1
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(SATKER 05) DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
LAKIP
2019
2
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(SATKER 05) DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2019
i
3
3
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat disusun untuk memenuhi Instruksi
Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasiatas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan
program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selain itu laporan inidisusun dalam rangka menyampaikan hasilevaluasi dan analisis realisasi
kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Sulawesi Barat serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapidalamTahunAnggaran 2019.
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik juga dapat
memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.
Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-
pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Mamuju, 22 Februari 2020
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat
dr. Muhammad Alief Satria Lahmuddin NIP 196604032000121004
ii
4
4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja
tahunan berisi pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan yang
memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaianin dikator kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian kinerja tahun
2019 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 144 %, meskipun di satu sisi ada yang
melebihi target dan ada yang belum mencapai target yang direncanakan.
Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa
hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang matang dalam
mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan
salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.
Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan dan tindak
lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping ditentukan oleh
kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan unit-
unit lain di lingkungan Dinas Keseshatan Provinsi sera institusi terkait lainnya. Semoga
kedepannya, kinerja Bidang P2P Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Barat yang sudah relative
baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam
rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular dan tidak menular
serta meningkatkan kesehatan jiwa.
iii
5
5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................................ 5
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................... 6
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................. 6
1.2 Visi dan Misi ..................................................................................................................................... 7
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................................................... 8
1.4 Sumber Daya Manusia................................................................................................................ 11
1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................................................ 11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................ 12
2.1 Perencanaan Kinerja................................................................................................................... 12
2.2 Perjanjian Kinerja ........................................................................................................................ 15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................. 17
3.1 Capaian kinerja ............................................................................................................................. 17
3.2 Realisasi Anggaran ....................................................... Error! Bookmark not defined.
BAB 4 PENUTUP ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2 Tindak Lanjut ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Lampiran
iv
6
6
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan
sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan
pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya
status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya pengendalian penyakit; 3)
meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah
terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal
melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya
kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem
kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.
RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015
dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor
HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah
menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran kebijakan
Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan program selama
lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan
penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2018 dilakukan
revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai
amanat Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus
menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP Ditjen P2P
Tahun 2018 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin
bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat
dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala
kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi Barat. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam
pembangunan kesehatan tercermin dalam strategi dan sasaran utama Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Program-program pembangunan
7
7
kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, diarahkan
untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di desa. Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM) diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah
kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan untuk
saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu,
laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.
Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi guna peningkatan kinerja
Kementerian Kesehatan di masa depan.
1.2 Visi dan Misi Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 s/d 2022 yaitu: “
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Mandiri, maka dengan
pertimbangan bahwa Sektor kesehatan merupakan sektor penting dalam mencapai Visi dan
Misi Provinsi Sulawesi Barat . Visi provinsi Sulawesi Barat tidak akan terwujud apabila kondisi
penduduk Provinsi Sulawesi Barat tidak sehat. Oleh karena itu sektor kesehatan perlu
merencanakan aspek pembangunannya dengan sebaik - baiknya agar berbagai hambatan dan
kendala terutama di sektor kesehatan dapat diatasi. Pengembangan kebijakan pembangunan
kesehatan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini
semakin kompleks sejalan dengan permasalahan, perkembangan demokrasi, desentralisasi dan
tuntutan globalisasi yang semakin meningkat.
Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat maka Misi yang
ditetapkan yaitu :
1. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata,
dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2. Mengupayakan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
3. Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Mengacu pada Visi dan Misi tersebut, maka pada tahun 2017 sasaran prioritas Dinas
Kesehatan adalah layanan aksebilitas kesehatan Ibu dan Anak dan Peningkatan Cakupan
8
8
Kualitas Air Baku, Sanitasi dan Air Bersih. Sasaran ini di uraikan dalam beberapa strategi
Program di antaranya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan Penyakit
Menular, Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, Peningkatan mutu dan Standarisasi Pelayanan
kesehatan, Penyehatan Lingkungan dan Penguatan dukungan Manajemen (Perencanaan dan
Sistem Informasi Kesehatan).
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya.
Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya.
Sedangkan Sekretaris dibantu 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan
kepegawaian, Sub Bagian program dan Keuangan. Dinas Kesehatan Provinsi juga
mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala
Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan hubungan koordinasi dengan bidang lain yaitu
Intalasi Farmasi, UPTD Labkes dan UPTD Pelayanan Kesehatan dan UPTD Darah.
