KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
2
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN
1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
4. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dgn Kendaraan Umum
5. KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
3
.
Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
Tinjauan Hukum : Pasal 138 UU No. 22 Tahun 2009
(1). Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;
(2). Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum;
(3). Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 173 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009
4
Sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan Ijin. Hakekat diterbitkannya Ijin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :
1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.
Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.
2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga
keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan permintaan angkutan (demand), agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.
. Hakekat Penerbitan Izin :
SUBSTANSI PELAYANAN IZIN ANGKUTAN JALAN
5
Klasifikasi Angkutan sesuai UU. No.22/2009
ORANG BARANG
SEPEDA MOTOR MOBIL PENUMPANG B U S
KEND. UMUM
DALAM TRAYEK TETAP & TERATUR
ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
1. LINTAS BATAS NEGARA 2. AKAP 3. AKDP 4. PERKOTAAN 5. PERDESAAN
1. TAKSI
2. TUJUAN TERTENTU
3. PARIWISATA
4. KAWASAN TERTENTU
UMUM
ANGKUTAN
KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
KHUSUS
PERBANDINGAN KLASIFIKASI ANGKUTAN UU. NO.14 Tahun 1992 UU. NO.22 Tahun 2009
6
PERIZINAN ANGKUTAN (Pasal 173 dan 174)
Izin Penyelengaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Barang Khusus / Alat Berat
Dokumen Kontrak dan/atau Kartu Elektronik Surat Keputusan Surat Pernyataan Kartu pengawasan
Pemberi dan Perpanjangan Izin
Seleksi atau Pelelangan
7
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau Alat Berat.
4. Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
5. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
8
PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
9
PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
Pasal 173 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 22 Tahun 2009 :
Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 :
Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan peujian (Uji Tipe & Uji Berkala).
10
KEWENANGAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG
Pemberi Izin
Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek
Menteri 1. lintas batas negara 2. antarkabupaten/kota melampaui wilayah 1 provinsi 3. angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 provinsi 4. Perdesaan melewati wilayah 1 provinsi.
1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah provinsi;
2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau 3. angkutan pariwisata
Gubernur 1. Antarkota melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi
2. angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi
3. perdesaan yang melampaui wilayah 1 kab dalam 1 provinsi
4. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kab/kota dalam 1 provinsi
2. angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Bupati 1. perdesaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten 2. perkotaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten
taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.
Walikota perkotaan yang berada dalam 1 wilayah kota. taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota.
11
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
11
PERUSAHAAN BARU
PERUBAHAN IZIN
ADMINISTRATIF
TEKNIS
PERMOHONAN
KAJIAN
DIRJEN HUBDAT
DITOLAK
TAMBAHAN
SURAT PENOLAKAN
DISETUJUI
SYARAT LENGKAP
IZIN TRAYEK
SURAT PERSETUJUAN
(PERTIMBANGAN)
14 H
ari K
erja
14
Har
i Ker
ja
BUMN/BUMD SWASTA
KOPERASI
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
PEMOHON PERMOHONAN PROSES JAWABAN
SYARAT BELUM LENGKAP
12
KAJIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG
Administrasi, Teknis dan Khusus
1. Melengkapi Persyaratan Administrasi : Izin Usaha Angkutan, Surat Pernyataan Kesanggupan, FC STNK & STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen Usaha.
2. Trayek /Kuota masih Memungkinkan. 3. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik. 4. Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal & Tujuan. (AKAP & AJAP) 5. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi domisili (Pariwisata & Taksi) 6. Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda. 7. Kerjasama dengan Pengelola Bandara (Taksi Bandara). 8. Umur kendaraan mak 3 thn (Taksi Bandara). 9. Rapat Teknis penetapan quota dg Ditjen Hubud, Ad. Bandara dan AP II.
