LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2019 · Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat...
Transcript of LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2019 · Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat...
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2019
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MALIFUT DANATAMA
JL. ALFRED RUSSEL WALLACE NO. 19 KEL. SANTIONG KECAMATAN KOTA TERNATE TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA. TELPON: (0921) – 3110858 – 3111008, FAX: (0921) – 3121201.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page i
DAFTAR ISI
Halaman
PENDAHULUAN .......................................................................................... ………………………..1
I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA .................................... ………………………..2
A. Pengungkapan Penerapan tata Kelola ................................................. ………………………..2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris .......... ………………………..2
a. Jumlah dan Komposisi Komisaris ............................................... ………………………..2
b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ............................ ………………………..2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi ............................ ………………………..3
a. Jumlah dan komposis Direksi .................................................... ………………………..3
b. Tugas dan tanggung jawab Direksi ............................................. ………………………..3
3. Penanganan Benturan Kepentingan ................................................ ………………………..4
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ........ ………………………..4
1. Funsi Kepatuhan ....................................................................... ………………………..4
2. Fungsi Audit Inter ...................................................................... ………………………..5
3. Fungsi Audit Ekstern ................................................................. ………………………..6
5. Penerapan manajemen Risiko dan dan Sistem Pengendalian Intern………………...…….7
6. Penyedian dana Kepada Pihak Terkait ............................................ ……………………….8
7. Rencaa Bisnis ................................................................................. ……………………….9
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan ....................... ……………………….9
B. Kepemilikan Sahan Dewan Komisaris dan Direksi ............................... ………………………10
C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga .................................... ……….……………...10
D. Kebijana Remunurasi dan dan Fasilitas Lainnya .................................. ………………………11
E. Rasio Gaji tertinggi dan Terendah ........................................................ ………………………11
F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ...................................................... ………………………12
G. Jumlah penyimpangan Intern (fraud) ................................................... ………………………12
H. Permasalahan Hukum ......................................................................... ………………………13
I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .......................... ………………………13
J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial.............................. ………………………13
II. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA ............. ………………………14
Lampiran Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self assessment) Pelaksanaan Tata Kelola
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 1
Pendahuluan
Tata kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan serta keyakinan
pemegang saham dan nasabah, tata kelola BPR dirasakan semakin penting seiring dengan
meningkatnya volume usaha dan tantangan yang dihadapi oleh PT. BPR Malifut Danatama karena
setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, hal ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan
yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR dalam mencapai sasaran serta target
usaha secara berkelanjutan.
Selama tahun 2019 BPR telah menerapkan praktek-praktek penerapan prinsip tata kelola
dengan menetapkan nilai-nilai perusahan yaitu lntegritas dan kualitas layanan, visi PT.BPR Malifut
Danatama yaitu terciptanya BPR yang sehat Profesional dan dapat dipercaya dengana
mengutamakan, mempermudah, mempercepat layanan demi tercapainya kepuasan nasabah,
yang menjadi dasar komitmen di PT. BPR malifut Danatama diikuti dengan implementasi kode etik,
peraturan operasional, epegawaian maupun aktivitas pengawasan intern dan lain-lain.
Pemantauan pelaksanaannya selain dengan self assessment juga dilakukan melalui unit
pengawasan internal yang independen seperti Audit Internal serta Kepatuhan dan Manajemen
Risiko. Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Malifut Danatama mencakup lima prinsip dasar
tata kelola yang meliputi Transparansi (Transparancy), Akuntabilitas (Accountability),
Pertanggungjawaban (Responsibility), lndependen (lndependency) dan Kewajaran (Fairness).
Pelaksanaan tata kelola berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat. BPR berkomitmen melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata
Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organaisasi.
Berikut Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Tata kelola PT. BPR Malifut Danatama
selama tahun 2019.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 2
I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ini pada dasamya diatur
dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR serta kebijakan intern BPR
Malifut Danatama yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan Pengawasan
terhadap PT. BPR Malifut Danatama.
a. Jumlah dan Komposisi Komisaris.
Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang terdiri dari:
• dr. Ahmad N. Aziz sebagai Komisaris Utama.
