Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
1
PERENCANAAN DAN ORGANISASI
I. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
A. Reformasi Perencanaan dan Penanggaran
Penerapan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran untuk peningkatan
kualitas Perencanaan dan Penganggaran, yang menekankan pada Performance
Based Budget (Perencanaan dan Penanggaran Berbasis Kinerja) dalam mendukung
pelaksanaan tupoksi unit Organisasi/Kementerian/Lembaga. Tahun 2011 sampai
tahun 2012 diterapkan reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan
diterbitkannya peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negera dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-
undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21/2004 tentang rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara
Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor
40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang
menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja
(Performance Based Budgeting). Performance Based Budgeting merupakan
mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor
publik terhadap pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (income) melalui key
performance indicators (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu : Pengukuran
Kinerja, Pengukuran Biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja
outcome dan output, serta Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan
berbagai alat analisis.
Reformasi perencanaan dan penganggaran mengatur bahwa program adalah
cerminan tupoksi Eselon I Pusat Mahkamah Agung yang dalam tataran outcome,
dan kegiatan adalah cerminan tupoksi unit eselun II Pusat Mahkamah Agung.
Sedangkan untuk Badan Peradilan dibawah/daerah dianggap sebagai cerminan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit eselon I dan II pusat Mahkamah Agung
yaitu menggunakan program teknis Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,
Agama, Militer dan TUN. Dan kegiatannya Peningkatan Manajemen Peradilan dan
penyediaan dana bantuan hukum. Program Generik Peningkatan Sarana dan
Prasarana, dan Kegiatannya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan,
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan Tingkat Banding dan
Tingkat Pertama.
Hasil restrukturisasi program dan kegiatan Mahkamah Agung telah dituangkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung tahun 2010-2014,
selanjutnya diikuti pula dengan perubahan aplikasi penyusunan anggaran pada
tahun 2011 (aplikasi RKA-K/L nya) yang dikeluarkan oleh Kementerian
Keuangan RI.
Mahkamah Agung dalam Perencanaan dan Penganggaran telah melakukan
langkah-langkah pembaharuan ditahun 2011 – 2012 :
a. Belum terwujudnya Independensi Anggaran Mahkamah Agung seperti
disebutkan dalam Pasal 81 (A) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung, maka alokasi anggaran pada tiap tahunnya berdasar pada
Surat Keputusan Bersama Menteri PPN / Kepala Bappenas tentang Pagu
Indikatif, Pagu Sementara/Pagu Naggaran dan Pagu Definitif.
Alokasi anggaran Mahkamah Agung selama ini memang belum seperti yang
diharapkan. Mahkamah Agung senantiasa melakukan upaya untuk dapat
meningkatkan pagu anggarannya melalui membuat usulan kebutuhan anggaran
tiap tahunnya ke Komisi III DPR, Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang
merupakan hasil Rekapitulasi Usulan Satker Pusat dan Daerah.
Usulan satker pusat dan daerah yang dibuat merupakan gambaran kebutuhan
yang diperlukan sehingga nominal anggarannya relatif besar, kenyataannya
pagu anggaran yang diterima belum seperti yang diharapkan.
Dimasa datang diperlukan adanya pemahaman dan persepsi bahwa pembuatan
usulan dan kegiatan haruslah disiapkan alternatif kegiatan skala prioritas dan
kegiatan non prioritas untuk memudahkan penyesuaian penyusunan kegiatan
dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
bila pagu anggaran yang diterima tidak seperti yang diharapkan Hasil
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, ada mekanisme untuk mengajukan
tambahan pagu anggaran setelah diterima pagu indikatif melalui New Inisiatif
yang telah diatur oleh Bappenas, usulan tersebut akan dibahas dengan
Bappenas dan Kementerian Keuangan apakah dapat dipenuhi atau tidak.
Karena pengajuan new inisiatif sangat kompetitif, dimasa datang dalam
penyusunan kegiatan dan anggaran haruslah benar-benar merencanakan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
3
kegiatan yang output kegiatannya mendukung Reformasi Birokrasi dan
pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung.
b. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran tahun 2012 agar lebih berkualitas, sesuai
kebutuhan, kebijakan pimpinan dan anggaran yang tersedia, pada tahun 2011
untuk Penyusunan Kegiatan dan Anggaran (RKA-KL) tahun 2012 diawali pada
Pagu Indikatif tahun 2012 untuk daerah melibatkan unsur Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding yang dikoordinasikan oleh Pengadilan Tingkat
Banding, sehingga akan timbul rasa “ownership” karena dari awal kegiatan
yang disusun oleh masing-masing satker disesuaikan dengan kebutuhan dan
anggaran yang ada kedepan, diharapkan tidak ada lagi “issue” alokasi anggaran
yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhannya.
Tahun 2012 kegiatan tersebut tetap dialokasikan pada Pengadilan Tingkat
Banding dan pelaksanaannya diupayakan secepatnya setelah Pagu Indikatif
diterima agar lebih cepat dan akurat Penyusunan Anggarannya, karena waktu
relative lebih lama dalam menyusun / melakukan penyesuaian usulan kegiatan
dan anggarannya dalan RKA-K/L.
c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA)
Mahkamah Agung senantiasa melibatkan semua unsur Mahkamah Agung dan
Pengadilan Daerah, agar benar-benar mencerminkan aspirasi segenap
komponen warga Mahkamah Agung dan Pengadilan, sehingga timbul
tanggung jawab untuk melaksanakannya dan mewujudkannya.
Setelah berjalannya kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan
pimpinan dan kebutuhan, maka kedepan diperlukan review terhadap Renstra
agar apa yang tekah dilaksanakan bisa “In Line” dengan dokumen
perencanaan dan penganggaran. Selain itu dipertimbangkan untuk dilakukan
penyelarasan dokumen Renstra Satker Pusat dan Daerah tentang Sistematika,
Isi dll.
d. Sejalan dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, maka Pelaksanaan
dan Tanggung Jawab dalam Pengalokasian Kegiatan dan Anggaran untuk
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Agama, Militer, dan TUN
bagi Pengadilan Umum, Agama, Militer dan TUN dilaksanakan oleh Dirjen
Badilum, Dirjen Badilag, dan Badilmiltun (sebelumnya oleh BUA MA),
dengan kegiatannya pelayanan dan bantuan hukum, kegiatan tersebut
merupakan prioritas nasional, yang pelaksanaannya akan dievakuasi oleh
instansi terkait (seperti KP4 dan lain-lain). Untuk itu, pencapaian sasaran
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
4
/target, indicator kinerjanya dan realisasi anggaran harus bisa dilaksanakan
secara optimal dan akuntabel (semua kegiatan harus dapat direalisasikan
secara optimal dan akuntable).
Hal ini terkait Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 106/KMK.D2/2011
tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang
dapat menggunakan hasil optimalisasi Belanja tahun anggaran 2010 pada
tahun anggaran 2011 dan Kementerian Negara / Lembaga yang dikenakan
pemotongan Pagu Belanja pada tahun 2011. Disebutkan dalam KMK tersebut
tentang pemberian reward / tambahan alokasi anggaran dan punishment
(pemotongan Pagu Belanja).
e. Tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Perencanan dan Penganggaran agar
dalam setiap Perencanaan dan Penganggaran mengintegrasikan Perspektif
Gender dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)
agar tidak menimbulkan kesenjangan Gender, maka pada tahun 2012
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93//PMK.02/2011 tentang
petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara / Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan,
dan Pelaksanaan daftar isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2012, RKA-KL
Mahkamah Agung harus dilengkapi dengan TOR yang menerangkan kegiatan
tertentu telah menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) diharapkan 1
(satu) program minimal 1 (satu) kegiatan yang telah dilengkapi dengan hasil
Analisis Gender Budget Setempat (GBS), sehingga persyaratan RKA-KL
untuk diterima oleh Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2011 Mahkamah
Agung bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak telah melakukan advokasi / pendampingan dan
penyusunan Draft Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender di Lingkungan Mahkamah Agung. Selanjutnya diperlukan sosialisasi
hal tersebut ke pengadilan di daerah.
B. Kebijakan dalam pelaksanaan RKA-K/L dan DIPA Tahun 2011 - 2012
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-K/L) dan DIPA Tahun 2011 diikuti dengan beberapa kebijakan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain sebagai
berikut :
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
5
A. Exercise Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun
Anggaran 2011
1. Sebelum DIPA Tahun 2011 diterbitkan, Direktur Jenderal Anggaran a.n
Menteri Keuangan mengeluarkan surat Nomor S-352/MK.2/2010 tanggal
3 Desember 2010 hal Exercise Penghematan Belanja Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dan ditindaklanjuti dengan Rapat
Koordinasi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan para
Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga tanggal 26 Januari 2011
bahwa penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011
wajib dilaksanakan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga dalam
rangka efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kualitas belanja.
2. Mahkamah Agung telah melakukan exercise penghematan belanja sebesar
10% dari pagu anggaran Tahun 2011 setelah dikurangi belanja pegawai
dan belanja barang operasional sebesar Rp. 171.866.100.000,- (Seratus
tujuh puluh satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu
rupiah) dan telah disampaikan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung
kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan RI Nomor 648/SEK/01/XII/2010 hal Penyampaian Exercise
Penghematan Belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2011 tanggal 8
Desember 2010 dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor
038/SEK/01/I/2011 hal Penyampaian Exercise Penghematan Belanja
Mahkamah Agung Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011. Exercise
penghematan tersebut diambil dari kegiatan non prioritas antara lain dari
belanja barang dan belanja modal;
3. Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran
2011 ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun
Anggaran 2011 tanggal 15 Maret 2011 dan ditindaklanjuti dengan surat
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-
872/AG/2011 hal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011
tanggal 26 April 2011 dimana setiap Kementerian/Lembaga wajib
menyampaikan rencana penggunaan hasil penghematan (realokasi) kepada
Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Maret 2011.
Mahkamah Agung telah menyampaikan rencana penggunaan hasil
penghematan belanja Tahun 2011 melalui surat Kepala Badan Urusan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
6
Administrasi Nomor 609/BUA/OT.01.1/VIII/2011 hal Penyampaian Hasil
Penghematan Belanja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 tanggal 15
Agustus 2011 sebesar Rp. 171.866.100.000,- (Seratus tujuh puluh satu
milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah). Rencana
pemanfaatan (penggunaan) hasil penghematan untuk kegiatan-kegiatan
yang sangat prioritas antara lain untuk operasional pengadilan Tipikor
seluruh propinsi, pengadaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor pada
13 propinsi, rekrutmen Hakim Ad hoc Tipikor tahap lanjutan, pengadaan
tanah untuk realokasi pembangunan gedung kantor baru seluruh
lingkungan peradilan, pengadaan kendaraan roda-4 untuk seluruh
lingkungan peradilan, kekurangan langganan daya dan jasa untuk satuan
kerja daerah, dan kegiatan prioritas seluruh satuan kerja eselon I Pusat.
