Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
STRATEGI SANITASI KABUPATEN KULON PROGO
Daerah Istimewa Yogyakarta
Disiapkan oleh: POKJA AMPL KABUPATEN KULON PROGO
Tahun 2015
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan atas terselesaikannya penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten ( SSK ) Kulon Progo tahun 2015. Dokumen ini merupakan pembaharuan atas dokumen SSK terdahulu yang disusun Pokja Sanitasi Kabupaten pada tahun 2012, dinamakan pemutakhiran karena dalam penyusunannya berdasarkan data terkini baik data primer ( data hasil Studi EHRA ) ataupun data sekunder ( data dari SKPD terkait sanitasi ).
Metodologi dalam penyusunan dokumen pemutakhiran SSK ini adalah berdasar data primer ( Studi EHRA ) dengan menggali data dari masyarakat/ responden atas penilaian terhadap layanan sanitasi yang meliputi layanan air limbah domestik, persampahan dan drainase permukiman perkotaan. Data sekunder bersumber dari masing-masing SKPD terkait, kemudian antara data primer dan data sekunder dikolaborasikan dalam bentuk persepsi masing-masing SKPD sehingga menghasilkan area berisiko yang merupakan wilayah desa/ kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan sanitasi.
Rencana tindak dalam penentuan lokasi kegiatan berdasar area berisiko akan memunculkan program dan kegiatan yang secara bertahap dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang hendak dicapai sesuai target capaian Universal Acces.
Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini sangat jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan dokumen pemutakhiran SSK ini. Besar harapan kami dokumen ini menjadi pegangan bagi pihak terkait dalam menentukan rencana tindak (action plan )menuju terwujudnya pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi dasar ramah lingkungan tahun 2019.
Wates, Desember 2015
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................................................... ii
Glossary Sanitasi ..............................................................................................................................
Bab 1 Pendahuluan .......................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang................................................................................................................ 1
1.2. Metodologi Penyusunan ................................................................................................. 3
1.3. Dasar Hukum .................................................................................................................. 4
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................................... 7
Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini ............................................................................................................ 8
2.1 Gambaran Wilayah ......................................................................................................... 8
2.2. Kemajuan pelaksanaan SSK ......................................................................................... 21
2.3. Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi .................................................... 46
Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi ........................................................................................ 55
3.1. Visi Dan Misi Sanitasi ..................................................................................................... 55
3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi ............................................................................ 57
3.2 .Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi .................................................................. 68
3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah ..................................................................... 71
BAB 4 Strategi Pengembangan Sanitasi .......................................................................................... 75
4.1. Air limbah domestik ........................................................................................................ 75
4.2. Pengelolaan persampahan ............................................................................................. 76
4.3. Drainase Perkotaan ........................................................................................................ 76
Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi ............................................................ 78
5.1. Ringkasan ........................................................................................................................ 78
5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah ... 79
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non
Pemerintah ..................................................................................................................... 80
5.4. Antisipasi Funding Gap ................................................................................................... 82
BAB 6 Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK ................................................................................. 83
6.1 Capaian Stratejik ............................................................................................................ 83
6.2 Capaian Kegiatan ........................................................................................................... 86
6.3 Evaluasi Kegiatan ........................................................................................................... 89
6.4 Monitoring Evaluasi Implementasi .................................................................................. 91
iii
Lampiran
1
Bab 1 Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Permasalahan sanitasi sampai saat ini masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Kecenderungan pembangunan lebih mengarah pada bidang ekonomi berupa pencarian nilai ekonomis dalam pembangunan. Dalam hal ini dampak buruk yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk dapat berpengaruh pada penurunan citra kabupaten/kota sebagai tujuan wisata, tujuan investasi maupun menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Disamping itu kesalahan pembangunan yang tidak seimbang dapat menyebabkan adanya beberapa permasalahan lingkungan baik berupa banjir, pencemaran, dan lain-lain.
Demikian pula dengan keadaan lingkungan fisik dan biologis permukiman di Indonesia pada umumnya yang masih belum baik. Masih banyak ditemui penduduk yang melakukan BABS karena akses sanitasi yang kurang baik, buruknya kualitas lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan yang membuat sungai dan air tanah tercemar, tingginya penderita diare dan lain sebagianya. Keadaan ini ditunjang pula dengan masih sedikinya penduduk yang dapat menikmati layanan air bersih dan fasilitas penyehatan lingkungan.
Hal tersebut umumnya terjadi akibat dari banyaknya aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk bagi kualitas lingkungannya akibat dari perilaku manusia itu sendiri, baik dari pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, pengelolaan drainase dan pengelolaan sistem MCK-nya. Juga akibat kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kebersihan lingkungannya.
Sanitasi lingkungan merupakan hal yang sangat penting, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius, dimana tingkat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Pembangunan sosial ekonomi yang baik akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan sebaliknya kualitas lingkungan juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan sebagai modal dasar dalam pembangunan.
Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo pada umumnya hampir sama dengan kota-kota lainnya. Dibidang drainase masih adanya genangan-genangan air akibat dari pendangkalan dan lebar sungai yang tidak sesuai dengan tingginya curah hujan. Khusus kawasan permukiman padat perkotaan, genangan sering terjadi karena sistem drainase jalan dan kawasan permukiman kurang terawat dan tidak berfungsi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah pada sungai atau saluran.
Permasalahan air limbah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat sekitar. Sumber air limbah dapat berasal dari air limbah pemukiman yang terdiri dari air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, sisa cuci, dapur, tinja manusia dan lain sebagainya dari lingkungan pemukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah ini perlu dikelola dengan benar agar tidak mencemari air permukaan dan air tanah, disamping untuk pencegahan terhadap berbagai jenis penyakit, seperti diare, thypus, kolera, dll. Di bidang persampahan masih belum semua kawasan perkotaan dan permukiman padat terlayani pengelolaan sampahnya dan masih banyaknya desa yang belum memiliki sistem penyediaan air bersih yang memadai, dan sistem sanitasi yang baik.
Dari hal diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui program percepatan pembangunan sanitasi permukiman berusaha untuk memperbaiki kondisi ini dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan dapat melibatkan peran serta pemerintah, stakeholder dan masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi. Dengan adanya peran serta dari masyarakat diharapkan timbul rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga program ini dapat berhasil. Untuk itu diperlukan kumpulan data yang akurat terkait dengan sanitasi di Kabupaten Kulon Progo meliputi data dan kondisi faktual, potensi dan permasalahannya yang tertuang dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 sebagai profil dan gambaran pemetaan karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas/arah pengembangan kabupaten dan
2
masyarakat Kulon Progo jangka menengah. Memasuki tahun 2015, Pemerintah Indonesia akan memasuki periode RPJMN baru 2015-2019
yang menetapkan target baru yaitu 100% (universal access) akses sanitasi layak di akhir tahun 2019. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut dirasakan pentingnya Kabupaten Kulon Progo memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan. Untuk itu Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kulon Progo melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi tahap kedua melakukan Pemutakhiran SSK pada tahun 2015 ini.
Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2020 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai universal access. Untuk memastikan dokumen Pemutakhiran SSK dapat diimplementasikan maka dalam proses penyusunannya disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di kabupaten seperti RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang digambarkan pada bagan berikut ini.
Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo, tidak boleh lepas dari semua dokumen perencanaan yang ada di daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Pengampu masalah pembangunan Sanitasi. Penyusunan RPJMD Kulon Progo 2011-2016 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan arahan pasal 5 UU No 25 tahun 2004. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2001-2016 harus mengacu pada RPJM Nasional 2010-2014 dan RPJMD Provinsi DIY 2009-2013 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kulon Progo 2011-2016 berpedoman pada RPJPD Kulon Progo 2005-2025. RPJMD Kulon Progo 2011-2016 digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo memuat perencanaan pembangunan sanitasi untuk 5 tahun ke depan (2016-2020). Pemutakhiran SSK harus bisa mewarnai RPJMD Kulon Progo 2011-2016. Sehingga nantinya seluruh rencana pembangunan sanitasi dapat dibreak down oleh SKPD-SKPD teknis dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi, dan selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja SKPD. Dengan demikian arah pembangunan sanitasi bersifat menyeluruh bersinergi dan terpadu.
Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Pemutakhiran SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
3
Menurut Perda RTRW No. 1 Tahun 2012 , rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Dalam sistem pusat kegiatan, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat kegiatan perkotaan.Berikut ini merupakan rencana pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Kulon Progo seperti yang tertulis dalam Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang RTRW tahun 2011-2031 :
a. pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Perkotaan Wates; b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
1. Perkotaan Temon; 2. Perkotaan Brosot; 3. Perkotaan Sentolo; 4. Perkotaan Nanggulan; dan 5. Perkotaan Dekso.
c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: 1. Perkotaan Panjatan; 2. Perkotaan Lendah; 3. Perkotaan Kokap; 4. Perkotaan Girimulyo; 5. Perkotaan Kalibawang; dan 6. Perkotaan Samigaluh.
Rencana fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan meliputi: a. PKWp Perkotaan Wates dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan,
olahraga, perdagangan, dan jasa; b. PKL Perkotaan Temon dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, pariwisata,
industri, perkebunan, dan agropolitan; c. PKL Perkotaan Brosot dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pariwisata, industri, dan
pertambangan; d. PKL Perkotaan Sentolo dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri, perkebunan, dan
peternakan; e. PKL Perkotaan Nanggulan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan perikanan, pertanian, dan
agropolitan; dan f. PKL Perkotaan Dekso dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, dan
agropolitan. Perkotaan yang akan ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi: a. perkotaan Temon; b. perkotaan Wates; c. perkotaan Panjatan; d. perkotaan Galur; e. perkotaan Lendah; f. perkotaan Sentolo; g. perkotaan Kokap; h. perkotaan Nanggulan; i. perkotaan Girimulyo; j. perkotaan Kalibawang; dan k. perkotaan Samigaluh.
1.2. Metodologi Penyusunan
Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan karakteristik daerah dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan awal yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan dokumen ini berupa rapat internalisasi Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan,
4
lokakarya, dialog dan pertemuan dengan lembaga yang terkait. Diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja, jadwal, data, dukungan politis dan pendanaan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo.
Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sumber Data 1) Pengumpulan data dan dokumen dari masing-masing SKPD yang terkait, baik langsung atau
tidak langsung seperti data statistik, laporan, Renstra SKPD, RPJMD, BPS, SSK, MPS. 2) Narasumber, baik dari instansi pemerintah yang terkait, pihak swasta, tokoh masyarakat dan
masyakat sipil. 3) Survey studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk
Assessment = EHRA) dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat. 4) Kajian Sanitasi Sekolah, Kajian Peran Swasta, Kajian Peran Serta Masyarakat, Kajian
Komunikasi dan Pemetaan Media. b. Pengumpulan Data
1) Studi literatur dan data sekunder 2) Melakukan observasi dan wawancara responden 3) FGD (Focus Group Discussion)
c. Analisis Data Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif yaitu
membandingkan data dengan kondisi sebenarnya.Sedangkan analisia kuantitatif dihasilkan dari data penentuan area dengan resiko tinggi yaitu diperoleh dari studi atau survei EHRA.
d. Review dokumen BPS, SSK dan MPS. Dilakukan review pada data-data hasil kajian dan program kegiatan yang telah
direalisasikan dari dokumen BPS, SSK dan MPS selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dan strategi untuk mencapai target universal access layanan layak sanitasi.
e. Peran Pokja Kabupaten. Sebagai pengguna utama SKPD Teknis anggota Pokja tidak hanya sebatas pada
memasukkan data dan menyepakati sumber data yang digunakan, namun lebih dari itu yaitu interpretasi dari hasil pemutakhiran SSK.
1.3. Dasar Hukum
Penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020 mengacu kepada peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berlaku saat laporan ini disusun. Peraturan dan perundangan maupun kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut:
a. Peraturan Perundangan 1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah 4) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 5) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 6) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 7) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 9) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Presiden 1) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
5
2) Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
3) PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 4) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga
Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. c. Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
d. Peraturan Pemerintah 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian
Pencemaran Air. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. e. Keputusan Menteri
1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih.
2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bang- da/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015
f. Peraturan Menteri 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/1992 Tentang Persyaratan dan Pengawasan
Kualitas Air 2) Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP)
Perumahan dan Permukiman 3) Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
(KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum 4) Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
(KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan 5) Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 6) Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
g. Instruksi Menteri Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8/1998 tentang Petunjuk Kerjasama antara PDAM dengan Pihak Swasta
h. Surat Edaran Menteri i. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah. j. Petunjuk Teknis
1) Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara
Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.
6
3) Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK 4) Petunjuk Tenis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Tenis Pembuatan Sumur Resapan 5) Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos
Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.
6) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
7) Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan
8) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
9) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.
k. Perda dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 03 Tahun 1997 Tentang
Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. 2) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik. 3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03 Tahun 1997 tentang
Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. 4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Jasa dan Jasa Pariwisata; 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 6) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157a/Kpts/1998
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 281/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Kegiatan Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
10) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
l. Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo 1) Perda Kab. Kulon Progo no. 04/1988 tentang Penetapan Batas Wilayah kota kabupaten
Kulon Progo 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan
Pemeriksaan Kualitas Air. 5) Perda Kab. Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 5) SK Bupati No. 691/1991 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kebersihan Kota
7
6) SK Bupati No. 245/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Penunjukan Tanah Pangonan di Desa Ringinardi sebagai TPA
7) SK Bupati No. 138/ A/ 2015 tanggal 1 April 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Budaya dan Pariwisata, Jasa Konstruksi, Kelompok Kerja Air minum Penyehatan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 6 Bab dan Lampiran, sebagai berikut;
Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.
Bab kedua menyajikan profil sanitasi saat ini yang berisi gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, area beresiko dan permasalahan mendesak sanitasi.
Bab ketiga berisi tentang kerangka pengembangan sanitasi yang meliputi visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, kemampuan pendanaan sanitasi daerah.
Bab keempat berisi tentang strategi pengembangan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan.
Bab kelima berisi program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang meliputi ringkasan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengemangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah, antisipasifunding gap.
Bab keenam berisi monitoring dan evaluasi capaian SSK. Lampiran yang berisi :
Lampiran 1: berupa hasil kajian aspek non teknis dan lembar kerja area berisiko Lampiran 2: berupa hasil analisis SWOT Lampiran 3: berupa tabel kerangka kerja logis Lampiran 4: berupa hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi Pendanaan Lampiran 5: berupa deskripsi program atau kegiatan Lampiran 6: berupa daftar perusahaan dan penyelenggara CSR yang potensial Lampiran 7: berupa kesiapan implementasi Lampiran 8: berupa rencana kerja tahunan.
