Post on 09-Mar-2019
LAPORAN KINERJA (LAPKIN)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2018
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Soppeng i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berakhirnya tahun anggaran 2017 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Soppeng telah menyelesaikan implementasi
tahun kedua dari Rencana Strategik tahun 2016-2021 yang
diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2017.
Implementasi Rencana Strategik 2016-2021 dan Renja
2017 telah memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng
tahun 2017 dalam melaksanakan visinya, ”Terwujudnya
masyarakat yang harmonis dan demokratis dalam mendukung
pencapaian Soppeng yang lebi h baik”.
Mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 70 Tahun
2016, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan
tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng
adalah sebagai berikut :
Sasaran pertama terdiri 2 indikator sasaran :
capaian indikator sasaran pertama yaitu dengan target 50%
atau 0% sedangkan sasaran kedua yaitu dengan target 298
kasus dan realisasi 298 atau 100% kasus sehingga rata-
ratanya adalah 50%
Sasaran kedua terdiri 5 indikator sasaran :
capaian indikator sasaran pertama yaitu dengan target 3 kali
dan realisasi 1 kali, indikator sasaran kedua yaitu dengan
terget 2 kali dan realisasi 1 kali, indikator sasaran ketiga yaitu
dengan target 0% dan realisasi 0%, indikator sasaran keempat
yaitu dengan target 67% dan realisasi 78.15%, sedangkan
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Soppeng ii
Watansoppeng, 23 Februari 2018
Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Soppeng
Drs. ARAFAH,Sm.Hk, M. Si Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611213 198201 1 007
untuk indikator sasaran kelima yaitu dengan target 45% dan
realisasi 58.52% sehingga rata-ratanya adalah 47.33%
Sasaran ke 3 terdiri 1 indikator sasaran :
capaian indikator sasarannya yaitu dengan target 100% dan
realisasi 89.52% sehingga rata-ratanya adalah 89.52%
Sasaran ke 4 terdiri 1 indikator sasaran :
capaian indikator sasarannya yaitu dengan target 100% dan
realisasi 100%
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Soppeng iii
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………… 1
STRUKTUR ORGANISASI ………………………….
LINGKUNGAN STRATEGIK ………………………..
6
11
SISTEMATIKA PENYAJIAN ……………………….. 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
PERJANJIAN KINERJA ……………………………..
a. PROGRAM ………………………………………….
b. KEGIATAN …………………………………………
16
17
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………......... 24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ………..…..
B. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN .........
24
26
BAB IV PENUTUP ……………………………………………… 45
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Soppeng iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
………………………………………
21
Tabel 3.1 PENCAPAIAN SASARAN ................................ 40
Tabel 3.2 PENCAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN…………….....................................
41
Tabel 3.3 KETERKAITAN ANTARA INDIKATOR
RENSTRA DAN RPJMD
44
LAMPIRAN
Lampiran I Perjanjian Kinerja
Lampiran II Matriks Renstra
Lampiran III Indikator Kinerja Utama
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak
ukur Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk
anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun 2017, sebagai upaya Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng
sebagai kabupaten yang memiliki situasi yang kondusif sehingga
menjadi tempat yang aman dalam berinvestasi dengan meningkatkan
keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
pemerintah daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah
Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
badan eksekutif daerah.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Yang dimaksud dengan perangkat daerah otonomi adalah :
- Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD
- Lembaga Tekhnis Daerah yaitu Dinas, Badan dan Kantor
- Sekretariat Kecamatan.
Tindak lanjut dari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman
Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
Dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
menyusun dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerahnya sesuai
kebutuhan.
Atas dasar hal tersebut pemerintah Kabupaten Soppeng pada
Tahun 2001 telah membentuk Dinas Kesatuan Bangsa, Perlidungan
Masyarakat dan Informasi Komunikasi Kabupaten Soppeng sesuai
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001, pada Tahun 2007
kelembagaan baru terbentuk dan dinamakan Badan Kesbang, Politik
dan Linmas Kab. Soppeng dan selanjutnya pada Tahun 2016 Badan
Kesbang, Politik dan Linmas kembali diubah dengan nama Badan
Kesbang dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan,
mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam menyelenggarakan
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
sebahagian kewenangan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng
menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kesatuan
bangsa dan politik;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah;
Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan
pengembangan sistem politik;
Pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan
instansi atau lembaga terkait;
Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng, sangat
dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan
handal dari berbagai disiplin IPTEK serta berkemampuan profesional
dalam menunjang yang dibebankan kepadanya. Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng dengan jumlah jabatan
struktural sebanyak 11 jabatan, sedangkan jumlah Pegawai hingga
31 Desember 2017 sebanyak 21 orang yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil ( PNS ) dan 22 orang berstatus tenaga non PNS, termasuk
tenaga kontrak dan sukarela.
