PERAN STAKEHOLDERDALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Disampaikan Oleh : BudiharsoKepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. BRIGJEN KATAMSO, PARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTATELEPON: 0274 385 378; Fax. 0274 385 378
E-Mail : [email protected]
Siapa Stakeholderdalam Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Stakeholder diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan
permasalahan yang sedang diangkat(Stakeholder dapat juga dinamakan pemangku kepentingan)
• UU NO. 35 TH. 2009
• PP 25 TH. 2011
• Perpres 23 Th. 2010
• Inpres 12 Th. 2011
• Permendagri 21 Th. 2013
• Perda DIY 13 Tahun 2010
BAB VII LABEL DAN PUBLIKASI Ps.45 – Ps.47
BAB VI PEREDARAN Ps.35 – Ps.44
BAB V IMPOR DAN EKSPOR Ps.15 – Ps.34
BAB IV PENGADAAN Ps.9 – Ps.14 • Menkes, BPOM, Industri
Farmasi, PBF, Sarana Penyimpanan SF, Apotek, Rumkit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, dll.
BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI Ps.53 – Ps.59
• Menkes, BPOM, Perusahaan Farmasi ( Importir/Eksportir), Kantor Pabean, Nahkoda/Kapten Penerbangan, Bea Cukai
• Menkes, Rumkit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, dll.
• Menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial
PERAN STAKE HOLDER DALAM UU 35 TH. 2009
BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Ps.64 – Ps. 103
PERAN STAKE HOLDERDALAM UU 35 TH. 2009
• POLRI, • BNN, • PENUNTUT , • HAKIM dll.
BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT Ps.104 – Ps.108
Inpres No. 12 Tahun 2011tentang
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015
BNNP DIY
Disampaikan Oleh : BudiharsoKepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. BRIGJEN KATAMSO, KEPARAKAN, MERGANGSAN, YOGYAKARTATELEPON: 0274 385 378; Fax. 0274 385 378
E-Mail : [email protected] Website: bnnp-diy.com
DIINSTRUKSIKAN KEPADA:
• Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
• Sekretaris Kabinet• Kapolri• Jaksa Agung• Panglima TNI• Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal• Para Kepala Lembaga Pemerintah
Non Kementerian• Para Gubernur• Para Bupati / Walikota
INSTRUKSIPERTAMA
Mengambil Langkah2 yg diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dlm rangka Jakstranas P4GN Th. 2011 – 2015, Meliputi:
• Pencegahan
• Pemberdayaan Masyarakat
• Rehabilitasi
• Pemberantasan
INSTRUKSI KE DUABIDANG
PENCEGAHAN• Difokuskan pada upaya menjadikan Siswa /
Pelajar Pendidikan Menengah dan Mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
• Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
INSTRUKSI KE DUABIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
• Difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan pendidikan Menengah dan Kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
• upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
• Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang scr sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
INSTRUKSI KE DUABIDANG REHABILITASI
• Difokuskan pada upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
• Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.
• Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial scr prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
• Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba
INSTRUKSI KE DUABIDANG PEMBERANTASAN
• Difokuskan pada upaya pengawasan ketat thd impor, produksi, distribusi, penggunaan, ekspor, re ekspor bahan kimia prekursor dan penegakan hukum thd jaringan tersangka yg melakukan penyimpangan.
• upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau lab. Rumahan dan jaringan sindikat yg terlibat.
• Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.
• Upaya penindakan yg tegas dan keras thd aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yg terlibat jaringan sindikat narkoba,
• Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan.
• Upaya kerja sama dg aparat penegak hukum tingkat internasional
Para Menteri dan Kepala Lembaga Negara sbg penanggung jawab di lingkungan kerja masing – masing thd. Pencapaian target sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
INSTRUKSI KE TIGAKEPADA PARA MENTERI & KA
LEMBAGA NEGARA
1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Thun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.
INSTRUKSI KE EMPATKEPADA PARA GUBERNUR
1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Thun 2011 – 2015 di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.
INSTRUKSI KE LIMAKEPADA PARA BUPATI / WALIKOTA
Kepala Badan Narkotika Nasional melaksanakan pemantauan pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 – 2015 dan mengkompilasi laporan untuk disampaikan kepada Presiden.
INSTRUKSI KE ENAM
Melaksanakan Instruksi Presiden ini
dengan sungguh-sungguh dan penuh
tanggung jawab.
INSTRUKSI KE TUJUH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
FASILITASI
• Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Pasal 2Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di daerah.
BAB IIFASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
Pasal 3
(1) Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(2) Bupati/walikota melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten/kota.
(3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
Pasal 4
Gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, melaksanakan tugas sebagai berikut:a. menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang
memuat sekurangkurangnya:1. antisipasi dini;2. pencegahan;3. penanganan;4. rehabilitasi;5. pendanaan; dan6. partisipasi masyarakat.
b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahanpenyalahgunaan narkotika dengan:1. Organisasi kemasyarakatan;2. Swasta;3. Perguruan tinggi;4. Sukarelawan;5. Perorangan; dan/atau6. Badan hukum
d. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
e. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Pasal 5
Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dilakukan melalui kegiatan antara lain:a. seminar;b. lokakarya;c. workshop;d. halaqoh;e. pagelaran, festival seni dan budaya;f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;h. pemberdayaan masyarakat;i. pelatihan masyarakat;j. karya tulis ilmiah; dank. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
BAB IVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan
Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi.
(2) Gubernur melalui Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten/Kota.
BAB VIPENDANAAN
Pasal 9
Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota serta sumber-sumber lain yang sah
dan tidak mengikat.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
Top Related