LLAAPPOORRAANN PPIINNJJAAMMAANN … file2010 berjumlah USD1.687,06juta untuk membiayai: 1)...
Transcript of LLAAPPOORRAANN PPIINNJJAAMMAANN … file2010 berjumlah USD1.687,06juta untuk membiayai: 1)...
DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LLAAPPOORRAANN PPIINNJJAAMMAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH
TAHUN 2010
2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. 2
RINGKASAN LAPORAN………………………………………………………... 3
BAB I: PENDAHULUAN………………………………………………………… 5
BAB II: PINJAMAN PROGRAM……………………………………………….. 7
I. PINJAMAN WORLD BANK (WB)…………………………... 7
II. PINJAMAN ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)……… 12
III. PINJAMAN JEPANG (JICA)………………………………… 13
IV. PINJAMAN PERANCIS (AFD)………………………………. 15
BAB III: PINJAMAN PROYEK…………………………………………………. 17
I. PINJAMAN MULTILATERAL……………………………….. . 17
a) Pinjaman World Bank 17
b) Pinjaman Asian Development Bank (ADB) 18
II. PINJAMAN BILATERAL……………………………………... 21
a) Pinjaman Bilateral Pemerintah Jepang (JICA) 21
b) Pinjaman Bilateral Pemerintah Perancis (AFD) 22
c) Pinjaman Bilateral Pemerintah Korea 23
d) Pinjaman Bilateral Pemerintah Arab Saudi 23
e) Pinjaman Bilateral Pemerintah Spanyol (ICO) 24
III. PINJAMAN KOMERSIAL/KREDIT EKSPOR…………….. 25
IV. PINJAMAN DALAM NEGERI………………………………… 35
3
RINGKASAN LAPORAN
Sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Negara, Pinjaman Luar Negeri
harus dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
rangka asas transparan tersebut, maka perlu disusun sebuah laporan yang
menggambarkan kegiatan pinjaman pemerintah pada tahun 2010.
Laporan ini menyajikan realisasi pinjaman baru yang telah ditandatangani
sampai dengan 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:
a) Pinjaman Program yang digunakan untuk membiayai defisit APBN, diperoleh
dari World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Jepang
melalui JICA dan Pemerintah Perancis melalui AFD.
b) Pinjaman Proyek yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan/proyek
terdiri dari Pinjaman Multilateral (WB, ADB dan IDB, IFAD), Pinjaman
Bilateral (Jepang, Perancis, Korea, Arab Saudi dan Spanyol), Pinjaman
Komersial dan Kredit Ekspor serta Pinjaman Dalam Negeri.
Pinjaman program untuk Tahun Anggaran 2010 berasal dari pinjaman ADB,
WB, Jepang dan Perancis dengan total komitmen sebesar USD4.154,98Juta dan
realisasi penarikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar
USD3.187,06juta.
Pinjaman Program dari WB yang telah ditarik sampai dengan 31 Desember
2010 berjumlah USD1.687,06juta untuk membiayai: 1) additional financing PNPM
Mandiri baik perdesaan maupun perkotaan sebesar USD515,76juta, 2) Climate
Change Program Loan sebesar USD200juta, 3) Additional Financing BOSKITA II
sebesar USD171,30juta, 4) Fourth Infrastructure Development Policy Loan sebesar
USD200juta dan 6) Seventh Development Policy Loan sebesar USD600juta.
Sedangkan selama tahun 2010, juga telah disepakati pemberian Pinjaman
Program dari ADB sejumlah USD700juta untuk membiayai 2 program kegiatan yaitu:
Countercyclical Support Facility sebesar USD500juta dan Infrastructure Reform
Sector Development Program-Subprogram 3 sebesar USD200juta.
Selain dua lembaga di atas, pada tahun 2010 Pemerintah Jepang dan
Pemerintah Perancis juga telah memberikan komitmen terhadap pelaksanaan
pembangunan dengan memberikan Pinjaman Program. Pinjaman Program dari
Pemerintah Jepang tahun 2010 sebesar USD500juta digunakan untuk membiayai
program kegiatan berikut: 1) Sixth Development Policy Loan sebesar USD100juta, 2)
Seventh Development Policy Loan sebesar USD100juta dan 3) Climate Change
Program Loan sebesar USD300juta. Sedangkan Pemerintah Perancis juga
memberikan Pinjaman Program sebesar USD300juta untuk membiayai Climate
Change Program Loan III.
Selama tahun 2010, Pemerintah Indonesia juga menerima Pinjaman
Proyek yang terdiri atas Pinjaman Multilateral (WB dan ADB) sebesar USD510juta,
Pinjaman Bilateral (Jepang, Perancis, Korea, Arab Saudi dan Spanyol) yang
berjumlah JPY40.537juta, USD178,60juta dan EUR3,69juta. Adapun Pinjaman
komersial/kredit ekspor yang diterima Pemerintah Indonesia sebesar EUR67,91juta,
USD436,31juta, CHF4,09juta dan JPY5.509,56juta. Sedangkan untuk tahun 2010
Pemerintah Indonesia tidak menerima pinjaman yang berasal dari Islamic
Development Bank (IDB) dan International Fund for Agriculture Development (IFAD).
4
Dalam rangka pembiayaan alutsista TNI/Kementerian Pertahanan dan
alutsista Kepolisian Negera RI, Pemerintah memperoleh pembiayaan melalui
mekanisme Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Perbankan Nasional. Dalam
rangka implementasi PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) oleh Pemerintah, untuk Tahun Anggaran
2010 telah dialokasikan PDN sebesar Rp.1 Triliun, yang terdiri dari Rp200Milyar
untuk Alut Polri dan Rp800Milyar untuk Alutsista TNI/Kementerian Pertahanan. Dari
target 32 KJB senilai Rp1 Triliun, yang direalisasikan sebanyak 27 KJB sebesar
Rp855.705.379,32 (84%), sedangkan 5 KJB masih dalam proses di Kemenhan.
5
BAB I
PENDAHULUAN
Sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Negara, Pinjaman Luar Negeri
harus dikelola dengan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
sebagaimana amanat Undang-undang No 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 yang
berbunyi ”Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Dalam rangka asas transparan
tersebut, maka perlu disusun sebuah laporan yang menggambarkan kegiatan
pinjaman pemerintah pada tahun 2010.
Laporan dalam rangka transparansi Pinjaman Pemerintah 2010 ini disusun
juga dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2006
pasal 27 ayat 1 yang berbunyi ”Menteri menyelenggarakan publikasi informasi
mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri”. Untuk menyusun laporan pinjaman
luar negeri ini, data dan dokumen yang dipergunakan adalah (i) Laporan
Perkembangan Pinjaman Luar Negeri Triwulanan yang diterbitkan oleh Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, (ii) Penjelasan singkat yang disarikan dari
masing-masing Perjanjian Pinjaman, dan (iii) Data APBN 2010.
Dalam struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada
bagian Pembiayaan, Pinjaman dikategorikan menjadi dua yaitu Pinjaman Luar
Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri. Pinjaman Luar Negeri sendiri dibagi menjadi
dua kategori yaitu Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. Dalam Laporan ini Jenis
Pinjaman akan dikategorikan menjadi Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.
Pinjaman Proyek sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Pinjaman Multilateral,
Bilateral, Pinjaman Komersial/Kredit Ekspor dan Pinjaman Dalam Negeri.
Pinjaman Program merupakan pinjaman yang terkait dengan program yang
telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
pinjaman program ini dikaitkan dengan pemenuhan matriks kebijakan yang telah
disepakati besama antara Lender dengan Pemerintah. Untuk pinjaman proyek
merupakan pinjaman yang terkait langsung dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Masing-masing pinjaman proyek mempunyai tujuan dan desain khusus untuk
membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
6
Sesuai target pembiayaan utang APBN-P 2010, netto pinjaman luar negeri
ditetapkan sebesar minus 155.5 milyar rupiah dan pinjaman dalam negeri sebesar
1 trilyun rupiah. Dengan demikian, jumlah netto pinjaman adalah sebesar 844.5
milyar rupiah.
