Bagian 1Bagian 1
SUBSTANSISUBSTANSI
PNPMM PERKOTAAN PNPMM PERKOTAAN 2010- 2010-20142014
Arief R/Feb 10
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Strategi PNPMM Perkotaan 2010-2014
No
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPMM
Pembelajaran
(2007-2009)
Kemandirian(2010-2012)
Keberlanjutan
(2013-2014)
Exit Strategy(2015-..)
1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM)
Penguatan Kelembagaan BKM
Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda
BKM menjadi asset Pemda
2 BLM setiap tahun max 3 th
Channeling Program Sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan Koordinasi chanelling program
Pemberian program program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan
DAK Kemiskinan, Program Sektoral & Program Pemda
3 Penyusunan Perencanaan Masyarakat (PJM Pronangkis)
Integrasi perencanaan Masyarakat dengan Mekanisme Musrenbang
Proses Musrenbang berbasis perencanaan masyarakat
Pelembagaan Musrenbang secara partisipatif
4 Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM
Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan
Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel
Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance
3
Transformasi Mind-Set MasyarakatTransformasi Mind-Set MasyarakatDari Tahap Pemberdayaan Menuju Dari Tahap Pemberdayaan Menuju
Kemandirian Kemandirian
PEMBELAJARAN/PEMBERDAYAAN
KEMANDIRIAN
Masyarakat Partisipatif, Demokratis, Transparan & Masyarakat Partisipatif, Demokratis, Transparan & Akuntabel dalam Swakelola PembangunanAkuntabel dalam Swakelola Pembangunan
Masyarakat Kreatif, Inovatif, dan Inisaitif serta Masyarakat Kreatif, Inovatif, dan Inisaitif serta Pemda Pro Poor untuk Sustainability Pemda Pro Poor untuk Sustainability
Development didukung Sektoral dan KUR yang Development didukung Sektoral dan KUR yang partisipatifpartisipatif
Tahun 2010-2012
Bagian 2Bagian 2
PENYEMPURNAAN PENYEMPURNAAN KONSEPKONSEP
PNPMM PERKOTAAN PNPMM PERKOTAAN 20102010
Feb 2010
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
a. Meningkatkan Akses dan Dampak Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan
b. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM
c. Peningkatan nilai tambah kegiatan Infrastruktur bagi masyarakat miskin (Memenuhi kriteria standard teknis PU, dan mempertimbangkan Manfaat Sosial, Dampak Sosial dan Aksesbilitas)
d. Meningkatkan Good Governance, transparansi & Akuntabilitas BKM melalui perbaikan aturan dan tanggungjawab BKM/LKM;
e. Integrasi Proses perencanaan partisipatif (Penyusunan PJM Pronangkis dengan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Pro Poor Planning and Budgeting (Musrenbang , Forum SKPD dan DPRD utk APBD);
f. Channelling dan Sinergi dengan berbagai Program Sektor, program Pemda, KUR dan Swasta (CSR, donor, dll)
g. Adanya training2 dasar tentang Lingking dan Channelling Program Dana Bergulir kepada mekanisme Pasar
h. Penerapan Siklus Masyarakat secara konsisten sesuai Pedoman Pelaksanaan PNPMM Perkotaan 2009 5
Orientasi dan Substansi Dasar Konsep 2010
Penyempurnaan Konsep PNPM-MP Penyempurnaan Konsep PNPM-MP 20102010
No
Tujuan Penyempurnaan Konsep
1 Meningkatkan Akses dan Dampak Masyarakat Miskin serta Kontribusi Pada Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPMM Perkotaan
a. Meningkatkan Investasi kepada Masyarakat Miskin di Kelurahan dengan Menambah BLM PNPM ‘Open Menu’ sebesar Rp 150-300 juta/kel selama 3 kali mulai thn 2007
