PNPM MANDIRI PERKOTAAN - kotaku.pu.go.id:8081
Transcript of PNPM MANDIRI PERKOTAAN - kotaku.pu.go.id:8081
PROGRAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Sleman, 7 JANUARI 2014
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
2
3
TAHAP KEMANDIRIAN
(Tahun 2010-2012)
TAHAP KEBERLANJUTAN
(Tahun 2013-2014)
TAHAPAN EXIT STRATEGY
(Mulai Tahun 2015)
PHASE PELAKSANAAN PNPM
3
RWTRWT
Sekretariat BKM
BKM/LKM
Unit Pengelola Sosial
Unit Pengelola Lingkungan
Unit Pengelola Keuangan
KSM-KSM yang melaksanakan pemberdayaan kegiatan sosial
KSM-KSM yang melaksanakan
kegiatan pemberdayaan
lingkungan
KSM-KSM yang melaksanakan
kegiatan PINJAMAN BERGULIR
Relawan-Relawan Masyarakat
Badan Pengawas
DAPM
4
DAPM Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat
(DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir PNPM Mandiri yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan DAPM pada PNPM Mandiri Perkotaan selama ini dilaksanakan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) di bawah pengawasan Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)
5
ASET DAPM
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
Modal Awal Total AsetDIY 44,650,272,997 77,764,168,020Sleman 17,271,139,535 30,063,016,702
Axis
Titl
e
2
MENGAPA BAHU UPK BKM memiliki aset dari alokasi kegiatan
pinjaman bergulir Aset hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum Subyek hukum yang diakui adalah perorangan
dan badan hukum Karena aset pinjaman bergulir (DAPM) bukan
milik perorangan, maka diperlukan badan hukum untuk menegaskan kepemilikan aset tersebut
7
8
1. Partisipasi, masyarakat terlibat dalam pemilihan bentuk BAHU2. Demokratis, Setiap pengambilan keputusan pemilihan BAHU
dilakuk (kepentingan masy miskin).3. Transparan dan Akuntabel, Masyarakat memiliki akses
memadai terhadap informasi kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk BAHU serta dalam proses pengambilan keputusandilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-jawabkan secaramoral, teknis, hukum dan administratif
4. Keberlanjutan, Pengambilan keputusan dalam pemilihan bentukBAHU yang sudah dilakukan dengan melibatkan sebagian besarwarga (partisipatif) dan didukung seluruh komponen masyarakat
5. Sederhana, Aturan, Mekanisme dan prosedur pemilihan danpenerapan BAHU DAPM sederhana, flexsibel dan mudah dipahamidan dikelola
9
10
Tahap Persiapan, terdiri dari serangkaian kegiatan sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa
Tahap Pelaksanaan, terdiri dari serangkaian pertemuan/rembug warga di tingkat Kelurahan/Desa dalam rangka menyepakati satu pilihan bentuk hukum pengelolaan DAPM dan legalitas dari pilihan bentuk badan hukum pengelolaan DAPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tahap Monitoring dan Evaluasi, kegiatan pemantauan yang dilakukan mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan bentuk badan hukum telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan
11
LANGKAH LANGKAHPEMILIHAN BADAN HUKUM DAPM
Sosialisasi TkKabupaten Kota
Sosialisasi TkKelurahan/Desa
Identifikasi AsetDAPM
11 22 33
Penyiapan persyaratanPendirian BAHU
Coaching PanitiaPendirian BAHU
Rembug WargaPemilihan BAHU
66 55 44
Pendaftaranpendirian BAHU
Penyerahan asetDAPM Kpd BAHU
Sosialisasi BAHU DAPM
77 88 99
12
1. Koperasi2.Perkumpulan Berbadan Hukum
(PBH)3.Perseroan Terbatas (PT)
13
1. Dasr Hukum Undang-Undang No. 25 tahun 1992