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Soppeng terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sug Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
c. Sub Bagian Keuangan.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif,
Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Pemerintah;
b. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Ormas dan LSM.
4. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa,
Wawasan Kebangsaan dan demokratisasi;
b. Sub Bidang Ideologi Politik, ekonomi, Sosial dan Budaya.
Adapun bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Soppeng :
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKERTARIS
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG PERENCANAAN
&PELAPORAN
KASUBAG KEUANGAN
KABID HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA
KABID INTEGRASI
BANGSA
KASUBID HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA LEGISLATIF,
PENYELENGGARA PEMILU DAN APARATUR
PEMERINTAH
KASUBID PEMBAURAN
BANGSA, KESATUAN
BANGSA, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN DEMOKRATISASI
KASUBID HUBUNGAN PARTAI
POLITIK, ORMAS DAN LSM
KASUBID IDEOLOGI POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA
UPT
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik serta pelaksanaan kesekretariatan badan sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga,
integrasi bangsa dan masalah strategis daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan masalah
strategis daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar
lembaga, integrasi bangsa dan masalah strategis daerah dan
kesekretariatan Badan;
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam
rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian
umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan
serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada
semua unsur dalam lingkungan Badan.
Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian,
perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan, serta
keuangan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang
umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan
pelaporan serta keuangan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian,
perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan serta
keuangan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
kesekretariatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di
bidang hubungan antar lembaga.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang
Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang hubungan antar lembaga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar
lembaga;
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
di bidang antar lembaga;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
di bidang antar lembaga;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di bidang integrasi bangsa dan
permasalahan strategis daerah.
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala bidang mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang integrasi bangsa dan
permasalahan strategis daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang integrasi bangsa dan
permasalahan strategis daerah;
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
di bidang integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
di bidang integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
LINGKUNGAN STRATEGIK
1. Lingkungan Eksternal
Sebagai instansi formal, keberadaan dan aktifitas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng mengacu pada
landasan hukum yang berlaku, yaitu:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata
kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Soppeng.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
2. Lingkungan Internal
1. Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Soppeng berdasarkan data Desember 2017
sebanyak 21 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Pegawai
Kontrak Daerah serta 22 orang Tenaga Sukarela.
1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan
- Golongan IV : 5 orang
- Golongan III : 15 orang
- Golongan II : 1 orang
- Golongan I : Tidak ada
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan
- Strata Dua : 6 orang
- Strata Satu : 11 orang
- D3 : 1 orang
- SMU : 3 orang
- SMP : -
- SD : -
3. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan
yaitu :
- PIN II : tidak ada
- PIN III : 4 orang
- PIN IV : 11 orang
4. Jumlah Pegawai Kontrak dan Sukarela : 22 orang
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Soppeng terletak di Jl. Salotungo (Kantor Gabungan Dinas, Lt.
II). Gedung yang kami gunakan merupakan gedung bersama
dengan beberapa instansi. Dan berdasarkan data yang
diperoleh dari Pengurus Barang, maka diperoleh data mengenai
sarana dan prasarana yang kami gunakan per-31 Desember
2017 yaitu
No. Uraian Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mobil
Laptop
Komputer PC
Meja panjang
Kursi kerja
Lemari es
Modem
Printer
1 unit
2 unit
4 unit
1 unit
11 unit
1 buah
1 unit
3 unit
3. Keuangan
Untuk Tahun 2017 jumlah dana yang dikelola oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng yang
merupakan belanja langsung sebesar Rp. 1.877.069.000,-
(Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam
Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Soppeng terdiri dari 4 (empat) bab dan
lampiran-lampiran, sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi
serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang
dihadapi organisasi
BAB II : Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III : Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut :
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.
B. Realisasi Anggaran.
BAB IV : Penutup.
LAMPIRAN
Lampiran I Perjanjian Kinerja
Lampiran II Matriks Renstra
Lampiran III Indikator Kinerja Utama (IKU)
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng disusun dengan
memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup
organisasi Pemerintah Kabupaten Soppeng.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kepekaan dan
ketangguhan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan / stabilitas di
daerah
- Persentase
penanganan konflik yang dapat
tertangani
- Menurunkan angka
kriminalitas
50 %
298
2. Meningkatkan partisipasi politik
masyarakat
- Kegiatan pembinaan
politik daerah - Pembinaan terhadap
Ormas/LSM dan OKP - Persentase
penurunan wajib pilih
yang tidak memilih dalam pileg, pilgub,
3
2
-
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
pilpres, dan pilkada
- Persentase kualitas demokrasi
masyarakat - Persentase
pemahaman politik masyarakat
67 %
45 %
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi
umum dan keuangan
- Persentase kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi umum
dan keuangan
100 %
4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
- Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
100 %
No Program Anggaran Ket
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Rp. 995.550.000,-
2.