8
Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini
2.1 Gambaran Wilayah
Kabupaten Kulon Progo secara geografis terletak antara 70 38'42" – 70 59'3" Lintang Selatan
dan 1100 1'37" – 1100 16'26" Bujur Timur, merupakan bagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang terletak di bagian paling barat serta dibatasi oleh :
Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, D.I. Yogyakarta
Sebelah Utara : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
Secara fisiografis, di sisi timur Kabupaten Kulon Progo dibatasi oleh Sungai Progo yang
memisahkan kabupaten ini dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Sungai Progo merupakan
sungai terbesar yang melintasi Provinsi DIY dengan hulu di Gunung Sumbing Kabupaten
Wonosobo dan bermuara di Samudera Hindia. Sungai ini mempunyai pengaruh besar terhadap
perekonomian penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di sekitar aliran sungai
yang dimanfaatkan untuk budidaya sektor pertanian.
Luas area kabupaten Kulon Progo adalah 58.628,311 Ha yang meliputi 12 kecamatan
dengan 87 desa, 1 kelurahan dan 917 pedukuhan. Kecamatan terluas adalah Samigaluh dan
Kokap, masing-masing yaitu 12% dari total wilayah Kabupaten, sedangkan wilayah terkecil adalah
Kecamatan Wates. Dari luas total kabupaten, 24,89 % berada di wilayah Selatan yang meliputi
Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur, 38,16 % di wilayah tengah yang meliputi
Kecamatan Lendah, Pengasih, Sentolo, Kokap, dan 36,97 % di wilayah utara yang meliputi
Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh.
9
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo
10
Gambar 2.2 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Kulon Progo
11
Sumber : BPS Kulon Progo, Tahun 2010
Gambar 2.3 Grafik Prosentase Penggunaan Lahan Kab. Kulon Progo
Penggunaan lahan paling besar berada di Kecamatan Sentolo sedangkan penggunaan lahan
paling sedikit di Kecamatan Galur, sedangkan berdasarkan prosentase penggunaan untuk
penggunaan lahan secara umum 33% berupa bangunan dan pekarangan, sawah hanya meliputi 6%
total luas wilayah, tegalan, ladang dan kebun 4%, hutan 2%, dan selebihnya lain-lain 55% lainnya.
Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 sebanyak 411.920 jiwa dengan
jumlah Kepala Keluarga 102.980 KK. Kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo adalah 23
orang/ha. Untuk kecamatan paling padat adalah Kecamatan Wates dengan kepadatan 34 orang/ha
dan terjarang adalah Kecamatan Samigaluh dengan 16 orang/ha.
12
Tabel 2.1. berikut ini memberikan informasi luas wilayah tiap kecamatan dan luas wilayah
terbangun di Kabupaten kulon Progo.
Tabel 2.1
Luas Administrasi dan Wilayah Terbangun Kabupaten Kulon Progo
Nama Kecamatan
Jumlah Kelurahan
/Desa
Luas Wilayah
Administrasi Terbangun
(Ha) (%) thd total administras
i
(Ha) (%) thd luas administrasi
Kecamatan Temon
15 3.629,09 6,19 1.119 1,91
Kecamatan Wates
8 3.200,24 5,46 1.332 2,27
Kecamatan Panjatan
11 4.459,23 7,61 1.996 3,40
Kecamatan Galur
7 3.291,24 5,61 203 0,35
Kecamatan Lendah
6 3.559,19 6,07 2.028 3,46
Kecamatan Sentolo
8 5.265,34 8,98 2.646 4,51
Kecamatan Pengasih
7 6.166,47 10,52 2.075 3,54
Kecamatan Kokap
5 7.379,95 12,59 1.348 2,30
Kecamatan Girimulyo
4 5.490,42 9,36 1.158 1,98
Kecamatan Nanggulan
6 3.960,67 6,76 1.052 1,79
Kecamatan Kalibawang
4 5.296,37 9,03 1.534 2,62
Kecamatan Samigaluh
7 6.929,31 11,82 1.719 2,93
T O T A L 88 58.628 100 18.210 31,06
Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2015
13
Tabel 2.3 Jumlah penduduk dan proyeksi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk (orang)
Wilayah Perkotaan Wilayah Perdesaan Total
Tahun Tahun Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Kecamatan Temon
5.979 6.052 6.126 6.201 6.276 20.657 20.865 21.076 21.289 21.505 26.636 26.917 27.202 27.490 27.782
Kecamatan Wates
38.140 38.604 39.073 39.548 40.029 8.041 8.128 8.216 8.305 8.395 46.181 46.732 47.289 47.853 48.423
Kecamatan Panjatan
6.015 6.092 6.170 6.249 6.329 25.349 25.610 25.873 26.140 26.409 36.262 36.645 37.032 37.424 37.820
Kecamatan Galur
11.758 11.869 11.981 12.094 12.209 20.093 20.303 20.516 20.730 20.947 31.851 32.172 32.497 32.825 33.156
Kecamatan Lendah
- - - - - 34.322 34.781 35.249 35.726 36.212 34.322 34.781 35.249 35.726 36.212
Kecamatan Sentolo
13.412 13.563 13.715 13.869 14.025 34.094 34.474 34.859 35.247 35.641 47.506 48.037 48.574 49.117 49.666
Kecamatan Pengasih
14.893 15.054 15.216 15.380 15.546 33.828 34.166 34.508 34.854 35.202 48.721 49.220 49.724 50.234 50.749
Kecamatan Kokap
9.171 9.260 9.350 9.440 9.532 25.411 25.682 25.956 26.233 26.513 34.582 34.982 35.306 35.673 36.045
Kecamatan Girimulyo
- - - - - 24.046 24.259 24.474 24.691 24.909 24.046 24.259 24.474 24.691 24.909
Kecamatan Nanggulan
9.803 9.898 9.994 10.091 10.188 19.812 20.003 20.196 20.390 20.587 26.615 29.901 30.189 30.481 30.775
Kecamatan Kalibawang
16.317 16.472 16.629 16.788 16.948 12.815 12.956 13.062 13.168 13.276 29.168 29.428 29.691 29.956 30.224
Kecamatan Samigaluh
4.676 4.714 4.753 4.792 4.831 22.684 22.881 23.079 23.279 23.481 27.360 27.595 27.832 28.071 28.313
Sumber: Dinas Dukcapil 2015, diolah
14
Tabel 2.4 Jumlah dan Proyeksi Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019
Nama Kecamatan
Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Wilayah Perkotaan Wilayah Perdesaan Total
Tahun Tahun Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Kecamatan Temon
1.495 1.513 1.531 1.550 1.569 5.164 5.216 5.269 5.322 5.376 6.659
6.729
6.800
6.872
6.945 Kecamatan Wates 9.535 9.651 9.768 9.887 10.007 2.010 2.032 2.054 2.076 2.099 11.545
11.683
11.822
11.963
12.10
6 Kecamatan Panjatan
1.504
1.523
1.542
1.562
1.582
6.337
6.402
6.468
6.535
6.602
7.841
7.925
8.011
8.097
8.184 Kecamatan Galur
2.940
2.967
2.995
3.024
3.052
5.023
5.076
5.129
5.183
5.237
7.963
8.043
8.124
8.206
8.289 Kecamatan Lendah
- - - - - 8.581
8.695
8.812
8.932
9.053
8.581
8.695
8.812
8.932
9.053 Kecamatan Sentolo
3.353
3.391
3.429
3.467
3.506
8.524
8.619
8.715
8.812
8.910
11.877
12.009
12.143
12.279
12.41
6 Kecamatan Pengasih
3.723
3.763
3.804
3.845
3.887
8.457
8.542
8.627
8.713
8.801
12.180
12.305
12.431
12.558
12.68
7 Kecamatan Kokap
2.293
2.315
2.337
2.360
2.383
6.353
6.421
6.489
6.558
6.628
8.646
8.735
8.826
8.918
9.011 Kecamatan Girimulyo
- - - - - 6.012
6.065
6.118
6.173
6.227
6.012
6.065
6.118
6.173
6.227 Kecamatan Nanggulan
2.451
2.474
2.498
2.523
2.547
4.953
5.001
5.049
5.098
5.147
7.404
7.475
7.547
7.620
7.694 Kecamatan Kalibawang
4.079
4.118
4.157
4.197
4.237
3.213
3.239
3.265
3.292
3.319
7.292
7.357
7.423
7.489
7.556
15
Kecamatan Samigaluh
1.169 1.179 1.188 1.198 1.208 5.671 5.720 5.770 5.820 5.870 6.840 6.899 6.958 7.018 7.078
Sumber: Dinas Dukcapil 2015, diolah
Tabel 2.5 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019
16
Nama
Kecamatan
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kecamatan
Temon`1,01 `1,01 `1,01 `1,01 `1,01 24 24 25 25 25
Kecamatan
Wates1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 35 35 35 36 36
Kecamatan
Panjatan1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 18 18 19 19 19
Kecamatan
Galur0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 157 158 160 162 163
Kecamatan
Lendah1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 17 17 17 18 18
Kecamatan
Sentolo1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 18 18 18 19 19
Kecamatan
Pengasih1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 23 24 24 24 24
Kecamatan
Kokap1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 26 26 26 26 27
Kecamatan
Girimulyo0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 21 21 21 21 22
Kecamatan
Nanggulan0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 28 28 29 29 29
Kecamatan
Kalibawang0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 19 19 19 20 20
Kecamatan
Samigaluh0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 16 16 16 16 16
TingkatPertumbuhan (%)
Kepadatan Pddk(orang/Ha)
Tahun Tahun
Sumber: Dinas Dukcapil 2015, diolah
17
Tabel 2.6 Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
Nama Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin (KK) Kecamatan Temon 1.296 Kecamatan Wates 1.913 Kecamatan Panjatan 2.674 Kecamatan Galur 2.132 Kecamatan Lendah 3.121 Kecamatan Sentolo 3.952 Kecamatan Pengasih 3.495 Kecamatan Kokap 4.340 Kecamatan Girimulyo 3.089 Kecamatan Nanggulan 2.446 Kecamatan Kalibawang 2.783 Kecamatan Samigaluh 2.848
Sumber: Bappeda, 2015
Berdasarkan pendataan kemiskinan yang dilakukan oleh Bappeda tercatat jumlah warga miskin terbanyak di Kecamatan Kokap yang berjumlah 4.340 KK sedangkan yang terendah berada di KecamatanTemon sejumlah 1.296 KK.
Menurut Perda RTRW No. 1 Tahun 2012 , rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten
Kulon Progo meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Dalam sistem pusat kegiatan, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat kegiatan perkotaan.
Pengembangan sistem kegiatan untuk mengembangkan sistem perkotaan di Kabupaten Kulon Progo, meliputi: a. Pengembangan PKWp berada di Perkotaan Wates;
Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW termasuk PKWp pada hirarki perkotaan berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam lingkup wilayah Provinsi DIY. Selain itu daerah yang diarahkan berfungsi sebagai PKW adalah daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi. b. Pengembangan PKL meliputi:
1) Perkotaan Temon; 2) Perkotaan Brosot; 3) Perkotaan Sentolo; 4) Perkotaan Nanggulan; dan 5) Perkotaan Dekso. Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan
pada lingkup lokal, yaitu pada lingkup satu atau lebih kabupaten. c. Pengembangan PPK meliputi: 1) Perkotaan Panjatan; 2) Perkotaan Lendah; 3) Perkotaan Kokap; 4) Perkotaan Girimulyo; 5) Perkotaan Kalibawang; dan 6) Perkotaan Samigaluh.
Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagi PPK berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
Rencana fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan meliputi: a. PKWp Perkotaan Wates dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, olahraga, perdagangan, dan jasa;
18
b. PKL Perkotaan Temon dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, dan agropolitan;
c. PKL Perkotaan Brosot dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pariwisata, industri, dan pertambangan;
d. PKL Perkotaan Sentolo dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri, perkebunan, dan peternakan;
e. PKL Perkotaan Nanggulan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan perikanan, pertanian, dan agropolitan; dan
f. PKL Perkotaan Dekso dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, dan agropolitan.
19
Gambar 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota
20
Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota
21
2.2. Kemajuan pelaksanaan SSK
Capaian pembangunan sanitasi yang termuat dalam dokumen SSK, sampai tahun 2015 termuat dalam sub bab berikut yang meliputi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase.
Tabel 2. 7 Kemajuan SSK untuk air limbah domestik
SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 SSK (saat ini) Tujuan Sasaran Data dasar* Status saat ini (1) (2) (3) (4)
1. Pemerintah dan masyarakat dapat mengelola sub sektor air limbah domestik sesuai regulasi yang ditetapkan di daerah
Perlunya disusun regulasi tentang pengelolaan sub sektor air limbah domestik di daerah
Belum ada Perda air limbah
Belum terdapat pembahasan
Penyediaan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal
Tersedianya lahan di lingkungan masyarakat untuk pembangunan IPAL Komunal sebanyak 15 unit sampai tahun 2017
Sudah tersedia 23 unit IPAL Komunal s.d 2015
Perlunya meningkatkan pengetahuan pengelolaan air limbah dan septik tank yang sesuai dengan persyaratan kesehatan
Sosialisasi pengelolaan air limbah domestik & septik tank di masyarakat perkotaan tahun 2017
Sosialisasi pengguna IPAL Komunal pada 23 lokasi desa penerima hibah IPAL Komunal
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pengelola sub sektor air limbah domestik
Terlaksananya pemisahan pengelola sub sektor air limbah domestik dengan pengelola sub sektor air minum dan drainase pada tahun 2016
Lembaga masih menjadi satu pada seksi Penyehatan Lingkungan
Sampai 2015 lembaga masih tergabung pada seksi PL Dinas PU
22
3. Tersusunnya rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik
Pentingnya rencana induk air limbah domestik sebagai acuan penanganan air limbah
Belum ada MP air limbah
Belum tersusun Master Plan Air Limbah skala kota
4. Meningkatnya frekuensi pelayanan penyedotan lumpur tinja
Perlunya penambahan sarana mobil penyedot lumpur tinja untuk pelayanan masyarakat
Terdapat 1 tanki tinja, tidak memenuhi syarat untuk penyedotan.
