Status Nov 2012
KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KAB. ACEH TAMIANG
KONTRAKTUAL
Tahun Anggaran 2013
Kementerian Negara/Lembaga : Departemen Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : SATKER Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov.
NAD
Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis
Sub Kegiatan : Pembinaan PBL
Detail Kegiatan :
1. Latar Belakang (why)
a. Dasar hukum
1) Pasal 43, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; dan
3) Pasal 109, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.
b. Gambaran Umum
1) Memasuki era otonomi daerah kegiatan pembangunan gedung di
Kabupaten/Kota terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun
kompleksitasnya. Fenomena yang berlangsung sejalan dengan kebijakan
otonomi daerah tersebut terlihat kecenderungan daerah berusaha
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan menarik
investor sebanyak mungkin. Dengan semakin meningkatnya kegiatan
pembangunan, bertambahnya jumlah investor di daerah yang berkiprah dalam
kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang
memadai, dikuatirkan tingkat laju pembangunan bangunan gedung yang tidak
memenuhi persyaratan baik administratif maupun persyaratan teknis akan
semakin tinggi.
2) Meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di Kabupaten kota perlu
diantisipasi dengan pengaturan pembangunan gedung yang seimbang antara
pengaturan yang bersifat administratif dan teknis sehingga proses
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib,
dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi dan selaras dengan
lingkungannya.
3) Terbatasnya kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
memberikan arahan terwujudnya bangunan gedung yang dapat menjamin
keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, baik melalui mekanisme
perizinan, maupun pengawasan, sehingga perlu adanya kegiatan dalam
bentuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan
Gedung.
4) Untuk mengantisipasi hal tersebut daerah kabupaten/kota perlu segera
melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan
Gedung, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan gedung, sehingga maksud dan tujuan
pengaturan bangunan gedung di daerah dapat terwujud dengan baik.
c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
1) Sejalan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, perlu ditindaklanjuti oleh daerah Kabupaten/Kota
dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
2) Sebagian besar peraturan daerah yang berkaitan dengan bangunan gedung
pada saat ini muatan pengaturan yang terkandung lebih bersifat pada
masalah administratif, sedang muatan pengaturan persyaratan teknis dalam
penyelenggaraan bangunan gedung sangat kurang, bahkan ada perda yang
secara khusus hanya mengatur tentang retribusi sebagai salah satu sumber
PAD. Hal ini khususnya banyak terjadi pada kabupaten/kota yang memiliki
Perda Bangunan Gedung sebelum Tahun 2002, yaitu sebelum disahkannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3) Diperlukan peraturan daerah tentang bangunan gedung, yang muatan
substansinya telah menyesuaiakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.
4) Penyusunan Rancangan Perda Bangunan Gedung di daerah diperlukan guna
diajukan ke legislatif untuk disahkan sebagai peraturan pelaksanaan
penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, sesuai dengan Undang-
Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Adanya peraturan daerah yang baku di tiap kabupaten/kota
diperlukan guna menjamin tertib penyelenggaraan bangunan gedung di
daerah yang selama ini kurang sesuai dengan amanat dari UU No. 28/2002
tentang Bangunan Gedung.
3
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (What)
a. Uraian Kegiatan
Lingkup kegiatan adalah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Bangunan Gedung di kab/kota.
Sasaran kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan lingkup kegiatan adalah
sebagai berikut:
- Studi literatur terkait dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung, baik
peraturan pusat maupun dari daerah lain, ataupun komparasi dengan peraturan
bangunan gedung dari kota-kota di negara lain yang memiliki data dan karakter
yang dapat digunakan;
- Pengumpulan data dan informasi, termasuk referensi peraturan tentang
penyelenggaraan bangunan gedung dari kab/kota lain, peraturan, pedoman,
standar, dan ketentuan tentang bangunan gedung yang ada, baik yang
dikeluarkan oleh Pemerintah, asosiasi perusahaan, dan asosiasi profesi yang
diakui terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan
bangunan gedung.
- Pengolahan data dan pengembangan alternatif konsep pola pikir, dan struktur
materi kebijakan pengaturan bangunan gedung yang diharapkan dapat
digunakan.