Dalam Pergub tersebut Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
b. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan
umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
d. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,
kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina
pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya
kesehatan;
9
9
e. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai
situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat;
f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah,
Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
g. penyelenggaraan koordinasi penyusnan rencana strategis, pelaksanaan tugas-
tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi
pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi
dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan
lingkungan serta sumber daya kesehatan;
h. penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD;
i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan
pelayanan umum dibidang kesehatan;
k. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
l. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.
11
11
9
6
5 Seksi Pencegahan & PengendalianPenyakit Menular
Seksi Surveilans & Imunisasi
Seksi Penyakit Tidak Menular &Kesehatan Jiwa
1.4 Sumber Daya Manusia Pada tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat sebanyak 20 Orang dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi
6 orang, seksi pengendalian penyakit 9 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 5
(lima) orang.
Distribusi Pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
1.5 Sistematika Penulisan 1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2019.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja Organisasi Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
b. Realisasi Anggaran Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
4. Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
12
12
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen
Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,
Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan.
Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal dari
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana Kerja
(Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada akhir tahun 2019.
2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019. 3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada akhir
tahun 2019. 4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019. 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir
tahun 2019. 6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019. 7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar 100% pada akhir tahun 2019.
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.
Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Direktorat dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut
13
13
Tabel 2.1.
Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi
Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk
4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan
7. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
8. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
14
14
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
12. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
11. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
12. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
14. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
13. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
- 15. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA
14. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
15
2.2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan
kinerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir
Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator
yang tertuang dalam RAK dan Renjaserta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-target
kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kegiatan Target 1. Bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar lengkap 93%
2. Kabupaten/Kota Melaksanakan
Surveilans Penyakit Potensial KLB
dan Melakukan respons terhadap
sinyal kewaspadaan (Alert) yang
muncul dalam SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini da Respons)
Persentase respon terhadap sinyal
kewapadaan dini (Alert) penyakit
potensial KLB yang muncul dalam SKDR
(Sistem Kewaspadaan Dini da Respons) 80%
3. Kabupaten/Kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi
emerging
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit lnfeksi Emerging 6
4. Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vector
dan zoonotic
Persentase kasus malaria positif yang di
obati sesuai standar 95%
5. Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vector
dan zoonotic
Jumlah Kabupaten/Kota endemis
Filariasis yang melakukan POPM 2
6. Menurunnya penyakit menular
langsung
Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat 91%
7. Menurunnya penyakit menular
langsung
Persentase kasus TB yang ditatalaksana
sesuai standar 79%
8. Menurunnya penyakit menular
langsung
Persentase kasus HIV yang diobati 55%
9. Menurunnya penyakit menular Persentase kab kota yang melaksanakan 90%
16
langsung deteksi dini hepatitis B dan C pada
kelompok berisiko
10. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya
pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Persentase Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50% Sekolah 50%
11. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya
pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM
terpadu 50%
12. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya
pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Persentase Desa/Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM 50%
13. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 Tahun
50%
14. Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak
menular; Meningkatnya
pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Deteksi Dini dan Rujukan
Kasus Katarak 30%
15. Meningkatnya kesehatan Jiwa dan
Meningkatnya Pencegahan
Penyalahgunaan napza
Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan
dan pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza dan Instansi
Penerima Wajib Lapor (IPWL)
1
16. Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase layanan dukungan
manajemen dan pelaporan satker
dekonsentrasi 100%
Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.435.741.000
17
93
7985
0
20
40
60
80
100
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
86 84 79
0
20
40
60
80
100
Realisasi2017
Realisasi2018
Realisasi2019
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian kinerja Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Defenisi Operasional : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun.
Rumus/Cara perhitungan : Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.
Persentase Capaian di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut :
Dari grafik diatas menunjukkan Perbandingan pencapaian target dan realisasi pada
tahun 2019 adalah 79 % dari target 93 % dengan capaian kinerja 85 %. Perbandingan capaian target pada Tahun 2018 yaitu 84% , dan Tahun 2017 adalah 86%. Untuk melihat perbandingan pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut :
18
80
100
125
0
20
40
60
80
100
120
140
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase respon terhadap sinyal kewapadaan dini (Alert) penyakit potensial KLB yang muncul
dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini da Respons)
Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain : Kegiatan
Supervisi suportif, workshop imunisasi rutin, pertemuan evaluasi program, Surveilans KIPI dan Distribusi Vaksin.