2. Pengertian Koperasi adalahadan usaha yang beranggotakan orang seorangatau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkanprinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yangberdasarkan atas asas kekeluargaan (Koperasi Konsumsi,Koperasi Produksi, Koperasi Jasa dan KoperasiSimpan Pinjam)
3. Untuk PNPM yang diperbolehkan hanya Koperasi SimpanPinjam
14
1. Dasar Hukum Staatsblad 1870 No. 64,2. Pengertian PBH sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang
dirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan di bidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepadaanggotanya (Peraturan Mentri HAM No.6/2014)
3. Syarat-syarat dan ketentuan tentang pendirian dan pengesahan PBHdiatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
4. Pesyaratan PBH: Persamaan jenis kegiatan dan profesi diantara para anggota Dibentuk melalui Rapat Anggota Pembentukan disahkan Kepala Daerah dimana PBH berada Maksud dan tujuannya dalam bidang sosial, budaya spiritual atau
pendidikan Perkumpulan tidak boleh melakukan kegiatan yang menghasilkan laba Pengesahan PBH berbadan hukum diberikan MenteriHukum dan Ham
15
1. Dasr Hukum- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro (LKM).2. Perseroan terbatas adalah sebuah bentuk badan hukum yang lazim
digunakan oleh pelaku dunia usaha (bisnis) dan merupakan perkumpulanmodal
3. Kepemilikan atas suatu PT adalah kepemilikan atas kumpulan modaltersebut yang dibagi-bagi atas saham-saham
4. Ciri khas dari suatu PT adalah adanya pembatasan tertentu terhadaptanggung jawab atas kerugian
5. Sebuah PT LKM didirikan atas dasar sebuah perjanjian antara parapemegang saham pendirinya
6. PT LKM sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota atau badan usaha milik desa16
BUMDES LKM dapat berbadan hukum PT PT LKM sahamnya paling sedikit 60 %
dimiliki oleh Pemda Kab/Kota atau Bumdes
Sisa kepemilikkan PT dapat dimiliki oleh WNI dan atau koperasi
Kepemilikan setiap WNI maksimal 20 %
17
KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
UPK
KOPERASI SIMPAN PINJAM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
KOPERASI PERSEROAN TERBATAS
OPERASIONAL OPERASIONAL
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
18
KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR
UPK
KOPERASI SIMPAN PINJAM
LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO
KOPERASI PERSEROAN TERBATAS
OPERASIONAL OPERASIONAL
PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM
KEMENKUM HAM
KEMENKUM HAM
DinasKoperasi
DinasKoperasi OJK
19
KSP DAN LKMKoperasi Simpan Pinjam
(KSP) UU No 25 tahun 1992 Badan hukum
koperasi Perijinan dan
Pembinaan Dinas Koperasi
Pemilik kedaulatan adalah anggota
Melayani anggota koperasi
Lembaga Keuangan Mikro(LKM)
UU No 1 tahun 2014 Badan hukum
koperasi atau PT Perijinan dan
Pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kedaulatan adalah pemegang saham
Melayani nasabah atau pengguna jasa20
PENGALIHAN ASET Setelah BAHU DAPM secara sah berdiri dan memperoleh status
sebagai badan hukum maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengalihkan kepada KSP DAPM, aset-aset DAPM untuk kemudian dimiliki dan di kelola oleh Badan Hukum KSP DAPM tersebut.
Pengalihan aset DAPM dilakukan antara pihak-pihak yang secara formal memiliki aset-aset DAPM tersebut (BKM) dengan badan hukum DAPM, dengan mengalihkan kepemilikan aset-aset DAPM kepada badan hukum DAPM sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pengalihan aset DAPM inilah yang merupakan perbuatan hukum yang secara struktural merubah kepemilikan aset-aset DAPM menjadi aset kepemilikan masyarakat melalui kepemilikan langsung atas badan hukum yang dipilih.
