Post on 20-May-2019
STIE DEWANTARA
Sengketa Bisnis & Penyelesaiannya
Hukum Bisnis, Sesi 9
STIE DEWANTARA
Timbulnya Sengketa
Transaksi dalam dunia bisnis, termasuk bisnis syariah mengandung
risiko
Salah satu risiko yang mungkin dan sering terjadi adalah adanya
wanprestasi dari partner bisnisnya
Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan simbiosis
mutualistis atau kepercayaan (trust) di antara para pihak, namun hal
tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-
pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut
meningkat menjadi konflik atau sengketa
STIE DEWANTARA
Wanprestasi
Definisi:
Tidak terlaksananya suatu
perjanjian/kontrak karena
kelalaian salah satu pihak.
Bentuk kelalaian:
1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi
2. Melaksanakan isi kontrak tetapi tidak sempurna
3. Melaksanakan isi kontrak tetapi terlambat
4. Melaksanakan isi kontrak yang tidak boleh
dilakukan/dilarang
STIE DEWANTARA
Akibat Wanprestasi
Wanprestasi → mengakibatkan pihak lain dirugikan → dapat
dituntut dari yang wanprestasi hal-hal berikut:
1. Meminta pemenuhan/pelaksanaan perjanjian, meskipun
pelaksanaan ini sudah terlambat;
2. Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang diderita
karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau
dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan
penggantian kerugian yang diderita;
4. Perjanjian dibatalkan;
5. Perjanjian dibatalkan dan disertai dengan tuntutan
penggantian kerugian.
STIE DEWANTARA
Ganti Rugi
Nilai tuntutan ganti rugi dapat berupa:
- Kerugian yang nyata-nyata diterima/diderita
- Keuntungan yang sedianya akan diperoleh
Pembatasan ganti rugi meliputi:
- Kerugian yang dapat diduga
- Kerugian yang timbul sebagai akibat langsung
STIE DEWANTARA
Jenis Ganti Rugi
STIE DEWANTARA
BIAYA BUNGA RUGI
Segala
pengeluaran/
pengongkosan
yang nyata-nyata
sudah dikeluarkan
oleh salah satu
pihak
Kerugian berupa
kehilangan
keuntungan yang
sudah
dibayangkan/
diproyeksikan
Kerugian karena
kerusakan
barang-barang
kepunyaan salah
satu pihak yang
diakibatkan oleh
kelalaian pihak
lainnya
STIE DEWANTARA
Pembelaan Terhadap Tuduhan Wanprestasi
Tidak terlaksananya prestasi dikarenakan kondisi
overmacht/force majeure
Pihak yang mensangkakan sendiri telah lalai
(exceptio non adimpleti contractus)
Pihak yang mensangkakan telah melepaskan hak
untuk menuntut ganti rugi (rechts ver werking)
STIE DEWANTARA
Overmacht
Pengertian:
Keadaan yang disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali
tidak dapat diduga dan dimana para pihak tidak dapat
berbuat apa-apa terhadap keadaan/peristiwa yang timbul di
luar dugaan tadi.
Unsur-unsurnya:
1. Tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak memenuhi
prestasi
2. Di luar kesalahan dari para pihak
3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan
4. Tidak dapat diduga sebelumnya
STIE DEWANTARA
Lembaga Penyelesaian Sengketa
A. Proses penyelesaian melalui atau melibatkan pengadilan (Litigasi) Dengan cara gugatan (tuntutan hak yang mempunyai konflik),
permohonan (tuntutan hak tanpa ada konflik) dan perdamaian melalui pengadilan.
Melalui lembaga pengadilan yang ada berdasarkan kompetensi nya.
B. Proses penyelesaian tanpa memalui atau tidak melibatkan pengadilan/diluar pengadilan (Non Litigasi)
Arbitrase, penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase Alternative Dispute Resolution (ADR), penyelesaian sengketa melalui
prosedur yang telah disepakati para pihak sebelumnya dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Konsolidasi.
Perdamaian, dengan akte otentik (dibuat dan/atau ditandatangani didepan pejabat yang berwenang) maupun akte bawah tangan (dibuat sendiri oleh para pihak)
STIE DEWANTARA
Perdamaian
Merupakan doktrin utama, karena pada hakikatnya lebih
berupa fitrah dari manusia (tidak ada yang merasa
dikalahkan & para pihak sama-sama merasa puas
sehingga terhindar dari rasa permusuhan)
STIE DEWANTARA
Lembaga Peradilan
Pengertian:
Secara bahasa = memutuskan atau menetapkan
Secara terminologi = lembaga/institusi yang bertugas
untuk menyampaikan keputusan hukum yang bersifat
mengikat
Merupakan upaya terakhir apabila upaya
penyelesaian secara perdamaian atau juga
menggunakan pihak lain yang dipercaya tidak
berhasil.
STIE DEWANTARA
Lembaga Peradilan di Indonesia
Lembaga peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan
kehakiman yang puncaknya adalah Mahkamah Agung
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
Karenanya segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam
hal hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar
1945.
STIE DEWANTARA
Lingkup & Yurisdiksi lembaga Peradilan
Lingkup peradilan di bawah kekuasaan kehakiman dalam hal ini
Mahkamah Agung terdiri dari (vide UU No.48 tahun 2009 pasal
18):
- Peradilan agama
- Peradilan umum
- Peradilan militer
- Peradilan tata usaha negara
Antara satu lembaga peradilan dengan lembaga peradilan
lainnya berlaku asas pemisahan kompetensi atau yurisdiksi
(separation court system based on jurisdiction), dimana masing-
masing lembaga memiliki kewenangannya untuk mengadili
sengketa tertentu yang diatur dalam peraturan per Undang-
Undang an (vide UU No.48 tahun 2009 pasal 25)
STIE DEWANTARA
Arbitrase vs Lembaga Peradilan
Sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat, tingkat
pertama sekaligus terakhir dalam suasana kekeluargaan dan dalam
kerangka memelihara silaturahim serta ukhuwah Islamiyah.
Sidang arbitrase dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana
sidang di lembaga peradilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan
materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan
secara tebuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat
menjatuhkan baik martabat, harga diri, dan kehormatan pribadi maupun citra
atau kinerja perusahaan.
Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibandingkan dengan lembaga
peradilan.
Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi.
Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutoril, dimana apabila tidak
dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi putusannya dilaksanakan
dengan perintah ketua pengadilan atas permintaan salah satu pihak.
STIE DEWANTARA
SKB
TERIMA
KASIH