PT. BPR. CIPTA DANA MULIA Jl. Yos Sudarso, Ruko Wadah Artha B.5 Kota Metro – Lampung Telp. 0725.46154 E-mail: [email protected]
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2019
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 i
DAFTAR ISI
1. DAFTAR ISI …………………………………………………………………….………………………………… i
2. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1
3. RUANG LINGKUP ……………………………………………………………………………………….. 2
4. I. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank ……………………………………….. 2
1. Susunan Pemegang Saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia ……………… 2
2. Rapat Umum Pemegang Saham ……………………………………………….. 2
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Pengurus …………..………….. 3
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi-fungsi Organisasi… ……. 5
5. Penerapan Fungsi-fungsi ………………………………………………………….. 5
a. Fungsi Kepatuhan ……………………………………………………………….. 5
b. Manajemen Risiko ………………………………………………………… 6
c. Audit Internal …………………………………………………………………. 7
d. Audit Eksternal ……………………………………………………………………… 7
6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
Atau BMPK …………………………………………………………………………………….. 7
7. Rencana Bisnis Bank/RBB …………………………………………………………………. 7
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan …………………………. 8
5. II. Kepemilikan Saham Direksi ………………………………………………………………….. 9
6. III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris,
Dan Direksi ……………………………………………………… 9
7. IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris ………………………………………… 10
8. V Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris dan
Direksi ……………………………………………………………………………….….. 10
9. VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ………………………………………………….. 10
10. VII. Rapat Dewan Komisaris ………………………………………………… 11
11. VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) ……………………………….. 12
12. IX. Permasalahan Hukum ……………………….………………………………………………. 12
13. X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ……………………………… 12
14. XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik ………….. 13
15. XII. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola ………….. 13
16. PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………. 14
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 1
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR. CIPTA DANA MULIA
TAHUN 2019
A. PENDAHULUAN
BPR sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk
kredit untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,
Sehubungan dengan itu kemajuan dan keberhasilan suatu Lembaga perbankan sangat bergantung
pada tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.
Dengan meningkatnya kompleksitas lembaga perbankan dan kemajuan teknologi yang
sangat berpengaruh dalam berbagai aktivitas masyarakat dewasa ini, maka pengelolaan lembaga
perbankan juga semakin kompleks dan potensi risiko yang dihadapi oleh industri perbankan juga
semakin kompleks.
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan dalam rangka memitigasi risiko, PT. BPR.
Cipta Dana Mulia menerapkan prinsip tata kelola yang baik dilingkungan perusahaan yang
didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dasar Penyusunan Laporan
1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
BPR.
2. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi BPR.
3. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi
Kepatuhan BPR.
4. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan
Fungsi Audit Intern BPR
5. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen
Risiko bagi BPR.
6. Anggaran Dasar PT. BPR. Cipta Dana Mulia. Akta Notaris No. 50 tanggal 19 Juni 1996 dan
perubahan-perubahannya.
7. Standar Operasioanal dan Prosedur (SOP) Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR. Cipta Dana
Mulia.
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 2
Tujuan Penerapan Tata Kelola adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja Bank dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, sesuai dengan visi,
misi dan rencana strategis.
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank berjalan sesuai sistem dan prosedur/SOP yang telah
ditetapkan dan peraturan/perundangan yang berlaku.
3. Memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
B. RUANG LINGKUP
I. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank
1. Susunan Pemegang Saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia:
No. NAMA Prosentase (%) Keterangan
1 SUPRIYONO 24,24
Akta nomor 23 Tanggal 26 April 2016
2 EDI YUSWORO, SE. 22,73
3 EDI WITONO, SH 25,76
4 AAN KRISBIANTO, SE 18,18
5 AMEN WIRAJAYA,S.Kom.,MM. 9,09
2. Rapat Umum Pemegang Saham
Sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat
Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-
organ perseroan lainnya.
a. Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS
1) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan;
2) Penetapan besaran gaji dan tunjangan pengurus bank (Direksi dan Komisaris);
3) Keputusan penggunaan laba bersih bank;
4) Penunjukkan Akuntan Publik;
5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;
6) Hal-hal lain yang diajukan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.
Rapat Umum Pemegang saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia pada tahun 2019 telah
dilaksanakan sebagai berikut:
1) Tanggal 30 Maret 2019 RUPS dengan agenda
a) Pembahasan laporan direksi mengenai Laporan Keuangan Tahunan perseroan
tahun 2018 setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 3
b) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan perseroan tahun 2018;
c) Pengesahan penggunaan laba Perseroan tahun 2018;
2) Tanggal 13 April 2019 RUPS dengan agenda
a) Pengesahan Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2020
b) Pembahasan Peningkatan Modal Dasar Perseroan;
c) Pembahasah revisi Rencana Tindak/Action Plan pemenuhan Modal Inti
minimum.
3) Tanggal 13 Juli 2019 RUPS dengan agenda
a) Pengesahan Revisi Rencana Tindak/Action Plan Pemenuhan Modal Inti
Minimum.
b) Penetapan Kembali remunerasi pengurus(Komisaris dan direksi) Bank Tahun
2019.