Bentuk Perizinan
1. SK Izin Trayek (AKAP,AJAP), SK Izin Operasi (Pariwisata,Taksi Bandara Soekarno Hatta)
2. SK Pelaksanaan, Lampiran SK , Kartu Pengawasan, dan Surat Pernyataan.
13
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK (AKAP & AJAP)
13
PERUSAHAAN BARU
PERUBAHAN IZIN
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
PERUBAHAN TRY
RUBAH JAM
GANTI KEND
PENGALIHAN
KPS HILANG
ADMINISTRATIF 1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan
Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha
TEKNIS 1. Trayek masih
Memungkinkan 2. Prioritas pada
Perusahaan dengan Kondite Baik
PERMOHONAN
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
KAJIAN
POLISI & IKLAN
DIRJEN HUBDAT DITOLAK
TAMBAHAN Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda
SURAT PENOLAKAN
DISETUJUI
SYARAT LENGKAP
IZIN TRAYEK 1. SK Izin Trayek 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat
Pernyataan
SURAT PERSETUJUAN
(PERTIMBANGAN)
14 H
ari K
erja
14
Har
i Ker
ja
BUMN/BUMD SWASTA
KOPERASI
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
PEMOHON PERMOHONAN REKOMENDASI PROSES JAWABAN
SYARAT BELUM LENGKAP
1. Melengkapi Persyaratan
2. Berlaku 6 Bulan
TANPA BIAYA
14
BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TDK DLM TRAYEK (PARIWISATA)
PERMOHONAN DISPOSISI DIREKTUR
LLAJ
DISPOSISI KASUBDIT AJ
DISPOSISI KASI AB
Disp 2 hr (2 hr)
Disp 3 hr (1 hr)
Disp 0 hr
PENELITIAN PERSYARATAN
Disp 4 hr (1 hr)
PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN
DOKUMEN IZIN
Disp 5 hr (1 hr)
PARAF KASI
PARAF KASUBDIT AJ
TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ
Disp 9 hr (1 hr)
Disp 10 hr (1 hr)
PENOMORAN DOKUMEN IZIN
Disp 13 hr (3 hr)
PENYERAHAN DOKUMEN IZIN
Disp 14 hr (1 hr)
STAFF/OPERATOR E-LICENCE
PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN
DOKUMEN IZIN
Disp 8 hr (3 hr) Disp 1 hr (0 hr)
DISETUJUI
PENOLAKAN
Disp 2 hr (3 hr) Disp 3 hr (1 hr)
Disp 4 hr (1 hr)
Disp 7 hr (3 hr)
Disp 8 hr (1 hr)
PERUSAHAAN ANGKUTAN
15
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (PARIWISATA)
15
PERUSAHAAN BARU
PERUBAHAN IZIN
PENAMBAHAN
PENGALIHAN
GANTI KEND
KPS HILANG
ADMINISTRATIF 1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan
Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha
TEKNIS 1. Wilayah masih
Memungkinkan 2. Prioritas pada
Perusahaan dengan Kondite Baik
PERMOHONAN
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
KAJIAN
POLISI & IKLAN
DIRJEN HUBDAT DITOLAK SURAT
PENOLAKAN
DISETUJUI
PERSYARATAN LENGKAP
SYARAT BELUM LENGKAP
IZIN OPERASI 1. SK Izin Operasi 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat
Pernyataan
SURAT PERSETUJUAN
(PERTIMBANGAN)
14 H
ari K
erja
14
Har
i Ker
ja
BUMN/BUMD SWASTA
KOPERASI
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
PEMOHON PERMOHONAN REKOMENDASI PROSES JAWABAN
1. Melengkapi Persyaratan
2. Berlaku 6 Bulan
16
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (Taksi Bandara Soekarno Hatta)
16
PERUSAHAAN BARU
PERUBAHAN IZIN
PENAMBAHAN
PENGALIHAN
GANTI KEND
KPS HILANG
ADMINISTRATIF
1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan
Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha
TEKNIS 1. Rapat Teknis
penetapan quota dg Ditjen Hubud, AD. Bandara dan AP II
2. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik
3. Umur kendaraan mak 3 thn
PERMOHONAN
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
KAJIAN
POLISI & IKLAN
DIRJEN HUBDAT DITOLAK SURAT
PENOLAKAN
DISETUJUI
PERSYARATAN LENGKAP
SYARAT TIDAK LENGKAP
IZIN
OPERASI
1. SK Izin Operasi 2. SK
Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat
Pernyataan
SURAT PERSETUJUAN
14 H
ari K
erja
14
Har
i Ker
ja
BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
