTAL KEBUTUHAN
ANGGARAN
136.000.000 226.800.000 329.800.000 434.800.000 434.800.000 1.562.200.000
26.000.000
70.000.000
5 Fasilitasi Pengelolaan, Monev,
dan Serah Terima PSU
Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman
Kumuh melalui Pemugaran
2.000.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000
700.000 14.000.000 700.000 14.000.000 700.000 14.000.0002 Bimtek Penyusunan Rencana
Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman
Kumuh melalui Pemugaran
700.000 14.000.000 700.000 14.000.000
3 Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman
Kumuh
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - -
6.000.000 3.000.000 6.000.000
800.000 800.000 800.000 3.200.000
1.290.000.000
4 Fasilitasi Kerjasama
Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman
Kumuh melalui Pemugaran
- - 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
1.500.000 270.000.000 1.500.000 375.000.000 1.500.000 375.000.0003 Stimulan Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman
Kumuh melalui Pemugaran
1.500.000 90.000.000 1.500.000 180.000.000
45.000.000 1.500.000 45.000.000 1.500.000 45.000.000 195.000.000
OPERASIONALISASI KEBIJAKAN
1 Fasilitasi Penyusunan Rencana
Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman
Kumuh melalui Pemugaran
1.500.000 30.000.000 1.500.000 30.000.000 1.500.000
- - - - 2.000.000
- 2.000.000 1.000.000 - - - - -
- - - - 2.000.000
2 Penyusunan Permenpera
tentang Serah Terima dan
Pengelolaan PSU Hasil
Penanganan Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh melalui
Pemugaran
1.000.000 1.000.000 1.000.000
FASILITASI PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PEMUGARAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
1 Penyusunan Permenpera
mengenai Pedoman
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - -
2019 TOTAL PENANGANAN
2015-2019
Vol Vol Vol Vol VolNO INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017 2018
-
13 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
8. KONSEP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEREMAJAAN
TAHUN 2015-2019
-
Kepadatan bangunan cukup tinggi
Kualitas bangunan sangat rendah
Prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan/membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni
Merupakan upaya pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui
penataan secara menyeluruh Upaya peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang
lebih baik guna melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat
14 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
A.PENGERTIAN
Penghuni untuk sementara waktu dimukimkan di tempat lain, untuk selanjutnya dimukimkan kembali di lokasi yang telah diremajakan
Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya
B. LOKASI PENANGANAN
Peran pemerintah pusat, pada Th.1-2 relatif lebih dominan (konsep pilotting)
Pemda berperan penting dalam sosialisasi, relokasi sementara, dan administrasi pertanahan
C. PRINSIP PENANGANAN
8. KONSEP KEBIJAKAN PEREMAJAAN
-
C. SKENARIO TAHAPAN PELAKSANAAN PEREMAJAAN DAN PEMBAGIAN PERAN S TAKEHOLDER
TAHAP PEMPUS PEMPROV PEMKAB/KOTA MASYARAKAT SWASTA THN KE-
PERENCANAAN
T-1 s/d 1
1
PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5 dst
PEMANFAATAN
1
2
3
4
5 dst
PENGELOLAAN
1
2
3
4
5 dst
Penyusunan Panduan Peremajaan
Pembangunan Kembali Kawasan Pemindahan Kembali Penduduk (oleh Pemkab/Pemkot)
Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Pemeliharaan dan Pengelolaan Hasil
Pembangunan
Keterlibatan Swasta dalam Peremajaan
Kawasan
Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Peremajaan
Kawasan
CAP Penetapan Lokasi
Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Monitoring dan Bimbingan oleh Pemda
Pengelolaan Hasil Pembangunan
Monitoring dan Bimbingan oleh Pemda
Serah Terima PSU kpd Pemda
Penyusunan Panduan PeremajaanTkt Prov Penyusunan Panduan
PeremajaanTkt Kab/Kot
Pemberdayaan Masyarakat
Sosialisasi Masy (T-1 &T)
Fasilitasi Penyusunan Rencana Peremajaan
Penyiapan Rumah Tinggal Sementara
Konsolidasi Tanah Relokasi Penduduk
-
16 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
D. TARGET DAN KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PEREMAJAAN TH 2015-2019
Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran
(Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) VolAnggaran
(Rp .000)
A
A.I
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.I
1.800.000 9.000.000 0 0 0 10.800.000
A.II
5 5 5 8 5 28
