Status Nov 2012

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KAB. ACEH TAMIANG

KONTRAKTUAL

Tahun Anggaran 2013

Kementerian Negara/Lembaga : Departemen Pekerjaan Umum

Unit Organisasi : SATKER Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov.

NAD

Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis

Sub Kegiatan : Pembinaan PBL

Detail Kegiatan :

1. Latar Belakang (why)

a. Dasar hukum

1) Pasal 43, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan; dan

3) Pasal 109, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung.

b. Gambaran Umum

1) Memasuki era otonomi daerah kegiatan pembangunan gedung di

Kabupaten/Kota terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun

kompleksitasnya. Fenomena yang berlangsung sejalan dengan kebijakan

otonomi daerah tersebut terlihat kecenderungan daerah berusaha

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan menarik

investor sebanyak mungkin. Dengan semakin meningkatnya kegiatan

pembangunan, bertambahnya jumlah investor di daerah yang berkiprah dalam

kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang

memadai, dikuatirkan tingkat laju pembangunan bangunan gedung yang tidak

memenuhi persyaratan baik administratif maupun persyaratan teknis akan

semakin tinggi.

2) Meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di Kabupaten kota perlu

diantisipasi dengan pengaturan pembangunan gedung yang seimbang antara

pengaturan yang bersifat administratif dan teknis sehingga proses

pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dapat berlangsung tertib,

dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi dan selaras dengan

lingkungannya.

3) Terbatasnya kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam

memberikan arahan terwujudnya bangunan gedung yang dapat menjamin

keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, baik melalui mekanisme

perizinan, maupun pengawasan, sehingga perlu adanya kegiatan dalam

bentuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan

Gedung.

4) Untuk mengantisipasi hal tersebut daerah kabupaten/kota perlu segera

melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan

Gedung, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan gedung, sehingga maksud dan tujuan

pengaturan bangunan gedung di daerah dapat terwujud dengan baik.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

1) Sejalan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung, perlu ditindaklanjuti oleh daerah Kabupaten/Kota

dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

2) Sebagian besar peraturan daerah yang berkaitan dengan bangunan gedung

pada saat ini muatan pengaturan yang terkandung lebih bersifat pada

masalah administratif, sedang muatan pengaturan persyaratan teknis dalam

penyelenggaraan bangunan gedung sangat kurang, bahkan ada perda yang

secara khusus hanya mengatur tentang retribusi sebagai salah satu sumber

PAD. Hal ini khususnya banyak terjadi pada kabupaten/kota yang memiliki

Perda Bangunan Gedung sebelum Tahun 2002, yaitu sebelum disahkannya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

3) Diperlukan peraturan daerah tentang bangunan gedung, yang muatan

substansinya telah menyesuaiakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung.

4) Penyusunan Rancangan Perda Bangunan Gedung di daerah diperlukan guna

diajukan ke legislatif untuk disahkan sebagai peraturan pelaksanaan

penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, sesuai dengan Undang-

Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Adanya peraturan daerah yang baku di tiap kabupaten/kota

diperlukan guna menjamin tertib penyelenggaraan bangunan gedung di

daerah yang selama ini kurang sesuai dengan amanat dari UU No. 28/2002

tentang Bangunan Gedung.

3

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan (What)

a. Uraian Kegiatan

Lingkup kegiatan adalah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Bangunan Gedung di kab/kota.

Sasaran kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan lingkup kegiatan adalah

sebagai berikut:

- Studi literatur terkait dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung, baik

peraturan pusat maupun dari daerah lain, ataupun komparasi dengan peraturan

bangunan gedung dari kota-kota di negara lain yang memiliki data dan karakter

yang dapat digunakan;

- Pengumpulan data dan informasi, termasuk referensi peraturan tentang

penyelenggaraan bangunan gedung dari kab/kota lain, peraturan, pedoman,

standar, dan ketentuan tentang bangunan gedung yang ada, baik yang

dikeluarkan oleh Pemerintah, asosiasi perusahaan, dan asosiasi profesi yang

diakui terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan

bangunan gedung.

