Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Dr. Diana Sari., SE., Dr. Diana Sari., SE., Dr. Diana Sari., SE., Dr. Diana Sari., SE., Dr. Diana Sari., SE., Dr. Diana Sari., SE., Dr. Diana Sari., SE., Dr. Diana Sari., SE., MSiMSiMSiMSiMSiMSiMSiMSi., ., ., ., ., ., ., ., AkAkAkAkAkAkAkAk. QIA.. QIA.. QIA.. QIA.. QIA.. QIA.. QIA.. QIA.
Pajak Daerah & RetribusiDaerah
UNDANGUNDANG--UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANGTENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGPERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG--UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHTENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pajak Daerah
“Iuran“Iuran“Iuran“Iuran“Iuran“Iuran“Iuran“Iuran wajibwajibwajibwajibwajibwajibwajibwajib yangyangyangyangyangyangyangyang dilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukan oleholeholeholeholeholeholeholehorangorangorangorangorangorangorangorang pribadipribadipribadipribadipribadipribadipribadipribadi atauatauatauatauatauatauatauatau badanbadanbadanbadanbadanbadanbadanbadan kepadakepadakepadakepadakepadakepadakepadakepadaDaerahDaerahDaerahDaerahDaerahDaerahDaerahDaerah tanpatanpatanpatanpatanpatanpatanpatanpa imbalanimbalanimbalanimbalanimbalanimbalanimbalanimbalan langsunglangsunglangsunglangsunglangsunglangsunglangsunglangsung yangyangyangyangyangyangyangyangseimbangseimbangseimbangseimbangseimbangseimbangseimbangseimbang dandandandandandandandan dapatdapatdapatdapatdapatdapatdapatdapat dipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakanseimbangseimbangseimbangseimbangseimbangseimbangseimbangseimbang dandandandandandandandan dapatdapatdapatdapatdapatdapatdapatdapat dipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakandipaksakanberdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkan PeraturanPeraturanPeraturanPeraturanPeraturanPeraturanPeraturanPeraturan PerundangPerundangPerundangPerundangPerundangPerundangPerundangPerundang--------UndanganUndanganUndanganUndanganUndanganUndanganUndanganUndangan yangyangyangyangyangyangyangyang berlakuberlakuberlakuberlakuberlakuberlakuberlakuberlaku........””””””””
Retribusi Daerah
““““““““PungutanPungutanPungutanPungutanPungutanPungutanPungutanPungutan daerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerah sebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagai pembayaranpembayaranpembayaranpembayaranpembayaranpembayaranpembayaranpembayaranatasatasatasatasatasatasatasatas jasajasajasajasajasajasajasajasa atauatauatauatauatauatauatauatau pemberianpemberianpemberianpemberianpemberianpemberianpemberianpemberian izinizinizinizinizinizinizinizin tertentutertentutertentutertentutertentutertentutertentutertentuyangyangyangyangyangyangyangyang khususkhususkhususkhususkhususkhususkhususkhusus disediakandisediakandisediakandisediakandisediakandisediakandisediakandisediakan dandandandandandandandan atauatauatauatauatauatauatauataudiberikandiberikandiberikandiberikandiberikandiberikandiberikandiberikan oleholeholeholeholeholeholeholeh PemdaPemdaPemdaPemdaPemdaPemdaPemdaPemda untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntukdiberikandiberikandiberikandiberikandiberikandiberikandiberikandiberikan oleholeholeholeholeholeholeholeh PemdaPemdaPemdaPemdaPemdaPemdaPemdaPemda untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntukkepentingankepentingankepentingankepentingankepentingankepentingankepentingankepentingan orangorangorangorangorangorangorangorang pribadipribadipribadipribadipribadipribadipribadipribadi atauatauatauatauatauatauatauatau badanbadanbadanbadanbadanbadanbadanbadan””””””””
PAJAK DAERAH
PAJAK PEMERINTAH PAJAK PEMERINTAH PROPINSIPROPINSI
PAJAK PEMERINTAH PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTAKABUPATEN DAN KOTA
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan 1. Pajak Hotel;1. Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Pedesaan dan Perkotaan
11. BPHTB
Objek PajakKepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau
menguasai Kendaraan Bermotor
Wajib Pajak
Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan
Bermotor; Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan
a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling
rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar
2% (dua persen)
b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan
seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling
rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar
10% (sepuluh persen)
PAJAK KENDARAAN BERMOTORPajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor
10% (sepuluh persen)
c. Untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans,
pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan kendaraan
yang ditetapkan dengan Perda, ditetapkan paling rendah
0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1%
(satu persen)
d. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen)
dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
Tarif
Objek Pajak Penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan
Kendaraan Bermotor
Wajib PajakOrang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan
Kendaraan Bermotor
a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTORBea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu
persen)
c. untuk alat-alat berat dan alat-alat besar penyerahan
pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
c. untuk alat-alat berat dan alat-alat besar penyerahan
kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh
puluh lima persen)
Tarif
Objek PajakBahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk
bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTORPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan
bakar kendaraan bermotor
bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air
Subjek Pajak Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Wajib PajakOrang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
Wajib Pungut Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Tarif Paling Tinggi 10% (sepuluh persen)
Objek Pajak Pengambilan dan/atau pemanfatan air permukaan
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang dapat melakukan
PAJAK AIR PERMUKAANPajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air permukaan
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang dapat melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
Wajib PajakOrang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan
Tarif Paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
Objek Pajak Konsumsi rokok (sigaret, cerutu, dan rokok daun), kecuali
rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang cukai.