B. Reward and Punishment Tahun Anggaran 2011
1. Dalam Tahun Anggaran 2011 Menteri Keuangan Republik Indonesia juga
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 pada
tanggal 2 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi
Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010
Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian
Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya
Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010, dan
ditindaklanjuti oleh surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada
seluruh Kementerian Negara/Lembaga Nomor S-126/MK.02/2011 hal
Penerapan Reward and Punishment Tahun 2011, tanggal 15 Maret 2011
dimana seluruh Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan
laporan hasil optimalisasi Tahun Anggaran 2010 sebagai dasar pemberian
Reward and Punishment. Penyusunan laporan didasarkan kepada realisasi
terakhir per program Tahun Anggaran 2010 hasil rekonsiliasi dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. Atas dasar surat Menteri Keuangan tersebut, Mahkamah Agung
telah menyampaikan surat Kepala Badan Urusan Administrasi kepada
Menteri Keuangan RI Nomor 119/BUA/Renog/III/2011 tanggal 28 Maret
2011 hal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung Tahun
Anggaran 2010 sebagai bahan penilaian untuk penetapan reward and
punishment Tahun Anggaran 2011. Dimana di dalam laporan tersebut
Mahkamah Agung telah menyampaikan laporan realisasi sebesar 85%
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
7
(Rp.3.901.405.078.273) dari pagu Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.
5.219.948.230.000,-. Hasil optimalisasi yang diperoleh sebesar Rp.
24.055.497.684,- dikurangi sisa anggaran yang tidak disertai dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 13.416.485.335,-
mendapat sisa hasil positif sebesar Rp.10.639.012.349 .
2. Atas dasar laporan hasil optimalisasi Kementerian Negara/Lembaga
termasuk Mahkamah Agung, maka Menteri Keuangan RI mengeluarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 106/KMK.02/2011 tanggal 31
Maret 2011 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Yang Dapat
Menggunakan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran
2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Kementerian Negara/Lembaga
Yang Dikenakan Pemotongan Pagu Belanja Pada Tahun Anggaran 2011
dimana Mahkamah Agung mendapat reward dari sisa hasil optimalisasi
yang dapat digunakan yaitu 10% x Rp.10.639.012.349 sebesar
Rp. 1.063.901.000,-.
3. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 106/KMK.02/2011
tanggal 31 Maret 2011 tersebut, maka Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI mengeluarkan surat Nomor S-875/AG/2011
tanggal 26 April 2011 hal Tindak Lanjut KMK No.106/KMK.02/2011
bagi Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat reward agar segera
menyampaikan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan
kerja termasuk rinciannya. Selanjutnya Menteri keuangan RI
mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-442/MK.02/2011 tentang
Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011. Atas
dasar kedua surat tersebut, Mahkamah Agung menyampaikan
Penyesuaian RKA-K/L Dalam APBN-P Mahkamah Agung RI Tahun
2011 (hasil reward) kepada Menteri Keuangan RI c.q Direktur Jenderal
Anggaran Kementerian Keuangan RI dengan surat Kepala Badan Urusan
Administrasi Nomor 609/BUA/OT.01.1/VIII/2011 tanggal 15 Agustus
2011 sebesar Rp. 1.063.901.000,-. Pengalokasian reward antara lain untuk
kegiatan masing-masing unit eselon I sebagai berikut :
a. Ditjen Badilum pada program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum untuk kegiatan Perpindahan dan Penempatan Tenaga Teknis
sebesar Rp. 80.000.000,-.
b. Ditjen Badilag pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Agama untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp. 140.000.000,-.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
8
c. Ditjen Badimiltun pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Militer dan TUN untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp. 120.000.000,-.
d. Badan Pengawasan pada Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI untuk kegiatan
Penyusunan Pedoman Tenaga Teknis Non Hakim sebesar Rp.
100.000.000,-.
e. Balitbang Diklat Kumdil pada Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Mahkamah Agung RI untuk kegiatan Pelatihan TOT dan
Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kantor sebesar Rp. 90.000.000,-
f. Satuan kerja daerah pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI untuk
kegiatan Layanan Perkantoran yaitu kekurangan langganan daya dan
jasa untuk wilayah Bandar Lampung, Banten, Maluku, Bangka
Belitung, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 533.
901.000,-.
C. Optimasi dan Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2011
Menindaklanjuti arahan Presiden dalam rapat kabinet terbatas tanggal 7 April
2011 tentang perlunya optimasi dan efisiensi anggaran maka Menteri
Keuangan RI mengeluarkan surat Nomor S-208/MK.02/2011 tanggal 25 April
2011 hal Langkah-langkah Optimasi dan Efisiensi Anggaran Pembangunan
Gedung Kantor Tahun Anggaran 2011 dan surat Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI Nomor S-1189/AG/2011 tanggal 1 Juni 2011 hal
Penyampaian Hasil Review dan Evaluasi Alokasi Anggaran Pembangunan
Gedung Kantor Tahun Anggaran 2011 kepada Kementerian Negara/Lembaga
diminta agar melakukan review dan evaluasi kembali terhadap alokasi
anggaran Tahun 2011 untuk pembangunan gedung (kantor, rumah dinas/rumah
jabatan, mess/wisma) termasuk pengadaan tanah. Adapun jika pengadaan
tersebut sangat mendesak agar dilaksanakan berdasarkan
persetujuan/clearance dari Kementerian PU, Kementerian PAN dan RB dan
BPKP. Atas dasar kedua surat tersebut diatas, Mahkamah Agung telah
mengajukan surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Direktur Jenderal
Cipta Karya Kementerian PU, Sekretaris Kementerian PAN dan RB dan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
299/SEK/01/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 hal Persetujuan Clearance
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
9
terhadap Alokasi Anggaran 2011 Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah
Dinas Hakim.
C. Kebijakan Tahun 2012 di Bidang Penyusunan Rencana Anggaran
A. Kebijakan Umum
Kebijakan Penyusunan Anggaran Tahun 2012 dasar Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun 2012 tanggal 30 Juni 2011 menetapkan Penyusunan
RKA-K/L Tahun 2012 harus mengacu pada ketentuan sebagaimana surat
keputusan tersebut diatas sebagai berikut :
1. RKA-K/L yang disusun sudah harus memperhitungkan :
a. dana untuk membiayai seluruh belanja penyelenggaraan
program/kegiatan prioritas dan penunjang dalam Tahun Anggaran
2012;
b. Tambahan kenaikan gaji pokok Pengawai Negeri Sipil (PNS), Tentara
Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI) sebesar 10% (sepuluh persen);
c. Pemberian gaji bulan ketiga belas.
2. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
Tahun 2012 harus mengacu kepada :
a. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) Tahun
2012;
b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
c. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Tahun Anggaran
2012;
d. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
3. Dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2012 sebagaimana dimaksud harus :
a. Meningkatkan efisiensi belanja barang dan belanja modal dalam rangka
meningkatkan kualitas belanja Kementerian Negara/Lembaga;
b. Mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan harus menggunakan
spesifikasi dan standar yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum
jika pembangunan tetap akan dilakukan;
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
10
c. Mencantumkan output dan outcome yang jelas untuk setiap alokasi
anggaran yang terdapat dalam RKA-K/L Tahun 2012.
B. Kebijakan Mahkamah Agung
Kebijakan Penyusunan Anggaran Tahun 2012 dasar Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun 2012 tanggal 30 Juni 2011 menetapkan Penyusunan
RKA-K/L Tahun 2012 dimana untuk Mahkamah Agung mendapatkan pagu
sebesar Rp. 5.107.469.009.000,- dengan alokasi per belanja sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Pengalokasian Pagu Anggaran untuk belanja pegawai dialokasikan sesuai
dengan usulan RKA-K/L Tahun 2012 dari masing-masing satuan kerja yang
telah diusulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan aplikasi
GPP. Adapun perbandingan sebagai berikut :
- Pagu belanja pegawai tahun 2011 = Rp. 3.939.453.368.000,-
- Pagu belanja pegawai tahun 2012 = Rp. 3.095.920.006.000,-
- Ada penurunan pagu (21,4%) atau = Rp. 843.533.362.000,-
Tunjangan khusus kinerja (remunerasi) selama ini dialokasikan didalam
DIPA sebesar 100% namun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja
Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya dan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang
Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan dibawahnya bahwa tunjangan khusus kinerja
tersebut dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sehingga secara
keseluruhan mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran Mahkamah
Agung Tahun 2010, yang berdampak kepada kebijakan dari Kementerian
Keuangan RI yang mengalokasikan pagu belanja pegawai untuk Tahun
2012 berkurang dari tahun 2011.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
11
b. Belanja Barang
1) Belanja barang operasional
Belanja barang operasional pusat dan daerah tahun anggaran 2011
dibandingkan dengan pagu indikatif 2012 dengan rincian sebagai
berikut :
- Pagu belanja barang operasional tahun 2011 = 401.185.678.000,-
- Pagu belanja barang operasional tahun 2012 = 435.047.865.000,-
- Ada kenaikan pagu (8,4%) = 33.862.187.000,-
Dengan adanya kenaikan belanja operasional pada program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dialokasikan untuk
operasional pengadilan tipikor pada 33 propinsi (TK. Banding dan TK.
Pertama) dan operasional 16 satker baru. Kenaikan tersebut tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional tipikor dan satker
baru, dan memperhatikan realisasi/penyerapan belanja barang
operasional tahun 2010 sangat dimungkinkan ada pengurangan bagi
satker yang penyerapannya dibawah 80 % dan memberikan
reward/penghargaan bagi satker yang penyerapannya diatas 90%. Atas
dasar hal tersebut Mahkamah Agung mengambil langkah kebijakan
pembagian pagu belanja barang operasional tahun anggaran 2012
sebagai berikut :
Penyerapan anggaran antara 90% - 100%, satker tersebut mendapat
reward/penghargaan penambahan anggaran sebesar 5% dari pagu
belanja barang operasional tahun anggaran 2011.
Penyerapan anggaran antara 80% - 90%, satker tersebut tetap
alokasi pagunya sama dengan alokasi pagu belanja barang
operasional tahun anggaran 2011.
Penyerapan anggaran antara 70% - 80%, satker tersebut mendapat
punishment/ pengurangan anggaran sebesar 5% dari pagu belanja
barang operasional tahun anggaran 2011.
Penyerapan anggaran antara 60% - 70%, satker tersebut mendapat
punishment/ pengurangan anggaran sebesar 10% dari pagu belanja
barang operasional tahun anggaran 2011.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
12
Penyerapan anggaran antara 50% - 60%, satker tersebut mendapat
punishment/ pengurangan anggaran sebesar 15% dari pagu belanja
barang operasional tahun anggaran 2011.
2) Belanja barang non operasional
a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya, kriteria kebijakan pengalokasian pagunya sebagai berikut :
a.1 Alokasi pagu anggaran belanja barang non operasional pada
program ini tetap mengacu pada belanja barang non
operasional tahun 2011;
a.2 Alokasi pagu kegiatan untuk penyusunan program dan
anggaran serta pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa
pada Tk. Banding tetap dialokasikan sebagaimana alokasi
pagu tahun 2011;
a.3 Alokasi pagu kegiatan sosialisasi penghapusan simak
BMN/Alih fungsi pada beberapa pengadilan Tk. Banding
tahun 2011 dialihkan untuk operasional dan pemeliharaan
perkantoran (kekurangan langganan daya dan jasa, biaya
perawatan dan tenaga honorer).
b. Program peningkatan manajemen peradilan, pengalokasian
pagunya dialokasikan oleh masing-masing Ditjen sesuai dengan
kegiatannya (peningkatan manajemen dan penyediaan dana
bantuan hukum).
c. Belanja Modal
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah
Agung dalam pagu definitif tahun anggaran 2011 teralokasi
anggaran sebesar Rp. 1.286.595.235.000,- yang dialokasikan
untuk :
1. Pusat sebesar = 104.699.999.000,-
2. Daerah sebesar = 1.167.530.201.000,-
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
13
Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 teralokasi anggaran sebesar
Rp. 963.199.000.000,- dialokasikan untuk :
1. Pusat sebesar = 106.800.000.000,-
2. Daerah sebesar = 856.399.000.000,-
Perbandingan alokasi pagu belanja modal tahun anggaran 2011
dengan alokasi pagu anggaran belanja modal tahun 2012 ada
penurunan pagu sebesar 24,02% atau sebesar Rp.