keg keg keg keg keg keg
5 5 5 8 5 28
keg keg keg keg keg keg
- 50 100 100 130 380
hektar hektar hektar hektar hektar hektar
- 1 1 1 1 4
keg keg keg keg keg keg
- 2 2 2 2 8
keg keg keg keg keg keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.II
12.500.000 113.300.000 213.300.000 220.800.000 273.300.000833.200.000
TOTAL KEBUTUHAN
ANGGARAN
14.300.000 122.300.000 213.300.000 220.800.000 273.300.000 844.000.000
8.000.000 1.000.000 5.000.000 28.000.000
24.000.000
2 Fasilitasi Konsolidasi Tanah untuk
Peremajaan PKP
1.000.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000
3.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000
800.000 800.000 800.000 3.200.000
5 Fasilitasi Pengelolaan, Monev,
dan Serah Terima PSU
Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh melalui
Peremajaan
- - 3.000.000 6.000.000
760.000.000
4 Fasilitasi Kerjasama Peningkatan
Kualitas Perumahan dan
Permukiman Kumuh melalui
Peremajaan
- - 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
2.000.000 200.000.000 2.000.000 200.000.000 2.000.000 260.000.0003 Pelaksanaan Peningkatan
Kualitas Perumahan dan
Permukiman Kumuh melalui
Peremajaan
- - 2.000.000 100.000.000
42.000.000 1.500.000 7.500.000 1.500.000 12.000.000 1.500.000 7.500.0001 Fasilitasi Penyusunan Rencana
Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh melalui
Peremajaan
1.500.000 7.500.000 1.500.000 7.500.000
- - - - 2.000.000
OPERASIONALISASI KEBIJAKAN
- 8.800.000
3 Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan
Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh melalui
Peremajaan
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - -
8.000.000 - - - - -
- - - - 2.000.000
2 Penyusunan Permenpera tentang
Serah Terima dan Pengelolaan
PSU Hasil Penanganan
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui
Peremajaan
800.000 800.000 8.000.000
FASILITASI PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PEREMAJAAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
1 Penyusunan Permenpera
mengenai Pedoman Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui
Peremajaan
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - -
2019 TOTAL PENANGANAN
2015-2019
Vol Vol Vol Vol VolNO INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017 2018
-
17 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
9. KONSEP KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMUKIMAN KEMBALI TAHUN 2015-2019
-
Peran pemerintah pusat, pada Th.1-2 relatif lebih dominan (konsep pilotting) perencanaan kawasan, bantuan stimulan PSU, pembangunan rumah
Pemda berperan penting dalam sosialisasi, penyiapan lokasi pemukiman kembali, administrasi pertanahan, tindak lanjut upaya pemukiman kembali
Merupakan upaya memindahkan lokasi perumahan dan permukiman dari lokasi
yang rawan bencana, kumuh, dan/atau lokasi yang alih fungsi, menurut rencana tata ruang, ke lokasi yang sesuai dengan peruntukan sebagai perumahan dan permukiman
Bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Pemukiman kembali, hanya dapat dilakukan dengan alasan: 1. lokasi terkena dampak bencana; 2. lokasi rawan bencana; dan/atau 3. alih fungsi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
9. KONSEP KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI
A.PENGERTIAN
B. KONSEP PENANGANAN
-
C. SKENARIO TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUKIMAN KEMBALI DAN PEMBAGIAN PERAN S TAKEHOLDER
TAHAP PEMPUS PEMPROV PEMKAB/KOTA MASYARAKAT SWASTA THN KE-
PERENCANAAN
T-1 s/d 1
1
PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5 dst
PEMANFAATAN
1
2
3
4
5 dst
PENGELOLAAN
1
2
3
4
5 dst
Penyusunan Panduan Pemukiman Kembali
Pembangunan Kembali Kawasan (Th. 2-3) Relokasi Penduduk (oleh Pemkab/Pemkot) (Th. Ke-3-4)
Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Pemeliharaan dan Pengelolaan Hasil
Pembangunan
Keterlibatan Swasta dalam Peremajaan
Kawasan
Fasilitasi dan Monitoring Kegiatan Peremajaan
Kawasan
CAP
Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Monitoring dan Bimbingan oleh Pemda
Pengelolaan Hasil Pembangunan
Monitoring dan Bimbingan oleh Pemda
Serah Terima PSU kpd Pemda (Th.3-4)
Penyusunan Panduan Relokasi Tkt Prov Penyusunan Panduan
Relokasi Tkt Kab/Kot
Pemberdayaan Masyarakat
Sosialisasi Masy (T-1 & T)
Fasilitasi Penyusunan Rencana Relokasi Penetapan Lokasi
Penyiapan Lahan
-
20 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
D. TARGET DAN KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PEMUKIMAN KEMBALI TH 2015-2019
Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran
(Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) VolAnggaran
(Rp .000)
A
A.I
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
1 1 - - - 2
keg keg keg keg keg Keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.I
1.800.000 9.000.000 0 0 010.800.000
A.II
5 5 5 8 5 28
keg keg keg keg keg keg
- 50 100 100 130 380
hektar hektar hektar hektar hektar hektar
- 1 1 1 1 4
keg keg keg keg keg keg
- 2 2 2 2 8
keg keg keg keg keg keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.II
7.500.000 108.300.000 208.300.000 212.800.000 268.300.000805.200.000
TOTAL KEBUTUHAN
ANGGARAN
9.300.000 117.300.000 208.300.000 212.800.000 268.300.000 816.000.000
24.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000
800.000 800.000 800.000 3.200.000
4 Fasilitasi Pengelolaan, Monev,
dan Serah Terima PSU
Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
- - 3.000.000 6.000.000
760.000.000
3 Fasilitasi Kerjasama Peningkatan
Kualitas Perumahan dan
Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
- - 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
2.000.000 200.000.000 2.000.000 200.000.000 2.000.000 260.000.0002 Pelaksanaan Peningkatan
Kualitas Perumahan dan
Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
- - 2.000.000 100.000.000
42.000.000 1.500.000 7.500.000 1.500.000 12.000.000 1.500.000 7.500.0001 Fasilitasi Penyusunan Rencana
Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
1.500.000 7.500.000 1.500.000 7.500.000
- - - - 2.000.000
OPERASIONALISASI KEBIJAKAN
- 8.800.000
3 Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan
Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - -
8.000.000 - - - - -
- - - - 2.000.000
2 Penyusunan Permenpera tentang
Serah Terima dan Pengelolaan
PSU Hasil Penanganan
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
800.000 800.000 8.000.000
FASILITASI PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PEMUKIMAN KEMBALI
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
1 Penyusunan Permenpera
mengenai Pedoman Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - -
2019 TOTAL PENANGANAN
2015-2019
Vol Vol Vol Vol VolNO INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017 2018
-
21 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
10. KONSEP PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KUMUH TAHUN 2015-2019
-
Merupakan upaya untuk menjaga kelayakan dan
fungsi perumahan dan permukiman sehingga tidak terjadi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat, melalui berbagai upaya agar tidak tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
22 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
10. KONSEP KEBIJAKAN PENCEGAHAN (1)
A.PENGERTIAN
-
23 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
10. KONSEP KEBIJAKAN PENCEGAHAN (2)
B. RUANG LINGKUP KEGIATAN PENCEGAHAN P
ENC
EGA
HA
N
KU
MU
H
WASDAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PENGELOLAAN
Pemeriksaan thdp RTRW RP3KP RDTR Peraturan Zonasi
RTBL RTR Kawasan Status Lahan AMDAL/UKL/UPL
Pemeriksaan thdp: Ketentuan Perizinan (Rencana Induk/Site Plan,
IMB, AMDAL/UKL/UPL) Standar Teknis Kelaikan Fungsi
Pemeriksaan Berkala terhadap Fungsi Bangunan dan PSU
Dilakukan pada perumahan dan permukiman yang belum kumuh dan/atau yang telah mendapatkan penanganan peningkatan kualitas
Pemeriksaan thdp kelaikan fungsi bangunan dan PSU
-Pemeriksaan Berkala - Pendampingan
- Pelayanan Informasi - Pembentukan Forum PKP
-
24 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
10. KONSEP KEBIJAKAN PENCEGAHAN (3)
C. KONSEP PEMBAGIAN PERAN ANTAR STAKEHOLDERS
PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
Merumuskan kebijakan nasional pencegahan kumuh
Merumuskan kebijakan provinsi ttg pencegahan kumuh
Menyusun dan melaksanakan kegiatan pencegahan kumuh
Pembinaan dan koordinasi dgn pemprov, pemkab/pemkot : Sosialisasi Bimtek Pelatihan Bantek Bantuan PSU*
Pembinaan dan koordinasi dengan pemda kab/kota dan setiap orang : Sosialisasi Bimtek Pelatihan Bantek Bantuan PSU*
Melaksanakan wasdal melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan
Pemberdayaan masyarakat
Dilakukan pada perumahan dan permukiman dengan kelengkapan PSU minimal (sehingga berpotensi kumuh) bantuan PSU sebagai upaya optimalisasi fungsi dalam rangka pencegahan Dilaksanakan melalui DAK Bidang PKP
-
25 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