Penyebab Capaian belum mencapai target disebabkan karena beberapa hal yaitu : 1. Adanya isu Halal dan Haram di masyarakat tentang pemberian vaksin, 2. Masih adanya daerah kantong yang cakupannya rendah, 3. tambahan beban kerja petugas dengan adanya kampanye MR serta
Kendala yang dihadapi : 1. Anggaran program imunisasi baik di tingkat Puskesmas, Dinas Kabupaten masih
perlu meningkatkan pendanaan. 2. Kurangnya kunjungan berulang 3. Adanya tugas rangkap pengelola imunisasi 4. Masih ada wilayah yang memiliki akses sulit baik akses geografis maupun jaringan
komunikasi. Upaya Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
1. Meningkatkan advokasi ke pemerintah daerah agar dukungan anggaran program imunisasi dapat ditingkatkan,
2. Penyebar luasan informasi tentang manfaat imunisasi, menjalankan kulitas surveilans KIPI dan mengaktifkan Pokja KIPI.
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 94,27 % dari Anggaran Rp. 364.458.000,-. Anggaran tersebut di gunakan untuk Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi, Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi, Bimbingan teknis dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi.
2. Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar
biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
Definisi Operasional: Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Rumus/Cara perhitungan : Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.
Persentase Capaian di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut :
19
98 99 100
0
20
40
60
80
100
120
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019
Dari grafik diatas menunjukkan capaian pada tahun 2019 adalah 100 % dari 624 Sinyal kewaspadaan dini KLB yang muncul semuanya di respon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan capaian kinerja 125 %. Perbandingan Capaian Realisasi tahun sebelumnya, tahun 2018 sebesar 99 %, tahun
2017 Sebesar 98 % dapat dilihat pada grafik berikut :
Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain : meningkatkan penguatan surveilans mulai dari tingkat Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi .
Capaian Realisasi pada tahun 2019 sudah diatas target namun kualitas respon penanggulangan masih perlu ditingkatkan, Kendala yang dihadapi : 1. Beberapa tenaga surveilans dari kabupaten dan puskesmas masih berstatus non
PNS sehingga tenaga tersebut mudah untuk melepaskan pekerjaannya apabila memperoleh pekerjaan/posisi baru.
2. Laporan Surveilans khususnya penyakit potensial KLB belum semuanya diketahui dan di bagikan ke lintas sector terkait
3. Petugas surveilans mempunyai beban kerja rangkap 4. Pembiayaan/ pendanaan untuk program surveilans di kabupaten yang tidak
maksimal , dalam hal ini beberapa kabupaten memiliki dana program yang terbatas bahkan ada kabupaten juga tidak memiliki dana surveilans.
5. Logistik PD3I seperti alat pengambilan sampel Campak, AFP maupun Difteri tidak tersedia di Provinsi / Kabupaten /Puskesmas sehingga sangat mempengaruhi kinerja surveilans PD3I jika ada penemuan kasus dilapangan. Sementara dari Pusat memberikan target kepada daerah (semua provinsi) untuk menemukan kasus PD3I tiap tahunnya. Untuk tahun-tahun sebelumnya Logistik PD3I masih ditanggung oleh Pusat. Sejak tahun 2019 dihimbau dari Pusat dan diharapkan provinsi /kabupaten yang menyediakan logistic tsb.
Upaya Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah : 1. Meningkatkan kualitas SDM tenaga surveilans di kabupaten dengan cara dilatih
maupun on the job training , sehingga diharapkan tenaga surveilans tsb betah untuk melaksanakan tupoksinya sebagai tenaga surveilans.
2. Meningkatkan kualitas laporan surveilans terkait penyakit potensial KLB sebagai bahan advokasi lintas program dan lintas sector
3. Pembuatan Bulettin Surveilans yang dibuat oleh Kabupaten dan Provinsi setiap minggu atau bulanan.
4. Meningkatkan Anggaran Program surveilans melalui Anggaran APBD / APBN. 5. Memberikan informasi ke semua kabupaten untuk membuat pengadaan logistic
PD3I di kabupaten masing-masing Karena Dinkes Provinsi di tahun 2019 pernah membuat usulan logistic PD3I melalui dana Dekonsentrasi namun dengan alasan tidak terdapat dalam output Layanan sehingga kegiatan tsb tidak dipenuhi.