309.031.200.000,- dengan kebijakan pengalokasian pagu belanja
modal tahun 2012 sebagai berikut :
Pembangunan gedung/rehab gedung yang lanjutan dengan nilai
usulan sampai dengan 2 milyar, maka alokasi pagunya
disesuaikan besarannya setelah dilakukan estimasi.
Sedangkan untuk pembangunan gedung/rehab gedung yang
lanjutan dengan nilai usulan lebih dari 2 milyar, maka alokasi
pagu anggarannya dialokasikan sebesar 70% (estimasi) dari
nilai usulan lanjutan.
Untuk penyelesaian sarana dan prasarana lingkungan kantor
baru dialokasikan dari jatah proporsinal satker.
Bagi satker yang sudah melaksanakan tahap finishing ternyata
masih teralokasi teralokasi untuk pembangunan tahap lanjutan,
maka alokasi anggarannya akan dialihkan untuk pembangunan/
rehab satker lain diwilayah TK. Banding setempat.
Bagi satker baru yang sudah teralokasi anggarannya untuk
pembangunan Tahap I, ternyata satker tersebut belum ada
tanahnya maka pagunya akan dicabut atau dialihkan untuk
pembelian tanah.
C. Permasalahan di Bidang Penyusunan Rencana Anggaran
1. Exercise/Penghematan 2011
Sesuai edaran Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor
S-352/MK.2/2010 tanggal 3 Desember 2010 hal Excercise Penghematan
Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, hal ini dapat
berakibat :
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
14
a. Belanja barang non operasional yang sudah diprogramkan tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan kena exercise penghematan, sehingga
kegiatan untuk peningkatan SDM bidang kesekretariatan tidak
berjalan sebagaimana mestinya
b. Belanja modal yang sudah menjadi prioritas untuk mempercepat
pemenuhan sarana dan prasarana menjadi tertunda dikarenakan kena
exercise penghematan.
2. Optimasi Dan Efisiensi Anggaran 2011
Dengan keluarnya surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-
208/MK.02/2011 tanggal 25 April 2011 tentang langkah-langkah
Optimasi dan Efisiensi Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Tahun
2011, maka semua Kementerian/Lembaga melakukan review dan evaluasi
terhadap alokasi anggaran tahun 2011. Mahkamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya melakukan review dan evaluasi terdahap pengadaan
tanah gedung kantor dan rumah dinas, pembangunan gedung kantor dan
rumah dinas/rumah jabatan, hal ini dapat berakibat :
a. Kegiatan tersebut diatas sesuai edaran Menteri Keuangan harus ada
clearance dari Kementerian PU, PAN dan RB serta BPKP, sehingga
dapat menghambat realisasi pelaksanaan anggaran.
b. Bagi satker yang mempunyai kegiatan tersebut diatas masih diblokir,
maka buka blokirnya juga terhambat dikarenakan harus ada
clearance/persetujuan yang berakibat juga pada realisasi pelaksanaan
anggaran. Di satu sisi pelaksanaan clearance oleh instansi-instansi
terkait memerlukan waktu relatif lama sehingga menghambat
pelaksanaan anggaran khususnya realisasi belanja modal.
3. Pemblokiran Anggaran 2011
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya setiap tahun
mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal
Anggaran baik dalam penyusunan RKA-KL dan kelengkapan data
pendukung (TOR dan RAB) maupun data pendukung lainnya, akan tetapi
setiap tahun ada beberapa satker yang mendapat tanda blokir/bintang (*)
hal ini bukan karena data pendukung yang tidak lengkap akan tetapi
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
15
karena tidak adanya dasar hukumnya (misalnya pembentukan pengadilan
Tipikor belum ada Keppresnya) dan proram peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur Mahkamah Agung tidak masuk dalam skala prioritas
nasional maupun prioritas K/L, berakibat dari tanda blokir tersebut
sebagai berikut :
a. Penerimaan tunjangan kehormatan hakim Ad Hoc Tipikor dan biaya
operasional Ad Hoc Tipikor terlambat, sehingga menghambat realisasi
anggaran
b. Pengadaan sarana dan prasarana Tipikor terlambat, sehingga
menghambat realisasi anggaran
c. Pengadaan tanah gedung kantor dan tanah rumah dinas serta
pembangunan gedung kantor dan rumah dinas buka blokirnya harus
ada clearance/persetujuan dari Kementerian PU, PAN dan BPKP hal
ini menghambat terhadap pelepasan tanda blokir (*) serta realisasi
pelaksanaan anggaran.
4. Pagu Anggaran 2012
Pagu anggaran tahun 2012 mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan pagu anggaran tahun 2011, hal ini dapat menghambat pencapaian
kinerja lembaga Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya,
dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Alokasi pagu anggaran belanja pegawai mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan pagu anggaran 2011 dikarenakan ada
pengurangan alokasi tunjangan kinerja. Pada tahun 2011 alokasi
anggaran untuk tunjangan kinerja Mahkamah Agung teralokasi 100%
sedangkan untuk tahun 2012 teralokasi 70%. Dari alokasi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk alokasi belanja
gaji dan tunjangan serta kenaikan uang makan PNS. Kekurangan
tersebut untuk sementara mengurangi dari alokasi tunjangan kinerja
yang sudah dialokasikan oleh pemerintah sebesar 70%, akibatnya
tunjungan kinerja Mahkamah Agung tidak lagi teralokasi 70%.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
16
b. Belanja Barang
b.1. Belanja barang operasional untuk lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya setiap tahunnya mengalami kekurangan
khususnya untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran. Alokasi
pagu belanja barang operasional yang telah ditetapkan oleh
pemerintah hanya dapat memenuhi kebutuhan minimal Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sedangkan pemerintah
setiap tahun menetapkan Standar Biaya Umum (SBU) untuk
kebutuhan maksimal, namun karena keterbatasan alokasi pagu pada
belanja barang operasional, maka Standar Biaya Umum (SBU) yang
dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat diterapkan oleh Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya secara penuh.
b.2 Belanja barang non operasional alakasi pagunya juga tidak dapat
memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan
dibawahnya. Hampir setiap tahun Mahkamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya tidak dapat melaksanakan kegiatan untuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang kesekretariatan
dikarenakan keterbatasan anggaran.
c. Belanja Modal
Alokasi pagu belanja modal pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan alokasi pagu belanja modal tahun 2011. Hal ini
berakibat tidak tercapainya sebagian target yang telah ditetapakan
oleh Mahkamah Agung. Dengan turunnya alokasi pagu belanja
modal, maka Mahkamah Agung memprioritaskan pembangunan
gedung lanjutan dan pembangunan Tipikor sedangkan pembangunan
sarana lingkungan yang seharusnya selesai dikarenakan keterbatasan
anggaran maka sebagian pembangunan sarana lingkungannya
ditangguhkan.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
17
D. Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester Pertama
TA. 2011
1. Koordinasi dalam penyusunan Laporan Keuangan di tingkat
wilayah masih lemah.
Koordinasi antar Koordinator Wilayah (Korwil) penting mengingat
Laporan Keuangan Lembaga terbentuk dari kompilasi seluruh unit
akuntansi di lingkungan Mahkamah Agung.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tidak Seragam
a. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Satuan Kerja (Satker) belum
berpedoman pada peraturan terbaru (peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2010 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negera/Lembaga/satuan Kerja.
b. Penyusunan Laporan Keuangan tidak seragam pada tingkat satker
akibat Satker memiliki 2 (dua) DIPA. Satker belum memperoleh
petunjuk apakah satker hanya menyusun Laporan Keuangan Unit
Eselon-1 (Es-1) Badan Urusan Administrasi (01/BUA) sedangkan
kewajiban Laporan Keuangan lainnya tidak dibuat (dimasukkan ke
dalam Laporan Keuangan Unit Es-1 BUA) ataukah masing-masing
Unit Es-1 lainnya juga membuat Laporan Keuangan sebagaimana
halnya Laporan Keuangan Es-1 BUA.
3. Pengungkapan Keuangan Perkara dalam Laporan Keuangan
a. Pengungkapan Keuangan Perkara dalam Laporan Keuangan Satker
belum jelas apakah disajikan dalam Catatan atas Laporan
KeuanganUnit Es-1 BUA atau disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan Unit Es-1 Badilum/Badilag/Badilmiltun.
b. Terdapat satker yang belum mengungkapkan keuangan perkara
dalam CaLK dan format pelaporan keuangan perkara belum
disajikan secara seragam pada seluruh satker, sehingga di tingkat
wilayah dan Es-1 mengalami kesulitan didalam mengkopilasi data
tersebut.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
18
4. Pencatuman kode unit organisasi pada dokumen Surat setoran
Bukan Pajak (SSBP) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang bersumber dari penyelenggaraan peradilan (Tupoksi Badan
Peradilan) belum seragam.
Terdapat satker yang masih mencantumkan unit organisasi BUA (01)
dalam dokumen SSBP atas PNBP Tupoksi Badan Peradilan. Namun
terdapat pula satker yang dikoreksi oleh KPPN atas transaksi PNBP yang
sebelumnya mencantumkan unit organisasi BUA (01) menjadi unit
organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan (03/04/05)
5. Pengelolaan rekening yang digunakan untuk menampung keuangan
perkara pada Satker belum sesuai ketentuan yang berlaku.
Terdapat satker yang masih menggunakan rekening tabungan untuk
menampung keuangan perkara dan atas rekening tersebut belum
diperoleh ijin pengelolaan dari Menteri Keuangan.
6. Kebijakan penatausahaan persediaan belum didukung dengan
Standar Operating Procedure (SOP).
a. Kebijakan penatausahaan persediaan belum seragam pada satker di
lingkungan Mahkamah Agung disebabkan belum adanya SOP yang
mengatur hal tersebut.
b. Implementasi 2 (dua) DIPA berakibat pada penatausahaan
persediaan yang tidak seragam, dengan kondisi sebagai berikut :
1) Satker memisahkan penatausahaan persediaan berdasarkan
DIPA membiayainya;
2) Satker menggabungkan penatausahaan persediaan pada LK
DIPA BUA (01);
3) Satker tidak menatausahakan persediaan yang bersumber dari
DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan (03/04/05)
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :
1. Perlu dilakukan koordinasi antar Unit Es-1 yang mengelola DIPA agar
diperoleh kesamaan persepsi dalam penyusunan Laporan Keuangan;
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
19
2. Perlu dibuat struktur unit akuntansi dan pelaporan di lingkungan
Mahkamah agung beserta uraian tugas dan kewenangannya, terkait
dengan implementasi pelaporan 2 (dua) DIPA pada tingkat UAKPA
(satker), UAPPA-W (korwil), UAPPA Es-1 dan UAPPA.
