KATAPENGANTAR - PENGADILAN TINGGI …pta-kupang.go.id/laporan/RB/Lap RB PTA Kupang2016.pdfG....

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi - Pengadilan Tinggi Agama Kupang i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun

2016 telah selesai disusun. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai

media komunikasi dan akuntabilitas tim reformasi birokrasi dalam menjalankan

amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Kupang.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dalam hal ini seluruh anggota

pokja, tim sekretariat reformasi birokrasi serta seluruh mendukung dan

berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Meski demikian, masih banyak ruang-ruang perbaikan yang menjadi target

reformasi birokrasi di tahun selanjutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

keseluruhan proses dan hasil reformasi birokrasi yang ada di Pengadilan

Tinggi Agama Kupang.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi terhadap pelaksanan reformasi birokrasi. Semoga

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Tahun 2016 dapat menjadi bahan evaluasi dan umpan balik untuk peningkatan

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi - Pengadilan Tinggi Agama Kupang ii

capaian reformasi birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, hal tersebut

diperlukan untuk mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang

yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik

yang berkualitas.

Salam Perubahan!

Kupang, 10 Maret 2017Ketua,

Drs. H. Haryono Sunaryo, SH., MHNIP. 19500702 197603 1 003

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi - Pengadilan Tinggi Agama Kupang iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………… i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………… iii

Bab I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………… 1

B. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi …………………………………………………… 7

C. Sasaran Reformasi Birokrasi ………………………………………………………………… 10

Bab II Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ………………………………………… 14

A. Manajemen Perubahan ……………………………………………………………………………… 14

B. Penataan Peraturan Perundang-undangan …………………………………………… 28

C. Penataan dan Penguatan Organisasi ……………………………………………………… 29

D. Penataan Tata Laksana …………………………………………………………………………… 30

E. Penataan Sistem Manajemen SDM ………………………………………………………… 33

F. Penguatan Akuntabilitas ………………………………………………………………………… 37

G. Penguatan Pengawasan ……………………………………………………………………………… 39

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ………………………………………………… 44

Bab III Penilaian Reformasi Birokrasi …………………………………………………………… 48

Bab IV Penutup ……………………………………………………………………………………………………. 55

PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

BABI

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi - Pengadilan Tinggi Agama Kupang 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam

rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan

merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan

pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya

diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang

lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan

peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan

atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi,

organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, system kerja, dan perangkat

kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, efektif

dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan

komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good

governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia

aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan


publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi,

inefektivitas, tidak professional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh

pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan

mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat

belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif,

dan kredibel, pelayanan public belum berkualitas dan pelayanan public

prima belum terbangun secara luas.

Dalam grand design reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia

memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut,

pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam

pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014,

pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena

itu, keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang

telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010–

2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan

selanjutnya (2015–2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi

birokrasi 2015–2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi


birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi

permasalahan baru di masa mendatang.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang adalah lembaga Yudikatif dalam

Pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menentukan

strategi pembangunan di bidang Hukum. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan,

pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7

Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera

dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan

struktural baru. Mengingat begitu banyaknya rekomendasi dan agenda

perbaikan atau perubahan yang harus dilakukan, maka diperlukan suatu

perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan

tercapainya hasil yang diharapkan. Oleh karenanya sejak akhir 2009,

telah dilakukan upaya penyusunan cetak biru Mahkamah Agung RI Tahun

2010–2035 yang merupakan kelanjutan dari cetak biru 2004 –2009.


Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman

serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di

bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)

lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang

administratif, personil dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan

“satu atap”, memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut

untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai

lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Penyatuan satu atap beserta semua konsekuensi logis yang muncul

untuk menjadi lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu

mengelola administratif, personil, finansial dan sarana prasarana, membuat

Mahkamah Agung telah melakukan perubahan atau pembaruan di semua

aspek secara hampir bersamaan melalui 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1) Area I Manajemen Perubahan

2) Area II Peraturan Perundang-undangan

3) Area III Penataan dan Penguatan Organisasi

4) Area IV Penataan Tata Laksana

5) Area V Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

6) Area VI Penguatan Akuntabilitas

7) Area VII Penguatan Pengawasan


8) Area VIII Pelayanan Publik

Kondisi tersebut diatas secara bertahap akan mengarahkan pada

perubahan yang menyangkut sikap mental dan perubahan struktur

organisasi Badan-Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung

seperti Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN. Pemisahan Panitera dan

Sekretaris pada Peradilan Tingkat Banding dan Pertama. Beberapa sistem

pengelolaan organiasai dengan Teknologi Informasi yang terpadu (IT)

merupakan sarana dukungan untuk tercapainya Tranparansi Pengelolaan

Putusan maupun pengelolaan organisasi yang modern, yang didukung

Profesionalitas Sumber Daya Manusia dengan Perubahan Sikap Mental

Aparatur.