Subjek Pajak Konsumen rokok
PAJAK ROKOK
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah
Subjek Pajak Konsumen rokok
Wajib Pajak Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang
memilki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai.
Wajib Pungut DJBC (bersamaan dengan pemungutan cukai rokok)
Tarif 10% dari cukai rokok.
Objek Pajak
Pelayanan yang disedialkan oleh Hotel dengan pembayaran
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkpan Hotel yang
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olah raga dan hiburan
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
PAJAK HOTEL
termasuk fasilitas olah raga dan hiburan
Subjek Pajak Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel
Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
Tarif Paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
Objek Pajak Pelayanan yang disediakan oleh Restoran
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau
minuman dari Restoran
PAJAK RESTORAN
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
Subjek Pajakminuman dari Restoran
Wajib PajakOrang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran
Tarif Paling tinggi 10% (sepuluh persen)
Objek PajakJasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran
Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
PAJAK HIBURANPajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan
Wajib PajakOrang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan
Tarif Paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
Objek Pajak Semua penyelenggaraan Reklame
Subjek Pajak
PAJAK REKLAMEPajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
Wajib PajakOrang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame
Tarif Paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
Objek PajakPenggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperoleh dari sumber lain
Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga
PAJAK PENERANGAN JALANPajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dohasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga
listrik
Wajib PajakOrang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik
Tarif Paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
Objek PajakKegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUANPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
Objek PajakKegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan
Wajib PajakOrang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan
Logam dan Batuan
Tarif Paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
Objek Pajak
Penyelenggaraan empat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
PAJAK PARKIRPajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaran tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor
Objek Pajak disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor
Subjek PajakOrang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan
bermotor
Wajib PajakOrang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan parkir
kendaraan bermotor
Tarif Paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
Objek Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
Subjek PajakOrang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
PAJAK AIR TANAHPajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah
Subjek PajakOrang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah
Wajib PajakOrang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah
Tarif maksimum 20% dari Nilai Jual Air Tanah
Objek PajakPengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet,
kecuali yang telah dikenakan PNBP
Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
PAJAK SARANG BURUNG WALETPajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet
Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang burung walet
Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang burung walet
Tarif Mkasimum 10% dari nilai jual sarang burung walet
Objek Pajak
Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untumkegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan.atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan atau memilki, menguasai, dan/atau memperoleh
atas bumi dan bangunan
Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan.atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan atau memilki, menguasai, dan/atau memperoleh
atas bumi dan bangunan
Tarif Maksimum 0,3% dari nilai jual objek pajak (NJOP)
Objek Pajak Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNANBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan
Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan
Wajib Pajak
Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan
Tarif Maksimum 5% dari nilai perolehan pajak (NJOP)
BAGI HASIL PAJAK PROPINSI
Jenis PajakJenis PajakJenis PajakJenis Pajak Provinsi Kab/Kota
1. PKB 70% 30%2. BBN-KB 70% 30%3. PBB-KB 30% 70%3. PBB-KB 30% 70%4. Pajak Rokok 30% 70%5. Pajak Air Permukaan 50% 50%*) untuk air permukaan yg berada hanya pada 1
kab/kota 20%* 80%*
RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA
UMUM
RETRIBUSI JASA
USAHA
Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan;
Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karenaUSAHA
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta
Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
PRINSIP DAN SASARAN
RETRIBUSI JASA
UMUM
RETRIBUSI JASA
USAHA
kebijaksanaan Daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan
aspek keadilan.