3. 4.
5.
6.
Program Pendidikan Politik
Masyarakat Program Pelayanan Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 78.924.925,-
Rp. 557.020.575,- Rp. 128.327.000,-
Rp. 95.619.000,-
Rp. 21.627.500,-
JUMLAH Rp. 1.877.069.000,-
Adapun penjabaran program dan kegiatan tersebut sebagai
berikut:
a. Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. ProgramPeningkatan Profesionalisme Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat
b. Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah serta kedinasan lainnya.
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
14. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
16. Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
17. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa.
18. Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelijen Daerah
19. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat.
20. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum
Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan.
21. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
22. Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan Pungli (UPP)
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
23. Penyuluhan Kepada Masyarakat
24. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
25. Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol
Dari kegiatan-kegiatan yang tersebut diatas dijabarkan
kedalam Penetapan Kinerja yang merupakan perjanjian kerja antara
kepala SKPD dengan Bupati Soppeng yang harus dicapai. Perjanjian
Kinerja Tahun 2017 terlampir .
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan
metode perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan
membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang
dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap
penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan
perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini
bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak
eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
HASIL PENGUKURAN KINERJA
Agar dapat memberikan gambaran capaian sasaran-sasaran
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, berikut akan disajikan
tabel indikator setiap sasaran strategis.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
N
o SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARAN TARGET
REALISA
SI CAPAIAN
1 Meningkatnya
kepekaan dan ketangguhan
masyarakat dan
aparatur pemerintah terhadap ancaman,
gangguan, hambatan
dan tantangan/
stabilitas di daerah
a. Persentase penanganan
konflik yang dapat tertangani
b. Menurunkan angka kriminalitas
50%
298
-
298
-
100%
2 Meningkatnya partisipasi politik
masyarakat
a. Kegiatan pembinaan politik daerah
b. Pembinaan terhadap
Ormas/LSM dan OKP c. % penurunan wajib pilih
yang tidak memilih
dalam pileg, pilgub,
pilpres dan pilkada d. % kualitas demokrasi
masyarakat
e. % Pemahaman politik masyarakat
3
2
-
67%
45%
1
1
-
78.15%
58.52%
33.33
50
-
83.36%
69.96%
3 Meningkatnya
kepuasan pegawai
terhadap pelayanan
administrasi umum dan keuangan
Persentase keuangan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
umum dan keuangan
100% 89.52% 90%
4 Meningkatnya
kebutuhan sarana
dan prasarana yang
mendukung kelancaran dan
memberikan rasa
aman dan nyaman dalam bekerja
Persenatase sarana dan
prasarana kantor dalam
kondisi baik
100% 100% 100%
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM UTAMA
Analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Meningkatnya kepekaan dan ketangguhan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
No. Indikator Sasaran Satuan
Tahun
2016 Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Th. 2017 Realisai Target Realisasi
1.
2.
Jumlah penanganan
Konflik yang dapat
tertangani
Menurunkan angka
kriminalitas
Konflik
Jumlah
Tidak
ada
393
50%
298
Tidak ada
298
-
100
Prosentase Pencapaian
Sasaran
50.00
Capaian sasaran Meningkatnya kepekaan dan ketangguhan
masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap ancaman, gangguan,
0
50
Tahun 2017
Jumlah Penanganan Konflik Yang Dapat Tertangani
Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017 Capaian Knerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
hambatan dan tantangan/ stabilitas di daerah telah dicapai 50 %
dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah penanganan konflik
yang dapat tertangani dan menurunkan angka kriminalitas.
Kedua indikator kinerja tersebut dicapai dengan dukungan kegiatan
sebagai berikut :
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Masayarakat akan Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa
Fasilitas Penguatan Jaringan Intelijen Daerah (KOMINDA)
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan Pungli (UPP)
Capaian indikator tersebut diatas seperti jumlah penanganan konflik
yang dapat tertangani pada tahun 2016 realisasinya 0 dan pada
tahun 2017 ditargetkan 50% konflik dapat tertangani, namun berkat
kerja keras, bimbingan dan fasilitas yang diberikan Badan
Kesbangpol terhadap beberapa forum yang dibentuk maka realisasi
pada tahun 2017 0 atau tidak ada konflik. Masalah yang terjadi dan
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
diindikasikan akan menjadi konflik mampu tertangani dengan baik
sehingga masalah tersebut dapat dibendung dan diselesaikan secara
baik, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan
Kesbangpol telah berhasil dilaksanakan dan koordinasi dengan pihak
terkait seperti TNI, Polres, Kejaksaan serta Pengadilan cukup
berhasil dalam menunjang pencapaian kinerja pada Badan
Kesbangpol.
