REVIEW RENCANA STRATEGIS -...
Transcript of REVIEW RENCANA STRATEGIS -...
REVIEW RENCANA STRATEGIS (Review-RENSTRA) 2016 - 2021
BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM Jln. HOS Cokroaminoto No. 1 Mataram Telp./Fax. (0370) 631954/ (0370)641223
Email : [email protected], http://www.mataramkota.go.id taramkota.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 33.a/Kep-BKD/I/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,
Menimbang : a. bahwa untuk mempertajam dan memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Penetapan Review Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KEUANGAN DAERAH Jln. HOS Cokroaminoto No. 1 Mataram Telp./Fax. (0370) 631954/ (0370)641223
Email : [email protected], http://www.mataramkota.go.id
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Mengingat : Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/VIII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembagungunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram;
MEMUTUSKAN :
Mengingat :
KESATU : Review Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Review sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
KETIGA : Review sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Ditetapkan di Mataram pada tanggal 22 Januari 2018 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI NIP. 19640507 199203 1 016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan.
Review Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Penajaman rencana lima
tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap
mengacu RPJMD Kota Mataram 2016-2021, terutama menyangkut keunggulan,
peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Review Rencana Strategis
diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Review Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan
yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan
diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Review Renstra ini dapat dijadikan skenario
pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
Review Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi Organisasi
Perangkat Daerah untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan Pembangunan
Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus
mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :
1. Apa yang hendak dicapai oleh OPD dalam 5 (lima) tahun kedepan ?
2. Bagaimana cara mencapainya ?
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan ?
Kami menyadari Review Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun
demikian kami berharap dengan Review Renstra ini semua kebijakan, program dan
kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati
dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.
Demikian Review Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram dalam berupaya mendukung pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Kota Mataram.
Mataram, Januari 2018
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19640507 199203 1 016
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang Lain 5
1.5 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MATARAM
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 10
2.2 Sumber Daya 44
2.3 Kinerja Pelayanan 47
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 59
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 63
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Dalam RPJMD 66
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 68
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 75
4.2 Strategi dan Kebijakan 76
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN 80
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
MATARAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 97
BAB VII PENUTUP 102
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah 7
Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah 8
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 43
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan
Jabatan 45
Grafik 2.2 Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan
Pangkat dan Golongan 46
Grafik 2.3 Komposisi PNS dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) pada
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Pendidikan 47
Grafik 2.4 Realisasi APBD Kota Mataram Tahun 2012-2016 49
Grafik 2.5 Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2016 53
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan
Jabatan 44
Tabel 2.2 Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan
Pangkat dan Golongan 45
Tabel 2.3 Komposisi PNS dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) pada
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Pendidikan 46
Tabel 2.4 Realisasi APBD Kota Mataram Tahun 2012-2016 49
Tabel 2.5 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016 50
Tabel 2.6 Perkemangann Belanja Daerah Tahun 2012-2016 51
Tabel 2.7 Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2016 52
Tabel 2.8 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Tahun 2012-2016 56
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2012-2016 57
Tabel 2.10 Perkembangan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2012-2016 58
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam
mendukung Visi Misi Walikotav dan Wakil Walikota Mataram Periode
2016-2021 76
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
Dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 95
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Yang
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Mataram 2016-2021 109
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang di tetapkan melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan
masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya
rencana stratejik (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja
oganisasi perangkat daerah (OPD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Perencanaan
pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan,
karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia. Hal ini
sejalan dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan
keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas
dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan
kepada masyarakat. Sejalan degan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di
masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif
mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Untuk
itulah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun rencana strategis
(RENSTRA). Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat
keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana
menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan
manajemen strategik akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara stratejik dan
mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi kedepan,
mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan,
mampu menggunakan kekuasaan secara profesional pada bidang di bawah kontrol
organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi dan mampu membentuk kerja
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
2
yang kompak berdasarkan keahlian. Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa
perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :
1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan
lainnya yang harus di ambil.
2) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk
perencanaan lainnya.
3) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai
kegiatan pimpinan dalam organisasi.
Sejak diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007
tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 serta Perda Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah, maka yang menjadi acuan
pelaksanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dengan demikian dokumen
perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan
visi, misi dan program Walikota Terpilih.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun
menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan
daerah dan kerangka ekonomi makro daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah
diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisikan tentang gambaran umum,
tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program.
Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Renstra dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang berisikan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan dan Program serta Kegiatan
Dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016-2021,
mengharuskan segenap penyelenggara pemerintahan di Kota Mataram mampu
menerjemahkan visi dan misi pemimpin terpilih dalam konteks pembangunan, yang
dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bahasa aplikatif RPJMD akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) sebagai ujung tombak pembangunan, melalui penyusunan dan penyelarasan rencana
strategis berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diembannya.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
3
Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan Renstra
Persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan agenda kerja serta pengumpulan
data dan dokumen perencanaan yang terkait, antara lain peraturan perundang-
undangan yang berlaku, data target pendapatan daerah dan realisasi pendapatan
daerah lima tahun terakhir termasuk prediksi target pendapatan daerah tahun
mendatang, serta dokumen RPJMD Kota Mataram periode 2016-2021.
b. Penyusunan Rancangan Renstra
Tahapan penyusunan rancangan awal renstra dilakukan dengan pembahasan rancangan
awal renstra melalui dengar pendapat antara stakeholder yang berkaitan erat dengan
tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Penyusunan rancangan akhir rencana strategis merupakan tahap penyempurnaan
rancangan Renstra yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rancangan Renstra
kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram guna
mendapatkan verifikasi.
d. Penetapan Renstra
Penetapan Renstra diawali dengan pengesahan oleh Walikota Mataram dengan
penerbitan Surat Keputusan Walikota Mataram yang selanjutnya penetapan Renstra
dapat dilakukan oleh kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
1.2. Landasan Hukum
Dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuagan Daerah 2016-2021, mengacu
pada Peraturan Perundang-undangan sebagai rujukan yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286).
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
4
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.
12. Peraturan Walikota Mataram Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
1.3. Maksud Dan Tujuan
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 2016-2021 ditetapkan
dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi “guideline” bagi seluruh aparat
dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :
1. Menetapkan Tujuan, dan Sasaran serta Program Organisasi Perangkat Daerah Jangka
Menengah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daeah;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
5
2. Menetapkan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
dan Perencanaan Penganggaran;
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Terpadu antara
Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kota Mataram;
4. Menyediakan Satu Acuan Resmi bagi Jajaran Lingkup Organisasi Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam Menentukan Prioritas Program dan
Kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Mataram;
5. Menyediakan Tolok Ukur untuk Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Tahunan Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram.
Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram 2016-2021 adalah :
1. Menjabarkan tujuan dan sasaran serta program prioritas organisasi perangkat daerah
dalam jangka menengah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daeah;
2. Mewujudkan perencanaan yang sinergis dan terpadu lingkup organisasi perangkat
daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan;
4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Yang Lain
Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kota Mataram
Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Mataram khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah
tertuang baik dalam RPJPD Kota Mataram serta dari keberadaannya akan dijadikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan Rencana Strategis.
Arah masa depan daerah disebut sebagai visi pembangunan daerah, yang
setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima)
tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD)
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
6
Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni :
Visi RPJPD : Sebagai kompas untuk menggerakan perekonomian daerah agar
daerah tumbuh berkembang.
Visi RPJMD : Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun kedepan
sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah
ditetapkan pada dokumen RPJPD.
Visi Renstra SKPD : Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mencapai
target yang tertuang dalam RPJMD.
Terkait tupoksi Organisasi Perangkat Daerah dari penjelasan diatas dapat
disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD
yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi
RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target
program yang tertuang dalam RPJMD, OPD yang bertanggungjawab terhadap misi
pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun renstra dan rencana kerja tahunan .
Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen
perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak
berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan
efektifitas termasuk dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan
setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan
Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 dilahirkan, Dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk periode 5
tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam
bentuk Renja-OPD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan
tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan
daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
7
Gambar : 1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting
sebagai rujukan utama dalam perencanaan organisasi perangkat daerah secara
keseluruhan.
Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan
organisasi perangkat daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan
rencana pembangunan organisasi perangkat daerah lebih ditekankan pada target kinerja,
baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra organisasi
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara
Kepala Daerah dan organisasi perangkat daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran
untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
8
Gambar : 2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi OPD.
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka
menengah pelayanan OPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan bagi
penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim
penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari tim
penyusun Renstra OPD ini dalam :
1. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
3. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
4. Penentuan indikator keluaran program;
5. Penentuan pagu per OPD.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 2016-2021 disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah serta mempunyai tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. melaksanakan fungsi pejabat keuangan daerah (PPKD) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka
keberadaan jajaran personil pada Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram tersusun sebagai berikut :
Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
11
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D) membawahi
a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan; dan
c. Sub Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Data.
2. Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan, terdiri atas:
a. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan;
b. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi; dan
c. Sub Bidang Penagihan.
3. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, terdiri atas:
a. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan;
b. Sub Bidang Pendapatan Daerah; dan
c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
a. Sub Bidang Akuntansi I;
b. Sub Bidang Akuntansi II; dan
c. Sub Bidang Akuntansi III.
5. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri atas:
a. Sub Bidang Anggaran I;
b. Sub Bidang Anggaran II; dan
c. Sub Bidang Perbendaharaan.
6. Bidang Aset, terdiri atas:
a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bidang Pengamanan; dan
c. Sub Bidang Penatausahaan.
d. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unsur organisasi mempunyai
uraian tugas pokok sebagai berikut :
1. KEPALA BADAN
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan
daerah.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
12
Sedangkan Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang keuangan daerah berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;
d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan
dibidang keuangan daerah;
e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait.
f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi
Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;
g. pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis dibidang keuangan daerah;
h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
i. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
j. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTB;
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan daerah;
l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. SEKRETARIS
Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dipimpin oleh seorang Sekretaris
Badan yang berkedudukan di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan yang melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada
seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan
Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan
Kinerja lingkup Badan;
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja Badan;
c. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan perlengkapan
dan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perbendahaaraan, akuntansi, verifikasi,
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
13
ganti rugi, tindak lanjut LHP, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan
organisasi, serta hubungan masyarakat;
d. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
e. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
f. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap
Pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
g. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan
daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
j. pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas
kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
k. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan,
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2.1. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan
tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:
a. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan badan;
b. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan;
c. menyusun pertanggungjawaban, urusan perencanaan badan; dan
d. pembinaan administrasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di
lingkungan Badan.
Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan;
b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) serta penetapan kinerja lingkup Badan;
c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Badan;
d. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
14
e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan
kegiatan lingkup Badan;
f. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Badan;
g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Badan
sesuai ketentuan yang berlaku;
h. pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan
sesuai ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja
tahunan Badan;
j. menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan,
k. melaksanakan penyusunan anggaran program kerja; dan
l. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.
2.2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan
tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan rutin,
urusan pembukuan;
b. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja badan;
dan
c. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan di lingkungan Badan.
Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakanfungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Badan;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang keuangan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang keuangan lingkup Badan;
d. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Badan sesuai
ketentuan yang berlaku;
e. Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan keuangan dan program kerja
tahunan Badan;
f. Menyiapkan bahan kebijakan teknis keuangan;
g. Pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan;
h. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja badan;
i. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan; dan
j. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
15
2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
melaksanakan tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan,
rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di
lingkungan Badan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakanfungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi
kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan
perlengkapan;
e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Badan
sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Badan;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. KEPALA BIDANG :
3.1. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PENGOLAHAN
DATA (P4D)
Kepala Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan
Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data Elektronik serta pengelolaan
Manajemen Sistem Informasi.
Kepala Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D) dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan
fungsi :
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
16
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Perumusan rencana strategis, program kerja serta kinerja Bidang;
c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang di bawahnya;
d. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program
Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Pengelolaan dan
Pemeliharaan Data Elektronik serta Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan pendataan,
Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data pajak dan retribusi daerah;
f. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Data Elektronik dan Manajemen Sistem
Informasi;
g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan penetapan jumlah ketetapan
pajak daerah/retribusi daerah dan data elektronik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan
Pengolahan Data pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan bidang
pendataan, perhitungan, penetapan dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah
serta informasi data kepada atasan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
k. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidangnya; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.1.1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pendataan
dan pendaftaran pendapatan pajak dan retribusi.
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
17
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
pembinaan teknis penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran subyek dan obyek pajak dan retribusi
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendataan dan
pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
f. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar induk wajib pajak dan wajib
retribusi daerah;
g. Mengelola pengadministrasian surat pemberitahuan pajak daerah (sptpd);
h. Membuat surat teguran atas keterlambatan surat pemberitahuan pajak daerah
(sptpd);
i. Pelaksanaan penatausahaan dan pemutakhiran data sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pengelolaan dan pelayanan administrasi
pendataan dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pendataan
dan pendaftaran serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
l. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur
dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
n. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidangnya; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.1.2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaran
perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
18
Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
pembinaan teknis perhitungan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan penyusunan perhitungan pajak dan retribusi daerah;
e. Penyiapan bahan penerbitan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
f. Penyiapan bahan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
g. Melaksanakan verifikasi terhadap SSPD BPHTB;
h. Pelaksanaan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
(SKRDLB);
i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
penyelenggarakan perhitungan dan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta
penyampaian alternatif pemecahan permasalahan kepada atasan;
j. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur
dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
l. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.1.3. Sub Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
19
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap
penyelenggaraan Pengolahan dan Dokumentasi Data.
Sub Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Data dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rancangan rpjm dan renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (rka/dpa)
dan program kerja sub bidang;
c. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan
teknis pengolahan dan pemeliharaan data elektronik pajak daerah dan retribusi
daerah;
d. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan
rencana penyelenggaraan pengolahan dan pemeliharaan data elektronik pajak
daerah dan retribusi daerah;
e. Penyiapan bahan penyusunan analisa pengolahan, pemeliharaan data elektronik
dan manajemen sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar prosedur tetap dalam
pelaksanaan kegiatan sub bidang;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada
atasan;
h. Melaksanakan proses pencetakan massal SPPT PBB-P2;
i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian sistem dan prosedur pengelolaan
pajak daerah dan retribusi daerah;
j. Pelaksanaan pendokumentasian data/kearsipan;
k. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan dan Situs (Website) Perangkat Daerah;
l. Pengawasan dan Pelaksanaan Survey tingkat kepuasan pelayanan;
m. Menyiapkan bahan dan data serta melaksanakan pengkajian dalam rangka
pengembangan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
o. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidangnya; dan
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
20
3.2. BIDANG PELAYANAN, PENYULUHAN DAN PENAGIHAN (P3)
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan (P3) dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok untuk memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan
penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan
dibidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan penerimaan dari pajak daerah dan
retribusi daerah.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja dibidang pelayanan,
penyuluhan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang di bawahnya;
d. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan penerimaan daerah,
penyuluhan, informasi dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan pelayanan penerimaan
daerah, penyuluhan, informasi serta penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pelayanan penerimaan pendapatan daerah,
penyuluhan dan informasi kepada wajib pajak serta pemungutan/penagihan pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Penyelenggaraan dan Penatausahaan Pelayanan Penerimaan Pendapatan daerah
penyuluhan dan pemungutan/penagihan pendapatan daerah yang meliputi
penerimaan masa, tunggakan dan denda pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan
tugas bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
i. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur
dalam pelaksanaan kegiatan bidang;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
k. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidangnya; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
21
3.2.1. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis Pelayanan Penerimaan
Pajak dan Retribusi Daerah.
Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta
pembinaan teknis pelayanan penerimaan pendapatan daerah dan dan pelaksanaan
penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka pelayanan
penerimaan pendapatan daerah dan pelaksanaan penyuluhan dan penyampaian
informasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
e. Pelaksanaan pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
f. Pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
g. Pelaksanaan kegiatan pelayanan konsultasi permasalahan pajak dan retribusi
daerah;
h. Pelaksanaan Pelayanan administrasi Pendaftaran, mutasi, Pemecahan, pembetulan,
pembatalan, permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi, dan
pengurangan ketetapan.
i. Pelaksanaan dokumentasi pembukuan penerimaan pelayanan dan/atau pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah;
j. Pelaksanaan pelayanan penjemputan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
k. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan masalah
kepada atasan;
l. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosesur
dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
m. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
n. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
22
3.2.2. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraaan
pelayanan Keberatan dan Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah.
Sub Bidang Keberatan dan Restitusi dalam melaksanakan tugas pokok sebgaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Pelayanan Keberatan
dan Restitusi, kelebihan pembayaran, pengurangan, penghapusan sanksi pajak dan
retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan restitusi pendapatan daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
e. Pelaksanaan penyelesaian keberatan dan restitusi, kelebihan pembayaran,
pengurangan, dan penghapusan sanksi administrasi Pajak dan retribusi daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dibidang keberatan dan
restitusi, kelebihan pembayaran, pengurangan, dan penghapusan sanksi
administrasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan seluruh Perangkat Daerah
dan/atau instansi terkait;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada
atasan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
i. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.2.3. Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
23
pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaran penagihan pajak dan retribusi
daerah.
Sub Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta
pembinaan teknis penagihan pendapatan daerah;
d. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah
dan/atau dengan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak dan retribusi
daerah;
e. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD)/Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. Pelaksanaan Penyampaian dan monitoring Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
g. Penyiapan bahan penyusunan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan
permohonan angsuran terhadap wajib pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanaan administrasi penagihan dengan Juru Sita sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. Pelaksanaan administrasi Penagihan dengan PPNS dalam proses penyidikan
perpajakan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada
atasan;
k. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur
dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
l. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
m. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
24
3.3. BIDANG PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH (P2D)
Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan dan pembinaan teknis Pengendalian Pendapatan Daerah yang mencakup
Penelitian dan Pengembangan, Pemeriksaan dan Pengawasan, serta Pendapatan Daerah.
Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang
pengendalian;
c. Pengkoordinasian Penyususnan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang di bawahnya;
d. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian sesuai kebijakan daerah
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
e. Penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan, penelitian dan dan Pengembangan,
Pemeriksaan dan Pengawasan, serta dibidang pengendalian pendapatan daerah
sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengendalian
pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan rencana intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah;
g. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
h. Pelaksanaan pembinaan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan pengendalian
pendapatan daerah;
i. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat
Daerah/Instansi terkait dalam rangka pengendalian pendapatan daerah;
j. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional
prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bidang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
l. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidangnya; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
25
3.3.1. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pemeriksaan dan
pengawasan Pajak dan Retribusi daerah.
Sub Bidang Pemeriksaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rancangan rpjm dan renstra sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (rka/dpa) dan
program kerja sub bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta
pembinaan teknis pemeriksaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisa data dalam rangka pemeriksaan
pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisa data dalam rangka pengawasan
baik secara elekronik maupun kegiatan lainnya terhadap pajak dan retribusi
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
pelaksanaan tugas sub bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada
atasan;
g. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi teknis pengaturan, pemeriksaan dan
pengawasan pendapatan daerah;
h. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar prosedur tetap dalam
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
j. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.3.2. Sub Bidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
26
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan
Pendapatan Daerah.