- Pembahasan alternatif konsep struktur materi kebijakan dan peran masyarakat
dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dengan melibatkan para ahli dari
instansi terkait, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, dan perguruan tinggi
terkait.
- Diskusi intensif membahas materi naskah rancangan peraturan daerah tentang
bangunan gedung baik secara bertahap, maupun secara keseluruhan
menyangkut totalitas materi, disertai pengujian atas konsep yang telah disusun
dengan membandingkan pada aplikasi di lapangan.
- Evaluasi seluruh masukan dan penyusunan materi sebagai batang tubuh
Naskah Ranperda tentang Bangunan Gedung;
b. Batasan Kegiatan
1) Batasan kegiatan penyusunan Ranperda dilakukan pada tingkatan kabupaten/
kota. Jumlah kabupaten/kota yang disusun Ranperda BG adalah 1 lokasi.
2) Substansi materi Ranperda Bangunan Gedung, secara lebih rinci dapat dilihat
pada lampiran KAK ini.
3) Melakukan pembahasan Ranperda Bangunan Gedung secara intensif dengan
seluruh stakeholder terkait.
4
4) Melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan
Gedung melalui kegiatan Prakonsensus dan Konsensus.
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang
substansi materinya sesuai dengan UU No. 28/2002 tentang Bangunan beserta
PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG.
b. Tujuan Kegiatan
Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini
adalah terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung, baik secara
administratif maupun teknis sesuai dengan peraturan perundangan, untuk
mewujudkan bangunan gedung yang andal, serasi dan selaras dengan
lingkungannya.
4. Indikator Keluaran dan Keluaran
a. Indikator Keluaran (kualitatif)
- meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
bangunan gedung.
- terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, serta
memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung.
b. Keluaran (kuantitatif)
1) Laporan Pendahuluan, minimal berisikan:
- Pendalaman Kerangka Acuan Kerja, latar belakang perlunya Rancangan
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan pengembangannya;
- Perumusan masalah secara umum dan pembuatan alur pikir Ranperda
Bangunan Gedung;
- Perencanaan persiapan survey dan penyiapan formulir pendataan dan
produk yang diperlukan, penentuan sumber data, daftar kebutuhan data
yang diperlukan, jadwal pelaksanaan, alat pengukuran data indikator
pencapaian target data yang diperlukan, personil yang melakukan
pendataan dan metode pelaksanaan pengumpulan data,
- Perumusan kerangka kerja pekerjaan dan pencapaian sasaran, penetapan
metode dan pendekatan kajian, penyusunan kerangka pencapaian
sasaran, jadwal, waktu, tenaga teknis/ahli yang terlibat, dsb.
5
Diserahkan maksimal 30 (tigapuluh) hari kalender sejak SPMK
dikeluarkan dan telah disetujui oleh Tim Teknis/Penilai, sebanyak 10
(sepuluh) copy.
2) Laporan Antara, minimal berisikan:
- Identifikasi dari hasil kajian kepustakaan yang diperoleh, telaah dari
peraturan perundang-undangan, NSPM, SNI dari kab/kota yang telah
ditetapkan dan/atau kota-kota lain yang dapat memperkaya kajian
akademis;
- Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil survey, inventarisasi data
primer dan sekunder yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan
gedung di daerah;
- Analisis permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil survei dan kajian
kepustakaan yang telah dilakukan;
- Pembahasan awal konsep rancangan Ranperda Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota yang akan diusulkan.
Diserahkan maksimal 120 (seratus duapuluh) hari kalender sejak
Laporan Pendahuluan diserahterimakan dan telah disetujui oleh Tim
Teknis/Penilai, sebanyak 10 (sepuluh) copy.
3) Laporan Akhir, minimal berisikan:
- Naskah Akademis;
- Draft Buku Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bangunan
Gedung Kabupaten/Kota yang siap untuk disampaikan oleh
Bupati/Walikota kepada DPRD.
Diserahkan maksimal 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak Laporan
Antara diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai, atau paling
lambat 8 (delapan) bulan kalender terhitung sejak SPMK dikeluarkan,
sejumlah 10 (sepuluh) copy.