Anggota Komisaris berdomisili di Maluku Utara dimana Kantor Pusat berada,
keanggotaan Dewan Komisaris PT. BPR Malfut Danatama telah memenuhi
ketentuan yaitu sama dengan jumlah anggota Direksi, telah melalui proses penilaian
uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) serta lulus dan dinyatakan
kompeten dalam uji sertifikasi kerja Komisaris. Komisaris Utama PT. BPR Malifut
Danatama tidak Merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR Lain dan juga
tidak memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor
pada BPR Malifut Danatma atau Perusahan lain.
b. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu
melakukan pengawasan atas seluruh kebijakan Direksi dalam menjalankan
usaha BPR, mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis BPR, memutuskan
permohonan penyediaan dana terhadap pihak terkait, mengawasi Direksi dalam
melakukan tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit
Ekstern, OJK dan Otoritas lain. Melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan agar dapat berjalan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memastikan terselenggaranya penerapan
Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.
a. Jumlah dan Komposisi Direksi.
Direksi PT. BPR Malifut Danatama terdiri dari:
1. Hi. Kasim I. Konoras, sebagai Direktur Utama
2. Al Berthy Makalu, sebagai Direktur
Jumlah Direksi PT. BPR Malifut Danatama sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari
seorang Direktur Utama dan seorang Direktur operasional yang juga membawahi
fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Semua Direksi bertempat tinggal di Kota
Ternate Propinsi Maluku Utara dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan
(Fit and Proper Test). Semua anggota Direksi secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama tidak memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari
modal disetor pada BPR Malifut Danatama atau Perusahan lain. Seluruh anggota
Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif
pada BPR lain.
b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi.
Dalam pelaksanaan tata kelola Direksi memiliki tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen
2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan
3. Mengelola perseroan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya seperti
diatur dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan. dan
dokumen Perseroan lainnya, yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal PT. BPR
Malifut Danatama, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan PT. BPR Malifut
Danatama yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 4
10. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa professional
sebagai konsultan.
11. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika
kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
3. Penanganan Benturan Kepentingan.
Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan
ekonomis BPR Malifut Danatama dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang
saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan BPR.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
Karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis BPR diatas kepentingan
ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.
PT. BPR Malifut Danatama telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan
kepentingan yang mengatur tentang mengidentifikasi, membuat keputusan, dan
mendokumentasikan keputusan benturan kepentingan. Selama tahun 2019 tidak
terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
1. Fungsi Kepatuhan.
Di PT.BPR Malifut Danatama Fungsi Kepatuhan dibawahi oleh Direktur
Operasional dan dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen
terhadap tenaga kerja lainnya. Penugasan Direktur yang Membawahi Fungsi
Kepatuhan merupakan wujud komitmen BPR Malifut Danatama untuk senantiasa
melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sifatnya umum adalah
mengingatkan semua jajaran organisasi, baik level tertinggi sampai pada petugas
pelaksana untuk selalu memenuhi ketentuan kehati-hatian. Tugas umum ini dapat
dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui penyampaian surat-surat Edaran
Direksi, pemberian pesan pada berbagai pertemuan dan rapat kerja.
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR
agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang
menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia,
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR.
Fungsi Kepatuhan BPR meliputi tindakan, untuk :
a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan
organisasi dan kegiatan usaha BPR Malifut Danatama;
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 5
b. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan
usaha yang dilakukan oleh BPR Malifut Danatama telah sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas jasa Keuangan dan otoritas lain.
d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Malifut Danatama tidak
menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka memastikan BPR
Malifut Danatama telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,
Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku
dalam rangka pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, bersama dengan Pejabat
Eksekutif Kepatuhan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk
memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur pada
setiap unit kerja dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai
ketentuan yang berlaku.
Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi
Kepatuhan, BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen
terhadap fungsi operasional. Selama tahun 2019 aktivitas fungsi kepatuhan belum
berjalan sebagaimana mestinya karena pejabat yang bersangkutan belum
memahami bagaimana tugas dan Tanggungjawabnya sebagai Fungsi manajemen
Kepatuhan.
Secara umum pelaksanaan kepatuhan selama tahun 2019 belum berjalan dengan
baik, karena beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih ada pada
pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang umumnya bersifat
administratif dan tidak material, PT.BPR Malifut Danatama terus melakukan tindak
lanjut perbaikan. Mengingat kepatuhan merupakan suatu proses yang terus
berjalan seiring dengan perkembangan bisnis BPR Malifut Danatama dan
perkembangan peraturan yang ada, BPR Malifut Danatama berkomitmen untuk
terus menjaga kepatuhan BPR Malifut Danatama terhadap peraturan yang berlaku
sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan
yang baik.
