ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan...
Transcript of ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan...
![Page 1: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/1.jpg)
ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH (PPRB PEMDA) DAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI (PMPRB) KOTA YOGYAKARTA
OLEH:
Dr. SUGENG HARYONO
KEPALA BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 2: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/2.jpg)
2
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
A. PENGANTAR
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 3: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/3.jpg)
3
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
AGENDA PRIORITAS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL TAHAP II (2015-2019)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
• Opini BPK atas Laporan Keuangan : WTP;
• Tingkat Kapabilitas APIP: Level 3;
• Tingkat Kematangan Implementasi SPIP: Level 3;
• Instansi Pemerintah yang Akuntabel: LHE AKIP B, BB – A;
• Penggunaan e-Procurement terhadap PBJ: SPSE;
• LHKPN dan LHKASN: 100%
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
• Indeks Profesionalitas ASN : 80;
• Indeks Kearsipan : BAIK;
• Indeks e-Government : 3,5 = BAIK;
• Indeks Keterbukaan Informasi Publik: 75;
Birokrasi yang Efektif dan
Efisien
• Indeks Integritas Organisasi : 3,5;
• Indeks Persepsi Anti Korupsi: 3,6;
• Indeks Kualitas Pelayanan Publik: 3,5;
• Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik: GREEN AREA
Birokrasi yang memiliki
Pelayanan Publik berkualitas
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 4: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/4.jpg)
4
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
AGENDA PRIORITAS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL TAHAP III (2020-2024)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
• Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi
• Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
• Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial
• Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
• Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pmrintahan
• Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
• Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
• Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
• Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
• Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
Birokrasi yang Kapabel
•Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik.
•Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.
Birokrasi yang Menciptakan
Pelayanan Publik yang Prima
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 5: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/5.jpg)
Integritas Produktivitas
Tanggung Jawab Pelayanan Prima
Profil dan Perilaku ASN
Budaya K
erja
Pola
Pik
ir
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAH
YANG “PRIMA”
(Profesional, Religius, Inovatif, Melayani,
dan Akuntabel) © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 6: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/6.jpg)
6
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
1. KOMITMEN PIMPINAN
2. PEDOMAN
PELAKSANAAN
(Roadmap RB
Pemda dan
Roadmap RB
OPD)
3. MOTOR PENGGERAK (keterlibatan secara aktif semua anggota Tim Pelaksana, Agent of Change dan Tim Budaya Kerja)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
TIGA KUNCI SUKSES PPRB PEMDA
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
GUBERNUR, WAKIL
GUBERNUR,
SEKDA DAN PARA
PEJABAT ES II DAN
ES III
PROV BANTEN
WALIKOTA / WAKIL
WALIKOTA, SEKDA,
ASISTEN DAERAH I, II, III
DAN PARA PEJABAT
ES II DAN ES III
KOTA TANGERANG
![Page 7: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/7.jpg)
7
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
B. ROAD MAP DAN PROGRAM PPRB PEMDA
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 8: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/8.jpg)
VISI DAN MISI RI 2020-2024
Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya
Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi,
Bermatrabat dan Tepercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman Pada Seluruh Warga;
8. Pengelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan
Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara
Kesatuan.
V
M
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
RB
RB
RB ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
KOTA TANGERANG
RPJMN 2020-2024
RPJMD PEMDA
RPJMN 2015-2019
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 9: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/9.jpg)
ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
RPJMN 2020-2024
RPJMD 2018-2023
RPJMN 2015-2019
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 10: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/10.jpg)
KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SE MDN NO 061/9454/SJ Tanggal 29 Desember 2017
Regulasi
1
SE MDN NO 061/191/SJ Tanggal 11 Januari 2018
2
“PERCEPATAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”
“FASILITASI DAN KOORDINASI
PERCEPATAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
PPRB PEMDA
3 © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 11: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/11.jpg)
SOSIALISASI DAN INTERNALISASI RB PEMDA
PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH
PENYUSUNAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
REFORMASI BIROKRASI DI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
PEMBINAAN DAN INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI DI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 12: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/12.jpg)
Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah Setiap Triwulan
Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Pemerintah Daerah
MONITORING DAN EVALUASI PPRB PEMDA
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 13: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/13.jpg)
KOORDINASI DAN FASILITASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Dalam rangka percepatan pelaksanaan
program/kegiatan Reformasi Birokrasi,
Pemerintah Daerah berkoordinasi kepada
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri c.q. Biro Organisasi dan
Tatalaksana
Biro Organisasi dan Tatalaksana atau nama lain pada
Sekretariat Daerah Provinsi dan Bagian Organisasi dan
Tatalaksana atau nama lain pada Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota sebagai Fasilitator dan Koordinator
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 14: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/14.jpg)
PENGANGGARAN RB PEMDA TAHUN 2020
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada
Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2020
Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA
dan Pada Masing-Masing OPD berdasar tugas dan fungsinya yang BERSESUAIAN dengan 8 AREA PERUBAHAN; DAN
PENGANGGARAN EVALUASI INTERNAL RB PEMDA PADA INSPEKTORAT DAERAH pada Romawi V Angka 54.
