PENGADAAN BARANG/JASA DAN PERSIAPAN PROBLEM SOLVING MELALUI CLEARING HOUSE DI KALIMANTAN SELATANDisampaikan Pada Kegiatan Daring Workshop Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Mewujudkan Value For Money Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Konsolidasi, Probity Advice dan Clearing House di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Selatan25 Agustus 2020
TRANSFORMASI
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
Oleh : DR. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si.KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASASEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OUTLINE slide
1 PENDAHULUAN
2 Transformasi PengadaanBarang/Jasa di Kalsel
3Profil Kegiatan PengadaanBarang/Jasa di Kalimantan Selatan
4Persiapan PemerintahDaerah dalam konsolidasi, probity advice dan clearing house PBJ
5 PENUTUP
DR. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si.KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada
K/L/PD wajib dijabat oleh Pengelola PBJ
paling lambat 31 Desember 2020.
PPK pada K/L/PD wajib memiliki
Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ
paling lambat 31 Desember 2023.
ASN/TNI/Polri/Personel yang bertugas
sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan wajib memiliki Sertifikat
Kompetensi di bidang PBJ paling lambat
31 Desember 2023
Target Stranas PK Level
Kelembagaan 100 UKPBJ
TH 2020 level 3. (Proaktif)
TANTANGAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PBJ
Pengadaan barang dan jasa belumindependen dan didukung oleh sumber dayamanusia yang professional.
TANTANGAN
• Amanat Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.• Amanat Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 11 menyebutkan bahwa
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Meningkatnya independensitransparansi dan akuntabilitasproses pengadaan barang/jasa.
SASARANUntuk meningkatkan independensi, transparansi, terbuka dan kompetetitif dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sesuai dengan pasal 75 ayat 1 yang mengamanatkan pembentukankebijakan UKPBJ.
KEBIJAKAN
PERPRES 16 TAHUN 2018
TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DI KALIMANTAN SELATAN
UpayaTRANSFORMASI PBJ di Kalimantan Selatan
DUKUNGAN DAN KOMITMEN YANG TINGGI
OLEH PEMERINTAH DAERAH
PENCAPAIAN PEMENUHAN TARGET
STRANAS-PK 2019-2020
KEMANDIRIAN KELEMBAGAAN PBJ
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM PBJ
H. SAHBIRIN NOORGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
H. RUDY RESNAWANWAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
DUKUNGAN DAN KOMITMEN YANG TINGGI PEMERINTAH DAERAH
• PERGUB(Pembentukan Unit layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) ; Kode Etik PBJ ; Struktur OrganisasiBiro PBJ ; Green Public Procurement)
• Keputusan Gubernur( Penghargaan Province Procurement Award kepadaKab/Kota ; Pengelola Layanan LPSE ; Penetapan Ka. Biro sebagai Ka. UKPBJ ; TTP jafung PBJ ; Penyusunan Katalog elektronik lokal ; Pendampingan PBJ keadaan darurat Covid-19)
• Surat Edaran Gubernur/Sekda( Percepatan Penginputan dan Pengumuman RUP ; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkelanjutan, dll)
Dukungan dan komitmen Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan telah diimplementasikan melaluibeberapa produk hukum yang dikeluarkan terkaitpengadaan barang dan Jasa seperti :
UpayaTRANSFORMASI PBJ di Kalimantan Selatan
Pengembangan dan Pembinaan
SDM UKPBJUJIAN SERTIFIKASI
Inpassing Jabfung PBJ
Diklat pembentukan
jabatan fungsional
PBJ
Diklat Kompetensi
bagi Pengelola PBJ
Sosialisasi aturan PBJ
Bimbingan Teknis bagi pengelola UKPBJ
UpayaTRANSFORMASI PBJ di Kalimantan Selatan
2018
2019
HISTORY PEMENUHAN
SDM/JAFUNG PBJ
2020Pertama = 5
Muda = 1
Madya = 1
Pertama = 5
Muda = 1
Madya = 1
Pertama = 8
Muda = 5
Madya = 2
Jumlah = 7 orang Jumlah = 15 orang
Jumlah = 7 orang
KebutuhanJafung sesuai
ANJAB dan ABK20 Orang
KEMANDIRIAN KELEMBAGAAN PBJ
Pembenahan Kelembagaan PBJ menjadiLembaga yang permanen, struktural dan Independen UKPBJ Yang Independen sesuaiPermendagri 112 tahun 2018 dan Pergub no 095 tahun 2019
Perluasan peran : tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah
UpayaTRANSFORMASI PBJ di Kalimantan Selatan
Menjadikan Biro Pengandaan Barang dan Jasa sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellent)
Struktur Organisasi dan SDM Biro PBJ
Peraturan Gubernur NOMOR 095 TAHUN 2019
Total SDM
63 orang
Jafung PBJ di UKPBJ : 15 orang• Pertama : 8 orang• Muda : 5 orang• Madya : 2 orang
SUMBER DAYA MANUSIA
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
SUB BAGIAN PENGELOLAAN STRATEGI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