Sementara pada indikator kinerja kedua yaitu menurunkan angka
kriminalitas dengan penyelesaian kasus pada tahun 2016 yaitu 393
kasus sedangkan pada tahun 2017 dapat menurunkan angka
kriminalitas sebanyak 298 kasus atau 1,31% berdasarkan data yang
berhasil dihimpun (sesuai data Polres 2017) bahwa data kasus
kriminal yang terselesaikan sepanjang tahun 2017 adalah 298 kasus.
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target pada tahun 2017,
0
200
400
Tahun 2017
393 298 298
100
MENURUNKAN ANGKA KRIMINALITAS
Realisasi 2016 Target Realisasi Capaian Kinerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
sebanyak 298 kasus atau mencapai 100% dan mampu menurunkan
angka kriminalitas sebesar 1,31% dari tahun 2016.
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
No.
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2016
Tahun 2017 Capaian Kinerja Th.
2017
Realisasi Target Realisasi
1.
2.
3.
4.
Kegiatan pembinaan politik daerah Pembinaan terhadap Ormas/LSM dan OKP % Penurunan wajib pilih yang tidak memilih dalam pileg, pilgub, pilpres dan pilkada % Kualitas demokrasi masyarakat
Kali
Kali
%
%
2 2
0.27
65%
3
2
-
67%
1
1 -
78.15&
33
50 -
83.36
5
% Pemahaman politik
mayarakat
%
-
45%
58.52&
69.96
Prosentase
Pencapaian Sasaran
47.33
0
10
20
30
40
TAHUN 2017
2 3 1
33
KEGIATAN PEMBINAAN POLITIK DAERAH
realisasi tahun 2016 Target Realisasi Capaian
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Capaian sasaran meningkatnya partisipasi politik masyarakat dengan
indikator sasaran kegiatan pembinaan politik daerah realisasi tahun
2016 sebanyak 2 kali kegiatan sebagaimana pada grafik tersebut
diatas menunjukkan bahwa target sasaran yang semula telah
ditargetkan 3 kali kegiatan namun pada realisasinya hanya 1 kali
kegiatan, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran pada
Badan Kesbangpol sehingga kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 1
kali. Harapannya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang
anggaran pada Badan Kesbangpol bisa lebih ditingkatkan agar target
tersebut dapat terealisasi sehingga pembinaan politik daerah lebih
tepat sasarannya.
Capaian sasaran meningkatnya partisipasi politik masyarakat untuk
indikator kedua yaitu pembinaan terhadap ormas/LSM dan OKP,
sebagaimana pada grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa
0
10
20
30
40
50
TAHUN 2017
2 2 1
50
PEMBINAAN TERHADAP ORMAS/LSM DAN OKP
realisasi tahun 2016 Target Realisasi Capaian Kinerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
realisasi pada tahun 2016 yaitu 2 kali kegiatan sedangkan target
sasaran yang semula telah ditargetkan 2 kali kegiatan namun pada
realisasinya hanya 1 kali kegiatan, hal ini disebabkan karena
terbatasnya anggaran pada Badan Kesbangpol sehingga kegiatan
tersebut hanya dilaksanakan 1 kali. Harapannya, di tahun yang akan
datang anggaran pada Badan Kesbangpol bisa lebih ditingkatkan
agar target tersebut dapat terealisasi 100%.
Untuk indikator kinerja ketiga yaitu persentase penurunan wajib
pilih yang tidak memilih dalam pileg, pilgub, pilpres dan pilkada
memiliki realisasi 0.29 (data yang didapat dari KPU pada tahun
2015) karena pada tahun 2016 tidak ada pemilihan. capaian sebesar
100%, karena pada tahun 2017 belum ada pemilihan baik dalam
pileg, pilgub, pilpres maupun pilkada .
0
50
100
150
Tahun 2017
Persentase Penurunan Wajib Pilih Yang Tidak Memilih Dalam Pileg, Pilgub, Pilpres dan Pilkada
realisasi 2016 Target Realisasi Capaian Kinerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Indikator kinerja selanjutnya adalah persentase kualitas demokrasi
masyarakat yang pada tahun 2016 realisasinya 65% dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan disebabkan karena sebagian
masyarakat sudah paham akan demokrasi khususnya di Kabupaten
Soppeng sehingga pada tahun 2017 ditargetkan 67% kualitas
demokrasi masyarakat dengan acuan data dari KPU dimana pada
tahun 2015 jumlah pemilih sebanyak 179.758 orang, dengan jumlah
pemilih laki-laki sebanyak 84.317 orang dan pemilih perempuan
sebanyak 95.441 orang dimana pada pelaksanaan pilkada pada
tahun 2015 dengan jumlah pemilih yang ikut dalam pilkada
sebanyak 139.903 orang dan yang ikut memilih tapi tidak sah
sebanyak 585 orang. Jadi dengan data tersebut dapat dikatakan
bahwa persentase kualitas demokrasi masyarakat kabupaten
soppeng dengan target 67% ternyata mampu mencapai angka
realisasi tahun 2016
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2017
65%
67%
67%
100%
PROSENTASE KUALITAS DEMOKRASI MASYARAKAT
realisasi tahun 2016 Target Realisasi Capaian Kinerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
sebanyak 140.488 orang atau realisasi sebesar 78,15% atau capaian
kinerja 100%.