Beberapa Program unggulan (Quick Wins) yang telah dicanangkan

oleh Mahkamah Agung sejak Tahun 2009 seperti :

1) Transparansi putusan

2) Pengembangan Teknologi Informasi

3) Pengelolaan PNBP

4) Kode etik hakim.

5) Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan

dan sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan

kinerja).


Kemudian dilanjutkan dengan Program unggulan (Quick Wins)

Mahkamah Agung 2015-2019 yang meliputi:

1) Revolusi Mental/perubahan mental model/perilaku aparatur

2) Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung

3) PengembanganTeknologi Informasi

4) Penguatan Pengawasan

5) Sumber Daya Manusia Aparatur

6) Peningkatan Pelayanan Publik

Keenam (Quick Wins) tersebut diatas merupakan program unggulan

yang menjadi target terlaksananya Road Map Mahkamah Agung 2015–2019

dalam rangka mewujudkan tatanan perubahan sikap mental sumber daya

manusia menjadi sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai

integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi,

birokrasi yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka

mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif

dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang selaku kawal depan Mahkamah

Agung selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mendukung

quick wins yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia.


B. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan

operasional untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode

2015-2019, antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi;

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi;

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RBRI Nomor 11

Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2016–2019;

4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan

Peradilan. (Tim pembaruan peradilan bertanggung jawab untuk

melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya;

5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/III/2013

tentang Penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi;

6) Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor:

05/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi.


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)

2015–2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi

pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan

sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga

dimensi tersebut tentunya juga dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah

Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Untuk menjamin terlaksananya ketiga dimensi tersebut tentunya

juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan

ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi birokrasi

yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan

reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang memiliki peran

yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung dalam rangka Penyelesaian perkara dan pelayanan


masyarakat. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi

Agama Kupang pada tahun 2010–2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan

reformasi birokrasi pada tahun 2015–2019. Strategi pembangunan nasional

tahun 2015–2019 dapat di gambarkan dengan penguatan yang dilakukan

melalui langkah–langkah umum sebagai berikut:

1) Memelihara dan/meningkatkan/memperkuat.

2) Melanjutkan upaya perubahan.

3) Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.

4) Memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan


Keempat langkah tersebut merupakan langkah strategis yang akan

dilaksanakan, sehingga pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan

Pengadilan Tinggi Agama Kupang sudah beranjak pada tahapan penguatan

reformasi birokrasi dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi

Reformasi Birokrasi secara Nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya

Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang professional dan

berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan

berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:


1) Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada

prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dengan tetap menjamin Kepastian

Hukum bagi masyarakat pencari keadilan;

2) Kinerjadi fokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);

3) Seluruh unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang didukung

dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan

pengelolaan data kinerja;

4) Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja

unit kerja terkecil, satuan unit kerja diatasnya, hingga pada organisasi

secara keseluruhan. Setiap unit kerja, sesuai dengan tugas dan

fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja

Mahkamah Agung secara keseluruhan.

C. Sasaran Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama

Kupang 2015-2019 diarahkan pada tiga sasaran yang disesuaikan dengan

sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMN Tahun

2015-2019. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah:

1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel


2.Birokrasi yang efektif dan efisien

3.Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Dari ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diturunkan ke

dalam sasaran reformasi birokrasi pokja-pokja reformasi birokrasi

Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Program Kerja Sasaran

Pokja Manajemen

Perubahan

1. Meningkatnya integritas aparatur

2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi

birokrasi

3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai

pelayanan masyarakat

Pokja Penataan

Peraturan dan

Perundang-

undangan

1. Meningkatnya keterlibatan public dalam proses

perumusan kebijakan

2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi,

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih

dan mendorong iklim kondusif bagi public.