Perbaikan tanki tinja sehingga menjadi layak pakai, belum terlaksana peremajaan mobil tanki tinja.
Tabel 2. 8 Kemajuan SSK untuk persampahan
SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 SSK (saat ini) Tujuan Sasaran Data dasar* Status saat ini (1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya area pelayananan pengangkutan sampah
Tertampungnya sampah di 6 kota kecamatan Kabupaten Kulon Progo minimal 80% di TPA pada tahun 2017
Kurangnya sarana dan prasarana : truk sampah kurang 6 unit, SDM kurang 18 orang, blm tersedia sarpras sampah di 6 kec sasaran
1 armada truk pinjam pakai Satker PLP, 30 orang untuk pemilahan 3 R/komposting di TPA, 2 hanggar di KSM Melati Wates ( APBD&APBN), 3 Wates & 1 hanggar pemilah di Galur, Pinjam pakai oleh Pemkab kendaraan roda 3 di KSM Melati Wates & KSM Asri Sentolo
2. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan
Perda mengenai pengelolaan persampahan selesai ditahun 2014
Pada tahun 2013 penyusunan raperda pengelolaan sampah, tahun 2014 Prolegda dan pengesahan Perda
Perda No.1 thn 2013 tentang Pengelolaan Sampah & Sampah sejenis Rumah Tangga
23
3. Terkelolanya sampah di TPA Banyuroto secara aman dan berkelanjutan
Berkurangnya 40% timbulan sampah yang masuk TPA
Perlunya kerjasama pengelolaan sampah 3R dengan sektor swasta
1. 3R belum di TPA 2. Belum ada
tenaga 3R di TPA Belum ada kerja sama dgn sektor swasta dlm pengelolaan sampah di TPA
Sudah ada 3R di TPA & 30 tenaga untuk komposting Belum terdapat kerja sama dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah
4. Tercukupinya tenaga operasional untuk pelayanan langsung masyarakat
Perlunya menumbuhkan kelompok masyarakat peduli sampah
KSM persampahan dan Bank sampah di Kota Wates belum mencapai 6 KSM dan 3 Bank sampah
Terbentuk 2 KSM di perkotaan Wates, 1 KSM di Sentolo, 1 KSM di Pengasih. Bank Sampah sudah terbentuk 7 KSM di perkotaan Wates.
5.Terhindarnya sungai dan badan air dari pencemaran sampah
Terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah
Sebagian masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan badan air
Sosialisasi kepada JPSM dan masyarakat dengan konsep 3R, dari KLH sampai 2015 dilakukan sosialisasi 6 kali, sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah oleh Bagian Hukum Sekda.
6. Terwujudnya pemanfaatan kembali sampah rumah tangga yang bernilai ekonomis
Perlunya pemilahan sampah berbasis rumah tangga
Belum terwujudnya pemilahan sampah berbasis rumah tangga mencapai 40% tahun 2017
Melaksanan program pemilahan sampah berbasis rumah tangga/ masyarakat, 25 orang kali 6 kegiatan oleh KLH
24
Tabel 2. 9 Kemajuan SSK untuk drainase SSK (periode sebelumnya) Thn 2013 – Thn 2017 SSK (saat ini) Tujuan Sasaran Data dasar* Status saat ini (1) (2) (3) (4)
1. Meningkatkan kapasitas SDM manajemen sub sektor drainase
SDM pengelola sub sektor drainase mempunyai kapasitas yang memadai
Lemahnya kapasitas SDM
Deseminasi drainase bagi SDM Pengelola tahun 2012
2. Meningkatkan kapasitas layanan saluran drainase
Perlunya masterplan drainase
Belum punya MP drainase s.d 2015
Belum tersedia MP Drainase skala kota
Perlunya memiliki saluran drainase kawasan perkotaan dan daerah genangan yang memadai
saluran drainase kawasan perkotaan dan daerah genangan belum Terbangun sebanyak 40%
Drainase di perkotaan Wates dan wilayah Dusun Jogoyudan, total terbangun10%
Perlunya pemeliharaan saluran drainase kawasan perkotaan dan daerah genangan
Saluran drainase kawasan perkotaan dan daerah genangan belum terlaksana pemeliharaan sebanyak 40%
Sampai 2015 belum tercapai pemeliharaan sebesar 40%
Tersedianya lahan untuk pembangunan drainase
Perlunya penyediaan lahan untuk pembangunan saluran drainase
kurangnya lahan untuk pembangunan saluran drainase
Drainase terbangun memanfaatkan daerah milik jalan
Terjaganya fungsi saluran drainase
Perlunya penyadaran masyarakat akan fungsi saluran darainase
Kurangnya kesadaran masyakat akan fungsi saluran drainase
Dilakukan sosialisasi pra, konstruksi dan paska sebelum kegiatan dilaksanakan pada area terbangun
25
2.1 Profil Sanitasi Saat Ini. 1. Air Limbah Domestik
Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relative terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.
A. Sistem dan Infrastruktur
Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Di Kabupaten Kulon Progo system pengelolaan air limbah di masyarakat dapat dijelaskan pada diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah di bawah ini.
26
PPrroodduukk IInnppuutt ((AA)) UUsseerr
IInntteerrffaaccee
((BB)) PPeenngguummppuullaann
ddaann PPeennaammppuunnggaann//
PPeennggoollaahhaann AAwwaall
((CC)) PPeennggaannggkk
uuttaann// PPeennggaalliirraann
((DD)) (( SSeemmii//
PPeennggoollaahhaann aakkhhiirr tteerrppuussaatt
))
((EE)) DDaauurr uullaanngg ddaann
aattaauu ppeemmbbuuaannggaann
aakkhhiirr
BBllaacckk WWaatteerr GGrreeyy WWaatteerr
Tinja
Urine
Air Pembersi
h
Air Penggelo
ntor
Kertas Pembersi
h
Air cucian dapur
Air cucian
Air untuk mandi
SLBM
Komunal
Kakus/ Cubluk
Badan air/ tanah
Tempat Cucian
pakaian/ mobil
Tempat
cuci piring/ makanan
BABS Sungai /kebun
Air kamar
mandi
Septic tank
Cemplung
Bidang resapan
Badan air/ tanah
Badan air/ tanah
Tanah
Badan air/ tanah
Badan air/ tanah
Badan air/ tanah
Gambar 2.5 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Kulon Progo
Truk tinja
Truk Tinja
Bidang res
IPLT
Badan air
Sungai
27
Dari Gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa yang termasuk dalam sistem pengelolaan air limbah adalah:
1. Black water, ditampung dengan tanki septic, selanjutnya airnya di resapkan dalam sumur peresapan, sehingga meresap ke dalam tanah, dan menambah suplai air tanah. Sedangkan grey water langsung diresapkan ke dalam sumur peresapan.
2. Black water, ditampung dengan tanki septic, selanjutnya padatan/ lumpur tinja disedot dan di angkut dengan tanki tinja selanjutnya dilakukan pengolahan di IPLT ( Pemda ).
3. Black water, ditampung dengan tanki septic, selanjutnya padatan/ lumpur tinja disedot dan di angkut dengan tanki tinja selanjutnya dibuang ke badan air/ tanah, yang dilakukan oleh pihak diluar Pemda.
4. Black water ditampung di IPAL komunal, kemudian effluentnya di buang ke sungai. Sedangkan limbah dari kamar mandi dan cucian dapur dan pakaian langsung di buang ke sungai.
5. Black water maupun grey water langsung di buang di tanki septik dan IPAL Komunal dengan system perpipaan, dan effluennya di buang ke sungai, masyarakat yang terkoneksi dengan saluran air limbah ini dikenakan retribusi .
6. Black grey dan langsung ke sungai tanpa di olah di tanki septik, jadi dari kloset langsung ke Sungai. Hal ini dikarenakan lokasi penduduk yang dekat dengan Sungai, namun lahan tidak ada untuk membangun tangki septik maupun tanki septik komunal.
7. Untuk penduduk yang buang air besar langsung ke Sungai/ Kebun/ Sawah, hal ini karena rumah dekat dengan sungai/ kebun/ sawah, dan sudah menjadi kebiasaan buang air besar langsung ke Sungai.
Tabel 2.10 berikut memberikan informasi cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik per kecamatan (informasi terdapat di dalam Instrumen Profil Sanitasi lembar kerja” Form 2”).
28
Tabel 2.10 Cakupan layanan air limbah domestik saat ini
No Nama
Kecamatan
Sanitasi tidak layak Sanitasi Layak
BABS* Sistem Onsite Sistem Offsite
Sistem Berbasis Komunal Skala Kawasan / terpusat
(KK)
Cubluk***, jamban tidak
aman** (KK)
Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik
aman (KK)
MCK /Jamban Bersama
(KK)
MCK Komunal***
* (KK)
Tangki Septik Komunal > 10
KK (KK)
IPAL Komunal
(KK)
Sambungan Rumah yg
berfungsi (KK)
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) A. Wilayah Perdesaan
1 Kecamatan Temon
283 158 4.573 - 102 102
2 Kecamatan Wates
8 41 1.922 - -
3 Kecamatan Panjatan
674 300 6.465 - - 26 26
4 Kecamatan Galur
140 248 4.583 - -
5 Kecamatan Lendah
887 1.293 6.145 - -
6 Kecamatan Sentolo
792 1.711 5.927 - -
7 Kecamatan Pengasih
727 689 6.924 - - 34 34
8 Kecamatan Kokap
456 1.317 4.513 - - 16 16
9 Kecamatan Girimulyo
602 713 4.644 - -
29
10 Kecamatan Nanggulan
752 736 3.418 - -
11 Kecamatan Kalibawang
484 211 2.632 - -
12 Kecamatan Samigaluh
206 1.994 3.423 - -
B. Wilayah Perkotaan 1 Kecamatan
Temon 39 13 1.426 - -
2 Kecamatan Wates
371 202 8.316 - - 532 532
3 Kecamatan Panjatan
87 169 1.228 - -
4 Kecamatan Galur
190 204 2.482 - - 35 35
5 Kecamatan Lendah
142 - - - -
6 Kecamatan Sentolo
348 232 2.687 - -
7 Kecamatan Pengasih
56 297 3.280 - - 50 50
8 Kecamatan Kokap
397 114 1.729 - - 31 31
9 Kecamatan Girimulyo
- - - - -
10 Kecamatan Nanggulan
181 30 2.217 - -
11 Kecamatan Kalibawang
362 1003 2.491 - - 43 43
12 Kecamatan Samigaluh
0 145 984 - - 31 31
Sumber: Studi EHRA, 2015, diolah
30
Tabel 2.11 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
No Jenis Satuan Jumlah/ Kapasitas
Kondisi Keterangan Berfungsi Tdk berfungsi
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) SPAL Setempat (Sistem Onsite) 1 Berbasis komunal - MCK Komunal unit 2 √ - 2. Truk Tinja unit 1 √ 3 IPLT : kapasitas M3/hari 20 √ SPAL Terpusat (Sistem Offsite) 1 Berbasis komunal - Tangki septik komunal
>10KK unit - - -
- - -
- - -
- -
Tidak ada - IPAL Komunal unit 23 √ - 2 IPAL Kawasan/Terpusat - kapasitas M3/hari - - - Tidak ada - sistem - - - Tidak ada
Sumber : UPTD & PU, 2015
Dari data kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2015 ini masih berfungsi dengan baik. Gambar 2.6 menunjukkan pemetaan pengelolaan air limbah sampai saat ini.
31
Gambar 2.6 Pemetaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota
32
B. Kelembagaan dan Peraturan
SKPD yang terkait dalam penanganan air limbah domestik adalah Dinas PU dan Dinas
Kesehatan. Untuk mendukung target pencapaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dalam :
Undang-undang :
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995
tentang Program Kali Bersih. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003
tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengendalian Pencemaran Air 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 TAHUN 2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum
Peraturan Daerah 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 03 Tahun 1997
Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair 2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157a/Kpts/1998
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 281/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Kegiatan Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
33
6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
7) Perda Kab. Kulon Progo no. 04/1988 tentang Penetapan Batas Wilayah kota kabupaten Kulon Progo
8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan
dan Pemeriksaan Kualitas Air.
34
2. Persampahan A. Sistem dan Infrastruktur
Permasalahan sampah di Kabupaten kulon progo menjadi semakin berat, mengingat makin meningkatnya jumlah penduduk dan makin kompleknya permasalahan. Dalam konteks manajemen kota, hampir setiap kota mempunyai permasalahan, seperti minimnya lahan pembuangan akhir, budaya membuang sampah sembarang tempat, serta keterlibatan sektor informal.
Pertambahan penduduk yang pesat serta perubahan gaya hidup (life style) masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat dan beragam jenisnya. Timbulan sampah yang tidak terangkut atau tidak segera ditangani akan menyebabkan bau yang tidak sedap, kotor dan mengganggu pemandangan, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber penyakit. Telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat yakni menghendaki kualitas lingkungan yang sehat, namun di lain pihak tidak mau berkompromi apabila lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan lahan pengolahan sampah. Ini yang sering dikenal sebagai NIMBY (not in my backyard) syndrome. Keadaan ini jika tidak ditangani secara memadai, dapat menimbulkan gangguan dan kerugian pada lingkungan yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat (public health).
Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo ini dapat dijelaskan dalam diagram sanitasi pengelolaan sampah berikut ini.
DIAGRAM SISTEM SANITASI PERSAMPAHAN PPrroodduukk IInnppuutt
((AA)) UUsseerr
IInntteerrffaaccee
((BB)) PPeenngguummppuullaann
AAwwaall
((CC)) PPeennaammppuunnggaann
SSeetteemmppaatt
((DD)) PPeennggaannggkkuuttaann
((EE)) PPeennggoollaahhaann
AAkkhhiirr TTeerrppuussaatt
((FF)) PPeemmbbuuaannggaann
AAkkhhiirr//DDaauurr uullaanngg
Sampah medis
Kompos skala RT
Rumah Tangga
Pasar/ Pertokoan
Jalan
Taman/ Fasum
RS, Puskesma
3R di TPST
Incinerator
TPA
Sampah organik/ anorganik ganik
Transfer Depo
Reduce/ Pemulung
Gambar 2.7 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo
35
Pengelolaan sampah di Kabupaten kulon progo terdapat beberapa sistem, yaitu: 1. Komposting skala Rumah Tangga 2. Sampah rumah tangga dan pertokoan dibuang langsung ke TPSS, kemudian dari TPSS
diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempat pembuangan akhir. 3. Sampah yang berasal dari fasum/ jalan dikumpulkan oleh petugas ke transfer depo
kemudian terdapat pemilahan oleh pemulung kemudian residu dibuang ke TPA.