Romawi V
Angka 69 huruf f
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 15: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/15.jpg)
C. PMPRB DAN AGENDA KERJA RB 2019
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 16: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/16.jpg)
TARGET REFORMASI BIROKRASI 2019-2020
KOTA TANGERANG
10 OPD
KOTA TANGERANG
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
KOTA TANGERANG
DENGAN 8 POKJA
OPD WAJIB RB ADALAH
OPD PELAYANAN DASAR
OPD BIDANG PENDIDIKAN
OPD BIDANG SOSIAL
OPD BIDANG KESEHATAN
OPD BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
OPD BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
OPD BIDANG TRANTIBUM LINMAS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA TANGERANG
RENCANA AKSI / ACTION PLAN REFORMASI BIROKRASI
10 OPD TERPILIH
OPD LAIN YANG
DITENTUKAN OLEH
BAGIAN
ORGANISASI
DAN INSPEKTORAT
DAERAH
KOTA TANGERANG
![Page 17: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/17.jpg)
MEKANISME EVALUASI PMPRB 2019-2020
KOTA YOGYAKARTA
Melakukan Evaluasi PMPRB
Kota TJPI (+ 10 OPD)
BAGIAN ORTALA
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
INSPEKTORAT DAERAH
SEKRETARIS DAERAH
Isi Form Penilaian PMPRB
pada Aplikasi (+ 10 OPD)
Kirim Penilaian PMPRB
Periksa dan Koreksi Hasil
Penilaian PMPRB Jika Tidak Sesuai, Kirim
Kembali ke Inspektorat
Jika Sesuai, Kirim Ke
KemenpanRB
Awal Bulan Mei
Minggu Ke-1 s.d. 2
Bulan Mei
Minggu Ke-3 s.d. 4
Tahap I
Tahap II
Tahap III
![Page 18: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/18.jpg)
Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat
Tahap 1 Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama untuk kemudian dikirim ke Kementerian PANRB
Tahap 2 Masuk dalam profil RB nasional di Kementerian PAN RB
Tahap 3 PMPRB
2.0
Input PMPRB untuk level OPD
Tahap 1 Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat
Tahap 2 Reviu hasil PMPRB oleh Sekda (Biro Organisasi) untuk kemudian dikirim ke Kementerian PANRB
Tahap 3 Masuk dalam Profil RB Nasional di Kementerian PAN RB
Tahap 4 PMPRB
2.5
Sumber: Kemenpanrb, 2019
TAHAPAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMSI BIROKRASI
![Page 19: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/19.jpg)
HASIL ANTARA YANG DIGUNAKAN Hasil Pengawasan Kearsipan
(penguatan tatalaksana)
Maturitas SPIP (penguatan pengawasan)
Penyampaian LHKPN dan LHKASN (penguatan pengawasan)
Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (penguatan pengawasan)
Hasil Pengaduan Masyarakat (penguatan pengawasan)
Sumber: Kemenpanrb, 2019
PMPRB
2.5
![Page 20: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/20.jpg)
KEUANGAN ASSET DAN
PERENCANAAN
REGULASI
LEMBAGA
PENATALAK-SANAAN
SDM
PENGAWASAN
PENGUNGKIT
SURVEY PELAYANAN PUBLIK
OPINI LAPORAN KEUANGAN
HASIL REFORMASI BIROKRASI
PMPRB 4.0 = 2020-2024
Kapasitas dan Akuntabilitas
Organisasi (20%)
Peningkatan Pelayanan Publik
(10%)
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
(10%)
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
HASIL EVALUASI KINERJA
10%
5%
10%
10% 40% 60%
INDEKS KELEMBAGAAN
- INDEKS SPBE - INDEKS PROSES BISNIS
- INDEKS ARSIP
- INDEKS SISTEM MERIT - INDEKS PROFESIONALITAS
- MATURITAS APIP (IACM) - MATURITAS SPIP - LHKPN/LHKASN
- INDEKS INTEGRITAS (WBS, GRATIFIKASI, KONFLIK
KEPENTINGAN)
- INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
- INDEKS PENGELOLAAN ASSET
- INDEKS PERENCANAAN
INDEKS PENATAAN REGULASI
PELAYANAN PUBLIK
- INDEKS PELAYANAN PUBLIK
5% CAPAIAN KINERJA
Sumber: Kemenpanrb, 2019
![Page 21: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/21.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
Manajemen Perubahan
Tim RB
Roadmap RB
Pemantauan dan Evaluasi
RB
Komitmen KDH dan
OPD
Agent of Change
Budaya Kerja dan
Media Komunikasi
1
INDEKS = 5
![Page 22: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/22.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
2
Harmonisasi
Sistem Pengendalian Penyusunan
PUU
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
INDEKS = 5
![Page 23: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/23.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
3
Evaluasi Kelembagaan
Penataan Kelembagaan
