LATAR BELAKANG
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan
intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun
penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran
dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan
sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting
pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai
luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh
dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM
Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan
yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pem-
bangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama
masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan
sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya
seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di
perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
(P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.
Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk
mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.
PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat
yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa
tertinggal.
. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM
Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta
mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan
pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam
upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
merupakan salah satu diantara upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilakukan karena penanggulangan
kemiskinan tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong. Dimana masyarakat bukan
sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan, dan juga aparat di
kecamatan berpengaruh dalam proses pembangunan.
Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dengan
menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menjadi pilihan
karena; efisiensi pembiayaan program dapat mudah dicapai, adanya partisipasi
masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran dan
adanya pemihakan kaum miskin agar mereka terlibat dalam proses kegiatan.
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan
konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus
pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan
perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan,
keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai
berikut:
DASAR HUKUM
Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan
adalah:
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. c.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan.
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
f. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
g. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
h. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
i. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional.
j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4597);
o. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Barang/ jasa Pemerintah;
p. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006
tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian
Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah kepada Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
TUJUAN
Tujuan umum dari pelaksaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri,
mempercepat penangulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan
kelembagaan masyarakat dan aparat desa yang ditempuh melalui pemberan modal
usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produtif dan membangun
saran dan prasaran yang mendukung pembangunan di pedesaan.
Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan patisipasi masyarakat
dalam, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan usaha ekonomi
masyarakat pedesaan untuk:
a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin,
kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat
lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan
keputusan dan pengelolaan pembangunan.
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representatif, dan akuntabel.
c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan
penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi,
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan
kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan.
e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi
kemiskinan di wilayahnya.
f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan
potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan
komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan sasaran dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan upaya meningkatkan pendapataan
masyarakat.
Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari Angagaran
Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara(APBN). Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses penyaluran dan
pencairan dana. Semua proses yang terkait dengan penyaluran dan pencairan dana
PNPM di tingkat kecamatan dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola
Kegiatan (UPK). Sedangkan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian didesa
dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Administrasi kegiatan dimaksut
adalah administrasi kegiatan yang dimulai dari proses kegiatan, perencanaan,
pemeliharaan, pengendalian kegiatan serta administrasi dan laporan keuangan.
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah
dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri
dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD
Kabupaten/Kota. Timini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang
dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Kabupaten/Kota.
Tugas Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-
program
b. PNPM Mandiri di kabupaten/kota. Mengkoordinasikan penyusunan
anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektor.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di
kabupaten/kota.
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri
kabupaten/kota.Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah.
e. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang
timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi
yang diperlukan.
f. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada
bupati/walikota.
g. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPM
Mandiri.
Gambaran Umum Kegiatan Program
a. Struktur Organisasi
Dalam rangka pelaksanaan program, Bupati Kerinci telah membentuk struktur
organisasi tahun anggaran 2010, yang terdiri dari:
(1) Tim Koordinasi Kabupaten.
Dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kerinci
Nomor :141.42/Kep.19/2010, tanggal 15 Pebruari 2010 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten
Kerinci Tahun Anggaran 2010, dengan susunan Tim Koordinasi sebagai
berikut :
(2) I. Pembina : 1.Bupati Kerinci
2.Wakil Bupati Kerinci
(3) II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kerinci
(4)III. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kerinci
IV. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kerinci
V. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kerinci
VI. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Masyarakat (Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kerinci)
VII. Wakil Sekretaris : Kasubbid Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perdesaan (Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci)
VIII. Pelaksana Teknis : Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci
IX. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Kerinci
2. Kadis PU Kabupaten Kerinci
3. Kadis Kesehatan Kabupaten Kerinci
4. Kadis Pendidikan Kabupaten Kerinci
5. Kepala Kantor KPPN Sungai Penuh
6. Kadis Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci.
7. Sekretaris Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kerinci.
8. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
9. Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten
Kerinci.
10.Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPP
dan KB kabupaten kerinci.
11.Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Kerinci.
12.Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan
PKK BPMPP dan KB Kabupaten Kerinci.
13.Camat Kayu Aro.
14.Camat Gunung Tujuh.
15.Camat Siulak.