Indikator kinerja yang terakhir adalah persentase pemahaman politik
masyarakat yang pada tahun 2016 realisasinya tidak ada dan tahun
2017 ditargetkan 45% diperoleh dari kegiatan sosialisasi pendidikan
politik dengan target peserta sosialisasi sebanyak 200 orang namun
karena keterbatasan anggaran sehingga dilaksanakan dengan jumlah
peserta 100 orang atau realisasi sebesar 50% dari jumlah peserta
sosialisasi. untuk hasil kuisioner dengan membagikan angket kepada
peserta sosialisasi sebanyak 100 orang dengan jumlah rata –rata nilai
angket setiap peserta sebesar 76,90 sehingga capaian kinerja
mencapai 58,52%.
0
100
200
Tahun 2017
Persentase Pemahaman Politik Masyarkat
Target
Realisasi
Capaain kinerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
3. Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi umum dan keuangan
No.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun
2016 Tahun 2017
Capaian Kinerja
Th. 2017
Realisasi
Target Realisasi
1.
Persentase kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan
%
98.2
100%
89.52%
90%
Prosentase Pencapaian
Sasaran
89.52%
Untuk sasaran ketiga tersebut, merupakan sasaran penunjang bagi
ketiga sasaran sebelumnya. Sasaran ini memiliki andil besar dalam
mensukseskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran-
sasaran di atas. Adapun penjelasan terkait dengan sasaran ini,
adalah sebagai berikut
Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan
administrasi umum dan keuangan
Capaian sasaran meningkatnya kepuasan pegawai terhadap
persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
80
90
100
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
umum dan keuangan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu
kegiatan pelayanan administrasi perkantoran. Realisasi pada tahun
2016 yaitu 98.2 %, sedangkan pada tahun 2017 target sebesar Rp.
557.020.575,00 dan terealisasi sebesar Rp. 551.905.860,00 atau
98.76% sedangkan berdasakan tingkat kepuasan pegawai sebesar
89.52%. Hal ini merupakan alat ukur atau standar yang digunakan
untuk menentukan realisasi capaian kinerja berdasarkan realisasi
keuangan bukan berdasarkan kinerja, sedangkan untuk mengukur
indikator ini harus ada umpan balik dari semua pegawai yang ada di
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai tingkat kepuasan
mereka terhadap pelayanan adminsitrasi perkantoran yang
diberikan. Jadi program yang harus dilakukan tahun-tahun
mendatang adalah memberikan kuisioner kepada pegawai untuk
melihat tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang
diberikan.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
4. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang
mendukung kelancaran dan memberikan rasa aman dan
nyaman dalam bekerja
No. Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2016
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Th. 2017 Realisasi
Target Realisasi
1.
Persentase sarana dan
prasarana kantor dalam kondisi baik
%
99.6
100
100
100
Prosentase Pencapaian
Sasaran
100
Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Untuk Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
yang dimiliki cukup mendukung pelaksanaan kegiatan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng. Begitu pula yang
terlihat pada grafik, pada tahun 2016 realisasinya yaitu 99.6%
sedangkan tahun 2017 yang berhasil dicapai yaitu 100%. Hal ini
Tahun 2017
99,6
100 100
100
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
realisasi tahun 2016 Target Realisasi Capaian kinerja
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol
cukup memuaskan dan memadai bagi para pegawai.
B. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng tahun 2017
dibiayai oleh Anggaran yang tertuang dalam APBD Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan APBD; Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun
2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran
2017.
Adapun program kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
No. Program Anggaran Realisasi %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat
557.920.575,-
128.327.000,-
95.619.000,-
21.627.500,-
995.550.000,-
78.924.925,-
551.905.860,-
128.327.000,-
90.430.599,-
21.627.375,-
989.683.100,-
77.024.925,-
99.08%
100%
94.57%
100 %
99.41 %
97.59 %
Pada Tahun 2017 jumlah dana yang dikelola yang
merupakan belanja langsung adalah sebesar Rp. 1.877.069.000,-
dan pada akhir tahun yang bisa direalisasikan sebesar Rp.