Pokja Penataan 1. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit


dan Penguatan

Organisasi

kerja

2. Meningkatnya sinergisme dan penguatan

kelembagaan

Pokja Penataan

Tata Laksana

1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur

kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur,

sederhana, transparan dan partisipatif, dan

berbasise-Government

2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang

dan jasa secara elektronik (e-procurement)

3. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan

yang handal

4. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik

Pokja Penataan

Sistem

Manajemen SDM

Aparatur

Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Pokja Penguatan

Akuntabilitas

1. Meningkatnya kualitas penerapan sistem

akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi


2. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur

4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan Negara

Pokja Penguatan

Pengawasan

1. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang

independen, profesionalisme dan sinergis

2. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan

pemerintah yang bersih dan bebas KKN

3. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur

Pokja Pelayanan

Publik

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat

2. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi

kinerja pelayanan public

Tabel 1. Sasaran Pokja Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang 2015-2019


BABII

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi - Pengadilan Tinggi Agama Kupang

14

BAB II

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Manajemen Perubahan

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah

Agung RI di bidang manajemen perubahan Reformasi Birokrasi

melanjutkan kegiatan berdasarkan masukan pada evaluasi yang dilakukan.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah menyusun Road Map Reformasi

Birokrasi tahun 2015-2019 sebagai dasar dan acuan bagi pelaksanaan

reformasi birokrasi. Road Map tersebut telah disosialisasikan tetapi belum

terpadu pada Rencana Kerja (RENJA), SOP dan kegiatan lainnya.

Adapun beberapa capaian yang sudah diraih oleh Pokja Reformasi

Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang Salah satu area penting dalam

reformasi birokrasi adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set

(budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi

ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi

yang tinggi. Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di

Pengadilan Tinggi Agama Kupang dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta PERMENPAN 2014


15

No. 027 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi

Pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama

Kupang adalah:

a) Meningkatnya integritas aparatur

b) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Pada tahun 2016 Pokja Manajemen Perubahan telah melaksanakan

berbagai kegiatan yang mendukung bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang, antara lain adalah:

a) Telah menetapkan role model/Agen perubahan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Agama Kupang;

Foto role mode di lingkungan PTA Kupang


16

b) Peningkatan motivasi pegawai melalui pertemuan antara pegawai dan

pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kupang serta siraman rohani melalui

pelaksanaan Bintal yang dilakukan setiap hari Senin setelah pelaksanaan

Apel.

Foto pelaksanaan Bintal dan Apel setiap hari senin

c) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

d) Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan

komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan cara :

Pembuatan SK Tim RB dan Tim Pokja-Pokja RB

SK yang terkait pelaksanaan RB

e) Pelaksanaan Rapat Pimpinan dan para Pegawai setiap bulan selama Tahun

2016


17

Foto rapat pimpinan dan para pegawai

f) Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar bagian

g) Pencanangan budaya kerja positif seperti melaksanakan sholat

berjamaah baik waktu dzuhur maupun ashar secara berjamaah

Berdasarkan capaian yang telah didapat oleh Pokja Manajemen

Perubahan pada tahun 2016 telah memberikan rekomendasi terhadap

beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan untuk dijadikan

salah satu agenda penting dalam rencana aksi tahun 2016 antara lain:

a) Rapat persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi

Agama Kupang ini akan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi itu

sendiri secara signifikan. Melalui kegiatan ini akan dapat memotivasi

SDM yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk menjadi agen

perubahan (agent of change). Dampak jangka panjangnya, akan


18

memberikan semangat dalam menciptakan perubahan di internal

Pengadilan Tinggi Agama Kupang semakin besar;

b) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas juga sangat

prioritas untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2016.

Khususnya implementasi di unit - unit Pengadilan Tinggi Agama Kupang,

cita-cita ataupun semangat Reformasi Birokrasi dalam menciptakan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme (KKN) atau menciptakan prinsip clean government and good

governance dapat bisa menjadi lebih nyata. Dengan impelementasi

mekanisme internal yang berjalan secara otomatis dalam mengawal

pelaksanaan realisasi capaian kinerja dan anggaran;

c) Public campaign untuk mendorong peran serta masyarakat sebagai

unsur pengawas juga hal yang tidak kalah penting untuk dijadikan

rencana aksi pokja Manajemen Perubahan di tahun 2016. Melalui hal

ini, masyarakat akan ikut serta/berperan dalam mewujudkan pelayan

publik yang sesuai cita - cita Reformasi Birokrasi.

Selain itu, peran serta masyarakat juga bisa menjadi saksi

perubahan RB Pengadilan Tinggi Agama Kupang itu sendiri. Dengan

terlaksananya 3 hal diatas, diharapkan dapat mempercepat arus


19

perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan internal Pengadilan Tinggi

Agama Kupang.

