JASA KONSTRUKSI - LKPP
Transcript of JASA KONSTRUKSI - LKPP
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
J A S A K O N S T R U K S I
JILID
1
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
i
KATA PENGANTAR
Arahan Penggunaan Contoh Naskah Kontrak
Buku ini, Pembahasan mengenai kontrak untuk pengadaan pemerintah, saat ini
masih belum banyak, masih sedikit mengenai referensi tentang kontrak,
sehingga bagi para pelaku pengadaan masih kesulitan untuk menemukan
referensi mengenai kontrak.
Berdasar kondisi demikian, LKPP khususnya Direktorat Penanganan
Permasalahan Hukum telah melakukan berbagai workshop tentang keahlian
berkontrak.
Workshop-workshop yang telah dilakukan antara lain, membuat rancangan
kontrak, melakukan persiapan pelaksanaan kontrak s.d serah terima pekerjaan,
bahkan sudah membahas tema-tema kontrak secara spesifik. Hasil kegiatan
workshop ini ada beberapa hal yang dapat disampaikan untuk menjadi buku atau
referensi bagi para pelaku pengadaan.
Pada buku ini disampaikan contoh-contoh tentang naskah kontrak, buku ini
bukan suatu standar yang tidak boleh diubah tetapi hanya bersifat referensi yang
kemungkinan dapat digunakan atau mungkin perlu disesuaikan untuk digunakan
atau mungkin tidak tepat untuk digunakan.
Buku atau contoh naskah kontrak yang disampaikan disini bila digunakan untuk
berkontrak maka perlu di perbarui dengan peraturan-peraturan yang ada,
disesuaikan dengan kebutuhan berkontrak yang baik dan upaya mencegah
risiko yang kemungkinan akan terjadi.
Bahan atau materi yang dikumpulkan di buku ini, bukan dibuat sendiri oleh team
LKPP, tetapi didapat atau dikumpulkan dari berbagai pihak dari nama-nama
terlampir.
Semoga buku ini bermanfaat bagi para pelaku pengadaan dan pihak-pihak lain
yang memerlukan referensi mengenai kontrak untuk pengadaan pemer- intah.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
ii
Terimakasih diucapkan kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan
materi buku ini dan mohon maaf bila masih ada kekurangan atau
ketidaklengkapan.
Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
Mudjisantosa
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. I
DAFTAR ISI.......................................................................................................................... III
PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI GOR ....................................................... 1
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN .................................... 34
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBUATAN JEMBATAN PENGHUBUNG.............. 80
PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN JALAN .............................................. 125
PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG ......................................................................... 175
PEKERJAAN KONSTRUKSI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN ....................... 211
PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN STRATEGIS .................................................. 258
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
1
SURAT PERJANJIAN
Nomor : Tanggal :
Untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi GOR
REHABILITASI GOR __________ KABUPATEN __________ TAHUN ANGGARAN __________ SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara : 1. __________ [nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas
nama..................................................................., yang berkedudukan di....................................... berdasarkan Surat Keputusan Bupati __________ Nomor : SK. ………………. Tanggal …………. disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama
Badan Usaha Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut ”Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 02 tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No. 59 Tahun 2010; 4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 /PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa : (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan. (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor
________,tanggal________bulan______tahun______, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”.
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini
beserta semua fakta dan kondisi yang terkait Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
Pasal 1 Istilah dan Ungkapan
Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
2
Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas : 1. Terlaksananya Pekerjaan Rehabilitasi GOR __________Kabupaten __________ sesuai Spesifikasi Teknis. 2. Terlaksananya Pekerjaan :
- Pekerjaan Pendahuluan - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran - Pekerjaan Kayu dan Plafon - Pekerjaan Aluminium dan Besi - Pekerjaan Pengunci dan Penggantung - Pekerjaan Akhir
Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
(1) Pekerjaan ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____________ (_______________ rupiah). (3) Kontrak ini dibiayai dari ……...(diisi sumber pembiayaannya) (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank: … rekening nomor: ............. atas nama penyedia : ...............;
Pasal 4
Dokumen Kontrak (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada); b. Kontrak; c. syarat-syarat khusus Kontrak; d. syarat-syarat umum Kontrak; e. Dokumen Penawaran; f. spesifikasi teknis; g. gambar-gambar (apabila ada); h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu
dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya : a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak; 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
3
8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan; (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam huruf …) hari kalender; (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai
dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.
DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak
__________ [tanda tangan dan cap ]
[nama lengkap]
[jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia
__________ [tanda tangan dan cap]
[nama lengkap]
[jabatan] Catatan :
− Kontrak dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
− Kontrak dengan meterai Rp6000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
4
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
5
1.16 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.17 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.18 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
1.19 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
1.20 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimanatercantum dalamDokumen Pemilihan.
1.24 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.25 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
1.27 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.28 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.29 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
1.30 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.31 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
6
Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
1.32 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.33 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah
terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.35 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.36 Tenaga Kerja Konstruksi adalahtenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi
tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia. 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili
dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan
Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan
setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas : a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK; b. mengelola administrasi kontrak; dan c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk : a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
7
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut : a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam. [catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada : 1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan
secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari
rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara
lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan
sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
8
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi : a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi
Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap
hasil akhir pekerjaan; e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak. 15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas
Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur
akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
9
d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Pelaksanaan Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan(Method Statement ); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan
(ITP); c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum
Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan
setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK) 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK
pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
10
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi
pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK. 22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. RMPK; b. pelaksanaan RKK; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode
kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga
Kerja Konstruksi; g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu : a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / Pemeriksaan
Bersama 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
11
a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian
dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaan 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
12
31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
31.13 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
31.17 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara. 31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara
parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian
atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam
pencapaian kinerja pekerjaan. 31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara
pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
13
31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan
33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum
34. Perubahan Kontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,
yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: a. perubahan pekerjaan; b. perubahan Harga Kontrak; c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan; d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak .
35. Perubahan Pekerjaan 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum.
36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh : a. perubahan pekerjaan; b. penyesuaian harga; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
14
36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut : a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya
penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK. 36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal
Peristiwa Kompensasi. 36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan
lumsum. 36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan
harga satuan.
37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi. 37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
15
untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama,
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
B.5 Keadaan Kahar
38. Keadaan Kahar 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi
kebenarannya. 38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap
penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis
oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
16
38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
39. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia. 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan Kontrak oleh PPK 41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
17
41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan
Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
42. Pemutusan Kontrak oleh
Penyedia Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak),
selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan
memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
18
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur: a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang
akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47. Hak dan Kewajiban Penyedia Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga
dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
19
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungan Risiko 50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,
Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit
atau kematian pihak ketiga. 50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.
50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
51. Perlindungan Tenaga Kerja 51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
20
pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
54. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum
dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana
kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
55.3 Laporan harian berisi : a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya
yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
pekerjaan. 55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
21
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK.
56. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka
pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.
57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja
termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman/Keahlian Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima.
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut :
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
22
a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar: a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau
penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK
62. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
23
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak
dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK. 64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan
dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.
64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 65. Tenaga Kerja Konstruksi 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib
memiliki sertifikat kompetensi kerja. 65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan
bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
24
66.5 PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial: 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; 2) berkelakuan tidak baik; dan/atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK
66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam
Kontrak sebesar Harga Kontrak. 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum); c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta
keselamatan konstruksi. 67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian
yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga.
68. Pembayaran 68.1 Uang Muka a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga
kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
68.2 Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
25
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;
c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih
lanjut diatur dalam SSKK; e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka; 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen
dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
3) denda (apabila ada); 4) pajak; dan/atau 5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi
(commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Kontrak dan perubahannya; (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk
oleh produsen; (4) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau
dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%);
d. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.
68.4 Denda dan Ganti Rugi
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
26
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang
dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
69. Hari Kerja 69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam,
terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat. 69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi
kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. PPK memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK.
69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.
69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
71. Penangguhan 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
27
71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU 72. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
28
selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 77. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
29
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Pasal dalam SSUK
Ketentuan
Data
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja PPK :
Nama :
Alamat :
Website :
E-mail :
Faksimili :
Penyedia :
Nama :
Alamat :
E-mail :
Telepon :
Faksimili :
4.2 & 5.1 Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
Untuk PPK :
Untuk Penyedia :
6.3 & 41.3 & 41.5
Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten __________
27.1 Masa Pelaksanaan Masa Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4 Masa Pelaksanaan untukSerah Terima Sebagian
Pada Pekerjaan ini Tidak Diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial)
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
30
Pekerjaan (Secara Parsial)
31.8 Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
31.18 Serah Terima Sebagian Pekerjaan
31.21 Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)
-
33.1 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan
Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (Tiga Puluh)hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
36.7 Penyesuaian Harga
Pada Paket Pekerjaan ini Tidak Diberikan Penyesuaian Harga.
42.b Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh)hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
47.(i) Hak dan Kewajiban Penyedia
Hak dan kewajiban Penyedia sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf ( C ) Angka (47).
54.1.(d) Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah Mengubah / Mengganti Spesifikasi Teknis yang telah tertuang dalam Dokumen Penawaran.
54.2.(d) Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah Menambah / Mengurangi Volume Pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
31
56 Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Guna Kepentingan Penelitian/Riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK.
63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : Gambar Awal, KAK serta Fasilitas Penunjang lainnya guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
64.1.(h) Peristiwa Kompensasi
Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah apabila terjadi hal-hal di luar kendali para pihak yang bukan kesalahan penyedia antara lain
68.1.(e) Besaran Uang Muka
1. Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan Uang Muka Kerja. 2. Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus)dari Harga
Kontrak dengan melampirkan perincian penggunaan Uang Muka Kerja serta menyerahkan Jaminan Uang Muka Kerja.
68.2.(d) Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1. Pembayaran prestasi pekerjaan selanjutnya dilakukan dengan cara : Termin/Angsuran. 2. Pembayaran melalui termin tersebut secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap, sesuai
kemajuan pekerjaan yang dikurangi uang muka secara bertahap dan pembayaran 100% dibayarkan setelah Barang diserahterimakan yang dilengkapi dengan Dokumen Penunjang lainnya, dengan Perincian sebagai berikut : i. Termin I sebesar 30 % dari Nilai Kontrak yang dikurangi angsuran sebesar 30% dari
uang muka, apabila progres/bobot pekerjaan minimal sebesar 35% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diketahui oleh Konsultan Pengawas/Direksi Teknis yang dilengkapi dengan Dokumentasi dan data pendukung lainnya.
ii. Termin II sebesar 40 % dari Nilai Kontrak yang dikurangi angsuran sebesar 40% dari uang muka, apabila progres/bobot pekerjaan minimal sebesar 75% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diketahui oleh Konsultan Pengawas/Direksi Teknis yang dilengkapi dengan Dokumentasi dan data pendukung lainnya.
iii. Termin III sebesar 30 % dari Nilai Kontrak yang dikurangi angsuran sebesar 30% dari uang muka, apabila Pekerjaan telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Konsultan Pengawas/Direksi Teknis yang dilengkapi dengan Dokumentasi dan data pendukung lainnya.
3. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Termin/Prestasi Kerja di lapangan yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia dan diketahui oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPK yang dilengkapi dengan Dokumentasi Pekerjaan.
68.3.(d) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan
Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut : -
68.4.(c) Denda akibat Keterlambatan
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak sebelum PPN.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
32
75.4 Perbaikan Cacat Mutu
1. Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu.
2. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
76.1 Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
77.4 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Proses Non Litigasi yaitu : Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase (UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 88) dan/atau apabila tidak terjadi kesepakatan, maka melalui LPS LKPP. (Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018).
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
33
Adapun Perincian Termin/Angsuran Pembayaran sebagai berikut :
Nilai Kontrak Rp.
Uang Muka 30% 30% x
= Rp -
Termin I (30%) 30% x
= Rp -
Pengembalian Uang Muka 30% x
= Rp -
Jumlah Termin 1 Rp -
Termin II (40%) 40% x
= Rp -
Pengembalian Uang Muka 40% x
= Rp -
Jumlah Termin 2 Rp -
Termin III (30%) 30% x
= Rp -
Pengembalian Uang Muka 30% x
= Rp -
Jumlah Termin 3 Rp -
Hasil Akhir / Nilai Kontrak Rp -
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
__________
[tanda tangan dan cap ]
[nama lengkap]
[jabatan]
Sentani, ......................................... 2019
Untuk dan atas nama
Penyedia
__________
[tanda tangan dan cap]
[nama lengkap]
[jabatan]
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
34
SURAT PERJANJIAN
(Jenis Kontrak GabunganLumsum dan HargaSatuan)
Untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan
Nomor : …………………
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak")
dibuat dan ditandatangani di ………………. padahari________tanggal___bulan__________tahun__________antara :
1. ………………..,selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan
atas DINAS ……………, yang berkedudukan di …………………., berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas ………….. No. ………, tanggal__________selanjutnya disebut"PPK" dan
2. ……………,Direktur, yang bertindak untuk dan atasnama CV. ……….., yang berkedudukan di Jl. ………., berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.
____ tanggal__________ , selanjutnya disebut Penyedia
MENGINGAT BAHWA :
1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana diterangkan dalam Syarat- SyaratUmum Kontrak yang terlampir
dalam Kontrak ini (selanjutnyadisebut "Pekerjaan Konstruksi");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, personil, dan sumber daya teknis, sertatelah menyetujui untuk
menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
35
masing-masing pihak:
1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui
hal-hal sebagai berikut:
1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesarRp …………
(………………………………..).
2. Pembayaran pencairan Dana dilakukan melalui Nomor Rekening C V. ………. pada
PT. BANK ……….. Nomor Rekening ……………. 3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memilikiarti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:
a. adendum Surat Perjanjian (apabilaada);
b. pokokperjanjian;
c. suratpenawaran, besertapenawaranharga;
d. syarat-syaratkhususkontrak;
e. syarat-syaratumumkontrak;
f. spesifikasikhusus;
g. spesifikasiumum;
h. gambar-gambar;
i. daftarkuantitas dan harga (apabilaada); dan
j. dokumenlainnyaseperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
36
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika
terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang
meliputi khususnya:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;
4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga
yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
37
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan
tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
Untuk dan atasnama PPK
……………………….
………………….. NIP. ……………….
Untuk dan atasnama
Penyedia Badan Usaha
…………………
Direktur
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
38
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut. 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada
Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu
oleh PPK.
1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar
kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan
kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari
penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang
atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan
yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
PPK.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan
tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu
yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
39
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO
adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing- masing
pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang
jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak
adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan
jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.13 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah
Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga
satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak
ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.16 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan.
1.17 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia,
terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.18 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
1.19 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang
menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang
sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan
pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing
jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis.
1.20 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
40
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu
konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
1.24 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
1.25 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim
pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
1.27 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.28 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis
yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.29 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga
dalam jangka waktu tertentu.
1.30 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung
jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
1.31 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan
Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
41
1.32 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat
SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada
Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.33 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan
pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal
serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand
Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.35 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal
serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand
Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.36 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja
di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis,
dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus
dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal
terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak
dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika
telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para
Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat
tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh
Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam
SSKK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
42
undangan.
7.
Asal Material/Bahan
7.1
Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
impor.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada
masing-masing pihak.
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK
memiliki tugas :
a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK;
b. mengelola administrasi kontrak; dan
c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
(KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh PPK sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.
PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan
pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA. 6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
43
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi
yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh
Kontrak
10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama
Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat
mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyedianya (jika ada)
serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan
Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis)
untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari
personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan
Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK,
Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat
bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15. Tugas dan Wewenang
Pengawas Pekerjaan
15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan
permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan
persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
44
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih
dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan
gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk
mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection)
untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang
paling sedikit meliputi: a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan
konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi
persyaratan; f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua
perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak
yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai
nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang
menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil
Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat
izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana
pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus
berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari
kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat
personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan
yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk
sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang
mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
45
c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan
d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin
timbul akibat penggunaan jalur akses.
17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin
timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa
Pelaksanaan Kontrak
Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat
Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat
dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B1. Pelaksanaan
Pekerjaan 19. Penyerahan
Lokasi
Kerja
19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan
lapangan bersama oleh para pihak.
19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai
dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana
kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan
pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum
SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita
Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.
19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja
(sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan
terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini
ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK)
20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14
(empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja
pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan
Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu
Pekerjaan
Konstruksi
(RMPK)
21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian
mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh
PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
46
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement ); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and
Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika
terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
persetujuan PPK.
21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui
oleh PPK.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RKK secara konsisten. 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.
22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya
SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama
dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan,
harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. RMPK; b. pelaksanaan RKK;
c. organisasi kerja;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
47
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian
tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan
bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,yaitu
: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas
Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA
telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang
sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan
pasal 65 dan 66.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
48
26. Penggunaan
Produksi Dalam Negeri
26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban
mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan
tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan
di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat
penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku,
Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang
digunakan mengacu kepada dokumen: a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang
diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
B2. Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling
lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam
SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka
PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia
dengan membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan
akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda. 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan
(secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis
Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah
penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu
sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
49
pemantauan diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa
pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya
diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat
atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap
Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh
Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas
Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak
peristiwa atau kondisi tersebut.
B3. Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima
Pekerjaan
31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
serah terima pertama pekerjaan.
31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam
Kontrak.
31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan
kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan
tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan
Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
50
31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima
persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau
pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari
Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan
Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga
Kontrak.
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa
Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.
31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen
selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan
dalam SSKK.
31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan
akhir pekerjaan.
31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah
melaksanakan semua kewajibannya selama Masa
Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan.
31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat
diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
31.13 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada
PA/KPA.
31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap hasil pekerjaan yang
diserahterimakan.
31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses
pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi
dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK,
dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen
persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia,
dokumen Kontrak dan perubahannya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil
pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
51
31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan dokumen administratif.
31.17 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita
Acara.
31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian
pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan
dalam SSKK.
31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima
pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama
lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu
sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial,
maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah
terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO
parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan
bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang
tercantum dalam SSKK.
31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan
(PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka
waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan /
Pemeliharaan
33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK
tentang pedoman pengoperasian dan
perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B4. Adendum
34. Perubahan Kontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui
oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut
meliputi: a. perubahan pekerjaan; b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
52
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
Masa Pelaksanaan; d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
administrasi. 34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat
meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
35. Perubahan Pekerjaan 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama
Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang
meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti
yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah
perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat
menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan
Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian
pekerjaan lumsum.
36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. penyesuaian harga; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.
36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
53
dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka
pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan
harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya
berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan
digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori
harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran
A SSKK.
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan
harga baru dilakukan dengan negosiasi.
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah
sebagai berikut: a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke- 13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan
harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak; f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani; h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
54
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian
pekerjaan lumsum.
36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya berlaku untuk bagian
pekerjaan harga satuan.
37. Perubahan Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan dan/atau
Masa Pelaksanaan
37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan
oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK
atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama
dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar
atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan
atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu
sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin,
maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah
menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa
lama,
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum
Kontrak.
37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa
Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
55
B4. Penyelesaian Kontrak
38. Keadaan Kahar 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada
salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya
Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil
identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar
tersebut.
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan
Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk
memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak
bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila
telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak
dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak
dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan
Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan
secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan.
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan
dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan
jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun
Anggaran.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
56
38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin
meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar
sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja
dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak.
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah
dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama
atau berdasarkan hasil audit.
B4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
39. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau
Penyedia.
40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu
pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai
dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima
oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak
milik PPK.
41. Pemutusan Kontrak
oleh PPK
41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan
Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
57
Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak
dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan
dikarenakan pergantian nama Penyedia.
41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2
di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam
SSKK.
41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan
Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau
uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja
Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya
pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang
mampu dan memenuhi syarat.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
58
42. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak
apabila: a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender; b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70%
dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran
berjalan.
44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat
pembuktian (show cause meeting/SCM) a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas
Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap I. b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan
dalam Berita Acara SCM Tahap I. c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka
PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
59
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan
harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas
dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM
Tahap III. e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan
pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK
menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan.
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak
yang didalamnya mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa
pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun
Anggaran.
45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun
Anggaran.
46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara
yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak
akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia
hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan
PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47. Hak dan
Kewajiban Penyedia
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,
meliputi:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
60
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
PPK; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di
tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang
berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan
peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan
Dokumen- Dokumen
Kontrak dan
Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain,
misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi
lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari
PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan
Intelektual
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungan Risiko 50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul
dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
61
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja
konstruksi; b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja
konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian PPK.
50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.
50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau
bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
51. Perlindungan Tenaga Kerja
51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada
program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk
mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja
Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami
peraturan keselamatan kerja tersebut.
51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap
Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja
Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan
kerja yang sesuai dan memadai.
51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar
tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga
dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
62
53. Asuransi 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang
yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam
pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga.
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
54. Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan
53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran
A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum
melakukan tindakan-tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan
rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan
55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.
55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan
dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan harian.
55.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam
tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
63
55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto
dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan sesuai kebutuhan.
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa
oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/ pihak
PPK.
56. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik
PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta
daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1
(satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti
lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subpenyedia
57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian
pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau
pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha
Kecil.
57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut. 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan
pekerjaan.
57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia
Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan
sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan
atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama
dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai
dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
(apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah
kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan
dalam adendum Kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
64
57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia
melaporkan secara periodik kepada PPK.
57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur
pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan
lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia
Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan
ataslokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan
jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman/Keahlian
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai
pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap
kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK
mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran
prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini
dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan
bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan
oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak
yang diberi kuasa oleh PPK diterima.
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) 61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka
dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan;
4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan
Penjaminan yang mempunyai program asuransi
kerugian
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
65
(suretyship). b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/
Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship).
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak
dengan besar: a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand
Over/PHO).
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti
dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang
sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa
Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik
sesuai dengan ketentuan Kontrak.
61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO).
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
66
D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK
62. Hak dan
Kewajiban
PPK
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia; b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia
yaitu: a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat
dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.
64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
67
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
65. Tenaga Kerja Konstruksi
65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum
memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib
memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi
kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel
Manajerial
dan/atau
Peralatan Utama
66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan
harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A
SSKK.
66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus
sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan
yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
66.5 PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi
yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari
Pengawas Pekerjaan.
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial:
1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2) berkelakuan tidak baik; dan/atau 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut
meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh PPK
66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK,
Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan
untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
68
66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja
serta keselamatan konstruksi.
67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai
dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan
Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsum sesuai
dengan Daftar Keluaran dan Harga.
68. Pembayaran 68.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling
tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada
huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima. h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
69
68.2 Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan
hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh
PPK; c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah
terpasang; d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang
ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK; e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan (material on site) yang sudah
dibayar sebelumnya; 3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau 5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada
Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang
selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus
menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK; g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia
diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen
dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji
fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; (2) memiliki sertifikat uji mutu dari
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
70
pabrikan/produsen; (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi
yang ditunjuk oleh produsen; (4) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik
yang diterima;
(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan
dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak
manapun; dan (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan
sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%);
d. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.
68.4 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan
yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga
yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank
Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga
yang berwenang; e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan
dalam pembayaran prestasi pekerjaan. f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga
Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak. g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
71
69. Hari Kerja 69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8
(delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1
(satu) jam istirahat. 69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun
di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. PPK memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK.
69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing- masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.
69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif
dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri
yang membidangi ketenagakerjaan.
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau
jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita
acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani
oleh kedua pihak.
70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP
untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
71. Penangguhan 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai
memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan
setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan- alasan
yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
72
71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran
akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN
MUTU
72. Pengawasan
dan Pemeriksaa
n
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
PPK
73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan
oleh Penyedia.
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat
Mutu
74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil
pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji
hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas
Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung
jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan
Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang
tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka
Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian
tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji
coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab
atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk
mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat
memperoleh penggantian biaya dengan memotong
pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika
ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
73
Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian
akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK
yang telah jatuh tempo.
75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan
Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak
melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda
keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat
Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau
Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan
sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur
Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan
Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur
Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari
kegagalan bangunan.
76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan
dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan
terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
77. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa
77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan
ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.
77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif
penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan
mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
74
77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
75
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Pasal
dalam
SSUK
Ketentuan
Data
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK : ………….. Nama : ……………….. Alamat : …………... Website : -
E-mail : ……………
Faksimili : -
Penyedia : CV. …………………
Nama : ……………….. Alamat : ……………………. E-mail : ……………………
Faksimili : -
4.2 & 5.1 Wakil Sah
Para
Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK:
Nama :
1 . ……………….. (PPTK)
2. ………….. (Direksi Lapangan)
Berdasarkan Surat Keputusan PPK
Nomor : …………, tanggal ………..
Untuk Penyedia:
Nama : -
6.3 & 41.3
& 41.5
Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
…………..
27.1 Masa
Pelaksanaan
untuk Serah Terima
Sebagian Pekerjaan
(Secara Parsial)
Masa Pelaksanaan selama 150 (seratus lima
puluh) kalender terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja yang tercantum dalam SPMK.
Catatan : untuk pekerjaan ini diserahterimakan secara
sekaligus.
31.8 Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 [seratus
delapan puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
149
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
76
31.18 Serah
Terima
Sebagian Pekerjaan
--
31.21 Masa
Pemeliharaan
untuk Serah Terima
Sebagian Pekerjaan
(Secara Parsial)
--
33.1 Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan/
Pemeliharaan
Gambar “As built” dan/atau pedoman pengoperasian
dan
perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling
lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.
36.7 Penyesuaian Harga Penyesuaian harga tidak diberikan.
42.b Pembayaran
Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan
SPP
oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.
47.(i) Hak dan
Kewajiban
Penyedia
Hak Penyedia sesuai dengan yang tercantum
dalam SSUK. Kewajiban Penyedia selain yang
tercantum dalam SSUK, adalah :
1. Melaksanakan Sistem Manajemen
Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)
konstruksi
2. Menyiapkan Dokumen Rekaman Kegiatan
3. Melaksanakan Pekerjaan Sesuai
Dengan Spesifikasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
77
54.1.(d) Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
Tindakan lain oleh Penyedia yang
memerlukan persetujuan PPK adalah: Sesuai Yang
sudah tercantum dalam SSUK
54.2.(d) Tindakan
Penyedia
yang
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang
memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan
adalah: Sesuai Yang sudah tercantum dalam SSUK
56 Kepemilikan
Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut: harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
PPK.
63 Fasilitas PPK akan memberikan/menyiapkan fasilitas
berupa : Gambar kerja, KAK dan uraian rincian
volume pekerjaan yang akan dilaksanakan serta lokasi
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
64.1.(h) Peristiwa
Kompensasi
Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat
diberikan kepada Penyedia adalah :
1. Terjadinya hal- hal yang tak terduga seperti banjir
badai, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran,
cuaca buruk.
2. Lingkungan sosial politik yang tidak stabil.
3. Adanya respon negatif dari masyarakat sekitar
menyebabkan adanya demo yang berakibat
pada berhentinya kegiatan proyek.
4. Persetujuan ijin kerja yang lama dalam
melaksanakan suatu aktivitas pekerjaan
seperti gambar dan contoh bahan.
5. Persoalan lahan yang belum selesai sehingga
mengakibatkan terlambatnya serah terima lokasi
pekerjaan kepada penyedia.
68.1.(e) Besaran Uang Muka Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari Harga Kontrak. Dengan syarat penyedia
memberikan Jaminan Uang muka dan Rincian
rencana penggunaan Uang muka
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
78
68.2.(d) Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan
dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan
pembayaran sebagai berikut:
“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
cara Termin. Pembayaran didasarkan pada hasil
pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang
benar-benar dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa, dengan ketentuan tahapan pembayaran
sebagai berikut :
- pembayaran 60% jika progress kerja mencapai
65%,
- pembayaran 80% jika progress mencapai 85%,
- pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Progress Pekerjaan 2. Dokumentasi Lapangan 3. Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO), jika ada.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
79
68.3.(d) Pembayaran
Bahan dan/atau
Peralatan
Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan
dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen
dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan :
Tidak ditetapkan Pembayaran Bahan dan/atau
Peralatan onsite.
68.4.(c) Denda
akibat
Keterlambatan
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk
setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari harga Nilai Kontrak (sebelum PPN)
75.4 Perbaikan
Cacat
Mutu
Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk
setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000
(satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu.
Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan
ditetapkan oleh PPK.
76.1 Umur
Konstruksi dan
Pertanggungan
terhadap
Kegagalan
Bangunan
a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur
Konstruksi selama 15 (limabelas) tahun sejak
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan
Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
77.4 Penyelesaian
Perselisihan/
Sengketa
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan
perselisihan/sengketa melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP RI
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
80
RANCANGAN SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Jembatan Penghubung ,..............................
Nomor : ...................................... ` SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ....................... [diisi nama tempat penandatangan kontrak] pada hari ............. tanggal …............ bulan ........................ tahun ........................ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ........................ tanggal ........................, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ........................ tanggal ........................ [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat ...............(untuk sumber dana selain APBN) Nomor ..... tanggal ..... perihal .....”], antara:
Nama : ............................................. [diisi nama PPK]
NIP : ............................................. [diisi NIP PPK]
Jabatan : PPK ................................ [diisi sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : ............................................. [diisi alamat kantor PPK]
yang bertindak untuk dan atas nama ........ berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal tentang ……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan: Penyedia tunggal
[Nama : ............................................. [diisi nama wakil Penyedia]
Jabatan : ............................................. [diisi jabatan sesuai di Akta Notaris]
Berkedudukan di : ............................................. [diisi alamat kantor Penyedia]
Akta Notaris Nomor : ............................................. [diisi Nomor Akta Notaris]
Tanggal : ............................................. [diisi tanggal penerbitan Akta Notaris]
Nama Notaris : ............................................. [diisi nama Notaris penerbit Akta]
yang bertindak untuk dan atas nama ……............…….. [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.]
dan dengan memerhatikan: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dari Dana Selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
81
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan; (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ........... sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ................ dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN
(1) Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 1. Struktur Jembatan Penghubung dan Masjid 2. Arsitektur Jembatan Penghubung dan Masjid 3. Elektrikal Jembatan Penghubung dan Masjid
(2) Uraian pekerjaan terdiri dari : Terlampir dalam Daftar Kuantitas dan Harga
Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
82
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 4.844.662.680,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
(2) Kontrak ini dibiayai dari RKAT ______ Tahun ____ (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ............................ dengan
rekening nomor ……atas nama Penyedia …..
Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. Surat Perjanjian; c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga; d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. spesifikasi teknis; dan g. gambar-gambar.
Pasal 5 MASA KONTRAK DAN BERLAKUNYA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh)hari kalender.
(4) Kontrak berlaku bersamaan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan konsultan pengawas.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
83
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama ……………...….. ………….
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
.......
....................... [nama lengkap] ................................ [jabatan]
Untuk dan atas nama PPK Pekerjaan Konstruksi
_______________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp
6.000,- )]
.............................. [nama lengkap] ................................ [NIP]
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
84
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah SPI ______________; aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.3 Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
1.4 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
1.5 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.6 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.7 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
1.8 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
1.9 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.10 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
1.11 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna atau Penyedia.