b. Scale Up Lokasi Program Neighbourhood Development (ND) Program dgn alokasi Rp 1 Milyar/ kelurahan terseleksi
c. Menyempurnakan Konsep PAKET berorientasi pelaksanaan RTBL dengan sharing program 50:50
d. Menjamin Penerima Manfaat Program PAKET dan ND adalah Warga Miskin, tercermin pada proposal kegiatan yang diajukan
e. Channelling program2 PBL & Cipta Karya, untuk akses BLM Sektor ke-Cipta Karya-an
f. Akses Channelling ke program2 Cluster 1 & Cluster 3 (KUR) serta CSR dan Pemda
g. Lokasi-lokasi yang telah phasing out (BLM 3x) tetap akan difasilitasi untuk channeling program dgn BLM Capacity Building @ Rp 25-50 jt/kel
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
2 Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan akses pengelolaan bantuan BLM
a. Safeguard selain antisipasi dampak sosial, terutama juga pada peningkatan kemanfaatan sosial (warga miskin) & aksesibilitas (jompo, anak2, wnt, dll)
b. Orientasi penyaluran BLM diprioritaskan pada Wilayah yang paling miskin di kelurahan tersebut (Infrastruktur yang dibangun, dana bergulir dan kegiatan sosial)
c. Sosialisasi & Pertemuan khusus bagi warga miskin pd setiap siklus kegiatan
d. RWT sah dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 30% warga miskin yang terdaftar di PS2
e. Meningkatkan pelatihan ketrampilan usaha dan Kelmpok Usaha Bersama (KUB) yg melibatkan warga miskin sbg prioritas penerima manfaat
f. Mendorong UPK-BKM menghilangkan persyaratan “memiliki usaha dan jaminan’
g. Meningkatkan konsistensi ketentuan 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (PS2) pd setiap KSM (ekonomi, prasarana & sosial)
No
Tujuan Penyempurnaan Konsep
3 Peningkatan Peran Pemda
a. Penyiapan NPK untuk pelaksanaan program
b. Pelaksanaan Program PAKET berbasis implementasi PLP-BLK dengan sharing program 50%:50%
c. Peningkatan pelatihan TOT Pemda, dg target minimal 3-5 orang dari setiap kota/kab
d. Pelatihan2 bagi Lurah/Kades, PJOK, Camat, SKPD-SKPD dan KBP
e. Memperkuat kapasitas KBP dan TKPK-D
f. Pelatihan khusus KBP dan Workshop regional KBP serta KBP Award
g. Insentif bagi Pemda replikasi di lokasi phasing out (3x BLM)
h. Insentif Program ND bagi Pemda yang menunjukkan integrasi perencanaan partisipatif dengan Musrenbang
i. Korkot khusus fasilitasi Pemda, Askot CD untuk pengendali fasilitator
j. Integrasi pendampingan Pemda (oleh Korkot PNPM dan P2KP Advanced)
No Tujuan Penyempurnaan Konsep
4 Integrasi PJM Pronangkis dan Musrenbang
a. Tim Fasilitator fasilitasi integrasi PJM Pronangkis di tkt kecamatan dan Tim Korkot (PNPM & Adv) bersama tim faskel PAKET fasilitasi integrasi di tingkat kota/kab
b. Penyusunan PJM Pronangkis oleh masyarakat diawali kegiatan Workshop dg nara sumber SPKDS-SKPD dan Pemda
c. NPK DJCK-Pemkot/Kab salah satunya tentang butir kewajiban pemda untuk mendukung proses integrasi PJM Pronangkis dalam Musrenbang desa/kel, kec dan kota/kab
d. Seleksi Lokasi Program ND dilaksanakan salah satu pertimbangan utama ialah atas dasar Integrasi PJM Pronangkis dg Musrenbang
e. Tim Korkot bersama KBP fasilitasi dialog reguler dengan SKDP dan DPRD
Integrasi PJM dengan Perencanaan Pembangunan RegulerIntegrasi PJM dengan Perencanaan Pembangunan Reguler
Sosialisasi Draft PJM
oleh Tim PP
Pembentukan Tim Perencanaan
Partisipatif
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan SKPD-2