3. Perlu disusun Petunjuk Teknis/Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
dan Kebijakan Akuntansi dari unit pembina terkait dengan pelaporan 2
(dua) DIPA pada tingkat Satker dan Korwil.
4. Perlu disusun Petunjuk Teknis/Format penyajian informasi Keuangan
Perkara dalam Laporan Leuangan dari unit pembina terkait dengan
pelaporan 2 (dua) DIPA pada tingkat Satker dan Korwil.
5. Menentukan Kebijakan tentang pengelolaan PNBP, apakah pengelolaan
PNBP terpusat pada unit organisasi BUA (01) atau disesuaikan dengan
unit organisasi Es-1 lainnya (03/04/05) sesuai dengan PNBP yang
bersumber dari pendapatan peradilan (Tupoksi).
6. Melakukan penertiban rekening yang digunakan sebagai rekening
pengelolaan keuangan perkara yang belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-35/PB/2007
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja).
7. Segera menetapkan SOP penatausahaan persediaan sebagai acuan dalam
menatausahakan persediaan di lingkungan MA-RI.
Terkait dengan implementasi 2 (dua0 DIPA diperlukan petunjuk lebih
lanjut agar satker melakukan pemisahan penatausahaan persediaan
berdasarkan DIPA unit organisasi yang membiayainya.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
20
KEPEGAWAIAN
BAHAN RAKERNAS PENGADAAN CALON HAKIM / CPNS
PADA MAHKAMAH AGUNG
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
21
B. UMUM
1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil / Calon
Hakim dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pengadaan Calon Hakim / CPNS harus dilaksanakan secara objektif, didasarkan atas
syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama,
ras, golongan atau daerah.
3. Dalam upaya mendapatkan sumber daya Calon Hakim / CPNS yang berkualitas,
dilakukan tes dengan tahapan sebagai berikut :
I. Tes persyaratan, terdiri dari :
1) Tes pengukuran tinggi badan, sesuai dengan syarat yang ditentukan.
2) Tes kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
3) Tes kemampuan bidang komputer dengan soal yang telah ditentukan oleh
panitia pusat.
4) Pemberian nomor ujian peserta, apabila lulus persyaratan 1,2 dan 3.
II. Tes Tertulis, dengan materi ujian dibuat oleh Universitas Padjajaran, terdiri dari :
1) Tes Kompetensi Dasar (TKD).
2) Tes Kompetensi Bidang (TKB)
3) Tes Substansi (TS) (dibuat oleh Ketua Muda dan Hakim Agung)
III. Tes uji kemampuan, terdiri dari :
1) Ujian psikotes dan wawancara oleh Universitas Indonesia.
2) Wawancara penguasaan materi hukum oleh Ketua Muda dan Hakim Agung
Mahkamah Agung RI.
3) Penguasaan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, dilakukan oleh Komisi
Yudisial.
4. Mahkamah Agung telah mengundang Komisi Yudisial dengan tahapan pembicaraan awal
tentang pelaksanaan Pengadaan Calon Hakim antara Kepala Biro Kepegawaian
Mahkamah Agung RI dengan Kepala Biro Seleksi dan Penghargaan Hakim Komisi
Yudisial beserta eselon III dan IV masing-masing yang berlangsung beberapa kali
berdasarkan undangan formal yaitu tanggal 8 April 2010, 30 Juli 2010, 6 September 2010
dan 19 Oktober 2010 serta undangan untuk pimpinan Komisi Yudisial kami undang pada
tanggal 5 Oktober 2010, 6 Oktober 2010, 18 Oktober 2010, 3 November 2010 dan 4
November 2010.
5. Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 perlu ditetapkan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI yang mengatur mulai dari perencanaan,
pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetepatan kelulusan, pengumuman kelulusan,
permintaan Nomor Indentitas Pegawai (NIP), sampai dengan pengangkatan menjadi
CPNS / Calon Hakim.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
22
C. TUJUAN
Sebagai pedoman dan acuan bagi pejabat pembina kepegawaian khusus di Mahkamah Agung
RI yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Calon Hakim / CPNS Mahkamah Agung RI,
guna :
1. Memperoleh Calon Hakim / CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral,
berintegritas dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.
2. Menjamin transparansi dan putusan yang adil sesuai dengan harapan masyarakat serta
mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Hakim / CPNS pada Mahkamah
Agung RI meliputi :
1. Perencanaan dan persiapan penerimaan Calon Hakim / CPNS.
2. Pelaksanaan Pengadaan Calon Hakim / CPNS dilakukan di masing-masing Pengadilan
Tingkat Banding di 30 (tiga puluh) propinsi seluruh Indonesia.
3. Pengawasan dan pengendalian pengadaan Calon Hakim / CPNS dilakukan bersama-sama
antara Mahkamah Agung dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi dan BKN di seluruh
Indonesia.
4. Evaluasi pengadaan Calon Hakim / CPNS.
5. Magang PPC Terpadu
E. PENGERTIAN
Yang dimaksud dengan pengadaan Calon Hakim / CPNS pada Mahkamah Agung RI adalah
proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang dimulai dari perencanaan,
persiapan, pelaksanaan pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan,
pengumuman kelulusan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) sampai dengan
pengangkatan CPNS/Calon Hakim serta Magang PPC (Pendidikan dan Pelatihan Calon
Hakim) Terpadu.
F. PRINSIP PENGADAAN CALON HAKIM / CPNS
Pengadaan Calon Hakim / CPNS dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel,
bebas dari kolusi dan nepotisme serta transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut :
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
23
1. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
2. Pemberitahuan kepada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi untuk
mengirim / mendaftar sebagai peserta Calon Hakim di Mahkamah Agung dari ranking 1
sampai dengan 20.
3. Pengumuman penerimaan CPNS / Calon Hakim diumumkan secara luas dengan
menggunakan media yang tersedia (web site: www.mahkamahagung.go.id,
www.badilag.net, badilum.info dan papan pengumuman) pada masing-masing Pengadilan
Tingkat Banding di seluruh Indonesia.
4. Pengadaan Calon Hakim / CPNS dilaksanakan untuk mengisi lowongan formasi yang
disusun berdasarkan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing
pengadilan dengan dasar sebagai berikut :
Adanya Pengadilan baru hasil pembentukan provinsi, kota dan kabupaten.
Pembentukan Pengadilan Khusus seperti Pengadilan Tipikor, PHI, Niaga,
Perikanan dan HAM.
Karena diberhentikan Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat
Karena pensiun
Karena meninggal dunia
Karena Peningkatan Mobilitas jumlah perkara sehingga menjadi peningkatan kelas
Pengadilan, dari Kelas II menjadi Kelas IB, Kelas IB Menjadi IA dan Kelas IA
menjadi Kelas IA Khusus.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Indonesia.
6. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun.
7. Pembuatan soal ujian, kunci jawaban soal ujian, lembar jawaban komputer (LJK),
pengolahan LJK hasil ujian serta perangkingan dilakukan oleh Universitas Padjajaran.
8. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara terbuka oleh Mahkamah
Agung melalui website dan papan pengumuman pada masing-masing Pengadilan Tingkat
Banding di seluruh Indonesia.
II. PENGADAAN CALON HAKIM / CPNS MAHKAMAH AGUNG RI
A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENERIMAAN CALON HAKIM / CPNS.
1. Umum
Pengadaan CPNS / Calon Hakim pada prinsipnya mengacu pada ketentuan PP No. 98 Th.
2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Th. 2002 dan ketentuan
pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala BKN Nomor 11 Th. 2002,
kecuali :
a. Penyiapan materi ujian harus mengacu pada kisi-kisi; dan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
24
b. Pengolahan hasil ujian dengan komputer.
2. Tim Pengadaan CPNS / Calon Hakim
Pembentukan TIM
Tim pengadaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI terdiri dari Tim Pengarah dan
Tim Pelaksana. Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Penyusunan Materi Ujian
serta Pengolah Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara dan Sub Tim Pelaksanaan Ujian
Tertulis sebagai Pemantau. Tim Pengarah bertugas menetapkan kebijakan dan strategi
pengadaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Tugas Sub Tim Seleksi Administrasi adalah :
1) melakukan koordinasi dengan Panitia Pusat.
2) melaksanakan dan mengkoordinasikan pendaftaran peserta seleksi.
3) menerima dan meneliti keabsahan kelengkapan administrasi.
4) merekap data pelamar di unit kerja masing-masing dan melaporkan ke Panitia
Pusat.
5) merencanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana seleksi.
6) menyiapkan dan membuat tanda peserta, daftar hadir peserta, tata tertib peserta,
berita acara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pusat.
7) menyampaikan jumlah peserta seleksi kepada Sub Tim Penyusun Materi
serta Pengolah Hasil ujian tertulis dan wawancara.
8) menggandakan dan mendistribusikan pedoman serta pengumuman rekruitmen.
Tugas Sub Tim Penyusun Materi serta Pengolah Hasil ujian tertulis dan Wawancara
adalah :
1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Perguruan Tinggi.
2) menyiapkan dan menetapkan materi ujian tertulis TKD (Tes Kompetensi dasar)
dan TKB (Tes Kompetensi Bidang), TS (Tes Substansi) serta kunci
jawabannya.
3) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan para Ketua Muda serta
Hakim Agung sebagai pembuat Soal ujian TS.
4) Menggandakan, mengepak materi ujian tertulis dan LJK yang dilaksanakan oleh
pihak ke-III.
5) menerima kembali dan mendokumentasikan berita acara, daftar hadir dan
LJK hasil ujian dari Sub Tim Pelaksana Ujian tertulis.
6) menerima hasil olahan LJK berdasarkan rangking kelulusan dari Perguruan
Tinggi sebagai bahan penentuan kelulusan bagi Tim Pengarah.
7) mengkordinir pelaksanaan psikotes dan wawancara.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
25
8) mengolah hasil psikotes dan wawancara sebagai bahan penentuan kelulusan bagi
Tim Pengarah dan mendokumentasikannya.
9) menyiapkan daftar peringkat nilai ujian tertulis, hasil psikotes dan wawancara
peserta seleksi untuk perangkingan dan penetapan kelulusan sebagai bahan untuk
pengangkatan menjadi CPNS / Calon Hakim.
Tugas Sub Tim Pelaksana Ujian Tertulis adalah :
1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Perguruan Tinggi.
2) menyiapkan pedoman ujian tertulis.
3) menyiapkan pengumuman-pengumunan rekruitmen.
4) mengkoordinir pelaksanaan ujian tertulis sesuai jadwal.
5) mengumpulkan dan menyerahkan berita acara, daftar hadir dan LJK hasil isian
kepada Sub Tim Penyusun Materi dan Pengolah Hasil Ujian Tertulis, Psikotes
dan Wawancara.
6) melaksanakan pemberkasan dan pengangkatan CPNS / Calon Hakim Mahkamah
Agung RI ke BKN.
B. PELAKSANAAN PENGADAAN CALON HAKIM.
Pelaksanaan pengadaan CPNS / Calon Hakim Mahkamah Agung RI, diumumkan secara
terbuka melalui papan pengumuman di Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia serta
melalui Website Mahkamah Agung RI, Badilag dan Badilum. Pengumuman harus
mencantumkan informasi sebagai berikut:
• Jumlah formasi yang tersedia per jenis pendidikan
• batas usia;
• IPK;
• waktu pendaftaran;
• persyaratan lamaran;
• materi ujian tertulis;
• waktu pelaksanaan ujian tertulis, Psikotes dan wawancara serta
• waktu pengumuman kelulusan.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
26
1) PERSYARATAN PELAMAR
1. Surat Permohonan Lamaran ditulis tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas
double folio bergaris (tidak boleh diketik).
2. Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan dengan huruf balok dengan tinta warna hitam.
3. Foto copy Ijasah terakhir + transkrip nilai yang telah dicap stempel Universitas dan
dilegalisir oleh Rektor atau Dekan dan Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
(BAN)Perguruan Tinggi.
4. Pas photo hitam putih 3 x 4 (2 lembar) terbaru.
5. Foto copy KTP yang masih berlaku di wilayah setempat.
6. Foto copy surat keterangan dokter (minimal dari dokter Puskesmas).
7. Usia Maksimal 35 tahun
8. Laki-laki tinggi badan minimal 160 cm. Perempuan tinggi badan minimal 152 cm.
9. IPK minimal 2,75.
10. Memiliki sertifikat komputer dan Bahasa Inggris.
11. Tidak mempunyai cacat fisik dan mental.
12. Foto copy legalisir SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang masih
berlaku.
13. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS pada Instansi lain.
2) KETENTUAN PENDAFTARAN
1. Berkas lamaran diantarkan langsung pada Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi
Agama setempat sesuai dengan Wilayah Provinsi KTP pelamar, bukan melalui POS
Surat, Email dan tidak bisa diwakili (Contoh: Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Pengiriman berkas langsung ke PT. Bandung atau PTA Bandung).
2. Lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI d/a. Jl. Medan Merdeka
Utara No. 9-13 Jakarta Pusat.
3. Berkas lamaran disampaikan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama
setempat.
4. Berkas lamaran disusun rapi sesuai dengan urutan lampiran dalam map. Formasi
Jabatan yang dilamar ditulis pada pojok kanan atas map. Warna map bagi jabatan
Calon Hakim Umum (Merah Tua), Calon Hakim Agama (Hijau Muda) dan Calon
Hakim TUN (Kuning).
5. Setiap pelamar membuat Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
Indonesia dengan bermaterai Rp. 6000.
6. Formasi diperuntukan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri
Sipil yang akan mengikuti Ujian Seleksi harus membawa Surat Keputusan telah
mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan dari
Instansi masing-masing, apabila terbukti sebagai PNS, maka pengusulan yang
bersangkutan tidak akan diproses.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
27
7. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus harus melampirkan ASLI Kartu Kuning dari
Depnaker, Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba
dari Rumah Sakit Pemerintah setempat ke Mahkamah Agung RI.
8. Diberikan kewenangan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk membentuk Tim
Penguji Ujian Persyaratan Tinggi Badan yang telah ditetapkan dan Praktek
Komputer (Soal Ujian dari Panitia Pusat) serta kelengkapan persyaratan dokumen
lamaran bagi semua Calon Peserta, apabila calon peserta dinyatakan lulus dari 3
(tiga) tingkatan tersebut, baru mendapatkan nomor peserta ujian.
3) TEMPAT PENDAFTARAN
Tempat Pendaftaran adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh
Indonesia sesuai dengan KTP yang berlaku di wilayah tersebut.
4) MATERI UJIAN
Materi Seleksi Ujian Penerimaan Calon Hakim terdiri dari :
1) Ujian Tertulis dibuat oleh Universitas Padjajaran, yaitu dengan materi soal sebagai
berikut :
1. Test Kompetensi Dasar (TKD), dimaksudkan untuk menggali pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian. materinya terdiri dari :
Test Pengetahuan Umum (TPU).
Test Bakat Skolastik (TBS).
Test Skala Kematangan (TSK)
2. Test Kompetensi Bidang (TKB), dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan
atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau
pekerjaan yang dilamar.
3. Pengetahuan Ilmu Hukum (Tes Substansi)
2) Ujian Tahap 3 (setelah dinyatakan lulus ujian tertulis), terdiri dari :
Wawancara, penguji dari Ketua Muda dan Hakim Agung.
Psikotest dan wawancara, penguji dari Universitas Indonesia.
Baca Kitab (untuk Calon Hakim Agama), penguji dari pejabat struktural Eselon I
dan II pada Ditjen Badan Peradilan Agama.
Penguasaan kode etik dan pedoman prilaku Hakim dilakukan oleh Komisi
Yudisial.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
28
C. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN CALON HAKIM / CPNS.
1. Tim Pelaksanaan Pengadaan Calon Hakim / CPNS dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian pengadaan Calon Hakim / CPNS bersama-sama Mahkamah Agung dan
wajib Badan Kepegawaian Negara) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di 30 Propinsi seluruh Indonesia.
2. Pengawasan dan Pengendalian tersebut, dilakukan melalui monitoring terhadap :
a. Rencana Pelaksanaan Seleksi, meliputi :
1) Memantau pengumuman penerimaan Calon Hakim.
2) Memantau kesiapan penyediaan soal ujian, formulir lembar jawaban,
pendistribusian soal, dan pengamanannya.
b. Seleksi, Meliputi :
1) Memantau distribusi soal dan formulir lembar jawaban dari Panitia
Penyelenggara kepada pengawas ujian.
2) Memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan lembar jawaban
serta pemusnahan sisa soal yang telah dipergunakan.
3) Memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan lembar jawaban
serta pemusnahan sisa soal yang telah dipergunakan.
c. Pengumuman hasil seleksi, meliputi :
1) Memantau lembar jawaban ujian dan pengamanannya.
2) Memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan lembar jawaban.
3) Evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan lembar jawaban ujian dengan keputusan
penetapan kelulusan peserta ujian.
d. Penetapan NIP, meliputi :
1) Verifikasi kesesuaian usul permintaan NIP pengangkatan CPNS / Calon Hakim
dengan peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima.
2) Memantau penyampaian penetapan NIP kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
e. Pengangkatan CPNS / Calon Hakim meliputi pemantauan penetapan keputusan
CPNS / Calon Hakim dan penyerahannya kepada yang bersangkutan.
f. Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat, meliputi pemantauan
reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan
CPNS / Calon Hakim dan penyelesaiannya.
3. Pembiayaan
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan CPNS / Calon Hakim Mahkamah
Agung, dibebankan pada DIPA Biro Kepegewaian Mahkamah Agung RI.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
29
D. EVALUASI PENGADAAN CALON HAKIM / CPNS.
1. Tim Pengadaan CPNS / Calon Hakim Mahkamah Agung RI membuat laporan hasil
Evaluasi tentang pelaksanaan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan,
penetapan kelulusan, penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan CPNS / Calon
Hakim dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai proses penempatan
Calon Hakim di unit kerja masing-masing, kepada Kepala BKN.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan CPNS / Calon Hakim hasilnya menjadi bahan
masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS / Calon Hakim.
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Pengadaan Calon Hakim / CPNS di sampaikan pada pimpinan
sebagai masukan atau bahan untuk pengambilan keputusan atau meningkatkan kualitas
dan pengadaan lebih lanjut.
E. MAGANG PPC (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM) TERPADU
1. LATAR BELAKANG
Mahkamah Agung RI memiliki serangkaian tanggung jawab dan peran strategis, baik
secara teknis maupun non teknis. Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan di bawah Undang-Undang, juga membawahi 4 (empat) lingkungan
peradilan di bidang manajemen dan administratif, personil, finansial dan sarana serta
prasarana. Mahkamah Agung dituntut menunjukan kemampuannya untuk mewujudkan
organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI sebagai garda terdepan dalam
pembentukan dan pembinaan SDM Mahkamah Agung RI telah melakukan pembaharuan
programnya, diantaranya adalah melakukan pembaharuan sistem pendidikan dan
pelatihan Calon Hakim, dengan istilah Program PPC Terpadu (Program Pendidikan dan
Pelatihan Calon Hakim Terpadu), yakni terpadu dan berkesinambungan antara diklat dan
magang.
Penyusunan Program PPC Terpadu didasarkan pada SK-KMA Nomor
147/KMA/SK/X/2008 dengan dukungan The National Legal Reform (NLRP) dan
bekerjasama dengan Fakultas Psikologi UI dalam melaksanakan Analisis Kebutuhan
Pendidikan (AKP) untuk menyempurnakan kurikulum dan manajemen pendidikan dan
pelatihan calon hakim di Indonesia.
2. PENGERTIAN
Magang merupakan model pembelajaran learning by doing bersifat wajib dalam proses
PPC (Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim) Terpadu. Magang didesain sebagai bekal
bagi peserta PPC Terpadu untuk mengenali sejak dini proses alur kerja di pengadilan
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
30
melalui bimbingan, arahan, pengawasan dan penilaian langsung oleh Mentor dalam setiap
satuan kerja di pengadilan.
3. PENDEKATAN
Pendekatan yang digunakan dalam magang bersifat Kognitif, Afektif dan Psikomotorik1.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada peserta PPC Terpadu baik
di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial.
Melalui Magang Program PPC Terpadu, dapat dibangun rasa percaya diri dan muncul
pemahaman tentang teknis dan administrasi peradilan yang lebih baik dan lengkap pada
saatnya nanti.
4. REGULASI PROGRAM PPC TERPADU
Magang merupakan bagian dari pelaksanaan Program PPC Terpadu yang diselenggarkan
oleh PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI, dengan mengacu
kepada :
a. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
b. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
c. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
d. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
e. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
f. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang PeradilanTata Usaha Negara;
g. SK. KMA RI No. 140 Tahun 2008 Tentang Panduan Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan Peradilan.
h. SK. KMA RI No. 147 Tahun 2008 Tentang Tim Penyusunan Kurikulum, Silabus,
Bahan dan Metode Pengajaran Bagi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan
Peradilan.
i. SK. KMA RI No. 169 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program
Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.
j. SK. KMA RI No. 003/KMA/SK/I/2011 Tentang Penunjukan Pengadilan Magang
untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.
1 Kognitif ialah mengenali suatu hal yang akan dikerjakan melalui sosialisasi (proses pembelajaran), Afektif
adalah aplikasi (action) atau praktik terhadap pekerjaan yang akan menjadi kewajibannya. Psikomotorik adalah
daya imajenasi/daya kerja/sinergitas antara bekal yang dimiliki dengan suasana praktik yang melahirkan
gagasan baru.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
31
k. SK. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI No.
04B/BLD/SK/I/2011 Tentang Penunjukan Tutor Program Pendidikan dan Pelatihan
Calon Hakim Terpadu.
l. SK. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI No.
05/BLD/SK/I/2011 Tentang Penyelanggaraan Penanggungjawab Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Fungsional Hakim, Calon Hakim, Panitera, Panitera Pengganti,
Jurusita, Jurusita Pengganti dan Calon Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat
Pertama dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
5. TUJUAN MAGANG PPC TERPADU
Program Magang PPC Terpadu didesain untuk mencapai tujuan sebagai berikut:
1) Menunjang kemampuan kognitif dan afektif Peserta Program PPC Terpadu, sehingga
nantinya mampu menjadi Hakim yang Profesional dan responsif dalam penguasaan
regulasi, teori dan mahir dalam praktik.
2) Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan Psikomotorik Peserta PPC
Terpadu dalam mengaplikasikan pengetahuan Kognitif yang telah diperoleh selama
proses Diklat.