Volume timbulan sampah di Kabupaten Kulon Progo untuk wilayah perkotaan, tertinggi di Kecamatan Wates dengan volume 28,8 m3/ hari sedangkan unruk wilayah perdesaan volume tertinggi di Kecamatan Sentolo dengan volume 25,7 m3/ hari. Selengkapnya termuat dalam tabel 2.8 berikut.
36
Tabel 2.8 Volume Timbulan Sampah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk Volume Timbulan Sampah Wilayah
perdesaan Wilayah
perkotaan Total Wilayah perdesaan Wilayah Perkotaan Total
orang orang orang (%) (M3/hari) (%) (M3/hari) (%) (M3/hari) Kecamatan Temon
5.164 1.495 6.659 77,5 15,6 22,5 4,5 100 20,1
Kecamatan Wates 2.010 9.535 11.545 17,4 6,1 82,6 28,8 100 34,9 Kecamatan Panjatan
6.337 1.504 7.841 80,8 19,1 19,2 4,5 100 23,7
Kecamatan Galur 5.023 2.940 7.963 63,1 15,2 36,9 8,9 100 24,0 Kecamatan Lendah
8.581 - 8.581 100 25,9 - - 100 25,9
Kecamatan Sentolo
8.524 3.353 11.877 71,8 25,7 28,2 10,1 100 35,9
Kecamatan Pengasih
8.457 3.723 12.180 69,4 25,5 30,6 11,2 100 36,8
Kecamatan Kokap 6.353 2.293 8.646 73,5 19,2 26,5 6,9 100 26,1 Kecamatan Girimulyo
6.012 - 6.012 100 18,2 - - 100 18,2
Kecamatan Nanggulan
4.953 2.451 7.404 66,9 15,0 33,1 7,4 100 22,4
Kecamatan Kalibawang
3.213 4.079 7.292 44,1 9,7 55,9 12,3 100 22,0
Kecamatan Samigaluh
5.671 1.169 6.840 82,9 17,1 17,1 3,5 100 20,7
Sumber : KLH dan UPTD, 2015, diolah
37
- Tabel 2.9 Cakupan akses dan sistem layanan persampahan kecamatan (informasi terdapat di dalam Instrumen Profil Sanitasi lembar kerja” Form 2”).
Nama Kecamatan
3R Volume sampah yg terangkut ke TPA
Wilayah perdesaan Wilayah perkotaan Total Wilayah Perkotaan Total (%) (M3) (%) (M3) (%) (M3) (%) (M3) (%) (M3)
Kecamatan Temon 23,70 1,07 5,3 1,07 Kecamatan Wates 100 35,9 100 35,9 Kecamatan Panjatan 8,8 0,4 1,7 0,4 Kecamatan Galur 12,4 1,1 4,57 1,1 Kecamatan Lendah 0 Kecamatan Sentolo 100 3 100 3 53,3 5,4 23,42 8,4 Kecamatan Pengasih 100 16 100 16 43,5 16 Kecamatan Kokap Kecamatan Girimulyo Kecamatan Nanggulan 17,97 1,33 5,95 1,33 Kecamatan Kalibawang
100 23,6 100 23,6
Kecamatan Samigaluh Sumber : UPTD, 2015
Dalam Tabel 2.9 diatas tentang cakupan akses dan sistem layanan persampahan kecamatan, untuk kecamatan Wates dan Kecamatan Kalibawang menunjukkan sudah terlayani seluruhnya.
38
Tabel 2.10 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan
No Jenis Prasarana
/ Sarana
Satuan
Jumlah/ luas total terpakai
Kapasitas /
daya tampung*
Ritasi /hari
Kondisi Keterangan**
M3 Baik Rusak ringan
Rusak Berat
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viiii) (ix) (x)
1 Pengumpulan Setempat
- Gerobak unit 12 1 1 √ - Becak/Becak
Motor unit
4 1,5 1 √
- Kendaraan Pick Up
unit 1 3 1 √
2
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Bak sampah (beton/kayu/fiber)
unit 32
6
1-3
√
- Container unit 13 6 - √ ‐ Transfer
Stasiun unit
1 200 m2 1 √
‐ SPA (Stasiun Peralihan Antara)
unit 1
180 m2 - √
3. Pengangkutan
‐ Dump Truck unit 5 2 √ ‐ Arm Roll
Truck unit
18 4 √
‐ Compactor Truck
unit 1 √ Belum
operasi
4 Pengolahan Sampah
‐ Sistem 3R unit 2 - √
‐ Incinerator unit 4 15,5 1 √ Dinkes
5 TPA/TPA Regional Konstruksi:lahan urug saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka Operasional:lahan urug
Lahan urug terkendali
√
39
No Jenis Prasarana
/ Sarana
Satuan
Jumlah/ luas total terpakai
Kapasitas /
daya tampung*
Ritasi /hari
Kondisi Keterangan**
M3 Baik Rusak ringan
Rusak Berat
saniter/lahan urug terkendali/ penimbunan terbuka
- Luas total TPA yg terpakai
Ha 2,5 - √
- Luas sel Landfill
Ha 53.000 - √
- Daya tampung TPA
(M3/hari)
219 180 - √
6 Alat Berat - Bulldozer unit 1 - √
- Whell/truck loader
unit -
- Excavator / backhoe
unit 1 - √
- Truk tanah unit Ritasi Pihak ke 3
7 IPL: Sistem kolam/aerasi/Lindi
1 √
Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD): ‐ Efluen di Inlet ‐ Efluen di
Outlet
Sumber: UPTD, 2015
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi Sarpras yang sudah tersedia menunjukkan dalam kondisi yang baik.
40
Gambar 2.8 Pemetaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo
41
B. Kelembagaan dan Peraturan
SKPD yang terkait dalam penanganan persampahan adalah UPTD Persampahan dan Pertamanan Dinas PU dan Kantor Lingkungan Hidup. Untuk mendukung target pencapaian pelayanan persampahan di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dalam :
Undang-undang 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Keputusan Presiden Republik Indonesia 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air. 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang
Program Kali Bersih. 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana
Pengendalian Pencemaran Air 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 TAHUN 2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum
Peraturan Daerah 1) Perda Kab. Kulon Progo no. 04/1988 tentang Penetapan Batas Wilayah kota kabupaten
Kulon Progo 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. 5) SK Bupati No. 691/1991 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kebersihan Kota 6) SK Bupati No. 245/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Penunjukan Tanah Pangonan di
Desa Ringinardi sebagai TPA
42
3. Drainase Perkotaan Genangan yang menjadi tolok ukur pelayanan yaitu jika tinggi genangan tersebut minimal 30 cm, dan tidak segera surut dalam selama 2 jam, dan terjadi minimal 2x dalam setahun, pada luasan > 2 ha. 1) Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan (sesuai definisi SPM) pada area
terbangun seperti tabel 2.11 dan gambar 2.9 a dibawah ini: Tabel 2.11 Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan.
Sumber : DPU, 2015
*) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan genangan.
**) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan
***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.
A. Sistem dan Infrastruktur
Berisi informasi terkait jenis dan jumlah infrastruktur drainase yang telah dibangun dan disajikan dalam bentuk tabulasi.
Tabel 2.12 Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten/Kota
No Jenis Prasarana / Sarana Satuan
Bentuk Penam-
pang Saluran*
Dimensi Kondisi Frekuensi Pemeli-haraan
(kali/tahun) B** H*** Ber-fungsi
Tdk berfungsi
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Saluran 1 - S. Primer A m trapesium 0,8 m 1 m √
- Saluran Sekunder A1
m trapesium 0,4 m 0,6 m √
- Saluran Sekunder A2
m
Bangunan Pelengkap
No Lokasi Genangan
Wilayah Genangan Infrastruktur*
Luas Ketinggian Lama Frekuens
i Penyebab***
Jenis Keterangan**
(Ha) (M) (jam/hari)
(kali/tahun)
Wates 3 0,3 >2 >2
Kurangnya drainase primer, kemiringan < 30˚
Bendungan 7 0,3 >2 >2
Kurangnya drainase primer, kemiringan < 30˚
43
‐ Rumah Pompa ‐ Pintu Air unit ‐ Kolam retensi unit
‐ Trash rack/ saringan sampah
unit
2 - S. Primer B (
depan teteg-pegadaian )
m trapesium 2 m 1,5-2
m √
‐ Saluran Sekunder B1
m
. Bangunan Pelengkap ‐ Rumah Pompa unit ‐ Pintu Air unit ‐ Kolam retensi unit
‐ Trash rack/ saringan sampah
unit
Sumber : Dinas PU, 2015
*Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium **B:: lebar dasar saluran ***H: tinggi saluran
44
\
Gambar 2.9 Peta rawan genangan Kabupaten Kulon Progo
Gambar 2.9 Peta Rawan Genangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
45
B. Kelembagaan dan Peraturan
SKPD yang terkait dalam penanganan drainase adalah Dinas PU Bidang Cipta Karya. Untuk mendukung target pencapaian pelayanan drainase di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dalam :
Undang-undang 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumberdaya Air.
Keputusan Presiden Republik Indonesia 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang
Program Kali Bersih. 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004
tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana
Pengendalian Pencemaran Air 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 TAHUN 2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum
Peraturan Daerah 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 03 Tahun 1997 Tentang
Pengendalian Pembuangan Limbah Cair 2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157a/Kpts/1998 Tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 281/Kpts/1998 Tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 65 Tahun 1999 Tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang Kegiatan Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
46
6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
7) Perda Kab. Kulon Progo no. 04/1988 tentang Penetapan Batas Wilayah kota kabupaten Kulon Progo
8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan 9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 10) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan
Pemeriksaan Kualitas Air
4. Area berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi
Area berisiko sanitasi ditentukan berdasarkan tingkat resiko sanitasi dengan menggunakan data sekunder, data primer hasil studi EHRA, serta hasil penilaian oleh SKPD terkait sanitasi.
Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan
memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih, sanitasi, data umum meliputi Sambungan Rumah dan Hidran Umum (PDAM/BPAM/HIPPAM); jumlah jamban; nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun; Jumlah KK miskin; serta luas genangan.
Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan,
pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten yang mewakili SKPD terkait sanitasi, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Dukcapil, Kantor Lingkungan Hidup dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kulon Progo.
Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan
memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumahtangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan).
Proses penentuan area berisiko dimulai dengan melakukan analisis terhadap data
sekunder, diikuti dengan penilaian atau persepsi SKPD SKPD, dan analisis data primer berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja menentukan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut.
Hasil dari penentuan area berisiko berdasarkan tingkat/derajat risiko disajikan dalam bentuk
tabel dan peta.
47
A. Air Limbah Domestik Ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Kulonprogo terbagi menjadi 2
zona tingkat resiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 dan 3,yaitu : 1. Risiko Sangat Tinggi ( skala 4 ) , yang meliputi Desa Hargorejo Kecamatan Kokap. 2. Risiko Tinggi ( skala 3 ), yang meliputi Desa Bendungan, Kelurahan Wates, Desa
Gotakan, Desa Karangsewu, Desa Banaran, Desa Kranggan, Desa Nomporejo, Desa Brosot, Desa Tirtorahayu, Desa Jatirejo, Desa Sidorejo, Desa Tuksono, Desa Banguncipto, Desa Sidomulyo, Desa Kalirejo, Desa Hargotirto, Desa Giripurwo, Desa Purwosari, Desa Wijimulyo, Desa Banjararum, Desa Banjarharjo, Desa Banjaroya.
Sebagai gambaran penyebaran area beresiko sanitasi air limbah domestik disajikan dalam gambar 2.10 dan tabel 2.13 berikut:
48
Gambar 2.10 Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
49
Tabel 2.13 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik
No Area Berisiko*) Wilayah prioritas Air Limbah
1. Risiko 4 Desa Hargorejo
2. Risiko 3
Desa Bendungan Kelurahan Wates Desa Gotakan Desa Karangsewu Desa Banaran Desa Kranggan Desa Nomporejo Desa Brosot Desa Tirtorahayu Desa Jatirejo Desa Sidorejo Desa Tuksono Desa Banguncipto Desa Sidomulyo Desa Kalirejo Desa Hargotirto Desa Giripurwo Desa Purwosari Desa Wijimulyo Desa Banjararum Desa Banjarharjo Desa Banjaroya
Ket : *) Risiko 4 ; Risiko Sangat Tinggi Risiko 3 ; Risiko Tinggi **) Urutan berdasarkan prioritas
Tabel 2.14 Permasalahan Mendesak Sanitasi Air Limbah Domestik
No Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis BABS : 32,8 % (33.777 KK)
Akses terhadap jamban yang tidak layak: 7,7 % (7.929KK)
Jumlah truk tinja tidak memadai (hanya 1 unit)
Praktek pengurasan tinja sangat rendah pertahun (79% atau 8.1354 KK)
Terbatasnya lahan untuk pembangunan IPAL Komunal di masyarakat
Saluran pembuangan air limbah dan septictank di masyarakat belum sesuai dengan persyaratan kesehatan
Belum ada MP Air Limbah Skala Kota
50
No Permasalahan Mendesak
2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah
Kelembangaan pengelola sub sektor air limbah, air minum dan drainase di bawah satu seksi Penyehatan Lingkungan.
Peningkatan kapasitas SDM Pengelola masih minim
Persepsi masyarakat bahwa pembangunan sarana air limbah belum merupakan kebutuhan yang mendesak.
Masyarakat umumnya masih membuang limbah dilingkungan sekitar rumah
Sebagaian masyarakat membuang limbah cair ke badan air dan saluran drainase
Untuk memberikan akselerasi bagi pengelolaan air limbah secara lebih cepat maka dilakukan upaya seperti Penyusunan Perda Air Limbah, Peningkatan kelembagaan subsektor Air Limbah yang terintegrasi dengan Air Minum, dan Drainase di Seksi Penyehatan Lingkungan. Peningkatan Jumlah SDM pengelola Subsektor air limbah, Penyusunan Master Plan Air Limbah Domestik Kabupaten Kulon Progo, Penambahan armada mobil sedot tinja. Peningkatan persepsi masyarakat akan perlunya kebutuhan pembangunan sarana air limbah yang sesuai dengan persyaratan kesehatan.