1. Tim Reformasi Birokasi

Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama

Kupang sesuai kebutuhan organisasi yaitu mengacu pada:

a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor:

W23-A/348 .a/OT.00 . 1/II/2017 tanggal 27 Februari 2017

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan

Tinggi Agama Kupang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan

menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya.

b) Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai dengan

rencana kerja melalui tabel Pelaksanaan program kegiatan RB,

laporan Pelaksanaan Evaluasi RB dan kegiatan PMPRB

No Pelaksana Program dan KegiatanReformasi Birokrasi

1. Kelompok Kerja ManajemenPerubahan

a. Penataan dan PenguatanOrganisasi

b. Penata Tata Laksana2. Kelompok Kerja Manajemen

Sumber Daya Manusia,Perencanaan dan Keuangan

a. Penataan dan PenguatanOrganisasi

b. Penataan Tata Laksanac. Penataan SDM aparatur

3. Kelompok Kerja Kelembagaan a. Penataan dan penguatanorganisasi

b. Penataaan manajemen SDMAparatur


20

4. Kelompok Kerja Pengawasan a. Penguatan PengawasanIntern

b. Penguatan AKuntabilitasKinerja

c. Peningkatan kualitaspelayanan public

d. Monitoring, evaluasi, danpelaporan

5. Kelompok kerja peningkatanpelayanan public

a. Manajemen perubahanb. Penataan perundang-

undanganc. Peningkatan kualitas

pelayanan public

c) Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi

rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti melalui:

Evaluasi Hasil Tugas Pokja RB/Pembaruan

Laporan Kegiatan Evaluasi RB

Program Prioritas Pembaruan 2015-2019.

Laporan Hasil Monitoring dan supervisi dalam rangka reformasi

birokrasi keseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Agama Kupang melalui pelaksanaan Pengawasan.

2. Road Map Reformasi Birokrasi

a) Perencanaan penyusunan Road Map yang mengacu pada Road Map

Mahkamah Agung yang nantinya dijadikan dasar sebagai dokumen

formal/alas pijak dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada


21

Pengadilan Tinggi Agama Kupang hal tersebut dapat kita temui

dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035

b) Road Map yang mencakup Quick wins yang telah sesuai dengan

ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat melalui

Program Quick Wins Mahkamah Agung RI dan capaiannya.

Program Quick Wins Mahkamah Agung sesuai Cetak Biru 2010-2035


22


23

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

a) PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik melalui

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor

W23-A/348.a/OT.00.1/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

b) Ketua Mahkamah Agung Nomor: 43/KMA/SK/III/2013 tentang

Penunjukan Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan


Foto Kegiatan PMPRB 2016


24

c) Pelaksanaan PMPRB dilakukan dan telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan terdapat penunjukan keikut sertaan pejabat

struktural maupun Fungsional sebagai pelaksana PMPRB yang

terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB

melalui:

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-

A/348.a/OT.00.1/II/2017 tentang Pembentukan Team

Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Kupang.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Koordinator

Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Nomor: 05/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI Nomor: 35/BUA/SK/III/2013 tentang Penunjukan

Asesor dan Pembantu Asesor PMPRB BUA.

d) Para Tim Penilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mencapai

konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai


25

PMPRB instansi dan membahas seluruh kriteria melalui Rapat PMPRB

seluruh bidang masing-masing yang dipimpin oleh Sekretaris


e) Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah

dilaksanakan melalui Rencana Aksi dan Tindak Lanjut PMPRB 2016.

Adapun rencana aksi yang telah disepakati oleh Tim Reformasi

Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang adalah :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama

Kupang terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja

pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang dilaksanakan

dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang

mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di


2. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan

Reformasi Birokrasi dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi di

Pengadilan Tinggi Agama Kupang, komitmen pimpinan selalu

didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk melaksanakan Reformasi

Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus

prioritas kegiatan Reformasi Birokrasi yang dicetuskan.


26

3. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan

utamanya terkait revolusi mental pada aparatur Pengadilan

Tinggi Agama Kupang. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan

program dan kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang

merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses

perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk

kepentingan masyarakat.

4. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi

Birokrasi. Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan

salah satu bentuk komitmen pimpinan Pengadilan Tinggi Agama

Kupang untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Upaya pengerahan seluruh

sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan

efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan

sarana dan prasarana.

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi

Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang

diupayakan menjadi kebutuhan pimpinan akan tetapi seluruh

steak holder yang terkait ketika Reformasi Birokrasi menjadi


27

prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan

organisasi.

6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik,

terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan

terus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan

menjadi living document) maupun pada tahap implementasi serta

monitoring dan evaluasinya melalui pengawasan internal yang

terus menerus.