Sub Bidang Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta
pembinaan teknis penyelenggaraan Pendapatan Daerah;
d. Menghimpun laporan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
e. Melaksanakan validasi penyetoran pendapatan daerah yang dikelola Perangkat
Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah;
f. Membuat pembukuan pajak dan retribusi daerah;
g. Menghimpun laporan pendapatan daerah;
h. Menyusun laporan piutang pajak dan retribusi daerah;
i. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
pelaporan serta pembukuan pajak dan retribusi daerah dengan seluruh perangkat
daerah dan/atau instansi terkait;
j. Penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur
dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
k. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada
atasan;
l. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
m. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.3.3. Sub Bidang Penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraaan
Penelitian dan pengembangan pendapatan daerah.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
27
Sub Bidang Penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok
sebgaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang
tugasnya
b. Penyusunan rencana kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan program kerja Sub Bidang;
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta
pembinaan teknis Penelitian dan pengembangan pajak dan retribusi daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan penyelesaian Penelitian dan pengembangan pajak dan retribusi
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan analisa potensi pajak dan retribusi daerah;
f. Pelaksanaan analisa pengembangan aturan pajak dan retribusi daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
h. Menghitung dan membuat laporan secara berkala dalam rangka analisis
perkembangan penerimaan daerah;
i. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pajak daerah dalam rangka rekomendasi untuk
proses penagihan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan lainnya;
j. Membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
k. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
pelaksanaan tugas sub bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada
atasan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
m. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidangnya; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.4. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi dibidang akuntansi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
28
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
c. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan
pertanggungjawaban pelaksanaan apbd;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan
keuangan daerah;
f. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan
anggaran (rka/dpa) dan program kerja sub bidang dibawahnya;
g. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
sesuai dengan bidang tugasnya;
h. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang
tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan bidang tugasnya;
k. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.4.1. Sub Bidang Akuntansi I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
Akuntansi I.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
29
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Akuntansi I mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
c. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Dinas Daerah;
d. Melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Dinas
Daerah;
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Dinas
Daerah;
f. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada Dinas Daerah;
g. Menyiapkan bahan penyusunan Neraca;
h. Melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
i. Menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian
laporan pertanggungjawaban fungsional;
j. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
k. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
m. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
n. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
p. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
30
r. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
dan
t. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3.4.2. Sub Bidang Akuntansi II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
Akuntansi II.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Akuntansi II mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
c. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Inspektorat,
Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada
Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD pada
Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada Inspektorat, Badan, RSUD dan
Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Melaksanakan konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan seluruh
SKPD;
h. Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD;
i. Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BLUD;
j. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
31
k. Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah;
l. Melaksanakan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
m. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
o. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
p. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
q. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
r. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
t. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
dan
v. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3.4.3. Sub Bidang Akuntansi III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
Akuntansi III.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Akuntansi III mempunyai fungsi:
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
32
a. Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (rka/dpa)
dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
c. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada sekretariat dprd,
bagian lingkup sekretariat daerah dan kecamatan;
d. Melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada
sekretariat dprd, bagian lingkup sekretariat daerah dan kecamatan;
e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban apbd pada sekretariat
dprd, bagian lingkup sekretariat daerah dan kecamatan;
f. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada sekretariat dprd, bagian lingkup
sekretariat daerah dan kecamatan;
g. Menyiapkan bahan penyusunan neraca;
h. Melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
i. Menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian
laporan pertanggungjawaban fungsional;
j. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (tptgr) keuangan dan barang milik daerah;
k. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
m. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
n. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
p. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
33
r. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
dan
t. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3.5. BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi dibidang anggaran dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. Perumusan prosedur penyusunan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd;
c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran dan
perbendaharaan;
d. Pengendalian penyusunan anggaran dan perbendaharaan;
e. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan
anggaran (rka/dpa) dan program kerja sub bidang dibawahnya;
f. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
sesuai dengan bidang tugasnya;
g. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang
tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;
i. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan bidang tugasnya;
j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
34
3.5.1. Sub Bidang Anggaran I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran dan
Pebendaharaan.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
Anggaran I.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Anggaran I mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum perencanaan anggaran daerah
pada Dinas Daerah;
c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada
Dinas Daerah;
d. Melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada Dinas
Daerah;
e. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Dinas Daerah;
f. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun
anggaran berkenaan;
g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
i. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
j. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
35
m. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
dan
p. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3.5.2. Sub Bidang Anggaran II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
Anggaran II.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Anggaran II mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)
dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum perencanaan anggaran daerah
pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
d. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kecamatan;
e. Melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kecamatan;
f. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kecamatan;
g. Menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
36
h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
k. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
l. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
dan
q. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2.5.3. Sub Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Perbendaharaan mempunyai fungsi:
a. Rincian Tugas Manajerial :
1. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Sub Bagian;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
37
2. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan dan
verifikasi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi
keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. penyiapan konsep pengajuan SPP ke Kantor Perbendaharaan dan Keuangan
Negara (KPKN) atau instansi terkait;
5. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Satuan
Kerja (PPKSK) tentang teknis penyusunan SPJ sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
6. pelaksanaan pemantauan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk;
7. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran
(PPA) atas beban rekening kas daerah;
8. pengelolaan hutang dan piutang daerah sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
9. pelaksanaan penagihan piutang daerah;
10. pengecekan posisi kas harian berdasarkan data dari pengeluaran SP2D;
11. Pengkajian permasalahan dibidang perbendaharaan dan verifikasi keuangan
daerah serta saran-saran pemecahannya kepada atasan;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan
14. menyiapkan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD setiap
triwulan untuk belanja tidak langsung dan pembiayaan, bekerjasama dengan
pengelola kas daerah;
b. Rincian Tugas Teknis :
1. melaksanakan penginputan data perubahan gaji, menerbitkan dan
menatausahakan daftar gaji Perangkat Daerah, melaksanakan rekonsiliasi data
gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
2. melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan
pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, penerimaan dan
pengeluaran APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan
data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah,
pemantauan suku bunga bank.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
38
3.6. BIDANG ASET
Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Aset mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
c. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan perolehan barang milik daerah sesuai
peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
e. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian
barang milik daerah;
f. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang
milik daerah;
g. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
sesuai dengan bidang tugasnya;
h. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang
tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan bidang tugasnya;
k. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3.6.1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Aset.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
39
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan analisa
kebutuhan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
c. Penyiapan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)
dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan perolehan barang milik daerah
sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
i. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
k. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
40
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang;
dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3.6.2. Sub Bidang Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Aset.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
pengamanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Pengamanan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melakukan pengamanan barang milik daerah;
c. Melakukan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
d. Melakukan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
e. Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
f. Melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah;
g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
i. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
j. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
41
l. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
dan
3.6.3. Sub Bidang Penatausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Aset.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu
Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
penatausahaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang
Penatausahaan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;
c. Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan
perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
g. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
42
i. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
43
Gambar : 1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
KEPALA BADAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UPTB
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN
BIDANG
PELAYANAN,
PENYULUHAN
DAN PENAGIHAN
BIDANG
PENDATAAN,
PERHITUNGAN
PENETAPAN DAN
PENGOLAHAN DATA
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDAPATAN
DAERAH
SUB BIDANG
PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN
SUB BIDANG
PENGOLAHAN
DATA DAN
DOKUMENTASI
DATA
SUB BIDANG
PELAYANAN
DAN
PENYULUHAN
SUB BIDANG
KEBERATAN
DAN RESTITUSI
SUB BIDANG
PENAGIHAN
SUB BIDANG
PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN
SUB BIDANG
PENDAPATAN
DAERAH
SUB BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG
AKUNTANSI I
BIDANG ANGGARAN
DAN
PERBENDAHARAAN
BIDANG
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
BIDANG
ASET
SUB BIDANG
AKUNTANSI II
SUB BIDANG
AKUNTANSI
III
SUB BIDANG
ANGGARAN I
SUB BIDANG
ANGGARAN II
SUB BIDANG
PERBENDAHARAAN
SUB BIDANG
ANALISA
KEBUTUHAN
SUB BIDANG
PENGAMANAN
SUB BIDANG
PENATAUSAHAAN
SEKRETARIAT
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
44
2.2. SUMBER DAYA
Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya , Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram memerlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional
dan amanah. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya
terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan
yang akan dan sedang didudukinya. Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS
memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar,
pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja,
termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai
secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta
disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan, sedangkan amanah dimaksudkan
pada aspek religius, menyangkut keimanan seluruh aparatur dalam melaksanakann
system dan mekanisme pemungutan pajak daerah serta pengelolaan keuangan daerah.
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
didukung oleh 112 (Seratus Dua Belas ) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 (tiga
puluh dua ) Orang Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
2.2.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan pada Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang
dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu organisasi.
Tabel 2.1
Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Jabatan
No. Eselon Formasi Terisi Kurang Jenis Kelamin
Laki Perempuan
1 I a - - - - -
2 I b - - - - -
3 II a - - - - -
4 II b 1 1 - 1 -
5 III a 1 1 - 1 -
6 III b 6 3 - 3 3
7 IV a 21 21 - 11 10
8 IV b - - - - -
9 V a - - - - -
10 V b - - - - -
JUMLAH I 29 26 0 16 13
Sumber : Data BKD Kota Mataram 2016
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
45
Grafik 2.1
Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Jabatan
2.2.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan pada Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram.
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan
pangkat dan golongan berjumlah 112 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No. Pangkat/Golongan Jumlah Jenis Kelamin
Laki Perempuan
1 Pembina Utama IV - - -
2 Pembina Utama Madya IV.d - - -
3 Pembina Utama Muda IV.c 1 1 -
4 Pembina Tingkat I IV.b - - -
5 Pembina IV.a 9 6 3
6 Penata Tingkat I III.d 14 7 7
7 Penata III.c 14 7 7
8 Penata Muda Tingkat I III.b 26 14 12
9 Penata Muda III.a 20 10 10
10 Pengatur Tingkat I II.d 5 4 1
11 Pengatur II.c 12 10 2
12 Pengatur Muda Tingkat I II.b 7 5 2
13 Pengatur Muda II.a 3 3 -
14 Juru Tingkat I I.d - - -
15 Juru I.c 1 1 -
16 Juru Muda Tingkat I I.b - - -
17 Juru Muda I.a - - -
JUMLAH I 112 68 44
Sumber : Data BKD Kota Mataram 2016
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
46
Grafik 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
2.2.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) pada
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan Pendidikan
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)
pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Pendidikan
No. Pangkat/Golongan/Ruang
Pendidikan
SD SLTP SLTA D II DIII DIV S1 S2
1 Pembina Utama IV/e - - - - - - - -
2 Pembina Utama Madya IV/d - - - - - - - -
3 Pembina Utama Muda IV/c - - - - - - - 1
4 Pembina Tingkat I IV/b - - - - - - - -
5 Pembina IV/a - - - - - - 4 5
6 Penata Tingkat I III/d - - - - - - 12 2
7 Penata III/c - - - - 1 - 11 2
8 Penata Muda Tingkat I III/b - - 2 - 3 - 19 2
9 Penata Muda III/a - - 4 - 2 1 13 -
10 Pengatur Tingkat I II/d - - 2 - 3 - - -
11 Pengatur II/c - - 11 - 1 - - -
12 Pengatur Muda Tingkat I II/b - - 7 - - - - -
13 Pengatur Muda II/a - 3 - - - - - -
14 Juru Tingkat I I/d - - - - - - - -
15 Juru I/c 1 - - - - - - -
16 Juru Muda Tingkat I I/b - - - - - - - -
17 Juru Muda I/a - - - - - - - -
18 PTT - - - - -
JUMLAH I 1 3 26 0 10 1 59 12
Sumber : Data BKD Kota Mataram, 2016
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
47
Grafik 2.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)
pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Berdasarkan Pendidikan
2.3. KINERJA PELAYANAN
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram merupakan salah satu Badan dari 41
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang merupakan
penggabungan antara Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram Tahun 2016. Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram disamping kedudukannya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga
bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan sebagai
koordinator penghasil pendapatan daerah serta pengelola barang milik daerah.
Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21
Tahun 2011, sebagai penjabaran dari paket regulasi keuangan bidang pengelolaan keuangan
negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diubah
keempat kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
48
Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akutansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan
Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Mataram serta beberapa peraturan pemerintah terkait Peraturan
Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
pada Pemerintah Kota Mataram, Laporan Keterangan Pertanggungunjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa program adalah instrument kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan APBD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dengan demikian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram dalam Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram, diarahkan untuk melaksanakan sejumlah program yang meliputi program-
program prioritas sebagaimana termaktub dalam 2 (dua) misi dari 5 (lima) misi Pemerintah
Kota Mataram yaitu pada misi ke 4 (empat) dan misi ke 5 (lima). Pada misi ke 4 (empat)
“Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana
perkotaan berbasis tataruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”,
dimana sasaran yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya Aset Milik Daerah secara Tertib
sesuai Prosedur” . Sedangkan pada misi ke 5 (lima) yaitu “Meningkatkan keandalan
pelayanan public melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik (good government)”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah “Tersedianya Prasarana
dan sarana yang memadai” dan “Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
Akuntabel” serta “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
49
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram selaku Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) periode Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram sebagai berikut :
Tabel : 2.4
REALISASI APBD KOTA MATARAM TAHUN 2012 – 2016
REK URAIAN REALISASI APBD TAHUN KET
2012 2013 2014 2015 2016
4 PENDAPATAN 755.234.455.557 865.839.838.812 1.083.110.566.585 1.188.895.261.113 1.396.442.239.993
5 BELANJA 740.283.006.976 883.521.845.035 1.044.355.803.031 1.188.648.514.333 1.330.717.743.924
SURPLUS/DEFISIT 14.951.448.581 (17.682.006.223) 38.754.763.554 246.746.780 65.724.496.069
6 PEMBIAYAAN
NETTO
88.849.546.587 97.550.995.168 62.459.606.937 83.714.370.491 69.468.800.314
SILPA TAHUN
BERKENAAN
103.800.995.168 79.868.988.945 101.214.370.491 83.961.117.271 135.193.296.383
Sumber : Data BKD Kota Mataram; 2016
Grafik 2.4
REALISASI APBD KOTA MATARAM TAHUN 2012 – 2016
Capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang
ditunjukan dengan meningkatnya pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain–Lain Pendapatan Yang
Sah. Kondisi pencapaian tersebut didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah,
yaitu:
a. Penerimaan PAD yang bersumber dari :
1) Peningkatan Pajak Daerah
2) Peningkatan Retribusi Daerah
3) Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
4) Peningkatan Lain-Lain PAD yang Sah;
2012 2013 2014 2015 2016
PENDAPATAN 755.234.455 865.839.838 1.083.110.5 1.188.895.2 1.396.442.2
BELANJA 740.283.006 883.521.845 1.044.355.8 1.188.648.5 1.330.717.7
SURPLUS/DEFISIT 14.951.448. -17.682.006 38.754.763. 246.746.780 65.724.496.