PEMOHON PERMOHONAN REKOMENDASI PROSES JAWABAN
1. Persetujuan Izin Operasi
2. Melengkapi Persyaratan
3. Berlaku 6 Bulan
TAMBAHAN
Kerjasama dengan Pengelola
17
BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
PERMOHONAN
DISPOSISI DIREKTUR LLAJ
DISPOSISI KASUBDIT AJ
DISPOSISI KASI AB
PENELITIAN PERSYARATAN
PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN
DOKUMEN IZIN
PARAF KASI
PARAF KASUBDIT AJ
TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ
PENOMORAN DOKUMEN IZIN
PENYERAHAN DOKUMEN IZIN
Disp 1 hr (0 hr)
DISETUJUI
PENOLAKAN
PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN
DOKUMEN IZIN
PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL PERMOHONAN
BERKAS TIDAK LENGKAP
PERUSAHAAN ANGKUTAN
18
PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS
BUMN/BUMD/ BADAN HUKUM
PERMOHONAN
PERUSAHAAN BARU
PERUBAHAN IZIN
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
(PERPANJANGAN)
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
PERUBAHAN
SURAT IZIN HILANG
DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT (DIREKTUR LLAJ)
PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL
CHECK LIST PERSYARATAN :
1.Surat Permohonan 2.Rekomendasi Instansi Terkait * 3.Akte Pendirian Perusahaan 4.Fotokopi STNK & Buku Uji Kendaraan 5.Foto Kendaraan (semua sisi) 6.Surat Keterangan ttg nama, jenis dan jumlah
barang berbahaya yang akan diangkut (MSDS / Material Safety Data Sheet)
7.Prosedur penanggulangan keadaan darurat (Emergency Response)
8.Identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan 9.Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
(khusus KPS Hilang)
ANALISA DAN EVALUASI
PERSYARATAN TIDAK SESUAI
TELAAH STAF & CETAK DOKUMEN
IZIN
SURAT PENOLAKAN
PERSYARATAN TIDAK LENGKAP
PERSETUJUAN
KASI AB
KASUBDIT AJ
PENANDATANGAN IZIN OLEH
DIREKTUR LLAJ
PENOMORAN & ARSIP
PENYERAHAN DOKUMEN IZIN
*Rekomendasi Instansi Terkait :
a. Barang Berbahaya dan Limbah Barang Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup.
b. Minyak dan Gas (BBM,BBG,CNG, LGV dll.) dari Kementerian ESDM.
PERUSAHAAN BARU
PERUBAHAN STATUS
PENAMBAHAN
PENGALIHAN
GANTI KEND
SP HILANG
ADMINISTRATIF
1. Srt Ket ttg jenis & jml brng yg iangkut
2. Rekomendasi pengangkutan B3 dr Instansi yg berwenang
3. Ket ttg tempat pemuatan, pemberhentian, pembongkaran & lintasan, yg dilalui,
4. Daftar, foto, STNK & Buku Uji kendaraan yg digunakan untuk mengangkut
5. Waktu & jadwal pengangkutan 6. Izin usaha angkutan bagi
kendaraan umum 7. Prosedur penanggulangan
keadaan darurat yg diterapkan oleh perusahaan
PERMOHONAN
KLH
BPOM
KAJIAN
DITJEN MIGAS
DIRJEN HUBDAT DITOLAK SURAT PENOLAKAN
DISETUJUI
PERSYARATAN LENGKAP
PERSYARATAN TIDAK LENGKAP
14 H
ari K
erja
14
Har
i Ker
ja
BAGAN ALIR PROSES SURAT PERSETUJUAN ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
BUMN/BUMD SWASTA
KOPERASI PERORANGAN
PEMBAHARUAN MASA BERLAKU
PEMOHON PERMOHONAN REKOMENDASI PROSES JAWABAN
BATAN
POLISI & IKLAN
SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN B3
UU NO 22 TAHUN 2009
UJI TIPE UJI BERKALA
OLEH UP ATPM DGN IZIN
PEMERINTAH
OLEH UP BERKL PEMERINTAH
KAB/KOTA
UP PENGUJIAN SWASTA DGN IZIN
PEMERINTAH
MOBIL PNP UMUM
MOBIL BUS
MOBIL BARANG
KERETA TEMP/ GANDENGAN
OLEH UP UJI TIPE PEMERINTAH
KEND. YG DIIMPOR
KEND. YG DIBUAT/ DIRAKIT
KEND. YG DIMODIFIKASI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
21
STRUKTUR UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SESUAI KEPMENHUB NO. KM 9 TAHUN 2004
Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
UJI TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR
≤10
UJI TIPE
LANDASAN (CHASSIS ENGINE)
UJI TIPE LENGKAP
>10
Pilihan
UJI TIPE
PENELITIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KB :
