PENELITIAN HK NORMATIFPENELITIAN HK NORMATIF
http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id
� Pengertian Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Hukum
� Isu Hukum dalam Penelitian Hukum � Pendekatan Dlm Penelitian Hukum
� Sumber2 Penelitian Hukum � Langkah2 Penelitian Hukum
Jurisprudence � Pengetahuan Hukum
PreskriptifApa yang seyogyanya dilakukan/tidak dilakukan dalam mencapai
Ius, Recht ���� hukum
Terapan
Apa yang seyogyanya dilakukan/tidak dilakukan dalam mencapai keadilan
� Tujuan hukum, nilai2 keadilan, konsep hukum, norma hukum
Aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat
� Standar Prosedur, ketentuan2, rambu2 aturan hukum
Lex, wet ���� UU
Filsafat Hukum
Teori HukumKonsep
Abstrak, asas
Jan Gissels dan Mark van Hoecke
Dogmatik Hukum
Konkret, Praktis
Sifat keilmuan Ilmu Hukum
Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip2 hukum maupun doktrin2 hukum untuk menjawab isu hukum yang di hadapi
� Menghasilkan argumentasi
� Menghasilkan teori/konsep baru Sbg preskripsi
Jawaban: Right, Appropriate, inappropriate, wrong
Penelitian Hukum untuk keperluan praktis
Dilakukan bagi kepentingan klien dan praktisi hukum
� Pendapat hukum
Penelitian Hukum untuk keperluan akademis
Dilakukan bagi dunia akademis dan pembuat Undang2
� skripsi, thesis, disertasi, Naskah Akademik RUU
LOGIKA/PENALARAN HUKUM
INTERPRETASI
POSISI YG SENTRAL DALAM PENELITIAN HUKUM
� Salah dalam mengidentifikasi isu hukum � salah dalam mencari jawaban isu tersebut � salah dalam melahirkan argumentasi � salah dalam memecahkan masalah
TIMBUL � DUA PROPOSISI HUKUM YG SALING BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN
� Kausalitas
� Fungsional
� Yang satu menegaskan yg lain
Ex:
1. Wanita usia kawin (blm menikah) hamil diluar pernikahan � datang ke pengacara minta bantuan hukum untuk menggugat…?
2. Laki2 datang ke pengacara mengadukan majikan istrinya menyebabkan istrinya meninggal melakukan bunuh diri. Majikan sering memarahi, mengata-ngatain istrinya yang menyebabkan istrinya mengambil sikap bunuh diri….?
Filsafat Hukum
Teori Hukum
1. Penafsiran yg berbeda thd teks peraturan karena ketidakjelasan
2. Terjadi kekosongan hukum
3. Perbedaan penafsiran atas fakta
Dogmatik Hukum
3. Perbedaan penafsiran atas fakta
Aspek praktis ilmu hukum
Ex:
1. Dapat tidaknya suatu perjanj yg dibuat direktur CV (18 th) dimintakan pembatalan…?
2. Dapatkah perush yg gagal membayar utang pd bank BUMN dianggap melak T.P. Korupsi…?
KONSEP HUKUM
� Suatu gagasan yg dpt direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup di masy secara tertib (pertaggungjawaban pidana, keadilan, kekuasaan, dll)(pertaggungjawaban pidana, keadilan, kekuasaan, dll)
Ex:
1. Isu hukum ttg penayangan sinetron yg mengambil bacground sama persis berita di salah satu stasiun TV…?
Perlukah ijin dan membayar royalti…?
Apakah berlaku fair dealing dalam bidang hukum HKI…?
Berkaitan dg asas hukum� Sangat penting bagi dunia akademis, pembuatan UU dan praktik
peradilan.
Fungsi asas:
1. Pembentukan hukum � memberi landasan scr garis besar ttg ketentuan yg perlu dituangkan dalam peraturan
2. Penerapan hukum � membantu penafsiran dan penemuan hukum serta analogi
3. Pengembangan ilmu � berguna krn dalam asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum pada tingkat lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan
EX:
BATAS-BATAS KEBEBASAN HAKIM
�Mengapa hakim perlu mempunyai suatu diskresi…?
1. Pandangan2 yg mendukung (Pandangan legisme) � mencari pandangan2 yang menentang. � yurisprudensi, pemahaman teori, pemeikran filosofis “posisi hakim dalam penerapan hk”
2. Batas-batas diskresi hakim � filsafat yg berkembang dari masa ke masa
3. Peneliti harus mencari � Makna kebebasan yang dimiliki oleh hakim
Fungsi...? Nilai Ilmiah
Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Historis
Ratio legis + Dasar ontologis
Ratio decidendi/reasoning
Pendekatan Kasus
Pendekatan Komparasi
Pendekatan Konseptual
Filosofis + Pola pikir
Persamaan & Perbedaan
Doktrin, Konsep, Prinsip hk
Pendekatan dg menggunakan legislasi dan regulasi
Pemahaman atas hierarkhi dan asas-asas Per-UU-an
�UU No 10 Tahun 2004Penelt u/ Kegiatan Akademis
�UU No 10 Tahun 2004
� Lex superior derogat legi inferiori
� Lex specialis derogat legi generali
� lex posterior derogat legi priori
Penelt u/ Kegiatan Praktis
�Bukan hny bentuk � materi muatan
� Dasar ontologis__Landasan
filosofis__lt belakang � NA
� Ratio legis__alasan mengapa ada
ketentuan itu � Interpretasi
RATIO DECIDENDI/REASONING
Melakukan telaah thd kasus-kasus yg berkaitan dg isu yg dihadapi yg telah mnj putusan pengadilan__kekuatan hk tetap
�Pertimbangan pengadilan
�Alasan hukum yg digunakan hakim utk sampai pd putusannya__FAKTA MATERIIL
Mengapa Fakta materiil…?