4) Tanggal 14 Desember 2019 RUPSLB dengan agenda :
a) Pengesahan Rencana Bisnis Bank tahun 2020
b) Pengesahan rencana penghasilan pengurus perseroan (Komisaris dan Direksi)
tahun 2020;
5) Tanggal 16 Desember 2019 RUPSLB dengan agenda :
c) Rencana Pengambilalihan/Akuisisi BPR.
d) Pengesahan rencana perubahan pengurus perseroan (Komisaris dan Direksi)
e) Perubahan Modal dasar
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.
1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah sesuai dengan
ketentuan.
Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi
sebagai berikut :
Direktur Utama : Edi Yusworo, SE.
Direktur/Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Puspo Yunto
2) Semua anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi direktur BPR dan Lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
3) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk
menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 4
setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus
mendapat persetujuan Komisaris.
5) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola bank.
6) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal, dan Otoritas
Jasa Keuangan.
7) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.
1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah
sesuai kententuan.
2) Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi 2 orang,
dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
Komisaris Utama : Tri Wurituswati, B.Sc.
Anggota Komisaris : Yustinus Slamet, SP.
3) Semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi Komisaris
BPR dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
4) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan,
perundang-undangan, Anggaran Dasar(AD) dan sesuai dengan keputusan RUPS
5) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi
dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
6) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara
independen.
7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait.
c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
d. Semua anggota Direksi dan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS)
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 5
4. Kelengkapan dan Pelaksana Tugas, Fungsi-fungsi Organisasi.
Pada tahun 2019, terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi Bank. Perubahan ini
disebabkan oleh pergantian/mutasi dan pengunduran diri pegawai dilingkungan kantor.
Struktur organisasi terakhir sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi
nomor 19/SK/Dir/BCDM/P/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 menetapkan susunan
organisasi pada PT.BPR. Cipta Dana Mulia, sebagai berikut:
5. Penerapan Fungsi-fungsi
a. Fungsi Kepatuhan
1) Memenuhi ketentuan POJK no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor
5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR. Cipta Dana Mulia telah menerapkan fungsi
kepatuhan yaitu telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan komposisi
sebagai berikut:
Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan : Puspo Yunto
Pejabat Eksekutif Kepatuhan : Eni Susilowati
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan
kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2) Direksi dan pejabat pelaksana fungsi kepatuhan, telah berupaya untuk
memastikan bank melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur
operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 6
perundang-undangan yang berlaku melalui Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Manusia dan menyempurnakan (update) sistem dan prosedur operasional bank.
3) Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan dilingkungan perusahaan, pada
tahun 2019 fungsi kepatuhan telah melaksanakan upaya sebagai berikut:
a) Sosialisasi ketentuan internal:
Sosialisasi tentang Tata tertib dan Etika Karyawan, Sosialisasi Pelayanan
Prima bank Cipta, dan Sosialisasi penggunaan E-KTP.
b) Sosialisasi Ketentuan Ekstern
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Program Simpanan Pelajar, dan
Sosialisasi Struktur Data Aplikasi Laporan Bulanan BPR.
c) Pendidikan dan Pelatihan
Ketenagakerjaan, Pelatihan Memenuhi Ketentuan OJK dan Peraturan
Pemerintah, Pelatihan Tenaga Audit Intern, Workshop Analisis
Pembiayaan/Kredit Bagi BPR, Pelatihan Manajemen Penyehatan
Kredit/Pembiayaan Bagi BPR dan Pelatihan Peningkatan Skill bagi Pengurus
dan PE BPR.
d) Pengkajian rancangan kebijakan perkreditan dalam rangka update standart
operasional dan prosedur perkreditan.
e) Pemantauan pemberian kredit meliputi:
- Review permohonan pemberian kredit
- Pemantauan kualitas kredit dan memberikan advise untuk tetap
memperhatikan prinsip kehati-hatian.
b. Manajemen Risiko
1) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
13/POJK.03/2015 PT. BPR. Cipta Dana Mulia belum menerapkan Manajemen
Risiko secara penuh.
2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit.
a) Bank telah memiliki ketentuan internal yang memuat wewenang dan tanggung
jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen
Risiko.
b) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang
memerlukan persetujuan Direksi.
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 7
6) Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko telah selesai dan sesuai
dengan rencana tindak Manajemen Risiko.
7) BPR telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan realisasi
rencana tindak manajemen risiko semester 2 tahun 2019.
c. Audit Internal
1) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan
Tembusan ke Dewan Komisaris.
2) Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara berkala
dan insidentil.
3) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Unit kerja dan
audit on the spot yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja audit tahun 2019
yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
d. Audit Eksternal
Pada tahun 2019 Bank tidak melaksanakan audit eksternal. Sesuai dengan ketentuan
dimana aset bank mengalami penurunan menjadi dibawah Rp. 10 milyar, sehingga
tidak perlu dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BPMK
a. Bank telah memiliki ketentuan mengenai BMPK.
b. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
c. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait posisi 31 Desember 2019
dengan rincian sebagai berikut :
Penyediaan Dana Per 31 Desember 2019
No. Keterkaitan Baki Debet Nasabah Prosentase (%)
1 Terkait 323.943 5 6,96
2 Tidak Terkait 4.328.476 174 93,04
Jumlah 4.652.419 179 100
7. Rencana Bisnis Bank / RBB
a. Rencana Jangka Pendek tahun 2019
Sesuai dengan rencana bisnis tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini bank tetap
konsisten untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuannya yaitu
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 8
Menjadi Bank yang sehat dan menguntungkan dan memenuhi komitmen terhadap
peraturan/perundang undangan yang berlaku.
Rencana strategis bank untuk jangka pendek akan difokuskan pada :
1) Peningkatan kinerja bank dengan melakukan beberapa hal yaitu:
a) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diprioritaskan dibidang
Analisa kredit, pemasaran kredit, penyelesaian kredit bermasalah (PLO), dan
manajemen risiko.
b) Melengkapi struktur organisasi dengan penambahan 1 (satu) orang tenaga AO
2) Peningkatan profitabilitas bank dengan mitigasi risiko yang baik dan
meningkatkan efisiensi disemua bagian organisasi.
3) Meningkatkan pemahaman terhadap penerapan tata kelola yang baik pada semua
jenjang organisasi.
b. Rencana Jangka Menengah
Dalam rangka meningkatkan kemampuan, integritas, dan produktivitas sumber daya
manusia/SDM pada tahun 2019 Bank telah melaksanakan beberapa pelatihan bagi
pegawai, baik secara internal maupun secara eksternal.
Pengembangan teknologi informasi yang telah dilakukan pada tahun 2019 meliputi
update sitem informasi keuangan SIPT dan penambahan program aplikasi
penggunaan E-KTP yang bekerjasama dengan DUKCAPIL.
Sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah disepakatI para Pemegang Saham
bank, pada akhir tahun 2020 bank merencanakan akan memenuhi ketentuan modal
inti minimum sebesar Rp. 3 milyar. Pemenuhan ini diharapkan dapat dicapai melalui
akumulasi laba dan/atau setoran modal.
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.
a. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/peraturan yang berlaku.
b. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Bank telah memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Transparansi
Informasi Produk Bank dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 9
II. Kepemilikan Saham Direksi
No. Nama dan Jabatan
Kepemilikan Saham
BPR Cipta Dana Mulia BPR Lain Perusahaan
Lain
1 Edi Yusworo, SE. 22,73 % nihil nihil
2 Puspo Yunto nihil nihil nihil
III. Hubungan Keuangan dan Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
1. Komisaris Utama PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki hubungan keuangan dengan
Pemegang Saham Pengendali Bank.
2. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan
keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.
3. Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.
Hubungan Keuangan dan hubungan Keluarga Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali.
No. NAMA Jabatan
Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan
PSP
Dire
ktur
U
tam
a
Dire
ktur
Kom
isar
is
Uta
ma
Kom
isar
is
PSP
Dire
ktur
U
tam
a
Dire
ktur
Kom
isar
is
Uta
ma
Kom
isar
is
1 EDI WITONO, SH.
PSP √ √
2 EDI YUSWORO, SE.
Direktur Utama √ √
3 PUSPO YUNTO
Direktur
4 TRI WURITUSWATI, B.Sc.
Komisaris Utama √ √
5 YUSTINUS SLAMET, SP.
Komisaris
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 10
IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Dewan Komisaris PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki saham pada PT. BPR Cipta Dana
Mulia.
No. Nama dan Jabatan
Kepemilikan Saham
BPR Cipta Dana Mulia BPR Lain Perusahaan
Lain
1 Tri Wurituswati, B.Sc. ( Komisaris Utama) 0 0 0
2 Yustinus Slamet ( Komisaris ) 0 0 0
*) dalam Ribuan Rupiah.
V. Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya
Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun
Direksi Dewan Komisaris
Jumlah orang Nominal *) Jumlah
orang Nominal *)
1 Remunerasi 2 266.444 2 105.234
2 Fasilitas Lainnya *)
a. Yang dapat dimiliki 0 - 0 --
b. Yang tidak dapat dimiliki 0 - 0 -
Total 2 - 2 -
*) dalam Ribuan Rupiah.
Kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi direksi dan dewan komisaris bank telah ditetapkan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,50 : 1
2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,37 : 1
3) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,13 : 1
4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan komisaris tertinggi = 2,94 : 1
5) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1,75 : 1
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 11
Rincian Gaji adalah sebagai berikut :
No. Jabatan Gaji per-Bulan *) Prosentase
(%) Tertinggi Terendah
1 Komisaris 4.485 3.924 87,50
2 Direksi 6.727 4.485 66.67
3 Pegawai 3.924 1.121 28,57
*) dalam ribuan rupiah
VII. Rapat Dewan Komisaris
1. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan
Komisaris.
2. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk periode tahun 2019
dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun yaitu sebagai berikut:
2.1. Tanggal 19 April April 2019
2.2. Tanggal 5 Juli 2019
2.3. Tanggal 11 Oktober 2019
2.4. Tanggal 10 Januari 2020
Jabatan Jumlah Rapat
Kehadiran Prosentase ( % )
Komisaris Utama 4 4 100
Komisaris 4 4 100
Direktur Utama 4 4 100
Direktur 4 4 100
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah
didokumentasikan.
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan
tanggungjawab, antara lain sebagai berikut:
a. Revisi Rencana Bisnis Bank/RBB tahun 2019.
b. Penyelesaian komitmen hasil prudential meeting dengan OJK
c. Komitmen pemenuhan modal inti minimum BPR pada akhir Desember 2019.
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 12
VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Internal Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh
dalam 1 Tahun
Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Tahun Sebelum-
nya
Tahun Laporan
Tahun Sebelum-
nya
Tahun Laporan
Tahun Sebelum
-nya
Tahun Laporan
Tahun Sebelum
-nya
Tahun Laporan
Total Fraud 0 0 0 0 0 0 0 0
Telah Diselesaikan 0 0 0 0
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR
0 0 0 0 0 0 0 0
Belum diupayakan penyelesaian-nya
0 0 0 0 0 0 0 0
Telah ditindak-lanjuti proses hukum
0 0 0 0
Tidak terjadi penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai
Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit
di BPR Cipta Dana Mulia selama tahun 2019.
IX. Permasalahan Hukum
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
- -
Dalam proses penyelesaian - -
Total - -
Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Cipta
Dana Mulia, selama tahun 2019, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau
simpanan dana masyarakat.
X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
No.
Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki
Benturan Kepentingan
Nama dan Jabatan
Pengambil Keputusan
Jenis Transaksi
Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)
Keterangan
1. Nihil Nihil - - -
LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 13
Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. BPR
berupaya menghindari terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan
XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik
Pada periode tahun 2019 PT. BPR. Cipta Dana Mulia tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan
sosial maupun kegiatan politik.
XII. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola.
Berdasarkan hasil Self Assessment penerapan Tata kelola PT. BPR Cipta Dana Mulia periode
tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Nilai komposit Tata kelola sebesar 1,94 (satu koma sembilan empat) dengan predikat
Baik
2. Peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :
No Aspek yang Dinilai Bobot
(%) Nilai
1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 20,00 0,31
2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris 15,00 0,29
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi 0,00 -
4 Penanganan Benturan Kepentingan 10,00 0,28
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10,00 0,25
6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10,00 0,22
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0,00 -
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal 10,00 -
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 7,50 0,18
10 Rencana Bisnis BPR 7,50 0,19
11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 10,00 0,22
Nilai Komposit 100,00 1,94
Predikat Komposit Baik
Terlampir hasil Self Assessment (Lampiran )
Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )
Penerapan Tata Kelola BPR
Profil BPR
Nama BPR
Alamat BPR
Posisi Laporan
Modal Inti BPR
Total Aset BPR
Bobot Faktor BPR
PT. BPR. CIPTA DANA MULIA
Rp810.732
Rp9.016.121
Desember, 2019
Jl. Yos Sudarso, Ruko Wadah Arta B.5 Kota Metro - Lampung
A
Laporan Sebelum MR
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal
di kota yang sama dengan lokasi Kantor
Pusat
3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).v
Seluruh anggota Direksi tidak ada yang
memiliki rangkap jabatan
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris.
v
Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda dengan sesama
direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai
konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu
untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan adanya
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas
meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk
yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta
biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.
v
Direksi tidak menggunakan penasehat
perorangandan/atau penyedia jasa
profesional.
6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa
jabatannya.
v
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah
diangkat melalui RUPS
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan5 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
v
Jumlah aanggota direksi 2 orang, terdiri
dari 1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang
membawahkan fungsi Kepatuhan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
No Kriteria/Indikator
7
1,17
0,58
Skala Penerapan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.
v
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara independen dan tidak
pernah memberikan kuasa umum.
8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.
v
Direksi selalu menindaklanjuti temuan dan
rekomendasi pengawas internal, eksternal
maupun Otoritas jasa Keuangan
9) Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.
v
Data dan informasi terkini senantiasa
disediakan oleh direksi
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang
berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.
v
Pengambilan keputusan rapat dilakukan
secara musyawarah mufakat
11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.
v
Direksi tidak menggunakan BPR untuk
kepentingan pribadi dan/atau menerima
keuntungan pribadi selain remunerasi dan
fasilitas yang ditetapkan RUPS
12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan
kualitas individu.
v
Direksi memberikan kesempatan yang
sama untuk meningkatkan pengetahuan
melalui pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan.
13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian.
v
Direksi dapat mengimplementasikan
kompetensinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya.