1.12 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.13 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
85
1.14 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.15 Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
1.16 Pengguna Anggaran pada pelaksanaan dana selain APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada ______________.
1.17 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.18 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.19 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.20 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.21 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
1.22 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
1.23 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.24 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran dana selain APBN.
1.25 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.26 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
1.27 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
86
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.28 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.29 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.30 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.31 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
1.32 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.33 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
1.34 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.35 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.36 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.37 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.38 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
87
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surat elektronik (e-mail) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas: a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari
PPK; b. mengelola administrasi kontrak; dan c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam. [catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan
secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
88
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA. 6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/ Bahan
7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak
10. Pengalihan Seluruh Kontrak
10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
89
Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) dari Pengawas Pekerjaan untuk dilaksanakan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi: a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan
konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi
terhadap hasil akhir pekerjaan; e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi
persyaratan; f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak. 15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja
17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang
jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
90
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK 18. Masa
Pelaksanaan Kontrak
Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 19. Penyerahan
Lokasi Pekerjaan 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan
bersama oleh para pihak. 19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test
Plan (ITP); dan c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan Konstruksi
22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
91
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan
kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK. 22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia. 23. Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. RMPK; b. pelaksanaan RKK; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang
metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran/ Pemeriksaan bersama
25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia (Konsultan Perencana dan Konstruksi) melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
92
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian
dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
.2 Pengendalian Waktu 27. Masa
Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan
29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
93
atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak 31. Serah Terima
Pekerjaan 31.1 Proses serah terima pekerjaan selesai 100 % dijelaskan dalam
SSKK 31.2 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.
31.3 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
31.4 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
31.5 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
31.6 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
31.7 Pembayaran dilakukan dengan ketentuan: a. sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga
Kontrak sedangkan 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, dalam hal akhir masa pemeliharaan (FHO) masih berada pada tahun anggaran yang sama dengan pembebanan anggaran pada DIPA/DPA; atau
b. sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak, dalam hal akhir masa pemeliharaan (FHO) melampaui batas akhir tahun anggaran pembebanan anggaran pada DIPA/DPA.
31.8 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.9 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
31.10 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
31.12 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
94
31.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
31.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
31.15 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
31.16 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
31.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
31.18 Hasil pemeriksaan administratif oleh PPHP dituangkan dalam Berita Acara.
31.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
31.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain
dalam pencapaian kinerja pekerjaan. 31.21 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka
cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
31.22 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
31.23 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan
33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum Kontrak 34. Perubahan
Kontrak 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para
pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: a. perubahan pekerjaan; b. perubahan Harga Kontrak; c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan; dan/atau d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
95
34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
34.4 Prosedur perubahan kontrak sesuai dalam SSKK 35. Perubahan
Pekerjaan 35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
35.6 Ketentuan pasal 35.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.
36. Perubahan Harga 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. penyesuaian harga; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.
36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
96
36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum.
36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.
37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.
37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.
37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.
37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
97
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
38. Keadaan Kahar 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa: a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanenapabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
98
38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 39. Penghentian
Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak
40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia. 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan Kontrak oleh PPK
41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
99
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
l. Hal lain yang ditentukan dalam SSKK 41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan
karena kesalahan Penyedia, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan
Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
41.7 Proses penunjukan langsung dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dijelaskan pada pasal 41.6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana selain APBN sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan di ________________.
43. Berakhirnya Kontrak
Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan Pelaksanaan
42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
100
Pekerjaan dan Kontrak Kritis
42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
42.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM): a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan
memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan
45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur: a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan
yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
101
DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
45.5 Untuk kegiatan dengan sumber dana selain APBN, ketentuan pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Rektor Universitas ________ Nomor 20 Tahun 201 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara).
46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
47. Hak dan Kewajiban Penyedia
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
102
Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungan Risiko
50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga. 50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
50.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penganggungan dalam pasal ini.
50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
51. Perlindungan Tenaga Kerja
51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
103
ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
54. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A
SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum
dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan
rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan
55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Ketentuan pemeriksaan pekerjaan sesuai dalam SSKK.
55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
55.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam
tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
104
55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK.
55.8 Rincian laporan hasil pekerjaan lainnya sesuai dalam SSKK. 56. Kepemilikan
Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.
57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
105
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima.
61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak untuk harga
penawaran/penawaran terkoreksi tidak kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang akan diterima Penyedia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
106
61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
61.10 Pengembalian Jaminan Muka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia melunasi uang muka.
61.11 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
61.12 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
61.13 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
C. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 62. Hak dan
Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia; b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia. 63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi
64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: a. PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK. 64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan
dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi berupa pemberian perpanjangan Masa Pelaksanaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
107
64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat diajukan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.
64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 65. Tenaga Kerja
Konstruksi 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini
wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. 65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
66.5 PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan
baik; b. berkelakuan tidak baik; dan/atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK
66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
108
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 67. Harga Kontrak 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum); c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja
serta keselamatan konstruksi. 67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan
rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan harga.
67.4 Rincian item pekerjaan yang menggunakan jenis kontrak Harga Satuan dan Lumpsum dicantumkan dalam Lampiran SSKK.
68. Pembayaran 68.1 Uang muka a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana selain APBN sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan di ________________
h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
i. Ketentuan lanjut uang muka mengacu pada SSKK 68.2 Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
PPK, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan
hasil pekerjaan; b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK; c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah
terpasang;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
109
d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan: 1) angsuran uang muka; 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen
dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
3) denda (apabila ada); 4) pajak; dan/atau 5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana selain APBN sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan di _________________.
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi
(commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Kontrak dan perubahannya; 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang
ditunjuk oleh produsen; 4) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang
diterima; 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau
dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%);
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
110
d. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.
68.4 Denda dan ganti rugi a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data- data.
69. Hari Kerja 69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. PPK memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK.
69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.
69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
111
70. Perhitungan Akhir
70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana selain APBN sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan di ______________.
71. Penangguhan 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
F. PENGAWASAN MUTU 72. Pengawasan dan
Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
112
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
75. Perbaikan cacat Mutu
75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan
76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 77. Penyelesaian
Perselisihan/ Sengketa
77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
113
77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
79. Lain-lain Lain-lain ditentukan dalam SSKK
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
114
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
No. Pasal dalam SSUK
Ketentuan Data
1. 4.1 & 4.2
Korespondensi Alamat para Pihak sebagai berikut:
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Satuan Kerja : ...................... [diisi Satker PPK] Nama : ...................... [diisi nama PPK] Alamat : ...................... [diisi alamat PPK] Telepon : ...................... [diisi nomor telepon
PPK] Website : ...................... [diisi website PPK] e-mail : ...................... [diisi e-mail PPK] Faksimili : ...................... [diisi nomor faksimili
PPK] Penyedia Nama : ...................... [diisi nama Badan
Usaha/KSO] Wakil Penyedia : ...................... [diisi nama yang ttd
surat perjanjian] Alamat : ...................... [diisi alamat PPK] Telepon : ...................... [diisi nomor telepon
Penyedia] Website : ...................... [diisi website
Penyedia] e-mail : ...................... [diisi e-mail
Penyedia] Faksimili : ...................... [diisi nomor faksimili
Penyedia]
2. 4.2 & 5.1
Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK (Direksi Lapangan): Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
…. berdasarkan Surat
Keputusan
…… nomor .…. tanggal …….
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
115
Untuk PPK (Direksi Teknis/Tim Teknis): Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
…. berdasarkan Surat
Keputusan
…… nomor .…. tanggal ……. Untuk PPK (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan): Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
Nama : …………………………………
Jabatan : …………………………………
…. berdasarkan Surat
Keputusan
…… nomor .…. tanggal ……. Untuk Penyedia Nama : ...................... [diisi nama yang
ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ........….. tanggal ….......…. [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]
3. 6.3; 41.3; &41.5
Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Bendahara Penerimaan _______________
4. 24.4 Ketentuan Mobilisasi
1. Kegiatan mobilisasi yang dilakukan sebagai dasar pengajuan uang muka tidak boleh terlambatuntuk mobilisasi yang harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK.
2. Terhadap keterlambatan mobilisasi:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
116
a. PPK memberikan surat peringatan pertama akibat keterlambatan mobilisasi kepada penyedia setelah diperiksa oleh konsultan pengawas.
b. PPK segera memerintahkan penyedia untuk melakukan mobilisasi
c. Dalam hal penyedia tidak melakukan mobilisasi sampai dengan 7 hari kalender setelah diberikan surat peringatan pertama, PPK mengundang penyedia untuk melakukan rapat bersama. Hasil rapat bersama PPK dapat melanjutkan kontrak atau memutus kontrak secara sepihak.
3. Dalam hal mobilisasi sebagaimana ketentuan
SSKK 24.4 angka 1. Mengalami keterlambatan, maka dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebesar (1/1000) dari nilai uang muka yang akan diberikan
5. 27.1 Masa Pelaksanaan
Masa Pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
6. 31.1 Serah Terima Pekerjaan
1. Sebelum dilakukan Serah Terima Pekerjaan 100% (PHO) harus dilakukan terlebih dahulu kunjungan pertama (first visit) pada saat realisasi pekerjaan mencapai 95-97 %
2. Kunjungan pertama (first visit) dilakukan oleh PPHP/Tim Teknis, Konsultan Pengawas. Kunjungan pertama dapat dibuat draft adendum final
3. Hasil Kunjungan pertama (first visit) adalah cek list cacat dan kekurangan pekerjaan baik itu minor atau pun mayor.
4. Kriteria cacat dan kekurangan pekerjaan baik itu
minor atau pun mayor mengacu pada spesifikasi teknis ditambah kesepakatan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
5. Kunjungan pertama (first visit) dituangkan Berita Acara kunjungan pertama (first visit)
6. Antara kunjungan pertama dengan kunjungan kedua (second visit/pekerjaan mencapai 100%), penyedia berkewajiban memperbaiki/memenuhi cacat dan kekurangan pekerjaan baik itu minor atau pun mayor.
7. Pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh PPHP jika hasil pekerjaan tidak ada cacat dan kekurangan pekerjaan baik itu minor atau pun mayor
8. Serah Terima Pekerjaan 100% dilampiri Adendum Final untuk item pekerjaan yang terikat kontrak harga satuan
9. Adendum Final dibuat oleh Konsultan Pengawas, dan ditandatangani oleh PPK/Tim Teknis, penyedia, dan konsultan Pengawas
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
117
10. Jika ada cacat dan kekurangan pekerjaan yang mayor terhadap pekerjaan dan diketahui pada masa pemeliharaan atau setelah masa pemeliharaan, maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu yang mengalami cacat dan kekurangan pekerjaan yang bersifat mayor dengan biaya sendiri.
7. 31.8 Masa Pemeliharaan
1. Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
2. Prosedur pada masa pemeliharaan dilakukan oleh penyedia dilakukan sebagai berikut: a. Penyedia menempatkan tenaga lapangan
untuk memantau hasil pekerjaan minimal 2 kali dalam sebulan
b. Penyedia meminta ijin secara lisan/tulisan kepada PPK dan berkoordinasi dengan pimpinan .........untuk melakukan perbaikan pada masa pemeliharaan
c. Pimpinan ..........Konsultan Pengawas/Tim Teknis melalui PPK menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia untuk memperbaiki jika ada kerusakan pekerjaan pada masa pemeliharaan
d. Maksimal 1 minggu setelah surat permintaan perbaikan, maka penyedia harus memperbaiki kerusakan
e. Jika penyedia tidak mengindahkan permintaan perbaikan, maka PPK memberikan surat peringatan dan mengundang kepada penyedia untuk melakukan rapat bersama.
f. Jika penyedia tidak datang atau tidak mengindahkan undangan PPK untuk melakukan rapat bersama, PPK memberikan surat peringatan kedua kepada Penyedia
g. Berdasar surat peringatan kedua, PPK dapat memutus kontrak secara sepihak kepada penyedia dan memberikan sanksi yang berlaku.
3. Serah terima masa pemeliharaan a. Tiga minggu sebelum masa pemeliharaan
berakhir, PPK mengadakan rapat dengan penyedia , konsultan pengawas dan pimpinan ...........untuk evaluasi di masa pemeliharaan
b. Tiga minggu sebelum masa pemeliharaan berakhir, melakukan kunjungan pertama (first visit) antara PPK dengan penyedia dan konsultan pengawas. Hasil first adalah cek list kerusakan yang telah diperbaiki.
c. Setelah satu hari pada tanggal akhir masa pemeliharaan atau di hari kerja setelah masa akhir pemeliharaan, PPK menerbitkan Berita Acara serah terima akhir pekerjaan (FHO)
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
118
dan ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia.
8. 31.18 Serah Terima Sebagian Pekerjaan
Dalam Kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial.
9. 33.1 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan
1. Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian perawatan/pemeliharaan yang ditentukan dalam spesifikasi teknis dan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
2. Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian perawatan/pemeliharaan harus disetujui oleh konsultan pengawas, PPK dan tim teknis
3. Keterlambatan penyampaian Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian perawatan/pemeliharaan, penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar (1/1000) dari nilai jaminan pemeliharaan untuk setiap hari keterlambatan.
10. 34.4 Perubahan
Kontrak Prosedur perubahan kontrak dilakukan sebagai berikut : Para pihak yang terlibat dalam perubahan kontrak adalah :
a. Perhitungan tambah – kurang pada volume pekerjaan, total nilai kontrak bersifat tetap (balance budget). Dalam perubahan kontrak jenis ini pihak yang terlibat adalah PPK, Penyedia dari Konsultan Pengawas/MK dan Pelaksana Pekerjaan (Penyedia Pekerjaan Konstruksi).
b. Perhitungan tambah – kurang, terdapat item pekerjaan baru, total nilai kontrak bersifat tetap (balance budget), dan perpanjangan waktu. Dalam perubahan kontrak jenis ini pihak yang terlibat adalah PPK, Penyedia dari Konsultan Pengawas/MK dan Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Perencana dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3-K) (jika diperlukan).
c. Perhitungan tambah – kurang, terdapat item pekerjaan baru, nilai tambah maksimal 10%. Dalam perubahan kontrak jenis ini pihak yang terlibat adalah PPK, Penyedia dari Konsultan Pengawas/MK dan Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Perencana, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3-K) (jika diperlukan dan menyampaikan ijin kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
d. Penambahan volume pekerjaan, terdapat item pekerjaan baru, Penambahan nilai 10%, review desain, dan memiliki justifikasi teknis. Dalam perubahan kontrak jenis ini pihak yang
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
119
terlibat adalah PPK, Penyedia dari Konsultan Pengawas/MK dan Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Perencana dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3-K) (jika diperlukan) , dan mendapat persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah ada Rekomendasi Tim Teknis atas Justifikasi Teknis.
e. Perubahan lingkup pekerjaan (berkurang) dengan perubahan pokok lain, dan terdapat Justifikasi teknis. Dalam perubahan kontrak jenis ini pihak yang terlibat adalah PPK, Penyedia dari Konsultan Pengawas/MK dan Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Perencana dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3-K) (jika diperlukan), mendapat izin Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila lingkup berkurang, dan rekomendasi Tim Teknis.
f. Perubahan karena disebabkan masalah administrasi seperti penggantian PPK atau perubahan referensi bank. Dalam perubahan kontrak jenis ini pihak yang terlibat adalah PPK dan Pelaksana Pekerjaan (Penyedia Pekerjaan Konstruksi).
2. Perubahan kontrak dapat dilakukan oleh usulan PPK atau Pelaksana Pekerjaan (Penyedia Pekerjaan Konstruksi) atau usulan konsultan pengawas atau PA/KPA.