B. Persampahan
Ditinjau dari sanitasi pelayanan persampahan Kabupaten Kulonprogo terbagi menjadi 1 zona tingkat resiko sanitasi yang menunjukkan skala 3,yaitu :
Risiko Tinggi ( skala 3 ), yang meliputi Desa Bendungan, Desa Giripeni, Kelurahan Wates, Desa Karangsewu, Desa Banaran, Desa Tirtorahayu, Desa Bumirejo, Desa Jatirejo, Desa Pengasih.
Sebagai gambaran penyebaran area beresiko sanitasi persampahan disajikan dalam gambar 2.11 dan tabel 2.15 berikut:
51
Gambar 2.11 Peta Area Berisiko Persampahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
52
Tabel 2.15 Area Berisiko Sanitasi Persampahan
No Area Berisiko*) Wilayah prioritas Persampahan
1. Risiko 3
Desa Bendungan Desa Giripeni Kelurahan Wates Desa Karangsewu Desa Banaran Desa Tirtorahayu Desa Bumirejo Desa Jatirejo Desa Pengasih
Ket : *) Risiko 4 ; Risiko Sangat Tinggi Risiko 3 ; Risiko Tinggi **) Urutan berdasarkan prioritas
Tabel 2.16 Permasalahan Mendesak Sanitasi Persampahan
No Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis Masih kurangnya truk sampah
Tranfer depo yang ada sudah tidak mampu menampung volume sampah kota
Kekurangan tenaga operasional untuk pelayanan langsung ke masyarakat
No Permasalahan Mendesak
2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
Pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill dilaksanakan dengan controlled landfill karena terkendala besarnya biaya operasional
Adanya penolakan warga masyarakat dalam penempatan TPS (Tempat Penampungan Sementara)
Sungai dan badan air masih tercemar sampah
Sampah masih dinilai sebagai barang buangan yang tidak bermanfaat secara ekonomis
Masih kurangnya peran masyarakat dalam mengelola sampah.
53
Peningkatan pengelolaan persampahan dilakukan upaya- upaya seperti Peningkatan infrastruktur pelayanan seperti armada, fasilitas penunjang seperti TPS & TPSS dan jumlah personil untuk kegiatan operasional. Aspek non teknis dapat ditingkatkan pelayanannya terutama dengan program-program penyadaran & peningkatan kapasitas kepada masyarakat.
B. Drainase perkotaan. Ditinjau dari sanitasi pelayanan drainase Kabupaten Kulonprogo terbagi menjadi 1
zona tingkat resiko sanitasi yang menunjukkan skala 3,yaitu : Risiko Tinggi ( skala 3 ), yang meliputi Desa Bendungan, Kelurahan Wates, Desa
Banaran, Desa Brosot, Desa Tirtorahayu, Desa Pengasih. Sebagai gambaran penyebaran area beresiko sanitasi persampahan disajikan dalam
gambar 2.12 dan tabel 2.17 berikut:
54
Gambar 2.12 Peta Area Berisiko Drainase Perkotaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
55
Tabel 2. 17 Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan
No Area Berisiko*) Wilayah prioritas Drainase
1 Risiko 3
Desa Bendungan Kelurahan Wates Desa Banaran Desa Brosot Desa Tirtorahayu Desa Pengasih
Ket : *) Risiko 4 ; Risiko Sangat Tinggi Risiko 3 ; Risiko Tinggi **) Urutan berdasarkan prioritas Tabel 2.18 Permasalahan Mendesak Drainase Perkotaan
No Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis
Kapasitas saluran drainase masih kurang sehingga berakibat terjadinya luapan
Belum semua kawasan perkotaan memiliki saluran drainase
Belum ada masterplan drainase skala kota di Kabupaten Kulon Progo
Banyak terjadi pendangkalan pada saluran drainase
Sudah terbangunnya sarana drainase tetapi sebagian besar sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal
Sebagian wilayah terjadi genangan pada saat musim penghujan
No Permasalahan Mendesak
2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
Lemahnya kapasitas SDM manajemen sub sektor drainase
Anggaran pengelolaan drainase yang bersumber dari APBD sangat kecil
Lahan pembangunan drainase terkendala karena melintasi tanah milik warga
Saluran drainase digunakan untuk pembuangan limbah rumah tangga
56
Permasalahan mendesak ditinjau dari Aspek Teknis meliputi : Kapasitas saluran drainase masih kurang sehingga berakibat terjadinya luapan, belum semua kawasan perkotaan memiliki saluran drainase, belum ada masterplan drainase skala kota di Kabupaten Kulon Progo, banyak terjadi pendangkalan pada saluran drainase, sudah terbangunnya sarana drainase tetapi sebagian besar sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal, sebagian wilayah terjadi genangan pada saat musim penghujan.
57
Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi
3.1. Visi Dan Misi Sanitasi
Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah
organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode
perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program/proyek dan
kegiatan. Oleh karena itu, dalam bidang pembangunan sanitasi, Kabupaten Kulon Progo telah
merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari
berbagai stakeholder terkait. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Kulon Progo sangat erat dengan
kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan yang sama, Pokja
Sanitasi telah merumuskan tujuan, indikator dan strategi pengembangan subsektor sanitasi
baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Rumusan visi misi,
tujuan, sasaran dan strategi sanitasi kabupaten Kulon Progo telah memperhatikan isu-isu
strategis saat ini. Tabel di bawah ini, merupakan gambaran tentang Visi Sanitasi dan Misi
persubsektor sanitasi serta Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo.
Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 tersebut di atas, maka
dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui
peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat
kesehatan dan kualitas keagamaan
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas,
industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada
pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan
berkelanjutan
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan
hukum
58
Tabel 2.1 Visi dan Misi Saniatasi Kabupaten Kulon Progo
Visi Kabupaten Misi Kabupaten Visi Sanitasi Kabupaten
Misi Sanitasi Kabupaten
Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
Terwujudnya pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi ramah lingkungan tahun 2019
Misi Air Limbah Domestik 1. Mewujudkan peningkatan
kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola air limbah domestik yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance.
2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur air limbah domestik yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif.
3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan.
Misi Persampahan 1. Mewujudkan peningkatan
kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola persampahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance.
2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif
3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan persampahan
59
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum
yang berkelanjutan.
Misi Drainase 1. Mewujudkan
peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah pengelola drainase yang berorientasi pada prinsip-prinsip proffesionalism, clean government, dan good governance.
2. Mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur drainase yang ramah lingkungan secara optimal, berkelanjutan, dan partisipatif.
3. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengelolaan drainase yang berkelanjutan.
Sumber: RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016, diolah Pokja Sanitasi
3.2. PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI
3.2 1 Tahapan pengembangan sanitasi
Dalam merumuskan pengembangan pengelolaan sanitasi, pentahapan dibagi ke
dalam tahap jangka pendek (1-2 tahun), menengah (5 tahun), jangka panjang (10-15 tahun),
maupun kombinasi antara 2 tahapan.
1. Tahapan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dalam merumuskan tahapan pengelolaan air limbah, penentuan tahapan
dilakukanberdasarkan beberapa kriteria yang meliputi :
a. Fungsi perkotaanadalah klasifikasi desa/ kelurahan berdasarkan fungsi urban/ rural.
b. Bebas genangan/ banjiradalahDesa/ Kelurahan yang didefinisikan sebagai daerah
genangan air.
c. Wilayah Komersil(CBD)merupakan wilayah yang berfungsi sebagai wilayah
perdagangan dan jasa baik untuk saat ini maupun yang akan datang berdasarkan
60
dokumen RTRW.
Setelah dipadukan dengan Prioritas berdasarkan Tingkat Area Beresiko;
merah=tinggi (skor 3-4); hijau=rendah (skor 1-2) maka wilayah Kabupaten Kulon Progo
terbagi ke dalam empat 4 tipikal sistem/ zona, yaitu zona 1adalah desa/ kelurahan yang
menggunakan opsi teknologi On Site, zona 2 adalah desa/ kelurahan yang
menggunakan opsi teknologiKomunal, zona 3 adalah desa/ kelurahan yang
menggunakan opsi teknologi off site kepadatan sedang, dan zona 4 adalah desa/
kelurahan yang menggunakan opsi teknologi Off site terpusat. Sedangkan setelah
dilakukan penyesuaian maka terbagi menjadi 3 zona yaitu : zona 1, zona 2 dan zona 3
. Zonasi dan sistem penanganan tersebut disesuiakan dengan program yang sedang
dan akan dilaksanakan oleh SKPD terkait.
Indikator yang digunakan dalam tahapan pengembangan dokumen strategi sanitasi ini
adalah presentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua
penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan
dalam dokumen ini.
Tabel 2.2. Tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo
61
ABuang Air Besar Sembarangan (BABS)
6,76% 3,38% 0,00% 0%
0 00% 0 00%B
Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On-site System)
1 Cubluk dan sejenisnya 7,49% 6,50% 5,00% 5%2 Tangki Septik 83,50% 86,98% 89,51% 74,26%
C System Komunal1 MCK/MCK ++ 0,00%2 IPAL Komunal 2,25% 2,64% 3,49% 6,74%3 Tangki Septik Komunal 0,00% 0,50% 2,00%
D Off Site Sistem1 Skala Kawasan / kepadatan sedang 0,0% 0,0% 0,00% 14,00%
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ABuang Air Besar Sembarangan (BABS)
8,49% 4,24% 0,00% 0%
BSistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On-site System)
1 Cubluk dan sejenisnya 13,29% 12,50% 12,00% 10%2 Tangki Septik 77,98% 80,00% 82,0% 82,00%
C System Komunal1 MCK/MCK ++ 0,00%2 IPAL Komunal 0,25% 1,35% 3,00% 0,75%3 Tangki Septik Komunal 0,00% 1,91% 3,00% 7,25%
D Off Site Sistem1 Skala Kawasan/ kepadatan sedang 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Perkotaan
Perdesaan
No SistemCakupan Layanan Existing
Cakupan layanan (%)
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
62
Gambar 2.1. Peta tahapan air limbah domestik
63
Zona I merupakan zona pengolahan limbah dengan sistem on site (dalam peta
zona ini berwarna hijau), mencakup 54 desa yang terletak secara merata di wilayah
Kabupaten Kulon Progo, yang memiliki resiko kesehatan yang rendah, sehingga fasilitas
pengolahan limbah yang dibutuhkan oleh masing-masing rumah tangga dapat berupa
STBM atau STOPS . Adapun desa-desa tersebut adalah: Desa Kulur, Desa
Karangwuluh, Desa Ngestiharjo, Desa Garongan, Desa Pleret, Desa Bugel, Desa
Kanoman, Desa Depok, Desa Bojong, Desa Tayuban, Desa Gotakan, Desa Panjatan,
Desa Cerme, Desa Krembangan, Desa Wahyuharjo, Desa Bumirejo, Desa Jatirejo, Desa
Sidorejo, Desa Gulurejo, Desa Ngentakrejo, Desa Demangrejo, Desa Srikayangan, Desa
Tuksono, Desa Salamrejo, Desa Sukoreno, Desa Kaliagung, Desa Sentolo, Desa
Bangun Cipto, Desa Kedungsari, Desa Sendangsari, Desa Sidomulyo, Desa
Hargomulyo, Desa Hargowilis, Desa Kalirejo, Desa Hargotirto, Desa Jatimulyo, Desa
Giripurwo, Desa Pendoworejo, Desa Purwosari, Desa Banyuroto, Desa Donomulyo,
Desa Wijimulyo, Desa Tanjungharjo, Desa Banjararum, Desa Banjarasri, Desa
Banjarharjo, Desa Banjaroyo, Desa Kebonharjo, Desa Banjarsari, Desa Purwoharjo,
Desa Sidoharjo, Desa Gerbosari, Desa Ngargosari, Desa Pagerharjo.
Zona II merupakan zona pengolahan limbah dengan sistem komunal (dalam peta
zona ini berwarna kuning), yang terdiri dari desa-desa sebagai berikut : Desa Jangkaran,
Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Kalidengen, Desa Plumbon, Desa
Kedundang, Desa Demen, Desa Kaligintung, Desa Kebonrejo, Desa Janten, Desa
Karangwuni, Desa Sogan, Desa Kulwaru, Desa Giripeni, Desa Karangsewu, Desa
Banaran, Desa Kranggan, Desa Nomporejo, Desa Pandowan, Desa Tirtorahayu, Desa
Karangsari, Desa Tawangsari, Desa Hargorejo, Desa Jatisarono, Desa Kembang.
Zona III merupakan zona pengolahan limbah dengan sistem off site kepadatan
sedang (dalam peta zona ini berwarna jingga), yang terdiri dari desa-desa sebagai
berikut : Desa Temon Wetan, Temon Kulon, Desa Triharjo, Desa Bendungan, Kelurahan
Wates, Desa Brosot, Desa Margosari, Desa Pengasih.
2. Tahapan Pengelolaan Persampahan
Dalam merumuskan tahapan pengelolaan persampahan, penentuan tahapan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang meliputi :
a. Fungsi perkotaanadalah klasifikasi desa/ kelurahan berdasarkan fungsi urban/ rural.
b. Wilayah Komersil(CBD)merupakan wilayah yang berfungsi sebagai wilayah
64
perdagangan dan jasa baik untuk saat ini maupun yang akan datang berdasarkan
dokumen RTRW.
Setelah dipadukan dengan Prioritas berdasarkan Tingkat Area Beresiko; merah=tinggi (skor 3-4); hijau=rendah (skor 1-2) maka wilayah Kabupaten Kulon Progo terbagi ke dalam empat 4 fitur/ zona, yaitu zona 1 adalah desa/ kelurahan yang termasuk dalam kategori CBD, zona 2 adalah desa/ kelurahan yang termasuk dalam kategori kepadatan 25-100 penduduk/ha, zona 3 adalah desa/ kelurahan yang yang termasuk dalam kategori area kepadatan rendah, dan zona 4 adalah desa/ kelurahan yang yang termasuk dalam kategori kepadatan > 100 penduduk/ha. Sedangkan setelah dilakukan penyesuaian maka terbagi menjadi 3 zona yaitu : zona 2, zona 3 dan zona 4 . Zonasi dan sistem penanganan tersebut disesuiakan dengan program yang sedang dan akan dilaksanakan oleh SKPD terkait.
Indikator yang digunakan dalam tahapan pengembangan dokumen strategi sanitasi ini adalah presentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini.