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 87,10 % dari Anggaran Rp. 450.641.000,-. dalam bentuk kegiatan :
20
6 6
Target 2019 Realisasi 2019
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit lnfeksi Emerging100
0
20
40
60
80
100
Kinerja
Pelacakan Kasus Discard Campak, AFP dan PD3I lainnya, Bintek dalam Pelaksanaan Surveilans PD3I, SKDR, Surveilans Aktif dan yankes Swasta Mingguan, Kunjungan Ulang 60 Hari Kasus AFP, Bintek Pelaksanaan Surveilans, Orientasi Petugas Surveilans dan Pelatihan TGC.
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian
penyakit lnfeksi Emerging.
Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang memilki minimal 2 yakniTGC aktif dan melakukan pengamatan mingguan. Kriterita tembahan antara lain penilaian risiko berkala, memiliki NSPK penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.
Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan
pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging
Dari grafik diatas menunjukkan capaian pada tahun 2019 adalah 6 Kabupaten dari Target 6 Kabupaten dengan capaian kinerja 100 %. Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain : pembentukan
Tim Gerak Cepat (TGC) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) di kabupaten. sudah ada SK yaitu Capaian Realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai target yang di harapkan. Kendala yang dihadapi antara lain :
1. Mutasi Petugas serta mempunyai beban kerja rangkap 2. Kurangnya pemahaman dan informasi tentang PIE. 3. Dukungan Pembiayaan untuk program PIE sebagai Program baru di kabupaten
yang tidak maksimal Upaya Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
1. Sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya pengendalian Penyakit Infeksi Emerging di tingkat kabupaten dengan melibatkan lintas sector dan lintas program.
2. Meningkatkan jejaring dan koordinasi antara lintas sector dalam penanggulangan PIE.
3. Meningkatkan Anggaran Program Pengendalian PIE melalui Anggaran APBD / APBN.
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019 untuk program pengendalian PIE melalui anggaran APBN melalui Kegiatan Pelatihan TGC Kabupaten
21
4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar Definisi Operasional Jumlah kasus malaria positif baik dengan pemeriksaan
mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun .
Rumus/Cara Perhitungan : Jumlah kasus malaria positif baik dengan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai standar dibagi
jumlah kasus malaria positif yang ditemukan dikali 100%
Capaian realisasi pada tahun 2019 adalah 100% dari target 95 %, atau 207 Kaus Positif semuanya diobati sesuai standar dengan capaian kinerja 105 %. Perbandingan
Capaian Realisasi tahun sebelumnya, tahun 2018 sebesar 100 %, dan tahun 2017
Sebesar 100 %.
Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain :
1. Penguatan Tatalaksana Malaria 2. Penguatan Surveilans Malaria. 3. Penguatan Pengendalian Faktor Resiko 4. Uji Silang Sediaan Darah 5. Surveilans Migrasi 6. Survei Darah Massal
Capaian target Tahun 2019 untuk indikator ini sudah diatas target. Dan untuk kegiatan pengendalian dan pencegahan penularan dengan intervensi pada pengamatan dan
pengendalian vektor perlu ditingkatkan.
Upaya Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
1. Pemetaan daerah reseptif. 2. Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petugas untuk melakukan pemetaan
vector. 3. Meningkatkan pembiayaan untuk kegiatan yang diarahkan pada kegiatan program
pengendalian di daerah eliminasi dan pemeliharaan. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun
2019 sebesar 93,60 % dari Anggaran Rp. 226.249.000,-. Anggaran tersebut di gunakan
untuk Layanan Pelaksanaan Pengendalian Malaria di Kabupaten
95 100 105
0
20
40
60
80
100
120
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
22
2 2
Target 2019 Realisasi 2019
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM 100
0
20
40
60
80
100
Kinerja
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
Definisi Operasional: Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan POPM Filariasis
dalam satu tahun
Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan
POPM Filariasis dalam satu tahun
Capaian realisasi pada tahun 2019 adalah 100 % dari target 100% dengan capaian kinerja 100%. Kabupaten endemis Filariasis pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi
Barat sebanyak 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Mamasa dan Pasangkayu telah
melaksanakan POPM
Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain :
1. Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi POPM Filariasis dan Kecacingan 2. Pelaksanaan POPM 3. Distribusi Obat
Capaian target Tahun 2019 sudah mencapai target karena dukungan untuk kegiatan
pengobatan massal komitmen dan kerjasama pemerintah Kabupaten serta lintas
sektor untuk melaksanakan pengobatan selama 5 Tahun berturut-turut.
