1
KATA PENGANTAR
Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, sebelumnya merupakan
Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Mataram.yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga
Teknis Daerah Kota Mataram , kemudian pada Tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41
Tahun 2007, ditindak lanjuti dengan Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Kantor
Pengolahan Data Elektronik Kota Mataram berubah menjadi Bagian Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
Sebagai unsur staf yang di bertanggungjawab dalam bidang Pengelolaan data
elektronik dan informatika dituntut untuk memiliki visi, misi, strategi, program dan
Kegiatan yang jelas, terarah dan terpadu yang dapat memenuhi kehendak dan
partisipasi masyarakat yang berkepentingan dengan Informasi dan Komunikasi.
Disisi lain dengan merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada diktum kedua
menyatakan bahwa setiap Instansi pemerintah, diharapkan mempunyai perencanaan
strategis dari program – program utama yang akan di capai selama 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun.
Implementasi dari intruksi Presiden Republik Indonesia dimaksud, disusun dalam
Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika tahun
2011 – 2015 Penyusunan Rencana Strategis bertujuan memberikan arah, pedoman dan
pola kerja bagi seluruh personal Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam upaya mewujudkan visi, misi dan garis – garis
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih
jauh dari sempurna, namun demikian kami berharap mudah-mudahan Renstra ini dapat
bermanfaat terutama bagi organisasi dalam menentukan arah kebijakan strategis
organisasi.
Pada akhirnya semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan
limpahan ridho serta inayah dari Allah SWT.Amien.
Kepala Bagian Pengeloaan Data Elektronik dan Infromatika
Sekretariat Daerah Kota Mataram
Zainudin, SE
NIP. 19631231 199203 1 165
2
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mencermati betapa pentingnya informasi dalam arus transparansi dan arus
globalisasi dewasa ini, maka tidaklah berlebihan bila gerak dan dinamika
pengembangan informasi menjadi sangatlah penting dan semakin kompleks. Sama
seperti kompleksnya pembangunan di bidang-bidang lainnya, maka strategi diperlukan
sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dijabarkan dalam kebijakan,
program dan kegiatan, karenanya strategi sebagai sebuah rencana yang menyeluruh
dan terpadu selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman serta
dorongan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
Setda Kota Mataram, sebagai media fasilitator atau media penghubung antara
masyarakat pengguna informasi dan pemerintah, terutama dalam menunjang
pencapaian visi Kota Mataram menuju “Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan
berbudaya”.
Untuk itu, keberadaan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda
Kota Mataram sebagai media penyebar informasi serta penunjang pendididikan demi
mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan nasional dapat
dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat. Karena itu dalam menghadapi
berbagai peluang dan tantangan, aktifitas dan konsistensi program dan kegiatan yang
dilaksanakan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
dalam melayani penggunanya menjadi sangatlah penting selain memberikan
kemudahan bagi masyarakat pengguna informasi juga dapat memberikan support bagi
insan pers sebagai mitra kerja terdepan dalam bidang komunikasi dan informasi.
Renstra Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota
Mataram Tahun 2011-2015 disusun sebagai rangkaian rencana tindak untuk menjadi
acuan/pedoman Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota
Mataram beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam
rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan
dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Ruang Lingkup Rencana Strategis Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika mencakup penyediaan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta murah yang berbasis teknologi atau komputer untuk pengambilan keputusan para pengguna.
3
Kedudukan Rencana Strategis Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika adalah sebagai Kerangka Strategis Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kota Mataram dengan tetap memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Mataram.
Untuk menjembatani layanan strategis dimasksud, konsep penyebarluasan
informasi, dijabarkan dalam berbagai bentuk media penyebaran informasi melalui
Teknologi Jaringan Komputer ( LAN, WAN, MAN,Intranet dan Internet ), Selain itu kita
meyakini bahwa kekuatan lain terutama dalam hal pelestarian dan penyimpanan data
berupa dokumen elekronik (CD) yang dapat dijadikan bahan kajian informasi lebih lanjut
yang dapat dijadikan bahan kebijakan pimpinan.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra SKPD Bagian pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
Setada Kota Mataram Tahun 2011-2015 mengacu pada peraturan perundang-
undangan sebagai rujukan, yakni :
1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4437);
3. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Mataram No. 23/PRT/2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram 2006-2010;
8. PERDA No 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga-
Lembaga Teknis Kota Mataram.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis dibuat dengan maksud memberikan arah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai dokumen perencanaan
program yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bagian
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam rangka
melaksanakan tugas untuk menentukan atau merumuskan arah kebijakan sehingga
tujuan program kerja jangka panjang menengah yang telah ditetapkan selama kurun
waktu 2011-2015 dapat tercapai.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram, adalah untuk :
Menyediakan satu acuan resmi bagi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram dalam menentukan prioritas program/kegiatan
tahunan yang bersumber dari APBD.
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota
Mataram.
Memudahkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota
Mataram dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur.
Memudahkan seluruh jajaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram untuk memahami arah kebijakan dan
program/kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
Untuk dapat mengukur kinerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur staf yang di bertanggungjawab dalam
bidang Pengelolaan data elektronik dan informatika
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistematika penulisan dalam Renstra Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram disusun sebagai berikut :
Renstra Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
2011- 2015
BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra
SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, dan sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, Bab ini menguraikan statistik dan
gambaran umum kondisi serta data pendukung Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram dengan maksud mengetahui keadaan Bagian
5
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
Setda Kota Mataram lima tahun kedepan
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan
Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Bab ini
menguraikan rumusan Visi dan Misi serta kebijakan strategis Bagian Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dalam rangka mencapai Visi dan Misi
Kota Mataram.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF, Bab ini berisikan perencana
program kegiatan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota
Mataram yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kota
Mataram
BAB VI : PENUTUP
6
BAB II
GAMBARAN UMUM BAGIAN PDEI SETDA KOTA MATARAM 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian 2.1.1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram nomor 09/PERT/2008 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram, Bagian
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika di pimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Asisten Tata Praja yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan
mengendalikan kegiatan sub bagian dibawahnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana/ program kerja dan penetapan kinerja Bagian Pengelolaan Data
dan Informatika.
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) sub bagian dibawahnya.
c. Perumusan bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi.
d. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan system
informasi dan pengembangan teknologi informasi dengan satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) dan instansi terkait.
e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan System Informasi Menejemen (SIM) yang
dibutuhkan pemerintah Daerah.
f. Pelaksanaan fasilitas pelatihan dan bimbingan teknis aparatur daerah dibidang
pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai
ketentuan yang berlaku.
g. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan system
informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
h. Pelaksanaan fasilitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi pemerintah,
lembaga Pemerintah non departemen, lembaga pendidikan dan/atau swasta
dibidang pengelolaan system informasi dan pengembangan teknologi informasi
sesuai ketentuan yang berlaku.
i. Pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi teknis dibidang teknologi informasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
j. Pengkoordinasikan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur, kreteria
dan persyaratan teknis dibidang teknologi informasi.
k. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian.