Penataan dan Penguatan Organisasi
INDEKS = 6
![Page 24: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/24.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
4
Proses Bisnis dan
SOP E-Gov
Keterbukaan Informasi
Publik
Tata Naskah Dinas
Penataan Tatalaksana INDEKS = 5
![Page 25: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/25.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
5
Penataan SDM
Ren Kebutuhan Pegawai
Penerimaan Pegawai
Bebas KKN
Bang Pegawai Berbasis
Kompetensi
Promosi Terbuka
PK Individu
Disiplin dan Kode Etik Pegawai
Evaluasi Jabatan
SIMPEG
INDEKS = 15
![Page 26: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/26.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
6
Penguatan Akuntabilitas
Pengelolaan AKIP
Keterlibatan Pimpinan
INDEKS = 6
![Page 27: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/27.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
7
Penguatan Pengawasan
Pengendalian Gratifikasi
Maturitas SPIP
Penanganan Dumas
Whistle Blowing System
Penanganan Benturan
Kepentingan
Pembangunan Zona
Integritas
Kapabilitas APIP INDEKS = 12
![Page 28: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/28.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)
8
Pelayanan Publik
Standar Pelayanan
Budaya Pelayanan
Prima
Pengelolaan Pengaduan
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
INDEKS = 6
![Page 29: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/29.jpg)
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
(KOMPONEN HASIL)
TOTAL
INDEKS =
40
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 20,00
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00
2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) 6,00
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 10,00
1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 7,00
2. Opini BPK 3,00
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10,00
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 10,00
![Page 30: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/30.jpg)
30
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
PENYIMPULAN ATAS KOMPONEN PENILAIAN
No Kategori Indeks Interpretasi
1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan,
2 A > 80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3 BB > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4 B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5 CC > 50 - 60 Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan,
memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6 C > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk
manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan
manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
SIMPULAN ATAS PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 31: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/31.jpg)
31
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
D. BINWAS PEMDA
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 32: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/32.jpg)
SINERGITAS KEMENDAGRI DAN KEMENPANRB DALAM PERCEPATAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
PEMBINAAN
RB PEMDA
© Bagian RB Biro Ortala Setjen KDN, 2019
KEMENDAGRI
DAN/ATAU
TRBN
KEMENPANRB
DAN/ATAU
TRBN
34 PROVINSI DAN
514 KAB/KOTA 34 KEMENTERIAN
DAN 79 LPNK
PERMENDAGRI 135/2018
PPRB PEMDA
KEBIJAKAN NASIONAL
PERMENPANRB (ROADMAP, EVALUASI, ZI, DLL)
EVALUASI
RB PEMDA DAN K/L
![Page 33: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/33.jpg)
PEMDA YANG TELAH MELAKSANAKAN RB
TAHUN 2017
34 PROVINSI (100 %)
107 KAB/KOTA (20,81%)
Masih terdapat 306 Kab/Kota yang belum mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi,
minimal dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan menyusun Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan terhadap
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
Setelah dilakukan pembinaan
oleh Kemendagri periode
Januari s.d. Oktober 2018
TAHUN 2018
34 PROVINSI (100 %)
208 KAB/KOTA (40,46%)
![Page 34: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/34.jpg)
PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
MENDAGRI MENTERI TEKNIS/
KA LPNK
34 PROVINSI
BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS
34 GWPP
BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS
514 KABUPATEN/KOTA
SECARA NASIONAL
DIKOORDINASIKAN
OLEH MENDAGRI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014)
34 PROVINSI DAN
514 KABUPATEN/KOTA
34 KEMENTERIAN DAN 31
LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN
34 PROVINSI DAN
514 KABUPATEN/KOTA
34 KEMENTERIAN DAN 31
LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN
K/L LANGSUNG KE DAERAH
KENYATAAN HARAPAN REGULASI SAAT INI
![Page 35: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/35.jpg)
PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
MENDAGRI MENTERI TEKNIS/
KA LPNK
34 PROVINSI
BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS
34 GWPP
BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS
514 KABUPATEN/KOTA
SECARA NASIONAL
DIKOORDINASIKAN
OLEH MENDAGRI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014)
34 PROVINSI DAN
514 KABUPATEN/KOTA
34 KEMENTERIAN DAN 79
LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN
34 PROVINSI DAN
514 KABUPATEN/KOTA
34 KEMENTERIAN DAN 79
LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN
DAERAH LANGSUNG KE K/L
KENYATAAN HARAPAN REGULASI SAAT INI
![Page 36: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/36.jpg)
PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
MENDAGRI MENTERI TEKNIS/
KA LPNK
34 PROVINSI
BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS
34 GWPP
BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS
514 KABUPATEN/KOTA
SECARA NASIONAL
DIKOORDINASIKAN
OLEH MENDAGRI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014)
34 PROVINSI
34 KEMENTERIAN DAN 31
LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN
34 PROVINSI
KEMENDAGRI
1. Pembagian Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan Daerah;
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
4. Keuangan Daerah;
5. Pembangunan Daerah;
6. Pelayanan Publik di Daerah;
7. Kerja Sama Daerah;
8. Kebijakan Daerah;
9. Kepala Daerah dan DPRD; dan
10. Pembinaan dan Pengawasan Lain
Sesuai dengan Ketentuan PUU.
BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS REGULASI SAAT INI
32 URUSAN PEMERINTAHAN
![Page 37: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/37.jpg)
IRISAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
LEVEL
PEMERINTAHAN PUSAT
LEVEL
PEMERINTAHAN DAERAH
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
PRESIDEN
34 MENTERI DAN
31 KEPALA LPNK
MENDAGRI
34 PROVINSI
Korbinwas Pemda
514 KABUPATEN/KOTA
34 GWPP
Koordinasi
Binwas Teknis
Binwas Umum dan Teknis
Binwas Umum 1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Ditjen Otonomi Daerah;
5. Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
6. Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
7. Ditjen Bina Keuangan Daerah;
8. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
1. Kemenpanrb, Kominfo, Kemenkumhan, dLL;
2. BPIP dan Kemenkumham, dLL;
3. BNPB dan BNPP;
4. Kemenpanrb, Kemenkumham, BKN, KASN;
5. Bappenas;
6. Kemendes;
7. Kemenkeu;
8. BKKBN;
9. BPKP;
10. LIPI dan Kemenristek Dikti;
11. LAN;
IRISAN TUSI KEMENDAGRI DAN K/L
KEMENDAGRI K/L
![Page 38: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/38.jpg)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
UUD 1945
Pasal 18 (7) Susunan dan TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH diatur
dalam undang-undang.** )
UUD 1945
Pasal 18A
(1) HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, ATAU PROVINSI DAN KABUPATEN
DAN KOTA, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.**)
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(a.l. Pasal 8, Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 407)
PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(a.l. Pasal 11 dan Pasal 24) © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 39: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/39.jpg)
Pasal 8 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri”
Pasal 373 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri”.
PP 12 Tahun 2017 tentang Binwas Pemda: Pasal 11 ayat (1) “Menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional” dan Pasal 15 ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum diatur dengan Peraturan Menteri.”
MANDAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 40: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/40.jpg)
40
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
E. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 41: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/41.jpg)
ISU STRATEGIS BIDANG ORGANISASI DAN TATALAKSANA
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019 © Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Analisa Jabatan , ABK dan Evaluasi Jabatan
Regulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Inovasi Pelayanan Publik
Aturan Pakaian Dinas dan Tata Naskah Dinas Daerah
![Page 42: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/42.jpg)
ANJAB, ABK DAN TPP
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 43: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/43.jpg)
43
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ASN (TPP-ASN)
Pemerintah Daerah Dapat Memberikan TPP-ASN
Persetujuan DPRD Ditetapkan Dengan Perkada Dengan Berpedoman Pada
Peraturan Pemerintah
Dalam Hal Belum Adanya PP, Kepala Daerah Dapat Memberikan TPP-ASN setelah Mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Persetujuan Menteri Dalam Negeri seletah mendapatkan Pertimbangan Menteri Keuangan
Dalam Hal Kepala Daerah Menetapkan Pemberian TPP-
ASN Tidak Sesuai, Menteri Keuangan Melakukan Penundaan
Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Atas Usulan
Menteri Dalam Negeri
beban kerja Tempat
bertugas kondisi
kerja kelangkaan
profesi prestasi kerja
pertimbangan objektif lainnya
Kriteria TP ASN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PP Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 58 Dasar Hukum
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
![Page 44: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/44.jpg)
BASIC TPP SAAT INI
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Pemda dapat memberikan
TPP sesuai kemampuan
keuangan daerah
![Page 45: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/45.jpg)
KOMPONEN INDEKS TPP
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
INDEKS KAPASITAS FISKAL INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Kapasitas Fiskal
Komponen Pengungkit Komponen Hasil
Opini Laporan Keuangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
LPPD Gini Ratio
Indeks Penataan Perangkat Daerah Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Inovasi Daerah
Rasio Perjalanan Dinas
Indeks Penataan SDM Bidang Anjab
![Page 46: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/46.jpg)
46
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Pemerintah Daerah dapat Memberikan tambahan penghasilan pegawai dengan
persyaratan sebagai berikut :
Telah melakukan analisa jabatan secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh menteri untuk Provinsi serta
untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur;
Telah melakukan penetapan jabatan pelaksana secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh menteri untuk
Provinsi serta untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur;
Telah melakukan analisa beban kerja secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh menteri untuk Provinsi serta
untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur;
Menetapkan kelas jabatan yang divalidasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
Telah dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah Sesuai Pasal 15
Permendagri 62 Tahun 2017 ttg Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung
Jawaban Dana Operasional; dan
Telah dilakukan pembinaan percepatan reformasi birokrasi oleh Kementerian Dalam.egeri
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
PERSYARATAN
![Page 47: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/47.jpg)
47
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
2. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
4. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
5. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja; dan/atau
6. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
KRITERIA
Beberapa kriteria dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai:
![Page 48: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/48.jpg)
MEKANISME TPP
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
① Penetapan pemberian tambahan penghasilan
pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah setelah
mendapat persetujuan Menteri.
② Dalam menetapkan pesetujuan kepada Pemerintah
Daerah, Menteri memperoleh pertimbangan dari
Menteri Keuangan.
③ Apabila dalam waktu 15 hari kerja Menteri Keuangan
tidak memberikan Menteri menetapkan persetujuan
kepada Pemerintah Daerah.
![Page 49: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/49.jpg)
PAKAIAN DINAS
DAN TATA NASKAH DINAS DAERAH
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 50: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/50.jpg)
PAKAIAN DINAS PNS
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
MAKSUD DAN TUJUAN:
Meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, integritas, etos kerja, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
ATURAN PAKAIAN DINAS PNS
Untuk menyesuaikan perkembangan organisasi baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah sedang dilakukan REVISI terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
![Page 51: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/51.jpg)
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam
bentuk tertulis yang dirumuskan dalam susunan dan
bentuk produk- produk hukum dan dalam susunan dan
bentuk surat;
Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang
pejabat untuk menanda tangani naskah dinas
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
kedinasan pada jabatannya.