2. Fungsi Audit Internal.
Fungsi Audit Intern di BPR Malifut Danatama dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif
Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, yang
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan
komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. PE Audit diangkat dan
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 6
Diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai
Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, PE Audit Internal
mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk :
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan
maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional
dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan
analisis dokumen.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan infonnasi yang objektif tentang kegiatan
yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
Audit internal BPR Malifut Danatama melakukan audit tidak secara berkala
pada tahun 2019 hanya sekali. Hasil temuan dan komentar pemeriksaan
Audit Intern dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur yang
Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Auditee untuk dilakukan tindak lanjut
perbaikan. Tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Auditee dipantau oleh
Audit Intern di Kantor Pusat hingga seluruh pennasalahan dapat diselesaikan
oleh auditee.
3. Fungsi Audit Ekstern.
Pelaksanaan audit Ekstem dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Annas Cahyadi
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Direksi mendukung adanya temuan-
temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi
yang berlaku dan lain-lain. Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan
pemeriksaan Akuntan Publik tersebut hingga seluruh temuan dapat diselesaikan.
Tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran
penyajian laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019. Audit ekstem dilaksanakan agar memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang
disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Dengan ruang lingkup secara
umum meliputi:
a. Penilaian atas penggolongan kualitas aktiva produktif dan kecukupan
penyisihan penghapusan aktiva yang dibentuk BPR.
b. Penilaian terhadap aset lain-lain termasuk agunan yang diambil alih BPR.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 7
c. Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa mupun transaksi yang dilakukan dengan
perlakuan khusus;
d. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait.
e. Rincian pelanggaran batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi nama
Debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas
Maksimum Pemberian Kredit.
f. Rincian Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi
persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
g. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
h. Loan to Deposit Ratio (LOR) bagi BPR.
i. Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan
serta penyebab utamanya.
j. Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO);
k. Keandalan sistem informasi pelaporan BPR kepada OJK dan pengujian terhadap
keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR kepada OJK.
I. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Otoritas Jasa
Keuangan dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 POJK AP dan
KAP
m. Hal-hat lain yang diatur dalam SAK yang berlaku serta peraturan terkait
akuntansi yang diterbitkan oleh Ot/oritas Jasa Keuangan antara lain Pedoman
Akuntansi BPR termasuk catatan atas laporan keuangan.
Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek
Tata Kelola antara lain:
a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi 3 tahun buku berturut-turut.
5. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistim Pengendalian Intern.
BPR Malifut Danatama belum melaksanakan fungsi Manajemen Risiko secara
menyeluruh, sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen
Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka ditahun 2019 BPR Malifut Danatama
terus memperbaiki kemampuan Manajemen Risiko dengan menyempumakan tata
kelola, kebijakan, prosedur dan proses Manajemen Risiko serta terus meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia. Sesuai modal inti BPR yang kurang dari Rp
15.000.000.000 (lima betas miliar rupiah) maka BPR Malifut Danatama hanya
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 8
menerapkan 3 (tiga) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko
Kepatuhan.
a. Risiko Kredit.
Dewan Komisaris dan Direksi mengevaluasi, menyetujui dan memutuskan transaksi
yang memerlukan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris BPR telah membentuk
Komite Kredit (credit commitee) di setiap Kantor Pusat ini adalah menilai suatu
usulan kredit serta membuat keputusan kredit. BPR memiliki Pedoman Kebijakan
Perkreditan BPR dan Surat Edaran Direksi terkait Kredit.
BPR sudah memiliki Standar Prosedur Operasi (SPO) Manajemen Risiko,
pengendalian risiko kredit dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang
jelas serta didukung dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran Direksi
terkait Kredit yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-
masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Audit Intern secara berkala.
b. Risiko Operasional.
Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi
yang jelas serta didukung dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran
Direksi terkait Operasional yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung
jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Audit Intern
secara berkala.
c. Risiko Kepatuhan.
BPR memiliki Kebijakan dan Prosedur fungsi kepatuhan yang telah disetujui
oleh Direksi. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam
melakukan monitoring terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan mewajibkan
seluruh unit kerja untuk mematuhi ketentuan intern dan ekstern yang berlaku
dalam melakukan aktivitas operasionalnya.
Pengendalian risiko Kepatuhan dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi
yang jelas serta didukung dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran
Direksi terkait kepatuhan yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung
jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan oleh Audit Intern secara
berkala.