- Pengolahan data dan pengembangan alternatif konsep pola pikir, dan struktur

materi kebijakan pengaturan bangunan gedung yang diharapkan dapat

digunakan.

- Pembahasan alternatif konsep struktur materi kebijakan dan peran masyarakat

dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dengan melibatkan para ahli dari

instansi terkait, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, dan perguruan tinggi

terkait.

- Diskusi intensif membahas materi naskah rancangan peraturan daerah tentang

bangunan gedung baik secara bertahap, maupun secara keseluruhan

menyangkut totalitas materi, disertai pengujian atas konsep yang telah disusun

dengan membandingkan pada aplikasi di lapangan.

- Evaluasi seluruh masukan dan penyusunan materi sebagai batang tubuh

Naskah Ranperda tentang Bangunan Gedung;

b. Batasan Kegiatan

1) Batasan kegiatan penyusunan Ranperda dilakukan pada tingkatan kabupaten/

kota. Jumlah kabupaten/kota yang disusun Ranperda BG adalah 1 lokasi.

2) Substansi materi Ranperda Bangunan Gedung, secara lebih rinci dapat dilihat

pada lampiran KAK ini.

3) Melakukan pembahasan Ranperda Bangunan Gedung secara intensif dengan

seluruh stakeholder terkait.

4

4) Melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan

Gedung melalui kegiatan Prakonsensus dan Konsensus.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang

substansi materinya sesuai dengan UU No. 28/2002 tentang Bangunan beserta

PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini

adalah terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung, baik secara

administratif maupun teknis sesuai dengan peraturan perundangan, untuk

mewujudkan bangunan gedung yang andal, serasi dan selaras dengan

lingkungannya.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran (kualitatif)

- meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas

pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

bangunan gedung.

- terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, serta

memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung.

b. Keluaran (kuantitatif)

1) Laporan Pendahuluan, minimal berisikan:

- Pendalaman Kerangka Acuan Kerja, latar belakang perlunya Rancangan

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan pengembangannya;

- Perumusan masalah secara umum dan pembuatan alur pikir Ranperda

Bangunan Gedung;

- Perencanaan persiapan survey dan penyiapan formulir pendataan dan

produk yang diperlukan, penentuan sumber data, daftar kebutuhan data

yang diperlukan, jadwal pelaksanaan, alat pengukuran data indikator

pencapaian target data yang diperlukan, personil yang melakukan

pendataan dan metode pelaksanaan pengumpulan data,

- Perumusan kerangka kerja pekerjaan dan pencapaian sasaran, penetapan

metode dan pendekatan kajian, penyusunan kerangka pencapaian

sasaran, jadwal, waktu, tenaga teknis/ahli yang terlibat, dsb.

5

Diserahkan maksimal 30 (tigapuluh) hari kalender sejak SPMK

dikeluarkan dan telah disetujui oleh Tim Teknis/Penilai, sebanyak 10

(sepuluh) copy.

2) Laporan Antara, minimal berisikan:

- Identifikasi dari hasil kajian kepustakaan yang diperoleh, telaah dari

peraturan perundang-undangan, NSPM, SNI dari kab/kota yang telah

ditetapkan dan/atau kota-kota lain yang dapat memperkaya kajian

akademis;

- Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil survey, inventarisasi data

primer dan sekunder yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan

gedung di daerah;

- Analisis permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil survei dan kajian

kepustakaan yang telah dilakukan;

- Pembahasan awal konsep rancangan Ranperda Bangunan Gedung

Kabupaten/Kota yang akan diusulkan.

Diserahkan maksimal 120 (seratus duapuluh) hari kalender sejak

Laporan Pendahuluan diserahterimakan dan telah disetujui oleh Tim

Teknis/Penilai, sebanyak 10 (sepuluh) copy.

3) Laporan Akhir, minimal berisikan:

- Naskah Akademis;

- Draft Buku Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bangunan

Gedung Kabupaten/Kota yang siap untuk disampaikan oleh

Bupati/Walikota kepada DPRD.

Diserahkan maksimal 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak Laporan

Antara diserahterimakan dan disetujui oleh Tim Teknis/Penilai, atau paling

lambat 8 (delapan) bulan kalender terhitung sejak SPMK dikeluarkan,

sejumlah 10 (sepuluh) copy.