7
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua)
Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi dan Sub Bagian
Pengembangan Teknologi Informasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
(1). Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan pengelolaan
system informasi dan tata uhasa bagian.
Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem
Informasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) Sub Bagian
Pengelolan Sistem Informasi.
b. Penyiapan Pedoman dan petunjuk dibidang pengelolan system informasi.
c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengelolaan system informasi.
d. Penyiapan bahan penerapan dan pengembangansistem informasi manajemen (
SIM ) sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
e. Peyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan
kreteria teknis dibidang pengelolaan system informasi.
f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan
system informasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait.
g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan system
informasi.
h. Pengelolaan situs resmi pemerintah kota mataram sesuai dengan pereturan
perundang-undangan yang berlaku.
i. Pelaksanaan analisis system informasi dan system aplikasi sesuai ketentuan
yang berlaku.
j. Pelaksanaan pengelolaan tata usah bagian.
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya..
(2). Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan pengembangan
teknologi informasi.
8
Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi
Informasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub Bagian
Pengembangan teknologi informasi.
b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan teknologi
informasi.
c. Penyiapan bahan pembinaan teknid dibidang pengembangan teknologi
informasi .
d. Penyiapan bahan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai
kebutuhan pemerintah daerah.
e. Penyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan
kreteria teknis dibidang pengembangan teknologi informasi.
a. Penyiapan bahan pelayanan pemberian rekomendasi teknis dibidang teknologi
informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi dibidang
pengembangan teknologi informasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi terkait.
g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan teknologi
informasi.
h. Pengembangan system jaringan komunikasi data sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2.1.2. Struktur Organisasi Bagian
Sesuai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Bagian
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram merupakan unsur
staf, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Asisten Tata Praja dalam bidang Pengeloaan Data Elektronik
dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mebawahi Sub Bagian
Pengelolaan Sistem Informasi dan Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi
dengan strukrur organisasi sebagai berikut :
9
TOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS 2008 - 2013 11
KASUBBAG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
ABD. MANAN, S.KOM, M.ENG
Penata ( III/c ) NIP. 19710815 200003 1 006
KASUBBAG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
BQ. SAPARTI HAMNY, S.Kom
Penata TK I ( III/d ) NIP. 19701202 199803 2 003
1. Ni Luh Neti Arwini, SE Penata Muda TK I ( III/b ) NIP. 19750728 199902 2 001
2. Nining Sulistiningsih S, S.Kom Penata Muda TK I (III/b) NIP. 19750906 200501 2 010
3. Wirahadi, ST Penata Muda TK I ( III/b ) NIP. 19741006 200501 1 008
1. Heri Irawan, S.Kom Penata Muda TK I ( III/b ) NIP. 19790926 200501 1 011
2. Dodi Wirawan, A.Md Pengatur TK I ( II/d ) NIP. 19760127 200604 1 015 3. Putu Wawan Martina, A.Md Pengatur TK I ( II/d ) NIP. 19840309 200604 1 005 4. NI Komang Marina Anom, A.Md Pengatur ( II/c ) NIP. 19870507 200901 2 003
KEPALA BAGIAN
ZAINUDIN Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19631231 199203 1 165
10
2.2. Susunan Sumber Daya Bagian
2.2.1. Susunan Kepegawaian
Sumber Daya Manusia Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
Setda Kota Mataram saat ini sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Pegawai Honor Daerah (Non PNS)
sebanyak 1 (satu) orang.
Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan dan
kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 1 : Komposisi Pendidikan PNS
Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
No Tk Pendidikan Jumlah Prosentase Keterangan
1 Pasca Sarjana (S2) 1 9 2 Sarjana (S1) 6 55 3 Sarjana Muda 3 27 4 SLTA 1 9
Sumber : Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
Tabel 2 Kepangkatan PNS
Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
No Golongan A b c d Jumlah
1 IV 0 1 0 0 1 2 III 0 4 1 1 6 3 II 0 0 1 2 3 4 Tenaga Honor Daerah 0 0 0 0 1
Jumlah 0 5 2 3 11 Sumber : Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram
2.2.2. Susunan Kelengkapan
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram didukung oleh sarana dan prasarana seperti :
kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), komputer, mubeuler dan lain-lain.
No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan
1 Kendaraan Roda 4 1 2 Kendaraan Roda 2 4 3 Komputer 9 4 Mubeuler 1
Disamping sarana penunjang tersebut diatas, dalam rangka memperlancar fungsi
dan tugas pokok di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota
11
Mataram telah didukung dengan sarana informasi jaringan Hotspot dilingkup Sekretariat
Kota mataram sebagai salah satu sarana dalam mengakses Internet yang kedepan
diharapkan dapat diakses oleh seluruh dinas instansi dalam rangka pembangunan di
Kota Mataram.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Kantor Pengolahan Data
Elektronik berubah menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda
Kota Mataram, artinya bahwa bagian PDEI baru berjalan sekitar 3 (tiga) tahun dengan
memiliki beberapa kinerja yang sudah dilaksanakan yaitu :
1. Memiliki jaringan wireles untuk kebutuhan penukaran data dan akses internet di
lingkup Sekretariat daerah dan Lapangan Sangkareang Kota Mataram.
2. Pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dibidang TIK lingkup Pemerintah
Kota Mataram yang terdiri dari Pelatihan Sistem operasi Linux, Pelatihan
Jaringan komputer, pelatihan basis data dan pelatihan operator komputer.
3. Memiliki website kota mataram dengan melakukan update data setiap hari.
4. Meningkatkan kemampuan SDM di Bagian PDEI dengan mengirimkan Staf
untuk pelatihan Administrator Jaringan LAN/WAN berbasis wireless dalam
mengatur pembagian bandwith untuk kebutuhan unit kerja dan pelatihan tenaga
programmer dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis web.