6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.
Penyediaan dana kepada pihak terkait, mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. PT. BPR Malifut Danatama telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana
kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kredit yang tidak
terpisahkan.
2. Pendanaan kepada pihak terkait senantiasa dilakukan dengan memperhatikan
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 9
prinsip kehati-hatian. serta telah memenuhi ketentuan OJK, Bank Indonesia
maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain
menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan
Komisaris secara independen.
4. Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan atas
BMPK, dan pelaporan BMPK kepada Bank Indonesia dan OJK senantiasa
dilakukan secara tepat waktu.
7. Rencana Bisnis BPR.
Rencana Bisnis BPR Malifut Danatama disusun sesuai dengan visi dan misi BPR.
Penyusunan Rencana Bisnis tersebut berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.
52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.
Rencana Bisnis BPR Malifut Danatama telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan
Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis BPR kepada Pemegang Saham
Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada BPR serta melaksanakan
semua rencana dan target yang ditetapkan secara efektif.
Untuk memastikan realisasi rencana yang telah disusun, pencapaian target jangka
menengah dan target jangka pendek dalam Rencana Bisnis BPR, Direksi senantiasa
memantau pencapaiannya secara berkala. Hasil pemantauan realisasi Rencana Bisnis
BPR dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Rencana
Bisnis setiap 6 (enam) bulan.
Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana
Bisnis BPR. melalui laporan realisasi Rencana Bisnis BPR yang disampaikan oleh
manajemen dan Rapat Dewan Komisaris untuk mengevaluasi dan memberikan
pengarahan kepada Direksi. Hasil pelaksanaaan pengawasan Dewan Komisaris
terhadap Rencana Bisnis BPR dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk
Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap 6 (enam) bulan.
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.
BPR Malifut Danatama telah menyajikan seluruh kondisi keuangan dan non keuangan
secara transparan dalam seluruh laporan yang disampaikan kepada pihak ekstern
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi keuangan
BPR.
Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar pada tahun
2019 belum, untuk Website, papan pengumuman serta pengiriman langsung ke Bank
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 10
Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi tentang produk disajikan dalam
bentuk brosur dan media promosi lainnya.
Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola PT. BPR Malifut Danatama telah
menyusun laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2019 dengan cakupan sesuai
ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil self assessment
BPR terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa
Keuangan dan para pihak sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Kepemilikan Saham Dewan Komisarisdan Direksi.
Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham baik pada BPR
Bobato Lestari, BPR lain maupun pada perusahan lain yang mencapai 25% atau lebih.
Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
1. dr. Ahmad N. Aziz, selaku Komisaris Utama Tidak memiliki saham pada PT.
BPRMalifut Danatama.
2. Kasim I. Konoras, SE. selaku Direktur Utama tidak memiliki saham pada PT. BPR Malfut
Danatama.
3. Al Berthy Makalu,SH,.MH, selaku Direktur tidak memiliki saham pada PT. BPR Malifut
Danatama.
C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga.
Semua anggota Dewan Komisari dan anggota Direksi idak memiliki hubungan keluarga
namun Komisaris Utma memiliki Hubungan keluarga dengan pemegang saham, akan
tetapi mereka bertindak secara profesional dalam mengambil kebijakan dan dalam hal
pengawasan sesuai jobnya masing-masing serta tidak melanggar ketentuan atau tidak
mencapai mayoritas.
Nama Jabatan Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga
Dr. Ahmad N. Aziz Komisaris Utama
Tidak ada hubungan keluarga dan hubungan
keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain,
Direksi lain namu terdapat memiliki hubungan
keluraga dengan Pemegang Saham BPR.
Kasim I. Konoras,SE. Direktur Utama
Tidak ada hubungan keluarga dan hubungan
keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain,
Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.
Al Berthy Makalu Direktur
Tidak ada hubungan keluarga dan hubungan
keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain,
Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 11
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain.
Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi:
a. Remunerasi dalam bentuk non natura ( gaji, tunjangan, kompensasi dan bentuk
remunerasi lainnya).
b. Fasilitas lain dalam bentuk natura ( perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan
fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
Rapat Umum Pemegang Saham telah menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain
bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
No Jenis Remunirasi dan fasilitas lain
Jumlah diterima dalam 1 tahun (juta Rp)
Dewan Komisaris Direksi
orang Ribuan rupiah
orang Ribuan rupiah
1
Remunirasi (gaji, Bonus, Tunjangan.