Ringkasan Pinjaman Pemerintah Sesuai Data APBN 2010
(dalam milyar rupiah)
Uraian APBN 2010 APBN-P 2010
Pinjaman (8,881.5) 844.5
i Pinjaman Luar Negeri (9,881.5) (155.5)
Penarikan pinjaman LN 57,605.8 70,777.1
a. Pinjaman Program 24,443.0 29,421.8
b. Pinjaman Proyek 33,162.8 41,355.3
Penerusan Pinjaman 8,643.8 16,796.6
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (58,843.5) (54,136.0)
ii Pinjaman Dalam Negeri 1,000.0 1,000.0
Laporan ini terdiri dari 3 Bab, yaitu (I) Pendahuluan, (II) Pinjaman Program
2010, (III) Pinjaman Proyek 2010. Pinjaman yang disampaikan dalam laporan ini
merupakan pinjaman-pinjaman yang ditandatangani atau ditarik pada tahun 2010.
7
BAB II
PINJAMAN PROGRAM
Pinjaman program untuk Tahun Anggaran 2010 berasal dari pinjaman ADB,
WB, Jepang dan Perancis dengan total komitmen sebesar USD4.154,98juta dan
realisasi penarikan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar
USD3.187,06juta.
I. PINJAMAN PROGRAM WORLD BANK (WB)
a) PNPM Mandiri Perdesaan (Third National Program for Community Empowerment in Rural Areas Project) dan PNPM Mandiri Perkotaan (Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project)
Dalam rangka lanjutan program pemerintah PNPM Mandiri, WB
memberikan pinjaman program untuk Refinancing Third National
Program for Community Empowerment in Rural Areas Project dan Third
National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project.
Pinjaman ini ditujukan untuk
i. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang
mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
ii. Memperkuat manajemen dan keuangan unit-unit Pengelola
Keuangan masyarakat agar menjadi basis pengembangan
ekonomi lokal.
iii. Meningkatkan kapasitas institusi lokal tingkat desa, kecamatan,
dan kabupaten dalam proses penyelenggaraan pembangunan
iv. Mengembangkan pusat/ media pengetahuan dan pembelajaran
antara lain dalam bentuk best practices dari berbagai mekanisme
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program
pemberdayaan masyarakat yang ada.
Adapun terms and condition pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Uraian PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perkotaan
Loan No Ln. 7867-ID Ln. 7866-ID
Loan Amount USD 785.000.000 USD 149.980.000
Signing Date 9 April 2010 9 April 2010
Closing Date 31 Desember 2012 31 Desember 2013
8
Grace Period 9 tahun 6 bulan 8 tahun 6 bulan
Repayment Period 15 tahun 6 bulan 15 tahun 6 bulan
Front end fee 0,25% of the total loan 0,25% of the total loan
Interest Rate LIBOR + Variable Spread Loan
LIBOR + Variable Spread Loan
Executing Agency Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pekerjaan Umum
Jumlah BLM yang akan di-refinance
USD 629.180.000 USD 115.760.000
Jumlah BLM dengan mekanisme R/K
USD 54.820.000 -
Mengingat masa pengefektifan pinjaman terlambat maka refinancing
BLM sampai akhir Desember 2010 hanya dapat tertarik sebesar
USD515.760.708 dan sisanya akan ditarik pada tahun 2011.
b) Climate Change Development Policy Loan (CC-DPL)
Climate Change Development Policy Loan (CC-DPL) merupakan
pinjaman program dari WB yang ditujukan untuk membantu reformasi
kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia.
Selain dibiayai oleh WB, Program CC-DPL ini juga dibiayai oleh JICA
Jepang dan AFD Perancis. Adapun terms and condition pinjaman ini
adalah sebagai berikut:
Loan No. : 7915-ID
Loan Amount : USD 200,000,000
Signing Date : 23 Juni 2010
Effective Date : 7 September 2010
Closing Date : 31 Desember 2010
Grace Period : 9 tahun
Maturity : 24,5 tahun
Repayment Period : 15,5 tahun
Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan
Front-end Fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman
Executing Agency : BKF, Kementerian Keuangan
9
c) Additional Financing for The Bantuan Operasional Sekolah-Knowledge Improvement for Transparency and Accountability II (BOS-KITA II)
Additional Financing for the Bantuan Operasional Sekolah-Knowledge
Improvement for Transparency and Accountability II (BOS-KITA II)
merupakan pembiayaan lanjutan dari pinjaman program Bank Dunia
yang sebelumnya telah dicairkan pada tahun 2008 dan 2009 sebesar
USD 600 juta.
Tujuan Program BOS-KITA II adalah untuk meningkatkan akses
terhadap pendidikan yang memadai untuk usia 7 s.d. 15 tahun, dengan
memperkuat sistem di sekolah dalam meningkatkan efektivitas
penggunaan dana BOS.
Adapun terms and condition pinjaman ini adalah:
Loan No. : 7906-ID
Loan Amount : USD 500,000,000
Signing Date : 23 Juni 2010
Effective Date : 14 Oktober 2010
Closing Date : 31 Desember 2012
Grace Period : 9 tahun
Maturity : 24,5 tahun
Repayment Period : 15,5 tahun
Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan (0,24%)
Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Executing Agency : Kemendiknas
Dalam rangka proses pengefektifan Loan Agreement dibutuhkan
beberapa persyaratan yaitu:
i. Legal Opinion dari KemenkumHAM
ii. Surat Edaran Bersama (SEB) Mendiknas dan Mendagri tentang
optimalisasi peran Pemda dalam rangka pelaksanaan program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam pelaksanaannya pemenuhan salah satu persyaratan
pengefektifan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal (90 hari setelah
tanggal penandatanganan) karena penyusunan SEB Mendiknas dan
Mendagri yang membutuhkan waktu, sehingga masa pengefektifan
pinjaman diperpanjang menjadi 21 September 2010. Pinjaman ini
10
berlaku efektif pada tanggal 14 Oktober 2010 setelah syarat
pengefektifan lainnya yakni SEB Bersama Mendiknas dan Mendagri
disampaikan kepada WB pada tanggal 12 Oktober 2010.
Sampai dengan akhir Desember 2010, pinjaman ini telah tertarik
sebesar USD171.305.715.
d) Local Government And Decentralization Project 7914-ID
Pinjaman Local Government and Decentralization Project adalah
pinjaman program yang menggunakan mekanisme Output-Based
Disbursement, dimana Pemerintah Indonesia akan menarik pinjaman
berdasarkan hasil verifikasi output yang dihasilkan atas pelaksanaan
DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Verifikasi output atas
proyek-proyek yang didanai DAK tersebut akan dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tujuan utama pelaksanaan pinjaman program ini adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, pelaporan, dan penguatan verifikasi output
DAK khususnya di bidang infrastruktur (jalan, irigasi, air bersih, dan
sanitasi). Sehingga pada akhir proyek ini diharapkan akan adanya
peningkatan kapasitas dan penguatan baik di tingkat pusat maupun
daerah dalam hal pelaporan dan monitoring penggunaan DAK. Masa
penarikan pinjaman progam ini selama 4 (empat) tahun untuk
pelaksanaan DAK tahun 2011-2014.
Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
No. Loan : 7914-ID
Loan Amount : USD220,000,000
Signing Date : 23 Juni 2010
Closing Date : 30 Juni 2014
Grace Period : 9 tahun
Maturity : 24,5 tahun
Repayment Period : 15,5 tahun
Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan (0,24%)
Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Executing Agency : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
11
Adapun status pemenuhan persyaratan pengefektifan adalah sebagai
berikut:
No Persyaratan PIC Status
1. Legal Opinion DJPU Sudah diterbitkan oleh Menkumham tanggal 15 November 2010 dan telah disampaikan kepada Bank Dunia melalui surat direktur PH tanggal 23 November 2010.