1.858.998.859,- atau 99.04% sehingga ada dana yang tersisa
sebesar Rp 18.070.141,- yang tidak terealisasi, baik pada belanja
pegawai maupun pada belanja barang dan jasa.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Selebihnya anggaran yang tersisa merupakan efisiensi
anggaran yang kami terapkan sehingga ada beberapa kegiatan yang
anggarannya tidak kami cairkan 100%.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017
yang disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pem.
Capaian kinerja yang di hasilkan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng tahun 2017 adalah : dari
Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kepekaan dan
ketangguhan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dengan 2 (dua)
indikator kinerja yang capaiannya 50%, sasaran yang kedua
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang terdiri dari 5 (lima)
Indikator Kinerja dengan capaiannya 47.33 %, sasaran ketiga
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
umum dan keuangan dengan dengan capaiannya 89.52%, dan
erintahsasaran yang terakhir yaitu meningkatnya kebutuhan sarana
dan prasarana yang mendukung kelancaran dan memberikan rasa
aman dan nyaman dalam bekerja dengan capaiaannya 100%
Dari segi penyerapan anggaran selama tahun 2017 ini dari
Jumlah Anggaran Rp. 1.877.069.000,- yang bisa direalisasikan
sebesar Rp. 1.858.998.859,- atau sebesar 99.04% dan dianggap hal
tersebut sangat tinggi.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
Watansoppeng, 23 Februari 2018
KEPALA,
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SOPPENG
Drs. ARAFAH, Sm, Hk, M. Si Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611213 198201 1 007
Ada beberapa hal yang menjadi perkiraan kesulitan sehingga
pencapaian hasil kinerja kurang berhasil, antara lain yaitu
terbatasnya sumber daya manusia yang handal serta professional di
bidangnya, kualitas SDM belum optimal terutama dalam
memanfaatkan teknologi, serta dukungan anggaran yang belum
memadai. Namun untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan tersebut
maka untuk kedepannya akan diusahakan solusi yang lebih baik
dalam menghadapi dunia persaingan yang semakin tinggi yaitu
antara lain meningkatkan sumber daya manusia dengan
mengupayakan untuk mengikuti setiap pelatihan, workshop,
seminar, kursus maupun pendidikan khusus lainnya, mengusulkan
penambahan tenaga staf dengan spesifikasi keterampilan tertentu
serta mengusulkan penambahan anggaran.
Laporan Kinerja 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Page 46
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya kepekaan dan
ketangguhan masyarakat dan
aparatur pemerintah terhadap
ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan/stabilitas di daerah
» Jumlah Penanganan Konflik
Yang Dapat Tertangani
50 0 0
» Menurunkan Angka Kriminalitas 298 298 100%
2 Meningkatnya Partisipasi Politik
Masyarakat
» Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah
3 1 33
» Pembinaan Terhadap Ormas/
LSM dan OKP
2 1 50
» % Penurunan Wajib Pilih Yang
Tidak Memilih Dalam Pileg,
Pilgub, Pilpres dan Pilkada
0 0 -
» % Kualitas Demokrasi
Masyarakat
67 78,15 83,36
» % Pemahaman Politik
Masyarakat
45 58,52 69,96
3 Persentase ,Keuangan Pegawai
Terhadap pelayanan Administrasi
Umum dan Keuangan
» Meningkatnya Kepuasan
Pegawai Terhadap Pelayanan
Administrasi Umum dan
Keuangan
100 89,52 90
4 Persentase Sarana dan Prasarana
Kantor Dalam Kondisi Baik
» Meningkatnya kebutuhan
sarana dan ,prasarana yang
mendukung kelancaran dan
memberikan rasa aman dan
nyaman dalam bekerja
100 100 100
TABEL PENCAPAIAN SASARAN
NO SASARANURAIAN
INDIKATOR SASARAN
TABEL 3.1
Program dan Kegiatan
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya kepekaan
dan ketangguhan
masyarakat dan aparatur
pemerintah terhadap
ancaman, gangguan,
hambatan dan
tantangan/stabilitas di
daerah
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Adanya hasil pengkajian dan
pengambilan keputusan
terkait perkembangan situasi
dan kondisi ideologi politik
dan sosial
50% 1.045.280.000 99,41% 989.688.100 99,.41% 989.688.100
Pembinaan Forum
Kewaspadaan Masyarakat
(FKDM)
-Jumlah pertemuan anggota
FKDM4 kali 90.628.000 4 kali 89.828.000 4 kali 89.828.000
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
- Jumlah peserta sarasehan 110 orang 14.480.000 110 orang 14.480.000 110 orang 14.480.000