PEMBIAYAAN NETTO 88.849.546. 97.550.995. 62.459.606. 83.714.370. 69.468.800.
SILPA TAHUN BERKENAAN 103.800.995 79.868.988. 101.214.370 83.961.117. 135.193.296
-200.000.000.0000
200.000.000.000400.000.000.000600.000.000.000800.000.000.000
1.000.000.000.0001.200.000.000.0001.400.000.000.0001.600.000.000.000
Re
ali
sasi
AP
BD
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
50
b. Peningkatan Dana Perimbangan yang bersumber dari :
1) Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
2) Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
3) Peningkatan Alokasi DAU;
4) Peningkatan Alokasi DAK;
c. Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang bersumber dari :
1) Peningkatan Pendapatan Hibah
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
5) Pendapatan Lainnya
Kebijakan tersebut juga didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta
penyempurnaan prasarana dan sarana. Kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah dapat
dilihat dari perkembangan pendapatan daerah, dalam kurun waktu tahun 2012-2016.
Tabel : 2.5
PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2012– 2016
NO URAIAN REALISAI PENDAPATAN DAERAH TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016 KET
PENDAPATAN 755.234.455.557
865.839.838.812
1.083.110.566.585
1.188.895.261.113
1.396.442.239.993
I PENDAPATAN ASLI DAERAH
95.877.364.968
139.877.149.932
202.584.643.687
225.076.428.193
288.464.785.249
1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH
45.596.900.874
79.374.881.763
91.749.599.728
96.844.712.692
124.416.352.804
2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
16.825.136.532
20.251.127.302
20.956.352.907
18.247.789.512
18.338.313.673
3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN
4.642.764.448
2.759.307.095
8.041.386.510
6.219.928.163
7.254.546.965
4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH
28.812.563.114
37.491.833.772
81.837.304.542
103.763.997.826
138.455.571.807
II DANA PERIMBANGAN 544.998.107.529
580.925.364.432
677.658.718.414
757.189.767.596
981.706.491.599
1 BAGI HASIL PAJAK 64.595.475.867
43.338.602.331
54.823.565.108
49.137.783.450
62.212.083.629
2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK
5.071.777.662
2.197.149.101
5.950.852.306
2.937.237.146
48.760.991.560
3 DANA ALOKASI UMUM
445.894.174.000
500.043.553.000
564.661.391.000
593.930.707.000
609.016.722.000
4 DANA ALOKASI KHUSUS
29.436.680.000
35.346.060.000
52.222.910.000
111.184.040.000
261.716.694.410
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
51
III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
114.358.983.060
145.037.324.448
202.867.204.484
206.629.065.324
126.270.963.145
1 PENDAPATAN HIBAH -
-
11.000.000.000
8.778.000.000
14.811.000.000
2 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
35.655.984.060
37.042.319.448
72.418.554.484
66.809.067.324
68.364.134.770
3 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS
63.662.999.000
97.256.605.000
119.413.450.000
130.989.598.000
-
4 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
15.000.000.000
10.700.000.000
-
-
429.652.375
5 PENDAPATAN LAINNYA
40.000.000
38.400.000
35.200.000
52.400.000
42.666.176.000
Sumber : Data BKD Kota Mataram; 2016
Tabel : 2.6
PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012 – 2016
NO URAIAN
REALISAI BELANJA DAERAH TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016 KET
BELANJA
740.283.006.976
883.521.845.035
1.044.355.803.031
1.188.648.514.333
1.330.717.743.924
I
BELANJA OPERASI
604.854.007.844
702.652.933.101
812.153.650.794
910.160.824.747
996.416.799.748
1 BELANJA PEGAWAI
448.259.744.563
514.060.309.108
573.951.773.199
608.032.144.707
650.412.280.399
2 BELANJA BARANG
115.793.370.972
129.802.432.803
186.014.316.485
227.322.631.550
284.523.141.903
3 BELANJA HIBAH
23.296.356.600
24.566.079.150
17.975.572.877
31.434.939.230
44.883.108.606
4 BELANJA BANTUAN SOSIAL
17.504.535.709
34.224.112.040
34.211.988.233
42.735.059.800
15.774.617.500
5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN
-
-
-
636.049.460
823.651.340
II BELANJA MODAL
135.378.999.132
180.350.514.399
231.832.379.737
275.387.276.321
333.436.990.115
1 BELANJA TANAH
21.822.956.000
32.455.607.810
29.880.051.100
44.107.274.100
36.544.295.290
2
BELANJA PERALATAN DAN MESIN
37.107.291.875
37.141.534.705
60.960.898.246
42.668.881.591
57.752.373.006
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
52
3
BELANJA BANGUNAN DAN GEDUNG
40.806.372.631
59.984.816.026
91.737.651.346
80.746.234.455
64.641.501.579
4
BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
33.523.734.372
47.019.991.058
45.695.573.245
101.333.982.600
166.468.561.840
5
BELANJA ASET TETAP LAINNYA
2.118.644.254
3.748.564.800
3.558.205.800
6.530.903.575
8.030.258.400
III BELANJA TAK TERDUGA
50.000.000
518.397.535
369.772.500
3.100.413.265
863.954.061
1 BELANJA TAK TERDUGA
50.000.000
518.397.535
369.772.500
3.100.413.265
863.954.061
Sumber : Data BKD Kota Mataram; 2016
Tabel : 2.7
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2012 – 2016
NO URAIAN
REALISAI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016 KET
PEMBIAYAAN
88.849.546.587
97.550.995.168
62.459.606.936
83.714.370.490
69.468.800.314
I
PENERIMAAN DAERAH
91.599.546.587
103.800.995.168
79.789.606.936
101.214.370.490
83.920.800.314
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
91.599.546.587
103.800.995.168
79.789.606.936
101.214.370.490
83.920.800.314
II PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.750.000.000
6.250.000.000
17.330.000.000
17.500.000.000
14.452.000.000
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
2.750.000.000
6.250.000.000
17.330.000.000
17.500.000.000
14.452.000.000
Sumber : Data BKD Kota Mataram; 2016
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
53
Grafik 2.5
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2012 – 2016
Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun
kedepan, yang sejalan dengan adanya beberapa perubahan Organisasi Perangkat daerah
dan kondisi masyarakat serta tantangan yang dihadapi, maka Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
Mataram terpilih periode 2016-2021 harus lebih menantang, berorientasi pada
kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang, dan memberikan kekuatan terhadap
perubahan-perubahan serta masa depan yang diharapkan.
Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram yang diberikan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dijabarkan
sebagai berikut :
2.3.1 Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Parkir
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Penerangan Jalan Umum
-
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
2012 2013 2014 2015 2016
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
54
9. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
2.3.2 Jenis Retribusi yang pemungutannya dikelola oleh Dinas/Instansi Lain :
a. Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya
yang Sejenis yang Dimiliki dan /atau Dikelola oleh Pemda
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi
9. Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus
b. Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
5. Retribusi Rumah Potong Hewan
c. Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Pemberian Izin Trayek
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4. Retribusi Izin GangguanTempat Usaha
5. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja
Asing
2.3.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari :
1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. Perusahaan Daerah BPR NTB
3. PT. Bank NTB
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
55
2.3.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari :
1. Penerimaan Jasa Giro
2. Penerimaan Bunga Deposito
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5. Pendapatan Denda Pajak
6. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
7. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
8. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
9. Pendapatan BLUD
10. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
11. Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN
Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran
dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan
serta pemeriksaan, yaitu untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah
yang berasal dari pajak daerah dilakukan sepenuhnya oleh Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram sedangkan, pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah
dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas/Instansi Tekhnis penghasil terkait, yang
kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara
Penerimaan Organisi Perangkat Daerah. Selanjutnya Organisi Perangkat Daerah
Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Walikota Mataram
melalui Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
2.3.6 Landasan Hukum Pemungutan :
1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Pajak
Restoran
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pajak
Hiburan
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak
Reklame yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
56
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air
Tanah
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Pajak
Sarang Burung Walet
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak
Penerangan Jalan
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Untuk melihat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Mataram tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.8
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2012 - 2016
Tahun Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah PAD
2012
Target
39.572.230.000
15.738.962.000
4.640.515.800
18.890.000.000
78.841.707.800
Realisasi
45.596.900.874
16.825.136.532
4.642.764.448
28.812.563.114
95.877.364.968
Persentase 115% 107% 100% 153% 122%
2013
Target
71.550.000.000
17.824.074.100
4.640.000.000
30.943.760.000
124.957.834.100
Realisasi
79.374.881.763
20.251.127.302
2.759.307.095
37.491.833.771
139.877.149.931
Persentase 111% 114% 59% 121% 112%
2014
Target
83.080.000.000
17.918.498.500
7.366.394.354
52.130.424.000
160.495.316.854
Realisasi
91.749.599.728
20.956.352.907
8.041.386.510
81.837.304.542
202.584.643.687
Persentase 110% 117% 109% 157% 126%
2015
Target
92.655.000.000
19.873.500.000
12.400.826.389
90.670.424.000
215.599.750.389
Realisasi
96.844.712.692
18.247.789.512
6.219.928.163
103.763.997.826
225.076.428.193
Persentase 105% 92% 50% 114% 104%
2016
Target
121.485.000.000
20.172.500.000
6.400.000.000
131.621.698.140
279.679.198.140
Realisasi
124.416.352.804
18.338.313.673
7.254.546.965
138.455.571.807
288.464.785.249
Persentase 102% 91% 113% 105% 103%
Sumber : Data BKD Kota Mataram, 2016 (diolah)
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
57
Dari tabel diatas terlihat bahwa target dan realisasi PAD tahun 2012-2016,
dimana Realisasi Target Pajak Daerah mengalami kenaikan setiap tahun yaitu Tahun 2012
naik sebesar Rp. 6.024.670.874,- Tahun 2013 naik sebesar Rp.7.824.881.763,- Tahun
2014 naik sebesar Rp.8.669.599.728,- dan Tahun 2015 naik sebesar Rp. 4.189.712.692,-
sedangkan tahun 2016 naik sebesar Rp 2.931.352.804,-. Untuk realisasi target dari
Retribusi Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar
Rp. 1.625.710.488,- Tahun 20151 dan Rp. 1.834.186.327,- Tahun 2016, sedangkan
Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar
Rp. 1.086.174.532,- tahun 2012, Rp. 2.427.053.202,- Tahun 2013 dan
Rp. 3.037.854.407,- Tahun 2014. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.880.692.905,-
tahun 2013 dan Rp. 6.180.898.226,- tahun 2015, mengalami peningkatan tahun 2012,
tahun 2014 dan tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.248.648,- tahun 2012,
Rp. 674.992.156,- tahun 2014 dan Rp. 854.546.965,- Tahun 2016. Untuk Lain-lain PAD
yang sah setiap tahun mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 17.035.657.168,- tahun
2012 Rp. 14.919.315.831,- tahun 2013, Rp, 42.089.326.833,-- tahun 2014,
Rp. 9.476.677.804,- tahun 2015 dan Rp. 8.785.587.109,- tahun 2016.