2. Project Operational Manual (POM) dan Project Implementing Unit (PIU)
DJPK Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan melalui surat No. S-1865/PK.1/2010 telah menyampaikan kepada Bank Dunia:
- SK PIU No. 432/KMK.07/2010 tgl 23 November 2010 yang sudah ditandatangani Menteri Keuangan;
- Project Operation Manual (POM)
3. Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Lingkungan dan Sosial
Kemen PU melalui DJPK
Menteri Keuangan sudah menyurati Menteri PU untuk menerbitkan Surat Edaran (S-585/MK.7/2010 tanggal 23 November 2010). Draft SE belum ditandatangani Menteri PU.
4. TOR Verification Output DJPK dan BPKP
Verificator Arrangement telah ditandatangani oleh BPKP dan Bank Dunia pada tanggal 20 Desember 2010
Bank Dunia telah menyetujui perpanjangan masa pengefektifan
pinjaman yang kedua menjadi tanggal 20 Januari 2011. Direncanakan
pinjaman ini akan ditarik mulai tahun 2011.
e) Fourth Infrastructure Development Policy Loan (IDPL-4)
Fourth Infrastructure Development Policy Loan (IDPL-4) adalah
Pinjaman Program yang diberikan Bank Dunia yang ditujukan untuk:
1. Meningkatkan kuantitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat
pada sektor infrastruktur melalui kebijakan public service obligation
(subsidi), perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur daerah melalui peningkatan
belanja pemerintah daerah dan kerangka insentif;
3. Meningkatkan investasi swasta pada bidang infrastruktur melalui
pembentukan mekanisme public-private partnership (PPP) yang
secara fisik baik, transparan dan kredibel;
4. Menguatkan tata kelola untuk sektor infrastruktur melalui land
acquisition, perlindungan lingkungan, proses pengadaan dan audit
dalam Kementerian Pekerjaan Umum.
12
Adapun terms and conditions pinjaman dimaksud adalah sebagai
berikut:
Loan No. : 7974-ID
Loan Amount : USD 200,000,000
Signing Date : 24 November 2010
Effective Date : 10 Desember 2010
Closing Date : 31 Maret 2011
Maturity : 24,5 tahun
Grace Period : 9 tahun
Repayment Period : 15,5 tahun
Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan
Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Schedule Payment : 1 April dan 1 Oktober
First Repayment Date : April 2020
Executing Agency : Kementerian Keuangan
f) Seventh Development Policy Loan (DPL 7)
DPL-7 merupakan pinjaman program dari Bank Dunia yang mempunyai
sasaran utama untuk membantu Pemerintah Indonesia mencapai
pertumbuhan jangka menengah dan pengentasan kemiskinan dengan
mendukung kegiatan reformasi dengan:
a. Meningkatkan iklim investasi.
b. Menguatkan manajemen keuangan publik.
c. Meningkatkan pengurangan kemiskinan dan kegiatan pelayanan
publik.
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Loan No. : 7975-ID
Loan Amount : USD 600.000.000
Signing Date : 24 November 2010
Effective Date : 10 Desember 2010
Closing Date : 31 Maret 2011
Grace Period : 9 tahun
Maturity : 24,5 tahun
Repayment Period : 15,5 tahun
Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan (0,48%)
13
Front-end fee : 0,25% dari jumlah pinjaman akan dibayar dimuka (up-front) dan tidak dikapitalisasi dari pinjaman (dibayar dari APBN)
Schedule Payment : 1 April dan 1 Oktober
First Repayment Date : 1 April 2020
Executing Agency : Kementerian Keuangan
Pinjaman DPL 7 sebesar USD600 juta telah ditarik seluruhnya pada
Desember 2010.
II. PINJAMAN PROGRAM ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)
a) Countercyclical Facility Support Program (Loan No. 2563-INO)
Pinjaman program Countercyclical Facility Support Program 2563-INO
sebesar USD500 juta, ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2009,
namun penarikannya dilakukan pada tanggal 24 Maret 2010. Pinjaman
CSF ini merupakan pelengkap pinjaman Public Expenditure Support
Facility Program. Penarikannya telah dilakukan pada tanggal 24 Maret
2010. Pinjaman CSF ini merupakan assistance fund dalam rangka
antisipasi krisis keuangan global dan juga sebagai stimulus fiskal yang
bertujuan untuk meningkatkan produksi dan permintaan domestik,
penguatan perlindungan sosial, fasilitas perdagangan dan perlindungan
lapangan pekerjaan. Melalui pinjaman CSF diharapkan dapat menjaga
kestabilan arus kredit dan pertumbuhan ekonomi selama masa krisis
keuangan global.
Pinjaman CSF ini bersumber dari Ordinary Capital Resources (OCR)
yang pendanaannya berasal dari pasar komersil sehingga mempunyai
terms and conditions yang berbeda dari pinjaman OCR yang berlaku
umum. Selain itu, pinjaman CSF merupakan pinjaman jangka pendek
dan bersifat sebagai pinjaman emergency. Adapun rincian terms and
conditions-nya adalah sebagai berikut:
No. Loan : 2563-INO
Amount : USD 500.000.000
Loan Signing Date : 31 Desember 2009
Closing Date : 31 Maret 2010
Maturity : 5 tahun termasuk grace period 3 tahun
Interest : LIBOR + 2%
Commitment Charge : 0.75% pa
14
Schedule of Payment : 15 Maret dan 15 September
First Repayment Date : 15 Maret 2013
Disbursement Date : 26 Maret 2010
Executing Agency : Kementerian Keuangan
b) Infrastructure Reform Sector Development Program-Subprogram 3
(IRSDP-SP3)
Pinjaman IRSDP Subprogram 3 ini bertujuan untuk meningkatkan iklim
investasi Indonesia dengan menghapus hambatan-hambatan di bidang
infrastruktur dan meningkatkan akses pada pelayanan infrastruktur,
sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan makroekonomi Jangka
Menengah, khususnya pertumbuhan rata-rata Gross Domestic Product
(GDP) 6% - 7% pertahun selama 2010-2014. Outcome yang diharapkan
dari IRSDP ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur melalui
Private Sector Participation (PSP) utama dan memobilisasi resources
tambahan pada sektor publik. Pinjaman IRSDP Subprogram 3 memiliki
terms and conditions sebagai berikut:
No. Loan : 2708-INO
Amount : USD 200.000.000
Maturity : 15 tahun
Repayment Period : 12 tahun
Grace Period : 3 tahun
Interest Rate : Libor + 0.30% p.a
Commitment Charge : 0.15% p.a
Closing Date : 31 Maret 2011
Loan Signing : 20 Desember 2010
Effective Date : 28 Desember 2010
Executing Agency : Bappenas
III. PINJAMAN PROGRAM JEPANG (JICA)
a) Development Policy Loan VI (DPL-VI)
Pinjaman program ini merupakan pinjaman co-financing dengan Sixth
DPL No. 77840-IND pinjaman dari IBRD (ditandatangani tanggal 1
Desember 2009) dan Fifth DPSP Loan No. 2595-INO dari ADB
ditandatangani tanggal 16 Desember 2009). Terms and conditions
pinjaman program Development Policy Loan VI (DPL VI) adalah
sebagai berikut:
15
No Loan : INP-38
Loan amount : JPY 8,997,000,000 eq USD 100 juta
Repayment : 15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest rate : 0,7% p.a
Commitment charge : 0,1% p.a
Signing Date : 19 Maret 2010
Effective Date : 26 Maret 2010
First Repayment : 20 Maret 2015
Schedule of Payment : 20 Maret dan 20 September
b) Development Policy Loan VII (DPL-VII)
Pinjaman program Development Policy Loan VII bertujuan mendukung
program kerja pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas makro
ekonomi, meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pengelolaan
keuangan publik. Pinjaman ini merupakan co-financing dengan
Pinjaman World Bank seventh DPL Loan No.:7975-ID (yang
ditandatangani tanggal 24 November 2010) dan Sixth DPSP pinjaman
ADB.