3. Setiap perubahan kontrak ada berita acara dan surat secara tertulis dari PPK atau Pelaksana Pekerjaan (Penyedia Pekerjaan Konstruksi) atau usulan konsultan pengawas atau PA/KPA.
4. Setiap perubahan kontrak dituangkan dalam adendum kontrak.
5. Perubahan kontrak sesuai dengan SSKK 34.4 Perubahan Kontrak angka 1 huruf a, dapat dilakukan Proses Contract Changes Order (CCO) dengan alur sebagai berikut : a. Penyedia (pelaksana pekerjaan) memberikan
usulan kepada Penyedia (Konsultan Pengawas/ MK);
b. Penyedia (Konsultan Pengawas/ MK) akan mengkaji dan mengecek ke lapangan. Dan hasil dari kajian dan pengecekan lapangan di laporkan kepada PPK;
c. PPK memanggil Penyedia (pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas/ MK) untuk membahas bersama dan mengoreksi teknis, item dan volume;
d. Hasil dari pembahasan tersebut jika disetujui, maka dituangkan ke dalam dokumen CCO yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyedia (pelaksana pekerjaan).
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
120
e. CCO tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran
f. CCO yang dilakukan sekali atau lebih dari satu kali dilakukan perubahan kontrak yang tertuang dalam adendum kontrak. Adendum kontrak dari CCO menjadi dasar pembayaran kepada penyedia (pelaksana pekerjaan).
11. 36.7 Penyesuaian Harga
Penyesuaian harga tidak diberikan.
12. 42.b Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
13. 47.(i) Hak dan Kewajiban Penyedia
Hak dan kewajiban Penyedia : Penyedia dan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini dilarang melakukan tindakan asusila di lokasi pekerjaan dan dilarang melakukan tindak pidana
14. 54.1.(d)
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: perubahan tenaga manajerial lapangan
15. 54.2.(d)
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Jadwal tes/uji yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis
16. 55.1 Pemeriksaan pekerjaan
1. Prosedur pemeriksaan pekerjaan untuk melihat
dan memeriksa hasil pekerjaan
a. Setelah pekerjaan mencapai minimal sesuai
realisasi atau tahapan termin minimal 40 %,
maka Penyedia bersurat kepada PPK dan
Konsultan Pengawas untuk dilakukan
pemeriksaan (opname) pekerjaan
b. Setelah pekerjaan mencapai minimal sesuai
realisasi atau tahapan termin minimal 70 %,
maka Penyedia bersurat kepada PPK dan
Konsultan Pengawas untuk dilakukan
pemeriksaan (opname) pekerjaan.
c. Setelah pekerjaan mencapai minimal sesuai
realisasi atau tahapan termin minimal 95-97
%, maka Penyedia bersurat kepada PPK dan
Konsultan Pengawas untuk dilakukan
pemeriksaan (opname) pekerjaan (first visit).
d. Setelah pekerjaan mencapai minimal sesuai
realisasi atau tahapan termin minimal 100 %,
maka Penyedia bersurat kepada PPK dan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
121
Konsultan Pengawas untuk dilakukan
pemeriksaan (opname) pekerjaan (second
visit).
e. Maksimal 2 hari setelah diterima surat dari
penyedia , maka PPK meminta kepada
Pengawas, Tim Teknis dan atau PPHP untuk
melakukan pemeriksaan bersama
f. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan
2. Para pihak yang melakukan pemeriksaan
pekerjaan adalah PPK , konsultan Pengawas,
Tim Teknis dan atau PPHP.
3. Tindakan yang harus dilakukan jika ditemukan
ketidaksesuaian antara dokumen dengan
realisasi adalah, PPK meminta kepada penyedia
melakukan perbaikan atau penyempurnaan
pekerjaan.
17. 55.8 Rincian Laporan Hasil Pekerjaan
Rincian laporan pekerjaan antara lain: 1. Laporan Cuaca 2. Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan 3. Back Up Data Kualitas 4. Back Up Data Kuantitas 5. Sertifikat Bulanan (MC) (untuk yang terikat
kontrak harga satuan dan yang terikat kontrak lumpsum jika diperlukan)
6. Sertifikat Bulan Akhir (untuk yang terikat kontrak harga satuan dan yang terikat kontrak lumpsum jika diperlukan)
7. Status Pembayaran 8. Job Mixed Formula 9. Job Mixed Design 10. Request Gambar Kerja 11. Foto Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 100% 12. Bongkaran Aset dan bongkaran Non Aset 13. Laporan Rapat Koordinasi
18. 56 Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 5 tahun dengan batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK]
19. 63 Fasilitas PPK tidak memberikan fasilitas
20. 68.1.(e)
Besaran Uang Muka
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : .......... [diisi: YA/TIDAK]. Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Harga Kontrak. Ketentuan pemberian uang muka:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
122
1. Diperuntukkan untuk mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain
2. Pemberian uang muka harus dilampiri rincian biaya mobilisasi
3. Rincian uang muka harus diteliti oleh konsultan pengawas dan direksi lapangan/tim teknis/direksi teknis dan disetujui oleh PPK
21. 68.2.(d
) Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:
No Tahapan Pembayaran (milestone)
Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak
Keterangan
1. Realisasi pekerjaan mencapai 40 % [diisi dengan satu atau gabungan keluaran/sub-keluaran yang akan dibayarkan dan/atau kombinasi dengan realisasi pekerjaan]
Dibayar sebesar 30 % dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 40 % dari nilai uang muka [diisi dengan ketentuan persentase yang dibayarkan maksimal senilai pekerjaan yang sudah terpasang]
Dilampiri dengan laporan mingguan yang menunjukkan progres minimal 40% [diisi dengan bagian pekerjaan lumsum dan/atau harga satuan yang akan dibayarkan]
2. Realisasi pekerjaan mencapai 70 %
Dibayar sebesar 30% dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 40 % dari nilai uang muka
Dilampiri dengan laporan mingguan yang menunjukkan progres minimal 70%
3. Realisasi pekerjaan mencapai 100 %
Dibayar sebesar 40 % dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 20 % dari nilai uang muka
Dilampiri dengan laporan mingguan yang menunjukkan progres 100% dan memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari harga kontrak dari bank yang berlaku selama
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
123
210 hari kalender (jika masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran)
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Surat Tagihan pembayaran
2. E faktur
3. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pembayaran, dan Berita Acara Serah Terima I PHO (untuk pembayaran ketiga)
4. Bukti pembayaran kepada subkon (jika ada) dibuktikan dengan laporan pekerjaan dan dokumentasi yang disubkonkan dan sudah dikerjakan.
5. Bukti pembayaran denda (jika ada) (untuk pembayaran ketiga)
6. Dokumen atau laporan lainnya (untuk pembayaran ketiga) yang disyaratkan seperti ; a. progres 100% yang dituangkan dalam MC100. b. hasil uji tes (yang ditentukan dalam spesifikasi
teknis, misalnya uji tes beton, dan lain-lain) 22. 68.3.(d
) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan
Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut: 1. AC Splitdibayar 50 % dari harga satuan pekerjaan; 2. Mustaka masjid dibayar 50 % dari harga satuan
pekerjaan; 3. Kamera CCTV dibayar 70 % dari harga satuan
pekerjaan.
23. 68.4.(c)
Denda akibat Keterlambatan
1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN).
2. denda keterlambatan mobilisasi untuk setiap hari keterlambatan sebesar (1/1000) dari nilai uang muka yang akan diberikan (sebelum PPN).
3. Keterlambatan penyampaian Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian perawatan/pemeliharaan, penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar (1/1000) dari nilai jaminan pemeliharaan untuk setiap hari keterlambatan (sebelum PPN).
24. 75.4 Perbaikan Cacat Mutu
Jika ada cacat mutu dan kekurangan pekerjaan yang mayor terhadap pekerjaan dan diketahui pada masa pemeliharaan atau setelah masa pemeliharaan, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
124
setiap harinya sebesar (1/1000) dari biaya perbaikan cacat mutu yang mengalami cacat dan kekurangan pekerjaan yang bersifat mayor.
25. 76.1 Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 50 (lima puluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. [diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]
26. 77.4 Penyelesaian
Perselisihan/ Sengketa
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak wajib menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP yang bersifat mengikat dan final
27. 79 Lain-lain 1. Segala perintah secara lisan dari PPK/Direksi Teknis/Tim Teknis/Direksi Lapangan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak dapat diajukan klaim/tuntutan ganti rugi oleh penyedia
2. Kontrak ini berlaku hukum perdata dan tidak dapat diajukan tuntutan pidana, kecuali tidak melaksanakan dari putusan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP akibat wanprestasi yang ditimbulkan oleh penyedia.
3. PPK wajib mendaftarkan kontrak ini kepada Pengadilan Negeri Kota ........., agar menolak segala tuntutan dari Penyedia untuk menyelesaikan sengketa kontrak di Pengadilan Negeri Kota........ maksimal 7 hari kerja sejak kontrak ditandatangani
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
125 PEMERINTAH PROVINSI________ DINAS ________
Pusat Pemerintahan Provinsi ________
.......................................................................................................
SURAT PERJANJIAN
HARGA SATUAN
UNTUK MELAKSANAKAN PAKET
Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan
...................
NOMOR : ..................................
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja
Konstruksi Harga Satuan, selanjutnya disebut “Kontrak”, dibuat dan
ditandatangani di ............. pada hari ……… tanggal …….. bulan ..................
tahun ________, berdasarkan Surat Penetapan Pemanang nomor :
………………………. tanggal
...................... ________, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
nomor : …………………….. tanggal …………………________, antara:
Nama NIP
Jabatan Alamat
:
:
: Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Kegiatan ........ Tahun
Anggaran ________
: ..................................
Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi ________ c.q. Dinas
________ Provinsi ________, berdasarkan Keputusan Gubernur ________ Nomor :
……………………. tanggal ……………… ________ tentang Pejabat Pembuat
Komitmen di Lingkungan Dinas ________ Provinsi________ Tahun Anggaran ________,
selanjutnya disebut “PPK”, dengan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
126 Nama Jabatan
Berkedudukan di
: .......................................
: .......................................
: ......................................
Yang bertindak untuk dan atas nama PT/CV ……………… berdasarkan Akta Notaris Nomor …………, tanggal …………….. yang diterbitkan oleh Notaris ……………………….. selanjutnya disebut “PENYEDIA”
dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta aturan turunannya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia.
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :
(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan
Dokumen Pemilihan
(b) PPK telah menunjuk penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui
suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan ...........
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut
”Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional.
Personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan dalam kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili ;
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
advokat;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
127
2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui
untuk membuat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan
Jalan .................. dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari ;
a. Pelebaran Jalan sepanjang ... Km;
b. Drainase Pasangan Batu dengan Mortar sepanjang ... m
c. dst.
PASAL 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam
huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi ________Tahun Anggaran ________;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor :
............. atas nama Penyedia : PT/CV. ……………………….
PASAL 4
DOKUMEN KONTRAK
1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat
Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
128
Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus
Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan
timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran
B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar,
dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat
Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai
berikut:
a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. Spesifikasi Teknis;
g. Gambar-gambar.
PASAL 5
MASA KONTRAK
1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung
sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak,
dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ………. (… dalam
huruf …) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak
dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......)
hari kalender.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
129
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan
dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai,
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.
Rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan Atas Nama
PT/ CV. ....................
Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN
.............
NAMA JELAS
Jabatan
…………………….. NIP. …………………….
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
130
PEMERINTAH PROVINSI ________
DINAS________
Pusat Pemerintahan Provinsi ________
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
Ketentuan Umum
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak,
selanjutnya disebut SSUK, harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui
audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah..
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
131
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas
pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.15 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.16 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.17 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.18 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
1.19 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan
utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
1.20 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
132
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi
sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
1.24 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.25 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
1.27 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.28 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.
1.29 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
1.30 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.31 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/ Konsorsium Perusahaan
Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
1.32 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
133
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK
adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal
serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.35 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.36 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihakasing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihandengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa
Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi
4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas : a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
134
b. mengelola administrasi kontrak; dan
c. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
Penyalahgunaan Wewenang Serta Penipuan
6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk :
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK; dan d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam. Catatan : Pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam
kepada : 1. Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan 2. unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA. 6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
135
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger)
maupun akibat lainnya. 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 41.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan
15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban
untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak. 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang
paling sedikit meliputi:
a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
136
b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-Penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin
dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh penyedia, harus ditanggung penyedia; dan d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul
akibat penggunaan jalur akses.
17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
A. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
18. Masa Pelaksanaan Kontrak
Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
137
19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai
dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan
Konstruksi (RMPK) 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan
dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement ); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP); c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
138
22. Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK)
22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan
dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RKK secara konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.
22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi : a. RMPK; b. Pelaksanaan RKK; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan
Tenaga Kerja Konstruksi; g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak:
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu : a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
139
25. Pengukuran /
Pemeriksaan Bersama
25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas
Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi. 25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga
kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. 26.2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku,
Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 26.3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 27.2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa
Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak. 27.3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
140
27.4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan
(secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 27.5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan
ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan 29.1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 29.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 29.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau
setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap
Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia. 30.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima Pekerjaan
31.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan. 31.2. PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. 31.3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
31.4. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
141
31.5. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
31.6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan
Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak. 31.7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan
pertama pekerjaan. 31.8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen
selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. 31.9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir
pekerjaan. 31.10. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK danPenyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan . 31.11. PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang
belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 31.12. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat
diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4. 31.13. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
31.14. PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
31.15. PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen
perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
31.16. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
142
31.17. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara. 31.18. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan per bagian pekerjaan
(secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK. 31.19. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan. 31.20. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial,
maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 31.21. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima
pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. 31.22. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan
(PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan
PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka
waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan
33.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan
sesuai dengan SSKK. 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi
atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum
34. Perubahan Kontrak
34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan;
d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. 34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
35. Perubahan Lingkup
Pekerjaan
35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
143
ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal..
35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. 35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
36. Perubahan Harga
36.1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
36.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume
selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
36.3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan
hasil negosiasi.
36.4. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
36.5. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia
jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
144
Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan
negosiasi.
36.6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya
tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
36.7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
36.8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
145
37. Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
37.1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan
oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau c. Peristiwa Kompensasi.
37.2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.
37.3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.
37.4. PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas
Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
37.5. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
37.6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum
Kontrak.
37.7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaanberdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
146
B.5 Keadaan Kahar
38. Keadaan Kahar
38.1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam,
bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
38.2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
38.3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah
satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
38.4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa: a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
38.5. PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
38.6. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk
memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari
Keadaan Kahar.
38.7. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat
bersifat a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
38.8. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
38.9. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
38.10. Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian
biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
147
bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam suatu adendum Kontrak.
38.11. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak
untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/ pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak
39. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak
40.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
40.2. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
40.3. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan Kontrak oleh PPK
41.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
41.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
41.3. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di
atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
41.4. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
41.5. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
41.6. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paketpekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
42. Pemutusan Kontrak oleh
Penyedia
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
148
a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan
memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan
Kontrak Kritis
44.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau
memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
44.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
44.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM):
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan
selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba
pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam
waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
149
45. Pemberian
Kesempatan 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
46. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
B. Hak dan Kewajiban Penyedia
47. Hak dan Kewajiban
Penyedia
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan
dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
150
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan
ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan
Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungan Risiko 50.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga.
50.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko
Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
50.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.
50.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus
diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
151
51. Perlindungan Tenaga Kerja 51.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
51.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami
peraturan keselamatan kerja tersebut.
51.3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai
dan memadai.