Menelaah latar belakang apa yg dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yg dihadapi
� Pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu
• Memahami filosofi dr aturan hukum dari waktu ke waktu
• Memahami perubahan dan perkembangan pola pikir
Mengadakan studi perbandingan __Persamaan&Perbedaan
GUTTERIDGE
�Perbandingan Hk yg bersifat deskriptif___utk mendapat
informasiinformasi
�Perbandingan hukum terapan___utk sasaran tertentu
Beranjak dr pandangan2 dan doktrin2 dlm ilmu hukum bukan aturan yg sdh ada__membangun argumentasi
� Blm ada aturan hk untk masalah yg dihadapi__shg hrs membangun konsep untuk dijadikan acuan
�Menemukan ide
Yg melahirkan pengertian2 hk, konsep2 hk dan asas2 yg relevan dg mslh yg dihadapi
Bahan Hukum Primer
� Bahan yg digunakan utk memecahkan isu hk & memberikan preskripsi
�Bahan hk yg mempunyai autoritative�Bahan hk yg mempunyai autoritative
Ex: Per-UU-an (UU No 10 th 2004), Catatan resmi/risalah pembuatan UU, Putusan hakim
Bahan Hukum Primer
�Bahan hk yg berupa publikasi ttg hk yg bukan dokumen resmi
Ex: Buku teks, skripsi, thesis, jurnal, artikel, komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum, dll.
Tulisan2 hk yg bagaimanakah yg layak dijadikan rujukan…?
Apakah boleh menggunakan buku klasik sbg referensi…?
Apakah tulisan non hukum boleh dijadikan rujukan/referensi…?Apakah tulisan non hukum boleh dijadikan rujukan/referensi…?
Apakah hasil wawancara, dialog, kesaksian ahli hk dipengadilan, ceramah dapat dijadikan bahan hukum…?
Masuk bahan hukum yg mana???
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal2 yg tdk relevan utk menetapkan isu hukum yg hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan hukum__pendekatan yg dipakai
3. Melakukan telaah atas isu hukum yg diajukan3. Melakukan telaah atas isu hukum yg diajukan
4. Menarik kesimpulan dlm bentuk argumentasi
5. Memberikan preskripsi berdasar argumentasi yg tlh dibangun
Penelitian utk kebutuhan praktis
Penelitian utk kebutuhan akademis
Fakta hk dan isu hukum
Berdasarkan ketentuan UU No 45 th 1999 Jo UU No 5 Th 2000 Propinsi Irian Barat dimekarkan dg pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengan dan irian Barat. Tenyata sebelum UU ini dilaksanakan Bab V UUD 1945 telah mengalami perubahan khususnya melalu Pasal 18 B. disamping itu telah diundangkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
�Isu Hukum yg muncul:
Apakah pelaksanaan UU No 45 tahun 1999 Jo UU No 5 Tahun 2000 tidak bertentangan dg ketentuan Pasal 14 B UUD 1945 dan ketentuan UU No 21 Tahun 2001…?
���� Mengidentifikasi Isu Hukum
1. Apakah propinsi Papua adalah propinsi Irian Jaya sebagaimana yg dimaksudkan dalam Pasal 1 hurf a UU No 21 th 2001hanyalah wilayah Propinsi Irian Jaya yg dimaksudkan dlm Pasal 9 ayat (1) UU No 45 th 1999…?
2. Apakah pelaksanaan UU No 45 th 1999 Jo UU No 5 Tahun 2000 dapat mengabaikan UU No 21 tahun 2001..?mengabaikan UU No 21 tahun 2001..?
3. Apakah ketent Hukum Pasal 28 I ayat (3) dan ketent Pasal 18B UUD 1945 tidak berlaku untuk UU No 45 Tahun 1999 dan UU No 5 Tahun 2000 atas dasar bahwa UU No 45 Tahun 1999 telah dibuat sebelum amandemen UUD 1945..?
Pengumpulan Bahan Hukum
�Pendekatan yg digunakan: Pendekatan Perundang-undangan
� UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemen
� UU No 21 Tahun 2001 ttg Otonomi Khusus Prop. Papua
� UU No 45 Tahun 1999 Jo UU No 5 Tahun 2000 � UU No 45 Tahun 1999 Jo UU No 5 Tahun 2000
� Instruksi Presiden No 1 Tahun 2003
Melakukan telaah atas isu hukum
� Isu Hukum…?
� Fakta Hukum
� Pendekatan UU (hierarki dan asas-asas)
Menarik kesimpulan _ ArgumentasiMenarik kesimpulan _ Argumentasi
Penerapan UU No 45 Tahun 1999 Jo UU No 5 th 2000 bertentangan dg UU No 21 th 2001yg ide dasarnya tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 I ayat 93) dan Pasal 18B UUD 1945
� UU No 45 th 1999 Jo UU No 5 Tahun 2000 adl Inskonstitusional
Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih
Top Related