21
Modal sendiri (UU No 25 Th 1992 Ps 41)- Simpanan Pokok- Simpanan Wajib- Dana Cadangan- Hibah
Modal pinjaman- Anggota- Koperasi lain atau anggotanya- Bank dan lembaga keuangan lainnya- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya- Sumber lain yang sah
Modal Penyertaan (PP 33 th 1993 Ps 3)- Pemerintah- Anggota masyarakat- Badan usaha- Badan badan lainnya
MODAL KOPERASI
22
Modal LKM adalah modal disetor PT atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah LKM koperasi
Modal LKM ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000,- untuk cakupan usaha desa
Paling sedikit 50 % dari modal LKM digunakan untuk modal kerja
Setoran modal LKM tidak boleh dari pinjaman dan daru tindak pidana pencucian uang (PJOK No 12 Thn 2014 Ps 9)
MODAL LKM
23
SUMBER PENDANAAN
Sumber Pendanaan LKM Ekuitas Simpanan Pinjaman Hibah
24
Perbandingan Struktur Organisasi Pengelolaan DAPM Sebelum dan Setelah
Penerapan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam DAPM
25
Perbandingan Struktur Organisasi Pengelolaan DAPM Sebelum dan Setelah
Penerapan Badan Hukum PBH DAPM
BKM/LKM
UPK
SEKRETARIAT
PENGAWAS
UPSUPL
Dewan Pengawas PBH DAPM
Masyarakat Anggota PBH DAPM/Rapat Anggota PBH
DAPM
Pengurus
Ketua Bendahara
Sekretaris
Pembentukan/Pengendalian
Pembentukan/Pengendalian
Pengawasan
PBH DAPM
Dewan Pengawas PBH DAPM
Masyarakat Anggota PBH DAPM/Rapat Anggota PBH
DAPM
Pengurus
Ketua Bendahara
Sekretaris
Pembentukan/Pengendalian
Pembentukan/Pengendalian
Pengawasan
BADAN USAHA PBH DAPM
Aset dan Operasional DAPM
Laporan PengelolaanBadan Usaha PBH DAPM
Pengalihan Aset DAPM
Pengelolaan Aset DAPM
26
Perbandingan Struktur Organisasi Pengelolaan DAPM Sebelum dan Setelah
Penerapan Badan Hukum Perseroan Terbatas DAPM
27
1. Prinsip Pemantauan Dilaksanakan secara terus-menerus (Mulai tahap persiapan pelaksanaan
sampai legalitas (pengesahan) Menjadi umpan balik terhadap perbaikan pelaksanaan (Hasil atau temuan
pelaksanaan pemantauan pemilihan Bahu DAPM, dilakukan evaluasi untukmengetahui apakah pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM telah dilakukan sesuaidengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan)
Objektif (Kondisi ril di lapangan)
Mengacu kepada ketentuan/pedoman yang berlaku (Mencocokkanapakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan/atauketentuan/pedoman yang berlaku)
Berorientasi kepada tujuan program/kegiatan (Ditujukan untuk efektifitaspencapaian tujuan program/kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihanBahu DAPM harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telahditetapkan pada pedoman yang ada)
28
2. Indikator Pemantauan Persiapan :
- Sosialisasi tingkat Kota/Kabupaten- Sosialisasi Tingkat Kelurahan
Perencanaan (Kondisi ril di lapangan)Jadwal pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM per Kelurahan dan legalitashasil pilihan Bahu DAPM - Jadual pemilihan BAHU
Pelaksanaan
- Aset DAPM (PDB)– tersedianya dokumen aset DAPM- Rembug Warga Pemilihan Bahu DAPM (warga masyarakat hadirdalam rembug warga)
29
Prinsip Pemantauan1. Dilaksanakan secara terus-menerus (Mulai tahap persiapan pelaksanaan
sampai legalitas (pengesahan)2. Menjadi umpan balik terhadap perbaikan pelaksanaan (Hasil atau temuan
pelaksanaan pemantauan pemilihan Bahu DAPM, dilakukan evaluasi untukmengetahui apakah pelaksanaan pemilihan Bahu DAPM telah dilakukan sesuaidengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan)
3. Objektif (Kondisi ril di lapangan)
4. Mengacu kepada ketentuan/pedoman yang berlaku (Mencocokkanapakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan/atauketentuan/pedoman yang berlaku)
5. Berorientasi kepada tujuan program/kegiatan (Ditujukan untuk efektifitaspencapaian tujuan program/kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihanBahu DAPM harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telahditetapkan pada pedoman yang ada)
30
Mekanisme Pemantauan Pemantauan (Monitoring) pemilihan badan hukum (Bahu) DAPM dilakukan
mulai dari tahap sosialiasi, pelaksanaan hingga proses legalitas badan hukum hasil pilihan masyarakat.
Pelaku pemantauan terdiri dari unsur konsultan (Pusat dan Daerah), Fasilitator, unsur pemerintah daerah (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa).
Sebagai salah satu bentuk pengendalian (controll), pelaksanaan pemantauan pemilihan badan hukum DAPM harus dapat memastikan bahwa proses dan mekanisme pemilihan bentuk Bahu DAPM berjalan sesuai dengan meknisme dan prosedur yang telah ditetapkan
31
32