51.4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan
Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah - langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi
53.1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
53.2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
53.3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
54. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
54.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A
SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
54.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
152
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan 55.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
55.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
55.3. Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
55.4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
55.6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
PPK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
55.7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh
Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PPK/pihak PPK.
56. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik
PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)
buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
57.1. Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
57.2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.
57.3. Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
153
57.4. Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
57.5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
57.6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
57.7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara
periodik kepada PPK.
57.8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja.
Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman/
Keahlian
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu
anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan
61.1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini
dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima.
61.2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
61.3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
154
3) Perusahaan Penjaminan;
4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/ Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum; atau
2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/ Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai prog- ram asuransi kerugian (suretyship).
61.4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
61.5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
61.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
61.7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
61.8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
61.9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
61.10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
61.11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
60.12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
155
C. Hak dan Kewajiban PPK
62. Hak dan Kewajiban
PPK
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi
64.1. Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia yaitu : a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK.
64.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
64.3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.
64.4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
64.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
156
D. Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Penyedia
65. Tenaga Kerja
Konstruksi 65.1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan
ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
65.2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
66.1. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.2. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
66.3. Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
66.4. Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun
66.5. PPK dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
66.6. Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
66.7. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
66.8. Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
E. Pembayaran Kepada Penyedia
67. Harga Kontrak
67.1. PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
67.2. Harga kontrak telah memperhitungkan meliputi:
a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
157
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.
67.3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
68. Pembayaran
68.1. Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis
kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi
pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
68.2. Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: a) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; b) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil
pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK; c) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; d) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem
termin sesuai ketentuan dalam SSKK; e) Pembayaran harus memperhitungkan : 1) angsuran uang muka; 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan (material On Site) yang sudah dibayar sebelumnya; 3) denda (apabila ada); 4) pajak; dan/atau
5) uang retensi. f) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada
Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
158
dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran
terlebih dahulu dari PPK; g) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
h) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
i) apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal- hal yang sedang menjadi perselisihan.
68.3. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil
pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam Kontrak dan perubahannya; 2. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4. disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 5. dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan 6. keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
c. besaran yang akan dibayarkan dari material OnSite (berkisar antara 50% sampai dengan 70%). d. besaran nilai pembayaran dan jenis material OnSite dicantumkan di dalam SSKK.
68.4. Denda dan ganti rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan
Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN). sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
159
sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang.
e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam
pembayaran prestasi pekerjaan.
f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak;
g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia
telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
69. Hari Kerja
69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam
kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PPK memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia
harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK.
69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.
69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir 70.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
70.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
160
71. Penangguhan
71.1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
71.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
71.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
71.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
F. Pengawasan Mutu
72. Pengawasan dan Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilak--------------sanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
73.1. PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
73.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap
hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat
Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan
Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai
Peristiwa Kompensasi.
75. Perbaikan Cacat Mutu 75.1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
161
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas
Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
75.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
75.3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
75.4. PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan
akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan 76.1. Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang
dari 10 (sepuluh) tahun.
76.2. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau
kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
76.3. Penyedia PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
G. Penyelesaian Perselisihan
77. Penyelesaian Perselisihan
77.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
162
77.2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi),
dan/atau arbitrase.
77.3. Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik
78.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
78.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
163
PEMERINTAH PROVINSI ________
DINAS ________Pusat Pemerintahan Provinsi________
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
PASAL DALAM SSUK
KETENTUAN
DATA
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Dinas ________ Provinsi ________ Nama :
Alamat :
Website :
E-Mail :
Faksimili :
Penyedia :
Nama :..........
Alamat :
E-Mail :
Faksimili :
4.2 & 5.1 Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK:
Nama : ..........
Berdasarkan Surat Keputusan PPK
…… nomor .…. tanggal …….
Untuk Penyedia:
Nama : ..........
Berdasarkan Surat Keputusan …… nomor .…. tanggal …….
6.3 & 41.3 &
41.5
Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi ________.
27.1 Masa Pelaksanaan
Masa Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
164
27.4 Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)
Ketentuan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) tidak diberlakukan untuk pekerjaan ini.
31.8 Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
31.18 Serah Terima Sebagian Pekerjaan
Ketentuan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) tidak diberlakukan untuk pekerjaan ini.
31.21 Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)
Serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) tidak
diberlakukan untuk pekerjaan ini.
33.1 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan
Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
36.7 Penyesuaian Harga
Penyesuaian harga tidak diberikan.
42.b Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
165
47.(i) Hak dan Kewajiban Penyedia
Hak dan kewajiban Penyedia :
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari PPK untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada PPK;
4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi
dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara
yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Kontrak;
7) memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan PPK;
8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;
9) mengambil langkah-langkah yang memadai
seperti menerapkan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk
melindungi lingkungan tempat kerja, serta
membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
Penyedia.
.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
166
54.1.(d) Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan
PPK
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: a) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menimbulkan perubahan nilai total kontrak dan/atau nilai masing-masing lingkup pekerjaan;
b). Menambah jenis item pekerjaan baru; c). Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;
d). Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; e). Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan.
54.2.(d) Tindakan
Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas
Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: a). Metode dan izin pelaksanaan pekerjaan; b). Pengesahan rancangan mutu kerja; c). Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan; d). Pengesahan perbaikan cacat mutu pekerjaan; e). Pengesahan hasil prestasi pekerjaan di lapangan.
56 Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK.
63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : (tidak ada fasilitas yang diberikan oleh PPK).
64.1.(h) Peristiwa Kompensasi
Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Peristiwa Kompensasi sebagaimana tertuang dalam SSUK.
68.1.(e) Besaran Uang Muka
Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua
puluh) dari Harga Kontrak.
68.2.(d) Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
bulanan yang diatur dalam Spesifikasi Umum Untuk
Pekerjaan Jalan dan Jembatan Divisi I Seksi 1.6
Pembayaran Sertifikat Bulanan
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Surat Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan; 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
3. Berita Acara Pembayaran;
4. Monthly Certificate;
5. Laporan Harian;
6. Laporan Mingguan;
7. Laporan Bulanan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
167
68.3.(d) Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan
Penentuan dan besaran pembayaran untuk material/bahan (material OnSite) yang menjadi bagian pekerjaan permanen dari pekerjaan utama (material On Site), dapat dibayarkan untuk bahan sebagai berikut: 1. Beton Pracetak (unit pracetak gelagar, tiang pancang beton, turap beton); 2. Baja Tulangan (reinforcing steel); 3. Baja Struktur; 4. Geo-material (Geo-Textile).
Besaran pembayaran material OnSite tersebut maksimum 70% dari harga satuan pekerjaannya sesuai kontrak.
68.4.(c) Denda akibat Keterlambatan
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).
75.4 Perbaikan Cacat Mutu
Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
76.1 Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
77.4 Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui :
Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
168
LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG
No
Mata
Pembay
aran
Satuan
Ukuran
Kuantitas
Harga
Satuan
HPS
(Rp)
Harga
Satuan
Penawaran
(Rp)
%
Ter
had
ap
HPS
Keterangan
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
………..
3 Dst.
DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA
a. Pekerjaan Utama
N
o
Bagian Pekerjaan
yang
Disubkontrakkan
Nama
Subpenyedia
Alamat
Subpenyedia
Kualifikasi
Subpenyedia
Keterangan
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst.
b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
N
o
Bagian Pekerjaan
yang
Disubkontrakkan
Nama
Subpenyedia
Alamat
Subpenyedia
Kualifikasi
Subpenyedia
Keteran
gan
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
169
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst.
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
N
o
Nama
Personel
Manajerial
Jabatan
dalam
Pekerjaan
ini
Tingkat
Pendidikan/
Ijazah
Pengalaman
Kerja
Profesional
(Tahun)
Sertifikat
Kompetensi
Kerja
Keterang
an
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst.
DAFTAR PERALATAN UTAMA
N
o
Nama
Peralatan
Utama
Merek
dan Tipe
Kapa
sitas
Jumlah
Kondisi
Status
Kepemilikan
Keter
angan
1 ……….. ……….. ………..
……….. ……….. ……….. ……….
.
2 ……….. ……….. ………..
……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
170
LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
.................
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
[Logo & Nama
Perusahaan]
[digunakan untuk usulan penawaran]
DAFTAR ISI
A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
B. Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Operasi
E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. Pemantauan dan evaluasi
E.2. Tinjauan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
CONTOH
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
171
Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada ……………
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] ...….
[tahun] [Nama Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
172
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]
PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .............
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang
sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : ……………
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang
sesuai dan cantumkan nama]
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada ……………
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:
1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] ...….
[tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
173
B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3
Nama Perusahaan : ..................
Kegiatan : ..................
Lokasi : ..................
Tanggal dibuat : .................. halaman : ….. / …..
NO
JENIS/TIPE
PEKERJAAN
IDENTIFIKASI
BAHAYA
DAMPAK
PENILAIAN RISIKO
SKALA
PRIORITAS
PENETAPAN
PENGENDALIAN
RISIKO K3
KEKER
APAN
KEPAR
AHAN
TINGKAT
RISIKO
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (
9
)
Keterangan:
Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia
Dibuat oleh,
PJT(Penanggung Jawab Teknis)
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
174
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3
Nama Perusahaan : .................. Kegiatan : .................. Lokasi : .................. Tanggal dibuat : ..................
N
O
TIPE/JE
NIS
PEKERJA
AN
PENGENDALIAN
RISIKO
SASARAN KHUSUS PROGRAM
URAI
AN
TOL
OK
UK
UR
SUM
BER
DAY
A
JANG
KA
WAK
TU
INDIKATOR
PENCAPAIA
N
MONITORIN
G
PENANGGUNG
JAWAB
(1
)
(
2
)
(
3
)
(4) (
5
)
(
6
)
(
7
)
(
8
)
(9) (10)
Dibuat oleh,
PJT (Penanggung
Jawab Teknis)
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
175
SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN
Pekerjaan Konstruksi Gedung
(Yang terdiri dari beberapa bagian )
Nomor :
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di …..pada hari …..
tanggal ……. bulan … tahun …….. berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ……..
tanggal …….., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor …….. tanggal
………, antara:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Berkedudukan di :
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Dinas________ Kabupaten
________, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas …………… ……………tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), Pejabat Pengadaan
Lingkup ……….. dan Penataan Ruang ……. Anggaran ………, selanjutnya disebut “PPK”, dengan:
Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor : -
Tanggal :
Notaris :
yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha ………..selanjutnya disebut “Penyedia”.
Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
176
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun
2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:
(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
…………………… sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut
“Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja
konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak
ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang
terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pengaspalan Jalan ________di
Kecamatan ________ dan Kecamatan ________, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
177
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
NO. NAMA PEKERJAAN LOKASI NILAI KONTRAK
1
2
3
4
5
6
TOTAL NILAI KONTRAK
Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
adalah sebesar ……………) dengan kode akun kegiatan Pembangunan Jalan ,…………….
(2) Kontrak ini dibiayai dari ………………… dan dibayarkan melalui Pemegang Kas Umum
Daerah Kabupaten ________;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke ………………, rekening nomor : ………….. atas
nama Penyedia : ……………..
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
178
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga;
d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar
harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B
(Rencana Keselamatan Konstruksi);
f. Spesifikasi teknis;
g. Gambar- gambar, dan
h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan
ketentuan dalam dokumen yang lain mak4a yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. Spesifikasi teknis; dan
g. Gambar-gambar.
Pasal 5
KEWAJIBAN PENYEDIA
Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas:
a. Pelaksanaan Kontrak;
b. Kualitas barang/jasa;
c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
179
e. Ketepatan tempat penyerahan
f. Timbulnya Kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan
Pasal 6
MASA KONTRAK
(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan selama 166 (Seratus Enam Puluh Enam) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing
dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para
pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KONTRAKTOR PELAKSANA
( PPK )
------------------------------
--------------------------
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
180
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,
reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan
utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain
(Subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan
oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.
Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal yang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan dan dirincikan sampai ke
satuan hari kerja. Jadwal Pelaksanaan digunakan untuk untuk
menghitung kesesuaian Rincian Komponen Remunerasi Personel
dan Biaya Langsung Non Personel.
Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah yang
disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa
konsultansi, produk/output serta input/keahlian yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.
Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja
sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai
hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis;
Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara
PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi
atau pekerjaan konstruksi.
Kontrak Waktu Penugasan adalah Kontrak Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan
rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan belum bisa dipastikan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
181
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.
Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
untuk melaksanakan pekerjaan.
Personel Pendukung adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam proses pemilihan.
Rincian Biaya Langsung Non Personel adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
182
cost).
Rincian Komponen Remunerasi Personel adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi personel berdasarkan Kontrak. Komponen Remunerasi Personel telah memperhitungkan gaji dasar (BasicSalary), beban biaya sosial (Social Charge), beban biaya umum (overhead cost), dan keuntungan (profit/fee). Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ))
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.
1.29 Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh Penyedia dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Pemisahan Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini
berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku,
atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain
tetap berlaku secara penuh.
4. Bahasa dan
Hukum
Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
183
perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa
Indonesia.
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Korespondensi
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e- mail dan/atau
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam
SSKK.
Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam
SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau
faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para
Pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK
atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat
yang disebutkan dalam SSKK.
Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan
dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing
pihak.
7. Larangan
Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak
dilarang untuk :
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang
diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan
ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua
anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika
ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang di atas.
Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh PPK sebagai berikut:
a. pemutusan Kontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
c. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
184
atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan
Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan
secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada
PA/KPA.
PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi
yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan
Seluruh Kontrak
Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.
Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak
oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 31.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama
Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat
mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap personel dan Subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan
yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan
Kontrak ini.
14. Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan
PPK mengangkat Direksi Teknis untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.
Dalam melaksanakan kewajibannya, Direksi Teknis selalu
bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Direksi Teknis
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
185
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
15. Masa Pelaksanaan
Kontrak
Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat
Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat
dalam Kontrak sudah terpenuhi.
Pelaksanaan Pekerjaan
16. Penyerahan/
Pemberian
Akses Lokasi Kerja
(apabila diperlukan)
Sebelum penyerahan/pemberian akses lokasi kerja dilakukan
peninjauan lapangan bersama.
PPK berkewajiban untuk menyerahkan/memberi akses lokasi
kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan disepakati oleh para
pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia
sebelum SPMK diterbitkan.
Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara
penyerahan lokasi kerja.
Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang
dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan
tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia (sesuai pasal 16.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan
terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan
sebagai Peristiwa Kompensasi.
17. Surat
Perintah Mulai
Kerja (SPMK)
PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari
kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan (apabila ada).
Dalam SPMK dicantumkan Tanggal Mulai Kerja.
18. Program
Mutu
18.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan
dan menyerahkan Program Mutu sebagai penjaminan mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
Program Mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
d. jadwal penugasan Personel Inti dan Personel
Pendukung;
e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
f. prosedur instruksi kerja; dan
g. pelaksana kerja.
Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
Program Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
186
Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Program
Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa
Kompensasi.
Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran Program Mutu harus
mendapatkan persetujuan PPK.
Persetujuan PPK terhadap Program Mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual Penyedia
19. Rapat
Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak
Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK
dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK, Direksi Teknis, bersama
dengan Penyedia dan pihak lain yang ditunjuk oleh PPK, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Program Mutu;
b. organisasi kerja dan jadwal penugasan;
c. kesesuaian personel dan peralatan dengan
persyaratan Kontrak;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
f. jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran .
h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak
Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, PA/KPA
telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
Personel dan/atau peralatan yang sesuai dengan persyaratan
Kontrak dapat segera dimobilisasi.
Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama personel, dan/atau
peralatan mengikuti ketentuan pasal 50
20. Mobilisasi Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan Personel Inti;
b. mendatangkan Personel Pendukung;
c. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
187
d. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, dan
sebagainya.
Mobilisasi peralatan dan personel dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.
Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada PPK dalam waktu 7
(tujuh) hari kalender.