Dan fasilitas lain dalam bentuk non
natura).
1 42.250 2 226.890
2
Fasilitas lain dalam bentuk Natura
(perumahan, transportasi, asuransi
kesehatan dsb).
- - -
Total 1 42.250 2 226.890
E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.
Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian keria, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
Dibawah ini adalah rasio gaji/imbalan yang diterima per bulan oleh Dewan Komisaris,
Direksi dan pegawai tetap di PT. Malifut Danatama pada tahun 2019 dalam skala
perbandingan sebagai berikut :
Keterangan Gaji Tertinggi (ribuan rupiah) Gaji terendah (ribuan rupiah)
Komisaris 3.250 -
Direksi 8.210 7.360
Pegawai 5.360 2.300
a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,33 : 1 atau gaji pegawai
tertinggi 2,33 kali gaji terendah.
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,12 : 1 atau gaji Direksi
tertinggi 1,12 kali gaji terendah.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 12
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1 atau gaji Komisaris
tertinggi 1 kali gaji terendah.
d. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,53 : 1 atau gaji
Direksi tertinggi 2,53 kali gaji Komisaris tertinggi
e. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,53 : 1 atau gaji
Direksi tertinggi 1,53 kali gaji pegawai tertinggi.
F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Pada tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat)
kali, hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan dihadiri langsung
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:
nama
Jumlah
kehadiran
%
Kehadiran Materi
dr. Ahmad N. Aziz 4/4 100% 1. Membahas Kinerja Hasil Rencana Bisnis PT.
BPT Malifut Danatama Tahun 2018.
2. Membicarakan pemenihan Modal Inti PT. BPR
Malifut Danatama.
3. Membahas terkait realisasi Pemenuhan Modal
BPR Malifut Danatama.
4. Membicarakan Rencana Bisnis BPR Malifut
Danatama Tahun 2020.
Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika
kerja, waktu kerja dan rapat. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris, maupun dalam rapat gabungan antara Dewan
Komisaris dan Direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tersebut dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat.
G. Jumlah Penyimpangan Internal (FRAUD).
Penyimpangan internal ( internal fraud ) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan
oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap ( honorer dan outsourcing ) terkait dengan
proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR
secara signifikan.
Selama tahun 2019 terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh 1 (satu) orang
pegawai tetap Kantor PT. BPR malifut Danatama a.n Nurhatmi namun tidak terdeteksi di
Tahun 2019 sehingga terdeteksi di tahun 2020 dan telah diberhentikan yang penyelesaian
di intern BPR Malifut Danatama.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 13
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 14
II. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANA TATA KELOLA.
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan Keterangan
SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.
✓
Direksi BPR Malifut
Danatama terdiri dari 2 Orang dan Direktur
Operasional bertindak
sebagai Direktur
membawahi fungsi Kepatuhan
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
Kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten
di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
✓
Seluruh anggota Direkti bertempat tinggal di Kota
yang sama pada lokasi
kantor pusat BPR yaitu
Kota Ternate Prov.
Maluku Utara
3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).
✓
Direksi tidak memiliki
rangkap Jabatan
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
✓
Seluruh anggota Direksi
tidak memiliki hubungan
keluarga antara Dirut,
Direktur, Dekom maupun
Pemegang Saham
5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa professional sebagai
konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu
untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas
meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab,
produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa professional adalah pihak
independen yang memiliki kualifikasi untuk
proyek yang bersifat khusus dimaksud.
✓
Direksi Tidak
menggunakan tenaga
penasihat perorangan
6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan
Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
✓
Seluruh anggota Direksi
telah lulus Uji Kamampuan
dan Kepatutan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 1 10 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 6 1,83
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 0,92
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 15
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.
✓
Direksi melakukan tugas
dan Tanggungjawab
secara Independen
8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor
intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
✓
Direksi menindaklanjuti
semua temuan audit dan
hasil pengawasan baik
dari OJK maupun dari
Otoritas lain
9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan
Komisaris.
✓
Penyediaan data lengkap
dan akurat sesuai kondisi terkini
10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat
perbedaan pendapat.
✓
Keputusan rapat
berdasarkan musyawara
mufakat
11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi
dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.
✓
Tidak menggunakan BPR
untuk kepentingan
pribadi
12) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS. pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan /
pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas
individu.
✓
Sering mengikutsertakan
pegawai dalam
pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan masing
bidang
13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.