Upaya Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
1. Sosialisasi dan Advokasi POMP Fillariasis di Kabupaten. 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan POMP filariasis 3. Meningkatkan pembiayaan untuk kegiatan yang diarahkan pada Advokasi kepada
Lintas sector dan lintas Program di setiap tingkatan. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun
2019 sebesar 88,93 % dari Anggaran Rp. 668.769.000,-. Anggaran tersebut digunakan
Untuk Pelaksanaan POPM di Kabupaten .
23
9198
108
0
20
40
60
80
100
120
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
90 91 98
0
20
40
60
80
100
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019
6. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.
Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat tingkat 0)
diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1
(satu) tahun.
Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat
tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali
100%.
Capaian pada tahun 2019 adalah 98 % dari Target 91 % dengan capaian kinerja 108 %
atau dari 155 Kasus Baru 152 Kasus ditemukan Tanpa Cacat. Perbandingan Capaian
Realisasi tahun sebelumnya, tahun 2018 sebesar 98%, tahun 2017 Sebesar 90 %
dapat dilihat pada grafik berikut :
Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain : Intensifikasi Penemuan kasus kusta baru di kabupaten, pertemuan evaluasi dan validasi data kusta
serta bintek dan validasi data program kusta.
Capaian Realisasi pada tahun 2019 sudah mencapai target namun masih ada, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yaitu :
1. Sebagian besar daerah endemis kusta berada di lokasi geografis yang sulit dijangkau
2. Dukungan lintas program dan lintas sektor 3. Masih adanya stigma pada penderita dan stigma masyarakat terhadap penderita
kusta
24
79
100
127
0
20
40
60
80
100
120
140
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
99.5 99.8 100
0
20
40
60
80
100
120
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019
4. Anggaran APBD Tidak Ada 5. Belum Masuk dalm Renstra RPJMD
Upaya Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
1. Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta (Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus di Kab/Kota)
2. Pertemuan Evaluasi Program dan Validasi Data Cohort Tingkat Provinsi, dan Bimbingan Teknis dan atau Validasi Data
3. Berupaya Memasukkan Indikator dalam Renstra RPJMD Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun
2019 sebesar 97,54 % dari Anggaran Rp. 455.288.000,-. dalam bentuk kegiatan
Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kusta (Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus di Kab/Kota) danPertemuan
Evaluasi Program dan Validasi Data Cohort Tingkat Provinsi, serta Bimbingan Teknis
dan Validasi Data.
7. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar.
Definisi Operasional: Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.
Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB
yang ditemukan dan diobati dikali 100%.
CapaianIndikator pada tahun 2019 adalah 100 % dari Target 79 % atau dari 2.779 Kasus Baru semuanya ditatalaksana sesuai standar dengan capaian kinerja 127 %.
Perbandingan Capaian Realisasi tahun sebelumnya, tahun 2017 sebesar 99.8 %, tahun
2017 Sebesar 99,5 % dapat dilihat pada grafik berikut :
25
Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain : Workshop
Peningkatan Kapasitas SDM TB, Pelaksanaan Deteksi Dini TB dan Pertemuan
koordinasi dan evaluasi Deteksi Dini TB.