4) Naskah Akademis;
5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
6) Surat pengantar Bupati/Walikota kepada DPRD mengenai penyerahan
Naskah Akademis dan Rancangan Perda Bangunan Gedung yang siap
untuk dibahas dengan Dewan.
Kedalaman dari naskah Ranperda tentang Bangunan Gedung, dapat
dikembangkan lebih lanjut, dengan mengantisipasi dan mempertimbangkan
potensi, kebutuhan dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya daerah serta
perkembangan ilmu dan teknologi.
6
Disamping laporan tertulis dalam bentuk laporan, konsultan juga diminta
menyampaikan semua hasil pekerjaan dalam bentuk file yang dikemas dalam
Compact Disc (CD) kepada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan,
Kegiatan Pembinaan PBL Provinsi NAD.
5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (How)
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Bangunan Gedung dilakukan
dengan dua metode, yaitu:
1) Penyusunan ranperda dilakukan oleh konsultan, dengan hasil keluaran
berupa:
a) Laporan Pendahuluan
b) Laporan Antara
c) Laporan Akhir
d) Naskah Akademis
e) Draft Ranperda Bangunan Gedung yang siap untuk di konsensuskan.
2) Fasilitasi pembahasan ranperda dilakukan oleh tim pelaksana dari PPK
Pembinaan PBL, Satker PBL Provinsi. Tugas dari tim pelaksana antara lain:
a) Membentuk tim teknis penyusunan Ranperda Bangunan Gedung.
b) Melakukan koordinasi awal dengan pihak pemerintah kabupaten/kota
sejumlah 1 kali untuk masing-masing kabupaten/kota. Koordinasi
dirancang dengan mengadakan pertemuan terhadap unsur-unsur yang
terlibat dalam penyusunan Ranperda.
c) Menyelenggarakan rapat pembahasan Ranperda sejumlah 3 (tiga) kali
pertemuan di Kabupaten/Kota tempat Ranperda disusun, dengan
mekanisme sebagai berikut:
- Rapat 1 : pembahasan Laporan Pendahuluan
- Rapat 2 : pembahasan Laporan Antara
- Rapat 3 : pembahasan Laporan Akhir (Naskah Akademik dan Draft
Ranperda Bangunan Gedung)
Rapat pembahasan, sebaiknya dikoordinir oleh Dinas Dinas PU/Cipta
Karya/Kimpraswil Kabupaten/Kota yang membidangi penyelenggaraan
bangunan gedung, dan harus mengundang perwakilan dari unsur-unsur
terkait, sebagai berikut:
- Dinas PU/Cipta Karya/Kimpraswil Provinsi;
- Biro Hukum Pemerintah Provinsi;
- SATKER Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi;
- DPRD tingkat II;
7
- Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Dinas PU/Cipta Karya/Kimpraswil Kabupaten/Kota;
- Bappeda Kabupaten/Kota;
- Dinas Tata Kota/Permukiman Kabupaten/Kota;
- Dinas Perijinan Kabupaten/Kota;
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota;
- Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota;
- Bakesbanglinmas Daerah Kabupaten/Kota;
- Perguruan Tinggi;
- Asosiasi Profesi (INKINDO, GAPENSI, LPJKD, dll);
- LSM/ tokoh masyarakat;
- dan unsur terkait lainnya.
d) Menyelenggarakan Pra Konsensus di Kabupaten/Kota tempat Ranperda
disusun, dengan unsur yang diundang sama dengan unsur peserta pada
rapat pembahasan.
e) Menyelenggarakan Konsensus di Kabupaten/Kota tempat Ranperda
disusun, dengan unsur yang diundang sama dengan unsur peserta pada
rapat pembahasan.
Konsensus harus menghasilkan:
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
- Surat pengantar Bupati/Walikota kepada DPRD mengenai penyerahan
Naskah Akademis dan Rancangan Perda Bangunan Gedung yang
siap untuk dibahas dengan Dewan.
b. Tahapan Kegiatan Penyusunan Ranperda
1) Tahapan Persiapan
a) Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup pekerjaan dan lingkup
tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b) Melakukan telaah/kajian materi dan lingkup permasalahan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung, dalam lingkup kondisi saat ini dan
potensi permasalahan yang timbul apabila tidak tersedia perda bangunan
gedung;
c) Menyusun kerangka kerja langkah-langkah penanganan tugas secara
keseluruhan dan pentahapan pelaporan.