4) Naskah Akademis;

5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

6) Surat pengantar Bupati/Walikota kepada DPRD mengenai penyerahan

Naskah Akademis dan Rancangan Perda Bangunan Gedung yang siap

untuk dibahas dengan Dewan.

Kedalaman dari naskah Ranperda tentang Bangunan Gedung, dapat

dikembangkan lebih lanjut, dengan mengantisipasi dan mempertimbangkan

potensi, kebutuhan dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya daerah serta

perkembangan ilmu dan teknologi.

6

Disamping laporan tertulis dalam bentuk laporan, konsultan juga diminta

menyampaikan semua hasil pekerjaan dalam bentuk file yang dikemas dalam

Compact Disc (CD) kepada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan,

Kegiatan Pembinaan PBL Provinsi NAD.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (How)

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Bangunan Gedung dilakukan

dengan dua metode, yaitu:

1) Penyusunan ranperda dilakukan oleh konsultan, dengan hasil keluaran

berupa:

a) Laporan Pendahuluan

b) Laporan Antara

c) Laporan Akhir

d) Naskah Akademis

e) Draft Ranperda Bangunan Gedung yang siap untuk di konsensuskan.

2) Fasilitasi pembahasan ranperda dilakukan oleh tim pelaksana dari PPK

Pembinaan PBL, Satker PBL Provinsi. Tugas dari tim pelaksana antara lain:

a) Membentuk tim teknis penyusunan Ranperda Bangunan Gedung.

b) Melakukan koordinasi awal dengan pihak pemerintah kabupaten/kota

sejumlah 1 kali untuk masing-masing kabupaten/kota. Koordinasi

dirancang dengan mengadakan pertemuan terhadap unsur-unsur yang

terlibat dalam penyusunan Ranperda.

c) Menyelenggarakan rapat pembahasan Ranperda sejumlah 3 (tiga) kali

pertemuan di Kabupaten/Kota tempat Ranperda disusun, dengan

mekanisme sebagai berikut:

- Rapat 1 : pembahasan Laporan Pendahuluan

- Rapat 2 : pembahasan Laporan Antara

- Rapat 3 : pembahasan Laporan Akhir (Naskah Akademik dan Draft

Ranperda Bangunan Gedung)

Rapat pembahasan, sebaiknya dikoordinir oleh Dinas Dinas PU/Cipta

Karya/Kimpraswil Kabupaten/Kota yang membidangi penyelenggaraan

bangunan gedung, dan harus mengundang perwakilan dari unsur-unsur

terkait, sebagai berikut:

- Dinas PU/Cipta Karya/Kimpraswil Provinsi;

- Biro Hukum Pemerintah Provinsi;

- SATKER Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi;

- DPRD tingkat II;

7

- Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bagian Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Dinas PU/Cipta Karya/Kimpraswil Kabupaten/Kota;

- Bappeda Kabupaten/Kota;

- Dinas Tata Kota/Permukiman Kabupaten/Kota;

- Dinas Perijinan Kabupaten/Kota;

- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota;

- Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota;

- Bakesbanglinmas Daerah Kabupaten/Kota;

- Perguruan Tinggi;

- Asosiasi Profesi (INKINDO, GAPENSI, LPJKD, dll);

- LSM/ tokoh masyarakat;

- dan unsur terkait lainnya.

d) Menyelenggarakan Pra Konsensus di Kabupaten/Kota tempat Ranperda

disusun, dengan unsur yang diundang sama dengan unsur peserta pada

rapat pembahasan.

e) Menyelenggarakan Konsensus di Kabupaten/Kota tempat Ranperda

disusun, dengan unsur yang diundang sama dengan unsur peserta pada

rapat pembahasan.