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima USAHA
RETRIBUSI
PERIZINAN
TERTENTU
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan..
Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2.2. Retribusi Persampahan/Kebersihan;Retribusi Persampahan/Kebersihan;
3.3. Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4.4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5.5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
6.6. RetribusiRetribusi PelayananPelayanan Pasar;Pasar;
RetribusiRetribusi PengujianPengujian KendaraanKendaraan BermotorBermotor;;7.7. RetribusiRetribusi PengujianPengujian KendaraanKendaraan BermotorBermotor;;
8.8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9.9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10.10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera UlangRetribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
11.11. Retribusi Penyedotan KakusRetribusi Penyedotan Kakus
12.12. Retribusi Pengolahan Limbah CairRetribusi Pengolahan Limbah Cair
13.13. Retribusi Pelayanan PendidikanRetribusi Pelayanan Pendidikan
14.14. Retribusi Pengendalian Menara TelekomunikasiRetribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha
1.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;2.2. RetribusiRetribusi Pasar Pasar GrosirGrosir dan/dan/atauatau PertokoanPertokoan;;3.3. RetribusiRetribusi TempatTempat PelelanganPelelangan;;4.4. RetribusiRetribusi Terminal;Terminal;5.5. RetribusiRetribusi TempatTempat KhususKhusus ParkirParkir;;6.6. Retribusi Tempat Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa;Penginapan/Pesanggrahan/Villa;Penginapan/Pesanggrahan/Villa;Penginapan/Pesanggrahan/Villa;7.7. Retribusi Rumah Potong Hewan;Retribusi Rumah Potong Hewan;8.8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;9.9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;10.10. Retribusi Penyeberangan di Air;Retribusi Penyeberangan di Air;11.11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah.Daerah.
Jenis-jenis Retribusi Izin Tertentu
1.1. Retribusi Izin Mendirikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;Bangunan;
2.2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;Minuman Beralkohol;
3.3. Retribusi Izin Gangguan;Retribusi Izin Gangguan;4.4. Retribusi Izin Trayek;Retribusi Izin Trayek;5.5. Retribusi Izin Usaha PerikananRetribusi Izin Usaha Perikanan
PENETAPAN TARIF
No.No.No.No. TarifTarifTarifTarif UU 34/2000UU 34/2000UU 34/2000UU 34/2000 UU 28/2009UU 28/2009UU 28/2009UU 28/2009
1111 PajakPajakPajakPajak ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsi DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan PPPPPPPP
((((diberlakukandiberlakukandiberlakukandiberlakukan seragamseragamseragamseragam
didididi seluruhseluruhseluruhseluruh Indonesia)Indonesia)Indonesia)Indonesia)
DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan
PerdaPerdaPerdaPerda
((((tidaktidaktidaktidak bolehbolehbolehboleh melampauimelampauimelampauimelampaui
UU)UU)UU)UU)
2222 PajakPajakPajakPajak KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten/Kota/Kota/Kota/Kota DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan2222 PajakPajakPajakPajak KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten/Kota/Kota/Kota/Kota DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan
PerdaPerdaPerdaPerda
((((tidaktidaktidaktidak bolehbolehbolehboleh melampauimelampauimelampauimelampaui
UU)UU)UU)UU)
DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan
PerdaPerdaPerdaPerda
((((tidaktidaktidaktidak bolehbolehbolehboleh melampauimelampauimelampauimelampaui
UU)UU)UU)UU)
3333 RetribusiRetribusiRetribusiRetribusi DaerahDaerahDaerahDaerah DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan
PerdaPerdaPerdaPerda
((((sesuaisesuaisesuaisesuai prinsipprinsipprinsipprinsip dandandandan
sasaransasaransasaransasaran penetapanpenetapanpenetapanpenetapan tariftariftariftarif
untukuntukuntukuntuk masingmasingmasingmasing----masingmasingmasingmasing
golongangolongangolongangolongan retribusiretribusiretribusiretribusi))))
DitetapkanDitetapkanDitetapkanDitetapkan dengandengandengandengan
PerdaPerdaPerdaPerda
((((sesuaisesuaisesuaisesuai prinsipprinsipprinsipprinsip dandandandan
sasaransasaransasaransasaran penetapanpenetapanpenetapanpenetapan tariftariftariftarif
untukuntukuntukuntuk masingmasingmasingmasing----masingmasingmasingmasing
golongangolongangolongangolongan retribusiretribusiretribusiretribusi))))
EARMARKING
JENIS PAJAKJENIS PAJAKJENIS PAJAKJENIS PAJAK PenerimaanPenerimaanPenerimaanPenerimaan
Porsi Peruntukan
1. PKB Minimal
10%
Pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.transportasi umum.