Capaian Realisasi pada tahun 2018 sudah mencapai target namun masih ada, Kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan yaitu :
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TB
2. Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian semakin tinggi 3. Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat
sesuai standar ISTC 4. Jejaring eksternal belum berjalan secara optimal sehingga beberapa kasus pindah
ke daerah lain tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang dijalani 5. Jejaring internal Rumah Sakit yang masih lemah, sehingga beberapa kasus TB
yang ditemukan di beberapa poli RS tidak tercatat dan terlaporkan dengan baik di unit DOTS RS
6. Turn over SDM TB yang masih tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak terlayani dengan baik
Upaya Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah :
1. Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan TB
2. Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin bila ditemukan adanya gejala-gejala awal TB
3. Memperkuat jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam penanganan pasien TB
4. Membentuk Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) di provinsi dan kab/kota 5. Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi
profesi agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-masing
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun
2019 sebesar 95 % dari Anggaran Rp. 160.000.000,-. Untuk Kegiatan Layanan
Pengendalian Penyakit TBC dalam bentuk kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan
Deteksi Dini TBC
26
55
226
411
0
100
200
300
400
500
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase kasus HIV yang diobati
8. Persentase kasus HIV yang diobati
Definisi Operasional: Semua orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi
pengobatan ARV .
Rumus/Cara perhitungan : Jumlah orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi
pengobatan ARV dibagi dengan jumlah orang dengan positif HIV dan memenuhi syarat
untuk memulai terapi pengobatan ARV dikali 100%
Tahun 2019 capaian indikator Persentase kasus HIV yang diobati adalah sebesar 226 %, dari target 55 % dengan persentase kinerja 411 % atau dari 43 Orang yang On ARV dari 19 Org yang memenuhi syarat. Capaian Target yang cukup tinggi disebabkan Karen pada saat penetapan target yang memenuhi syarat On ARV belum ada layanan.
Upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L Tahun 2018 adalah :
1) Validasi Data 2) Distribusi Logistik Pusat ke Kab/Kota (Pemantauan pemanfaatan dan distribusi
logistic ke Kab/Kota) Capaian indicator Persentase kasus HIV yang diobatiberdasarkan target nasional yang
tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (55%).
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian HIV adalah :
1) Masih terbatas layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), 2) Keterlambatan dalam mengakses layanan pengobatan ARV karena stigma yang
masih ada di masyarakat 3) Masih tingginya angka loss follow up Pengobatan 4) Pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai standar. 5) Turn over SDM PDPHIV yang masih tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak
terlayani dengan baik Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan HIV AIDS & IMS
2) Melakukan Sosialisasi (Suluh) kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing HIV dan IMS sedini mungkin.
3) Mengembangkan jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam penemuan & penanganan HIV & IMS
27
9083
92
0
20
40
60
80
100
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada
kelompok berisiko
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 85 % dari Anggaran Rp. 87.010.000,-. Untuk Kegiatan Validasi Data dan Distribusi Logistik.
9. Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada
kelompok berisiko
Definisi Operasional: Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi
dini hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya dalam kurun waktu satu
tahun. Deteksi dini hepatitis B dilakukan dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test
(RDT) HBsAg pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya
Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya di bagi jumlah
seluruh kab/ kota dikali 100 %
Tahun 2019 capaian indikator sebesar 83.3 %, dari target 90 % dengan persentase kinerja 92 % atau dari 6 Kabupaten 5 Kabupaten telah melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B dan C
Capaian indikator berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, belum mencapai target nasional (90 %).
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Hepatitis adalah :
- Pada RPJMD Sulawesi Barat Program Hepatitis tidak ada
- Tidak ada anggaran APBD untuk mendukung Program Hepatitis
- Walaupun semua kabupaten sudah melakukan DDHB pada ibu hamil, namun
belum semua puskesmas yang melaksanakannya.
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
- Melakukan advokasi ke bagian perencanaan untuk memasukkan program hepatitis kedalam RPJMD Provinsi Sulawesi barat
- Terus melakukan kegiatan DDHB pada kelompok beresiko lainnya selain ibu hamil.
28
50 50
100
0
20
40
60
80
100
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% Sekolah
- Dengan melakukan kegiatan aktif, capaian penemuan penderita hepatitis B akan
maksimal sehingga bisa lebih dini untuk menolong bayi dengan pemberian vaksin
HBIG
- Walaupun dengan dana yang sangat terbatas program hepatitis tetap berjalan
dengan baik.
Efisiensi penggunaan sumber daya untuk realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019 sebesar 97 % dari Anggaran Rp. 164.573.000,-. Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Tatalaksana dan Manajemen dan Pertemuan Validasi Data.
10. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) minimal 50% Sekolah Definisi Operasional: Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah kabupaten/kota yang telah
melaksanakan kebijakan KTR yang dinilai dari minimal telah menerapkan KTR di 50%
sekolah/ madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang
Kawasan Tanpa Rokok dibagi dengan jumlah kab/ kota di Indonesia.
Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di
minimal 50% sekolah dibagi Jumlah kab/ kota di Indonesia di kali 100%
Tahun 2019 capaian indikator sebesar 50%, dari target 50 %. Hal – hal yang mempengaruhikeberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indicator yang tertuang dalam
RKA K/L Tahun 2019 :
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
adalah :
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
29
50
94
188
0
50
100
150
200
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
35
8394
0
20
40
60
80
100
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.
Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di
wilayahnya
Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Provinsi di kali 100%.
Tahun 2019 capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu adalah sebesar 94%, dari target Capaian 50 %. Dengan capaian Kinerja 188 %.
Perbandingan Capaian Realisasi tahun sebelumnya, tahun 2018 sebesar 83 %, tahun
2017 Sebesar 35 % dapat dilihat pada grafik berikut :
30
50
91
182
0
50
100
150
200
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
Hal – hal yang mempengaruhikeberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
sebagian besar puskesmas telah membina Posbindu PTM di wilayahnya Upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indicator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 : Capaian indicator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM
terpadu berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian PTM Terpadu adalah : a. Keterbatasan pendanaan b. Petugas yang dilatih masih kurang
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah : a. Penyediaan anggaran untuk kegiatan PTM baik oleh Pemerintah Provinsi maupun
Kab/Kota b. Peningkatan kapasitas petugas PTM Kab/Kota dan Puskesmas c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pandu PTM di Kab/Kota
12. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.
Definisi Operasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.
Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan di Provinsi di kali
100%.
Tahun 2019 capaian indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah sebesar 91 %, dari target.
Capaian 50 %. Dengan Capaian kinerja 182 %.
Perbandingan Capaian Realisasi tahun sebelumnya, tahun 2018 sebesar 65 %, tahun
2017 Sebesar 41 % dapat dilihat pada grafik berikut :
31
41
65
91
0
20
40
60
80
100
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019
Hal – hal yangmempengaruhikeberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
1) Dinas Kesehatan Kabupaten memfasilitasi dan melakukan sosialisasi posbindu di desa/kelurahan
2) Kepala Desa/Kelurahan mendukung kegiatan Posbindu PTM termasuk pemanfaatan dana desa/ADD untuk Posbindu PTM
Upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indicator yang tertuang dalam RKA K/L
Tahun 2019 adalah Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Daerah
Capaian indicator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM berdasarkan target nasional yang tertuang dalam
Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target
nasional (50%).
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Posbindu PTMadalah :
1) Keterbatasan pendanaan 2) Petugas yang dilatih masih kurang
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Penyediaan anggaran untuk kegiatan PTM baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota
2) Peningkatan kapasitas bagi pengelola program PTM Puskesmas dan Kab/Kota serta kader posbindu
3) Sosialisasi dan Advokasi Posbindu PTM bagi stakeholder
13. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara
dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun dibagi jumlah
seluruh Puskesmas dikali 100%.
32
5081
162
0
50
100
150
200
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada
perempuan usia 30 - 50 Tahun
Capaian indikator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun pada Tahun 2019
adalah sebesar 81 %, sudah melampaui target Capaian 50 % dan Renstra Kemenkes
2015-2019 dengan persentase capaian kinerja 162 %.
Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :
Karena tenaga dokter dan/atau bidan puskesmas telah banyak yang dilatih deteksi dini
kanker leher rahim dan payudara melalui metode IVA dan SADANIS baik dari dana
dekonsentrasi maupun dana APBD Provinsi/Kab/Kota
Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indicator yang tertuang dalam RKA K/L Tahun 2019 :
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Penyakit Kanker adalah :
1) Keterbatasan pendanaan 2) Petugas yang dilatih masih kurang
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :
1) Penyediaan anggaran pelaksanaan IVA dan SADANIS baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten
2) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukandeteksi dini kanker payudara dan leher rahim
3) Meningkatkan kerjasama dan Sosialisasi IVA dan SADANIS kepada Lintas Sektor diantaranya Tim Penggerak PKK baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten serta LS lainnya
14. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
Definisi Operasional: Puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan katarak
melalui kegiatan 1) Deteksi dini gangguan penglihatan oleh kader, 2) Deteksi dini
gangguan penglihatan oleh nakes, 3) Diagnosa Katarak oleh nakes, 4) Rujukan kasus
katarak dan 5) Jumlah katarak yang dioperasi.
Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan
merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di provinsi dikali 100%.
33
30
81
270
0
50
100
150
200
250
300
Target 2019 Realisasi 2019 % Kinerja
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Deteksi Dini dan Rujukan Kasus Katarak
0
51
80
0
20
40
60
80
100
Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019
Tahun 2019 capaian indikator Puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan katarak adalah sebesar 81%, dari target. Capaian 30 %. Dengan Capaian kinerja 270
%.
Perbandingan Capaian Realisasi tahun sebelumnya, tahun 2018 sebesar 51 %, tahun
2017 Sebesar 0 % dapat dilihat pada grafik berikut :
15. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Definisi Operasional: Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS
/RSJ sebagai IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL yang menerima pasien wajib
lapor dan menjalankan rehabilitasi medis napza dan atau yang menjalankan upaya
promotif dan preventif.
Rumus/Cara perhitungan: Akumulasi jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL aktif.
34
1 1
0
1
2
3
4
5
6
Target 2018 Realisasi 2018
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kinerja
100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
Target 2018 Realisasi 2018 Kinerja
Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
16. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
Definisi Operasional: Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA, e monev Bappenas
dan e performance.
Rumus/Cara perhitungan: Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA 12 dokumen, e
monev Bappenas 12 dokumen dan e performance 12 dokumen yang tercapai dibagi
dengan target
35
3.2 Realisasi Anggaran Realisasi anggaran masing-masing indicator yang digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :
No Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi % Realisasi
1. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
364,458,000
343,581,360
94.27%
2. Persentase respon terhadap sinyal kewapadaan dini (Alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini da Respons)
450,641,000
392,509,600
87.10%
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging
73,440,000
22,672,000
30.87%
4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
226,249,000
211,758,000
93.60%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
668,769,000
594,747,000
88.93%
6. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
455,288,000
444,090,200
97.54%
7. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
160,000,000
152,052,537
95.03%
8. Persentase kasus HIV yang diobati
87,010,000
73,917,500
84.95%
9. Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko
164,573,000
159,676,288
97.02%
10. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% Sekolah
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
524,729,000
497,360,200
94.78%
12. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
1,496,104,000
1,437,858,500
96.11%
36
13. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 Tahun
186,260,000
171,567,180
92.11%
14 Persentase Puskesmas yang melaksanakan Deteksi Dini dan Rujukan Kasus Katarak
7,340,000
7,340,000
100.00%
15 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza dan Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
178,680,000
176,287,470
98.66%
16 Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
392,200,000
389,526,671
99.32%
JUMLAH 5,435,741,000 5,074,944,506 93.36%
37
BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018
telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan
rata –rata capaian kinerja sebesar 144 %
2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 16 Indikator kinerja
sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019, sebanyak 9
(sembilan) indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 4 (empat)
indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 3 (tiga)
indikator tidak mencapai target dengan pencapaian sebesar 144 %.
3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 diketahui bahwa kinerja anggaran
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 93,36 %, dengan realisasi
Rp. 5,074,944,506,- dengan realisasi tertinggi pada layanan Pencegahan dan
Pengendalian Gangguan Fungsional 100 % dan realisasi paling rendah pada dana
dekonsentrasi layanan Respon KLB Wabah yakni sebesar 30,87%.
4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 16 indikator, terdapat 13
indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau
melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah
dilaksanakan dengan baik.
5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan,
maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional
dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur
pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap
permasalahan penyakit dan faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah perlu
ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk pintu
masuk negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan kesehatan
dalam rangka cegah tangkal penyakit antar negara sebagai bentuk komitmen
kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara..
38
4.2 Tindak Lanjut
1. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, RAP
P2P, dan RAK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2015 – 2019
sehingga akan dilakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun
perencanaan, menilai keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.
2. Akan dilakukan penyusunan dan pembahasan target Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2020 – 2024. Penetapan target indikator
mengacu pada tantangan dan capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis
dan hasil mid term evaluation.
Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dana
Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 disusun sebagai bahan masukan untuk penyusunan
perencanaan tahun berikutnya.
Top Related