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

a) Seluruh jajaran pimpinan se lur uh l eve l pada Pengad i lan

T ingg i Agama Kupang telah terlibat secara aktif dan

berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui rapat

Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Kupang yang melibatkan seluruh unsur pejabat

Struktural maupun Fungsional yang terlibat dalam kegiatan


b) Telah terdapat media komunikasi secara reguler untuk

mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan

dilakukan, yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan


28

pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala

antara lain melalui Website Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

B. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan pada wilayah Pengadilan

Tinggi Agama Kupang meliputi:

a. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan

b. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan

Panggilan/Pemberitahuan.

c. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

d. PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.

e. PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan

atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya.

f. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

2. Implementasi JDIH di Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada

website Pengadilan Tinggi Agama Kupang sudah tersedia menunya

tetapi sebatas terkoneksi dengan JDIH website Mahkamah Agung.

3. Tim pengelola JDIH di Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah

dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Kupang No. W23-A/242.b/OT.01.3/II/SK/2017 tanggal 27


29

Februari 2017 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Mahkamah Agung RI dibidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan

yakni sebagai berikut:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan

Mahkamah Agung.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

26/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan dan Sistem Informasi Manajemen Perkara

Berbasis Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang tentang panjar

biaya perkara banding.

C. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efiktivitas dan efisiensi

kelembagaan secara professional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan

tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing). Ada 6 Sasaran yang telah dibuat berdasarkan IKU Pengadilan


30

Tinggi Agama Kupang yang telah dilaksanakan pada tahun ini yakni

adalah:

1. Mengefektifkan Manajemen Penyelesaian Perkara.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

4. Peningkatan Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.

5. Meningkatkan Profesionalisme SDM melalui pendidikan dan

pelatihan.

6. Meningkatkan Kualitas Pengawasan melalui SIWAS MARI.

Capaian Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi pada tahun 2016

antara lain adalah :

a) Telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan PERMA nomor 7

tahun 2015

b) Dilakukan penyusunan Tugas dan Fungsi serta Job discription di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang ;

c) Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis jabatan,

evaluasi jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pengadilan

Tinggi Agama Kupang ;

D. Penataan Tata Laksana

1.Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

a) Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi berupa Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang


31

Standar Pelayanan Peradilan, Persema Nomor 01 tahun 2012 tentang

Pedoman Monev Terhadap SOP di lingkungan Mahkamah Agung RI

dan badan Peradilan di bawahnya dan Peraturan Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan

Peradilan Dibawahnya.

b) Seluruh unit organisasi telah menerapkan standar operasional

prosedur (SOP) pada masing-masing unit yang ada dilingkungan


c) Telah dilakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas secara

berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti berupa evaluasi

SOP yang mengacu pada SK Sekma Nomor 01 dan 02 tahun 2012, SK

Dirjen Badilag Nomor 0012/DJA.1/SK/KU/II/2014 tentang

Kegiatan Penyusunan Naskah Ketata Laksanaan Monitoring dan

Evaluasi SOP Ditjen Badilag.

2.E-Government

a) Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara

terintegrasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011,

SIMARI, Website MARI, Meja pengaduan di 4 (empat) lingkungan

peradilan.


32

b) Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara

terintegrasi berupa: Pengaduan/Proses Berpekara, sistem

Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan pada MA dan 4

(empat) Lingkungan Peradilan/One Day Publish.

3.Keterbukaan Informasi Publik

a) Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi

berdasarkan SK KMA Nomor 1-144 tahun 2011, Surat Dirjen

Badilag Nomor 2189/DJA.l/HM.00/VII/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Meja Informasi Dilingkungan Peradilan Agama, Keputusan

Sekretaris MA No.1/SEK/SK/I/2014 tentang penerapan unit

layanan pengadaan pada Ditjen Badilum, Badilag, Badimiltun dan

Bawas MA-RI dan Surat Sekretaris MA tentang Permintaan

Lembar Pengesahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran

2016.

b) Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui Meja

Informasi dan Website seluruh pengadilan.


33

E. Penataan Sistem Manajemen SDM

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung

RI dibidang penataan sistem manajemen SDM dapat dilihat dari capaian pada

8 (delapan) program reformasi sebagai berikut:

1.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Telah dilakukan analisis beban jabatan dan analisis beban kerja

kepada seluruh jabatan di lingkungan Mahkamah Agung RI melalui

Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja tertuang dalam:

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:340/Bua.2/Peng.

01.2/XII/2012 tentang Penyusunan Formasi Calon Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan

Peradilan Tahun Anggaran 2013.

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2014

tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim peradilan

agama.

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/XI/2014

tentang pembaruan pola promosi dan mutasi kepaniteraan

peradilan agama.