Adapun terms and condition pinjaman DPL VII adalah sebagai berikut:
No. Loan : INP-40
Amount : JPY 8,391,000,000 eq USD 100 juta
Loan Signing : 10 Desember 2010
Effective Date : 22 Desember 2010
Interest Rate : 0,8% p.a
Repayment Period : 15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Commitment Charge : 0,1 % p.a
First Repayment : 20 Desember 2015
Schedule of Payment
: 20 Juni dan 20 Desember
Pinjaman Program ini telah ditarik pada tanggal 28 Desember 2010.
c) Climate Change Program Loan III
Pinjaman program ini merupakan pinjaman co-financing dengan CCPL
III pinjaman dari AFD (ditandatangani tanggal 17 Juni 2010). Tujuan
program loan ini adalah dalam rangka pembiayaan defisit APBN
sekaligus untuk menjalankan reformasi kebijakan yang terkait dengan
isu-isu climate change berdasarkan kerangka kerja Rencana Aksi
Nasional untuk Climate Change yang disusun oleh Pemerintah
16
Indonesia. Adapun terms and conditions pinjaman program tersebut
adalah sebagai berikut:
No. Loan : INP-39
Amount : JPY 27,195,000,000 (eq USD 300 juta)
Interest Rate : 0.15%
Repayment Period : 15 tahun
Grace Period : 5 tahun
Grant Element : 53.52 %
Effective Cost : 0.150 %
Signing Date : 23 Juni 2010
Effective Date : 28 Juni 2010
IV. Pinjaman Program PERANCIS (AFD)
Climate Change Program Loan Tahap III merupakan lanjutan tahap 1 dan 2
yang merupakan co-finance dengan Jepang melalui JICA. Adapun tahap 3
World Bank juga ikut memberikan kontribusi dalam CCPL ini. Tujuan program
loan ini adalah dalam rangka pembiayaan defisit APBN sekaligus untuk
menjalankan reformasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu climate change
berdasarkan kerangka kerja Rencana Aksi Nasional untuk Climate Change
yang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Adapun policy matrix untuk tahun
2010 mencakup:
- Area Mitigasi meliputi sektor kehutanan, energi and transportasi.
- Area Adaptasi yang meliputi prakiraan iklim, dampak serta penilaian
kerentanan, sektor sumber daya air, sektor pertanian serta sektor
kelautan dan perikanan.
- Area Cross Sectoral Issues meliputi pengarusutamaan perubahan iklim
dalam program pembangunan nasional, skema pendanaan, dan
koordinasi kebijakan untuk perubahan iklim serta pengurangan emisi gas
rumah kaca dan pengukuran penyerapan.
Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
No. Loan : CID 1009 01 E
Amount : USD300.000.000
Interest Rate : LIBOR + 50bps (3,71%)
Repayment Period : 15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Signing Date : 17 Juni 2010
Drawdown Date : 28 Juni 2010
17
BAB III
PINJAMAN PROYEK
I. PINJAMAN MULTILATERAL
a) Pinjaman World Bank (WB)
i. Indonesian Infrastructure Financing Facility (IIFF)
Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF) dimaksudkan untuk
mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan aliran investasi
bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dari Bank Dunia dan ADB
masing-masing sebesar USD 100 juta. Kedua pinjaman tersebut
selanjutnya akan diteruspinjamkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur
(PT. SMI) yang selanjutnya juga akan diteruspinjamkan lagi kepada
PT. Indonesian Infrastructure Finance (PT. IIF) sebagai anak
perusahaan yang akan menghimpun modal dari berbagai pihak dalam
berbagai instrument guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di
Indonesia.
Adapun terms and conditions pinjaman IIFF adalah sebagai berikut:
Loan Amount : USD 100,000,000
Signing Date : 15 Januari 2010
Closing Date : 31 December 2013
Grace Period : 9 tahun
Maturity : 24,5 tahun
Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan 0,24%
Front-end fee : 0,25% dari total pinjaman (dibayar melalui APBN)
Executing Agency : Kementerian Keuangan
Belum efektifnya Loan Agreement IIFF, dikarenakan hal-hal sbb:
a. Belum ditandatangani dan berlakunya Subsidiary Loan Agreement
(SLA) antara PT.SMI dan PT. IIF.
b. Belum ditandatangani dan berlakunya Project Agreement antara
PT.SMI, PT. IIF dan Bank Dunia.
18
Batas waktu effectiveness IIFF sebelumnya telah diperpanjang dari
semula 13 April 2010 menjadi 29 Oktober 2010, dan selanjutnya
diperpanjang sekali lagi menjadi 29 April 2011.
ii. Power Transmission Development Project
Power Transmission Development Project bertujuan untuk membantu
Pemerintah memenuhi permintaan tenaga listrik di Jawa, Bali dan
Sumatera Bagian Tengah dan Selatan. Pinjaman tersebut selanjutnya
akan diteruspinjamkan kepada PT PLN (Persero).
Pinjaman tersebut akan digunakan untuk: (i) Transmisi Jawa-Bali yakni
perluasan 4 substation 50/150 kV dan 20-25 substation 150/20kV
termasuk pemasangan 2 transformer baru 60MVA dan peralatannya
dan (ii) Sumatera Tengah dan Selatan yakni peningkatan 5 substation
150kV melalui pemasangan transformer baru dan peralatannya serta
perluasan 10-15 substation 150/20kV melalui pemasangan transformer
baru dan peralatannya.
Terms and Conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
Loan Amount : USD 225,000,000
Signing Date : 18 November 2010
Closing Date : 31 Desember 2015
Grace Period : 9 tahun
Maturity : 24,5 tahun
Interest Rate : LIBOR + Variable Spread Loan 0,24%
Repayment Period : 15,5Tahun
Front-end fee : 0,25% dari total pinjaman (dibayar melalui APBN)
Belum efektifnya Loan Agreement Power Transmission Development
Project, dikarenakan hal-hal sbb:
Legal Opinion masih proses di Kemenkumham.
Belum ditandatangani dan efektifnya Subsidiary Loan Agreement
(SLA) dengan PT.PLN (persero).
b) Pinjaman Asian Development Bank (ADB)
i. Indonesia Infrastructure Financing Facility
Indonesia Infrastructure Financing Facility ditujukan untuk memfasilitasi
pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia (PT
19
Sarana Multi Infrastruktur/PT. SMI) dengan bentuk pembiayaan berupa
pinjaman sebesar USD 100 Juta dan penyertaan modal sebesar USD
40 juta.
Pendirian PT. SMI adalah untuk mengerakkan sektor riil, di mana ada
keengganan dari lembaga keuangan dan perbankan untuk
menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur karena investasi untuk
proyek infrastruktur memiliki karakteristik tersendiri diantaranya masa
pengembalian investasi yang panjang (rata-rata di atas 20 tahun) dan
memiliki periode penyelesaian konstruksi rata-rata di atas 5 tahun.
Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
No. Loan : 2516-INO
Jumlah Pinjaman : USD 100.000.000
Loan Signing Date : 20 Januari 2010
Closing Date : 31 Desember 2013
Maturity : 25 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest : LIBOR + 0.2%
Commitment Charge : 0.15% pa
Schedule of Payment : 1 Maret dan 1 September
First Repayment Date : 1 September 2014
Pinjaman IIFF ini belum efektif karena masih terdapat beberapa
persyaratan pengefektifan yang belum terpenuhi yaitu:
a) Belum diperolehnya ijin usaha PT. Indonesia Infrastructure Finance
(PT. IIF);
b) Belum diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas
akta Pendirian PT. IIF;
c) Belum ditunjuknya CEO dan CFO PT. IIF;
d) Belum diunjuknya environmental and social staff;
e) Manual Operasi oleh PT. IIF belum berlaku
Mengingat pinjaman ini merupakan co-finance dengan pinjaman WB
dan berdasarkan Loan Agreement yang menyatakan bahwa pinjaman
ADB dapat berlaku efektif setelah pinjaman WB dimaksud telah efektif.
ii. Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project
Java Bali Distribution Performance Improvement Project merupakan
proyek yang dibutuhkan untuk mendukung jaringan transmisi dan
distribusi ketenagalistrikan dari pusat pembangkit kepada end-users.