16.Camat Gunung Kerinci.
17.Camat Sitinjau Laut.
18.Camat Keliling Danau.
X. Pembina dan
Pengendalian
PNPM-MP di Desa
Kepala Desa Penerima Bantuan Langsung
Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandirti Perdesaan (BLM PNPM-
MP).
(2) Satuan Kerja PNPM
Dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor :
140/Kep.22/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (SPM), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dan
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat - Mandiri Perdesaan (SATKER PNPM-MP) Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2010, dengan susunan sebagai berikut :
I. Kuasa Pengguna
Anggaran
: MONADI, S.Sos, M.Si /
NIP. 19720301 199201 1 003
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kerinci.
II. Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
: THANTAWI USMAN, S.Pd /
NIP. 19571112 197903 2 004
Sekretaris Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kerinci
III. Bendahara
Pengeluaran
: BAMBANG IRAWAN /
NIP. 19750815 200701 1 012
Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kerinci
IV. Penanggung Jawab
Operasional
Kegiatan (PJOK)
Kabupaten
: Dra. LINDA MARTIANI, MM /
NIP. 19680307 199303 2 004
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kerinci.
V. Pemegang Barang : RUSVED RIYADI, S.Sos /
NIP. 19680512 199301 1 011
Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kerinci.
VI. Pejabat Pemungut
Penerimaan Negara
: SYOFIA /
NIP. 19791005 200901 2 006
Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kerinci.
VII. Penanggung Jawab
Operasional
Kegiatan (PJOK)
Kec. Keliling Danau
: ISHAK M IZIN, S.Ag /
NIP. 19581005 198303 1 011
Kasi Ekobang Kec. Keliling Danau.
VIII. Penanggung Jawab
Operasional
Kegiatan (PJOK)
Kec. Kayu Aro
: DEDI MULYADI /
NIP. 19670505 198603 1 004
Kasi Ekobang Kec. Kayu Aro
IX. Penanggung Jawab
Operasional
Kegiatan (PJOK)
Kec. Sitinjau Laut
: AMARUDDIN /
NIP. 19600630 198103 1 007
Kasi Ekobang Kec. Sitinjau Laut
X. Penanggung Jawab
Operasional
Kegiatan (PJOK)
Kec. Gunung Kerinci
: LAINUL PUADDI, SE /
NIP. 19640308 198603 1 006
Kasi Ekobang Kec. Gunung Kerinci
XI. Penanggung Jawab
Operasional
Kegiatan (PJOK)
Kec. Siulak
: ALMINUDIN, SE /
NIP. 19590404 198608 1 002
Kasi Ekobang Kec. Siulak
XII. Penanggung Jawab
Operasional
Kegiatan (PJOK)
Kec. Gunung Tujuh
: Drs. SELHANUDIN /
NIP. 19750815 200701 1 012
Kasi Ekobang Kec. Gunung Tujuh
(3) Pelaksana Kegiatan UPK di Tingkat Kecamatan.
Untuk Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Wilayah Kecamatan
penerima bantuan, telah dibentuk tim pelaksana di tingkat kecamatan,
melalui Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 140/Kep.28/2010 tanggal
23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2010, dengan susunan sebagai berikut :
(5)1. UPK Kec. Gunung Kerinci : Ketua : Harmalis, S.Psi
Sekretaris : Kesiyarti
Bendahara : Anifri Johan, A.Md
2. UPK Kec. Keliling Danau : Ketua : Irwandi
Sekretaris : Supeno
Bendahara : Endang Estaurina, A.Md
3. UPK Kec. Sitinjau Laut : Ketua : Suherman
Sekretaris : Saiful Hamidi, S.Ag
Bendahara : Yulita Elpera
4. UPK Kec. Kayu Aro : Ketua : Efrial
Sekretaris : Arif Usman
Bendahara : Halimahtusakdiah
5. UPK Kec. Siulak : Ketua : Drs. Zakir Bakri
Sekretaris : Dewenti Saputri, SE
Bendahara : Aryosi. M, SE
6. UPK Kec. Gunung Tujuh : Ketua : Jamudin, S.Kom
Sekretaris : Edy Siswandi, SE
Bendahara : Ani Afriani, A.Md
b. Kegiatan Program
Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2010
meliputi :
(1) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
(2) Bidang Sarana dan Prasarana Masyarakat
c. Lokasi Program
Kegiatan program berlokasi di 6 (enam) kecamatan, yaitu :
No. Nama Kecamatan
PNPM
Reguler
(Jml Desa)
PNPM Pola
Khusus
(Jml Desa)
Jumlah
Desa
1 Gunung Tujuh 10 - 10
2 Kayu Aro 18 - 18
3 Gunung Kerinci 10 - 10
4 Siulak 19 - 19
5 Sitinjau Laut 13 - 13
6 Keliling Danau 14 - 14
Jumlah 93 - 93
SUMBER DAN PENYALURAN DANA
Sumber Dana Pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber
dari Rupiah
Murni maupun dari pinjaman/hibah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama
untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan
kapasitas fiskal rendah;
c. APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan
minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal
rendah dan minimal
50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal
menengah ke
atas dari total BLM di kabupaten/kota;
d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate
Social Responsibility);
e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok
peduli lainnya).
Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya
masyarakat tersebut merupakan kontribusi yang harus bersinergi dengan dana
dari APBN, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan
mekanisme program.
Penyaluran Dana Pelaksanaan PNPM Mandiri
Satker PNPM Mandiri di masing-masing tingkatan bertanggungjawab pada
aktivitas pendanaan dan penyalurannya. Pembayaran dan penyaluran dana
PNPM Mandiri untuk masing-masing komponen program dilakukan oleh Satker
PNPM Mandiri dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) yang ditunjuk, yang selanjutnya KPPN tersebut akan menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pembukaan rekening bersama maupun
pengambilan dana dari rekening tersebut harus dilakukan dengan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) spesimen tanda tangan anggota masyarakat penerima
bantuan.
Penyaluran dana BLM ke rekening masyarakat dan pemanfaatannya
dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan dan jenis bantuannya. Jika
dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap
pelaksanaan PNPM Mandiri di lapangan atau terhadap pemanfaatan dana
BLM, maka Satker PNPM Mandiri berdasarkan masukan dan rekomendasi
dari konsultan pendamping maupun pemerintah daerah setempat,
dimungkinkan untuk membatalkan penyaluran dana BLM sebagian atau
seluruhnya.
Tata Cara Pencairan Dana
Tata cara pencairan dana, baik APBN maupun APBD, mengikuti
ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Sedangkan, untuk pencairan dana
yang bersumber dari luar negeri, baik pinjaman maupun hibah akan
menggunakan mekanisme Rekening Khusus. Pemerintah Indonesia akan
membuka Rekening Khusus yang dibuka di Bank Indonesia atau Bank
Pemerintah yang ditunjuk untuk menampung pencairan dana pinjaman dan hibah
bagi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri. Rekening Khusus akan dibuka atas
nama Departemen Keuangan.
Seluruh transaksi pencairan dana ke dan dari Rekening Khusus akan
disampaikan oleh pihak bank di mana Rekening Khusus dibuka kepada
Pemerintah cq. Departemen Keuangan dalam bentuk Laporan Rekening
Khusus (Special Account Statement) secara mingguan. Laporan Rekening
Khusus harus berisi seluruh informasi transaksi yang membebani rekening
tersebut, seperti: jumlah pencairan dana, nomor SP2D, tanggal SP2D, penerima
dana dan KPPN pembayar.
Dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
program, pihak Satker PNPM Mandiri akan mengkonsolidasikan seluruh Laporan
Rekening Khusus dengan dokumen SPM yang sudah diterbitkan dalam format-
format laporan pengelolaan keuangan (financial management report) yang
disepakati antara pemerintah dengan pihak donor. Pengelolaan keuangan
program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri mengikuti sistem dan prosedur
akuntansi pemerintah. Satker PNPM Mandiri di Pusat membuat laporan konsolidasi
pengelolaan keuangan program, baik untuk sumber dana yang berasal dari
Rupiah Murni maupun bersumber dari Luar Negeri secara reguler. Sedangkan
untuk Satker PNPM Mandiri di daerah harus membuat laporan konsolidasi
pengelolaan keuangan program yang berisi laporan realisasi DIPA yang
dikelolanya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Top Related