34

2.Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a) Telah terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan yang tertuang

dalam:

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

019A/SEK/SK/3/2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan

Struktural Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4

(empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

tanggal 29 Maret 2012;

Pengembangan pegawai pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Kupang sesuai dengan bidangnya namun masih banyak pegawai

yang belum mengikuti diklat penjenjangan karir.

b) Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada

seluruh pegawai yang tertuang dalam:

Dokumen hasil Analisa Kebutuhan pendidikan dan pelatihan

(AKP);

Dokumen Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Pegawai berdasarkan perhitungan analisis jabatan dan beban

kerja (masing-masing pegawai);

c) Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai

dengan dukungan anggaran yang mencukupi yang tertuang dalam


35

Rencana Kegiatan Pelatihan Cakim, Prajabatan, Sertifikasi (TOR,

RKA-KL).

d) Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada

sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan

pengembangan kompetensi yang ada.

3.Penetapan Kinerja Individu

a) Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap

seluruh pegawai yang tertuang dalam:

SK Penetapan SKP Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013

Tanggal 3 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

Kerja PNS.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun

2013 tentang Pedoman SKP di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang

terkait dengan kinerja organisasi melalui Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) pada masing-masing Unit Eselon I

b) Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang

sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya melalui SKP

seluruh pegawai Pengadi lan Tingg i Agama Kupang .


36

c) Pengukuran kinerja individu dilakukan setiap triwulan yang dapat

dilihat dari:

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

30A/SEK/KU.01/1/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang

Penyusunan Laporan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai

d) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian

tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai melalui Analisis Jabatan,

Evaluasi Jabatan, Nilai Jabatan dan Harga Jabatan dengan Metode

HAY yang telah diubah menjadi metode Faktor Evaluasi Sistem

(FES).

4.Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

a) Telah terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku

yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik panitera

dan Jurusita serta Kode Etik tentang aturan PNS Mahkamah

Agung.

b) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah

diimplementasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan


c) Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode

perilaku instansi secara berkala yaitu Monev SKB KMA dan KY No :


37

047/KMA/SK/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 dirubah menjadi

Peraturan Bersama MA dan KY No: 02/PB/MA/IX/2012 -

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan

PPH.

5.Sistem Informasi Pegawai

a) Telah terdapat sistem informasi kepegawaian (SIKEP) yang memuat

seluruh data pegawai dan E-Dokumen kepegawaian.

b) Data seluruh pegawai terus dimutakhirkan pada Sistem Informasi

Kepegawaian yang terlihat dari proses update data kepegawaian

yang dilakukan oleh masing-masing Pengadilan Agama di wilayah


c) Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung

pengambilan kebijakan manajemen SDM diantaranya melalui proses

pengisian jabatan dalam Rapat Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama

Kupang.

F. Penguatan Akuntabilitas


Agung RI dibidang penguatan akuntabilitas dapat dilihat dari capaian pada

2 (dua) program reformasi sebagai berikut:


38

1.Keterlibatan Pimpinan

a) Seluruh pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat

penyusunan Renstra dengan ditetapkan SK Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Kupang Nomor: W23-A/02/OT.01.1/SK/I/2017 tentang

Pembentukan Tim Penyusun Review Renstra Pengadilan Tinggi Agama

Kupang Tahun 2015 s.d 2019.

b) Seluruh pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat

penyusunan Penetapan Kinerja, dengan ditetapkan Penetapan Kinerja

Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2017

c) Seluruh pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara

berkala dengan dilaksanakannya hasil Review Renstra Pengadilan

Tinggi Agama Kupang tahun 2015 s.d 2019.

2.Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a) Telah ditetapkan pedoman akuntabilitas kinerja berupa SK Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Kupang No: W23-A/01/OT.01.1/I/2017

tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan


b) Telah dilaksanakan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara

berkala melalui laporan SIMARI dan Komdanas, e-monev Bappenas

dan e-monev anggaran.


39

G. Penguatan Pengawasan


Agung RI dibidang penguatan pengawasan dapat dilihat dari capaian pada 7

(tujuh) program reformasi sebagai berikut:

1.Gratifikasi

a) Telah terdapat kebijakan dalam penanganan gratifikasi yang

diantaranya termuat dalam:

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit

Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan dibawahnya.

Peraturan Sekma Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan

Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

dibawahnya.

Peraturan Sekma Nomor: 01B Tahun 2014 tentang Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI

b) Public campaign telah dilakukan secara berkala diantaranya

melalui website, brosur dan banner di Pengadilan Tinggi Agama

Kupang.


40

Gambar Publick Campaign Anti Gratifikasi

2.Penerapan SPIP

Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP yaitu

SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 151A/KMA/SK/IX/2011

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan

MA-RI dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.