5. Memiliki sistem informasi dalam pengolahan data penerbitan Rekomendasi dan
hasil pemeriksaan standar penggunaan peralatan TIK serta Sistem Informasi
untuk pelayanan publik tingkat kelurahan dalam rangka menerbitkan surat
keterangan yang berhubungan dengan pelayanan penduduk dan Sistem
Informasi Bank Data.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
1. Analisis Lingkungan Internal : a. Kekuatan :
Jumlah Aparat Bagian PDEI sebanyak 11 orang;
Tersedianya pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 2
orang kepala sub Bagaian, dan 8 orang staf ; Tersedianya Program Kerja;
Tersedianya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemegang jabatan
struktural maupun non struktural; Memiliki Visi dan Misi Adanya koordinasi;
12
Dukungan dana/biaya;
Disiplin dan komitmen dalam pelaksanaan tugas;
Laporan pelaksanaan tugas ;
Evaluasi pelaksanaan tugas;
Peningkatan SDM, sarana dan fasilitas TIK.
b. Kelemahan : Fasilitas komputer dan ruangan yang kurang memadai.
Kurangnya tenaga-tenaga profesional dibidang computer (Programmer, Teknisi
jaringan dan Teknik Komputer). Penempatan pejabat struktural yang tidak memiliki kualifikasi di bidang
telekomunikasi dan informatika. Dukungan dana yang belum memadai untuk penyiapan dan peningkatan
sarana dan prasarana. Masih rendahnya disiplin pegawai.
Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait.
2. Analisis Lingkungan Eksternal : a. Peluang : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berdampak pada meningkatnya
beban tugas dan volume kerja Pemerintah Daerah. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi
Telematika Indonesia yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Negara PAN Nomor 141/M.PAN/4/2000 meningkatkan peranan KPDE sebagai perpanjangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia di daerah dan sebagai koordinator penyedia data dan informasi bagi Pimpinan Daerah.
Surat Mendagri dan Otda Nomor 065/1118/SJ tentang Pemberdayaan KPDE Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kerja Sistem Manajemen Pemerintah.
Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi. Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pelayanan Publik.
b. Ancaman : Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap
peningkatan pelayanan pemerintah. Arus informasi yang merugikan citra Indonesia.
Belum adanya Cyber Law (aturan dalam arus informasi) untuk TIK
Sulitnya penyampaian data kepada Bagian PDEI karena adanya ego
sektoral.
13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian
Dalam rangka mewujudkan transformasi dari kondisi saat ini menjadi kondisi akan datang yang lebih baik masih masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya:
1. Tuntutan masyarakat yang makin meningkat kualitas kehidupannya untuk mendapatkan kenyamanan dan harmonisasi yang merupakan wujud nyata keberadaan Pemerintah Daerah bagi masyarakatnya dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, sarana dan prasarana serta kondusifitas daerah.
2. Pertumbuhan dan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang membutuhkan penanganan serius pemerintah daerah, yang dihadapkan pada realitas kekinian untuk meningkatkan tarap hidup dalam beberapa indikator makro ekonomi melalui media elektronik (e-Commerce).
3. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal yang membutuhkan komitmen pilar-pilar good governance (masyarakat, pemerintah dan swasta) untuk melakukan transformasi nilai-nilai pelayanan publik yang makin berpihak kepada perwujudan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik.
4. Masih tingginya angka kemiskinan, sebagai akibat dari keberadaan Kota Mataram yang memiliki daya tarik bagi masyarakat sekitar kota Mataram serta adanya multi interpretasi terhadap indikator kemiskinan dan sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan.
5. Seiring dengan kemajuan dan interaksi sosial, ekonomi dan budaya yang makin mengglobal menuntut adanya pemenuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam mempersiapkan transformasi generasi yang siap berkompetisi di era yang kian terbuka.
6. Belum memiliki Infrastruktur Jaringan komputer antar SKPD dalam rangka untuk melakukan share data dalam mempercepat informasi kepada mayarakat melalui satu atap.
7. Dalam pembangunan Teknologi informasi diharapkan dapat memiliki rencana strategis di bidang TIK yang dituangkan kedalam Master Plan TIK dan Blue Print TIK.
14
8. Dalam pelaksanaan TIK yang merupakan unsur penujang belum bisa berjalan secara optimal karena terkendala dengan peraturan-peraturan yang belum mengatur secara khusus dalam pelaksanaan TIK.
9. Pengelolaan bidang teknologi informasi belum optimal :
a. TIK belum dimanfaatkan secara maksimal, disebabkan antara lain :
i. Belum tersedianya Master Plan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) daerah;
ii. Belum tersusunnya sistem pengelolaan TIK daerah;
iii. Belum tersedianya LITBANG peningkatan efektifitas maintenance
dan pencegahan kerusakan infrastruktur TIK;
iv. Belum tersedianya LITBANG untuk pengembangan aplikasi dan
kualitas TIK;
v. Masih terbatasnya pengembangan dan pembangunan TIK serta
belum tersedianya hardware dan software yang berkualitas.
b. Manfaat hasil TIK belum optimal, disebabkan antara lain :
i. Tidak tersedianya informasi dan LITBANG yang mendukung system
pengelolaan TIK daerah;
ii. Tidak tersedianya standarisasi pengelolaan TIK daerah;
iii. Belum tertata dan terselenggaranya pengelolaan TIK daerah;
iv. Belum tertata dan terselenggaranya pemanfaatan TIK daerah
secara optimal.
c. Masih rendahnya manfaat sosial TIK, disebabkan antara lain:
i. Belum adanya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan TIK;
ii. Belum tersedianya informasi dan LITBANG untuk peningkatan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
10. Kelembagaan komunikasi dan informatika masih lemah
a. Masih rendahnya profesionalisme organisasi dan SDM PDEI, disebabkan
antara lain :
i. Belum terbentuknya pola karir pegawai;
ii. Diklat TIK yang belum memadai;
iii. Organisasi kominfo belum efektif dan efisien;
iv. Belum maksimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi
b. Masih lemahnya peran TIK, disebabkan antara lain :
15
i. Belum tercapainya diseminasi LITBANG yang efektif serta
pemanfaatan LITBANG dalam pembangunan TIK;
ii. Belum terwujudnya system informasi LITBANG dan jejaring
LITBANG
c. Perencanaan dan peraturan perundangan bidang TIK belum mantap,
disebabkan antara lain :
i. Tidak maksimalnya RENSTRA dan REPETADA TIK yang disusun;
ii. Pelaksanaan kebijakan dan rencana TIK belum maksimal;
iii. Belum adanya peraturan daerah tentang TIK.
d. Kemitraan dan kerjasama dalam daerah/luar daerah dalam pengurusan
TIK belum optimal, disebabkan antara lain :
i. Tidak adanya pola kemitraan dalam pengelolaan TIK;
ii. Belum adanya kerjasama dalam daerah / luar daerah untuk
mendukung pengurusan TIK.
e. Lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan TIK, disebabkan
oleh lemahnya penegakan hukum sektor TIK
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program 1. Kajian dan Analisis Faktor Internal.
Peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi-instruksi, dan Keputusan-keputusan yang mendukung terlaksananya berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, merupakan urusan yang sangat penting dijadikan sebagai dasar hukum (Kebijakan) dalam pelaksanaan berbagai tugas fungsi dan tanggung jawab tersebut. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, maka berbagai aktifitas Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dalam rangka mewujudkan Teknologi Informasi (TI) di Daerah yang efektif dan efisien di Kota Mataram dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini Dasar Hukum yang jelas akan dapat memungkinkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dapat menentukan langkah-langkah yang benar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab bagi pelayanan publik di Kota Mataram.
Adapun peraturan Perundang-undangan yang dimaksud antara lain : 1. TAP. MPR. RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
16
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Telematika Indonesia; 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pengawasan Melekat; 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi
Pemerintah; 14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional e-
government; 16. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok
Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi; 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1995 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional; 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1995 tentang Penerapan hasil
Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 96 Tahun 1989
tentang Pedoman Analisis Jabatan;
17
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/ KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03/ KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
24. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6//8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Bagian Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika yang berubah menjadi Bagian Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram 26. Berbagai Peraturan Daerah, Instruksi Walikota, Keputusan Walikota yang relevan
dengan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.
Peraturan Perundang-undangan diatas telah memberikan rambu-rambu yang jelas bagi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika untuk melaksanakan berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
Operasionalisasi tugas, fungsi dan tanggungjawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik di dukung oleh 11 orang Pegawai dengan jenjang pendidikan terdiri dari S2 = 1 orang, S1 = 6 orang, Diploma III = 3 orang SMA = 1 orang. Secara kuantitas dan kwalitas dari jumlah Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honor tersebut diatas belum memadai. Karena sebagian besar Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus yang terbatas. Walaupun demikian masing-masing pegawai berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.
Adanya hubungan komunikatif antar pegawai di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika semakin memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki oleh Pegawai yang satu dapat ditutupi dengan kelebihan (kemampuan) pegawai yang lain tanpa harus terikat secara struktural. Selanjutnya apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh beberapa orang pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dilakukan kerjasama dengan yang lain untuk mengatasi kesulitan tersebut.
Tersedianya alokasi dana bagi operasionalisasi berbagai kegiatan yang di tangani oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika merupakan suatu kekuatan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut. Namun demikian, alokasi dana dimaksud masih dalam jumlah yang terbatas sehingga akan ada beberapa rencana kegiatan yang terpaksa di tunda pelaksanaannya, atau
18
Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan berupaya untuk melakukan efisiensi dan efektif mungkin tanpa menyepelekan kualitas kegiatan dimaksud.
Terkait dengan penggunaan dana operasional tersebut di atas, akan dilakukan pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada dasarnya menekankan tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan anggaran yang tersedia dalam jumlah terbatas, dapat teralokasi secara baik guna mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Dengan demikian, penggunaan dana tersebut akan lebih efektif dan efisien serta dapat terukur secara akurat.
Selain itu, tersedianya mekanisme dan prosedur kerja dalam Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika juga akan turut memperlancar pelaksanaan berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Adanya mekanisme dan prosedur kerja yang jelas tersebut, operasional tugas dan fungsi dapat terhindar dari kesalahan prosedur yang kadang-kadang melanda birokrasi.
Sejumlah kekuatan diatas, diperkuat dengan adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika serta adanya loyalitas staf kepada pimpinan. Komitmen pimpinan tersebut akan menghindarkan pimpinan dari perasaan tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawab, tetapi akan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Demikian pula dengan adanya loyalitas staf kepada pimpinan akan memungkinkan dapat terlaksanannya pelayanan publik yang sejalan dengan komitmen pimpinan.
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, masih tergolong minim karena kurangnya dana bagi pengadaan sarana dan prasarana dimaksud. Sarana yang minim tersebut antara lain : luas ruangan kerja yang masih terbatas (sehingga pegawai bekerja dengan kurang leluasa), terbatasnya fasilitas komputer saluran internet, website pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lain-lain.
Masih terbatasnya ketersediaan sistem informasi, penataan organisasi dan pengukuran kinerja, dapat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan kurang maksimal karena kurangnya informasi, pengorganisasian yang kurang mantap serta ukuran kinerja yang sering mengambang. Oleh karena itu, agar
19
kegiatan dapat terlaksana dengan baik perlu ditunjang dengan sistem informasi yang memadai, organisasi yang tertata dengan baik, serta pengukuran kinerja yang akurat.
Berhubung tingginya frekwensi dan interval kegiatan dan tanggung jawab yang harus ditangani oleh pimpinan, serta tingginya kepercayaan kepada bawahan, kadang kala dapat menyebabkan rendahnya pengawasan melekat atasan/pimpinan terhadap bawahan/staf. Hal ini dapat berakibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.
Selain itu kurangnya kreativitas dan disiplin pegawai sering berakibat terhambatnya pelaksanaan tugas sebagaimana yang diharapkan. Kurangnya kreativitas pegawai akan menyebabkan para pegawai terutama staf/bawahan akan sangat bergantung pada pimpinan. Sementara itu, pimpinan memilki banyak agenda yang harus diselesaikan dan hal itu dapat menimbulkan akibat lebih lanjut, yakni terganggunya kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.
Pada sisi yang lain, kurangnya penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai yang potensial akan dapat menyebabkan menurunnya prestasi kerja. Kejadian ini dapat dimengerti karena apabila antara pegawai yang berprestasi dengan pegawai yang kurang prestasi diperlakukan yang sama, maka secara psikologis pegawai yang berprestasi akan merasa tidak memiliki nilai lebih sehingga akan cenderung ikut bermalas-malasan, karena merasa antara yang berprestasi dan tidak berprestasi sama saja. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Guna menghindari fenomena tersebut, disikapi dengan cara memberikan perhatian khusus dan penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi sehingga hal tersebut akan memacu pegawai yang sudah berprestasi akan terus meningkatkan prestasinya dan pegawai yang belum berprestasi akan terpacu untuk turut berprestasi. Dengan demikian, hal ini akan semakin mendukung terlaksananya berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika yang semakin sesuai harapan.
2. Kajian Dan Analisis Faktor Eksternal
Terlaksanannya reformasi sistem pemerintahan dari pemerintah otoriter menjadi pemerintahan demokratis dan dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik dengan pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah membuka peluang yang lebih luas bagi terciptanya iklim demokratisasi yang sejalan dengan reformasi birokrasi. Dampak dari fenomena ini adalah meningkatnya
20
tuntutan masyarakat akan pelayanan publik maupun bidang-bidang lainnya yang lebih memadai dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan suatu peluang yang baik bagi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika untuk dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat agar Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai.