Fasilitasi penguatan Jaringan
Intelijen Daerah (KOMINDA) - Jumlah pertemuan 12 kali 422.732.000 12 kali 416.397.000 12 kali 416.397.000
Peningkatan Rasa Solidaritas
dan Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
- Jumlah pertemuan FPK 4 kali 24.800.000 4 kali 24.350.000 4 kali 24.350.000
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh
dan Berbagai Forum
Keagamaan Lainnya Dalam
Upaya peningkatan Wasbang
- Jumlah pertemuan Fkub 4 kali 28.780.000 4 kali 28.280.000 4 kali 28.280.000
Seminar, Talk show, Diskusi
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
-Jumlah pelaksanaan
sosialisasi2 kali 213.860.000 2 kali 203.886.000 2 kali 203.886.000
Penyelenggaraan Unit Layanan
Pemberantasan Pungli (LPP)Pokja saber pungli 12 bulan 250.000.000 12 kali 212.467.100 12 kali 212.467.100
4
SASARAN URAIAN CAPAIAN
Indikator Program dan Kegiatan
NO
TABEL 3.2
PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET REALISASI
Program dan Kegiatan
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 104
SASARAN URAIAN CAPAIAN
Indikator Program dan Kegiatan
NO TARGET REALISASI
Meningkatnya partisipasi
masayarakatProgram Pendidikan Politik
Masyarakat
Jumlah/Cakupan Organisasi
masyarakat dan Tokoh
masyarakat yang
mendapatkan pendidikan
politik
79% 81.024.925 97,59% 77.024.925 97,59% 77.024.925
Penyuluhan kepada masyarakat -Terlaksananya sosialisasi
pendidikan politik200 orang 17.150.000 100 orang 17.150.000 100 orang 17.150.000
Koordinasi forum-forum diskusi
politik-
Terlaksananya verifikasi
keuangan parpol10 parpol 53.549.925 10 parpol 49.549.925 10 parpol 49.549.925
Pembinaan Ormas/LSM dalam
Bidang Kesbangpol-
Terlaksananya sosialisasi
ormas/LSM100 orang 10.325.000 75 orang 10.325.000 75 orang 10.325.000
Meningkatnya kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
umum dan keuangan
Program Pelayanan
Perkantoran
% Penyelesaian kegiatan
tepat waktu96% 522.771.575 99,08% 551.905.860 99,08% 551.905.860
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik-
Terbayarnya telepon dan
voucher listrik12 kali 21.000.000 12 kali 18.000.000 12 kali 18.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional-
Terbayarnya perpanjangan
STNK kendaraan dinas8 unit 1.410.000 5 1.791.810 5 1.791.810
Penyedaan layanan kebersihan
kantor-
Terbayarnya honorarium
cleaning service2 orang 15.600.000 2 orang 15.600.000 2 orang 15.600.000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
- Tersedianya peralatan listrik 2 jenis 1.000.000 6 1.300.000 6 1.300.000
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan-
Tersedianya bahan bacaan
kantor14 exp 5.000.000 16 5.000.000 16 5.000.000
Penyediaan bahan logistik
kantor-
Tersedianya tabung gas7 kali 1.320.000 7 kali 1.320.000 7 1.320.000
Program dan Kegiatan
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 104
SASARAN URAIAN CAPAIAN
Indikator Program dan Kegiatan
NO TARGET REALISASI
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar
daerah serta kedinasan lainnya
-Terlaksananya perjalanan
dinas luar dan dalam daerah242 kali 148.032.000 248 kali 182.973.000 248 182.973.000
Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran-
Tersedianya perlengkapan
administrasi perkantoran8 jenis 329.409.575 8 jenis 325.921.050 8 jenis 325.921.050
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
% Penyusunan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan tepat waktu
100% 11.127.500 100% 21.627.375 100% 21.627.375
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD -
Tersedianya laporan capaian
kinerja
6 dok 1.787.500 7 3.537.500 7 3.537.500
Penyusunan laporan keuangan
Semesteran -
Tersedianya laporan keuangan semesteran2 dok 1.250.000 2 1.599.875 2 1.599.875
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun-
Tersedianya pelaporan
keuangan akhir tahun
13 dok 8.090.000 13 16.490.000 13 16.490.000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
- % pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana
perkantoran
100% 97.596.000 100% 128.327.000 100% 128.327.000
Pengadaan peralatan gedung
kantor- Tersedianya peralatan kantor 2 unit 40.596.000 2 unit 80.527.000 2 unit 80.527.000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional-
Terawatnya kendaraan dinas
yang layak pakai8 unit 50.000.000 8 unit 43.000.000 8 unit 43.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor-
Terpeliharanya perlengkapan