3.Pengaduan Masyarakat

a) Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan melalui

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya


41

b) Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui https://www.pta-

kupang.go.id dan Meja Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

c) Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

diantaranya melalui:

Hukuman disiplin sudah dipublikasikan pada website Pengadilan


Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pengaduan sudah

ditindaklanjuti

4.Whistle-Blowing System

a) Telah terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System yang

ditampung pada SK Kabawas No: 62a/BP/SK/X/2014 tentang


42

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Internal (Whistle

Blower) di Lingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya.

b) Whistle blowing system telah disosialisasikan ke seluruh organisasi

yang termuat didalam Laporan Tahunan MA Tahun 2013

c) Kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan dimana

penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistle blower justice

collabulator melalui aplikasi sistem web bawas dengan alamat

http://bawas.mahkamagung.goidportal/whistleblowing-system/wbs-

login.

5.Penanganan Benturan Kepentingan

Telah terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

yaitu SK Sekma No: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan dibawahnya.

6.Pembangunan Zona Integritas

Telah terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani

sesuai ketentuan yaitu SK KMA No: 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung.


43

Foto Banner Anti Korupsi

7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a) Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah

ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir diataranya terdapat dalam

monitoring pemeriksaan regular

b) Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM

yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara

menugaskan Hakim Tinggi untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan.

c) APIP didukung dengan anggaran yang memadai yang terdapat dalam

DIPA Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

d) Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit

berbasis risiko yang terdapat dalam Program Kerja Pengawasan

Tahunan.


44

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Agung RI di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari

capaian pada 5 (lima) program reformasi sebagai berikut:

1.Standar Pelayanan

a) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup

kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan melalui SK Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang

Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.

b) Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis

pelayanan melalui Website Mahkamah Agung, informasi standar

pelayanan dan jadwal sidang.

c) Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh

jenis pelayanan melalui SOP Kehumasan tentang standar pelayanan

2.Maklumat Standar Pelayanan

Telah tersedianya maklumat standar pelayanan di Pengadilan Tinggi

Agama Kupang.


45

3.SOP bagi Pelaksanaan Standar Pelayanan

Tersedianya SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan

Tinggi Agama Kupang berupa SOP pelayanan informasi dan SOP

Pengaduan

4.Dilakukannya Review dan Perbaikan atas SOP

Telah dilakukan review dan perbaikan SOP secara berkala melalui surat

keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang No. W23-

A/351.b/OT.00.1/SK/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi


5.Budaya Pelayanan Prima

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya

Pelayanan Prima bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan


6.Informasi tentang Pelayanan Mudah Diakses melalui Berbagai Media

Telah dilaksanakan pelayanan informasi yang mudah diakses melalui

media website pta-kupang.go.id dan SIPP

7.Terdapat Sistem Reward dan Punishment (sanksi)

Telah terdapat sistem reward dan punishment (sanksi) bagi

pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima


46

layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan

dengan adanya:

Reward berupa piagam penghargaan role model/agen perubahan di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang sesuai SK Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Kupang No. W23-

A/372/OT.00.1/III/SK/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang

Penetapan Role Model Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pedoman

Pembentukan Role Mode dalam prestasi kerja, pola pikir (mind set)

dan budaya kerja (culture set) dalam proses perubahan dalam suatu

organisasi.

punishment terdapat dalam Laporan Triwulan Hukuman Disiplin di

Web Mahkamah Agung.

8.Sarana Layanan Terpadu/Terintegrasi

Telah dilakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi melalui sarana

layanan berupa:

Adanya Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam Pelayanan Perkara;

DESK INFO dan LEAFLET;

9.Pengelolaan Pengaduan

a) Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan

terbuka melalui Meja Pengaduan dan SIWAS MARI.


47

b) Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan yaitu melalui Layanan

Pengaduan pada Meja Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang

c) Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan

untuk perbaikan kualitas pelayanan melalui Laporan Penanganan

Pengaduan.

10.Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam

pemberian pelayanan melalui meja informasi berupa website, SIPP,

dan SIWAS MARI

b) Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus berupa Dokumen

Teknis Pengembangan Sistem IT Pengadilan Tinggi Agama Kupang.


BABIII


BAB III

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi,

KEMENPAN dan RB membentuk program Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan

pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self

assessment) oleh Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah Daerah. Program

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memiliki

kemampuan untuk :

a. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada Pengadilan

Tinggi Agama Kupang, serta memperbaikinya;

b. meningkatkan kinerja instansi pemerintah;

c. memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam

proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan;

d. meningkatkan kepekaan para pegawai; dan

e. sebagai bench learning/proses pembanding untuk perbaikan kinerja

instansi pemerintah.