Proyek ini ditujukan untuk (i) mengurangi biaya operasi pembangkit
20
tenaga listrik dan emisi gas buang CO2; dan (ii) meningkatkan efesiensi
distribusi ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta,
Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Proyek
Java Bali Distribution Performance Improvement Project dibiayai melalui
skema co-financing antara ADB dan Agense Francaise de
Developpement (AFD) Perancis. Adapun terms and conditions pinjaman
ini adalah:
No. Loan : 2619-INO
Jumlah Pinjaman : USD50Juta
Loan Signing Date : 22 Juni 2010
Closing Date : 30 November 2012
Maturity : 25 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest : LIBOR + 0.2%
Commitment Charge : 0.15% pa
Schedule of Payment : 1 Agustus dan 1 Februari
First Repayment Date 1 Februari 2035
Pinjaman Java Bali Distribution Performance Improvement Project
belum efektif karena PT.PLN (Persero) belum menyampaikan Legal
Opinion untuk project agreement dan grant agreement kepada ADB.
Masa pemenuhan persyaratan pengefektifan pinjaman telah
diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2011.
iii. Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)
Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)
merupakan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman ADB
sebesar USD35juta yang bertujuan untuk (i) pembangunan sanitasi
berbasis masyarakat, (ii) pengembangan infrastruktur saluran limbah,
dan (iii) pengembangan lembaga dan dukungan pelaksanaan sub-
proyek di Sumatera Utara dan DI Yogyakarta dengan membangun
28.000 saluran rumah dan 2 (dua) sistem pengelolaan air limbah
terpusat.
Adapun terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
No. Loan : 2654-INO
Jumlah Pinjaman : USD35.000.000
Loan Signing Date : 21 September 2010
Effective Date : 22 November 2010
Closing Date : 30 Juni 2015
21
Maturity : 25 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest : LIBOR + 0.2%
Commitment Charge : 0.15% pa
Schedule of Payment : 1 Agustus dan 1 Februari
First Repayment Date : 1 Agustus 2015
Executing Agency : Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
II. PINJAMAN BILATERAL
a) Pinjaman Bilateral Pemerintah Jepang (JICA)
i. Regional Solid Waste Management for Mamminasata
Regional Solid Waste Management for Maminasata bertujuan untuk
memperbaiki pengelolaan limbah padat di daerah metropolitan
Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengembangkan
sistem pengolahan limbah padat regional yang memadai termasuk
tempat pembuangan akhir sampah, sehingga berdampak pada
perbaikan hidup dan kondisi sanitasi masyarakat, perlindungan
lingkungan alam, dan peningkatan kapasitas administratif pemerintah
daerah.
No. Loan : IP-558
Jumlah Pinjaman : JPY 3,543,000,000
Loan Signing Date : 30 Maret 2010
Effective Date : 1 September 2010
Closing Date : 1 September 2018
Maturity : 40 th (termasuk grace period 10 th)
Interest rate : a. 0.65% p.a
b. 0.01% p.a
Commitment Charge : 0.1% p.a
Schedule of Payment : 20 Maret dan 20 September
First Repayment Date : 20 Maret 2020
Executing Agency : Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
ii. Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (I)
Java-Sumatra Interconnection Transmission Line Project (I) merupakan
pinjaman Pemerintah Jepang yang ditujukan untuk mengurangi beban
kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Sumatra dan meningkatkan
pasokan listrik dengan sistem interkoneksi dengan pembangunan
22
saluran transmisi, sehingga memberikan kontribusi bagi perbaikan iklim
investasi dan pembangunan ekonomi di kedua daerah.
No. Loan : IP-556
Jumlah Pinjaman : JPY 36,994,000,000
Loan Signing Date : 30-04-2010
Maturity : Repayment 20 tahun
Grace period 10 tahun
Interest : 1.4% p.a
Commitment Charge : 0.1%
Schedule of Payment : 20 April dan 20 Oktober
First Repayment Date : 20 April 2020
Executing agency : PT. PLN (Persero)
LA saat ini belum efektif dan menunggu penerbitan SLA oleh Dit. SMI-
Ditjen Perbendaharaan, adapun batas waktu pengefektifan LA telah
diperpanjang menjadi 27 Februari 2011.
b) Pinjaman Bilateral Pemerintah Perancis melalui AFD
Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project
merupakan proyek yang dibiayai melalui skema co-financing antara ADB dan
AFD dengan pembiayaan masing-masing sebesar USD50juta dan
pembiayaan PT. PLN selaku executing agency sebesar USD19juta. Proyek
ini ditujukan untuk (i) mengurangi biaya operasi pembangkit tenaga listrik dan
emisi gas buang CO2; dan (ii) meningkatkan efisiensi distribusi
ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Berdasarkan Credit Facility Agreement (CFA), terms and conditions pinjaman
ini adalah sebagai berikut:
No Loan : CID 1009 01F
Jumlah Pinjaman : USD50.000.000
Loan Signing Date : 3 Juni 2010
Closing Date : 30 November 2012
Maturity : 15 tahun termasuk grace period 5 tahun
Interest : fixed rate LIBOR swap + 47 bps
Schedule of Payment : 1 Februari dan 1 Agustus
First Repayment Date : 1 Agustus 2015
Executing Agency : PT. PLN
23
Status saat ini dalam proses pemenuhan conditions precedent, persyaratan
yang menjadi kewenangan Kemenkeu sudah disampaikan kepada AFD, dan
saat ini menunggu persyaratan pernyataan efektif untuk loan agreement yang
dibiayai oleh ADB.
c) Pinjaman Bilateral Pemerintah Korea
Development of Automation of Intellectual Property Rights
Development of Automation of Intellectual Property Rights (INA-16)
merupakan pinjaman dari Pemerintah Korea yang dibutuhkan oleh
masyarakat dalam rangka automatisasi pendaftaran hak cipta dan hak paten.
Proyek ini juga merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi, karena
negara asing melihat infrastruktur teknologi informasi dan perlindungan
kekayaan intelektual sebagai salah satu tolak ukur perekonomian. Untuk
tahun 2009 saja terdapat sekitar 15.000 pendaftaran hak cipta dan hak paten,
dan selama ini proses pendaftarannya dilakukan secara manual. Proyek ini
nantinya akan diimplementasikan di 33 Kantor Wilayah Kemkumham di
seluruh Indonesia, sehingga akan memudahkan proses pendaftaran hak cipta
dan hak paten.
Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
No. Loan : INA-16
Jumlah Pinjaman : USD33.000.000 (equivalent Korean Won)
Loan Signing Date : 19 Agustus 2010
Maturity : 40 Tahun
Interest : 0.10 % pa
Service Charge : 0.10% flat
First Repayment Date : 19 Agustus 2040
Executing agency : Kementerian Hukum dan HAM
d) Pinjaman Bilateral Pemerintah Arab Saudi
Development of Medical Education & Research Center and Two
University Hospitals (Andalas-Padang & Sebelas Maret-Solo) adalah
proyek yang dibiayai Saudi Fund for Development (SFD) dan Islamic
Development Bank (IDB) berdasarkan Aide Memoire antara Pemerintah
Indonesia dan IDB tanggal 11 Agustus 2009 yang mengatur share
pembiayaan untuk proyek dimaksud.
24
Adapun terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Jumlah Pinjaman : SFD135.000.000 eq. USD37.601.000
Loan Signing Date : 22 September 2010
Effective Date : 28 November 2010
Closing Date : 31 Desember 2015
Maturity : 25 tahun/5 tahun
Interest : 2,0%
Effective Cost : 2,01%
Grant Element : 62,56%
Executing Agency : Kementerian Pendidikan Nasional
Untuk pinjaman dari IDB, direncanakan akan ditandatangani pada tahun
2011.
e) Pinjaman Bilateral Pemerintah Spanyol (ICO)
Strengthening the Capacity Building Program of National Resilience
Institute (SCBP-Lemhannas) merupakan pembiayaan yang telah disepakati
melalui pinjaman Pemerintah Spanyol dengan mekanisme mix credit
(Pinjaman Campuran), yang terdiri dari 50% pinjaman lunak dari Instituto de
Credito Oficial, Spanyol (ICO) dan 50% pinjaman komersial dari Fortis Bank,
Spanyol (Fortis).