Pelayanan yang lebih sesuai dan menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Mataram diharapkan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang otonom. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah dapat mengambil sikap dan kebijakan yang cepat dan tepat tanpa harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Selain itu, berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), merupakan suatu potensi yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja. Pelaksanaan pelayanan publik akan semakin lancar, apabila mendapat dukungan dari berbagai Ormas dan LSM yang terkait sebagai mitra kerja.
Dewasa ini dengan adanya perhatian luar negeri yang semakin tinggi terhadap Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dianggap lebih tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia, merupakan suatu peluang bagi terciptanya kerjasama dalam pelayanan publik. Peluang ini perlu dimanfaatkan dengan baik agar kesempatan tersebut tidak berlalu begitu saja.
Masalah ego sektor antar instansi yang ada, merupakan kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan baik antar instansi maupun terhadap pelayanan publik. Kejadian ini dapat menyebabkan kurang mantapnya pelaksanaan berbagai rencana dan kebijakan yang ideal.
Masih kurangnya transparansi antar instansi akan dapat menyulitkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika melakukan evaluasi kinerja yang merupakan tugas utama Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. Jika hal ini tetap berlanjut maka akan berpengaruh pada kurang berjalannya upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Sikap partisipasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang belum bertumbuh dan berkembang secara baik, akan dapat menyebabkan pemerintah bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat diperlukan agar pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah dapat berjalan lancar dan tidak sia-sia.
Masih lemahnya upaya penegakan hukum (Lawenforcemen) dalam meminimalkan atau menghapus masalah KKN akan semakin menghancurkan sendi-
21
sendi pemerintahan serta dapat menurunkan kinerja pelayanan serta semakin terkikisnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Sehubungan dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka diperlukan kesiapan SDM yang memadai agar pelayanan publik semakin baik dengan menggunakan iptek yang ada. Namun apabila peningkatan Iptek tersebut tidak disertai dengan kesiapan SDM, hal ini akan menyebabkan pelayanan publik kurang sesuai dengan tuntutan kondisi kemajuan, yang pada akhirnya akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah.
3. Analisis Swot Guna memperjelas faktor-faktor yang dapat memperkuat dan memperlemah
pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu analisis tentang kekuatan, kelemahan, serta peluang dan kendala yang akan dihadapi. Analisis ini akan mempermudah dalam penentuan asumsi-asumsi strategis yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika.
Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan Ancaman dapat dikemukakan sebagai berikut :
A. Kekuatan (Strengths) Kekuatan yaitu keunggulan sumber daya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya
yang dimiliki oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Kekuatan tersebut meliputi :
Jumlah Aparat Bagian PDEI sebanyak 11 orang; Tersedianya pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 2
orang kepala sub Bagaian, dan 8 orang staf ; Tersedianya Program Kerja;
Tersedianya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemegang jabatan
struktural maupun non struktural; Memiliki Visi dan Misi Adanya koordinasi;
Dukungan dana/biaya;
Disiplin dan komitmen dalam pelaksanaan tugas;
Laporan pelaksanaan tugas ;
Evaluasi pelaksanaan tugas;
Peningkatan SDM, sarana dan fasilitas TIK.
22
B. Kelemahan (Weaknesses) Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, ketrampilan
atau kemampuan lainnya yang ada pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Kelemahan tersebut meliputi :
Fasilitas komputer dan ruangan yang kurang memadai. Kurangnya tenaga-tenaga profesional dibidang computer (Programmer, Teknisi
jaringan dan Teknik Komputer). Penempatan pejabat struktural yang tidak memiliki kualifikasi di bidang
telekomunikasi dan informatika. Dukungan dana yang belum memadai untuk penyiapan dan peningkatan
sarana dan prasarana. Masih rendahnya disiplin pegawai.
Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait.
C. Peluang (Opportunities) Peluang yaitu situasi utama yang menguntungkan Bagian Pengelolaan Data
Elektronik dan Informatika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Peluang tersebut meliputi :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berdampak pada meningkatnya beban tugas dan volume kerja Pemerintah Daerah.
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Negara PAN Nomor 141/M.PAN/4/2000 meningkatkan peranan KPDE sebagai perpanjangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia di daerah dan sebagai koordinator penyedia data dan informasi bagi Pimpinan Daerah.
Surat Mendagri dan Otda Nomor 065/1118/SJ tentang Pemberdayaan KPDE Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kerja Sistem Manajemen Pemerintah.
Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi. Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pelayanan Publik.
23
D. Ancaman (Threats) Ancaman yaitu situasi utama yang tidak menguntungkan Bagian Pengelolaan
Data Elektronik dan Informatika dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja. Ancaman tersebut meliputi :
Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah.
Arus informasi yang merugikan citra Indonesia.
Belum adanya Cyber Law (aturan dalam arus informasi) untuk TIK
Sulitnya penyampaian data kepada Bagian PDEI karena adanya ego
sektoral. Berdasarkan hasil analisis tentang kekuatan, kelemahan, serta peluang dan
ancaman tersebut, dapat ditentukan beberapa strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 1, sebagai berikut :
Tabel 1 Strategi Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Analisis SWOT
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses)
Peluang (Oppurtunity)
Strategi SO : Strategi WO :
1. Memacu peningkatan kualitas pegawai dan meningkatkan hubungan komunikasi antar pegawai di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika
1. Meningkatkan Fasiltas sarana dan prasarana komputer dengan adanya kerjasama dengan instansi terkait (depkominfo dan ristek)
2. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas
2. Meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan disiplin pegawai dalam menjalankan berbagai tugas, fungsi dan tanggung jawab, serta memberikan perhatian khusus dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
3. Efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan
3. Mendorong terlaksananya ABK agar tercipta penggunaan dana yang efektif, efisien dan trans paran, serta maksimalisasi peng gunaan sarana dan prasarana yang ada.
4. Menjaga komitmen pimpinan dan loyalitas staf
4. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan prlatihan secara internal dan ekternal (luar daerah).