2. Pajak Rokok Minimal
50%
Pelayanan kesehatan masyarakat
dan penegakan hukum.
3. Pajak Penerangan
Jalan
Sebagian Penyediaan penerangan jalan.
No.No.No.No. JenisJenisJenisJenis PajakPajakPajakPajak DaerahDaerahDaerahDaerah TanggalTanggalTanggalTanggal BerlakuBerlakuBerlakuBerlaku KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan
1 UU 28/2009 01-01-2010
2 BPHTB 01-01-2011
Masa Berlaku
3 PBB Pedesaan & Perkotaan
01-01-2014
4 Pajak Rokok 01-01-2014
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. MenjaminMenjaminMenjaminMenjaminMenjaminMenjaminMenjaminMenjamin ketersediaanketersediaanketersediaanketersediaanketersediaanketersediaanketersediaanketersediaan anggarananggarananggarananggarananggarananggarananggarananggaran untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntuk::::::::
a. a. a. a. a. a. a. a. pembangunanpembangunanpembangunanpembangunanpembangunanpembangunanpembangunanpembangunan dandandandandandandandan////////atauatauatauatauatauatauatauatau pemeliharaanpemeliharaanpemeliharaanpemeliharaanpemeliharaanpemeliharaanpemeliharaanpemeliharaan jalanjalanjalanjalanjalanjalanjalanjalan sertasertasertasertasertasertasertaserta peningkatanpeningkatanpeningkatanpeningkatanpeningkatanpeningkatanpeningkatanpeningkatan modamodamodamodamodamodamodamoda dandandandandandandandan
saranasaranasaranasaranasaranasaranasaranasarana transportasitransportasitransportasitransportasitransportasitransportasitransportasitransportasi umumumumumumumumumumumumumumumum;;;;;;;;
b.b.b.b.b.b.b.b. meningkatkanmeningkatkanmeningkatkanmeningkatkanmeningkatkanmeningkatkanmeningkatkanmeningkatkan pelayananpelayananpelayananpelayananpelayananpelayananpelayananpelayanan kesehatankesehatankesehatankesehatankesehatankesehatankesehatankesehatan masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat dandandandandandandandan penegakanpenegakanpenegakanpenegakanpenegakanpenegakanpenegakanpenegakan hukumhukumhukumhukumhukumhukumhukumhukum
dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam rangkarangkarangkarangkarangkarangkarangkarangka pengawasanpengawasanpengawasanpengawasanpengawasanpengawasanpengawasanpengawasan peredaranperedaranperedaranperedaranperedaranperedaranperedaranperedaran rokokrokokrokokrokokrokokrokokrokokrokok illegal.illegal.illegal.illegal.illegal.illegal.illegal.illegal.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. MeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkan kepastiankepastiankepastiankepastiankepastiankepastiankepastiankepastian hukumhukumhukumhukumhukumhukumhukumhukum. . . . . . . .
IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMIIMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. MeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkanMeningkatkan pelayananpelayananpelayananpelayananpelayananpelayananpelayananpelayanan publikpublikpublikpublikpublikpublikpublikpublik �������� MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat tidaktidaktidaktidaktidaktidaktidaktidak dipungutdipungutdipungutdipungutdipungutdipungutdipungutdipungut
secarasecarasecarasecarasecarasecarasecarasecara berlebihanberlebihanberlebihanberlebihanberlebihanberlebihanberlebihanberlebihan
4.4.4.4.4.4.4.4. Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang Menciptakan iklim investasi yang kondusifkondusifkondusifkondusifkondusifkondusifkondusifkondusif (business friendly).(business friendly).(business friendly).(business friendly).(business friendly).(business friendly).(business friendly).(business friendly).
TerimaTerima KasihKasih
Top Related