D. TARGET DAN KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PENCEGAHAN TH 2015-2019
Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran Harsat Anggaran
(Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) (Rp .000) VolAnggaran
(Rp .000)
A
A.I
1 1 1 1 1 5
keg keg keg keg keg Keg
1 1 1 1 1 5
keg keg keg keg keg Keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.I
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00010.000.000
A.II
1.000 1400 2000 2000 2000 8400
hektar hektar hektar hektar hektar hektar
1 1 1 1 1 5
keg keg keg keg keg keg
- 2 2 2 2 8
keg keg keg keg keg keg
TOTAL KEBUTUHAN
KEBIJAKAN A.II
500.800.000 700.800.000 1.000.800.000 1.000.800.000 1.000.800.0004.204.000.000
TOTAL KEBUTUHAN
ANGGARAN
502.800.000 702.800.000 1.002.800.000 1.002.800.000 1.002.800.000 4.214.000.000
6.000.000 3.000.000 6.000.000 24.000.000
4.000.000
3 Fasilitasi Pengelolaan, Monev,
dan Serah Terima PSU
Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
- - 3.000.000 6.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000
800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
1.000.000.000 500.000 1.000.000.000 4.200.000.000
2 Fasilitasi Kerjasama Peningkatan
Kualitas Perumahan dan
Permukiman Kumuh melalui
Pemukiman Kembali
800.000 800.000 800.000 800.000
1 Pelaksanaan Bantuan PSU dalam
rangka Pencegahan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh
500.000 500.000.000 500.000 700.000.000 500.000 1.000.000.000 500.000
OPERASIONALISASI KEBIJAKAN
1.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
2 Bantuan Teknis Penyusunan
Rencana Pencegahan
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
1.000.000 1.000.000 1.000.000
FASILITASI PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
1 Sosialisasi dan Bimtek
Pelaksanaan Pencegahan Kumuh
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2019 TOTAL PENANGANAN
2015-2019
Vol Vol Vol Vol VolNO INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017 2018
-
26 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
11. REKAPITULASI TARGET DAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGANAN KUMUH TH 2015-2019
TargetAnggaran
(Rp .000)Target
Anggaran
(Rp .000)Target
Anggaran
(Rp .000)Target
Anggaran
(Rp .000)Target
Anggaran
(Rp .000)Vol
Anggaran
(Rp .000)
A
60 120 180 250 250 860
ha ha ha ha ha ha
- 50 100 100 130 380
ha ha ha ha ha ha
- 50 100 100 130 380
ha ha ha ha ha ha
TOTAL A 150.300.000 349.100.000 543.100.000 655.600.000 708.100.000 2.406.200.000
B
1.000 1.400 2.000 2.000 2.000 8.400
ha ha ha ha ha ha
TOTAL B 502.800.000 702.800.000 1.002.800.000 1.002.800.000 1.002.800.000 4.214.000.000
TOTAL 662.400.000 1.169.200.000 1.754.200.000 1.871.200.000 1.979.200.000 7.436.200.000
816.000.000
2015 2016 2017 2018 2019
208.300.000 212.800.000 268.300.0003 Pemukiman
Kembali
9.300.000 117.300.000
1.002.800.000 1.002.800.000 1.002.800.000 4.214.000.000
273.300.000 844.000.000
FASILITASI PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1 Pencegahan
Kumuh
502.800.000 702.800.000
122.300.000 213.300.000 220.800.000
434.800.000 434.800.000 1.562.200.000
2 Peremajaan 14.300.000
FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1 Pemugaran 136.000.000 226.800.000 329.800.000
TOTAL PENANGANAN
2015-2019NO
INDIKATOR
KINERJA
-
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Contact Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No.1 Lantai 6, Wing 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./Fax : 021 - 72788108
-
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
28 Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
REALISASI PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2010-2014
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
TAHUN
BANTUAN STIMULAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
TARGET RENSTRA
ALOKASI DIPA
REALISASI
Fisik (Ha) Fisik (Ha)
Jumlah Lokasi
Luas Penanganan
/Output (Hektar)
Alokasi Anggaran (Rp. Milyar)
Penerima Manfaat/ Outcome (Jiwa)
2010 50 50 10 50 75,00 10.000
2011 100 115 23 115 147,78 23.000
2012 150 225 61 305 193,36 61.000
2013 175 94 6821) 170,51) 112,22 69.400
2014 180 180 1.4002) 3502) 132,00 2) 70.000 2)
TOTAL 655 664 2.176 990,53) 660,36 233.400 Ket : 1) Tahun 2013, Bantuan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Berupa MCK Komunal
Dengan perkiraan wilayah pelayanan = 0,25 Ha/unit MCK, maka realisasi penanganan tahun 2013 adalah 170,5 Ha 2) Sedang dalam tahap pelaksanaan 3) Asumsi Realisasi s/d TA 2014