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi
5. Meningkatkan kerjasama antara unit kerja untuk mendukung pelaksanaan TIK.
Ancaman (Threats)
Startegi ST : Strategi WT :
1. Membuka akses yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasaran komputer untuk kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat
24
2. Menumbuhkan komitmen untuk meningkatkan kerjasama antar instansi (bagian PDEI dengan Instansi pengirim data)
3. Mendukung upaya-upaya peningkatan pengolahan data antar instansi.
3. Mengembangkan pemahaman yang benar tentang penggunaan TIK untuk kebutuhan pelayanan publik
4. Meningkatkan kreativitas pegawai dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
5. Mendorong dan mendukung upaya-upaya bagian PDEI untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat TIK.
4. Mendukung pembentukan aturan-aturan tatakelola TIK untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
3.3. Telaahan K/L dan Renstra
Mengacu pada asumsi-asumsi strategis diatas, maka diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK). FKK tersebut merupakan saripati dari asumsi-asumsi yang strategis yang diperoleh dari analisis SWOT dengan mempertimbangkan aspek pembentukan suatu organisasi yaitu sumber daya manusia, finansial, sarana prasarana dan aturan yang ditetapkan, maka FKK yang digunakan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, adalah sebagai berikut : 1. Kualitas, kreativitas dan disiplin pegawai serta hubungan komunikasi antar pegawai
di Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. 2. Efisiensi penggunaan dana dan terlaksananya ABK. 3. Pemantapan Sistem Informasi, penataan organisasi pemerintahan, pengukuran
kinerja dan maksimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 4. Transparansi antar instansi, dan terbuka akses yang lebih luas bagi partisipasi
masyarakat dalam rangka akuntabilitas. 5. Jumlah Aparat Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika sebanyak 11
orang. 6. Tersedianya tenaga struktural, terdiri dari 1 orang Kepala Kantor dan 6 orang Kepala
Seksi. 7. Tersedianya Program Kerja. 8. Tersedianya Uraian Tugas masing – masing pemegang Jabatan Struktural maupun
Non Struktural. 9. Adanya Koordinasi. 10. Adanya Dukungan dana / Biaya. 11. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas. 12. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 berdampak pada meningkatnya beban
tugas dan volume kerja Pemerintah daerah.
25
13. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi telematika Indonesia yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan MENPAN Nomor : 141/M/PAN/4/2000 tentang Meningkatkan Peran Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika sebagai perpanjangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia di Daerah dan sebagai koordinasi penyedia data dan informasi bagi Pimpinan Daerah.
14. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kerja sistem Manajemen Pemerintah.
15. Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi.
3.4. Penetuan Isu-isu Strategis Beberapa isu-isu strategis Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2011-2015
yaitu :
1. Masih tingginya angka pengangguran akibat dari ketidak sesuaian antara tingkatketerampilan/kualitas pencari kerja dengan kebutuhan lapangan kerja, terbatasnya lapangan kerja formal, dan rendahnya jaminan perlindungan tenaga kerja.
2. Rendahnya akses usaha kecil dan menengah pada sumberdaya produktif, lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi dalam rangka promosi investasi, belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi produk olahan, lemahnya daya saing produk-produk lokal.
3. Kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah sebagai akibat masih tingginya angka buta huruf, kematian bayi, kurangnya kesadaran dan pemahaman serta prilaku hidup sehat.
4. Menurunnya kualitas lingkungan sebagai konsekuwensi perkembangan perkotaan yang tidak dapat dibendung seiring dengan terus meningkatnya peralihan fungsi lahan perkotaan.
5. Tuntutan masyarakat dalam reformasi di bidang pemerintahan dan perubahan paradigma pemerintahan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, berdampak
6. pada perubahan perilaku masyarakat dan aparatur pemerintah. Masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya, sedangkan aparatur menyadari akan posisinya sebagai pelayan masyarakat.
Dari Isu strategis yang disebutkan diatas maka dapat dijabarkan sesuai dengan
tupoksi dari Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika tentang isu strategis
yang mendesak yang dihadapi adalah: 1. Perlu adanya Adanya Master Plan, Blue print dan SOP dalam rangka melaksanakan
pembangunan dan pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di
seluruh SKPD Kota Mataram dalam mengatur pelaksakan TIK untuk good governace
2. Perlu adanya adanya peraturan walikota tentang pemanfaatan Sistem informasi dan
Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan TIK
26
3. Perlu ada jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) dalam rangka
mengintregasikan pelayanan terpadu dalam rangka untuk penukaran data antara
SKPD
4. Perlu adanya sistem informasi pelayanan terpadu untuk mempercepat pelayanan
kepada masyarakat.
5. Perlu adanya sistem informasi terintregasinya data base pelayanan antar unit kerja
sehingga walikota dan pengambil kebijakan dapat melihat kinerja dari masing-
masing SKPD
6. Perlu adanya data base yang menunjang pekerjaan unit kerja dalam rangka
mempercepat proses Pengelolaan data dan pengarsipandata.
7. Perlu adanya Bank Data / Wire House Pemerintah Kota Mataram untuk menyimpan
semua data yang ada di SKPD .
8. Perlu Memilki Peralatan Jaringan Komunikasi antara SKPD dengan Kantor Walikota
berupa vidio telecomunikasi
27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD 1. Visi
Visi diperlukan untuk menyatukan pandangan serta untuk mengantisipasi
tantangan dan perkembangan kedepan, Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika Setda Kota Mataram perlu secara terus menerus mendayagunakan segenap
potensi Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan peluang untuk melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik di masa depan. Pesatnya ilmu pengetahuan dan
teknolgi serta tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin
baik mengharuskan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota
Mataram untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan,
perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten, dan
berkelanjutan, sehingga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil atau manfaat secara optimal.
Berdasarkan analisis internal yaitu dengan memperhatikan kekuatan dan
kelemahan serta analisis external terhadap peluang dan tantangan yang di hadapi,
maka Visi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika adalah “terwujudnya Sistem Informasi yang handal dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah” untuk menunjang pelaksanaan Visi Kota Mataram yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Kota Mataram yang Maju, religius dan berbudaya. "
2. Misi
Sedangkan untuk mengwujudkan misi dari kota Mataram, maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika yang dituangkan kedalam misi yang diemban adalah Pembinaan dan penataan organisasi melalui :
1. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja Bagian PDEI; 2. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi
secara efektif dan efisien; 3. Mewujudkan ketersediaan data / informasi secara cepat / reliable dan akurat
serta keterpaduan sistem informasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi;
5. Mewujudkan Sistem Jaringan Komunikasi Data; 6. Menyusun dan menerapkan perangkat Peraturan yang mendukung. 7. Mewujudkan aparatur dan masyarakat berbudaya Informasi.
28
Berdasarkan paparan misi di atas, yang dimaksud dengan : 1. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Data
Elektronik Informatika adalah upaya untuk mengatur dan meningkatkan fungsi dan peran Perangkat Kelembagaan Bagian PDEI di Daerah berdasarkan Kewenangan dan Kondisi Daerah dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Mataram dan mengoptimalkan pendayagunaan Teknologi Informasi sekaligus sebagai upaya modernisasi Sistem Administrasi Pemerintahan menuju terwujudnya Good Governance.