14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan
peraturan rapat.
v
Direksi memiliki dan melaksanakan
pedoman dan tata tertib kerjanya.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan4 6 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
13
1,625
0,65
KeteranganNo Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v
Direksi menyampaikan
pertanggungjawaban tugasnya dalam RUPS
16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
kepegawaian.
v
Direksi mengkomunikasikan kebijakan
strategis terkait kepegawaian kepada
seluruh pegawai.
17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.
v
Rapat Direksi dituangkan dalam risalah
dan didokumentasikan dengan baik
18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
v
Pegawai dapat melakukan pekerjaan
dengan baik.
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
v
Direksi menyampaikan laporan penerapan
Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan,
Asosiasi BPR, dan 1 kantor media sesuai
ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan2 4 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot
Faktor 1
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
9
1,80
0,18
1,41
0,31
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
2
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v
Jumlah anggota Komisaris 2, terdiri dari 1
Komisaris Utama, dan 1 Komisaris
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa
jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya
masa jabatan.
v
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah
lulus uji Kemampuan dan Kepatuhan dan
diangkat melalui RUPS
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Semua anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama
dengan lokasi kantor Pusat BPR
5) BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
v
Modal Inti BPR kurang dari Rp
50.000.000.000,00 Satu anggota Dewan
Komisaris bersifat independen.
6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat.
v
Dewan Komisaris telah memiliki pedoman
dan Tata Tertib Kerja.
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua)
BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau
pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank
Umum.
v
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.
v
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak
memiliki hubungan
keuangan,kepengurusan, kepemilikan
saham, dan keluarga.
9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
v
Komisaris independen tidak memiliki
hubungan dengan anggota Komisaris
lainnya maupun dengan anggota Direksi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan7 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 9
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
Jumlah anggota Komisaris 2 (dua) orang
v
0,61
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
11
1,22
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
2
10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara
lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis
terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk
prinsip kehati-hatian.
v
Dewan Komisaris telah melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat
kepada Direksi
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,
Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.v
Komisaris memberikan pengarahan dan
memantau pelaksanaan kebijakan strategis
BPR
12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam
hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
v
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam
pengambilan keputusan kegiatan
operasional kecuali penyediaan dana
kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan
peraturan perundangan.
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen
hasil tindak lanjut temuan.
v
Dewan Komisaris melakukan pengawasan
tindak lanjut temuan audit dan Otoritas
Jasa Keuangan.
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
v
Dewan Komisaris menyediakan waktu yang
cukup dalam melaksanakan tugas
pengawasannya dan menyelenggarakan
rapat triwulanan
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
v
Pengambilan keputusan rapat Dewan
komisaris dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat.
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
v
Anggota Dewan Komisaris tidak
memanfaatkan BPR untuk kepentingan
pribadi.
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
v
Anggota Dewan Komisaris memantau
laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan
2 2 15 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan
jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika
terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
v
Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah, dan didokumentasikan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot
Faktor 2
2
2,00
0,20
1,76
0,29
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
19
2,38
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0,95
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
3
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi audit intern.
-
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
-
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot
Faktor 3
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
4
1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Risalah Rapat.
v
BPR menghindari terjadinya benturan
kepentingan dan telah memiliki sistem dan
prosedur penyelesaian benturan
kepentingan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.
v
Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi,
dan pejabat eksekutif tidak mengambil
tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR
atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi
dengan baik.
v
Benturan kepentingan akan diungkapkan
dalam setiap keputusan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot
Faktor 4
3
3
0,30
2,50
0,28
3
3,00
1,20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
2
2,00
1,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
5
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit
untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan perbankan.
v
Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas
Jasa Keuangan berkaitan dengan
perbankan.
3) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang
independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau
fungsi operasional.
v
BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan dan
independen terhadap satuan kerja atau
fungsi operasional.
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.
v
Pejabat Eksekutif kepatuhan menyusun
dan/atau mengkinikan pedoman kerja,
sistem, dan prosedur kepatuhan.
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan.
v
BPR telah memiliki ketentuan internal
mengenai tugas, wewenang, dan tanggung
jawab PE Kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 4 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
v
Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan tidak menangani penyaluran
dana.
1,00
Penerapan Fungsi Kepatuhan
Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
11
2,2
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
5
6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain termasuk
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan otoritas lainnya.
v
Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan telah menyusun langkah-
langkah agar BPR memenuhi ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
v
Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya dalam bentuk
sosialisasi ketentuan dan peraturan yang
berlaku dan terkini.
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk
melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang
menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.
v
Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau terhadap komitmen
yang dibuat terhadap Otoritas Jasa
Keuangan dan melakukan upaya
pencegahan apabila terdapat kebijakan
yang menyimpang dari ketentuan OJK
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.
v
PE Kepatuhan mereview dan melakukan
evaluasi kebijakan, ketentuan, sistem dan
prosedur telah sesuai dengan ketentuan
OJK
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.
v
PE Kepatuhan menyusun rencana
penyesuaian SOP dan kebijakan yang ada
telah sesuai dengan ketentuan OJK dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 8 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan. v
Bank berupaya untuk menurunkan tingkat
pelanggaran terhadap kepatuhan
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.
v
Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
kepada Direktur Utama dan tembusan
kepada Dewan Komisaris.