kantor3 jenis 7.000.000 3 jenis 4.800.000 3 jenis 4.800.000
Meningkatnya kebutuhan
sarana dan prasarana yang
mendukung kelancaran dan
memberikan rasa aman dan
nyaman dalam bekerja
No Indikator RPJMD Target Tahun berjalan Indikator Renstra terkait RPJMD Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 3 kali Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 3 kali 1 kali 33%
2 Pembinaan Terhadap Ormas/LSM
dan OKP
2 kali Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap
Ormas/LSM dan OKP
2 kali 1 kali 50%
3 Menurunkan Angka Kriminalitas 298 kasus Jumlah Angka Kriminalitas 298 kasus 298 kasus 100%
4 % Penurunan Wajib Pilih Yang
Tidak Memilih Dalam Pileg, Pilgub,
Pilpres dan Pilkada
0% Penurunan Wajib Pilih Yang Tidak Memilih
Dalam Pileg, Pilgub, Pilpres dan Pilkada
0 0 0
5 % Penanganan Konflik Yang Dapat
Tertangani
50% Jumlah Penanganan Konflik Yang Dapat
Tertangani
50% 0 0
6 Persentase ,Kualitas Demokrasi
Masyarakat
67% Persentase ,Kualitas Demokrasi Masyarakat 67% 78,15% 83,36%
7 Persentase Pemahaman Politik
Masyarakat
45% Persentase Pemahaman Politik Masyarakat 45% 58,52% 69,96%
TABEL 3.3
KETERKAITAN ANTARA INDIKATOR RENSTRA DENGAN RPJMD
Nama SKPD :Tugas :
Fungsi : a.
b
c
def
g
hij
k
Jumlah penanganan konflik
yang dapat tertanganiBidang Integrasi Bangsa
Data konflik yang terjadi
pada tahun berjalan
Jumlah konflik yang
ditangani/jumlah konflik X 100
Permintaan data
pada Polres
Kegiatan pembinaan politik
daerah
Bidang Hubungan Antar
Lembaga
Laporan kegiatan
sosialisasiJumlah sosialisasi
Berdasarkan jumlah
kegiatan yang
dilaksanakan
Pembinaan terhadap
ormas/LSM dan OKP
Bidang Hubungan Antar
Lembaga
Laporan kegiatan
sosialisasiJumlah sosialisasi
Berdasarkan hasil
kegiatan pembinaan
yang dilaksanakan
1
Menurunkan angka
kriminalitasBidang Integrasi Bangsa
Permintaan data
pada Polres
Sesuai data dari Polres
pada tahun berjalan
Terciptanya situasi yang
kondusif di lingkungan
masyarakat
MATRIK IKU SKPDINDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN SOPPENG
Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikMembantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidangKesatuan Bangsa dan Politik serta pelaksanaan kesekretariatan badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah
Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra badan sesuai dengan visi dan misi daerah
NO SASARAN RENSTRAINDIKATOR KINERJA
UTAMAPENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah, serta Kesekretariatan Badan
Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan PolitikPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah,
Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis
Melakukan pepengembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan dan pelatan BadanMengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian dan diklat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
RUMUS KETERANGAN
Sesuai data dari Polres pada
tahun berjalan
NO SASARAN RENSTRAINDIKATOR KINERJA
UTAMAPENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA RUMUS KETERANGAN
2
Meningkatnya
partsipasi politik
masyarakat
% Penurunan wajib pilih
yang tidak memilih dalam
pileg, pilgub, pilpres dan
pilkada
Bidang Hubungan Antar
LembagaKPU Hasil pendataan
% data hasil pemilu
tahun berjalan
% Kualitas demokrasi
masyarakat
Bidang Hubungan Antar
LembagaKPU
Hasil dari pemilu / persentase
demokrasi
% data hasil pemilu
tahun berjalan
% Pemahaman politik
masyarakat
Bidang Hubungan Antar
Lembaga
Laporan kegiatan
sosialisasiHasil Angket peserta sosialisasi
Hasil angket yang
dibagikan setelah
sosialisasi selesai
3
Persentase kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
umum dan keuangan
Sekretaris KesbangSurvey kepuasan
pegawai / karyawan
Survey kepuasan
pegawai/karyawan
4
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana
kantor dalam kondisi baik
Sekretaris Kesbang
Jumlah sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik X 100 % / Jumlah
sarana dan prasarana
yang ada
Barang inventaris
Kepala,
Meningkatnya kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
umum dan kuangan
Menngkatnya
kebutuhan sarana dan
prasarana yang
mendukung kelancaran
dan memberikan rasa
aman dan nyaman
dalam bekeja
Watansoppeng, 23 Februari 2018
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611213 198201 1 007
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Soppeng
Drs. ARAFAH, Sm. Hk, M. Si