2. Meningkatkan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi secara efektif dan efisien adalah menyiapkan infrastruktur Jaringan Informasi yang berbasis Teknologi yang memungkinkan pemakai dapat melakukan komunikasi suara / Voice, Data dan Vidio Confernce dalam suatu sistem yang terintegrasi sebagai tulang punggung penyelenggara layanan berbasis pengetahuan. Infrastruktur Teknologi Informasi yang disediakan tidak hanya berupa media komunikasi atau jaringan komputer, namun juga termasuk didalamnya platform, sistem operasi, fasilitas pengamanan, manajemen identitas, akses, otentikasi, otorisasi dan proses kerja yang menyeluruh untuk menjamin layanan dengan menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berjalan dengan baik sesuai tingkat layanan (service level) yang disepakati.
3. Mewujudkan ketersediaan data / informasi secara cepat, reliable dan akurat serta keterpaduan Sistem Informasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah, adalah strategi sistem terdistribusi yang dilakukan dengan mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan kerja Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mendukung SIMDA yang dituangkan dalam pola induk pengembangan fasilitas informasi dan komunikasi data untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang partisipatif dan membuka keterhubungan informasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, antar Daerah, Dunia Usaha dan sektor – sektor lainnya.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah menyiapkan SDM secara menyeluruh, yaitu meningkatkan SDM yang ada dalam bidang Pengetahuan Teknologi Informasi untuk semua tingkatan keahlian, demi mengelola sistem yang berada dilingkungan kantornya sendiri maupun pengguna yang berada di Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang meliputi pengadministrasian komputer dan pengguna komputer dan pengguna komputer pada jaringan yang dikembangkan Pemerintah kota Mataram ( Bagian
29
Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika ) dengan mempersiapkan pengelola komputer yang utama yaitu pengelola sistem ( System Analis ) Pengelola jaringan, Pemrograman, Pengelolaan Manajement Data Base dan Integrasi Data warehouse secara terpadu.
5. Mewujudkan Sistem Jaringan Komunikasi Data adalah upaya yang dilaksanakan dengan membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja secara terpadu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem Dial Up (line telepon) untuk komunikasi data dengan menyiapkan pembangunan jaringan Backbone dengan fiber optic, pengembangan jaringan komunikasi antar unit melalui Local Area Network ( LAN ), dan untuk pelayanan informasi kepada masyarakat ( Public ) di bangun Situs Pemda www.mataramkota.go.id dan sebagai perwujudan untuk mengakselerasi penerapan e–government di lingkungan Pemerintah Kota Mataram serta terselenggaranya komunikasi langsung ( on line ) antar Data Center baik di Tingkat Pusat, Propinsi maupun Kab / Kota untuk berbagai kepentingan implementasi aplikasi sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan.
6. Menyusun dan menerapkan perangkat peraturan yang mendukung adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pengembangan e–government yang merupakan upaya untuk mengembangkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan publik secara efektif dan efisien, dikeluarkan kebijakan pemerintah berupa kebijakan detail teknis pengadaan perangkat hardware beserta pirantinya serta kebijakan – kebijakan dan strategi pengembangannya, diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan Pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan dalam tatanan Pemda Kota Mataram berupa Instruksi disamping kebijakan – kebijakan Nasional yang berlaku universal berupa keputusan Presiden Nomor 50 tahun 2000 tentang koordinasi Tim Telematika di Indonesia, Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional.
7. Mewujudkan aparatur dan masyarakat yang berbudaya informasi adalah upaya yang dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi kepada aparatur dan masyarakat di bidang Teknologi Informasi guna memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global.
30
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Bagian 1. Tujuan
Mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Mataram Tahun 2011-2016 maka tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika adalah tujuan yang berkaitan dengan Bidang Aparatur Negara di Daerah, yaitu : “Terwujudnya Sistim Informasi yang handal dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi yang maju, religius dan berbudaya dalam melaksanakan Good Governance.”
Berdasarkan tujuan umum tersebut maka tujuan yang hendak dicapai Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
a) Memiliki data kota mataram yang lengkap secara elektronik dan disajikan
lewat website resmi kota mataram www.mataramkota.go.id
b) Memiliki Standarisasi pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik Infrastruktur (Komputer dan jaringan LAN/WAN) dan sistem informasi;
c) Tersedianya SDM TIK yang profesional dan handal untuk kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik di pemerintahan kota Mataram.
d) Tersedianya jalur penukaran data antar instansi dalam rangka mempercepat proses informasi.
e) Tersedianya Data Center Kota Mataram secara elektronik
f) Tersedianya sistem informasi yang mengelolah data semua unit kerja kota mataram
g) Mendukung dan mendorong masyarakat pengguna informasi dan
komunikasi untuk dengan mudah mengakses informasi melalui media
internal (berita kota, selayang pandang, leaflet dll), media massa cetak
maupun elektronik termasuk akses website Pemerintah Kota Mataram
(www.mataramkota.go.id).
2. Sasaran
Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka penentuan sasaran dan indikator sasaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika berpijak pada prinsip “SMART” yaitu : Specific (vital), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Result Oriented (berorientasi pada hasil / manfaat), time bond time related (jangka waktu) sehingga sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika yang menggambarkan hal yang ingin
31
dicapai dapat terwujud. Dengan pertimbangan itu maka sasaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kota Mataram Tahun 2011-2016 sebagai berikut :
1. Untuk tujuan Memiliki data kota mataram yang lengkap secara elektronik dan
disajikan lewat website resmi kota mataram www.mataramkota.go.id dicapai
melalui sasaran : a. Tersedianya semua data yang melibatkan semua instansi-instansi untuk
mengirim data ke bagian PDEI; b. Tersedianya Sistem Informasi Untuk menyimpan dan mengelolah data yang
telah di kirim oleh instansi. 2. Untuk tujuan Memiliki Standarisasi pelaksanaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) baik Infrastruktur (Komputer dan jaringan LAN/WAN) dan sistem informasi, maka dicapai melalui sasaran. a. Tersedianya Master Plan TIK b. Tersedianya Blue Print c. Tersedianyan SOP yang mengatur pelaksanaan TIK ;
3. Untuk tujuan Tersedianya SDM TIK yang profesional dan handal untuk kebutuhan pelaksanaan pelayanan publik di pemerintahan kota Mataram, maka dicapai melalui sasaran. a. Melakukan pelatihan SDM dibidang Teknisi Jaringan
b. Melakukan pelatihan SDM dibidang pengembangan Software
c. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen penggunaan TIK;
4. Untuk tujuan Tersedianya jalur penukaran data antar instansi dalam rangka mempercepat proses informasi, maka dicapai melalui sasaran. a. Tersedianya jaringan TIK (LAN/WAN) yang menghubungkan antar SKPD. b. Tersedianya sistem informasi penukaran data
5. Untuk tujuan Tersedianya Data Center Kota Mataram secara elektronik, maka dicapai melalui sasaran. a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung data center
b. Tersedianya SDM untuk kebutuhan data Center TIK
6. Tersedianya Tersedianya sistem informasi yang mengelolah data semua unit kerja kota mataram, maka dicapai melalui sasaran a. Tersedianya sistem informasi berbasis berbasis integrasi b. Tersedianya jaringan TIK (LAN/WAN) yang menghubungkan antar SKPD.