Pengendalian Waktu
21. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan
Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja,
dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Program Mutu, serta
menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Kontrak yang
dinyatakan dalam SSKK.
Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjaan karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai
bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat
memberlakukan peristiwa kompensasi dan melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.
Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Waktu Penyelesaian Pekerjaan
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda.
22. Peringatan
Dini
22.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Direksi Teknis atas peristiwa atau kondisi tertentu
yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga
Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Direksi Teknis
dapat memerintahkan Penyedia untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera
mungkin disampaikan oleh Penyedia.
22.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Direksi
Teknis untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau
kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak
31. Serah Terima
Pekerjaan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk serah terima pekerjaan.
Pemeriksaan dilakukan oleh Direksi Teknis terhadap kesesuaian
hasil pekerjaan terhadap Kerangka Acuan Kerja yang tercantum
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
188
dalam Kontrak. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat
dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Direksi
Teknis.
Hasil pemeriksaan dari Direksi Teknis disampaikan kepada PPK,
apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil
pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk
memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang
dalam Kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan telah diterbitkan
oleh Direksi Teknis, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk serah terima pekerjaan.
Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,
PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan
administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan
barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran,
surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan,
RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan
Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan
ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA
memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan dokumen administratif.
23.10 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita
Acara.
Adendum
24. Perubahan
Kontrak
Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak.
Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para
pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. perubahan pekerjaan
b. perubahan harga Kontrak
c. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK meminta
pertimbangan dari Direksi Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.
25. Perubahan
Pekerjaan
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat
pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
189
dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume waktu penugasan
yang tercantum dalam KAK/Kontrak;
b. menambah, mengurangi dan/atau mengganti personel
c. yang tercantum dalam KAK/Kontrak;
d. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang
tercantum dalam KAK/Kontrak;
e. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang
dimaksud pada pasal
25.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama
Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
a. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang
tercantum dalam KAK/Kontrak;
b. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis
kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak awal.
Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai
dasar penyusunan adendum Kontrak.
Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan perubahan
personel maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan
dalam pasal 50.
Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
pasal 25.1 dan
25.2 mengakibatkan penambahan harga
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
26. Perubahan
Harga
Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.
Setiap perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan
pekerjaan harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan Direksi
Teknis dan dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap.
Perubahan harga diakibatkan penambahan/pengurangan
personel yang tercantum dalam Kontrak diberlakukan setelah
disepakati para Pihak dan dapat diberikan penyesuaian harga
setelah bulan ke-13 sejak personel tersebut mulai bekerja.
Ketentuan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga adalah
sebagai berikut:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
190
a) harga yang tercantum dalam kontrak dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan
peraturan yang berlaku apabila diberlakukan dalam SSKK.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak
Tahun Jamak dengan yang Masa Kontraknya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;
c) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel
dan Biaya Langsung Non Personel diberlakukan mulai bulan ke-
13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;
d) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel
dan Biaya Langsung Non Personel berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran yang berjenis Harga Satuan, kecuali
komponen keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost)
sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel
dan Biaya Langsung Non Personel diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;
f) jenis pekerjaan baru dengan Komponen
Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel baru
sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum
Kontrak tersebut ditandatangani;
g) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
h) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan
indeks harga pada saat pelaksanaan.
i) Koefisien komponen kontrak berdasarkan
koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan
j) Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan
dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Ketentuan Penyesuaian Harga lebih lanjut sebagaimana diatur
dalam SSKK.
Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada
pasal Peristiwa Kompensasi.
27. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. perpanjangan Masa Kontrak
c. Peristiwa Kompensasi.
Perpanjangan Masa Kontrak dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
191
c. Keadaan Kahar.
Masa Kontrak dapat diperpanjang paling kurang sama dengan
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan
pada pasal
27.2 huruf a dan b.
PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Kontrak setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Kontrak.
PPK berdasarkan pertimbangan Direksi Teknis dan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama.
Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau
perpanjangan Masa Kontrak dituangkan dalam Adendum Kontrak.
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Masa Kontrak maka Penyedia berhak
untuk meminta perpanjangan Masa Kontrak berdasarkan data
penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Direksi Teknis
memperpanjang Masa Kontrak secara tertulis. Perpanjangan Masa
Kontrak harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.
Keadaan Kahar
28. Keadaan Kahar Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada :
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,
kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah
satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari
atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan
menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat
Keadaan Kahar tersebut.
Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
192
PPK meminta Direksi Teknis untuk melakukan penelitian terhadap
penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti
sebagaimana dimaksud pada pasal 28.4.
Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk
memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan
merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan
sesuai pada pasal 28.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya
kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari
Keadaan Kahar
Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat
dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat
bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Kontrak dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya
Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan waktu untuk
penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian
biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak
menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
Penghentian dan Pemutusan Kontrak
29. Penghentian
Kontrak
Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 28.
30. Pemutusan
Kontrak
Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/PPK.
Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak
maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
193
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda
yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK.
31. Pemutusan Kontrak
oleh PPK
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak
apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
f. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan;
g. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan
Pekerjaan semula, Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum
dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan
Direksi Teknis; atau
j. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan
pergantian nama.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Kontrak
karena kesalahan Penyedia, maka:
a. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
b. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 31.2 di
atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK
karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
194
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan
yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
32. Pemutusan
Kontrak oleh Penyedia
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak
apabila:
a. setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas setelah
mendapatkan persetujuan PPK, Direksi Teknis memerintahkan
Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua
puluh delapan) hari kalender;
b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK
33. Berakhirnya
Kontrak
Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi
34. Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan
34.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan
sesuai jadwal karena kesalahan Penyedia, maka PPK harus
memberikan peringatan secara tertulis dan dapat dilakukan
pengenaan denda keterlambatan.
Apabila PPK mengakibatkan/akan mengakibatkan keterlambatan
pekerjaan sesuai jadwal, maka Penyedia wajib mengingatkan PPK
ketika Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari
timbulnya keterlambatan tersebut.
Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian PPK, maka diberlakukan peristiwa
Kompensasi.
35. Pemberian
Kesempatan
Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan
sampai Masa Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya
mengatur:
a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;
b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia; dan
c. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa
pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya
dari DIPA/DPA Tahun Anggaran Berikutnya apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
195
Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
46. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan
Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan
Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat
dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan
setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
37. Hak dan
Kewajiban
Penyedia
a. Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,
meliputi :
b. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;
c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada PPK;
d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada PPK;
e. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan,
dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
Kontrak;
g. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
h. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di
tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
i. melaksanakan semua perintah Direksi Teknis yang sesuai
dengan kewenangan Direksi Teknis dalam Kontrak ini;
j. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan
ditentukan di SSKK..
38. Penggunaan
Dokumen- Dokumen
Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain,
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
196
misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta
informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
39. Hak Kekayaan
Intelektual
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim
dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
40. Penanggungan
Risiko
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel;
b. cedera tubuh, sakit atau kematian personel; dan
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan
hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko
Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.
Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus
diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan
atau kelalaian Penyedia..
41. Perlindungan
Tenaga Kerja
Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
mengikutsertakan personelnya pada program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada
waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personelnya
dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan
kerja tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap
personelnya (termasuk personelnya Subpenyedia, jika ada)
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
197
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.
42. Pemeliharaan
Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup
43. Asuransi Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan untuk semua barang yang
mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai
akibat kecelakaan di lokasi kerja.
43.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam harga kontrak.
44. Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan PPK
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan
berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran
SSKK (apabila ada);
b. menunjuk Personel Inti yang namanya tidak tercantum
dalam Lampiran SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan Program Mutu
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
45. Laporan Hasil
Pekerjaan
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak
untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan personil dan pekerjaan di
lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan rencana dan realisasi
pekerjaan.
Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh
Direksi Teknis, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK
46. Kepemilikan
Dokumen
Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak
milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
198
penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk
menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta
daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)
buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan
piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
47. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan
lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika
dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia
Lain di lokasi kerja.
.
48. Pembayaran
Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap
kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK
mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran
prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
49. Jaminan 49.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini
dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat
tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi
kuasa oleh PPK diterima.
Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai berikut:
a. paket pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1) Bank Umum;
2) Perusahaan Asuransi;
3) Perusahaan Penjaminan;
4) Lembaga Keuangan Khusus yang Menjalankan Usaha
di Bidang Pembiayaan, Penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia; atau
5) Konsorsium Perusahaan Asuransi
Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/ Konsorsium
Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship).
b. paket pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
1). Bank Umum; atau
2). Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Lembaga
Penjaminan/Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
199
asuransi kerugian (suretyship).
Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka paling kurang sama dengan besarnya
uang muka.
Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal
persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pekerjaan
D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBPENYEDIA
50. Persyaratan
Personel
Personel Inti yang diperkerjakan harus
sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam
Dokumen Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak serta dituliskan dalam Lampiran SSKK
Penggantian Personel Inti tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis PPK.
Penggantian Personel Inti dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK
dengan
melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang
diusulkan beserta alasan perubahan. Personel Inti pengganti yang
diusulkan wajib memiliki kualifikasi yang setara atau lebih baik dari
Personel Inti yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun
PPK dapat menilai dan menyetujui penggantian Personel Inti
menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
Jika PPK menilai bahwa Personel Inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat
melakukan pekerjaan dengan baik
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan
dengan biaya sendiri menjamin Personel Inti tersebut
meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
sejak diminta oleh PPK.
Penyesuaian terhadap perkiraan Waktu Penugasan Personel akan
dibuat oleh Penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis
kepada PPK;
Jika terdapat pekerjaan tambah diluar KAK, maka perkiraan Waktu
Penugasan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak
Apabila ada penambahan Personel Inti akibat perubahan
pekerjaan maka penambahan tersebut harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam
Lampiran SSKK.
a. Penambahan Personel Inti dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
200
melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang
diusulkan beserta alasan penambahan.
b.
51. Personel Inti Nama Personel Inti, uraian pekerjaan, kualifikasi, dan perkiraan
Waktu Penugasan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
Personel Inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Inti dapat
sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan
di bawah sumpah.
52. Jam Kerja dan
Lembur
Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan)
jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam
istirahat.
Pelaksanaan pekerjaan diluar ketentuan pasal 52.2 dapat diberikan
lembur sesuai dengan ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan setelah mendapatkan izin PPK.
Personel yang bekerja melebihi batas waktu lembur yang diizinkan
wajib diganti oleh personel lain dan personel penggantinya harus
mendapatkan izin dari PPK setelah diperiksa oleh Direksi Teknis.
Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia
dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat
perintah mobilisasi;
Personel tidak berhak untuk dibayar atas sakit atau liburan, karena
perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.
53. Hari Kerja Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di
lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar
jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. PPK memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus
segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada
Direksi Teknis dan PPK.
Semua personel dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan
oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat
diperiksa oleh PPK.
Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam
kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.
Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja
normal harus diawasi oleh Direksi Teknis.
54. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subpenyedia
Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan
utama kepada Penyedia Spesialis.
Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
201
Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan
pekerjaan.
Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil,
maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia
yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada
pihak lain.
Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan
Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang
dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan
Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis
dari PPK dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
diawasi oleh Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.
54.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan
sebagaimana diatur pada pasal 54.4 atau
54.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.
E. HAK DAN KEWAJIBAN PPK
55. Hak dan Kewajiban
PPK
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan Biaya Langsung
Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia
56. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
57. Peristiwa
Kompensasi
Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
a. PPK mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
202
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;
e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh PPK;
g. Ketentuan lain dalam SSKK.
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan
dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan Masa Kontrak.
Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan
jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata.
Perpanjangan Masa Kontrak hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
Masa Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
58. Harga Kontrak PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
a. beban pajak,
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum); dan
c. biaya pelaksanaan pekerjaan.
Untuk Kontrak Waktu Penugasan, Rincian harga Kontrak sesuai
dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Komponen
Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel
dan dicantumkan di dalam Kontrak
59. Rincian
Komponen Remunerasi
Personel dan Biaya
Langsung Non Personel
PPK membayar kepada Penyedia Biaya Langsung Personel berupa
remunerasi sesuai Waktu Penugasan aktual Personel dan Biaya
Langsung Non Personel yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak.
Pembayaran berdasarkan Rincian Komponen Remunerasi
Personel harus dilengkapi bukti pembayaran dari Penyedia
sebesar nominal yang diterima oleh personelnya sesuai dengan
Waktu Penugasan.
Pembayaran berdasarkan Rincian Biaya Langsung Non Personel
harus dilengkapi Penyedia dengan bukti pengeluaran yang dapat
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
203
dipertanggungjawabkan.
Pembayaran Biaya Langsung Non Personel dapat dibayarkan
secara lumsum, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai
yang dikeluarkan (at cost)
Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non
Personel dapat diberikan Penyesuaian Harga apabila ditentukan
dalam SSKK;
60. Pembayaran Uang Muka
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi; dan/atau
2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk
persiapan pelaksanaan pekerjaan
b. untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi
30% (tiga puluh perseratus) dari harga Kontrak;
c. untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling
tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari harga Kontrak;
d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan
paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari harga Kontrak;
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit
sebesar uang muka yang diterima;
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus
mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis
kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
h. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-
angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi
pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan
oleh PPK, dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
b. Tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti
pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai
dengan SSKK
c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
d. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang
muka, denda (apabila ada),dan pajak;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
204
e. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh
Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang
selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu
pembayaran terlebih dahulu dari PPK.
f. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
g. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus
sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
h. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.
PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang
sedang menjadi perselisihan.
Denda dan Ganti Rugi
a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan dan denda terkait pelanggaran ketentuan
subkontrak;
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cedera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada
Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap
hari keterlambatan
d. besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi
yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan
dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga
Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-
data.
61. Perhitungan Akhir Untuk Waktu Penugasan, perhitungan akhir nilai pekerjaan
berdasarkan jumlah waktu dan ketentuan Kontrak dilaksanakan
selesai 100% (seratus perseratus) dan dituangkan dalam Adendum
Kontrak.
Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
205
acara serah terima pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua
belah Pihak.
61.3 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Direksi Teknis rincian
perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK
berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Direksi Teknis,
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Direksi Teknis.
62. Penangguhan
Pembayaran
PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil
Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas
mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan
untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan
dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
63. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa
Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama
atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar
musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada
pasal 63.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam
Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa,
dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau
arbitrase.
Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam
SSKK.
64. Itikad Baik Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila
selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
206
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
( PPK )
KONSULTAN PENGAWAS
________
________
NIP : ________
________
Direktur
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
207
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Pasal
dalam SSUK Ketentuan Data
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja
PPK :
Nama :
Alamat :
Website :
E-mail :
Faksimili :
Penyedia :
Nama :
Alamat :
E-mail :
Faksimili :
4.2 & 5.1 Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK:
Nama :
Untuk Penyedia:
Nama : pengawas
teknis/Konsultan Pengawas
Nama :
6.3 & 41.3
& 41.5
Pencairan
Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas
Umum Daerah Kabupaten ________
27.1 Masa Pelaksanaan Masa Pelaksanaan selama Harikalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK.
31.8 Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama hari
kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).
31.18 Serah Terima Sebagian
Pekerjaan
Serah terima pekerjaan dilakukan sesuai dengan
yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak (SSUK)
33.1 Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan/
Pemeliharaan
Gambar ”As built” dan/atau pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan
harus diserahkan paling lambat 7 ( Tujuh) hari
kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
208
36.7 Penyesuaian Harga Penyesuaian harga tidak diberikan:
42.b Pembayaran
Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk
penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran
tagihan angsuranadalah 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh PPK.