Berdasarkan hasil negosiasi, terms and conditions pinjaman ICO yang
disepakati adalah:
A m o u n t : EUR 3,695,046
Drawdown Period : 30 bulan setelah efektif
Maturity : 30 tahun
Repayment : 15 tahun setelah efektif
Interest : 0.15 % p.a.
Signing Date : 2 Juli 2010 (Dirjen PU) dan 26 Juli 2010 (ICO)
Effective Date : 20 Desember 2010
Executing Agency : Lemhanas
25
III. PINJAMAN KOMERSIAL/KREDIT EKSPOR
a) Procurement of 30 Airport Rescue and Fire Fighting Vehicles by
Indonesia
Dalam rangka pengadaan dan pengiriman 30 unit kendaraan telah disepakati
pembiayaan dari ORET Grant Belanda dan Pinjaman ING Bank Belanda.
Sebagai salah satu syarat memperoleh ORET Grant dimaksud adalah
rencana pembiayaan sebesar 60,6% tidak dapat dibiayai dari grant. Untuk itu
telah dilakukan kesepakatan dengan ING Bank Belanda untuk dapat
memberikan pinjaman dari sisa yang tidak dapat dibiayai dari hibah. Adapun
terms and conditions pinjaman tersebut adalah sebagai beikut:
Jumlah Pinjaman : EUR13.490.503
Proposal Pembiayaan : 60% dari nilai kontrak
Tenor : 9 Tahun
Grace Period : 2 Tahun
Repayment : 7 tahun (14 kali per tengah tahunan)
Interest : 6 month EURIBOR + margin 1.75% p.a.
Fees : Seluruh biaya yang terkait dengan pinjaman ini (Insurance Premium, bank cost, dan biaya lainnya) dijadikan salah satu komponen dari nilai kontrak, yaitu Financing Costs sebesar € 2.303.125. Berdasarkan ketentuan ORET, 75% dari Financing Costs dapat dibiayai dari hibah ORET. Dengan dimasukkannya Financing Costs ke dalam nilai kontrak, maka proporsi hibah ORET untuk proyek tersebut naik dari semula 36% menjadi 40%.
Executing Agency : Kementerian Perhubungan
Signing Date : 11 Juni 2010
b) Pinjaman Credit Suisse AG, Switzerland untuk Kementerian Pertahanan
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Nilai Kontrak : CHF4,815.000,00
Nilai Pinjaman : CHF4,092,750.85
Interest rate : Libor (CHF) + 0.85% p.a.
Commitment Fee : 0.25% flat
Front-end Fee : 0.35% p.a.
Risk Premium : 7.43%
Repayment Period : 8 tahun (16 kali semi-annually)
Grace Period : 18 bulan
Effective Cost : 2.99%
Signing Date : 10 Januari 2010
Effective Date : 21 Oktober 2010
26
c) Pinjaman PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian
Pertahanan (A)
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
Nilai Kontrak : USD4,499,146.00
Jumlah Pinjaman : USD3,874,274,10
Interest Rate : USD LIBOR 6m+1.75% p.a.
Arrangging & Management Fee : 0.75%
Commitment Fee : 0.50%
Upfront Fee : 4.00%
Total Tenor : 60 bulan
Repayment Period : 4 Tahun (8 kali semi annually)
First Repayment : 6 bln setelah final disbursement
Availability Period : 15 bulan
Effective Cost : 4.22%
Signing Date : 9 November 2010
d) Pengadaan PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian
Pertahanan (B)
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
Nilai Kontrak : USD2,999,218.81
Jumlah Pinjaman : USD2,549,335.99
Interest Rate : USD LIBOR 6m + 1.75% p.a.
Arrangging and Management Fee : 0.75% p.a
Commitment Fee : 0.50% flat
Upfront Fee : 4.00%
Total Tenor : 60 bulan
Repayment Period : 4 tahun (8 kali semi-annually)
First Repayment : 6 bln setelah final disbursement
Availability Period : 13 bulan
Effective Cost : 4.54%
Signing Date : 19 November 2010
e) Pinjaman PT. BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch untuk Kementerian
Pertahanan (C)
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
Nilai Kontrak : USD 13,499,997.30
Nilai Pinjaman : USD 11,475,000.00
Interest rate : USD LIBOR 6m + 1.75% p.a.
27
Commitment Fee : 0.50% flat
Arrangging and Management Fee
: 0.75% p.a.
Upfront Fee : 4.00%
Repayment Period : 4 tahun (8 kali semi-annually)
First Repayment : 6 bulan setelah final disbursement
Availability Period : 30 bulan (from the date of entry of the Loan Agreement)
Effective Cost : 4.17%
Signing Date : 31 Desember 2010
f) Pinjaman dari Kementerian Keuangan Rusia untuk Kementerian
Pertahanan (State Loan Rusia)
Sebagai bagian kesepakatan dalam Inter-governmental Agreement dan
Technical Arrangement untuk State Loan Rusia untuk pengadaan alutsista
TNI, maka sejak tahun 2009 telah disepakati total pinjaman sebesar
USD1Milyar. Adapun untuk tahun 2010 dan sebagai bagian dari kesepakatan
di atas, telah disepakati dua pinjaman dengan jumlah pinjaman masing-
masing sebesar USD56.000.000 dan USD3.000.000 dengan terms and
conditions sebagai berikut:
Nilai Komitmen Pemerintah Rusia : USD56,000,000&USD3,000,000.
Loan Maturity : 15 tahun
Grace Period : 5 tahun
Repayment Period : 10 tahun (20 kali tengah tahunan)
Interest Rate : 5,3% p.a
Late Interest : 6,3% p.a
Effective Cost : 5,52%
Executing Agency : Kementerian Pertahanan
g) Pinjaman Societe Generale (SG), Perancis untuk Kementerian
Pertahanan
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut :
Loan Amount : EUR 9,807,591.55
Loan Signing Date : 28 april 2010
Closing Date : 31 Juli 2013
Maturity : 8.5 tahun
Interest : EURIBOR + 1.70%
Arrangement Fee : 1 % flat
28
Commitment Fee : 0.80% p.a. (paid s.a. on undisbursed amount)
Insurance premium : Indikasi 6.8% flat + application fee
Schedule of Payment : 1st interest payment setelah dilakukan penarikan.
First Repayment Date : 30 Oktober 2013
Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent
(Article 3 dalam Credit Agreement). Dokumen-dokumen pemenuhan
Conditions Precedent yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu telah
disampaikan kepada Societe Generale, Perancis melalui surat tanggal 31
Agustus 2010. Sementara itu, permintaan pemenuhan CP yang menjadi
tanggung jawab Kemenhan masih dalam proses karena tertunda oleh proses
pencairan tanda bintang di DPR.
h) Pinjaman CIC, Perancis untuk Kementerian Pertahanan
Pinjaman CIC Perancis untuk Kementerian Pertahanan terdiri atas 2 Credit
Facility Agreement (CFA). Adapun terms and conditions kedua pinjaman
tersebut adalah sebagai berikut:
Loan Amount : USD 10,625,000 & USD 5,100,000
Loan Signing Date : 12 Mei 2010
Closing Date : 12 Juli 2012 / 12 Februari 2013
Maturity : 7.5 tahun / 8 tahun
Interest : CIRR (2.96%) + margin (0.625%)
Management Fee : 0.75 % flat
Commitment Fee : 0.50% p.a. (paid s.a. on undisbursed amount)
COFACE premium : 3.94% flat
Schedule of Payment
: 1st interest payment: 6 months after the First Disbursement Date, paid s.a.
First Repayment Date
: 12 Oktober 2012 / 12 Mei 2013
Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent
(Article 3 dalam kedua Credit Facility Agreement). Dokumen-dokumen
pemenuhan CP yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu telah disampaikan
kepada CIC, Perancis terakhir melalui surat tanggal 16 Agustus 2010.