terkait dan Swasta ttg sosialisasi pemahaman Perencanaan Strategis
masing-2 SKPD dan Swasta
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemkot/
Kab ttg sosialisasi pemahaman kebijakan
pembangunan dan rencana Makro Pemkot/Kab (RTRW,
RTBL, RPJP-D, Dll)
Serangkaian Koordinasi dan Komunikasi dengan
masyarakat dan pemerintah kelurahan ttg visi, misi, masalah, potensi dan kebutuhan/prioritas
kebutuhan masyarakat
Lokakarya Perencanaan
Partisipatif Kelurahan/Desa
Penyusunan Draft Dokumen PJM
Pronangkis oleh Tim Inti PP
Konsultasi & Sosialisasi PJM
Prongkis di Kelurahan/Desa
Revisi dan Pengesahan
Dokumen PJM Pronangkis
Integrasi dan Koordinasi Program
Tkt. Kel/Desa(Keterpaduan PJM Pronangkis
dgn RPJMD Kel)
MUSRENBANG :- Tkt. Kecamatan- Tkt. Kota/Kab
Dok. Kebijakan
Pemda
Dok. Pemetaan Swadaya
Dok. Renstra SKPD
Channeling Program
Bagian 3Bagian 3
SIKLUS PROGRAMSIKLUS PROGRAM
PNPMM PERKOTAAN PNPMM PERKOTAAN 20102010
Feb 2010
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
12
Periode Siklus Program
Siklus Program PNPMM Perkotaan yang dilaksanakan Masyarakat, terbagi pada 3 tahunan siklus, sbb:
•Siklus Tahun ke-1 : Untuk Lokasi Baru•Siklus Tahun ke-2 : Untuk kelurahan yang telah menuntaskan secara penuh siklus tahun pertama•Siklus Tahun ke-3 : Untuk kelurahan yang telah menuntaskan secara penuh siklus tahun kedua
Pada Tahun ke-4, Kelurahan yang telah menuntaskan secara penuh siklus tahun ketiga akan kembali melaksanakan siklus tahun ke-1, karena masa pengabdian anggota BKM telah selesai dan PJM Pronangkis (periode 3 tahun) juga telah diselesaikan
13
Siklus Tahun ke-1, ke-4, dst
Mulai Pencairan BLM
FGD Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pendaftaran Relawan-
Relawan Warga
Sosialisasi Intensif dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)
Pembentukan Kelembagaan Masyarakat (BKM/LKM)
Identifikasi potensi & kebutuhan warga melalui Pemetaan
Swadaya (PS)
Pembentukan KSM & Pelaksanaan Kegiatan Tridaya
Perencanaan Partisipatif menyusun PJM Pronangkis dan proses
Integrasi perencanaan ke mekansime Musrenbang
Pemanfaatan BLM
Sosialiasi Awal & Mapping Sosial
14
Siklus Tahun ke-2
Review Partisipatif (Pelaksanaan program,
Pemanfaat program, Renta Pronangkis, Kinerja BKM/ LKM , Audit, dll) & RWT
KSM
PJM/ RENTA
Mekanisme Musrebang tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan
Tingkat Kota/Kab
Tambahan BLM PNPM thn ke-2
Pencairan & Pemanfaatan BLM
PJM Pronangkis sbg dasar RPJM Kel/Des & Renta Pronangkis sbg input SKPD Kel/ Renja Desa
15
Siklus Tahun ke-3
Review Partisipatif (Pelaksanaan program,
Pemanfaat program, Renta Pronangkis, Kinerja BKM/ LKM , Audit, dll) & RWT
KSM
PJM/ RENTA
Mekanisme Musrebang tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan
Tingkat Kota/Kab
Tambahan BLM PNPM thn ke-3
Pencairan & Pemanfaatan BLM
PJM Pronangkis sbg dasar RPJM Kel/Des & Renta Pronangkis sbg input SKPD Kel/ Renja Desa
16
Siklus Tahun ke-4
RK
Review/Refleksi Partisipatif ttg 3 thn
pelaksanaan Program
LKM PS
KSM
PJM / RENTA
Pencairan Dana dari Channeling Program-Program
Mekanisme Musrebang tingkat Desa/Kel, Kecamatan dan
Tingkat Kota/Kab
PJM Pronangkis sbg dasar RPJM Kel/Des & Renta Pronangkis sbg input SKPD Kel/ Renja
Desa
TerimTerima a
KasihKasih
Contact Person:Contact Person:
email : email : [email protected]
HP:HP:0815965435708159654357
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Top Related