Tabel 2.3. Tahapan pengembangan persampahan Kabupaten Kulon Progo
AProsentase Sampah Yang Terangkut
1 Penanganan langsung (direct) 0,00%
2 Penanganan tidak langsung (indirect) 46,36% 63,18% 80,00% 80,00%
BDikelola Sendiri Oleh Masyarakat atau belum terlayani
51,44% 26,82% 0,00% 0,00%
C 3 R 2,20% 10,00% 20,00% 20,00%
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
AProsentase Sampah Yang Terangkut
1 Penanganan langsung (direct) 0,00%
2 Penanganan tidak langsung (indirect) 0,00%
BDikelola Sendiri Oleh Masyarakat atau belum terlayani
100,00% 98,53% 96,33% 88,98%
C 3 R 0,00% 1,47% 3,67% 11,02%
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
No SistemCakupan Layanan Existing
Cakupan layanan (%)
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
Perkotaan
Perdesaan
65
Gambar 2.2. Peta tahapan persampahan
66
Zona I merupakan zona CBD ( Commercial Based District ), di Kabupaten Kulon
Progo belum terdapat wilayah yang memenuhi kriteria sebagai zona ini.
Zona II merupakan zona 25-100 pp; Urban/rural (dalam peta zona ini berwarna
kuning), yang terdiri dari desa-desa sebagai berikut : Desa Jangkaran, Desa Sindutan,
Desa Kedundang, Desa Demen, Desa Sogan, Desa Kulwaru, Desa Ngestiharjo, Desa
Triharjo, Desa Bendungan, Desa Giripeni, Kelurahan Wates, Desa Hargorejo, Desa
Hargomulyo, Desa Hargowilis, Desa Kalirejo, Desa Hargotirto, Desa Banyuroto, Desa
Donomulyo, Desa Wijimulyo, Desa Tanjungharjo, Desa Jatisarono, Desa Kembang,
Desa Banyuroto, Desa Donomulyo, Desa Wijimulyo, Desa Tanjungharjo, Desa
Jatisarono, Desa Kembang.
Zona III merupakan area kepadatan rendah (dalam peta zona ini berwarna ungu),
yang terdiri dari desa-desa sebagai berikut : Desa Palihan, Desa Glagah, Desa
Kalidengen, Desa Plumbon, Desa Kulur, Desa Kaligintung, Desa Temon Wetan, Desa
Temon Kulon, Desa Kebonrejo, Desa Janten, Desa Karangwuluh, Desa Karangwuni,
Desa Garongan, Desa Pleret, Desa Bugel, Desa Kanoman, Desa Depok, Desa Bojong,
Desa Tayuban, Desa Gotakan, Desa Panjatan, Desa Cerme, Desa Krembangan, Desa
Wahyuharjo, Desa Bumirejo, Desa Jatirejo, Desa Sidorejo, Desa Gulurejo, Desa
Ngentakrejo, Desa Demangrejo, Desa Srikayangan, Desa Tuksono, Desa Salamrejo,
Desa Sukoreno, Desa Kaliagung, Desa Sentolo, Desa Bangun Cipto, Desa Tawangsari,
Desa Karangsari, Desa Kedungsari, Desa Margosari, Desa Pengasih, Desa
Sendangsari, Desa Sidomulyo, Desa Jatimulyo, Desa Giripurwo, Desa Pendoworejo,
Desa Purwosari, Desa Banjararum, Desa Banjarasri, Desa Banjarharjo, Desa Banjaroyo,
Desa Kebonharjo, Desa Banjarsari, Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, Desa Gerbosari,
Desa Ngargosari, Desa Pagerharjo.
Zona IV merupakan area > 100 orang/ha; Urban/ bukan urban (dalam peta zona
ini berwarna coklat), yang terdiri dari desa-desa sebagai berikut : Desa Karangsewu,
Desa Banaran, Desa Kranggan, Desa Nomporejo, Desa Brosot, Desa Pandowan, Desa
Tirtorahayu.
67
3. Tahapan Pengelolaan Drainase Perkotaan
Dalam merumuskan tahapan pengelolaan persampahan, penentuan tahapan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang meliputi :
a. Fungsi perkotaanadalah klasifikasi desa/ kelurahan berdasarkan fungsi urban/ rural.
b. Daerah Pasang Surutmerupakan wilayah yang terpengaruh oleh genangan yang
disebabkan pasang surut air laut dan genangan yang disebabkan oleh air hujan.
Setelah dipadukan dengan Prioritas berdasarkan Tingkat Area Beresiko; merah=tinggi (skor 3-4); hijau=rendah (skor 1-2) maka wilayah Kabupaten Kulon Progo terbagi ke dalam 2 fitur/ zona, yaitu zona 1 adalah desa/ kelurahan yang termasuk dalam kategori Tingkat risiko rendah, zona 2 adalah desa/ kelurahan yang yang termasuk dalam kategori Tingkat risiko tinggi.
Indikator yang digunakan dalam tahapan pengembangan dokumen strategi sanitasi ini adalah presentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini.
Tabel 2.4. Tahapan pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten Kulon Progo
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f )
1 Kelurahan Wates 16,5 2 4 16,5 2 Desa Giripeni 12,0 1 3 12,0 3 Desa Bendungan 2,8 0 1 2,8 4 Desa Triharjo 12,8 1 3 12,8
Jumlah 44 4 11 44
NoTitik genangan di area
permukiman
Luas genangan eksisting di area
permukiman ( ha )
Pengurangan luas genangan (ha)
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
68
Gambar 2.3. Peta tahapan pengembangan drainase
69
Zona I merupakan Prioritas berdasarkan tingkat area beresiko rendah, skala 1-2
(dalam peta zona ini berwarna hijau), yang terdiri dari desa-desa sebagai berikut : Desa
Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Kalidengen, Desa
Plumbon, Desa Kedundang, Desa Demen, Desa Kulur, Desa Kaligintung, Desa Temon
Wetan, Desa Temon Kulon, Desa Kebonrejo, Desa Janten, Desa Karangwuluh, Desa
Karangwuni, Desa Sogan, Desa Kulwaru, Desa Ngestiharjo, Desa Triharjo, Desa
Giripeni, Desa Garongan , Desa Pleret, Desa Bugel, Desa Kanoman, Desa Depok, Desa
Bojong, Desa Tayuban, Desa Gotakan, Desa Panjatan, Desa Cerme, Desa
Krembangan, Desa Karangsewu, Desa Kranggan, Desa Nomporejo, Desa Pandowan,
Desa Wahyuharjo, Desa Bumirejo, Desa Jatirejo, Desa Sidorejo, Desa Gulurejo, Desa
Ngentakrejo, Desa Demangrejo, Desa Srikayangan, Desa Tuksono, Desa Salamrejo,
Desa Sukoreno, Desa Kaliagung, Desa Sentolo, Desa Bangun Cipto, Desa Tawangsari,
Desa Karangsari, Desa Kedungsari, Desa Margosari, Desa Sendangsari, Desa
Sidomulyo, Desa Hargomulyo, Desa Hargorejo, Desa Hargowilis, Desa Kalirejo, Desa
Hargotirto, Desa Jatimulyo, Desa Giripurwo, Desa Pendoworejo, Desa Purwosari, Desa
Banyuroto, Desa Donomulyo, Desa Wijimulyo, Desa Tanjungharjo, Desa Jatisarono,
Desa Kembang, Desa Banjararum, Desa Banjarasri, Desa Banjarharjo, Desa Banjaroyo,
Desa Kebonharjo, Desa Banjarsari, Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, Desa Gerbosari,
Desa Ngargosari, Desa Pagerharjo.
Zona II merupakan Prioritas berdasarkan tingkat area beresiko tinggi, skala 3-4
(dalam peta zona ini berwarna merah), yang terdiri dari desa-desa sebagai berikut : Desa
Bendungan, Kelurahan Wates, Desa Banaran, Desa Brosot, Desa Tirtorahayu, Desa
Pengasih.
70
3.2 1 Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi.
a. Tujuan dan Sasaran pembangunan Air limbah domestik
Berdasarkan kondisi permasalahan air limbah, hasil analisis SWOT yang
dipadukan dengan SPM dan RPJMD maka, tujuan dan sasaran untuk pencapaian
pengembangan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo diterangkan dalam tabel 2.5
sebagai berikut :
Tabel 2.5. Tujuan dan sasaran pencapaian pengembangan air limbah domestik
Tujuan Sasaran Data Dasar
Menyusun regulasi pengelolaan air limbah domestik
Tersusun regulasi pengelolaan air limbah
Tersusunnya Raperda air limbah pada 2017 dan Perda pada tahun 2019.
Meningkatkan kualitas pelayanan sub sektor air limbah domestik
Terpenuhinya target UA 90% akses air limbah yang aman bagi seluruh penduduk Kabupaten di Tahun 2019. Terpenuhinya bebas BABS sesuai target universal acces dari 7,95% ditahun 2015 menjadi di 0% di tahun 2019 Beralihnya semua keluarga yang menggunakan jamban tidak aman (11,48% ditahun 2015) ke jamban dengan septiktank aman di tahun 2019 .
Penduduk Kabupaten KP sudah bebas BABS pada tahun 2019
Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pembangunan saluran air limbah domestik dan tanki septik sesuai persyaratan teknis
Beralihnya semua penduduk jamban tidak aman (11.822 KK ditahun 2015) ke jamban dengan septiktank aman ditahun 2019
Meningkatnya sarpras pendukung IPLT, biaya O&M, bertambahnya Truk tinja pada tahun 2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah
Tersedianya lahan
untuk pembangunan IPAL komunal
Tersedianya lahan dalam pembangunan IPAL sebanyak 11 lokasi
6.015 KK atau setara dengan 5,84% tersambung ke sistem pengolahan air limbah komunal di tahun 2019.
71
b. Tujuan dan Sasaran pengelolaan persampahan
Berdasarkan kondisi permasalahan persampahan, hasil analisis SWOT yang
dipadukan dengan SPM dan RPJMD maka, tujuan dan sasaran untuk peningkatan
pengembangan pelayanan persampahan Kabupaten Kulon Progo diterangkan dalam tabel
2.6 sebagai berikut :
Tabel 2.6. Tujuan dan sasaran pencapaian pengembangan persampahan
Tujuan Sasaran Data Dasar
Peningkatan pelayanan kepada masy dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2019
Meningkatnya sarpras TPA dan Bertambahnya armada mobil sampah sebanyak 4 unit sampai tahun 2019.
Meningkatkan peranserta masy dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui TPS 3R/ bank sampah
Peningkatan Pengelolaan sampah perkotaan dengan sistem TPS 3R/ bank sampah pada tahun 2019
Terbentuknya KSM pengelola sampah pada wilayah perkotaan di tahun 2019.
Peningkatan pembangunan TPS 3R pada setiap IKK wilayah perkotaan.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah skala Rumah tangga.
72
c. Tujuan dan Sasaran pengelolaan drainase
Berdasarkan kondisi permasalahan persampahan, hasil analisis SWOT yang
dipadukan dengan SPM dan RPJMD maka, tujuan dan sasaran untuk peningkatan
pengembangan pelayanan drainase Kabupaten Kulon Progo diterangkan dalam tabel 2.7
sebagai berikut :
Tabel 2.7. Tujuan dan sasaran pencapaian pengembangan drainase
Tujuan Sasaran Data Dasar
Penyusunan Perda drainase
Penyusunan raperda pada tahun 2017 dan peningkatan Perda pada tahun 2019
Perda drainase pada tahun 2019.
Meningkatkan kualitas pelayanan sub sektor drainase
Meningkatkan pelayanan drainase dengan mengurangi genangan pada daerah rawan sebesar 110 ha sampai tahun 2019
Pengurangan genangan pada wilayah Kelurahan Wates 4 ha, Desa Giripeni 3 ha,Desa Bendungan 1 ha, Desa Triharjo 3 ha sampai 2019.
Meningkatkan pembiayaan melalui dana APBD (Kabupaten Kulon Progo & DIY) dan kemitraan
Terwujudnya kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta/lembaga/masy./ program pada tahun 2019
Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sal drainase
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2019
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan & pemeliharaan drainase pada tahun 2019
73
3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran
Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses
untuk setiap tahun selama 5 tahun atau capaian yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian
sasaran dalam 5 tahun ke depan disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini.
Tabel 2.8. Skenario pencapaian sasaran dalam pembangunan sanitasi
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Air Limbah
Domestik69% 80,57% 83,00% 85,40% 87,76% 90,00% 92,36%
Persampahan 41% 47,04% 48,24% 49,44% 50,64% 51,84% 53,04%
Drainase 69 ha 44 ha 39 ha 33 ha 26 ha 19 ha 11 ha
KomponenTahun
Tahapan pengembangan sanitasi ( 3.1 ) pertahun disajikan seperti tabel 2.8 diatas, agar
tahapan pada masing – masing komponen sanitasi tercapai maka perlu dirinci pertahun.
Tahapan pengelolaan air limbah domestik agar sasaran tercapai maka tiap tahun harus terjadi
peningkatan rata – rata sebesar 2,36 %, pengelolaan persampahan agar sasaran tercapai maka
tiap tahun harus terjadi peningkatan rata – rata sebesar 6,04 %, sedangkan pengelolaan
drainase perkotaan agar sasaran tercapai maka tiap tahun harus terjadi penurunan genangan
rata – rata sebesar 6-7 ha.
3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah
Anggaran pendanaan sanitasi Kabupaten Kulon Progo yang meliputi pendanaan sektor air
limbah, persampahan dan drainase dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014terjadi peningkatan
sebesar 2,98%. Dari ke-tiga sektor tersebut sektor air limbah yang menunjukan penurunan pendanaan
-13,21%, dan paling rendah pertumbuhan pendanaannya adalah pada sektor PHBS yaitu sebesar
287,38% meskipun pada sektor air limbah yang pendanaannnya paling besar. Hal tersebut dapat
dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini.
Jika dilihat pada Belanja APBD murni untuk Sanitasi, terlihat bahwa Kabupaten Kulon
ProgoKabupaten Kulon Progomengalami penurunan anggaran sebesar -2,99%. Pada tahun 2010
APBD untuk sanitasi sebesar Rp. 3.034.936.141,- dan pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.557.282.859,-.
Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten di Indonesia nilai ini lebih kecil dari pada anggaran sanitasi
kabupaten/kota lainnya. Pertumbuhan rata-rata belanja langsung Kabupaten Kulon Progo sebesar
74
29,71%. Dengan demikian jika dibandingan dengan presentasi APBD murni Kabupaten Kulon Progo
terhadap belanja langsung, pertumbuhan rata-rata sebesar 1,13 %. Berdasarkan pertumbuhan rata-
rata ini, selanjutnya komitmen SKPD terhadap Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan
(% terhadap belanja langsung atau pun penetapan nilai absolut) sebesar 2.5 %.
75
Tabel 2.9. Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk sanitasi
Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Sanitasi
2010 2011 2012 2013 2014
1 Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4) 4.555.843.245 5.170.771.391 4.806.111.000 4.574.142.650 5.046.241.255 2,98%
1.1. Air Limbah Domestik (a+b+c) 4.111.076.545 3.785.492.991 3.618.982.000 2.714.367.550 2.293.317.073 -13,21%
1.2. Sampah Rumah Tangga 320.895.000 587.237.900 673.479.000 375.919.600 778.644.427 40,16%
1.3. Drainase lingkungan 99.331.650 513.717.500 503.650.000 1.483.855.500 1.787.942.765 157,58%
1.4. PHBS 24.540.050 284.323.000 10.000.000 186.336.990 287,38%
2 Dana Alokasi Khusus 1.520.907.104 2.331.112.250 2.117.323.125 2.469.975.250 2.488.958.396 15,38%
2.1 DAK Sanitasi 796.680.124 1.550.042.250 1.046.834.725 1.550.042.250 1.536.183.896 27,32%
2.2 DAK Lingkungan Hidup 724.226.980 781.070.000 1.070.488.400 919.933.000 952.774.500 8,60%
2.3 DAK Perumahan dan Permukiman
3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi
4Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-(2+3)) 3.034.936.141 2.839.659.141 2.688.787.875 2.104.167.400 2.557.282.859 -2,99%
5 Total Belanja Langsung 138.942.748.540 240.405.422.562 290.293.602.520 309.267.004.688 366.534.148.289 29,71%
6% APBD murni terhadap Belanja Langsung (4:5)% 2,18% 1,18% 0,93% 0,68% 0,70% 1,13%
2,5%Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung atau pun penetapan nilai absolut)
No UraianBelanja Sanitasi (Rp) Rata-Rata
Pertumbuhan
76
Tabel Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Sanitasi Tahun 2016-2020
2016 2017 2018 2019 2020
1 Perkiraan Belanja Langsung 475.421.808.254,17 616.657.129.543,77 799.849.751.978,27 1.037.464.086.749,52 1.345.667.393.948,57 4.275.060.170.474,31
2 Perkiraan Belanja APBD Murni untuk Sanitasi5.391.091.978,30 6.992.643.683,41 9.069.974.298,34 11.764.425.229,85 15.259.326.701,09 48.477.461.890,98
3 Perkiraan Pendanaan Sanitasi berdasar Komitmen
11.885.545.206,35 15.416.428.238,59 19.996.243.799,46 25.936.602.168,74 33.641.684.848,71 106.876.504.261,86
No ItemPerkiraan Kebutuhan (Rp)
Total
Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi
2010 2011 2012 2013 2014
1 Belanja Sanitasi 4.555.843.245,00 5.170.771.391,00 4.806.111.000,00 4.574.142.650,00 5.046.241.255,00 2,98%
1.1 Air Limbah Domestik 4.111.076.545,00 3.785.492.991,00 3.618.982.000,00 2.714.367.550,00 2.293.317.073,04 -13,21%
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified) 503.667.000 588.195.000 574.632.000 225.134.136 416.426.000 9,66%
1.2 Sampah rumah tangga 320.895.000,00 587.237.900,00 673.479.000,00 375.919.600,00 778.644.426,98 40,16%
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified) 227.928.000 272.308.000 115.224.650 92.683.350 136.701.875 -2,57%
1.3 Drainase lingkungan 99.331.650,00 513.717.500,00 503.650.000,00 1.483.855.500,00 1.787.942.765,18 157,58%
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified) 498.240.000 1.000.000.000 1.250.000.000 62,85%
No UraianBelanja Sanitasi (Rp) Rata rata
Pertumbuhan
77
Tabel Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Belanja Sanitasi 5.391.091.978,30 6.992.643.683,41 9.069.974.298,34 11.764.425.229,85 15.259.326.701,09 48.477.461.890,98
1.1 Air Limbah Domestik 3.704.047.705,42 4.804.422.906,27 6.231.690.652,50 8.082.962.125,96 10.484.197.687,76 33.307.321.077,91
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified) 519.457.718,70 673.774.951,36 873.935.777,14 1.133.559.122,40 1.470.309.738,54 4.671.037.308,14
1.2 Sampah rumah tangga 604.470.629,94 784.042.963,70 1.016.961.517,20 1.319.074.049,96 1.710.936.274,24 5.435.485.435,03
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified) 213.644.327,94 277.112.441,46 359.435.263,06 466.214.030,84 604.713.963,51 1.921.120.026,81
1.3 Drainase lingkungan 975.420.670,01 1.265.192.509,10 1.641.047.944,02 2.128.560.148,14 2.760.899.412,32 8.771.120.683,57
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified) 460.848.421,58 597.754.372,80 775.331.483,12 1.005.662.084,75 1.304.417.853,18 4.144.014.215,43
No UraianBiaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)
Total Pendanaan
Tabel Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Kulon Progo dalam Mendanai Program/ Kegiatan SSK
2016 2017 2018 2019 2020
1 Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan 1.193.950.468,22 1.548.641.765,62 2.008.702.523,32 2.605.435.238,00 3.379.441.555,23 10.736.171.550,39
2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi 5.391.091.978,30 6.992.643.683,41 9.069.974.298,34 11.764.425.229,85 15.259.326.701,09 48.477.461.890,98
3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 11.885.545.206,35 15.416.428.238,59 19.996.243.799,46 25.936.602.168,74 33.641.684.848,71 106.876.504.261,86
4Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)
4.197.141.510,08 5.444.001.917,79 7.061.271.775,02 9.158.989.991,86 11.879.885.145,86 37.741.290.340,60
5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1) 10.691.594.738,13 13.867.786.472,97 17.987.541.276,14 23.331.166.930,74 30.262.243.293,49 96.140.332.711,47
No UraianPendanaan (Rp)
Total Pendanaan
78
Bab 4
Strategi Pengembangan Sanitasi
Berdasarkan kajian strategi menggunakan metode SWOT (strength-weakness-opportunity -
threat) maka didapatlah posisi pengembangan sanitasi saat ini, isue-isue strategis yang muncul lebih
banyak menghasilkan permasalahan mendesak. Dengan mengacu posisi tersebut diambilah strategi
untuk mengatasi kekurangan yang ada untuk membuat perencanaan pembangunan sanitasi jangka
menengah ke depan.
4.1. Air limbah domestik
Koordinat hasil SWOT air limbah domestik saat ini berada pada posisi diversifikasi
besar-besaran (3,-2) yang menunjukkan bahwa kondisi internal kuat dan lingkungan tidak
mendukung. Hal ini menunjukkan koordinasi antar SKPD sudah padu tetapi belum mampu
mengatasi fakator luar seperti lingkungan yang ada dan kondisi geografis. Untuk itu langkah
strategi yang dilakukan adalah Maksi-Mini ( menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman
) sehingga diperlukan beberapa langkah strategi, yaitu :
1. Meningkatkan kerja sama antar SKPD untuk mengoptimalkan KSM pengelola di tingkat
masyarakat.
2. Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang septictank yang memenuhi
standart teknis.
3. Peningkatan peran SKPD terkait sanitasi air limbah ( PU, Dinkes, Bappeda, KLH) untuk
mensosialisasikan pentingnya IPAL Komunal di masyarakat.
4. Peningkatan pelayanan mobil tinja oleh Pemda kepada masyarakat.
5. Pengawasan terhadap layanan pengelola sanitasi melalui Perda Air Limbah
Strategi diatas diambil untuk meningkatkan pelayanan oleh SKPD terkait sambil
memperkuat SDM yang menjadi operator di dalamnya untuk mengatasi tantangan dan ancaman
dari lingkungan sambil memanfaatkan peluang seperti memanfaatkan teknologi tepat guna dan
kerja sama dengan sektor swasta.
Disamping itu dengan membina dan memberi kampanye pada kelompok-kelompok
masyarakat akan menimbulkan sikap keswadayaan yang akan memberi suport kuat pada
kapasitas kelembagaan diluar SKPD (faktor lingkungan) dan pada akhirnya membantu anggaran
pembangunan yang terbatas.
Diharapkan dengan metode tersebut posisi pengembangan limbah domestik untuk
jangka menengah ke depan akan meningkat ke arah lebih baik.
79
4.2. Pengelolaan persampahan
Koordinat hasil SWOT pengelolaan persampahan saat ini berada pada posisi
pertumbuhan cepat (8,6) yang menunjukkan bahwa kondisi internal kuat dan lingkungan
mendukung. Hal ini menunjukkan koordinasi antar SKPD sudah padu dan mampu mengatasi
faktor luar seperti lingkungan yang ada dan kondisi geografis. Untuk itu meningkatkan hal ini
maka langkah strategi yang dilakukan adalah Maksi-Maksi ( menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan pelung ) sehingga diperlukan beberapa langkah strategi, yaitu :
1. Peningkatan Sosialisasi Perda Pengelolaan sampah dengan menjalin kerja sama dengan
media.
2. Peningkatan kerjasama antar SKPD untuk Meningkatkan sarpras TPA.
3. Pemanfaatan MP TPA untuk meningkatkan pelayanan melalui pengembangan TPA.
4. Peningkatan layanan pengelolaan sampah melalui pengembangan TPST 3R di TPA dengan
memanfaatkan operator pengelola sampah di TPA.
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemilahan sampah dari
sumber timbulan di masyarakat
7. Peningkatan peran KSM pengelola untuk meningkatkan pelayanan.
Strategi diatas diambil untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan SKPD terkait
sambil memperkuat SDM yang menjadi operator di dalamnya untuk memanfaatkan peluang dari
lingkungan seperti memanfaatkan teknologi tepat guna dan kerja sama dengan sektor swasta.
Disamping itu dengan membina dan memberi kampanye pada kelompok-kelompok
masyarakat akan menimbulkan sikap keswadayaan yang akan memberi suport kuat pada
keterlibatan masyarakat (faktor lingkungan) dan pada akhirnya membantu anggaran
pembangunan yang terbatas.
Diharapkan dengan metode tersebut posisi pengembangan persampahan untuk jangka
menengah ke depan akan meningkat ke arah lebih baik.
4.3. Drainase Perkotaan
Koordinat hasil SWOT drainase perkotaan saat ini berada pada posisi ceruk yang
menunjukkan bahwa kondisi internal lemah dan lingkungan tidak mendukung. Hal ini
menunjukkan koordinasi antar SKPD masih belum padu dan belum mampu mengatasi fakator
luar seperti lingkungan yang ada dan kondisi geografis. Untuk mengatasi hal itu diambil beberapa
langkah strategi :
1. Penyusunan Perda Pengelolaan Drainase untuk meningkatkan pelayanan
80
2. Peningkatan pengelolaan drainase dengan meningkatkan penganggaran utuk pembangunan
& pemeliharaan
3. Mengurangi genangan pada saat musim penghujan dengan Peningkatan penanganan daerah
pasang surut & daerah genangan
4. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan drainase
Strategi diatas diambil untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan SKPD terkait
sambil memperkuat SDM yang menjadi operator di dalamnya untuk mengatasi tantangan dan
ancaman dari lingkungan sambil memanfaatkan peluang seperti memanfaatkan teknologi tepat
guna, anggaran yang kecil dan meningkatkan peran swasta/ kelompok masyarakat.
Disamping itu dengan membina dan memberi kampanye pada kelompok-kelompok
masyarakat akan menimbulkan sikap keswadayaan yang akan memberi suport kuat pada
kapasitas kelembagaan diluar SKPD (faktor lingkungan) dan pada akhirnya membantu anggaran
pembangunan yang terbatas.
Diharapkan dengan metode tersebut posisi pengembangan drainase perkotaan untuk
jangka menengah ke depan akan meningkat ke arah lebih baik.
81
Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi
5.1. Ringkasan
Tabel 5.1.1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun
Tabel 5.1.1 menunjukkan bahwa indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi rata – rata terjadi kenaikan selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Indikasi kebutuhan untuk Aspek Air Limbah sebesar Rp. 44.774.000.000,00, indikasi kebutuhan untuk Aspek Persampahan sebesar Rp. 41.160.000.000,00, indikasi kebutuhan untuk Aspek Drainase sebesar Rp. 39.000.000.000,00. Catatan: Data tabel ini diambil dari lembar kerja (sheet) Rekapitulasi program, kegiatan dan indikasi pendanaan.
Tabel 5.1.2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran
Tabel 5.1.2 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi per
2016 2017 2018 2019 2020
1 ASPEK AIR LIMBAH 6.105 9.124 6.748 11.390 11.407 44.774
2 ASPEK PERSAMPAHAN 8.356 4.727 10.928 9.610 7.539 41.160
3 ASPEK DRAINASE 40 12.803 9.830 7.465 9.091 39.229
TOTAL ANGGARAN 14.501 26.653 27.506 28.465 28.037 125.162
NOMOR Uraian KegiatanTahun Anggaran Total Anggaran
( x 1 Juta )
Sumber Total
No. Anggaran 2016 2017 2018 2019 2020Anggaran ( x
1 juta )
A. Pemerintah
1 APBD Kab/Kota 7.661 12.086 8.556 9.585 8.522 46.410
2 APBD Provinsi 135 535 135 150 150 1.105
3 APBN 8.680 11.940 16.500 14.760 19.820 71.700
16.476 24.561 25.191 24.495 28.492 119.215
B. Non-Pemerintah
1 CSR Swasta 0 0 0 0 0 0
2 Masyarakat 75 175 175 171 171 766
75 175 175 171 171 766
16.551 24.736 25.366 24.666 28.663 119.981
Jumlah A
Jumlah B
Total (A + B)
Tahun Anggaran
82
sumber pendanaan selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan pemerintah sebesar Rp. 119.215.000,00 dan Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan non pemerintah sebesar Rp. 766.000.000,00
Catatan: Data tabel ini diambil dari rekapitulasi lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan per sumber pendanaan.
5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah
5.2.1 Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota
Tabel 5.2.1 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi sumber pendanaan APBD Kabupaten selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp. 48.162.000,00. Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota.