SUB BAGIAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG
DAN JASA
SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA
SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUB BAGIAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SUB BAGIAN PENDAMPINGAN, KONSULTASI DAN/ATAU BIMBINGAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG DAN JASA
KELOMPOK JAFUNG
HISTORY PEMBENAHAN UKPBJ PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UKPBJ Yang IndependensesuaiPermendagri112 tahun2018 dan Pergub no 095 tahun2019
UKPBJ yang sudahmemenuhi9 variabeldengantingkatkematangan pada level 3 (PROAKTIF)POKJA melakukan
pendampinganSKPD/UPT dan juga berperanaktif sebagainarasumber untukinstansi vertikalseperti : KPU, Bawaslu,inspektorat dan Kajati
PenayanganSIRUP – TaatJadwal SIRUP denganpelaksanaan PBJ dengan proaktifmengingatkan / menyurati SKPD untuk sesuaiantara jadwalSiRUP dan Realisasi PBJ
Sudahmemenuhi17 StandarLPSE
Proses PembentukanKatalog Lokalsudah pada proses penandatanganan MoU antaraKepala LKPP dan Gubernur
TTP untukmenghargaiprofesionalitaspersonelpengelola PBJ dgn diberikanTTP denganbesaran :- Jafung Madya
14 jt- Jafung Muda
12 jt- Jafung
Pratama 10jt
2017-2018
2020
2020
2019- 2020
2020
2019- 2020
2019- 2020
2019- 2020
Kalsel menjadi Target Stranas PK Level Kelembagaan 100 UKPBJ TH 2020 level 3. (Proaktif)
UKPBJ Prov. Kalsel mencapai level 3 (proaktif) pada bulan April 2020 sebelum batas akhir rencana aksiStranas-PK
Kalsel merupakan provinsi ke-3 mencapai level 3 setelah Prov. Bali dan Prov. Jawa Timur
UpayaTRANSFORMASI PBJ di Kalimantan Selatan
PEMENUHAN TARGET STRATEGI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS-PK)
PROFIL KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KALIMANTAN SELATAN
E-TENDERING
melalui E-TENDERING DAN E-PURCHASING
E-PURCHASING
2017
2018
2019
673,9
744,9
1.037,6
Nilai Transaksi (milyar)
2017
2018
2019
259,0
342,3
422,3
Nilai Transaksi (milyar)
2017
2018
2019
1233
1512
702
Jumlah Produk (paket)
2017
2018
2019
294
342
379
Jumlah Lelang (paket)
KONDISI BELANJA PENGADAAN Kalimantan Selatan
2017
2018
2019
78
76
86
10,43% (78.466.781.709,65)
9,23% (76.381.990.306,41)
7,66% (86.064.537.729,10)
Nilai efisisensi (milyar)
EFISIENSI• Efisisensi merupakan hasil
optimalisasi anggaran dihitungberdasarkan selisih HPS denganhasil tender
• Konsultansi 94 Paket Pagu 63.233.056.550• Konstruksi 123 Paket Pagu 705.887.051.480• Barang/Jasa lainnya 61 Paket Pagu 73.892.149.164• Paket Belum Tayang 3 Paket Pagu 2.880.960.000• Paket di batalkan 47 Paket Pagu 194.203.897.482 *• Total paket selesai 278 Paket Pagu 843.012.257.194
* Paket yang dibatalkan akibat adanya Refocussing anggaran untukpenanganan Covid-19
Pelaksanaan E-TENDERING SAMPAI DENGAN JULI 2020
Kalsel menerbitkan Surat Edaran Gubernur nomor : 027/00824/PBJ/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penggunaan Produk Hijau Hasil Industri Hijau Untuk Digunakan dalam Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
KALSEL SEBAGAI PILOT PROJECT Green Public Procurement (GPP) UNTUK PRODUK KERTAS
N
o
.
Jenis Penggunaan Logo
Penggunaan kertas fotocopi ekolabel
(berlogo sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019).
Penggunaan Peralatan kantor Stationery
(folder file) ekolabel (berlogo sesuai dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor :
P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019).
Penggunaan Furniture berbahan kayu
Sistem Verifikasi dan Legalitas kayu (berlogo
sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019).
Persiapan Pemerintah Daerah dalam konsolidasi, probity advice dan clearing house PBJ
Persiapan Pemerintah Daerah dalam
Konsolidasi, probity advice dan clearing house PBJ
1 2 3
KOMITMEN PIMPINAN PERENCANAN KEGIATAN (RENSTRA UKPBJ)
DUKUNGAN ANGGARAN
KINERJA UKPBJ KALSEL
▪ Pemenuhan 17 Standardisasi LPSE▪ Penghargaan LKPP RI Dalam komitmen
penerapan 17 standardisasi LPSE.▪ Pembinaan Stakeholder PBJ berupa
pendampingan, bimbingan teknis, sosialisasibagi PPK, PP, Pokja Pemilihan, UKPBJKab/Kota, dan UKPBJ instansi vertikal
▪ Penetapan dari LKPP sebagai UKPBJ dengan TingkatKematangan Level 3 (Proaktif) pada 9 Variabel.
▪ Pembinaan Stakeholder PBJ berupa pendampingan, bimbinganteknis, sosialisasi bagi PPK, PP, Pokja Pemilihan, UKPBJKab/Kota, dan UKPBJ instansi vertikal
2018
▪ Penghargaan Nasional Procurement AwardKategori Peran LPSE Provinsi
▪ Penunjukan Kalsel sebagai Pilot Project GPPdalam mendukung Revolusi Hijau untuk ProdukKertas
▪ Pembinaan Stakeholder PBJ berupapendampingan, bimbingan teknis, sosialisasibagi PPK, PP, Pokja Pemilihan, UKPBJKab/Kota, dan UKPBJ instansi vertikal
2019
2020
THANK YOU
Top Related