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Tidak ada/belum ditemukan kebijakan dan
keputusan yang menyimpang dari
peraturan OJK dan/atau perundang-
undangan lain.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot
Faktor 5
2,25
0,25
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
8
2,67
0,27
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
11
2,2
0,88
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
6
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif
pelaksana fungsi audit intern.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif
pelaksana fungsi audit intern.
2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.
v
PE Audit intern telah memiliki pedoman
kerja dan standar operasional
prosedur/SOP.
3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
v
PE Audit intern independen terhadap
satuan kerja operasional.
4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.v
PE Audit intern bertanggung jawab
langsung kepada Direkur Utama.
5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi
audit intern. v
Bank memiliki program rekrutmen dan
pengembangan sumber daya manusia yang
melaksanakan fungsi audit intern untuk
mengikuti diklat-diklat ekstern dan intern.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan1 6 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan
yang secara langsung diperkirakan dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
v
BPR telah menerapkan fungsi audit intern
pada seluruh aspek dan unsur
kegiatannya.
7) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan
fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta
perbaikan yang mungkin dilakukan.
v
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp
50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.
v
Kegiatan audit telah dilaksanakan secara
memadai dan independen, mencakup:
persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan
tindak lanjut hasil audit.
9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.
v
BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM
melalui pendidikan dan pelatihan secara
intern dan/atau ekstern.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 8 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
8
2
0,80
2,00
1,00
Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
10
v
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
6
10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan.
v
PE Audit intern telah menyampaikan
laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan
tembusan kepada Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan.
11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok
hasil audit intern telah disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan yang berlaku.
12) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp
50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan2 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot
Faktor 6
BPR melaporkan pengangkatan PE
pelaksana fungsi audit intern sesuai
ketentuan OJK
v
6
1,50
0,15
1,95
0,22
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Audit Intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
7
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,
standar profesional akuntan publik, dan komunikasi
antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
dimaksud.
Penugasan kepada Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik telah memenuhi
aspek-aspek yang dipersyaratkan dan
peraturan yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,
BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris.
Penunjukan KAP dan AP sesuai dengan
peraturan OJK terkait penunjukan KAP dan
AP
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Hasil audit KAP dan Management Letter
telah dilaporkan kepada OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
4) Hasil audit dan Management Letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh
KAP yang ditunjuk.
Hasil audit dan Management Letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan
disampaikan tepat waktu.
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang
lingkup sebagaimana diatur dalam
ketentuan OJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot
Faktor 7
0
0
0,00
0,00
0,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
0
0,00
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Penerapan Fungsi Audit Ektern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
8
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.
2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat
Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
penerapan Manajemen Risiko.
0
0,00
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
8
4) Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
5) Dewan Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini, dan utuh.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 7
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagaimana diatur dalam POJK
No.13/POJK.03/2015. Bank belum
menerapkan manajemen risiko secara
penuh.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot
Faktor 8
0
0
0,00
0,00
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
0
0,00
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
9
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,
debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut
monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan
perkreditan BPR.
v
BPR telah memiliki SOP Pemberian kredit
yang juga mengatur BMPK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.v
BPR melakukan pengkinian SOP sesuai
dengan ketentuan dan peraturan terkini.
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.
v
Proses pemberian kredit kepada pihak
terkait telah memenuhi ketentuan OJK dan
memperhatikan prinsip-prinsip kehati-
hatian.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
v
BPR melaporkan terkait pemberian kredit
sesuai dengan ketentuan OJK.
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot
Faktor 9
2,10
0,18
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
3,00
0,30
Batas Maksimum Pemberian Kredit
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4
2
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
2
2,00
1,00
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
10
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi
dan misi BPR.
v
Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi
dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
v
Rencana Bisnis BPR menggambarkan
rencana strategis jangka pendek dan
jangka menengah dengan cakupan sesuai
ketentuan OJK.
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara
lain sumber daya manusia, teknologi informasi,
jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
v
Pemegang saham mendukung rencana
Bisnis BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.
v
rencana Bisnis BPR disusun
mempertimbangkan: faktor internal dan
eksternal, azas perbankan yang sehat
dengan prinsip kehati-hatian, dan
penerapan manajemen risiko.
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.v
Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan
rencana bisnis BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
Rencana Bisnis dan perubahan rencana
bisnis disampaikan OJK sesuai ketentuan
yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot
Faktor 10
0,30
0,19
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
5
2,5
1,00
3
3
2,30
Rencana Bisnis BPR
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
6
2
1,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
11
1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.
v
BPR memiliki sistem pelaporan keuangan
dan non keuangan yang memadai.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
BPR menyusun dan melaporkan laporan
keuangan publikasi sesuai ketentuan OJK.
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan
keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
v
BPR menyusun laporan keuangan tahunan
dengan materi dan aspek-aspek sesuai
ketentuan OJK.