5.2.2 Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi
Tabel 5.2.2 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi sumber pendanaan APBD Provinsi selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp. 1.105.000,00. Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Provinsi.
2016 2017 2018 2019 2020
1 ASPEK AIR LIMBAH 5.045 5.914 3.338 3.530 3.547 21.374
2 ASPEK PERSAMPAHAN 2.816 3.577 7.368 6.440 4.359 24.560
3 ASPEK DRAINASE 588 565 500 576 2.229
TOTAL ANGGARAN 7.861 10.078 11.271 10.470 8.482 48.162
NOMOR Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total Anggaran ( x 1 Juta )
2016 2017 2018 2019 2020
1 ASPEK AIR LIMBAH 135 535 135 150 150 1.105
2 ASPEK PERSAMPAHAN ‐
3 ASPEK DRAINASE ‐
TOTAL ANGGARAN 135 535 135 150 150 1.105
NOMOR Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total Anggaran ( x 1 Juta )
83
5.2.3 Tabel Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN
Tabel 5.2.3 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi sumber pendanaan APBN selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan APBN sebesar Rp. 69.270.000,00.
Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBN.
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah
5.3.1 Tabel Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR
Tabel 5.3.1 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi sumber pendanaan CSR selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan CSR sebesar Rp. -. Kegiatan pengembangan pembangunan sanitasi yang bersumber dari CSR terjadi pd tahun 2012-2013 yaitu Program Pengurangan Sumber Genangan Kegiatan Pembuatan Biopori sebesar Rp. 15.000.000,00 Catatan: Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Swasta/CSR
2016 2017 2018 2019 2020
1 ASPEK AIR LIMBAH 2.900 2.950 3.350 7.800 7.800 24.800
2 ASPEK PERSAMPAHAN 5.740 1.150 3.560 2.170 3.800 16.420
3 ASPEK DRAINASE 40 7.980 6.120 7.290 6.620 28.050
TOTAL ANGGARAN 8.680 12.080 13.030 17.260 18.220 69.270
NOMOR Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total Anggaran ( x 1 Juta )
2016 2017 2018 2019 2020
1 ASPEK AIR LIMBAH ‐
2 ASPEK PERSAMPAHAN ‐
3 ASPEK DRAINASE ‐
TOTAL ANGGARAN ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
NOMOR Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total Anggaran ( x 1 Juta )
84
5.3.2 Tabel Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat
Tabel 5.3.2 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi sumber pendanaan Partisipasi Masyarakat selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan Partisipasi Masyarakat untuk Sektor Air limbah sebesar Rp. 541.000.000,00. dan aspek persampahan sebesar Rp. 225.000.000,00.
Catatan: Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Masyarakat.
2016 2017 2018 2019 2020
1 ASPEK AIR LIMBAH 50 125 125 121 121 541
2 ASPEK PERSAMPAHAN 25 50 50 50 50 225
3 ASPEK DRAINASE ‐
TOTAL ANGGARAN 75 175 175 171 171 766
NOMOR Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total Anggaran ( x 1 Juta )
85
5.4. Antisipasi Funding Gap
5.4.1 Tabel Funding Gap
Tabel 5.4.1 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi Funding Gap selama kebutuhan jangka menengah ( 2016-2020 ). Catatan: Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: program, kegiatan dan indikasi biaya yang belum memiliki sumber pendanaan atau daftar tunggu (funding gap). Baris (5): Data total kebutuhan pendanaan sanitasi diambil dari Tabel Rekapitulasi Indikasi
Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun. Baris (6): Prosentase Funding Gap terhadap total kebutuhan pendanaan, baris 6 = (baris 4 x 100 /
baris 5)
2016 2017 2018 2019 2020
1 ASPEK AIR LIMBAH ‐
2 ASPEK PERSAMPAHAN ‐
3 ASPEK DRAINASE ‐
TOTAL ANGGARAN ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
NOMOR Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Total Anggaran ( x 1 Juta )
86
BAB 6
Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK
6.1 CapaianStratejik
Tabel6.1 : CapaianStratejik Air Limbah Domestik
Tujuan:a. Meningkatkan kualitas pelayanan sub sektor air limbah domestik b. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pembangunan saluran
air limbah domestik dan tanki septik sesuai persyaratan teknis. c. Tersedianya lahan untuk pembangunan IPAL komunal.
Tahun2016
Rencana Realisasi
Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome
Sasaran : a. Terpenuhinya target UA 90% akses air limbah yang aman bagi seluruh penduduk Kabupaten di Tahun 2019 b. Terpenuhinya bebas BABS sesuai target universal acces dari 7,95% ditahun 2015
menjadi di 0% di tahun 2019 c. Beralihnya semua keluarga yang menggunakan jamban tidak aman (11,48% ditahun
2015) ke jamban dengan septiktank aman di tahun 2019 . d. Tersedianya lahan dalam pembangunan IPAL komunal sebanyak 11 lokasi
1. Laporan
Studi Kelayakan ( DAK & Sanimas )
Rp.120 juta
Didapatnya tempat/ wilayah yang akan mendapat program sesuai kriteria Perkiraan awal
anggaran yang dibutuhkan
1. Laporan
Studi Kelayakan ( DAK & Sanimas )
Rp.120 juta
Didapatnya tempat/ wilayah yang akan mendapat program sesuai kriteria Perkiraan awal
anggaran yang dibutuhkan
1. Infrastruktur
IPAL Kom
Rp 3.948 juta
Terbangunnya sarana IPAL Kom
2. Infrastruktur
IPAL Kom
Rp 3.948 juta
Terbangunnya sarana IPAL Kom
3. Pelatihan
Rp 30 juta Terlatihnya SDM pengelola IPLT
4. Pelatihan
Rp 30 juta Terlatihnya SDM pengelola IPLT
87
5. O & P IPLT
Rp 30 juta O & P Pengelolaan lumpur tinja
4. O & P IPLT
Rp 30 juta O & P Pengelolaan lumpur tinja
5. Laporan
Studi Kelayakan
Rp 70 juta Laporan studi kelayakan Pemb kantor IPLT
6. Laporan
Studi Kelayakan
Rp 70 juta Laporan studi kelayakan Pemb kantor IPLT
Tabel6.2 : CapaianStratejik Persampahan
Tujuan: 1.Peningkatan pelayanan kepada masy dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
2. Meningkatkan peranserta masy dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui TPS 3R/ bank sampah
Tahun2016
Rencana Realisasi
Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome
Sasaran : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2019 2. Peningkatan Pengelolaan sampah perkotaan dengan sistem TPS 3R/ bank
sampah pada tahun 2019 1. Laporan
Bantek opr TPA
2. Laporan Sosialisasi/workshop/pelatihan/ Studi Banding
3. Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R
4. sarana angkutan/ truck sampah
5. O & P pengelolaan sampah
6. Pelaksanaan
kebersihan
1. Rp.100 juta 2. Rp.35juta 3. Rp.500juta 4. Rp.350juta 5. Rp 1.000 juta 6. Rp 865 juta
Prosedur opr TPA
Terlatihnya peserta Terbangunnya
sarpras 3R Tersedianya sarana
Terlaksananya Opr
& pemeliharaan sampah Terlaksananya
kegiatan kebersihan kota
1. Laporan Bantek opr TPA
2. Laporan Sosialisasi/workshop/pelatihan/ Studi Banding
3.Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R
4. sarana angkutan/ truck sampah
5. O & P
pengelolaan sampah
6.Pelaksanaan
1. Rp.100 juta 2. Rp.35juta 3. Rp.500juta 4.Rp.350juta
5. Rp 1.000
juta
6. Rp 865 juta
Prosedur opr TPA
Terlatihnya peserta Terbangunnya
sarpras 3R Tersedianya
sarana Terlaksananya
Opr & pemeliharaan sampah
88
kota 7.Pelaksanaan pelatihan/ pengembangan kapasitas masyarakat 8. Infrastruktur
bio digester
Rp 865 juta Rp. 140 juta
Total:Rp3.855juta
•Terlatihnya masy dlm mengelola sampah Peningkatan
pengolahan sampah di masy
kebersihan kota
7.Pelaksanaan pelatihan/ pengembangan kapasitas masyarakat 8.
Infrastruktur bio digester
Rp 865 juta Rp. 140 juta
Total:Rp3.855juta
Terlaksananya kegiatan kebersihan kota •Terlatihnya masy dlm mengelola sampah Peningkatan
pengolahan sampah di masy
Tabel6.3 : CapaianStratejikDrainase Perkotaan
Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan sub sektor drainase 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sal
drainase
Tahun2016
Rencana Realisasi
Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome
Sasaran : 1. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2019 1.Infrastruktur
Sumur resapan
1. Rp.20 juta Total:Rp20 juta
Kerjasama dengan masy dlm pemb sumur resapan
1.Infrastruktur Sumur resapan
1. Rp.20 juta Total:Rp20 juta
Kerjasama dengan masy dlm pemb sumur resapan
89
6.2 CapaianKegiatan
Tabel6.4 : CapaianKegiatan Sanitasi
Tahun2016
Kegiatan Air Limbah Domestik
RencanaKegiatan RealisasiKegiatan RealisasiOutput Belanja Outcome
1. Pelat ihan bagi Pengelola IPLT
2. Operasional dan pemeliharaan/ Pengelolaan Lumpur Tinja
3. Pembangunan
Kantor IPLT & Laboratorium
4. Kajian lingkungan, sosialisasi, penyiapan lokasi, monev SLBM DAK & Sanimas
1. Pelatihan bagi Pengelola IPLT
2. Operasional dan pemeliharaan/ Pengelolaan Lumpur Tinja
3. Pembangunan Kantor IPLT & Laboratorium
4. Kajian lingkungan, sosialisasi, penyiapan lokasi, monev SLBM DAK& Sanimas
Pelatihan O & P IPLT Laporan Studi Kelayakan
Laporan Studi Kelayakan ( DAK & Sanimas )
Rp 30 juta
Rp 30 juta Rp 70 juta Rp 120 juta
Terlatihnya SDM pengelola IPLT.
O & P Pengelolaan lumpur tinja
Tersedianya fasiitas kantor pelayanan IPLT
Laporan Studi Kelayakan ( DAK & Sanimas )
5. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site) - SLBM DAK
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site) - SLBM DAK
Infrastruktur IPAL Kom
Rp 3.948 juta
Infrastruktur IPAL Kom
6. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat/Komunal (On Site) - SANIMAS
90
Site) - SANIMAS
Kegiatan Persampahan
RencanaKegiatan RealisasiKegiatan RealisasiOutput Belanja Outcome
1. Bantek Pendampingan Operasional TPA (Desa Banyuroto Kec. Nanggulan)
2.Sosialisasi/workshop/p
elatihan/ Studi Banding
3. Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R
4. Pengadaan sarana
angkutan/ truck sampah
5. Pengadaan Alat Berat 6.Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan LH
7. Pembangunan Bio
digester biogas
1.Bantek Pendampingan Operasional TPA (Desa Banyuroto Kec. Nanggulan)
2.Sosialisasi/workshop/pelatihan/ Studi Banding
3. Pembangunan
Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R
4. Pengadaan sarana
angkutan/ truck sampah
5. Pengadaan Alat Berat
6. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan LH
7. Pembangunan Bio
digester biogas
1.Laporan Bantek opr TPA 2.Laporan Sosialisasi/workshop/pelatihan/ Studi Banding 3.Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R 4. sarana angkutan/ truck sampah 5.tersedianya fasilitas pengel sampah
6.Pelaksanaan pelatihan/ pengembangan kapasitas masyarakat
7. Infrastruktur bio digester
1. Rp. 100 juta 2. Rp. 35 juta
3. Rp. 500 juta 4.Rp. 350 juta
5. Rp 5.000 juta
6. Rp 865 juta Rp. 140 juta Total: Rp 3.855 juta
•Prosedur opr TPA Terlatihny
a peserta Terbangu
nnya sarpras 3R
Tersedianya
sarana
Tersedianya
sarana
Terlatihnya masy dlm mengelola sampah
Peningkatan
pengolahan sampah di masy
Kegiatan Drainase Perkotaan
RencanaKegiatan RealisasiKegiatan RealisasiOutput Belanja Outcome
91
Pemberdayaan masy dlm perlindungan & Konservasi SDA ( Sumur Resapan )
Pemberdayaan masy dlm perlindungan & Konservasi SDA ( Sumur Resapan )
Infrastruktur Sumur resapan
Rp. 20 juta Total:Rp20 juta
Kerjasama dengan masy dlm pemb sumur resapan
92
6.3 Evaluasi Kegiatan
Tabel6.5 : Evaluasi Kegiatan
Sasaran Rencana Realisasi Deviasi Penyebab Rekomendasi
Kegiatan Air Limbah Domestik
Sasaran : a. Terpenuhinya
target UA 90% akses air limbah yang aman bagi seluruh penduduk Kabupaten di Tahun 2019
b. Terpenuhinya bebas BABS sesuai target universal acces dari 7,95% ditahun 2015 menjadi di 0% di tahun 2019
c. Beralihnya semua keluarga yang menggunakan jamban tidak aman (11,48% ditahun 2015) ke jamban dengan septiktank aman di tahun 2019 .
d. Tersedianya lahan dalam pembangunan IPAL komunal sebanyak 11 lokasi
7kegiatan (Rp.4.205juta)
93
Sasaran Rencana Realisasi Deviasi Penyebab Rekomendasi
Kegiatan Persampahan
1.Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2019
2. Peningkatan Pengelolaan sampah perkotaan dengan sistem TPS 3R/ bank sampah pada tahun 2019
4kegiatan (Rp.1.400juta)
Kegiatan Drainase Perkotaan
Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2019
1kegiatan (Rp.20juta)
94
6.4 Monitoring Evaluasi Implementasi
Tabel6.6 : Pelaporan MonevImplementasiSSK
Obyek Pemantauan
PenanggungJawab Waktu
Pelaksanaan
Pelaporan
Penanggung Jawab Utama
PengumpulDatadanDokumentas
i
Pengolah Data/Pemantau
Penerima Laporan
TabelCapaian Stratejik Bappeda
Badan Lingkungan
Hidup DinasPU Okt-Des
tahun berjalan
Bupati danKepala
SKPD
Tabel Capaian Kegiatan Bappeda
Badan Lingkungan
Hidup
DinasPU Okt-Des tahun berjalan
Bupati danKepala
SKPD
TabelEvaluasi Bappeda Badan
Lingkungan Hidup
DinasPU Okt-Des tahun berjalan
Bupati danKepala
SKPD
Top Related