- Rumah2 (karoseri), - bak muatan, - kereta gandengan, - kereta tempelan, - KB yang dimodifikasi perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu - KB yang dibuat/dirakit dalam negeri << 10 unit
KB yang dimodifikasi selain perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu
PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN
BERMOTOR
PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN
BERMOTOR
22
PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
Ya
Keterangan : Ditjen Hubdat : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPLJSKB : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BTMP : Balai Termodinamika, Mesin, dan Propulsi ATPM : Agen Tunggal Pemegang Merek IU : Importir Umum Principle : Pabrik Asal Kendaraan Bermotor
PERMOHONAN UJI TIPE : ATPM DAN IU
SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
LULUS
Ya Tidak
DITJEN HUBDAT
PERBAIKI ITEM TIDAK LULUS
PROSES UJI TIPE DI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *)
RESUME HASIL UJI TIPE DARI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *)
SURAT PENGANTAR UJI TERLAMPIR BIAYA UJI TIPE
UJI ULANG
DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT (SPEK. TEKNIS, TPT, FOTO)
BERKAS LENGKAP
LENGKAPI BERKAS
Tidak
Tidak
Ya
DOKUMEN UJI ULANG
PEMBAYARAN BIAYA UJI
Catatan : *) = sampai dengan tersedianya fasilitas uji tipe di BPLJSKB
PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE
PERSYARATAN (TIDAK LENGKAP)
SURAT PENGANTAR UJI TIPE BUKTI PEMBAYARAN UJI TIPE
UJI TIPE BPLJSKB
PERIKSA
BERKAS (LENGKAP)
LULUS
TIDAK LULUS UJI ULANG/PERBAIKI
ITEM TIDAK LULUS
DIRJEN HUBDAT
PEMOHON
RESUME HASIL UJI
SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE* PER SERI KB DENGAN
TIPE YANG SAMA
LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR
PENERBITAN SURAT IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
SERTIFIKAT UJI TIPE
* Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dengan menunjukkan dan/atau melampirkan fotokopi Sertifikat Uji Tipe yang telah dikeluarkan
PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE
PEMOHON
PENGANTAR UJI + BIAYA UJI
SURAT PERMOHONAN
+ BERKAS
STAF SAJ
ATM/BANK
PEMOHON + KEND UJI + BUKTI BAYAR
KA BALAI PLJSKB
PENGUJIAN KEND
SERTIFIKAT UJI TIPE
DIRJEN HUBDAT
KANTOR PUSAT KEMENHUB
DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ
1
2
3
4 5
6 7
8 9
10
11 12
13
14 15
PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA
PEMOHON/PERUSAHAAN KAROSERI
DIRJEN HUBDAT
PERSYARATAN TIDAK LENGKAP
DOKUMEN PERSYARATAN
PROSES PENELITIAN RANCANG BANGUN
TIDAK LULUS/REVISI PENGAJUAN
LULUS PENGESAHAN RANCANG BANGUN
SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE*
* Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Dishub Provinsi setelah diperiksa kesesuaian kendaraan dengan spesifikasi teknis pengesahan rancang bangun
26
PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR
PEMOHON : - ATPM - PERSH. KAROSERI
DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT
(SPEK. TEKNIS, GAMBAR TEKNIK)
PENELITIAN DAN PENILAIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA
KENDARAAN BERMOTOR
SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE (SRUT)
KENDARAAN BERMOTOR Ya
Tidak
PERBAIKAN GAMBAR RANCANG BANGUN
Dokumen Pengajuan : Surat Permohonan Spesifikasi Teknis K.B Sertifikat Uji Tipe Landasan SIUP, NPWP, Akte Notaris Surat Penetapan Karoseri KB dari Propinsi Gambar Rancang Bangun Rekomendasi ATPM/Principal untuk modifikasi perubahan wheel base atau perpanjangan chassis.
Keterangan : Ditjen Hubdat = Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat ATPM = Agen Tunggal Pemegang Merek
PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR
LULUS ?