4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
BPR melaksanakan transparansi informasi
sesuai ketentuan OJK.
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
BPR menyusun dan menyajikan laporan
sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 8 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
v
laporan tahunan dan laporan publikasi
ditandatangani dan disampaikan secara
lengkap sesuai ketentuan OJK.
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
v
Laporan penanganan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot
Faktor 11
1,00
0,22
4
2,00
0,20
2,00
2,00
0,80
8
Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
2
2,00
No Kriteria/Indikator
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,
Skala Penerapan
Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )
Penerapan Tata Kelola BPR
Profil BPR
Nama BPR
Alamat BPR
Posisi Laporan
Modal Inti BPR
Total Aset BPR
Bobot BPR
PT. BPR. CIPTA DANA MULIA
Jl. Yos Sudarso, Ruko Wadah Arta B.5 Kota Metro - Lampung
Desember, 2019
Rp810.732
Rp9.016.121
A
Laporan Setelah MR
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten
di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota
yang sama dengan lokasi Kantor Pusat
3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).v
Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki
rangkap jabatan
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.
v
Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
atau semenda dengan sesama direksi dan atau
anggota Dewan Komisaris
5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.
v
Direksi tidak menggunakan penasehat
perorangandan/atau penyedia jasa profesional.
6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.v
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
Jumlah aanggota direksi 2 orang, terdiri dari 1
Direktur Utama dan 1 Direktur yang membawahkan
fungsi Kepatuhan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
7
1,17
0,58
v
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.
v
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak pernah memberikan kuasa
umum.
8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor
intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.v
Direksi selalu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi
pengawas internal, eksternal maupun Otoritas jasa
Keuangan
9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan
Komisaris.v
Data dan informasi terkini senantiasa disediakan oleh
direksi
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat
perbedaan pendapat.
v
Pengambilan keputusan rapat dilakukan secara
musyawarah mufakat
11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.
v
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi dan/atau menerima keuntungan pribadi selain
remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS
12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu.
v
Direksi memberikan kesempatan yang sama untuk
meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan.
13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
v
Direksi dapat mengimplementasikan kompetensinya dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat.
v
Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib kerjanya.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 4 6 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
13
1,625
0,65
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
1
15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang saham melalui RUPS.v
Direksi menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya
dalam RUPS
16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v
Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis terkait
kepegawaian kepada seluruh pegawai.
17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.v
Rapat Direksi dituangkan dalam risalah dan
didokumentasikan dengan baik
18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan
yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders.
v
Pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan baik.
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,
dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan
keuangan sesuai ketentuan.
v
Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR, dan 1 kantor
media sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan2 4 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1
1,41
0,28
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
9
1,8
0,18
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
2
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.v
Jumlah anggota Komisaris 2, terdiri dari 1 Komisaris
Utama, dan 1 Komisaris
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
v
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji
Kemampuan dan Kepatuhan dan diangkat melalui RUPS
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
v
Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di
provinsi yang sama dengan lokasi kantor Pusat BPR
5) BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.
v
Modal Inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 Satu
anggota Dewan Komisaris bersifat independen.
6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v
Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan Tata Tertib
Kerja.
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
v
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
Direksi.
v
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham, dan keluarga.
9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham
pengendali atau hubungan lain yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
v
Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan anggota Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan7 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 9
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
v
Jumlah anggota Komisaris 2 (dua) orang
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
11
1,22
0,61
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
2
10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.
v
Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan
memberikan nasehat kepada Direksi
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR.v
Komisaris memberikan pengarahan dan memantau
pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana
diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan
dalam peraturan perundangan dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.
v
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional kecuali penyediaan dana
kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan peraturan
perundangan.
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.
v
Dewan Komisaris melakukan pengawasan tindak lanjut
temuan audit dan Otoritas Jasa Keuangan.
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
v
Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan menyelenggarakan rapat triwulanan
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
v
Pengambilan keputusan rapat Dewan komisaris dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat.
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS.
v
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi.
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
v
Anggota Dewan Komisaris memantau laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 2 2 15 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.
v
Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah, dan
didokumentasikan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2
2
2,00
0,20
1,76
0,26
19
2,38
0,95
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
3
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.
-
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.
-
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0,00
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
4
1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
v
BPR menghindari terjadinya benturan kepentingan dan
telah memiliki sistem dan prosedur penyelesaian benturan
kepentingan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
v
Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v
Benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4
3
0,30
2,50
2,50
0,25
3
3,00
1,20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
2
2,00
1,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
5
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
tidak menangani penyaluran dana.
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perbankan.
v
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan
dengan perbankan.
3) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.
v
Pejabat Eksekutif kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.
v
BPR telah memiliki ketentuan internal mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab PE Kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan1 4 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak
menangani penyaluran dana.
v
BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja
atau fungsi operasional.
Penerapan Fungsi Kepatuhan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
11
2,20
1,10
v
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
5
6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
v
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah
menyusun langkah-langkah agar BPR memenuhi
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini.
v
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi ketentuan dan
peraturan yang berlaku dan terkini.