DAYAGUNA
Dilakukan secara berdayaguna
Penulisan
Penggunaan ruang / lembaga naskah dinas
Spesifikasi informasi
Penggunaan bahasa Indonesia
PEMBAKUAN
Diproses dan disusun menurut tata cara dan
bentuk yang telah dibakukan
PERTANGGUNGJAWABAN
Dapat dipertanggungjawabkan
Isi format
Prosedur
Kearsipan
Kewenangan
Keabsahan
ASAS
![Page 52: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/52.jpg)
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019 @kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 53: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/53.jpg)
UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
1 • Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
2 • SDM Profesional
3 • Pengelolaan Pengaduan
4 • Survei Kepuasan Masyarakat
5 • Sistem Informasi Pelayanan Publik
6 • Inovasi
7 • Sarana Prasarana
8 • Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
9 • Forum Konsultasi Publik
![Page 54: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/54.jpg)
54
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
54
![Page 55: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/55.jpg)
55
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
55
![Page 56: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/56.jpg)
https://ula.kemendagri.go.id
© Biro Ortala Setjen KDN, 2019
17 Layanan Online
1. Registrasi layanan konsultasi
2. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi ASN Pemda
3. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
4. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
Provinsi, Kabupaten/Kota
5. Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD
Provinsi, Kabupaten/Kota
6. Penerbitan Kepmendagri tentang peresmian Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi
7. Penerbitan Kepmendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, atau Wali
Kota/Wakil Wali Kota;
8. Penerbitan surat pemberitahuan peneliti asing
9. Penerbitan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan
10. Evaluasi ranperda tentang APBD Tahun Anggaran
11. Evaluasi rranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
12. Evaluasi ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran
13. Evaluasi ranperda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan
strategis provinsi
14. Evaluasi ranperda tentang RPJPD/RPJMD
15. Unit Layanan Gratifikasi
16. Penerbitan Surat Mendagri tentang Persetujuan Tertulis Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
17. Penerbitan Surat Mendagri tentang Persetujuan Tertulis Pergantian Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Cepat
Efisien & efektif
Pasti
Akuntabilitas
Transparan
![Page 57: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/57.jpg)
F. ANNEX
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
![Page 58: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/58.jpg)
PPRB PEMDA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Bagian RB Biro Ortala Setjen KDN, 2019
1. RESPONSIF
3. AKUNTABEL
2. TRANSPARAN
PEMDA YANG LEBIH
PEMDA YANG LEBIH
PEMDA YANG LEBIH
![Page 59: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/59.jpg)
PENTINGNYA MULTIPLE INTELLIGENCES BAGI APARTUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Bagian RB Biro Ortala Setjen KDN, 2019
1. Kecerdasan Emosi; 2. Kecerdasan Kreativitas; 3. Kecerdasan Menghadapi Tantangan; 4. Kecerdasan Spiritual;
5. Kecerdasan Linguistik;
6. Kecerdasan Matematis-Logis;
7. Kecerdasan Visual/Spasial;
8. Kecerdasan Kinestetis;
9. Kecerdasan Musikal;
10. Kecerdasan Interpersonal;
11. Kecerdasan Lingkungan;
12. Kecerdasan Sosial.
Howard Gardner proposed this model in his 1983 book Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.
Di Adopsi di Indonesia menjadi 12 Kecerdasan Majemuk
![Page 60: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/60.jpg)
12 NILAI-NILAI UNIVERSAL YANG DAPAT MENJADI REFERENSI LANJUTAN DALAM
PENERAPAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
@kemendagrirb KemendagriRb @kemendagrirb www.rb.kemendagri.go.id
© Bagian RB Biro Ortala Setjen KDN, 2019
Diane Tillman, 2000 Psikolog Pendidikan, California USA
3. CINTA
1. KEDA-
MAIAN
2. PENG-
HARGAAN
4. KEBA-
HAGIA
AN
5. KEBE-
BASAN 6. KEJU-
JURAN
7. KEREN-
DAHAN
HATI
8. TOLE-
RANSI
9. KERJA-
SAMA
10. TANG-
GUNG
JAWAB
11. KESE-
DERHA-
NAAN
12. KESA-
TUAN
![Page 61: ANJAB, ABK, EVJAB DALAM RANGKA PERCEPATAN … · Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022013114/5e22072e213d79460e3f6c19/html5/thumbnails/61.jpg)
61
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019
CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE (CTO) RB KEMENDAGRI BAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
HP: 0812 2040 8866 - e-mail: [email protected]
Website: http://www.rb.kemendagri.go.id