8
2) Tahapan Survei dan Analisis
a) Melakukan kajian kepustakaan, peraturan perundangan, standar dan
pedoman teknis terkait dengan peraturan penyelenggaraan bangunan
gedung, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang sudah ada,
maupun komparasi dari peraturan sejenis dari luar negeri;
b) Pelaksanaan survei dan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai
sumber yang diharapkan memperkaya masukan akademis maupun
komparasi dari sumber data lainnya;
c) Identifikasi permasalahan-permasalahan, inventarisasi data primer dan
sekunder, identifikasi dan tabulasi potensi dan hambatan terkait;
d) Analisis atas permasalahan.
3) Tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan
Gedung
Menyusun Rancangan Perda Bangunan Gedung yang berisikan coverring
letter/batang tubuh dan lampiran dari batang tubuh. Sistematika ranperda
sesuai dengan substansi yang telah disepakati (lihat lampiran);
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (Where)
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung pada TA 2012 dilakukan pada 1 (satu)
Kabupaten/Kota yaitu Kab. Aceh Tamiang.
Pemilihan lokasi diprioritaskan pada Kab/Kota yang telah memiliki RPIJM dan/atau
termasuk pada kawasan KSN (Kawasan Strategis Nasional), PKN (Pusat Kegiatan
Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), menurut Peraturan Pemerintah No. 26
Tahun 2008 tentang RTRWN.
7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (Who)
a. Pelaksana Kegiatan Penyusunan Ranperda
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi yang
berpengalaman dalam menyusun produk pengaturan (NSPM) di bidang bangunan
gedung.
Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:
1) Ketua Tim (Team Leader)
Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan
Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan,
9
berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penyusunan NSPM
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.
Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir
seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 6
(enam) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
2) Tenaga Ahli
Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana Strata Satu (S1)
lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam
pelaksanaan pekerjaan di bidang penyusunan NSPM sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun.
Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain:
- Ahli Arsitek, pendidikan S1 (5 tahun);
- Ahli Teknik Sipil, pendidikan S1 (5 tahun);
- Ahli Perencana Wilayah dan Kota (Planologi), pendidikan S1 (5 tahun);
- Ahli Hukum, pendidikan S1 (5 tahun);
- Ahli ME, pendidikan S1 (5 tahun).
b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggungjawab kegiatan adalah PPK Pembinaan PBL, Satker Penataan
Bangunan dan Lingkungan Provinsi NAD.
c. Penerima Manfaat Kegiatan
Penerima manfaat kegiatan adalah kabupaten/kota yang mendapat bantuan
penyusunan Ranperda Bangunan Gedung.
8. Jadwal Kegiatan
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (time)
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 8 (delapan) bulan kalender
sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
10
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table)
1 2 3 4 5 6 7 8I.
1 Mobilisasi Konsultan - Tenaga ahli2 Koordinasi dengan pemerintah kab/kota3 Pembentukan Tim Teknis
II.1 Survei dan kompilasi data2 Kajian dan analisis data3 Alternatif penyelesaian masalah
III.1 Penyusunan Naskah Akademis2 Penyusunan Coverring Letter/ Batang Tubuh3 Penyusunan Lampiran dari Batang Tubuh4 Evaluasi/ penyempurnaan hasil prakon & konsensus
IV.1 Laporan Pendahuluan2 Laporan Antara3 Laporan Akhir4 Pra Konsensus5 Konsensus
NO. JENIS KEGIATAN
Tahap Persiapan
BULAN
Tahap Survei dan Analisis
Tahap Penyusunan Ranperda
Tahap Pembahasan
9. Biaya (How much)
Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp 342.000.000,-
(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) termasuk PPN, dibiayai APBN Tahun
Anggaran 2012.
Banda Aceh, November 2012PPK Pembinaan
Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov. NAD
T. Faisal Riza, STNIP. 196808012001121001
11