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap
seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan
pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau
keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan.
v
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau
terhadap komitmen yang dibuat terhadap Otoritas Jasa
Keuangan dan melakukan upaya pencegahan apabila
terdapat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan OJK
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.
v
PE Kepatuhan mereview dan melakukan evaluasi
kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah sesuai
dengan ketentuan OJK
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
v
PE Kepatuhan menyusun rencana penyesuaian SOP dan
kebijakan yang ada telah sesuai dengan ketentuan OJK
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 8 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan.v
Bank berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.
v
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab kepada Direktur Utama dan tembusan kepada
Dewan Komisaris.
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan
Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Tidak ada/belum ditemukan kebijakan dan keputusan
yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau
perundang-undangan lain.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 2 6 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5
8
2,67
0,27
2,25
0,22
11
2,20
0,88
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Fungsi Kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
6
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki
dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern
sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
v
PE Audit intern telah memiliki pedoman kerja dan standar
operasional prosedur/SOP.
3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
v
PE Audit intern independen terhadap satuan kerja
operasional.
4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama.v
PE Audit intern bertanggung jawab langsung kepada
Direkur Utama.
5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern. v
Bank memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern untuk mengikuti diklat-diklat ekstern dan intern.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan1 6 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.
v
BPR telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh
aspek dan unsur kegiatannya.
7) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan.
v
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan
Baik (nilai 2)
8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.
v
Kegiatan audit telah dilaksanakan secara memadai dan
independen, mencakup: persiapan audit, penyusunan
program audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan tindak
lanjut hasil audit.
9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern. v
BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM melalui
pendidikan dan pelatihan secara intern dan/atau ekstern.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 8 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif pelaksana fungsi
audit intern.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
8
2,00
0,80
Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
10
2,00
1,00
v
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
6
10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Kepatuhan.
v
PE Audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan
audit intern kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris,
dan tembusan kepada Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan.
11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern
telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan yang berlaku.
12) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
v
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan2 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6
v
BPR melaporkan pengangkatan PE pelaksana fungsi audit
intern sesuai ketentuan OJK
1,95
0,20
Penerapan Fungsi Audit Intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6
1,50
0,15
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
7
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.
Penugasan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan
dan peraturan yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
Penunjukan KAP dan AP sesuai dengan peraturan OJK
terkait penunjukan KAP dan AP
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan
kepada OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan
permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu.
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup
sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7
0
0,00
0,00
0,00
0,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
0
0,00
0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Penerapan Fungsi Audit Ektern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
0
0,00
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
8
1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.
2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen
Risiko.
0
0,00
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
8
4) Direksi :
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
5) Dewan Komisaris :
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen
Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh
faktor Risiko yang bersifat material.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen
risiko.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 7
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain
(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.
Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 80,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
0
0,00
0,00
0,00
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
0
0,00
0,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
9
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
v
BPR telah memiliki SOP Pemberian kredit yang juga
mengatur BMPK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.v
BPR melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan
dan peraturan terkini.
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.
v
Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah
memenuhi ketentuan OJK dan memperhatikan prinsip-
prinsip kehati-hatian.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
BPR melaporkan terkait pemberian kredit sesuai dengan
ketentuan OJK.
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 2 0 4 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9
6
3,00
0,30
2,10
0,16
4
2,00
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
2
2,00
1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Batas Maksimum Pemberian Kredit
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
10
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan
misi BPR.v
Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan disetujui
oleh Dewan Komisaris.
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan
dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
v
Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka pendek dan jangka menengah dengan cakupan
sesuai ketentuan OJK.
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan
dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.
v
Pemegang saham mendukung rencana Bisnis BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan
paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan
c. penerapan manajemen risiko.
v
rencana Bisnis BPR disusun mempertimbangkan: faktor
internal dan eksternal, azas perbankan yang sehat dengan
prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR.v
Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan rencana bisnis
BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 2 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
Rencana Bisnis dan perubahan rencana bisnis
disampaikan OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor
10
3
3,00
0,30
2,30
0,17
5
2,50
1,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Rencana Bisnis BPR
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
6
2,00
1,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB B CB KB TB
1 2 3 4 5
11
1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.
v
BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang memadai.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
v
BPR menyusun dan melaporkan laporan keuangan
publikasi sesuai ketentuan OJK.
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi
dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
BPR menyusun laporan keuangan tahunan dengan materi
dan aspek-aspek sesuai ketentuan OJK.
4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
BPR melaksanakan transparansi informasi sesuai
ketentuan OJK.
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v
BPR menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana
diatur dalam ketentuan OJK.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 8 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
v
laporan tahunan dan laporan publikasi ditandatangani
dan disampaikan secara lengkap sesuai ketentuan OJK.
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.
v
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor
11
4
2,00
0,20
2,00
0,20
8
2,00
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
2
2,00
1,00
No Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham, dan keluarga.
Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan anggota Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi
Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan menyelenggarakan rapat triwulanan
Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
Benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.
Bank berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan
*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
Top Related