3) Memperkenalkan dan mempersiapkan sejak awal kepada Peserta PPC Terpadu akan
realitas dunia kerjanya, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan seluruh tahapan
Magang PPC Terpadu telah siap untuk bekerja pada level standar kualitas yang ideal.
6. KOMPETENSI MAGANG PPC TERPADU
Proses magang peserta PPC Terpadu merupakan pembekalan pengetahuan, keterampilan
dan kualitas karakter yang mengarah pada perilaku yang dapat dikenali dalam diri
seorang Calon Hakim, sehingga dapat dinilai dan dapat pula diperbaiki menjadi lebih baik
dalam proses PPC Terpadu.
Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta magang PPC Terpadu antara lain
meliputi :
a. Kerjasama
Peserta magang PPC Terpadu harus bekerja sama dengan yang lain guna mencapai
tujuan umum, walaupun tujuan itu tidak secara langsung terkait dengan
kepentingannya.
b. Disiplin
Peserta Magang PPC Terpadu harus memenuhi prosedur dan mematuhi tata tertib
yang berlaku.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
32
c. Kemauan dan kemampuan belajar
Peserta Magang PPC Terpadu harus bersedia dan berkemampuan untuk berkembang
demi meningkatkan skill dan professionalitasnya secara luas dan mendalam.
d. Integritas
Peserta Magang PPC Terpadu harus berperilaku (dalam kata dan perbuatan) sesuai
dengan norma sosial, etika dan nilai yang berlaku umum dan bertanggung jawab atas
tindakannya.
III. PENUTUP
Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapat dilihat dan mengacu pada Peraturan
Kepala BKN Nomor 30 tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Demikian bahan Rakernas mengenai Pengadaan Calon Hakim / CPNS pada Mahkamah Agung
RI sebagai bahan masukan pada Komisi VI.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
33
KEUANGAN
TEMUAN PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA BPK RI ATAS LAPORAN
KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2010
I. TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1. Sistem pengendalian akuntansi dan laporan keuangan
- Terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan audited
Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2010
2. Sistem pengendalian belanja
- Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai
dengan kegiatan yang dilakukan.
- Pengelolaan uang persediaan / tambahan uang persediaan tidak sesuai
dengan ketentuan serta terdapat pertanggungjawaban SPM GU nihil
akhir tahun yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti
pertanggungjawaban
3. Sistem pengendalian persediaan
- Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan pada neraca Mahkamah
Agung RI per 31 desember 2010 belum tertib
4. Sistem pengendalian aset tetap
- Hasil inventarisasi dan penilaian (IP) kembali aset Mahkamah Agung
RI belum sepenuhnya diinput ke dalam SIMAK-BMN sesuai dengan
berita acara IP belum menunjukkan data yang valid
- Tindak lanjut nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung RI
dan Kementerian Hukum dan HAM tidak terkoordinir dengan baik,
sehingga status aset tetap yang dikecualikan penyerahannya ke
Mahkamah Agung RI dan aset tetap yang tidak dimanfaatkan oleh
Mahkamah Agung RI, tidak jelas statusnya
- Mekanisme pengadaan barang inventarisasi yang dilaksanakan oleh
unit Eselon I Mahkamah Agung RI ke satuan kerja pengadilan belum
memadai
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
34
TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
1. Memperbaiki sistem serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam
menyusun laporan keuangan di seluruh unit akuntansi dan meningkatkan
pelaksanaan review auditor internal atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI
yang akan datang
2. Memperingatkan bagian perencanaan anggaran pada semua unit Eselon I agar
lebih cermat dan memperhatikan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran
dan DIPA, serta memperingatkan PPK agar mematuhi klasifikasi dan alokasi
anggaran pada DIPA
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban belanja untuk kegiatan pemeriksaan agar
dilaksanakan sesuai dengan SBK yang telah ditetapkan dengan memperbaiki
administrasi per-tanggungjawaban belanja serta mempertanggungjawabkan
belanja yang tidak ada bukti-bukti pertanggungjawabannya
4. Mengoptimalkan pembinaan teknis sistem akuntansi instansi (SAI) yang telah
dilaksanakan, terutama pelatihan aplikasi sistem persediaan serta meningkatkan
koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan barang persediaan sesuai standar akuntansi
pemerintahan
5. Menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja pengadilan agar memverifikasi
kembali penginputan hasil IP ke dalam SIMAK BMN dan berkoordinasi dengan
KPKNL setempat serta menginstruksikan kepada Kepala BUA agar
mengkoordinirkan verifikasi penginputan hasil IP dengan berkoordinasi dengan
DJKN.
6. Menginventarisasikan tanah dan bangunan yang dikecualikan penyerahannya ke
Mahkamah Agung RI oleh kementerian hukum dan ham namun akan digunakan
oleh Mahkamah Agung RI, serta tanah dan bangunan lama yang tidak
dimanfaatkan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
penyerahannya.
7. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terhadap pelaksanaan
pendistribusian barang hasil pengadaan unit Eselon I ke satuan kerja
pengadilan dan meningkatkan koordinasi serta pengendalian dan pengawasan
terhadap ketertiban pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN)
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
35
II. TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1. BELANJA
Jangka waktu pengembalian sisa belanja perjalanan dinas belum sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan dan terdapat pengembalian belanja tahun 2010 yang
belum disetor ke kas negara.
Terdapat duplikasi pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan
Barang yang diterima dalam pengadaan inventaris kantor tidak sesuai dengan
spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa 284 tiket penerbangan berbeda
dengan database perusahaan penerbangan
2. ASET
Pemanfaatan sebagian ruangan gedung Mahkamah Agung RI oleh bank, kantor pos,
koperasi, wartel, dan kantin belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan
belum dipungut biaya sewa
Tanah seluas 18.490 m2 belum memiliki bukti kepemilikan dan seluas 3.776 m2
sertifikatnya hilang.
Pengelolaan rumah dinas belum memadai dan terdapat rumah negara/dinas dihuni
oleh pihak yang tidak berhak.
TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN
TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
1. Memperbaiki mekanisme pengendalian belanja negara.
2. Mengajukan perijinan pemanfaatan aset di lingkungan Mahkamah Agung RI oleh
pihak ketiga kepada direktorat jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan RI
dan mengadakan perikatan dengan pihak yang memanfaatkan aset.
3. Segera melakukan inventarisasi tanah pada seluruh satuan kerja di lingkungan
Mahkamah Agung RI yang memiliki bukti kepemilikan maupun yang belum memiliki
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
36
bukti kepemilikan atas nama Mahkamah Agung RI, dan segera menyelesaikan
penyusunan bukti kepemilikan tanah.
4. Menginventarisasi penghunian rumah dinas yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI
beserta SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas, serta mengosongkan rumah dinas
yang masih dihuni oleh yang tidak berhak.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
37
PERLENGKAPAN
KONDISI, KENDALA DAN EKSPEKTASI DALAM RANGKA PERSIAPAN
PERBAIKAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN KEHANDALAN
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA TAHUN 2011
PENDAHULUAN
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku salah
satu entitas Kementerian Negara/Lembaga berkewajiban menyusun dan
menyampaikan Laporan Barang Milik Negara sebagai wujud pertanggungjawaban
atas pengelolaan dan penyerapan realisasi belanja barang di lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban penyusunan Laporan
Barang Milik Negara (BMN) mengenai pengelolaan dan penyerapan realisasi belanja
barang di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Biro Perlengkapan
selaku salah satu unit kerja dibawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
RI melaksanakan kompilasi dan menyusun laporan BMN dengan
mengumpulkan Arsip Data Komputer (ADK) serta cetakan laporan dengan disertai
kelengkapan dokumen pendukung yang berasal dari 804 (delapan ratus empat) satuan
kerja, terdiri dari 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) satuan kerja tingkat Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan 7 (tujuh) satuan kerja tingkat Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) untuk menjadi Laporan
Barang Pengguna Mahkamah Agung RI.
Penyusunan laporan BMN Mahkamah Agung RI mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang terdapat dalam Laporan
BMN dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi acuan dan petunjuk serta telah
disusun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan penyusunan laporan BMN baik dari tingkat Koordinator
Wilayah (Korwil) maupun tingkat Eselon I untuk menjadi laporan BMN Mahkamah
Agung RI, Biro Perlengkapan melakukan koordinasi dengan dengan
seluruh satker tingkat korwil dan tingkat eselon-I di lingkungan Mahkamah Agung RI
baik melalui surat edaran, telepon maupunt internet (e-mail) mengenai
jadwal dan teknis penyusunan laporan BMN. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya kesalahan dalam hal pencatatan dan atau penginputan data
pada saat penyusunan dan pengiriman laporan BMN.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
38
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan
untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan BMN pada Kementerian
Negara/Lembaga dengan memperhatikan kewajaran dalam penyusunan dan
pengelolaan laporan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP),
pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan dan
efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2007, 2008 dan 2009
Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dan laporan BMN Mahkamah
Agung RI tahun 2007, 2008 dan 2009 memberikan opini disclaimer (tidak
memberikan pendapat) yang mana masih terdapat kelemahan dalam
Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas penatusahaan aset di lingkungan Mahkamah
Agung RI. Pokok-pokok temuan BPK sebagai berikut :
1. Pencatatan dan pengelolaan persediaan yang tidak tertib dan nilai persediaan pada
neraca tidak berdasarkan pada stock opname.
2. Pencatatan dan penyajian aset tetap dalam neraca belum sepenuhnya sesuai
dengan prosedur yang berlaku sehingga neraca yang disajikan tidak dapat diyakini
kewajarannya.
3. Masih terdapat aset Negara berupa tanah yang belum mempunyai bukti
kepemilikan (sertifikat) dan bukti kepemilikan belum atas nama Pemerintah
Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung.
4. Adanya aset BMN yang tidak ditemukan dan masih tercatat dalam laporan BMN.
5. Pungutan dalam pengelolaan BMN yang merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) belum diterapkan secara tertib.
Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2010
Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dan laporan BMN Mahkamah
Agung RI tahun 2010 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas Laporan Keuangan
Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Mahkamah Agung RI, yang dilaksanakan
dengan segala upaya dan secara terus menerus berubah ke arah yang lebih baik dalam
hal transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan BMN Mahkamah
Agung RI.
Dalam rangka meningkatkan opini BPK atas laporan keuangan dan laporan
BMN Mahkamah Agung RI tahun 2010 dari disclaimer menjadi Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), Biro Perlengkapan telah melaksanakan langkah-langkah
tindak lanjut sebagai upaya perbaikan laporan BMN sesuai dengan temuan
permasalahan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI antara lain :
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
39
1. Melaksanakan verifikasi dan validasi laporan BMN, dalam rangka evaluasi
terhadap laporan yang berpotensi menjadi temuan permasalahan, sehingga dapat
ditindaklanjuti perbaikan laporan pada periode berikutnya.
2. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung RI
dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan melaksanakan inventarisasi
tanah dan bangunan yang dikecualikan penyerahannya untuk digunakan oleh
Mahkamah Agung serta tanah dan bangunan lama yang tidak dimanfaatkan
untuk selanjutnya dibuatkan BAST penyerahannya.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan
pengadministrasian persediaan.