Tujuan dilaksanakannya PMPRB adalah:

a. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan

reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan upaya-upaya

perbaikan yang perlu dilakukan;

b. Untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan

reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

c. Bagi Kementerian PAN dan RB, PMPRB digunakan sebagai sarana

untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Gambar 9. Skema Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


Gambar 10. Photo Pelaksanaan Submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Dikarenakan pada tahun 2016 untuk PMPRB tidak lagi dilakukan verifikasi

lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi. Sehingga verifikasi lapangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dilakukan secara mandiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai

berikut:


No Komponen Penilaian

Nila

i

Maksima

l

Nilai

Capaian

%

Capaia

n

A Pengungkit1 Manajemen Perubahan 5,0

0

3,70 74,002 Penataan Peraturan Perundang-

Undangan5,0

0

3,34 66,80

3 Penataan dan Penguatan

Organisasi

6,0

0

5,00 83,334 Penataan Tatalaksana 5,0

0

4,09 81,805 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,0

0

14,13 94,206 Penguatan AKuntabilitas 6,0

0

5,27 87,837 Penguatan Pengawasan 12,0

0

9,98 83,178 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

6,0

0

4,50 75,0060,0

0

50,01 83,35

No Komponen Penilaian

Nila

i

Maksima

l

Nilai

Capaian

%

Capaia

n

B Hasil1.

1

Kapasitas Dan Akuntabilitas

Kinerja

Organisasi

20,0

0

14,91 74,55

2 Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas

KKN

10,0

0

9,13 91,303 Kualitas Pelayanan Publik 10,0

0

7,50 75,00Sub Total Komponen Hasil 40,0

0

31.54 78,85Indeks Reformasi Birokrasi 100,0

0

81,55 81,55Tabel 13. Hasil Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang


A. Pengungkit 60 %

020406080

100120140

B. Hasil : 40 %

2010 10

0

20

40

60

80

100

120

Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah yang bersih Kualitas Pelayanan Publik


Sesuai dengan hasil penilaian di atas, ada beberapa rekomendasi koreksi

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang,

yaitu:

a) Diharapkan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat melakukan

penyusunan Renstra, perjanjian kerja, serta melakukan pemantauan

secara berkala terhadap kinerja yang akan dicapai;

b) Hasil penilaian individu hendaknya dijadikan dasar bagi pengembangan

karir individu dan pemberian reward;

c) Dalam menata Sistem Manajemen SDM, Pengadilan Tinggi Agma Kupang

agar mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

instansi yang telah ditetapkan;

d) Pengadilan Tinggi Agama Kupang diharapkan melakukan evaluasi berkala

terhadap penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan whistle

blowing system;

e) Mengatur penanganan benturan kepentingan dalam suatu ketetapan

formal;

f) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan

MENPAN RB No. 52 tahun 2014, dan segera mengusulkan unit kerja

menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi;


g) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang telah

diberikan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pemberian

pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Kupang kedepannya


BABIV


BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015–2019 merupakan penguatan dari

pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya (2010–2014) serta

pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru dimasa mendatang. Tahun

2016 merupakan tahun transisi, dimana setiap Kementerian / Lembaga /

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun renstra dan road map

reformasi birokrasi 2015–2019 berdasarkan peraturan dari KEMENPAN-RB

sebagai arahan bagi pelaksanaan pemerintahan dan reformasi birokrasi pada 5

(lima) tahun mendatang.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tahun 2016 bernilai baik, dengan

mendapatkan indeks RB 81,55. Penilaian dari PMPRB tersebut sebagai dasar

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Hal ini membuat seluruh pegawai dan pejabat

di Pengadilan Tinggi Agama Kupang semakin bersemangat untuk terus

melaksanakan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Salah satunya adalah

dengan terus- menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik.


Pengadilan Tinggi Agama Kupang tetap berupaya menuju sasaran dalam

rangka mengoptimalisasi 8 (delapan) area perubahan program reformasi

birokrasi. Diharapkan dengan pelaksanaan dan capaian yang telah didapat oleh

Pengadilan Tinggi Agama Kupang serta telah disusunnya Road Map Reformasi

Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang 2015 – 2019, pelaksanaan reformasi

birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang semakin mendapat kemajuan seiring

perbaikan diberbagai lini area perubahan. Pengadilan Tinggi Agama Kupang

berusaha untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali ke arah yang benar,

dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.

Hidup Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang!

KATAPENGANTAR - PENGADILAN TINGGI …pta-kupang.go.id/laporan/RB/Lap RB PTA Kupang2016.pdfG....

Documents

Transcript of KATAPENGANTAR - PENGADILAN TINGGI …pta-kupang.go.id/laporan/RB/Lap RB PTA Kupang2016.pdfG....