Sementara itu, permintaan pemenuhan CP yang menjadi tanggung jawab
Kemenhan masih dalam proses karena tertunda oleh proses pencairan tanda
bintang di DPR.
29
i) Pinjaman BNP Paribas, Perancis (mandated lead arranger) dan Credit
Agricole, Perancis (co-lead arranger) untuk Kementerian Pertahanan,
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut :
Loan Amount : EUR 40,921,595.05, terdiri dari: Tranche A EUR 39,639,795.05 Tranche B EUR 1,281,800.00
Loan Signing Date : 11 Agustus 2010
Closing Date : 5 bulan setelah Starting Date of Repayment atau Tranche A : 41 bulan setelah kontrak efektif Tranche B : 50 bulan setelah kontrak efektif
Maturity : Sekitar 12 tahun
Interest : CIRR (3.56%) + margin (0.500%)
Commitment Fee : 0.50% p.a. (paid s.a.)
Management Fee : 0.85% flat
Coface Premium : indikasi Tranche A : 5.38% indikasi Tranche B : 5.59%
Schedule of Payment
: 1st payment: 6 months after the First Disbursement Date, paid s.a.
First Repayment Date
: Tranche A : 42 bulan setelah kontrak efektif Tranche B : 51 bulan setelah kontrak efektif
Status saat ini adalah dalam proses pemenuhan Conditions Precedent.
Persyaratan yang menjadi wewenang Kemenhan masih dalam proses karena
tertunda proses pencairan tanda bintang di Kemenhan. Permintaan
perpanjangan batas waktu pemenuhan Conditions Precedent dari
sebelumnya tanggal 11 November 2010 menjadi tanggal 11 Februari 2011
dan permintaan Notice of Payment telah disampaikan kepada BNP Paribas
pada tanggal 8 November 2010 namun hingga saat ini belum mendapat
jawaban.
j) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (A)
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Jumlah Pinjaman : USD 6,799,524.00 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date : 31 Agustus 2010
Closing Date : 31 Agustus 2015
Maturity : 5 Tahun
Interest : CIRR =2.32% pa
Exposure Fee : 4.08% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge : 0.50% pa
30
Management Fee 0.30 % flat
First Repayment Date : 31 Agustus 2015
Executing agency : Kementerian Pertahanan
k) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (B)
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Jumlah Pinjaman : USD 5,097,267.25 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date : 27 Agustus 2010
Closing Date : 27 Agustus 2013
Maturity : 3 Tahun
Interest : CIRR =2.32% pa
Exposure Fee : 2.65% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge : 0.50% pa
Management Fee 0.30 % flat
First Repayment Date : 27 Agustus 2013
Executing agency : Kementerian Pertahanan
l) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (C)
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Jumlah Pinjaman : USD 16,574,253.78 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date : 31 Agustus 2010
Closing Date : 31 Agustus 2015
Maturity : 5 Tahun
Interest : CIRR =2.32% pa
Exposure Fee : 4.34% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge : 0.50% pa
Management Fee 0.30 % flat
First Repayment Date : 31 Agustus 2015
Executing agency : Kementerian Pertahanan
m) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (D)
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Jumlah Pinjaman : USD 7,649,405.47 (85% nilai kontrak)
Loan Signing Date : 27 Agustus 2010
Closing Date : 27 Agustus 2013
Maturity : 5 Tahun
31
Interest : CIRR =2.32% pa
Exposure Fee : 4.34% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Charge : 0.50% pa
Management Fee 0.30 % flat
First Repayment Date
: 27 Agustus 2015
Executing agency : Kementerian Pertahanan
n) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (E)
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Loan amount : USD2.549.990,65 (85% kontrak)
Loan Signing : 12 Oktober 2010
Closing Date : 12 Desember 2011
Maturity : 3 Tahun
Interest Rate : CIRR=1,98% pa
Exposure Fee : 2,93% flat (OECD,CRC 4)
Commitment Fee : 0,50% pa
Management Fee : 0,30% flat
Effective Cost : 3,75%
First Repayment Date : 12 Oktober 2013
Executing agency : POLRI
o) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (F)
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai berikut:
Loan amount : USD21.250.000,00 (85% Kontrak)
Loan Signing Date : 12 Oktober 2010
Closing Date : 12 Agustus 2012
Maturity : 3 Tahun
Availability Period : 22 months
Interest Rate : CIRR=1,98% pa
Exposure Fee : 2,99% (OECD Country Risk Classification 4)
Commitment Fee : 0,50% pa
Management Fee : 0,30% flat
Effective Cost : 3,60%
First repayment Date : 12 Oktober 2013
32
p) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (G)
Terms and conditions pinjaman ini adalah sebagai sebagai berikut:
Loan amount : USD4.250.000,00 (85% kontrak)
Loan Signing Date : 12 Oktober 2010
Closing Date : 12 Mei 2012
Maturity : 3 Tahun
Interest Rate : CIRR= 1,98%
Exposure Fee : 2,91% Flat (OECD, CRC 4)
Commitment Fee : 0,50% pa
Management Fee : 0,30% flat
Effective cost : 3,69%
First Repayment Date : 12 Oktober 2013
Executing agency : POLRI
q) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (H)
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
Loan amount : USD85.000.000,00 (85%kontrak)
Loan Signing Date : 9 November 2010
Closing Date : 9 September 2012
Repayment : 10 Tahun (20 installments)
Interest Rate : CIRR=3,10% pa
Commitment Fee : 0,50% pa
Management Fee : 0,30% flat
Exposure Fee : 7,37% (OECD Country Risk Classification 4)
Effective cost : 4,85%
Executing Agency : POLRI
r) Pinjaman Korean Export Import Bank (KEXIM) untuk Kementerian
Pertahanan (I)
Terms and conditions pinjaman yang disepakati adalah sebagai berikut:
Loan amount : USD2.549.988,24 (85% kontrak)
Loan Signing Date : 17 Desember 2010
Closing Date : 17 Mei 2013
Repayment : 3 Tahun (6 installments)
Interest Rate : CIRR= 1,57% pa
Commitment Fee : 0,50% pa
33
Management Fee : 0,30% flat
Availability Period : 29 months
Exposure Fee : 3.16% flat (OECD, CRC 4)
Effective Cost : 3,17%
First Repayment Date : 17 Desember 2013
Executing agency : Kementerian Pertahanan
s) Rehabilitation and Modernization Project of Saguling Hydro Electric
Power Plant (CLA No.3)-JBIC
Proyek ini merupakan bagian kesepakatan dalam General Agreement (GA)
antara Pemerintah Indonesia dan JBIC senilai JPY 27,500 milyar (eq.USD
200 juta) untuk pembiayaan proyek-proyek sektor kelistrikan melalui JBIC
Export Credit line ditandatangani tanggal 26 November 2004. Proyek ini
ditujukan untuk rehabilitasi dan modernisasi PLTA Saguling.