47.(i) Hak dan
Kewajiban Penyedia
Hak dan kewajiban Penyedia : Sesuai yang
tercantum dalam Syarat – Syarat Umum
Kontrak (SSUK)
54.1.(d) Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan PPK
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
persetujuan PPK adalah Pekerjaan sesuai yang
tercantum dalam Syarat – Syarat Umum
Kontrak (SSUK)
54.2.(d) Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan Pengawas
Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan
persetujuan PPK adalah Pekerjaan sesuai yang
tercantum dalam Syarat – Syarat Umum
Kontrak (SSUK)
56 Kepemilikan
Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan
sebagai berikut:
Untuk penelitian / riset setelah mendapat
persetujuan tertulis dari PPK
63 Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : lokasi
pekerjaan
64.1.(h) Peristiwa
Kompensasi
Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia sesuai yang tertuang dalam Syarat-
Syarat Umum Kontrak (SSUK)
68.1.(e) Besaran Uang Muka Uang muka diberikan paling tinggi
sebesar 20% (Dua Puluh Persen)dari Harga
Kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
209
68.2.(d) Pembayaran
Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan
dengan cara: Bulanan
Dokumen penunjang yang
disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Surat Permohonan Pembayaran MC
2. Surat Rekomendasi Permohonan
Pembayaran MC dari Konsultan Pengawas
3. Surat Pernyataan Kebenaran Bobot oleh
Konsultan Pengawas
4. Rincian MC (Monthly Certificate)
5. Perhitungan Bobot
6. Back Up Data Pekerjaan (Quantity dan
Quality)
7. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
yang telah berjalan
8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan
9. Dokumentasi Pekerjaan
10. DokumentasiBackUp
Dst.
[diisi dokumen yang disyaratkan]
75.4 Denda akibat
Keterlambatan
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan
untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000
(satu perseribu) dari Nilai Kontrak/harga bagian
kontrak yang tercantum dalam kontrak dan
belum diserahterimakan secara parsial (sebelum
PPN)
76.1 Perbaikan Cacat
Mutu
Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk
setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000
(satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu.
Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai
dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk
perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
77.4 Umur Konstruksi dan
Pertanggungan
terhadap Kegagalan
Bangunan
a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur
Konstruksi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan
Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun
sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Penyelesaian
Perselisihan /Sengketa
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka para pihak sepakat
menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui :
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
210
Pengadilan Republik Indonesia atau merujuk
kepada peraturan perundang – undangan yang
berlaku
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah sepakatuntuk menandatangani Syarat–Syarat
Khusus Kontrak (SSKK) dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KONTRAKTOR PELAKSANA
( PPK )
----------------------------
-----------------------------
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
211
CONTOH SURAT PERJANJIAN
Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan
Pekerjaan : ..............................................
Nomor : ..............................................
Tanggal : ..............................................
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di . .................................................... pada hari ...................... tanggal
...................... bulan ...................... tahun ......................, berdasarkan Berita Acara Hasil
Pelelangan No. ...................... tanggal ...................... dan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) No ...................... Tanggal ......................, antara:
Nama : ......................
NIP : ...................... Jabatan : ...................... Berkedudukan di : ......................
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas ...................................................................... selanjutnya disebut “PPK”, dan:
Nama : ...................... Jabatan : ...................... Berkedudukan di : ...................... Akta Notaris Nomor : ...................... Tanggal : ...................... Notaris : ......................
yang bertindak untuk dan atas nama ...................... selanjutnya disebut “Penyedia” Dan dengan memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 02 tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan); 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010; 4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018
tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
07/prt/m/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan .............. sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
212
(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan .................... [ditulis nama paket pekerjaan] dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas dari: 1. Divisi 1 Umum 2. Divisi 2 Drainase 3. Divisi 3 Pekerjaan Tanah 4. Divisi 4 Pelebaran dan Perkerasan bahu jalan 5. Divisi 5 Perkerasan berbutir 6. Divisi 6 Perkerasan Aspal 7. Divisi 7 Struktur 8. Divisi 8 Pengembalian kondisi dan Perkerjaan Minor [ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut]
Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN
1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp...................... (........ditulis dalam huruf........rupiah).
2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank: … rekening nomor: ............. atas nama penyedia : ...............;
[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]
Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini:
a. Perubahan Kontrak Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian;
c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. spesifikasi khusus;
g. spesifikasi umum;
h. gambar-gambar; dan
i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
213
Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik
kepada PPK; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun milik
10) Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahannya akibat kegiatan Penyedia.
[Catatan: Hak dan Kewajiban kontraktor disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai kontrak]
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
214
Pasal 6 MASA KONTRAK
(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir; (2) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender;
(3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama ......... (.......dalam huruf......) hari kalender.
Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.
Untuk dan atas nama ...................... Penyedia
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
Untuk dan atas nama ...................... PPK
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
215
KOP INSTANSI
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: ……………………..
Paket Pekerjaan
..............................................
Yang bertanda tangan di bawah ini: ...................... selaku PPK Dinas ......................................................... yang berkedudukan di Jl. ............................................................... (selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen). berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor .............................................. tanggal .............................................., bersama ini memerintahkan kepada: ...................... yang berkedudukan di ...................... yang dalam hal ini diwakili oleh: ......................, ...................... (selanjutnya disebut sebagai Penyedia), untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Pekerjaan: .............................................. dengan target panjang ...................... yang
berlokasi di …………………, termasuk pekerjaan persiapan, administrasi pelaporan, dokumentasi, pajak-pajak, pengujian (laboratorium dan lapangan), dan pekerjaan lain sebagaimana yang dijelaskan dalam dokumen pengadaan
2. Tanggal mulai kerja: .............................................. 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian: selama ...................... (......................) hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal ……………………. 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.
............., ...................................
Menerima dan menyetujui
......................
......................
......................
Untuk dan atas nama ..........................................................
PPK
...................... NIP. ......................
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
216
KOP INSTANSI
BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN Nomor : ………………
Tanggal : ..............................................
Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan : ..............................................
Lokasi : …………….
Pada hari ini ...................... tanggal …………….. bulan ……………. tahun ......................, bertempat di Dinas ................................................................., yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama Jabatan Alamat
: : :
……………. ……………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama Jabatan Alamat
: : :
......................
...................... ......................
......................
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : .............................................. tanggal : .............................................. dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat mengadakan serah terima lapangan untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Pekerjaan .............................................. (panjang ......................) dengan lokasi di Kecamatan …………... PIHAK KESATU menyatakan telah menyerahkan Lapangan untuk pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas, dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat dan telah menerima penyerahan lapangan tersebut dari PIHAK KESATU.
Setelah serah terima lapangan ini, maka pengelolaan lapangan untuk pekerjaan tersebut dan jaminan kelancaran lalu-lintas selama pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara Serah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
......................
......................
......................
PIHAK KESATU Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
...................... NIP. ......................
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
217
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. Ketentuan Umum 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.9 Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
218
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender. 1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
1.22 Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
219
1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan
4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
220
Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. dimasukkan dalam daftar hitam.
4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Material/ Bahan
5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
6. Korespondensi
6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
221
7. Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
222
12. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
14. Penemuan-penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN KONTRAK DAN PEMUTUSAN KONTRAK
15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang
ditentukan dalam SSKK. 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan Perubahan Kontrak.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
16. Penyerahan
Lokasi Kerja 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi
kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Perubahan Kontrak.
16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
223
pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
17. Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK)
17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.
18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan. 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu
jika terjadi Perubahan Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
19. Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim
Teknis dan/atau Tim Pendukung.
19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit
berisi : 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
224
2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur instruksi kerja; 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi
peralatan dan personil; dan 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan
lokasi pekerjaan. b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi
pekerjaan. 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
20. Mobilisasi
Peralatan, Fasilitas dan Personil
20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil. 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau manajemen konstruksi/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
225
22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan
22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
23. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
24. Akses ke Lokasi Kerja
Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
25. Pemeriksaan Bersama
25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam Perubahan Kontrak.
25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
26. Waktu
Penyelesaian Pekerjaan
26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
226
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27. Perpanjangan
Waktu 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Perubahan Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus
telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan
29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
227
setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas
Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.2 Penyelesaian Kontrak 31. Serah Terima
Pekerjaan
31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada
PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian
terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh
hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
228
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa
pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia
melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.
32. Pengambilalihan
PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.3 Perubahan Kontrak 34. Perubahan
Kontrak
34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui Perubahan Kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
229
34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum.
34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
35. Perubahan
Lingkup Pekerjaan
35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka: a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan
kontrak yang meliputi antara lain : 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Perubahan Kontrak.
35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.
36. Perubahan
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
230
a. pekerjaan tambah; b. perubahan desain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.
36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas
kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam Perubahan Kontrak.
B.4 Keadaan Kahar 37. Keadaan Kahar
37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui
keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
231
37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar
yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu Perubahan Kontrak.
B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 38. Penghentian
Kontrak
38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
38.3 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap
mempertimbangkan efektivitas tahun anggaran. 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.
39. Pemutusan
Kontrak 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak
Penyedia.
39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
232
39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.
40. Pemutusan Kontrak oleh PPK
40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
d. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan
Pelaksanaan; j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
233
40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila
sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan 40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan
Kontrak oleh Penyedia
41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
42. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)
42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila: a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari
Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
42.3 Penanganan kontrak kritis
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
234
a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM) 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan
menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan: 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan: a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
235
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.
43. Pemutusan
Kontrak akibat lainnya
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
45. Hak dan Kewajiban Penyedia
45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung
melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
236
46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
47. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
48. Penanggungan dan Risiko
48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga; 48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.
48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
49. Perlindungan Tenaga Kerja
49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
237
49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
50. Pemeliharaan
Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
51. Asuransi
51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi
terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam nilai kontrak.
52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
238
a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
53. Laporan Hasil
Pekerjaan 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak
untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
53.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan
diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan
berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
54. Kepemilikan
Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
239
lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antar lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia
terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
57. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi
kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
59. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
60. Jaminan
65.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
240
65.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
65.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
65.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
65.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. 65.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal
persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
65.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
65.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
65.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak
tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 61. Hak dan
Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); f. membayar uang muka (apabila diberikan); g. memberikan instruksi sesuai jadwal; h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
241
i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).
62. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
63. Peristiwa Kompensasi
63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK.
63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
242
Perubahan Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 64. Personil Inti
dan/atau Peralatan
64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh
dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian
personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan
baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
243
65. Harga Kontrak
65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban
pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
65.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
66. Pembayaran
66.1 Uang muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan,
personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
66.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK;
4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
244
5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
66.3 Denda dan ganti rugi
a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak
yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam Perubahan Kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
245
67. Hari Kerja
67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
68. Perhitungan
Akhir 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
69. Penangguhan
Pembayaran
69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
70. Penyesuaian
Harga
Tidak ada penyesuaian harga
G. PENGAWASAN MUTU 71. Pengawasan dan
Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
246
diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.
73. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
74. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
75. Perbaikan Cacat Mutu
75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
247
75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.
76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan
76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 77. Penyelesaian
Perselisihan
78.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
78.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
248
78. Itikad Baik
78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
249
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama : PPK Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Alamat : .................... Telepon : .................... Website :__________ Faksimili :__________ e-mail :__________ Penyedia: Nama :__________ Alamat :__________ Telepon :__________ Website :__________ Faksimili :__________ e-mail :__________
B. Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Koordinator Pelaksana Teknis
Untuk Penyedia : General Superintendent
Pengawas Pekerjaan : Konsultan pengawas (Site Engineer) sebagai wakil sah PPK
C. Jenis Kontrak
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga satuan 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Tahun
tunggal 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan
Tunggal 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan
Pekerjaan Tunggal
D. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku sejak : Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diterbitkannya SPMK
E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 120 ( seratus dua puluh ) hari kalender
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
250
F. Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama: 1 (satu) tahun (365 hari kalender) terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan
G. Umur Konstruksi
a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 5 (lima) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir
b. Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyerahan akhir
H. Pedoman
Pengoperasian dan Perawatan
Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
I. Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 20 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
J. Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak; 2. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
lapangan; 4. Pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum
dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Pengajuan menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak; 2. Pengajuan pengurangan atau penambahan jenis pekerjaan; 3. Pengajuan Perubahan spesifikasi pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lapangan; 4. Pengajuan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam
Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
L. Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Shop drawings dan As built drawings; 2. Laporan; 3. Dokumen pelaksanaan lainnya
M. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa Akses jalan masuk ke lokasi pekerjaan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
251
N. Sumber
Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD ................... tahun anggaran .................
O. Pembayaran Uang Muka
Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Kontrak untuk penyedia usaha kecil Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran uang muka:
• Kontrak/SPK/Perubahan Kontrak
• Permohonan Pembayaran
• Kuitansi dilengkapi SSP dan Faktur Pajak
• BA Pembayaran
• Rincian Uang Muka
• Pernyataan Penggunaan Uang Muka
• Jaminan uang muka
• Foto copy NPWP
P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Termin 1 sebesar 30% setelah progres pekerjaan mencapai minimal 35% (material on site tidak bisa dihitung sebagai progres), dengan perhitungan sebagai berikut :
− Pembayaran termin I : 30% dari Nilai Kontrak = 30% X Nilai Kontrak Rp. ………… = Rp. ……………..
− Pengembalian Uang Muka pada termin I = 30% X Nilai Uang Muka Rp. ………. = Rp. ….
− Nilai yang dibayarkan adalah Pembayaran termin I dikurangi Pengembalian Uang Muka termin I.
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
• Kontrak/SPK/Perubahan kontrak
• Permohonan Pembayaran
• Kuitansi dilengkapi SSP dan Faktur Pajak
• BA Pembayaran
• Foto dokumentasi
• Berita acara pemeriksaan pekerjaan
• Laporan prestasi pekerjaan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
252
Termin 2 sebesar 70 % setelah progres pekerjaan mencapai minimal 100% dan telah ditandatanganinya Berita acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dengan perhitungan sebagai berikut :
− Pembayaran termin II : 70% dari Nilai Kontrak = 70% X Nilai Kontrak Rp. ………… = Rp. ……………..
− Pengembalian Uang Muka pada termin II = 70% X Nilai Uang Muka Rp. ………. = Rp. ….
− Nilai yang dibayarkan adalah Pembayaran termin II dikurangi Pengembalian Uang Muka pada termin II.
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
• Kontrak/SPK/Perubahan kontrak
• Permohonan Pembayaran
• Kuitansi dilengkapi SSP dan Faktur Pajak
• BA Pembayaran
• Foto dokumentasi
• Berita acara pemeriksaan pekerjaan
• Berita acara serah terima pekerjaan (PHO)
• Bukti setor Pembayaran Denda (jika ada)
• Laporan Prestasi pekerjaan
Q. [Penyesuaian Harga]
Tidak ada penyesuaian harga
R. Peristiwa Kompensasi
Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: (tidak ada)
S. Denda dan ganti rugi
1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemutusan kontrak
Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara: penyedia menyetorkan ke kas daerah.
3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar
[1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
253
4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : dianggarkan dalam anggaran perubahan tahun bersamaan atau dalam tahun anggaran berikutnya.
5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : setelah anggaran ganti rugi tersedia.
T. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : dilakukan pemutusan kontrak.
U. Penyelesaian Perselisihan
Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui adalah Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP
V. LAINNYA Jaminan Pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat). Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK ………………………………………… Jaminan Pemeliharaan Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK …………………………………………………….
