Post on 21-Oct-2014
description
Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Kepala Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara
LAN-RI
Disampaikan pada Bimtek PusdiklatDalam Negeri Kementerian Dalam NegeriDenpasar, 15-16 November 2013
Indikator
SasaranSatuan
Tahun dan Perkembangan Capaian Target
RPJMN
2010-
20142009 2010 2011 2012
Sasaran 1 : Penyelenggara-an Pemerintahan
yang Bersih & Bebas KKN
IPK 2.8 2.8 3.0 3.2 5.0
Opini WTP BPK atas LKKL Pusat
41% 56,41% 63 77* 100%
Opini WTP atas LKPD (Daerah)
2,68% 3% 9% 16* 60%
Sasaran 2 :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Integritas Pelaya-nan Publik (Pusat)
6,64 6,16 7,07 6,86 8.0
Integritas Pelayan-an Publik (Daerah)
6,46 5,26 6,00 6,32 8.0
IKM atas Pelayanan Publik
57 60 76,6 n.a. 85
Jumlah PTSP di Daerah
360 394 420 444 530
Indikator
SasaranSatuan
Tahun dan Perkembangan Capaian Target
RPJMN
2010-
20142009 2010 2011 2012
Sasaran 3 :
Kapasitas dan
AKUNTA-BILITAS Kinerja Birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan
-0,29 -0,26 -0,19 -0,24 0,5
Instansi Pusat yg Akuntabel
47,37 63,29 82,93 95,06 100%
Instansi Provinsi yg Akuntabel
3,76 31,03 63,33 75,76 80%
Instansi Kab/Kota yg Akuntabel
5,08 8,77 12,78 24,20 60%
Instansi Pusat yg Melaksanakan RB
5% 14% 16% 40% 100%
Instansi Daerah yg Melaksanakan RB
- - -33 Prov
33 Kab, 33 Kota (Pilot)
100% Prov,60%
Kab/Kota
� Opini WTP BPK atas pemerintah Pusatdan Daerah?
� Instansi Pusat/Provinsi/Kab/Kota yang Akuntabel?
Perencanaan Kinerja (35%)� Perencanaan Kinerja (35%)o Rencana Strategis (15%)o Rencana Kinerja Tahunan
(10%)o Penetapan Kinerja (10%)
� Pengukuran Kinerja (20%)o Pemenuhan Pengukuran (4%)o Kualitas Pengukuran (10%)o Implementasi Pengukuran
(6%)
� Pelaporan Kinerja (15%)o Pemenuhan Pelaporan (3%)o Penyajian Informasi Kinerja
(8%)o Pemanfaatan Informasi
Kinerja (4%)
� Evaluasi Kinerja� Evaluasi Kinerja(10%)o Pemenuhan
Evaluasi (2%)o Kualitas Evaluasi
(5%)o Pemanfaatan Hasil
Evaluasi (3%)
� Capaian Kinerja(20%)o Kinerja yang
Dilaporkan – output (5%)
o Kinerja yang Dilaporkan –outcome (5%)
o Kinerja Lainnya(10%)
KATEGORINILAI ANGKA
INTERPRETASI
AA >85-100 Memuaskan
A >75-85 Sangat Baik
B >65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan
CC >50-65 Cukup Baik (Memadai)
C >30-50 Agak Kurang
D 0-30Kurang, perlu byk sekali perbaikansgt mendasar.
� “Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawabanatau untuk menjawab & menerangkan kinerja & tindakanseseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatuorganisasi kpd pihak yg memiliki hak atau berkewenanganuntuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban” (Modul LAKIP Kementerian PAN, 2010).
� Sesuatu yg dibutuhkan/diharapkan untuk memberikanpenjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan seseorang(Oxford Advance Learner’s Dictionary).
� Upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan ygberhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yg mana, dan bagaimana (J.B. Ghartey).
� Setiap upaya memberi nilai tambah thdtanggungjawab jabatan;
� Setiap upaya menegakkan norma;
� Setiap upaya menghindari penyimpangan & perangkap jabatan;
� Keteladanan (exemplary paragon);
� Sikap kepedulian & kebersamaan (care and share);
� Keakraban & kedekatan (intimacy) baik kepadabawahan maupun mitra kerja;
� Kepercayaan timbal balik (reciprocal trust) secaravertikal, horisontal maupun diagonal.
PercepatanRB
PercepatanRB
PenataanStrukturPenataanStruktur
PenataanJml PNSPenataanJml PNS
Seleksi & PromosiPNS
Seleksi & PromosiPNS
Profesio-nalismePNS
Profesio-nalismePNS
E-govt.E-govt.Penyeder-hanaanProsedur
Penyeder-hanaanProsedur
Transparansi & AkuntabilitasTransparansi & Akuntabilitas
Kesejahte-raan PNSKesejahte-raan PNS
EfisiensiSarprasEfisiensiSarpras
RENCANA AKSI
a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS:� Perluasan Wajib lapor;� Sebagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan;
b. Kebijakan pengelolaan keuangan negara:� Larangan pemindahan keuangan ke rekening pribadi;� Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara
(Escrow Account);� Whistle blower system;� Penguatan PPATK;� Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan
korupsi;
f. Pelaporan secara komprehensif dan diintegrasikan (beberapa jenis pelaporan yang sekarang ada, dalam kajian untuk diintegrasikan);
g. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi pemerintah (SAKIP).