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
No. Loan : CLA No.3
Jumlah Pinjaman : JPY 1,303,638,324
Loan Signing Date : 26-03-2010
Effective Date : 13-07-2010
Closing Date : 30-09-2012
Maturity : Repayment 8 tahun
Grace period 2 tahun
Interest : 3,46% p.a
Commitment Charge : 0.2%
Schedule of Payment : 15 Agustus dan 15 Februari
First Repayment Date : 15 Agustus 2012
Executing agency : PT. PLN (Persero)
t) Rehabilitation of Paiton Steam Power Plant Unit 1&2 (CLA No.4)-JBIC
Proyek ini juga merupakan Bagian kesepakatan dalam General Agreement di
atas yang ditujukan untuk rehabilitasi Uni PLTU Paiton 1 dan 2. Adapun
terms and conditions yang disepakati adalah sebagai berikut:
No. Loan : CLA No.4
Jumlah Pinjaman : JPY 4,205,930,906
Loan Signing Date : 26-03-2010
Effective Date : 13-07-2010
Closing Date : 30-09-2012
Maturity : Repayment 8 tahun
34
Grace period 2 tahun
Interest : 3,29 % p.a
Commitment Charge : 0.2%
Schedule of Payment : 15 Agustus dan 15 Februari
First Repayment Date : 15 Agustus 2012
Executing agency : PT. PLN (Persero)
u) Strengthening the Capacity Building Program of National Resilience
Institute (SCBP-Lemhannas)
Sebagai Bagian pembiayaan melalui mix-credit yang dibiayai juga dari ICO
Spanyol maka pembiayaan juga diperoleh dari Fortis Bank Spanyol dengan
terms and conditions sebagai berikut:
A m o u n t : EUR 3,695,046
Drawdown Period : 18 bulan
Maturity : 9 tahun
Repayment : 7 tahun
Interest : EURIBOR + 1.75 %
Year calc. base : 360 hari
Delay Interest : 1 % flat
Prepayment fee : 1 %
Management Fee : 1 % flat
Commitment Fee : 1 % pa
Insurance Premium : 5.033% (EUR 185,999.38)
(CRC 4; 95% Coverage)
Effective Cost : 4.75 %
Signing Date : 2 Juli 2010
Closing Date : 8 tahun 6 bulan setelah efektif
Mengingat Loan ICO telah efektif pada tanggal 20 Desember 2010 maka saat
ini menunggu pengefektifan untuk loan BNP Fortis Bank, Spain dimana masa
pemenuhan Conditions Precedent telah diperpanjang sampai dengan tanggal
8 Januari 2011.
v) Pinjaman dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hongkong
untuk Kementerian Pertahanan
Terms and conditions pinjaman yang disepakati adalah sebagai berikut:
Loan Amount : USD 3,272,500.00
Availability Period : 12 months
Repayment Period : 5 tahun
35
Tenor : 6 tahun
Interest Rate : SIBOR + 1.70% p.a.
Commitment Fee : 0.25% p.a.
Management Fee : 1.90% flat
Upfront Fee : 6.35% flat
Effective Cost (EC) : 5.687%
Signing Date : 29 Juni 2010
w) Pinjaman BRI-Cayman Island untuk Kementerian Pertahanan (A)
Terms and conditions pinjaman adalah sebagai berikut:
Jumlah Pinjaman : USD 67,998,533.75
Loan Signing Date : 5 Oktober 2010
Maturity : 7 tahun
Interest : LIBOR 6 months + Margin (3.25%)
Up Front Fee : 0.5% flat
First Repayment Date : 39 bulan setelah penarikan pertama
Executing agency : Kementerian Pertahanan
Status saat ini adalah dalam proses pengefektifan Loan Agreement.
x) Pinjaman BRI-Cayman Island untuk Kementerian Pertahanan (B)
Terms and conditions sebagai berikut:
Jumlah Pinjaman : USD 120.699.998,73
Loan Signing Date : 22 Desember 2010
Maturity : 8 tahun
Interest : LIBOR 6 months + Margin (3.25%)
Up Front Fee : 0.5% flat
First Repayment Date : 30 bulan setelah penarikan pertama
Executing agency : Kementerian Pertahanan
Status saat ini adalah dalam proses countersign Loan Agreement oleh BRI
Cayman Island (pihak BRI Cayman Island lupa untuk menandatangani bagian
yang berbahasa inggris).
IV. PINJAMAN DALAM NEGERI
Pembiayaan Alutsista TNI dan Alut Polri juga dibiayai melalui Pinjaman Dalam
Negeri Tahun Anggaran 2010.
a) Dalam rangka implementasi PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) oleh
Pemerintah, untuk Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan PDN sebesar
36
Rp.1 (satu) triliun, yang terdiri dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
Rupiah) untuk Alut Polri dan Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar
Rupiah) untuk Alutsista TNI/Kementerian Pertahanan.
b) Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, bahwa
pelaksanaan PDN ini adalah menjadi salah satu target prioritas kinerja
Pemerintah.
c) Menteri Keuangan dengan surat tanggal 15 Desember 2009 No: S-
192/MK.8/2009 kepada Menteri Pertahanan Repulik Indonesia telah
menyampaikan 20 kegiatan untuk Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU
senilai Rp800 miliar dan dengan surat tanggal 15 Desember 2009 No: S-
193/MK.8/2009 kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
menyampaikan 5 kegiatan senilai Rp200 miliar.
Pelaksanaan PDN tahun 2010
Sesuai Pasal 14 ayat (1) PP 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan
Penerusan PDN oleh Pemerintah dan PMK 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara
Pemilihan Calon Pemberi PDN, telah dilakukan Lelang pemilihan Calon Pemberi
PDN melalui dua tahap lelang:
a) Lelang Pertama sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah)
untuk Polri, TNI AL, dan TNI AD. Pemberi Pinjaman adalah PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan syarat dan ketentuan finansial
sebagai berikut:
No. Syarat dan Ketentuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
1 Jumlah Komitmen maksimum Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)
2 Masa Penarikan Pinjaman
sampai dengan Desember 2010, dan dapat diperpanjang
3 Jangka Waktu Pinjaman (tenor)
8 (delapan) tahun
4 Masa tenggang (grace period)
6 (enam) bulan setelah penarikan terakhir
5 Tingkat Imbalan/Bunga JIBOR 3 bulan + 1,1% per tahun, dibayar semi annual
b) Lelang Kedua sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah)
untuk Mabes TNI dan TNI AU. Pemberi Pinjaman adalah PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, dengan syarat dan ketentuan finansial sebagai
berikut:
37
No. Syarat dan Ketentuan PT BRI (Persero) Tbk
1 Jumlah Komitmen maksimum Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)
2 Masa Penarikan Pinjaman
sampai dengan Juni 2011, dan dapat diperpanjang
3 Jangka Waktu Pinjaman (tenor)
8 (delapan) tahun
4 Masa tenggang (grace period)
6 (enam) bulan setelah penarikan terakhir
5 Tingkat Imbalan/Bunga JIBOR 3 bulan + 1,1% per tahun, dibayar semi annual
(Lelang tidak dapat dilaksanakan sekaligus karena adanya perubahan
kegiatan di Mabes TNI dan TNI AU Kemenhan)
Sesuai Bab VIII PMK Nomor 90/PMK.08/2010, setelah ditetapkan Pemenang
Lelang selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen Kontrak Kerja, yang
kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian
Induk PDN dan Perjanjian Realisasi PDN untuk masing-masing kegiatan.
1. Kontrak Kerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama
Menteri Keuangan dengan Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk. telah
ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2010, sedangkan Kontrak Kerja
Lelang Kedua dengan Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk. telah
ditandatangani pada tanggal 3 November 2010.
2. Implementasi Perjanjian PDN dilakukan dengan menggunakan mekanisme
Credit Line, dimana perjanjian dibuat dalam bentuk General Agreement
(Pinjaman Induk) yang mengatur Pinjaman secara umum dan Individual
Contract Loan Agreement (Perjanjian Realisasi) yang syarat dan
ketentuannya disesuaikan dengan masing-masing Kontrak Jual Beli (KJB)
untuk Alut Polri dan Alutsista TNI berkenaan.
3. Perjanjian Induk dengan PT BNI (Persero) Tbk. telah ditandatangani pada
tanggal 4 Oktober 2010, sedangkan Perjanjian Induk dengan PT BRI
(Persero) Tbk. ditandatangani pada tanggal 11 November 2010.
4. Dari target 32 KJB senilai Rp1 triliun, yang direalisasikan sebanyak 27 KJB
sebesar Rp855.705.379,32 (84%), sedangkan 5 KJB masih dalam proses di
Kemenhan.
5. Sebagai tindak lanjut atas KJB di atas, telah ditandatangani 27 Naskah
Perjanjian Realisasi PDN senilai Rp855.705.863.379,32, yaitu dengan PT
BNI (Persero) Tbk. senilai Rp495.312.894.702 dan dengan PT BRI (Persero)
Tbk. senilai Rp360.392.485.161,32.