✓
Mampu
mengimplementasikan
kemampuannya
14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat.
✓
Memiliki dan
melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x
4
e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 3 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 16
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 16
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 8 2,00
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40% 0,80
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 15) Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
✓
Mempertanggun
jawabkan pada setiap
RUPS 16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
kepegawaian.
✓
Selalu ada komunikasi
ke Pegawai
17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi
✓
Hasil rapat di
gabungan dengan
Komisaris
18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil
sesuai ekspektasi stakeholders.
✓
Adanya peningkatan
kemampuan yang
ditunjukan dengan
peningkatan kinerja
19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
✓
Untuk tahun 2019
dilaporkan secara keseluruhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 13
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (H): 5 2,6
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10% 0,26
Penjumlahan S + P + H 1,98
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot
Faktor 1:20% 0,40
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan Keterangan
SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.
✓
Komisaris BPR Malifut
Danatama terdapat 1
orang dengan jabatan
sebagai Komisaris
Utama
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
✓
Jumlah Komisari
terdapat 1 orang
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 17
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
✓
Sudah lulus Uji PKK dan Perpanjang Masa Jabatan
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
✓
Komisaris Bertempat
Tinggal di Kota Ternate
propvinsi yang sama
dengan kantor pusat BPR
5) BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80M. (delapan puluh milyar rupiah) paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50M. (lima puluh milyar rupiah) dan kurang
dari Rp80M. (delapan puluh milyar rupiah),
paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris
merupakan Komisaris Independen.
✓
Modal Inti < 50 M, tidak
ada Komisaris
Independen
6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan
rapat.
✓
Memiliki Pedoman dan
tata Tertib kerja
7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
✓
Komisaris Utama tidak
merangkap Jabatan
8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesame anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.
✓
Komisaris Utama tidak
memiliki hubungan keluarga dengan
anggota Direksi
lainnya
9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau
pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
✓
Modal Inti < 50M, belum memiliki
Komisaris Independen
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 3 0 0 Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 19
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 9 2,11
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 1,06
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 18
10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.
✓
Memberikan Nasihat Kepada Direksi
11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
✓
Melakukan Tugas
pengawasan
12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana
diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan
dalam peraturan perundangan dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.
✓
Komisaris hanya
terlibat dalam hal penyediaan dana
kepada pihak terkait
13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern,audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen
hasil tindak lanjut temuan.
✓
Memastikan Direksi
melakukan tindak lanjut audit.
14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
✓
Rapat minimal 1 kali
dalam 3 bulan
15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
✓
Keputusan rapat berdasarkan
musyawara mufakat
16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
✓
Tidak memanfaatkan untuk kepentingan
pribadi
17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
✓
Malakukan
pemantauan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 10 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 19
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (P): 8 2,38
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40% 0,95
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 19
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.
✓
Ada risalah rapat dan
didokumentasikan
dengan baik
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (H): 1 2,00
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10% 0,2
Penjumlahan S + P + H 2,21
Total Penilaian Faktor 2, Dikalikan dengan bobot Faktor
2, BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan
Bobot D: 12,5%
0,34
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50%
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 3
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40%
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 20
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(H): 1
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola
(H): 10%
Penjumlahan S + P + H
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot
Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR
dengan Bobot D: 2,5%
4 Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
✓
Belum terpenuhi SOP
terkait dengan benturan
kepentingan yang
mengikat setiap
pengurus dan pegawai BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 1,50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
✓
Jika terjadi benturan
kepentingan pengurus
dan pejabat eksekutif
tidakikut mengeksekusi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 1 2
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40% 0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam
setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
✓
Belum ada benturan
kepentingan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 21
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (H): 1 2
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10% 0,20
Penjumlahan S + P + H 2,5
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot
Faktor 4:10% 0,25
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan
SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.
✓
Direktur yang
membawahi fungsi
kepatuhan tidak menengani penyaluran
dana
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
tidak menangani penyaluran dana.
2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perbankan.
✓
Direktur Kepatuhan
memehami aturan OJK
3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
✓
Pejabat Eksekutif
Kepatuhan independen
dari Operasional
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.
4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.
✓
Pada tahun 2019 pejabat
eksekutif Kepatuhan
belum efektif dalam
mengkinikan pedoman
kerja, sistem, dan
prosedur kepatuhan
5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.