Transparency
Responsiveness
Compliance
Account-ability
� Transparency concerns the duty to account to those with a legitimate interest – the stakeholders in the organization.
� Responsiveness concerns responsibility of the organization for its acts and omissions, including the processes of decision-making and the results of these decisions. Responsiveness entails a responsibility to develop the organization's processes and targets to support the continuous improvement of the organization's performance,
� Compliance concerns the duty to comply with agreed standards regarding both organizational policies and practices, and the reporting of policies and performance.
1. Transparency is the provision of accessible and timely information to stakeholders and the opening up of organizational procedures, structures, and processes to their assessments. Doing so enables stakeholders to monitor an organization’s activities and hold it to account for its commitments, actions, and decisions. Its criteria includes:
o Respond to all information requests within a certain timeframe and justify denials;
o Identify a narrowly defined set of conditions for non disclosure of information;
o Have in place an appeals process for denied information requests.
2. Participation is the active engagement of both internal and external stakeholders in the decisions and activities that affect them. At a minimum, participation must include the ability to influence decision making, not just seek approval or acceptance of a decision or activity. It includes:
o Clearly identify the activities and level (operational, policy, strategy) at which stakeholders can expect to be engaged;
o Communicate in a timely manner the purpose of any engagement and the scope for stakeholder influence;
o Disclose the outcomes of engagement, unless requested not to by stakeholders;
o Change policy or practice as a result of engagement or else provide an explanation to stakeholders why the input was not taken on board.
3. Evaluation is the process through which an organization monitors and reviews its progress against goals and objectives, feeds learning from this into future planning, and reports on the results of the process. Evaluation ensures that an organization learns from and is accountable for its performance. Its criteria includes:
o Engage external stakeholders in the evaluation of activities that impact them
o Use evaluation results to inform future decision making
o Be open and transparent about evaluation results
o Evaluate performance in relation to strategic plan, internal administrative and management policies, issues specific policies, and operations
4. Complaint & Response are channels developed by organizations that enable stakeholders to file complaints on issues of non-compliance or against decisions and actions, and that ensure such complaints are properly reviewed and acted upon. Its criteria includes:
o Maintain confidentiality of external complainants;
o Guarantee non-retaliation;
o Provide a clear description of how external complaints can be made and how they will be investigated;
o Ensure independence of those assessing, investigating, and responding to external complaints;
o Have in place an appeals process for external complaints unsatisfied with the outcome of an investigation.
Dimensi Instrumen
Transparansi
• E-government (E-proc, E-service, E-office, etc);
• Keterbukaan Pengelolaan Keuangan(financial disclosure);
• Benturan Kepentingan (conflict of Interest);• Laporan Harta Kekayaan;• Publikasi cetak & online.
Evaluasi
• Manajemen Keuangan;• Manajemen Kinerja (SAKIP);• Review Rencana Strategis dan IKU;• Sistem Pengendalian Internal (Waskat).
Dimensi Instrumen
Partisipasi• Stakeholder forum;• Pemberlakuan Code of Conduct atau Code of
Good Practices.
Komplain & Respon
• Unit Pengelola Informasi; Mediasi & Ajudikasi (UU No. 14/2008);
• Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik(UU No. 25/2009);
• Unit Pelaporan & Pengendalian Gratifikasi;• Pengelolaan Pengelola Whistleblower.
� Kebingungan / kekaburan konsep “Akuntabilitas”.
Ada 10 istilah akuntabilitas yg berbeda, yakni: Kinerja, Publik, Administratif, Ketaatan, Legalitas/Hukum, Politik, Moral, Profesional, Manajerial, Kinerja Penyelenggaraan Negara.
� Kesulitan menjadi “umbrella act” atau “omnibus regulation” karena karakteristik lembaga yg berbeda-beda.
Tidak menjangkau akuntabilitas legislatif, karena DPR tidakberbasis kinerja, melainkan berbasis politik (polis = masyarakatdi daerah pilihnya). Indikator kinerja DPR paling rendah adalahOutcome, sedang IK input – proses – output dilaksanakan olehSetjen. Selain itu, evaluasi akuntabilitas parlemen juga tidakbisa dilakukan oleh eksekutif.
� Kesulitan menyatukan akuntabilitas organisasi denganakuntabilitas individu.
Akuntabilitas idealnya adalah agregat dari dua fungsi yang bekerja bersama-sama, yakni: 1) integritas dan moralitaspribadi/individual, dan 2) kompetensi dan kinerja lembaga. Seorang pejabat publik tidak cukup hanya memiliki integritasnamun tidak kapabel dalam mengemban amanah kedinasan. Sebaliknya, seorang pejabat publik juga kurang ideal jikamemiliki kompetensi dan kinerja tinggi namun tidak dilengkapikepribadian yang mulia.
Semoga Bermanfaat …
Denpasar, 15-16 November 2013