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
254
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan
I. Tugas dan Tanggung jawab Personil Inti :
1. General Superintendent/Penanggung Jawab Teknik General Superintendent adalah unit organisasi kontraktor pelaksana yang berada di lapangan. General Superintendent merupakan wakil mutlak dari perusahaan. Tugas General Superintendent yaitu : a. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan. b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan proyek dari awal sampai selesai. c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak. d. Memotivasi seluruh stafnya agar bekerja sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan
tugasnya masing - masing. e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam rangka mencapai QCD (Quality,
Cost, Delivery) yang akan dipertanggung jawabkan
2. Quantity Engineer (Quantity Control) ketugasan boleh dirangkap Pelaksana a. Melakukan opname pekerjaan, b. Memonitor pelaksanaan pekerjaan di lapangan, c. Menyampaikan rencana pekerjaan request kepada pengguna jasa (pemilik proyek), d. Membuat laporan kemajuan fisik proyek, e. Membuat sertifikat bulanan dan data pendukungnya, f. Membina, mengarahkan, dan mengkoordinasi bawahan, g. Memastikan diimplementasikannya sistem manajemen mutu di bagian
proyek,(.Memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan di bagian proyek, h. Menyimpan arsip.
3. Quality Engineer (Quality Control) ketugasan boleh dirangkap Pelaksana
a. Memeriksa kualitas material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
b. Memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang telah selesai.
c. Memberikan saran kepada pelaksana agar hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan
dokumen.
4. Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli K3 Konstruksi Muda/Petugas K3 Konstruksi adalah sebagai berikut : a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3
Konstruksi b. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi c. Merencanakan dan menyusun program K3 d. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3 e. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur
kerja dan instruksi kerja K3 f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3
konstruksi g. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika
diperlukan h. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan
darurat
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
255
5. Pelaksana Tugas pelaksana yaitu : a. Bertanggung jawab kepada general superintendent b. Bertanggung jawab atas urusan teknis yang ada di lapangan. c. Memberikan cara-cara penyelesaian atas usul-usul perubahan desain dari lapangan
berdasarkan persetujuan pihak pemberi perintah kerja, sedemikian rupa sehingga tidak menghambat kemajuan pelaksanaan di lapangan.
d. Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai dengan dokumen kontrak e. Melaksanakan pekerjaan harian sesuai dokumen kontrak. f. Mengkoordinir pekerja agar bekerja efektif dan efisien. g. Melaksanakan pekerjaan harian lapangan h. Bertanggung jawab atas data-data pengukuran di lapangan. i. Melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek j. Memeriksa kualitas hasil pekerjaan yang telah selesai k. Memonitor kemajuan pekerjaan yang telah selesai. l. Memeriksa kemajuan apakah pekerjaan sesuai dengan perencanaan m. Melaksanakan kegiatan sesuai dokumen kontrak. n. Menetapkan rencana dan petunjuk pelaksanaan untuk keperluan pengendalian dari
pelaksanaan pekerjaan
6. Logistik Tugas logistik yaitu : a. Mencari dan menyurvei data jumlah material beserta harga bahan dari beberapa
supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih harga bahan dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
b. Melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau toko bahan bangunan. c. Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang sudah didatangkan
ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik jumlah kedatangan dan pemakaiannya.
d. Membuat label keterangan pada barang yang disimpan untuk menghindari kesalahan penggunaan akibat tertukar dengan barang lain.
e. Melakukan pencatatan keluar masuknya barang serta bertanggung jawab atas pendatangan dan ketersediaan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.
f. Mengelola persediaan barang dalam jumlah yang cukup pada waktu material tersebut diperlukan sesuai persyaratan mutu spesifikasi bahan.
g. Membuat dan menyusun laporan material. h. Membuat berita acara mengenai penerimaan atau penolakan material setelah melalui
control kualitas bahan oleh quality control. i. Berkoordinasi dengan pelaksana lapangan dan bagian teknik proyek mengenai
jumlah dan schedule pendatangan bahan yang dibutuhkan pada masing-masing waktu pelaksanaan pembangunan.
j. Memeriksa kualitas material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
7. Tugas administrasi dan keuangan Tugas administrasi dan keuangan yaitu :
a. Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja di proyek sesuai posisi organisasi proyek yang dibutuhkan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
256
b. Pembuatan laporan keuangan atau laporan kas bank proyek, laporan pergudangan, laporan harian, mingguan, bulanan, dokumentasi dan Membuat gambar-gambar kerja yang diperlukan dalam proyek.
c. Membuat dan melakukan verifikasi bukti-bukti pekerjaan yang akan dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek.
d. Membuat laporan akuntansi proyek dan menyelesaikan perpajakan serta retribusi.
e. Mengurus tagihan kepada pemilik proyek.
f. Membantu pemimpin proyek terutama dalam hal keuangan dan sumber daya manusia sehingga kegiatan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik. Membuat laporan ke pemerintah daerah setempat, lurah atau kepolisian mengenai keberadaan proyek dan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
257
- PERSONIL INTI DAN PERALATAN:
a. Paket 1 .......................... Personil : (contoh)
No Jabatan Pendidikan (min)
Pengalaman (min)
Sertifikat keahlian (Min)
Jumlah
1 General
Superintendent S-1/T. Sipil 7 tahun
SKA (Ahli Teknik Jalan (202))
1 orang
2 Pelaksana lapangan/ Inspector
D-3 Sipil/STM Bangunan
5 tahun/ 7 Tahun
SKK/SKT (Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Jalan (028)) 1 orang
3 Petugas K3 Konstruksi
SLTA/SMU 1 tahun Surat keterangan (sertifikat) Bimtek K3 Konstruksi Bidang PU
1 orang
4 Surveyor STM
Bangunan/ Pemetaan
3 tahun - 1 orang
5 Logistik D-3
Sipil/STM Bangunan
5 tahun/ 7 Tahun
- 1 orang
6 Administrasi SLTA/SMU 3 tahun - 1 orang
Peralatan : (contoh)
No Jenis alat Jumlah
(minimal) Kondisi
alat Status alat Keterangan
1 Asphalt Mixing Plant 1 unit Baik milik sendiri/
sewa bersertifikat laik
operasi
2 Asphalt Finisher 1 unit Baik milik sendiri/
sewa
3 Asphalt Sprayer 1 unit Baik milik sendiri/
sewa
4 Compressor 4000-6500 l/m
1 unit Baik milik sendiri/
sewa
5 Tandem Roller 6-8 ton 1 unit Baik milik sendiri/
sewa
6 Tire Roller 8-10 ton 1 unit Baik milik sendiri/
sewa
7 Dump Truck 3,5 ton 5 unit Baik milik sendiri/
sewa
8 Dump Truck 10 ton 1 unit Baik milik sendiri/
sewa
9 Excavator 80-140 HP 1 unit Baik milik sendiri/
sewa
10 Concrete Pan Mixer 1 unit Baik milik sendiri/
sewa
11 Water Tank Truck 3000-4500 liter
1 unit Baik milik sendiri/
sewa
12 Concrete Vibratory 1 unit Baik milik sendiri/ sewa
- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] Tidak diperlukan Sub Penyedia
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
258
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Pekerjaan Penataan Kawasan Strategis
Nomor : ……………………………. “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut “KONTRAK” dibuat dan
ditandatangani di ………, pada hari ……… tanggal ……… bulan ……… tahun ………
antara …………….. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama
…………….., yang berkedudukan di ………, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna
Anggaran …………….. Nomor : ……… selanjutnya disebut “PPK ” dan …………….. sebagai
Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama …………….., yang berkedudukan di
…………….., berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Notaris No. ………, selanjutnya
disebut “PENYEDIA”
MENGINGAT BAHWA :
(f) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini
(selanjutnya disebut “PEKERJAAN KONSTRUKSI ”);
(g) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(h) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini,
dan mengikat pihak yang diwakili;
(i) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
5) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
6) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
7) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
8) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
259
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
“total harga 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Negosiasi adalah sebesar Rp. 1.606.200.000,00- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini: j. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); k. pokok perjanjian; l. surat penawaran, beserta penawaran harga; m. syarat-syarat khusus Kontrak; n. syarat-syarat umum Kontrak; o. spesifikasi teknis; p. gambar-gambar; q. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan r. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi
khususnya : c. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
5) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 6) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia; 7) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 8) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang
telah ditetapkan kepada Penyedia; d. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
11) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
12) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
13) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 14) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 15) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
260
sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
16) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
17) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
18) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal
mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
Untuk dan atas nama PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
…………….. NIP. ……………………….
Untuk dan atas nama Penyedia CV. ………….,
…………….. Direktur
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
261
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
I. Ketentuan Umum 1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.9 Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerjasama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
262
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
1.12 Nilai Kontra kadalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender. 1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
1.18 Pekerjaan utamaadalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP)adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
1.20 Metode pelaksanaan pekerjaanadalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
1.21 Jadwal waktu pelaksanaanadalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
1.22 Personil inti adalah orangyang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkanadalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
263
kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.]
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)]
4. Larangan
Korupsi, Kolusi 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,
para pihak dilarang untuk:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
264
dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .
4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan/KSOapabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. dimasukkan dalam daftar hitam.
4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Material/
Bahan 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
265
impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
6. Korespondensi
6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil Sah Para
Pihak Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
266
Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
14. Penemuan-penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
J. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
yang ditentukan dalam SSKK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
267
15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
B.6 Pelaksanaan Pekerjaan 16. Penyerahan
Lokasi Kerja 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi
kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu
dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
17. Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK)
17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
g. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; h. organisasi kerja penyedia; i. jadwal pelaksanaan pekerjaan; j. prosedur pelaksanaan pekerjaan; k. prosedur instruksi kerja; dan l. pelaksana kerja.
18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan. 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program
mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
268
18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
19. Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim
Teknis dan/atau Tim Pendukung.
19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling
sedikit berisi : 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur instruksi kerja; 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi
peralatan dan personil; dan 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan
pemeriksaan lokasi pekerjaan. b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi
pekerjaan. 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
20. Mobilisasi
Peralatan, Fasilitas dan Personil
20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
269
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan personil-personil. 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau manajemen konstruksi/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
22. Persetujuan
Pengawas Pekerjaan
22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
23. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
24. Akses ke Lokasi Kerja
Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
25. Pemeriksaan Bersama
25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
270
25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27. Perpanjangan
Waktu 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus
telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
271
lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan
29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.7 Penyelesaian Kontrak 31. Serah Terima
Pekerjaan
31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
272
31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa
pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah
penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
273
menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.
32. Pengambilalihan
PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasiandanperawatan sesuai dengan SSKK.
33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.8 Perubahan Kontrak
34. Perubahan Kontrak
34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui
oleh para pihak, meliputi: 4) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal
yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
5) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
6) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka
34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum.
34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
35. Perubahan
Lingkup Pekerjaan
35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
274
a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar
pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.
36. Perubahan
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
36.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. pekerjaan tambah; b. perubahan desain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia;
dan/atau e. keadaan kahar.]
[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
275
pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia;
dan/atau c. keadaan kahar.]
36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam adendum kontrak.
B.9 Keadaan Kahar 37. Keadaan Kahar
37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
g. bencana alam; h. bencana non alam; i. bencana sosial; j. pemogokan; k. kebakaran; l. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
276
37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk
pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan
Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
B.10 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 38. Penghentian
Kontrak
38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan
secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
38.3 Penghentian kontrak karena keadaankahar dapat bersifat:
c. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau d. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap
mempertimbangkan efektivitas tahun anggaran. 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.
39. Pemutusan
Kontrak 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau
pihak Penyedia.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
277
39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.
40. Pemutusan Kontrak oleh PPK
40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
d. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki
Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
278
perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila
sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan 40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan
Kontrak oleh Penyedia
41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
42. [Keterlambatan Pelaksanaan
42.1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
279
Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)]
secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila: a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% -
70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
42.3 Penanganan kontrak kritis a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan
penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
280
1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan: a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.
43. Pemutusan
Kontrak akibat lainnya
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
K. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
45. Hak dan Kewajiban Penyedia
45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
281
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak
langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
47. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
48. Penanggungan dan Risiko
48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
282
48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.
48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
49. Perlindungan Tenaga Kerja
49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
50. Pemeliharaan
Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
51. Asuransi
51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
283
b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum
dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka22.2 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
53. Laporan Hasil
Pekerjaan 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
53.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
284
53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
54. Kepemilikan
Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
55. Kerjasama
Antara Penyedia dan Sub Penyedia
55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antar lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia
terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
285
56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
57. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan
lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
59. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
60. Jaminan
65.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
65.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
65.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
65.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
65.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
65.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
286
65.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
65.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
65.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
L. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 61. Hak dan
Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); f. membayar uang muka (apabila diberikan); g. memberikan instruksi sesuai jadwal; h. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK;
dan i. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA
(apabila ada).
62. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
63. Peristiwa Kompensasi
63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
287
f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. ketentuan lain dalam SSKK.
63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
M. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 64. Personil Inti
dan/atau Peralatan
64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
288
64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
N. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 65. Harga Kontrak
65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan,
beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
65.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).]
66. Pembayaran
66.1 Uang muka
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
289
a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
66.2 Prestasi pekerjaan
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK;
4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
5) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
290
c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
66.3 Denda dan ganti rugi
a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
67. Hari Kerja
67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
291
67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus
dilampirkan.
68. Perhitungan Akhir
68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
69. Penangguhan
Pembayaran
69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
70. [Penyesuaian
Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump
70.1 [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
70.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun
Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas)
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
292
Sum dan Harga Satuan)]
bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
70.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.
70.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.
70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai
akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn=Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb.;
Penjumlahana+b+c+d+....dst. adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
293
70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.
70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst.
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK,
apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-
lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]
O. PENGAWASAN MUTU 71. Pengawasan dan
Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
dan kemajuan fisik pekerjaan.
73. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
294
Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
74. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
75. Perbaikan Cacat Mutu
75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.
76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan
76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
295
yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
P. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 77. Penyelesaian
Perselisihan
77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Itikad Baik
78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
296
78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
297
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK
Nama : __________
Alamat :__________
Telepon :__________
Website :__________
Faksimili :__________
e-mail :__________
Penyedia:
Nama : __________
Alamat : __________
Telepon :__________
Website :__________
Faksimili :__________
e-mail : __________
B. Wakil Sah Para
Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : __________
Untuk Penyedia : __________
Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)
C. Jenis
Kontrak
Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Turn Key
D. Tanggal
Berlaku
Kontrak
Kontrak mulai berlaku sejak: SPMK
E. Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
180(seratus delapan puluh) hari kalender
F. Masa
Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh)hari
kalender
G. Umur Konstruksi
Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 2 (dua) tahun sejak
tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
298
H. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan
Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
I. Pembayaran
Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung
sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.
J. Pencairan
Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
K. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas
Pekerjaan
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
__________
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas
Pekerjaan adalah: __________
L. Kepemilikan
Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak
yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai
berikut: __________
M. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa :
tidak ada
N. Sumber
Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD
O. Pembayaran Uang
Muka
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA)
Uang muka diberikan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari Nilai
Kontrak
P. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin, dengan rincian 25 %, 50%, 75%, dan 100%.
Q. [Penyesuaian Harga]
Tidak Ada
Catatan : Dokumen ini merupakan contoh dokumen kontrak, apabila akan digunakan harap menyesuaikan dengan
kebutuhan berkontrak yang baik untuk pengadaan di tempat anda dan perkembangan peraturan yang berlaku
299
R. Peristiwa
Kompensasi
Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa
kompensasi adalah: perpanjangan waktu (apabila diperlukan)
S. Denda dan ganti
rugi
1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan
kontrak secara sepihak adalah: sebesar nilai jaminan pelaksanaan yang disampaikan
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK
yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu :
________________ hari sejak tanggal pemutusan kontrak
Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK
dibayarkan oleh penyedia dengan cara: penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah
3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar
1/1000 (satu perseribu) dari bagian berdasarkan sub output
T. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak
dikenakan sanksi : dilakukan pemutusan kontrak
U. Penyelesaian
Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat
diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga
penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
LPS (Layanan Penyelesaian Sengketa) LKPP
V. LAINNYA
(Apabila Ada)