4. Membuat Surat Edaran berkaitan dengan LHP BPK-RI, antara lain :
1) Surat KABUA No. 144/BUA/PL/V/2010, tanggal 06-05-2010, perihal
Pensertifikatan Aset BMN Berupa Tanah;
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pensertifikatan BMN berupa tanah.
2) Surat SEKMA No. 463/SEK/01/IX/2010, tanggal 02-09-2010, perihal
Pemanfaatan BMN Dalam Bentuk Sewa.
3) Surat SEKMA No. 491/SEK/01/IX/2010, tanggal 21-09-2010, perihal
Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Barang Pengguna Tahun 2010 Sebagai
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
4) Surat KABUA No. 355/BUA/PL/X/2010, tanggal 07-10-2010, perihal
Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN
Khususnya Yang Tidak Diketemukan.
5) Surat KABUA No. 356/BUA/PL/X/2010, tanggal 07-10-2010, perihal
Inventarisasi Aset Berupa Tanah dan Bangunan.
Berdasarkan surat edaran sebagaimana tersebut diatas, menghasilkan data sebagai
berikut :
- Yang sudah melaksanakan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah
Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung sebanyak 383.786 m2 pada 11 lokasi.
- Yang sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 90 unit
bangunan.
- Tentang penyerahan BMN berupa Tanah dan Bangunan Tempat Sidang Tetap
(TST) yang sudah ditindak lanjuti sebagai berikut :
Tingkat
Banding
Lokasi
Luas Tanah
Di serahkan (m2)
Luas Bangunan
Di serahkan (m2)
Luas Tanah Yg
Tidak Di serahkan (m2)
Luas Gedung Yg
Tidak Diserahkan (m2)
Keterangan
22
210
293.002
55.701
100.996
16.082
Data tersebut
sesuai dengan
yang dikirim dari
masing2 Satuan
kerja (terlampir)
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
40
- Sedangkan Tempat Sidang Tetap (TST) yang belum dan harus ditindak lanjuti sebagai
berikut :
Tingkat
Banding
Lokasi
Luas Tanah
(m2)
Luas Bangunan
(m2)
Jumlah
Nilai (Rp)
Keterangan
4
71
137.662
15.045
56.667.082
Satuan Kerja antara lain :
1. Jawa Tengah
2. Nusa Tenggara Barat
3. Nusa Tenggara Timur
4. Papua.
(rincian terlampir)
5. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan Mahkamah Agung
Tahun 2010 Nomor : NK-036/pb.6.4/2011 terhadap 30 (tiga puluh) temuan
pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara
terhadap kesalahan penginputan dan pencatatan dalam laporan SIMAK-BMN dan
SAKPA Semester II Tahun 2010.
Perbaikan laporan keuangan dan laporan BMN semester II tahun 2010
terhadap 30 (tiga puluh) temuan pemeriksaan telah menghasilkan laporan keuangan dan
laporan BMN sebagai asersi final laporan audited pada tahun 2010 yang harus
dipertahankan konsistensi dan kepatuhan dalam melaksanakan dan menyesuaikan
laporan keuangan dan laporan BMN audited tahun 2010 untuk menjadi saldo awal
tahun 2011 yang merupakan salah satu penilaian bagi BPK dalam memberikan opini
atas laporan keuangan dan laporan BMN Mahkamah Agung RI tahun 2011.
KONDISI SAAT INI
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan BMN Mahkamah Agung RI
tahun 2010 masih terdapat catatan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti yang akan mempengaruhi terhadap
opini atas laporan keuangan dan laporan BMN tahun 2011. Terkait dengan
pelaksanaan penatausahaan BMN yang perlu mendapat perhatian seluruh satuan kerja
di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam penyusunan laporan BMN tahun 2011
sebagai berikut :
1. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan pada laporan BMN tahun 2010 belum
dilaksanakan dengan tertib yang mengakibatkan laporan persediaan tidak dapat
dijadikan sebagai alat kendali pengelolaan persediaan dan barang persediaan
berpotensi disalahgunakan.
2. Hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) belum sepenuhnya diinput ke dalam SIMAK
BMN sesuai dengan Berita Acara IP dan hasil IP belum menunjukkan data yang
valid dan diragukan kewajarannya.
3. Tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan
Kementerian Hukum dan HAM belum terlaksana dengan baik sehingga aset tetap
yang dikecualikan penyerahannya ke Mahkamah Agung dan aset tetap yang tidak
dimanfaatkan Mahkamah Agung belum selesai penetapan statusnya.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
41
4. Mekanisme pendistribusian barang inventaris yang dilaksanakan oleh Unit Eselon
I MA kepada satuan kerja pengadilan belum memadai, mengakibatkan berpotensi
terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan BMN, serta jenis barang yang
dilaporkan dalam laporan BMN tidak sesuai dengan barang yang sesungguhnya.
5. Masih terdapat bukti kepemilikan tanah yang tidak jelas yang mengakibatkan
tidak ada kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan masalah penguasaan/
pengakuan kepemilikan oleh pihak lain.
6. Pengelolaan rumah dinas belum memadai dan masih terdapat rumah dinas/ negara
dihuni oleh pihak yang tidak berhak, mengakibatkan tujuan pembangunan rumah
negara/ jabatan tidak tercapai dan pendistribusian rumah jabatan kepada yang
berhak tidak dapat dilaksanakan.
Sehubungan dengan hal tersebut BPK merekomendasikan sebagai berikut :
1. Melakukan optimalisasi dalam pembinaan teknis Sistem Akuntansi Instansi (SAI),
terutama pelatihan aplikasi sistem persediaan serta meningkatkan koordinasi,
pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan barang persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Agar seluruh pengadilan melakukan verifikasi kembali dan penginputan hasil
Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN ke dalam SIMAK BMN dan berkoordinasi
dengan KPKNL setempat.
3. Menginventarisasi tanah dan bangunan yang dikecualikan penyerahannya ke
Mahkamah Agung oleh Kementerian Hukum dan HAM namun akan digunakan
oleh Mahkamah Agung serta tanah dan bangunan lama yang tidak dimanfaatkan.
4. Memperbaiki sistem serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam
menyusun laporan BMN diseluruh unit akuntansi dan meningkatkan pelaksanaan
review internal atas laporan BMN yang akan datang.
5. Melakukan inventarisasi tanah pada seluruh satker di lingkungan Mahkamah
Agung yang memiliki bukti kepemilikan maupun belum atas nama Mahkamah
Agung dan segera menyelesaikan pengurusan bukti kepemilikan tanah.
6. Menginvetarisir penghunian rumah dinas yang dimiliki oleh Mahkamah Agung
beserta SK Penunjukkan Penghunian Rumah Dinas serta mengosongkan rumah
dinas yang masih ditinggali oleh yang tidak berhak.
Dari hasil verfikasi dan validasi laporan BMN semester I tahun 2011 terhadap
804 (delapan ratus empat) satker dilingkungan Mahkamah Agung RI masih terdapat
permasalahan yang berpotensi menjadi temuan dan perlu mendapat perhatian bagi
seluruh satker dalam penyusunan laporan BMN tahun 2011 antara lain :
1. Pengiriman laporan BMN ke tingkat pusat dilaksanakan oleh 781 (tujuh ratus
delapan puluh satu) satker sedangkan 16 (enam belas) satker tidak mengirimkan
laporan BMN.
2. Kepatuhan terhadap laporan audited tahun 2010 untuk menjadi saldo awal tahun
2011 dilaksanakan oleh 632 (enam ratus tiga puluh dua) satker sedangkan 165
(seratus enam puluh lima) satker tidak mengikuti audited saldo awal.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi internal ditingkat satker dilaksanakan oleh 498 (empat
ratus Sembilan puluh delapan) satker sedangkan 299 (dua ratus sembilan puluh
sembilan) satker belum melaksanakan rekonsiliasi internal sehingga nilai laporan
SIMAK BMN dan SAKPA tidak sesuai/ sama.
(perincian terlampir)
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
42
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN TAHUN 2011
Dalam rangka mempertahankan dan atau meningkatkan opini BPK RI
terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Mahkamah
Agung RI tahun 2011 diminta untuk seluruh satuan kerja dan koordinator wilayah
untuk memperhatikan dan menindaklanjuti segala temuan permasalahan terkait
laporan BMN sebagai persiapan penyusunan laporan BMN semester II tahun
2011, antara lain sebagai berikut :
1. Untuk melaksanakan penyesuaian dan perbaikan laporan keuangan dan laporan
BMN audited tahun 2010 sebagai asersi final yang harus dipertahankan
konsistensi dan kepatuhan untuk menjadi saldo awal tahun 2011.
2. Melaksanakan laporan persediaan dengan berdasarkan inventarisasi fisik (stock
opname) setiap akhir periode pelaporan (semester II) dan rekonsiliasi antar bagian
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
3. Melakukan monitoring hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN
serta melaksanakan penginputan koreksi data Berita Acara Hasil Penertiban BMN
dalam aplikasi SIMAK-BMN dengan koordinasi dan asistensi Direktorat BMN,
Kanwil DJKN dan atau KPKNL setempat dan apabila terjadi perbedaan harus
dapat dijelaskan dalam Catatan atas Laporan BMN.
4. Melaksanakan rekonsiliasi data secara berjenjang baik rekonsiliasi internal
(SIMAK-SAKPA) maupun rekonsiliasi eksternal (KPKNL dan atau Kanwil
DJKN) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-
7/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara
Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
5. Untuk segera melaksanakan pengurusan kelengkapan dokumen terkait tanah dan
bangunan berupa bukti kepemilikan tanah (sertifikat) atas nama Pemerintah
Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. Untuk selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Biro
Perlengkapan, Koordinator Wilayah, KPKNL, Kanwil DJKN maupun sesama
satuan kerja terkait permasalahan laporan BMN.
7. Menyusun dan atau melengkapi Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
(CaLBMN) dengan menguraikan secara lengkap, jelas dan terperinci mengenai
hal terkait penatausahaan dan penyusunan laporan BMN, antara lain :
- Hasil Migrasi SIMAK-BMN
- Kepatuhan Audited Saldo Awal tahun 2011
- Perbedaan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN dengan aplikasi SIMAK-
BMN (menu transaksi 205)
- Progress Tindak Lanjut Temuan BPK-RI
- Proses rekonsiliasi internal dan eksternal SIMAK-BMN dan SAKPA
8. Melakukan inventarisasi aset tetap dengan kondisi rusak berat pada seluruh satker
dilingkungan Mahkamah Agung RI untuk dilakukan penghapusan dan dilaporkan
sebagai aktiva lain-lain.
9. Untuk segera melaksanakan segala upaya perbaikan laporan BMN sehubungan
dengan persiapan laporan BMN semester II tahun 2011 dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Mahkamah Agung RI
tahun 2011.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
43
Laporan BMN yang handal dan akurat pada satuan kerja menentukan
akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga
(LKKL) Mahkamah Agung RI, oleh karena itu diharapkan seluruh satuan kerja dapat
melaksanakan upaya dalam meningkatkan kualitas laporan BMN sebagai perwujudan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku pengelola laporan BMN sehingga dapat
menghasilkan laporan BMN yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan nilai dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ADMINISTRASI PENGHAPUSAN
1. Penghapusan
Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi jumlah satker
yang mengajukan permohonan penghapusan maupun nilai barang-barang yang
dilelang, sebagai perbandingan dapat dilihat dalam tabel :
No. Tahun
Jumlah Satker/ Pengadilan Total Nilai Disetor
ke Kas Negara Umum Agama TUN
1.