✓
P.E Kepatuhan memiliki
Job Description
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 8 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (S): 5 2,4
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 22
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 1,20
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lain termasuk penyampaian
laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas
lainnya.
✓
Belum sepenuhnya di
terapkan
7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui
sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
✓
Selama tahun 2019
belum diterapkan
sepenuhnya
8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan
tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang
dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.
✓
Selalu memantau
kepatuhan BPR terhadap
komitmen yang dubuat
BPR terhadap OJK
9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.
✓
Selama tahun 2019 belum sepenuhnya
memastikan secara
keseluruhan
10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun
prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.
✓
Belum sepenuhnya
dilakukan reviu
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 12 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 5 2,8
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40% 1,12
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.
✓
Belum maksimal
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur
Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan
kepada Dewan Komisaris.
✓
Selama Tahun 2019
belum maksimal pelaporan pokok pokok
tugas dan Direksi yang
membawahi funsi
kepatuhan
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 23
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau
keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-
undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
✓
Akan dilaporkan jika ada
Keputusan yang
menyimpang dari
ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala
Penerapan
0 0 9 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (H): 3 3
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola
(H): 10% 0,30
Penjumlahan S + P + H 2,62 Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot
Faktor 5:10% 0,26
6 Penerapan Fungsi Audit Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: BPR
memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
✓
Sudah memiliki PE
Audtit Intern
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan
pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk
melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur
Utama dan Dewan Komisaris.
✓
Sudah ada dan sudah
dikirin sesuai OJK
3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja
operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan
dan penyaluran dana).
✓
PE audit Intern
independen terhadap
penghimpunan dana dan
penyeluran dana
4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama.
✓
Bertanggung jawab
langsung ke Dirut
5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit
intern.
✓
Belum memiliki program
rekrutmen secara intern
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 8 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5 2,2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 1,10
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 24
6 Penerapan Fungsi Audit Intern
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi
kepentingan BPR dan masyarakat.
✓
Sesuai ketentuan
7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi
audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan
yang mungkin dilakukan.
✓
Modal inti < 50 M
8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.
✓
Selama tahun 2019 belum maksimal
9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
✓
Sering ikut dalam
pelatihan dan pendidikan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 6 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (P): 4 2,25
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata
Kelola (P): 40% 0,90
6 Penerapan Fungsi Audit Intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan
audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi
yang membawahkan fungsi kepatuhan.
✓
Telah dilaksanakan
11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Belum efektif
pelaporannya
12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Modal inti < 50 M
13) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Dilaporan sesuai
ketentuan
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 25
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 0 6 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (H): 4 2,25
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10% 0,23
Penjumlahan S + P + H 2,23
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot
Faktor 6:10% 0,22
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total
aset paling sedikit Rp10M.
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara
Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
✓
Sudah sesuai
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1 2
Dikali dengan bobot Struktur dan
Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% 1,00
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total
aset paling sedikit Rp10M.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
✓
Terdaftar di OJK
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Dilaporkan ke OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5 Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (P): 2 2
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40%
0,80
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 26
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total
aset paling sedikit Rp10M.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4) Hasil audit dan Management letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan
secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang
ditunjuk.
✓
Sudah sesuai
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Sesuai ketentuan OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (H): 2 2
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10% 0,20
Penjumlahan S + P + H 2.00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot
Faktor 7:2,5% 0,05
8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem
Pengendalian Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80M:
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan
kurang dari Rp80M:
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M:
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.
2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko,
prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit
Risiko.
3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3 0
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 27
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 0
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem
Pengendalian Intern
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
5) Dewan Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7) BPR menerapkan system pengendalian intern yang
menyeluruh.
8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.
10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara
lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai
manajemen risiko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan: a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 7 0
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40% 0
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 28
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem
Pengendalian Intern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (H): 2 0
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10% 0
0
0
0
Penjumlahan S + P + H 0
Total Penilaian Faktor 8, Dikalikan dengan bobot
Faktor 8:10% 0
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
✓
Sudah ada SOP yang mengatur tentang
pemberian kredit
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1
2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 1,00
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, system dan prosedur BMPK agar
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
✓
Dikinikan sesuai ketentuan
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 29
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.
✓
Diperhatikan sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan: a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 2 2
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40%
0,80
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan
tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Laporan BMPK dilaporkan
setiap bulan
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Tidak melanggar
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(H): 2 2
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10%
0,80
Penjumlahan S + P + H 2,60
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot
Faktor 9: 7,5% 0,20
10 Rencana Bisnis BPR
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan
misi BPR.