Ya
PENELITIAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN FISIK UNTUK SETIAP
UNIT PRODUKSI KAROSERI K.B
SESUAI ? PERBAIKAN FISIK K.B SAMPAI SESUAI
Tidak
DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ PROPINSI
PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR & SRUT DI PROVINSI
PEMOHON
SURAT PERMOHONAN
+ BERKAS
STAF SAJ
SK PENESAHAN RANCANG BANGUN & REKAYASA
DIRJEN HUBDAT
KANTOR PUSAT KEMENHUB
DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ
1
2
4
5 6
DISHUB PROV
PEMOHON + SK RANC BANGUN +
KENDARAAN
SERTIFIKAT REGISTRASI
UJI TIPE 7
8
9
BERITA ACARA PENELITIAN &
PENILAIAN FISIK
KENDARAAN
3
10
Electronic License for Type Approval
Cetak bukti pengisian data teknis KM9
Pengisian formulir data teknis KM9 dan dilengkapi data TPT/
NIK
Pendaftaran dan pengisian data surat
pengantar uji tipe
Kendaraan siap untuk pengujian?
Ya
Mulai
Cetak bukti pendaftaran
Penjadwalan pelaksanaan uji
tipe
Pendaftaran uji tipe kendaraan sesuai jadwal
Pengisian data Hasil uji tipe kendaraan
Cek Fisik kendaraan, Pemeriksaan data permohonan (dokumen dan data
elektronik), Pelaksanaan Uji Tipe. Pemohon menunggu di ruang tunggu
Cetak resume hasil uji tipe berserta
pengantar surat
Penyerahan Surat Pengantar Uji ke pemohon
Tidak
Pengiriman resume hasil uji
Selesai
Ya
Sudah memiliki account?
Login Aplikasi
Ya
BelumDaftar
permintaan account baru
Validasi Account baru
Permohonan uji tipe baru?
ya
Tampilkan data
permohonan sebelumnya
Tidak(uji Ulang)
Pemeriksaan kelengkapan
dokumen uji tipe dan bukti
pendaftaran via web
Data permohonan
uji tipe kendaraan
Verifikasi hasil uji oleh Seksi Sertifikasi, Seksi Pengujian dan Kepala
BPLJSKB
SAJPEMOHON BPLJSKB
Informasi Status
permohonan uji
Dokumen kelengkapan uji tipe, bukti pendaftaran via web, bukti pendaftaran di
SAJ dan SPU
Dokumen kelengkapan uji tipe dan bukti
pendaftaran via web
Konfirmasi kesiapan
kendaraan
Resume Hasl uji di PLJSKB
Tampilkan data hasil uji
Lulus uji tipe?
Tidak
Update status permohonan
Update status permohonan
Update status permohonan
Update status permohonan
Update status permohonan
Update status permohonan
ITEM UJI & BIAYA UJI Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya
Uji rem utama √ √ √ √ √ Rp442.000 √ √Uji rem parkir √ √ √ √ × Rp0 √ √Uji lampu utama √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp380.000 √ Rp510.000 × Rp0Uji speedometer √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp370.000 √ Rp932.000 × Rp0Uji klakson √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp280.000 √ Rp423.000 × Rp0Uji berat kend √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp210.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000uji dimensi √ Rp328.000 √ Rp328.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp340.000 √ Rp328.000 √ Rp328.000uji konstruksi √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp220.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000uji CO-HC √ Rp645.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp645.000 √ Rp370.000 × Rp0 × Rp0Uji gas buang × Rp0 √ Rp889.000 √ Rp889.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp889.000 × Rp0uji emisi euro 2 √ Rp6.584.000 √ Rp6.584.000 √ Rp6.584.000 × Rp0 √ Rp1.200.000 × Rp0 × Rp0Uji radius putar √ Rp233.000 √ Rp233.000 √ Rp233.000 √ Rp233.000 × Rp0 √ Rp233.000 √ Rp233.000Uji side slip √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 × Rp0 √ Rp510.000 × Rp0
Total 12 item Rp12.496.000 12 item Rp12.740.000 11 item Rp12.412.000 10 item Rp5.584.000 9 item Rp3.812.000 11 item Rp6.156.000 6 item Rp2.892.000
Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000Rp976.000
Kereta Tempelan/GandenganMobil CBU (Solar)Item Uji Mobil CBU (Bensin) Landasan (Solar) Sepeda Motor Karoseri (solar)Landasan (Bensin)
PP PNBP NO 6 TH 2009
SUT LENGKAP
SUT LENGKAP
SUT LANDASAN
SUT LANDASAN
SUT SEPEDA MOTOR SUT KAROSERI
SUT TRAILER
30
BENTUK-BENTUK PERIZINAN
Top Related