Konsensus harus menghasilkan:

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

- Surat pengantar Bupati/Walikota kepada DPRD mengenai penyerahan

Naskah Akademis dan Rancangan Perda Bangunan Gedung yang

siap untuk dibahas dengan Dewan.

b. Tahapan Kegiatan Penyusunan Ranperda

1) Tahapan Persiapan

a) Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup pekerjaan dan lingkup

tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK);

b) Melakukan telaah/kajian materi dan lingkup permasalahan dalam

penyelenggaraan bangunan gedung, dalam lingkup kondisi saat ini dan

potensi permasalahan yang timbul apabila tidak tersedia perda bangunan

gedung;

c) Menyusun kerangka kerja langkah-langkah penanganan tugas secara

keseluruhan dan pentahapan pelaporan.

8

2) Tahapan Survei dan Analisis

a) Melakukan kajian kepustakaan, peraturan perundangan, standar dan

pedoman teknis terkait dengan peraturan penyelenggaraan bangunan

gedung, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang sudah ada,

maupun komparasi dari peraturan sejenis dari luar negeri;

b) Pelaksanaan survei dan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai

sumber yang diharapkan memperkaya masukan akademis maupun

komparasi dari sumber data lainnya;

c) Identifikasi permasalahan-permasalahan, inventarisasi data primer dan

sekunder, identifikasi dan tabulasi potensi dan hambatan terkait;

d) Analisis atas permasalahan.

3) Tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan

Gedung

Menyusun Rancangan Perda Bangunan Gedung yang berisikan coverring

letter/batang tubuh dan lampiran dari batang tubuh. Sistematika ranperda

sesuai dengan substansi yang telah disepakati (lihat lampiran);

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (Where)

Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung pada TA 2012 dilakukan pada 1 (satu)

Kabupaten/Kota yaitu Kab. Aceh Tamiang.

Pemilihan lokasi diprioritaskan pada Kab/Kota yang telah memiliki RPIJM dan/atau

termasuk pada kawasan KSN (Kawasan Strategis Nasional), PKN (Pusat Kegiatan

Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), menurut Peraturan Pemerintah No. 26

Tahun 2008 tentang RTRWN.

7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (Who)

a. Pelaksana Kegiatan Penyusunan Ranperda

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi yang

berpengalaman dalam menyusun produk pengaturan (NSPM) di bidang bangunan

gedung.

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

1) Ketua Tim (Team Leader)

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan

Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan,

9

berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang penyusunan NSPM

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir

seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 6

(enam) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

2) Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana Strata Satu (S1)

lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman dalam

pelaksanaan pekerjaan di bidang penyusunan NSPM sekurang-kurangnya 5

(lima) tahun.

Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain:

- Ahli Arsitek, pendidikan S1 (5 tahun);

- Ahli Teknik Sipil, pendidikan S1 (5 tahun);

- Ahli Perencana Wilayah dan Kota (Planologi), pendidikan S1 (5 tahun);

- Ahli Hukum, pendidikan S1 (5 tahun);

- Ahli ME, pendidikan S1 (5 tahun).

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah PPK Pembinaan PBL, Satker Penataan

Bangunan dan Lingkungan Provinsi NAD.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan adalah kabupaten/kota yang mendapat bantuan

penyusunan Ranperda Bangunan Gedung.

8. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (time)

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 8 (delapan) bulan kalender

sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

10

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table)

1 2 3 4 5 6 7 8I.

1 Mobilisasi Konsultan - Tenaga ahli2 Koordinasi dengan pemerintah kab/kota3 Pembentukan Tim Teknis

II.1 Survei dan kompilasi data2 Kajian dan analisis data3 Alternatif penyelesaian masalah

III.1 Penyusunan Naskah Akademis2 Penyusunan Coverring Letter/ Batang Tubuh3 Penyusunan Lampiran dari Batang Tubuh4 Evaluasi/ penyempurnaan hasil prakon & konsensus

IV.1 Laporan Pendahuluan2 Laporan Antara3 Laporan Akhir4 Pra Konsensus5 Konsensus

NO. JENIS KEGIATAN

Tahap Persiapan

BULAN

Tahap Survei dan Analisis

Tahap Penyusunan Ranperda

Tahap Pembahasan

9. Biaya (How much)

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp 342.000.000,-

(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) termasuk PPN, dibiayai APBN Tahun

Anggaran 2012.

Banda Aceh, November 2012PPK Pembinaan

Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov. NAD

T. Faisal Riza, STNIP. 196808012001121001

11