✓
Sudah ada, dan telah
setujui Dekom
2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan
dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
✓
Menggambarkan rencana
jangka panjangdan rencana
tahunan
3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan
dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor,
kebijakan, dan prosedur.
✓
Didukung penuh oleh
pemegang saham
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 6 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3
2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata
Kelola (S): 50% 1,00
10 Rencana Bisnis BPR
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 30
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. factor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan
c. penerapan manajemen risiko.
✓
Sesuai ketentuan
5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana bisnis BPR.
✓
Melakukan pengawasan dan dilaporkan ke OJK
setiap Semester
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan: a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 2 2
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40%
0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Disampaikan ke OJK
sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan: a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(H): 1 2
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10%
0,20
Penjumlahan S + P + H 2,00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot
Faktor 10:7,5%
0,15
11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.
✓
SIM memadai dan
mendukung system
pelaporan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola
(S): 50% 1,00
No
Kriteria/Indikator
Skala Penerapan
Keterangan SB
(1)
B
(2)
CB
(3)
KB
(4)
TB
(5)
11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 31
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Sesuai ketentuan
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan
BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan
informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Sesuai ketentuan
4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Sesuai ketentuan
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan: a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 8 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(P): 4 2
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P):
40% 0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
✓
Di tahun 2019 akan
dipublikasikan sesuai ketentuan
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.
✓
Belum sepenuhnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan: a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(H): 2 2,5
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H):
10% 0,25
Penjumlahan S + P + H 2,05
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor
11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C,
& D: 7,5%
0,16
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 32
Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Malifut Danatama
Faktor 1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total
Penilaian Faktor 0,40 0,34 0 0,25 0,26 0,22 0,05 0 0,20 0,15 0,16 2,03
Predikat Komposit Baik
Kesimpulan
Faktor 1.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.
Faktor ini secara umum baik, jumlah Direksi sudah sesuai ketentuan dan telah Lulus uji PKK, seluruh anggota
Direksi bertempat tinggal dilokasi kantor Pusat BPR Malifut Danatama, menindaklanjuti semua temuan audit dan hasil
pengawasan, tidak menggunakan penasehat perorangan, Direksi memiliki Pedoman dan tata tertib kerja, serta
membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan sering mengikut sertakan pegawai dalam pendidikan dan
pelatihan, serta independen dan mampu meugimplementasikan kemampuannya hal ini di tunjukan dengan peningkatan
kinerja BPR.
Faktor 2.
Pelaksanaan Tungas dan Tanggangjawab Dewan Komisaris.
Faktor ini secara umum baik namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan bahwa jumlah Dewan
Komisaris harus sama dengan jumlah Direksi, satu orang dewan Komisaris telah lulus PKK dengan Jabatan sebagai Komisaris
Utama dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional hanya untk penyedia dana ke pihak terkait, satu Orang
Komisaris bertempat tinggal dilokasi kantor Pusat BPR Malifut Danatama yaitu kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan
tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya namun memiliki hubungan dengan Pemegang Saham namun
tetap bersikap profesional dengan memberikan nasehat maupun pengawasan ke Direksi serta melaksanakan pedoman dan tata
tertib kerja Dewan Komisaris. BPR Malifut Danatama belum memiliki Komisarsi independen karena modal inti Kurang dari Rp
50.000.000.000,- (Lima puluh milyar)..
Faktor 3.
Kelengkapan dan Pelasanaan Tugas atau Fungsi Komite.
BPR Malifut Danatama dengan bobot faktor B sehingga penerapannya 0 (nol)
Faktor 4.
Penanganan Benturan Kepentingan.
Faktor ini secara keseluruhan kurang baik, BPR Malifut Danatama belum memiliki SPO penanganan benturan
kepentingan, namun sejauh ini belum ada benturan kepentingan yang pengambilan keputusan maka barus mementingkan
kepentingan BPR dan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.
Faktor 5.
Penerapan Funggsi Kepatuhan.
Faktor ini secara keseluruhan baik, Direksi fungsi kepatuhan tidak menangani penyalurnn kredit dan memahami aturan
OJK sudah ada Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen ternadap operasional, telah memiliki job Description, sudah
melakukan sosialisasi namun belum sepenuhnya mengkinikan SPO dan akan terus melakukan pembenahan agar sesuai
dengan ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Malifut Danatama Page 33