32
4.3. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi
Strategi Bagian Pengelolaan Data Elektronk dan Informatika Sekretariat
Daerah Kota Mataram ditujukan pada pencapaian visi dan misi Bagian Pengelolaan
Data Elektronk dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram guna mendukung
tercapainya visi dan misi Kota Mataram melalui upaya–upaya peningkatan dan
pengembangan kemampuan baik administratif maupun teknis operasional dengan
mengedepankan prinsip nilai. Nilai merupakan prinsip sosial, tujuan atau norma yang
diterima dan diperlukan individu, organisasi atau masyarakat. Nilai-nilai yang
mendorong dan mendukung tercapainya dan terwujudnya Visi dan Misi Organisasi perlu
diidentifikasikan, dipelihara dan dimantapkan. Nilai-nilai mempunyai dampak penting
bagaimana misi organisasi dilaksanakan oleh karena itu, nilai mengandung hal-hal
penting seperti :
a. Komitmen dan Konsistensi 1) Komitmen adalah keteguhan hati, religius, tekad yang mantap dan janji untuk
melakukan atau mewujudkan Kegiatan pengelolaan data secara elektronik dengan memamfaatkan infrastruktur TIK dan sistem informasi yang ada.
2) Konsistensi adalah ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan kemantapan penyampaian informasi secara cepat dan tepat .
b. Keikhlasan dan kejujuran 1) Keikhlasan adalah kerelaan yang sepenuh hati untuk mengerjakan program dan
kegiatan dari bagian PDEI; 2) Kejujuran adalah sikap yang berpihak pada kebenaran dan sikap moral yang
terpuji (morally up right) dalam melaksanakan pelayanan informasi melalui website kota mataram.
c. Berbudaya dan dinamika kelompok. 1) Berbudaya adalah suatu sikap dan perilaku yang menggambarkan suasana hati
bahwa dirinya merupakan siap melayani permintaan dari masyarakat tentang informasi yang disajikan lewat media elektronik.
2) Dinamika kelompok adalah cara kerja kelompok yang bersifat dinamis, kreatif, dan sinergis dalam melayani dan atau mencapai sasaran kerja secara menyeluruh pelayanan publik.
d. Kredibel Dalam mengemban amanat masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab. Eksistensi Bagian Pengelolaan Data Elektronk dan Informatika
Sekretariat Daerah Kota Mataram sangat tergantung dari kualitas aparatnya.
Terutama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan oleh
karenanya kredibilitas dengan sendirinya dapat terwujud.
33
RCANA STRATEGIS KANTOR PDE, ARSIP DAERAH DAN HUMAS 2008 - 2013
e. Kebersamaan Adanya komitmen diantara para anggota organisasi satu sama lain menjadi modal
dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi. Ini berarti masing-masing anggota harus
menghindari ego sektoral dan lebih mengedepankan kepentingan organisasinya
sendiri. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama / kebersamaan yang baik
antar komponen dalam organisasi tersebut, untuk mewujudkan Visi dan Misi
Organisasi. Organisasi tidak hanya menuntut kewajiban dari para anggota
organisasinya tanpa memikirkan hak mereka. Makna yang terkandung dalam
kebersamaan itu meliputi ciri-ciri sebagai berikut :
a) Adanya kesepakatan dan rasa tanggungjawab;
b) Mau dan mampu menerima keanekaragaman yang ada baik etnis, agama,
budaya dan latar belakang lainnya;
c) Saling menghargai dan saling menghormati;
d) Mengembangkan sikap silih asah, silih asih dan silih asuh;
e) Menghargai hak orang lain;
f) Mengutamakan kepentingan kolektif ;
g) Mengutamakan rasa kepedulian yang tinggi.
f. Keberanian Keberanian adalah kenyataan yang perlu diterima dan dilakukan secara aktif untuk
menjawab tantangan zaman sebagai konsekwensi perubahan dalam era
globalisasi.
g. Tanggungjawab Tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk
menyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Dengan demikian semua seksi/komponen organisasi akan bekerja sesuai dengan
fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi
organisasi secara keseluruhan. Setiap Seksi/ komponen organisasi bekerja dalam
rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja masing-masing.
h. Efisiensi Untuk menjamin dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam bidang pelayanan
bagi masyarakat pengguna informasi, maka komitmen seluruh aparatur dalam
memberikan pelayanan prima pada Bagian Pengelolaan Data Elektronk dan
Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram menjadi mutlak adanya.
34
2. Kebijakan Berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dalam RENSTRA Tahun 2011 –
2016, maka Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika memiliki kebijakan yang digariskan adalah :
a) Merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
b) Peningkatan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia c) Peningkatan sarana dan prasarana di bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi. d) Membangun Pusat Data Elektronik melalui Teknologi Informasi Manajemen dan
Sistem Informasi. e) Memiliki Master Plant sebagai acuan kebijakan didalam penerapan TIK Kota
Mataram f) Memiliki Blue Print Teknologi informasi dan Komunikasi di masing-masing SKPD g) Memiliki Jaringan komunikasi antara SKPD dalam rangka melakukan pertukaran
data, sehingga pusat data secara elektronik selalu ter-uptodate h) Memiliki sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan antara SKPD
i) Menciptakan manajemen pemerintah yang didasarkan pada data yang akurat
dan terkini.
j) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan memfasilitasi
kegiatan komunikasi antar instansi maupun antar instansi dengan masyarakat.
k) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, melalui kegiatan Pembekalan,
sosialisasi dan pelatihan Komputer
35
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF
A. PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2011 – 2015, maka program yang telah ditetapkan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut : Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan administrasi keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai
berikut : Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan
sebagai berikut : Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
4. Program Pengkajian dan Penelitian Informasi dan Komunikasi Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
36
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan Kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Top Related