2010
(Januari s.d. Desember)
30 69 3 Rp. 442.380.841,-
2.
2011
(Januari s.d. Agustus)
62 48 10 Rp. 1.085.337.962,-
2. Alih Fungsi
Dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara khususnya pemanfaatan eks
Bangunan Kantor untuk dapat dimanfaatkan menjadi rumah dinas/ruang mediasi/ruang
sidang anak karena kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan
tujuan tidak menjadi Barang Milik Negara Idle, jumlah Satker yang mengajukan
Permohonan alih fungsi dapat dilihat dalam table di bawah ini :
No. Tahun
Jumlah Satker
Pengadilan Tinggi
Agama Pengadilan Negeri Pengadilan Agama
1.
2010
1 1 6
2.
2011
2 - 19
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
44
3. Hibah
Untuk tertib administrasi dalam rangka kepastian kepemilikan atas tanah dan/atau
bangunan khususnya dilingkungan Pengadilan Agama.
No. Pengadilan Tanah/ Bangunan Keterangan
1.
Pengadilan Agama Banyumas
Tanah BKM Banyumas
Diserahkan kembali kepada BKM
dan bangunan diatasnya dihibahkan,
karena PA. Banyumas telah
mempunyai tanah/ Bangunan baru.
2.
Pengadilan Agama Magelang
Tanah milik Pemkab. Magelang
Bangunan milik PA. Magelang
diminta oleh MAN Magelang karena
PA. Magelang sudah mempunyai
tanah dan bangunan kantor baru.
3.
Pengadilan Agama Negara
Tanah milik PA. Negara
Sebagian tanah dimohonkan untuk
dapat dihibahkan kepada Pemkab.
Jembrana karena sudah menjadi
bagian dari halaman Pura.
4. Ruislag
Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan,
optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara atau tidak tersedia dimana dalam APBN
yaitu berupa tanah dan/bangunan.
No.
Antara Mahkamah Agung
Dengan Pemda.
Luas (m2)
Keterangan Tanah Bangunan
1.
Pengadilan Negeri Metro dengan
Pemkot Metro.
-
-
Belum ada usulan secara
berjenjang dari PN. Metro ke PT.
Bandar Lampung dan diteruskan ke
Mahkamah Agung
2.
Pengadilan Agama Muara Enim dengan
Pemda Muara Enim
1125
300
Pengadilan Agama sudah
mendapatkan persetujuan dari
Mahkamah Agung, namun dalam
pelaksanaannya melebihi waktu
yang ditentukan (6 bulan) sehingga
harus di lelang.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
45
5. Pinjam Pakai
Dalam rangka optimalisasi penggunaan barang milik negara yang belum/tidak
dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan untuk
menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
No.
Mahkamah Agung
Dengan Pemda/ Instansi
Luas (m2)
Jangka Waktu Keterangan Tanah Bangunan
1.
Pengadilan Agama Pamekasan
dengan Kandepag. Pamekasan
-
-
2 tahun dan dapat
diperpanjang
Belum diperpanjang
2.
Pengadilan Agama Pati
-
-
Tanah milik Pemkab.
Pati bangunan milik
PA. Pati
6. Sewa
Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang
belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi. Mahkamah Agung Republik
Indonesia memanfaatkan Barang Milik Negara yang ada dilingkungannya untuk
disewakan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan
uang tunai yang akan disetorkan ke kas umum negara sebagai PNBP.
No.
Mahkamah Agung
Dengan Pemda/ Instansi
Luas (m2) Jangka Waktu Keterangan
Tanah Bangunan
1.
BNI Syariah
88,40
88,40
5 tahun dan dapat
diperpanjang
Proses pengajuan ke
DJKN
2.
Kantor Pos
23
23
3.
ATM BRI
-
-
4.
Kantin
81
-
5.
Koperasi
54,15
54,15
TATA LAKSANA PENGADAAN BARANG
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pada pengadaan barang, antara lain sebagai
berikut :
A. Pelaksanaan anggaran yang belum maksimal :
1) Banyaknya Pengadilan Tinggi yang belum mengajukan Penetapan Lokasi Tanah
untuk gedung kantor Tipikor dan PHI.
2) PN. Jakarta Pusat sampai sekarang belum mengajukan lokasi tanah yang akan untuk
gedung Kantor.
3) Adanya beberapa Pengadilan tidak mau melaksanakan pembangunan/rehab gedung
kantor, dengan alasan anggaran tidak cukup.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
46
B. Kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka Pembangunan gedung Kantor
I. Pengadilan Tipikor dan PHI
1. Luas tanah untuk pembangunan gedung Pengadilan Tipikor
Minimal luas 1000 m2 (L. = 25 m dan P.= 40 m )
2. Luas bangunan untuk gedung Pengadilan Tipikor
Minimal luas 1000 m2 (L. = 18 m dan P.= 25 m ), terdiri dari 2 (dua) lantai
- Lantai 1. Ruang Sidang Tipikor dan PHI, ruang tahanan dan ruang tunggu
- Lantai 2 Ruang Hakim Tipikor, Hakim PHI dan Ruang Kepaniteraan Tipikor
dan PHI
II. Perubahan dalam Rangka Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan pada 4 (empat)
lingkungan peradilan
a) Peradilan Umum Tingkat Banding : Luas 1600 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 32 m
Tingkat Pertama Kelas I : Luas 2160 m2 (dua lantai)
Lebar 30 m Panjang 36 m
Tingkat Pertama Kelas II : Luas 1800 M2 (dua lantai)
Lebar 30 m Panjang 30 m
b) Peradilan Agama Tingkat Banding : Luas 1600 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 32 m
Tingkat Pertama Kelas I : Luas 1440 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 30 m
Tingkat Pertama Kelas II : Luas 1000 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 20 m
c) Peradilan Militer Tingkat Banding : Luas 1600 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 32 m
Dilmil. type A : Luas 1440 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 30 m
Dilmil. type B : Luas 1000 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 20 m
d) Peradilan TUN. Tingkat Banding : Luas 1600 M2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 32 m
Tingkat Pertama Kelas I : Luas 1440 m2 (dua lantai)
Lebar 24 m Panjang 30 m
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
47
BIMBINGAN DAN MONITORING
1. SURAT dari Steering Committee Rakernas MA-RI tahun 2011 No 24/SC-
RAKERNAS/VII/2011, tanggal 19 Agustus 2011 perihal permintaan bahan – bahan
Rakernas MA-RI tahun 2011, maka bagian Bimbingan dan Monitoring Biro
Perlengkapan telah melakukan kegiatan mulai Bulan Januari s/d Agustus 2011 Tanggal
pelaksanaan dari bulan Februari s/d Agustus 2011 dengan rincian sebagai berikut :
2. OBJEK :
Korwil Semarang.
Korwil Denpasar.
Korwil Yogyakarta.
Korwil Surabaya
3. MATERI :
Korwil Semarang meliputi Satker : PN/PA. Semarang, PN/PA. Ungaran, PN/PA.
Ambarawa, PN/PA. Temanggung, PN/PA. Surakarta, PN/PA. Karanganyar, PN/PA.
Boyolali, PN/PA. Winogiri, PN/PA. Kudus, PN/PA. Jepara, PN/PA. Blora, PN/PA.
Cilacap, PN/PA. Kebumen, PN/PA. Purworejo dengan materi Bimbingan dan
Monitoring Peninjauan Pelaksanaan / Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kantor /
Rumah Dinas, dan Pengadaan Tanah serta Monitoring Barang Milik Negara.
Korwil Denpasar : Pembinaan dan Bimbingan Teknis Rencana Renovasi Seluruh
Gedung Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan
Peninjauan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar.
Korwil Yogyakarta meliputi Satker : PN/PA. Wonosari, PN/PA. Wates, PN/PA.
Bantul, dan PN/PA.Sleman dengan materi Bimbingan dan Monitoring Peninjauan
Pelaksanaan / Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kantor / Rumah Dinas, dan
Pengadaan Tanah serta Monitoring Barang Milik Negara.
Korwil Surabaya Meliputi Satker : PN/PA. Kab.Madiun, PN/PA. Dilmil III-13
Madiun, PN/PA. Ngawi, PN/PA. Ponorogo, PN/PA. Magetan, PN/PA. Jember,
PN/PA.Banyuwangi, PN/PA. Situbondo, PN/PA. Bondowoso, PN/PA. Bangkalan,
PN/PA. Sumenep, PN/PA. Sampang, PN/PA. Pamekasan dengan materi Bimbingan
dan Monitoring Peninjauan Pelaksanaan / Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kantor /
Rumah Dinas, dan Pengadaan Tanah serta Monitoring Barang Milik Negara.
4. HASIL / OUTPUT :
Pendistribusian tenaga staf hendaknya dilakukan secara adil dan merata sehingga
tidak terjadi kekurangan staf di suatu tempat sementara di tempat lain berlebih.
Penempatan tenaga struktural khususnya di daerah terpencil hendaknya diisi oleh
putra daerah setempat yang profesional, sehingga memperlancar pelaksanaan tugas.
Pendistribusian Anggaran DIPA Tahunan dari Mahkamah Agung RI kepada setiap
Satker yang disalurkan melalui Korwil dilaporkan mengalami ketidaksesuaian dengan
RKAKL yang diajukan masing – masing satker, demikian pula para pengguna DIPA
ditemukan banyak yang menyimpang dari alokasi Anggaran yang telah ditentukan.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
TAHUN 2011
48
5. HAMBATAN :
Masih ditemukannya sertifikasi tanah yang masih atas nama Departemen Kehakiman /
Kanwil Departemen Kehakiman.
Proses sertifikasi pembelian tanah baru untuk pembangunan Gedung Kantor dan
Rumah Dinas banyak ditemukan belum selesai.
Anggaran Operasional Persidangan Keliling dan Perjalanan Dinas untuk daerah
terpencil (terutama wilayah Indonesia Tengah dan Timur) masih sangat minim
sehingga tidak mencukupi.
Prototype pembangunan Gedung Kantor tampak depan dan tata ruang secara umum
masih ada kekurangan yang tidak sesuai dengan buku I Edisi 2007 dan Edisi revisi.
Banyaknya keluhan di setiap satker daerah mengenai minimnya SDM tenaga Operator
yang mengelola masalah SABMN belum Profesional dan merangkap pada pekerjaan
staf lain.
Perlu ditingkatkan lagi mengenai SDM para pegawai dan pejabat Eselon disetiap
satker daerah melalui sosialisasi mengenai penghapusan, Simak BMN, Ruislag,
Pengadaan barang dan Jasa agar lebih Profesional.
Perlunya penambahan jumlah pegawai pada setiap Satker daerah yang jumlah
perkaranya banyak, karena ada beberapa jumlah pegawai yang kurang memadai.
Perlunya penambahan kendaraan operasional untuk para pansek di setiap satker
daerah guna memperlancar tugas di lapangan bagi daerah tertentu.
Masih ditemukan di beberapa satker di daerah yang masih lambat dalam
melaksanakan tender lelang pembangunan gedung kantor sehingga sudah lebih dari
pertengahan tahun belum ada pemenang lelangnya, untuk itu satker – satker tersebut
perlu mendapat perhatian dan teguran karena akan mempengaruhi kualitas standar
bangunan.
Top Related