Tabel 2.9
Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Mataram
Tahun 2012-2016
NO PAJAK
DAERAH
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Pajak Hotel Target 5.200.000.000 9.000.000.000 9.500.000.000 10.500.000.000 20.000.000.000
Realisasi 5.929.938.014 10.351.519.068 10.791.412.715 12.412.894.022 22.122.172.263
114,04% 115,02% 113,59% 118,22% 110,61%
2 Pajak Restoran
Target 7.300.000.000 7.800.000.000 9.500.000.000 10.500.000.000 16.000.000.000
Realisasi 7.525.423.164 9.577.267.010 10.831.060.378 11.438.711.582 17.507.039.773
103,09% 122,79% 114,01% 108,94% 109,42%
3 Pajak Hiburan
Target 317.230.000 350.000.000 600.000.000 1.000.000.000 3.500.000.000
Realisasi 398.541.661 475.492.045 721.642.282 1.466.622.671 3.840.269.858
125,63% 135,85% 120,27% 146,66% 109,72%
4 Pajak Reklame
Target 1.700.000.000 1.800.000.000 1.900.000.000 2.250.000.000 2.500.000.000
Realisasi 1.863.968.899 2.503.552.597 1.375.745.077 2.597.700.380 2.761.600.946
109,65% 139,09% 72,41% 115,45% 110,46%
5 Pajak Penerangan Jalan Umum
Target 12.500.000.000 19.500.000.000 21.000.000.000 29.000.000.000 36.000.000.000
Realisasi 13.435.037.963 19.494.110.192 25.221.240.731 30.577.467.273 34.555.137.743
107,48% 99,97% 120,10% 105,44% 95,99%
6 Pajak Parkir Target 375.000.000 400.000.000 425.000.000 650.000.000 1.000.000.000
Realisasi 395.712.777 443.375.786 587.903.160 660.156.990 1.175.475.830
105,52% 110,84% 138,33% 101,56% 117,55%
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
58
7 Pajak Air Tanah
Target 130.000.000 150.000.000 150.000.000 250.000.000 480.000.000
Realisasi 153.295.010 198.346.207 249.055.352 314.934.186 506.441.694
117,9% 132,2% 166,0% 126,0% 105,5%
8
Pajak Sarang Burung Walet
Target 50.000.000 50.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Realisasi 12.329.600 4.050.000 1.800.000 1.300.000 300.000
24,66% 8,10% 36,00% 26,00% 6,00%
9 BPHTB Target 12.000.000.000 20.000.000.000 22.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000
Realisasi 15.882.653.786 22.571.838.729 23.602.127.518 19.049.901.475 20.665.333.762
132,36% 112,86% 107,28% 95,25% 103,33%
10 PBB-P2 Target - 12.500.000.000 18.000.000.000 18.500.000.000 22.000.000.000
Realisasi - 13.755.330.129 18.367.612.515 18.325.024.114 21.282.580.935
110,04% 102,04% 99,05% 96,74%
JUMLAH (Rp)
Target 39.572.230.000 71.550.000.000 83.080.000.000 92.655.000.000 121.485.000.000
Realisasi 45.596.900.874 79.374.881.763 91.749.599.728 96.844.712.693 124.416.352.804
115,22% 110,94% 110,44% 104,52% 102,41%
Sumber : Data BKD Kota Mataram, 2016 (diolah)
Tabel : 2.10
PERKEMBANGAN ASET DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2012 – 2016
NO NAMA
BARANG
NILAI (Rp)
2012 2013 2014 2015 2016*) KET
ASET TETAP
1 Tanah 785101191983 817.443.009.793 838.911.225.192 877.656.346.539 829.700.139.638
2 Peralatan dan
Mesin 250743409143 275.556.031.753 333.469.425.442 376.846.388.850 395.322.024.659
3 Gedung dan Bangunan
522866251430 569.216.204.796 655.142.744.952 820.598.537.492 804.599.259.498
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
317268398066 357.335.009.747 401.942.143.546 501.810.217.035 669.619.156.323
5
Aset Tetap Lainya
22750078401 25.101.741.577 32.465.557.663 41.638.591.386 34.912.779.868
6 Konstruksi
dalam Pengerjaan
9445566050 15.527.885.960 4.228.570.800 477.824.000 16.306.089.980
7 Akumulasi
Penyusutan (999.822.436.583) (555.828.125.387)
JUMLAH ASET
TETAP 1.908.174.895.073 2.060.179.883.626
2.266.159.667.595
1.619.205.468.719 2.194.631.324.57
9
ASET
LAINNYA
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
59
1 Tuntutan Ganti
Rugi 852412854
12.230.106 54.989.924 73.351.000
2 Kemitraan
dengan Pihak Ketiga
231128730000 231.128.730.000 231.128.730.000 231.128.730.000 231.128.730.000
3 Aset Tidak berwujud
464.715.800 753.929.800 1.579.194.800
4 Aset Lain-lain 36509261279 64.853.678.330 58.418.125.540 35.770.685.697 34.646.548.027
5 Amortisi Aset
Tidak Berwujud - - (114.592.610) (212.108.937)
JUMLAH ASET
LAINNYA 268.490.404.134- 295.982.408.330 290.023.801.446 267.593.742.811 267.215.714.890
JUMLAH ASET
2.393.109.581.973-
2.356.162.291.956 2.556.183.469.04
1 1.886.799.211.530
2.461.847.039.469
Sumber : Data BKD Kota Mataram, 2016 (diolah) *) Data Sementara
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
2.4.1. PELAYANAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Walikota Mataram
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Mataram Nomor
13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram dan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Mataram
Sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan
pelaporan,dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Penganggaran
Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) OPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang
disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda). RKA-OPD yang telah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
60
sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran sebagai
bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD
yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan
dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
2) Pelaksanaan
Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
selanjutnya disusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, sebagai
pedoman bagi OPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan
Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani
oleh Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
3) Penatausahaan dan Pelaporan
Berdasarkan Surat Penyediaan Dana ( SPD ), SKPD menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk
mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Badan Keuangan
Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, Bendahara Pengeluaran SKPD
mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota
Mataram
Model pencairan uang terdiri dari :
1) Uang Persediaan (UP), untuk mengajukan Uang Persediaan sebagai uang
muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari dan
kegiatan yang bersifat rutin pada saat awal tahun anggaran yang besarnya
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2) Ganti Uang (GU), untuk mengajukan ganti uang persediaan, apabila uang
persediaan telah dipertanggungjawabkan/terealisasikan sekurang-
kurangnya 50%
3) Tambah Uang (TU), untuk mengajukan tambahan uang jika ganti uang
persediaan yang dicairkan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan
yang dilaksanakan.
Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah
menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan namun belum menggunakan aplikasi
yang berbasis web yaitu dengan APBD Web dan E-Finance, yang terintegrasi
dengan Organisasi Perangkat Daerah.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
61
2.4.2. PELAYANAN ASET DAERAH
Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi
aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasaan serta
pengendalian Pelaksanaan pengelolaan barang daerah mulai dari inventarisasi belum
jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sebagai penanggungjawab
pengelolaan barang daerah belum dapat menyusun buku induk inventaris dengan
data yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang
ada.
Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan
bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang
dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku,
sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari
seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang
daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan
mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan
aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan
bangunan yang dimilik/dikelola/dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai nilai
ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik
(public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development). Penatausahaan barang milik
negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik
negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna
barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa
Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna
barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Peningkatan
penatausahaan aset daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Barang Milik
Daerah ( SIMDA - BMD). Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari
penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam
melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh
kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil
penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan
neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan
dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan Badan
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
62
Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan
administratif terhadap barang milik negara/daerah Dokumen benda-benda berharga
dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip.
Badan keuangan Daerah Kota Mataram masih belum melakukan update dan
pengembangan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ), dimana
dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial
yang dilengkapai titik-titik ordinat pada masing-masing obyek. Penatausahaan
pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan atau bangunan tersimpan dalam aplikasi
Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT), dimana tanah aset
daerah terarsipkan perobyek dengan data tersaji secara tekstual dan spacial
(obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).
Tantangan lain yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam
menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
a. Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung
pencapaian Visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.
b. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak daerah.
c. Peningkatan kualitas pelayanan (publik) dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good government)
d. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan perubahan gaya
hidup (lifestyle) masyarakat menuntut kecepatan dan ketepatan pelayanan.
e. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram telah memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun
2015. Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat dipertahankan pada tahun-
tahun seterusnya.
Selain adanya tantang tersebut diatas juga terdapat sejumlah peluang yang
dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang
yang dapat dimanfatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Keuangan Daerah
yaitu sebagai berikut:
a. Jumlah pegawai yang relatif besar dengan jaringan pelayanan di seluruh
wilayah Kota Mataram.
b. Cukup banyaknya aset daerah yang masih dapat dimanfaatkan dalam
meningkatkan pendapatan daerah.
c. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah
dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi
pengelolaan aset daerah.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
63
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tidak sedikit permasalahan yang
dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, terutama dalam mewujudkan
pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Mataram secara efektif dan efisien, oleh karena
itu diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi.
Berdasarkan teknis operasional yang dilaksanakan, identifikasi permasalahan
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis permasalahan yaitu permasalahan internal (kewenangan
OPD) dan permasalahan external (diluar kewenangan OPD). Analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam menentukan
faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
3.1.1 Analisis Faktor Internal
a. Sumber Daya
1. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. Sumber daya aparatur yang profesional dan amanah adalah masalah yang
harus diatasi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram untuk periode
jangka menengah;
3. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan, maupun pengelolaan asset
daerah yang bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Kota Mataram dan Badan Legistatif Kota Mataram;
4. Kualitas Pelayanan public yang baik kepada masyarakat khususnya kepada
wajib pajak daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dengan pemanfaatan
teknologi informasi.
b. Strategi Kinerja
Strategi kinerja merupakan faktor internal yang diperlukan pada tahap
perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
64
ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan
untuk merealisasikan target PAD dalam periode tertentu.
Adapun langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain :
1. Pelaksanaan
- Kegiatan pendataan dan pendaftaran merupakan kegiatan yang sangat
esensial dari semua kegiatan dalam pengelolaan PAD, karena dari
pendataan dan pendaftaran akan diperoleh data Wajib Pajak Daerah
sebagai dasar dalam menetapkan/menentukan berapa besar pembayaran
maupun prediksi penerimaan yang dapat diperoleh.
- Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
- Pengelolaan asset daerah yang baik sesuai prosedur
2. Koordinasi
- Koordinasi dengan instansi terkait sebagai OPD pengelola sumber PAD
dan sebagai koordinator PAD, tidak hanya sebatas pada sistim pelaporan
resmi tentang hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi
harus didukung dengan analisa data potensi secara maksimal.
- Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah tekait dalam Lingkup
Pemerintah Kota Mataram sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah, dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah tekait dalam Lingkup
Pemerintah Kota Mataram sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah, dalam rangka Pengelolaan Aset Daerah
3. Pengawasan
- Pengawasan yang harus diikuti dengan pemeriksaan internal secara
administratif terhadap hasil pungutan pajak daerah secara khusus.
- Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan
melakukan rekonsiliasi laporan terhadap penggunaan anggaran.
4. Evaluasi
- Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara intern
maupun dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah pengelola
sumber PAD lainnya sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai
persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat teratasi
dengan baik.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
65
- Evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pengelolaan asset
daerah sehingga persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan asset
dapat teratasi dengan baik.
3.1.2 Analisis Faktor Eksternal
a. Aspek Politik
Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya
kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik
pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan
terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai
perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan
kebijakan.
b. Aspek Ekonomi
Aspek yang menentukan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah
terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang
meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan
masyarakat dan Pendapatan perkapita masyarakat.
c. Aspek Sosial
Sebagai kota Perdagangan dan Jasa, menjadikan Kota Mataram mempunyai daya
tarik tersendiri bagi orang dari luar Kota Mataram. Keadaan tersebut
menjadikan Kota Mataram mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan
berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama,
budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.
d. Stakeholders
- Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai koordinator pendapatan
mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan Pendapatan, sangat
dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama Organisasi Perangkat
Daerah Pengelola sumber PAD
- Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan
dan asset daerah, sangat dipengaruhi oleh Organisasi Perangkat Daerah
terkait pengelolaan APBD Kota Mataram.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
66
3.1.3 Permasalahan
Sedangkan didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, masalah yang
dihadapi adalah :
1. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak
daerah, juru sita dan tenaga penyuluh pajak daerah.
2. Belum sempurnanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan pajak daerah,
pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien serta akuntabel.
3. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak daerah dalam penerapan Self
Assesment System yang diberlakukan dimana Wajib Pajak Daerah harus
menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri.
4. Perkembangan Informasi dan Teknologi dibidang perpajakan, pengelolaan
keuangan dan asset daerah (Penggunaan aplikasi yang berbasis web yaitu
dengan APBD Web dan E-Finance, yang terintegrasi dengan Organisasi
Perangkat Daerah secara menyeluruh, dan pengembangan Sistem Informasi
Geografis Manajemen Aset
5. Masih rendahnya jumlah penyelesaian pembuatan Sertifikat Tanah milik daerah
6. Pemanfaatan asset milik daerah perlu dioptimalkan dalam upaya pencapaian
tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
7. Penanganan penyelesaian sengketa lahan/bangunan aset daerah perlu
dioptimalkan
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM DALAM RPJMD
Visi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Visi Pembangunan
Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram Yang
Maju, Religius, dan Berbudaya”.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Sehingga, misi disusun untuk
memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan
visi. Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram
terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
67
pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram
Tahun 2016-2021, yaitu :
1. .Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai
agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan
damai;
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial
dasar dan penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing.
3. Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi
lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
4. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana
perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan
5. Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance)
Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya
dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2016-2021 termasuk dalam misi ke 4 (empat) dan misi ke 5 (lima). Pada misi ke 4
(empat) yaitu “Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan
prasarana perkotaan berbasis tataruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya Aset Milik Daerah
secara Tertib sesuai Prosedur”. Sedangkan pada misi ke 5 (lima) yaitu “Meningkatkan
keandalan pelayanan public melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good government)”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah
“Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel” serta “Tercapainya
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.
Dalam misi ke empat dan kelima RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, untuk
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Keuangan pada Badan Keuangan Daerah,
terdiri dari beberapa program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam pelaksanaan
oleh masing-masing OPD, dimana Badan Keuangan Daerah Kota Mataram melaksanakan
program kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
68
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
3.3.1. Analisis SWOT
3.3.1.1 Faktor Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strength)
1) Adanya Sistem on-line pajak daerah, Simda Keuangan dan Simda BMD yang
memadai
2) Pimpinan yang visible
3) Tersedianya anggaran /dana yang memadai
4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
5) Motivasi kerja pegawai baik
6) Pemberian Pelayanan yang baik kepada masyarakat dan OPD
7) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah diatur cukup baik
8) Memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan yang
berlaku
9) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Walikota dan Wakil
Walikota Mataram terpilih
10) Memiliki Kewenangan untuk mengelola asset/barang milik daerah sesuai
ketentuan.
b. Kelemahan (Weakness)
1) Sistem Komputerisasi Simapada belum ada.
2) Sistem pendataan belum efektif
3) Sarana dan prasarana kerja belum optimal;
4) Kwalitas pelayanan belum optimal;
5) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal;
6) Lemahnya penegakan aturan
7) Responsibilitas dan responsivitas belum maksimal;
8) Pelaporan keuangan dari OPD masih perlu ditingkatkan
9) Sistem pengelolaan keuangan dan asset/barang milik daerah belum
dipahami secara menyeluruh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
69
10) Sistem pengelolaan Keuangan dan asset daerah yang belum terintegrasi
11) Belum optimalnya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas
asset daerah
3.3.1.2 Faktor Lingkungan Eksternal
a. Peluang (Opportunity)
1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
3) Perkembangan PDRB dan incom perkapita positif
4) Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
5) Kondisi sosial aman dan konduktif
6) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
7) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer
8) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
9) Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola
keuangan semi otonom
10) Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan
keuangan daerah
11) Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan
aset daerah
12) Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya sistem pengelolaan aset
daerah
13) Telah dilakukannya kerjasama dengan instansi terkait
b. Ancaman (Threath)
1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah
2) Peraturan keuangan mendasar sering berubah
3) Audit intern belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari
temuan-temuan audit eksternal
4) Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan asset daerah
dapat menimbulkan konsekuensi hukum
5) Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat public
6) Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan asset pemda oleh
pihak lain
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
70
3.3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis
3.3.2.1. Isu strategis kombinasi antara Kekuatan dengan Peluang (Strength with
Opportunity)
a. Melakukan Survey terhadap tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram secara Efektif.
Dengan adanya kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer sebagai
media pelayanan, akan mempermudah proses pemberian pelayanan kepada
masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah serta pengukuran terhadap
tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan akan dapat diukur dengan baik.
b. Melakukan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah secara efektif.
Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram berupa kebijakan pemerintah terhadap UU No. 28 Tahun
2009 yang berdimensi keuangan, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan
pertambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan
perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat
yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sangat menunjang untuk melakukan
strategi kegiatan pendataan potensi PAD secara efektif sehingga dapat
tersedia data base Pajak Daerah yang akurat serta strategi kegiatan
penagihan, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah secara kontinyu
dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
c. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah
untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan
d. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola
keuangan daerah
e. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan
pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan
aset/barang milik daerah.
f. Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana
pendukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu.
g. Pengelolaan aset daerah yang lancar karena memiliki kewenangan
mengelola aset daerah dan telah dilaksanakannya kerjasama dengan
instansi terkait
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
71
3.3.2.2. Isu Strategis kombinasi antara Kekuatan dengan Ancaman (Strengh with Threath) a. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang
pajak daerah
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah yang bila
tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan
internal berupa adanya anggaran yang memadai, adanya perda sebagai dasar
hukum dan komitmen pimpinan dan staf dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah
yang menyangkut pajak daerah kepada masyarakat sehingga dapat
meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.
b. Melakukan penegakan aturan (law enforcement)
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dengan
kekuatan internal seperti adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum,
komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi dapat dimanfaatkan untuk
melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan memberikan
sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang
melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap
masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan.
c. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat
mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah
d. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk
membantu OPD agar terhindar dari temuan audit eksternal
e. Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku
untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah
f. Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan
transparansi informasi yang bersifat publik.
g. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset
pemda tanpa ijin
3.3.2.3. Isu Strategis dan kombinasi antara Kelemahan dengan Peluang (Weakness with
Opportunity )
a. Meningkatkan Penerimaan
Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram seperti sistim pendataan belum efektif, kualitas pelayanan belum
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
72
optimal, kondisi ini harus direspon dan diatasi dengan memanfaatkan peluang
yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009, akan sangat memungkinkan untuk
dilakukan peningkatan kualitas SDM sehingga akan tersedia SDM yang
memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas
secara efisien, efektif dan lebih propesional, baik dibidang perencanaan,
penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun dalam
tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan
perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat
merespon aspirasi masyarakat.
b. Meningkatkan Koordinasi
Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah Kota
Mataram antara lain berupa rendahnya kualitas pelayanan dan koordinasi yang
belum optimal yang dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan
pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28
Tahun 2009, melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih
mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan
dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait
sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.
a. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi
otonom agar system Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami
oleh SKPD
b. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari OPD yang msih berjalan
tersendat
c. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang
kurang memahami
d. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh
pihak ke tiga
e. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang
bersifat fisik dan regulasi
Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang disinergikan dengan
analisa internal maupun ekternal, maka guna memberikan kemudahan penilaian kinerja
dalam jangka waktu lima tahun mendatang, fokus isu strategis Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram dirumuskan sebagai berikut :
� Isu 1. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan OPD
secara efektif.
Isu ini dimunculkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai
Badan pengelola PAD yang salah satu fungsinya sebagai pemungut pajak
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
73
daerah dan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, namun tidak
boleh dilupakan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai
organisasi publik (public service) yang belum optimal memberikan pelayanan
serta belum dilakukan survey terhadap tingkat kepuasan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah.
� Isu 2. Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara efektif
Isu ini dimunculkan karena : Selama ini data (data base) tentang potensi PAD
belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat
seiring dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi
namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek)
pajak daerah secara efektif
- Management Penagihan pajak daerah dalam penanganan wajib pajak yang
belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dalam rangka menekan tingkat
kebocoran pajak daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah
- Optimalisasi Sosialisaasi Peraturan-peraturan tentang pajak daerah karena
masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.
- Implementasi Paket Regulasi dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Non PAD dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan
Daerah yang bersumber dari Pemerintah pusat belum optimal
� Isu-3. Bagaimana meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Aset Daerah sesuai Prosedur
Isu ini muncul karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan
kuantitas aparat Badan Keuangan Daerah Kota Mataram masih perlu
dioptimalkan dengan memanfaatkan peluang dan dukungan Pemerintah Kota
Mataram dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal dan
non formal serta teknis dibidang pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan
serta aset daerah selain permasalahan lain yang terkait pengelolaan
Pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah.
� Isu-4. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait.
Isu ini muncul berkaitan dengan optimalisasi koordinasi baik dalam internal
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram maupun dengan instansi terkait
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
74
lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator
dibidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir Organisasi Perangkat
Daerah pengelola PAD serta kewenangan sebagai Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) untuk mengkoordinir pengelolan keuangan dan
aset daerah.
3.3.3 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci
keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas
tugas pokok dan fungsinya antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan
organisasi perangkat daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi
2. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue
baik melalui Media masa, Diskusi Panel, seminar tentang arti pentingannya
Pajak Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kota
Mataram.
3. Mengoptimalkan potensi personil Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang
ada, dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah serta penyelesaian
wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan
memanfaatkan dukungan Walikota dan Wakil Walikota, DPRD serta Instansi-
instansi penegak hukum.
4. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.
5. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut yang
amanah dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk
data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan
arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.
6. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang
pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Keuangan
Daerah dan Aset Daerah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
75
BAB IV
TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan suatu
proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan adalah
dengan menyususun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas
dan sinergis, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam mendukug visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan
periode RPJMD Kepala Daerah akan dapat mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan
dalam pelaksanaannya dengan baik.
Berdasarkan analisa terhadap tantangan dan potensi peluang lima tahun mendatang
serta dengan memperhitungkan kondisi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram saat ini,
maka Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam mendukung Visi dan Misi Kepala
Daerah terpilih adalah dengan menetapkan tujuan dan sasaran.
Tujuan dan sasaran jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai oleh
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai
oleh Pemerintah Kota Mataram pada RPJMD Kota Mataram 2016-2021 yaitu pada tujuan
ke- 1 (pertama) dalam misi ke-5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas layanan public,
dimana sasaran ke 2 (dua) yang ingin dicapai adalah “Tercapainya Target Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah” dan sasaran ke 3 (tiga) yaitu “Terwujudnya laporan keuangan
pemerintah daerah yang akuntabel”, sedangkan pada tujuan ke-5 (lima) dalam misi ke-4
(empat) yaitu “Meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah milik daerah” dimana sasaran
ke 1 (pertama) yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya aset milik daerah secara tertib
sesuai prosedur”.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
76
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi :
Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif
tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan
sasaran organsisasi yang telah ditetapkan.
Kebijakan :
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan
ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil
tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan
yang ditetapkan.
Berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai guna
mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih adalah
sebagaimana tersebut dalam Tabel dibawah ini :
Tabel : 4.1
Tujuan dan Sasaran BKD Kota Mataram dalam
Mendukung Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Periode 2016-2021
VISI KOTA MATARAM :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN
BERBUDAYA
MISI KOTA MATARAM YANG DISELARASKAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
MISI KOTA
MATARAM
YANG KE -
IV
MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI
PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS
TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
Pengelolaan
Aset Daerah
Sesuai
Prosedur
Tercapainya
Tertib
Administrasi
pengelolaan
Aset Daerah
Sesuai
Prosedur
Meningkatkan
Koordinasi dalam
Pengelolaan Aset
Daerah
Sertifikasi Tanah
dan Keakuratan
Data Barang Milik
Daerah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
77
MISI KOTA
MATARAM
YANG KE -
V
MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
kualitas
layanan publik
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan
dan Aset
Daerah
Meningkatkan
Indeks Kepuasan
Pelayanan (IKP)
terhadap pelayanan
Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram
Melakukan survey
terhadap Tingkat
Kepuasan
Pelayanan
Meningkatkan Sistim
Pelayanan Berbasis
Teknologi Informasi
dan mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Pelayanan BKD Kota
Mataram
Menindaklanjuti
Pengaduan Wajib
Pajak dan OPD
Secara Tepat
Sesuai Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Meningkatkan
Pendapatan
Asli Daerah
Tercapainya
Target
Penerimaan
Pajak Daerah
Meningkatkan
Pendataan,
Pemutakhiran data
base, penagihan,
Sosialisasi,
pengawasan dan
pemeriksaan serta
Intensifikasi
Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Memberikan
Penghargaan dan
Sanksi
Pemberian
Penghargaan dan
Sanksi Secara
Konsisten
Meningkatnya
Koordinasi
Pendapatan
Asli Daerah
dengan
Instansi
Terkait
Meningkatkan
Koordinasi dalam
Pengelolaan PAD
Peningkatan
Target
Pendapatan Asli
Daerah
Meningkatkan
Evaluasi PAD dan
melaksanakan
penelitian dan
pengembangan PAD
Peningkatan
Efektivitas
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Meningkatkan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Tercapainya
Tertib
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Meningkatkan
Koordinasi dalam
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini BPK atas
LKPD,
Meningkatkan
Daya Serap APBD
dan Ketepatan
Waktu
Penyusunan
Laporan
Keuangan Daerah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
78
Review
Tujuan dan Sasaran BKD Kota Mataram dalam
Mendukung Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Periode 2016-2021
VISI KOTA MATARAM :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN
BERBUDAYA
MISI KOTA MATARAM YANG DISELARASKAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
MISI KOTA
MATARAM
YANG KE -
IV
MENINGKATKAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT MELALUI
PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERBASIS
TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
Pengelolaan
Aset Daerah
Tercapainya
Tertib
Administrasi
pengelolaan
Aset Daerah
Sesuai
Prosedur
Meningkatkan
Koordinasi dalam
Pengelolaan Aset
Daerah
Sertifikasi Tanah
dan Keakuratan
Data Barang
Milik Daerah
MISI KOTA
MATARAM
YANG KE -
V
MENINGKATKAN KEANDALAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI
REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
Kualitas
Layanan
Publik
Terwujudnya
Pelayanan
Pengelolaan
Keuangan,
Pendapatan
dan Aset
Daerah yang
Berkualitas
Meningkatkan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan
Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram
Melakukan
survey terhadap
Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
Meningkatkan
Pendapatan
Asli Daerah
Tercapainya
Target
Pendapatan
Asli Daerah
Meningkatkan
Penerimaan Pajak
Daerah
Peningkatan
Pendapatan
Pajak Daerah
Memberikan
Penghargaan dan
Sanksi
Pemberian
Penghargaan
dan Sanksi
Secara Konsisten
Meningkatkan
Koordinasi dalam
Pengelolaan PAD
Peningkatan
Target
Pendapatan Asli
Daerah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
79
Meningkatkan
Evaluasi PAD dan
melaksanakan
penelitian dan
pengembangan PAD
Peningkatan
Efektivitas
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
Meningkatkan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Tercapainya
Tertib
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Meningkatkan
Koordinasi dalam
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini BPK atas
LKPD,
Meningkatkan
Daya Serap
APBD dan
Ketepatan Waktu
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Daerah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
80
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan
dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai
tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis
dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan
tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah
ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Keuangan
Daerah Kota Mataram telah menyusun berbagai program yang mencakup kebijakan,
mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi.
Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap
tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan
kegiatan.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu
program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat
kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun
impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
5.1 PROGRAM
Untuk mencapai indikator program RPJMD Kota Mataram selama 5 (lima) tahun, Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram telah merubah indikator program untuk 5 (lima) tahun
tersebut, yang mana tahun 2016 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang
sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dengan 5 (Lima) program, haruslah terlaksana
dan prioritas untuk melaksanakan rencana kerja sampai akhir masa lima tahun kedepan yang
diharapkan semua yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat teralisasi dengan baik
Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang
memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi
dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
81
dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau
kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari
strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan
internal maupun eksternal.
Dalam misi ke 5 RPJMD Kota Mataram, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
menetapkan 7 (tujuh) program yaitu sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. PROGRAM KEGIATAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan
yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Penyusunan Dokumen Perencanaan
15. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian dan
16. Penyediaan Administrasi Keuangan.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
82
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan
yaitu :
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Meublair
4. Pengadaan Tanah
5. Pengadaan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :
1. Pengadaan mesin/kartu Absensi
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Pengadaan Pakaian KORPRI
5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram
4. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram
6. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
7. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli daerah terdiri dari 11 (sebelas)
kegiatan yaitu :
1. Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah
3. Penyelenggaraan Pengolahan, dan dokumentasi data Pajak daerah
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5. Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah
6. Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi
7. Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah
9. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
83
10. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
11. Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari 16 (enam
belas) kegiatan yaitu :
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah
9. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan
10. Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
11. Pendampingan Pnerapan SAP berbasis Akrual
12. Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda
13. Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah
14. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD
15. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
16. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang
Bersumber dari Pemerintah Pusat
7. Program Pengelolaan Barang Milik daerah terdiri dari :
1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
2. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
3. Penghapusan Barang Milik Daerah
4. Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah
7. Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Verifikasi Kebutuhan Barang Milik daerah
9. Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanahpemerintah Daerah
10. Pengadaan tanah
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
84
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
KODE PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT SKPD
PENANGGUNG JAWAB
LOKASI TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RENSTRA
SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Menciptakan Sistem Administrasi Perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan
Penyediaan Jasa dan Fasilitas untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Lancar, Tertib dan Teratur serta dapat dipertanggungjawabkan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Jasa dan Fasilitas untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran
Badan Keuangan
Daerah Kota
Mataram
01.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materai yang cukup
2.300 lembar
10,2 2.300 lembar
6,3 2.300 lembar
10,2 2.300 lembar
10,2 2.300 lembar
10,2 2.300 lembar
10,2 Sekretariat
01.2 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik dan Internet
4 Rek. 470,7
4 Rek. 430,4 4 Rek. 287,6
4 Rek. 287,6 4 Rek. 287,6
4 Rek. 287,6
Sekretariat
01.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10 Jenis
86,5 12 Jenis
45,3 12 Jenis
86,5 12 Jenis
86,5 12 Jenis
86,5 12 Jenis
86,5 Sekretariat
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
85
01.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional
Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
12 unit R.4
dan 47 unit R.2
159,6
12 unit R.4
dan 47 unit R.2
176,2 12 unit R.4
dan 47 unit R.2
176,2
12 unit R.4
dan 47 unit R.2
176,2 12 unit R.4
dan 47 unit R.2
176,2
12 unit R.4
dan 47 unit R.2
176,2
Sekretariat
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya leaning service kantor
1 Paket
201,2
1 Paket
176,2 1 Paket
176,2
1 Paket
176,2 1 Paket
176,2
1 Paket
176,2
Sekretariat
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 Tahun
350 1 Tahun
350 1 Tahun
350 1 Tahun
350 1 Tahun
350 1 Tahun
350 Sekretariat
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
3 Jenis Baran
g Cetak
an
229,2
3 Jenis Baran
g Cetak
an
202,6 3 Jenis Baran
g Cetak
an
229,2
3 Jenis Baran
g Cetak
an
229,2 3 Jenis Baran
g Cetak
an
229,2
3 Jenis Baran
g Cetak
an
229,2
Sekretariat
01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen istalasi/penerangan bangunan kantor
1 Tahun
25 1 Tahun
20 1 Tahun
25 1 Tahun
25 1 Tahun
25 1 Tahun
25 Sekretariat
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
15 Jenis
2000 7 Jenis
1.366,6
7 Jenis
2000 15 Jenis
2000 15 Jenis
2000 15 Jenis
2000 Sekretariat
01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan dan bahan pembersih gedung kantor
2 jenis 27,5 2 jenis 27,5 2 jenis 27,5 2 jenis 27,5 2 jenis 27,5 2 jenis 27,5 Sekretariat
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
86
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar, peraturan pajak daerah dan bahan bacaan lainnya
3 jenis bahan bacaa
n
157,2
3 jenis bahan bacaa
n
157,2 3 jenis bahan bacaa
n
157,2
3 jenis bahan bacaa
n
157,2 3 jenis bahan bacaa
n
157,2
3 jenis bahan bacaa
n
157,2
Sekretariat
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat kantor dan Tamu
7.250 kotak
350 7.250 kotak
350 7.250 kotak
350 7.250 kotak
350 7.250 kotak
350 7.250 kotak
350 Sekretariat
01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan daerah lainnya
1 Tahun
570 1 Tahun
950 1 Tahun
950 1 Tahun
950 1 Tahun
950 1 Tahun
950 Sekretariat
01.19 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan (RKA,RKAP,DPA,DPPA, Renja, PK, IKU, Renstra dan Lap Mandiri serta Rencana Aksi)
10 jenis
dokumen
47 10 jenis
dokumen
47,7 10 jenis
dokumen
47,7 10 jenis
dokumen
47,7 10 jenis
dokumen
47,7 10 jenis
dokumen
47,7 Sekretariat
01.20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Tersedianya jasa tenaga kontrak Pemerintah Daerah
38 orang tenaga kontra
k
597,8
38 orang tenaga kontra
k
597,8 38 orang tenaga kontra
k
597,8
38 orang tenaga kontra
k
597,8 38 orang tenaga kontra
k
597,8
38 orang tenaga kontra
k
597,8
Sekretariat
01.26 Penyediaan Administrasi Keuangan
Terlaksananya jasa tenaga administrasi keuangan
66 orang tenaga administrasi
1543,7
66 orang tenaga administrasi
1543,7 66 orang tenaga administrasi
1543,7
66 orang tenaga administrasi
1543,7 66 orang tenaga administrasi
1543,7
66 orang tenaga administrasi
1543,7
Sekretariat
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
87
Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi.
Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja aparatur.
Terwujudnya Penyediaan sarana/prasarana penunjang kinerja aparatur
02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Tersedianya sarana/prasarana aparatur yang memadai
Badan Keuangan
Daerah Kota
Mataram
02.03 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor
1 paket
38,7 1 paket
38,3 1 paket
1500 1 paket
1500 1 paket
1500 1 paket
1500 Sekretariat
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
12 unit R. 4
dan 12 unit R.
2
3823,2
12 unit R. 4
dan 12 unit R.
2
3823,2 12 unit R. 4
dan 12 unit R.
2
2066,5
12 unit R. 4
dan 12 unit R.
2
258,2 12 unit R. 4
dan 12 unit R.
2
258,2
12 unit R. 4
dan 12 unit R.
2
258,2
Sekretariat
02.10 Pengadaan Meublair
Tersedianya Meublair
1 paket
185 1 paket
150 Sekretariat
02.11 Pengadaan Tanah
Tersedianya Tanah
5 paket
55000
Sekretariat
penyesuaian
rekening kegiatan
02.12 Pengadaan Gedung Kantor
Terlaksananya sewa gedung kantor
1 Tahun
500 1 Tahun
Sekretariat
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Tahun
50 1 Tahun
150 1 Tahun
75 1 Tahun
75 1 Tahun
75 1 Tahun
75 Sekretariat
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasioanal
12 unit R. 4
dan 38 unit R.
2
315 12 unit R. 4
dan 38 unit R.
2
315 12 unit R. 4
dan 38 unit R.
2
315 12 unit R. 4
dan 38 unit R.
2
315 12 unit R. 4
dan 38 unit R.
2
315 12 unit R. 4
dan 38 unit R.
2
315 Sekretariat
02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 paket
151 1 paket
151 1 paket
151 1 paket
151 1 paket
151 1 paket
151
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
88
Meningkatkan Disiplin Aparatur
Tercpainya Disiplin Aparatur
Tersedianya Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Badan Keuangan
Daerah Kota
Mataram
03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
0 0 0 0 100% 38 100% 775 0 0 100% 775 Sekretariat
03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- - 1 paket
43,5 - - - - 1 paket
43,5 - - Sekretariat
03.04 Pengadaan Pakaian KORPRI
Tersedianya Pakaian KAOS KORPRI
- - - - 150 buah
589 - - - - 150 buah
589 Sekretariat
03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian batik/tradisional
- - 290 stel
94,5 - - - - 150 stel
77,5 0 0 Sekretariat
Pelaksanaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sistematis, transparan, dan akuntabel.
Penyediaan laporan atas capaian kinerja dan keuangan secara sistematis, transparan, dan akuntabel.
Terwujudnya Laporan atas Capaian Kinerja dan keuangan secara sistematis, transparan dan akuntabel
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Laporan atas Capaian Kinerja dan keuangan secara sistematis, transparan dan akuntabel
Badan Keuangan
Daerah Kota
Mataram
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0% 0 1 Dokumen
112 1 Dokumen
50 1 Dokumen
50 1 Dokumen
50 1 Dokumen
20
Sekretariat
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
89
06.02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
1
Dokumen
1,5 1
Dokumen
1,5 1
Dokumen
1,5 1
Dokumen
1,5 1
Dokumen
1,5 1
Dokumen
1,5 Sekretar
iat
06.07 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tersusunya LAKIP Dipenda Kota Mataram
1
Dokumen
2,1 1
Dokumen
2,1 1
Dokumen
2,1 1
Dokumen
2,1 1
Dokumen
2,1 1
Dokumen
2,1 Sekretar
iat
06.11 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
1 Dokumen
7 1 Dokumen
7 1 Dokumen
7 1 Dokumen
7 1 Dokumen
7 1 Dokumen
7 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
06.12 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram
Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram
1 Dokumen
5 1 Dokumen
5 1 Dokumen
5 1 Dokumen
5 1 Dokumen
5 1 Dokumen
5 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
06.13 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram
Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram
1 Dokumen
66,5 1 Dokumen
66,5 1 Dokumen
66,5 1 Dokumen
66,5 1 Dokumen
66,5 1 Dokumen
66,5 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
06.14 Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
1 Dokumen
23,3 1 Dokumen
23,3 1 Dokumen
23,3 1 Dokumen
23,3 1 Dokumen
23,3 1 Dokumen
23,3 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah
Persentase Target dan Realisasi PAD Hasil koordinasi
16 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Badan Keuangan
Daerah Kota
Mataram
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
90
16.01 Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9 jenis pajak
daerah
110,2
9 jenis pajak
daerah
110,2 9 jenis pajak
daerah
110,2
9 jenis pajak
daerah
110,2 9 jenis pajak
daerah
110,2
9 jenis pajak
daerah
110,2
P4D
16.02 Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah
Terlaksananya Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah
9 jenis pajak
daerah
210,8
9 jenis pajak
daerah
210,8 9 jenis pajak
daerah
210,8
9 jenis pajak
daerah
210,8 9 jenis pajak
daerah
210,8
9 jenis pajak
daerah
210,8
P3
16.03 Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi
Terlaksananya Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi
- - 250 WP
180,3 250 WP
180,3
250 WP
180,3 250 WP
180,3
250 WP
180,3
P3 Penyesuaian Kegiatan Baru
16.04 Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah
Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah
9 jenis pajak
daerah
450,9
9 jenis pajak
daerah
450,9 9 jenis pajak
daerah
450,9
9 jenis pajak
daerah
450,9 9 jenis pajak
daerah
450,9
9 jenis pajak
daerah
450,9
P3
16.05 Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah
Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah
9 jenis pajak
daerah
576,6
9 jenis pajak
daerah
576,6 9 jenis pajak
daerah
576,6
9 jenis pajak
daerah
576,6 9 jenis pajak
daerah
576,6
9 jenis pajak
daerah
576,6
P4D
16.06 Penyelenggaraan ,Pengolahan dan Dokumentasi Data Pajak Daerah
Penyelenggaraan ,Pengolahan dan Dokumentasi Data Pajak Daerah
10 Jenis Pajak Daera
h
254,6
10 Jenis Pajak Daera
h
254,6
10 Jenis Pajak Daera
h
254,6
10 Jenis Pajak Daera
h
254,6
10 Jenis Pajak Daera
h
254,6
10 Jenis Pajak Daera
h
254,6
P4D
16.07 Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah
Terlaksananya Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah
9 jenis pajak
daerah
298,5
9 jenis pajak
daerah
298,5 9 jenis pajak
daerah
298,5
9 jenis pajak
daerah
298,5 9 jenis pajak
daerah
298,5
9 jenis pajak
daerah
298,5
P2D
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
91
16.08 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
9 jenis pajak
daerah
634,9
9 jenis pajak
daerah
634,9 9 jenis pajak
daerah
634,9
9 jenis pajak
daerah
634,9 9 jenis pajak
daerah
634,9
9 jenis pajak
daerah
634,9
P2D
16.09 Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
9 jenis pajak
daerah
545,3
9 jenis pajak
daerah
545,3 9 jenis pajak
daerah
545,3
9 jenis pajak
daerah
545,3 9 jenis pajak
daerah
545,3
9 jenis pajak
daerah
545,3
P2D
16.10 Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah
Terlaksananya Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah
10 jenis pajak
daerah
300,9
9 jenis pajak
daerah
300,9 9 jenis pajak
daerah
300,9
9 jenis pajak
daerah
300,9 9 jenis pajak
daerah
300,9
9 jenis pajak
daerah
300,9
P3
16.11 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
10 jenis pajak
daerah
544,8
10 jenis pajak
daerah
544,8 10 jenis pajak
daerah
544,8
10 jenis pajak
daerah
544,8 10 jenis pajak
daerah
544,8
10 jenis pajak
daerah
544,8
Sekretariat
- Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangun
Terlaksananya Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
65000 WP
5230,2
Penyesuaian
Kegiatan
Peningkatan efektifitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
Tercapainya target PAD berdasarkan akurasi potensi obyek pajak dan retribusi daerah yang akuntabel dan tersedianya laporan PAD yang valid.
Terciptanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah
15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya Data Potensi PAD sebagai Informasi yang Akuntabel
Badan Keuangan
Daerah Kota
Mataram
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
92
06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
5 Dokumen
704,7
5 Dokumen
704,7 5 Dokumen
704,7
5 Dokumen
704,7 5 Dokumen
704,7
5 Dokumen
704,7
Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
5 Dokumen
191,8
5 Dokumen
191,8 5 Dokumen
191,8
5 Dokumen
191,8 5 Dokumen
191,8
5 Dokumen
191,8
Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
2 Dokumen
277,7
2 Dokumen
277,7 2 Dokumen
277,7
2 Dokumen
277,7 2 Dokumen
277,7
2 Dokumen
277,7
Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
2 Dokumen
131,9
2 Dokumen
131,9 2 Dokumen
131,9
2 Dokumen
131,9 2 Dokumen
131,9
2 Dokumen
131,9
Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 Dokumen
317,1
1 Dokumen
317,1 1 Dokumen
317,1
1 Dokumen
317,1 1 Dokumen
317,1
1 Dokumen
317,1
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja
Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
1 Dokumen
70,1 1 Dokumen
70,1 1 Dokumen
70,1 1 Dokumen
70,1 1 Dokumen
70,1 1 Dokumen
70,1 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
93
waban pelaksanaan APBD
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 349,8
100% 349,8 100% 349,8
100% 349,8 100% 349,8
100% 349,8
Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
14 Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah
1 Tahun
47,9 1 Tahun
47,9 1 Tahun
47,9 1 Tahun
47,9 1 Tahun
47,9 1 Tahun
47,9 P3
20 Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD
Terlaksananya Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD
2 Kegiat
an
99,8 2 Kegiat
an
99,8 2 Kegiat
an
99,8 2 Kegiat
an
99,8 2 Kegiat
an
99,8 2 Kegiat
an
99,8 Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
22 Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
11000 SP2D
675,6
11000 SP2D
675,6 11000 SP2D
675,6
11000 SP2D
675,6 11000 SP2D
675,6
11000 SP2D
675,6
Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
31 Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan
Terlaksananya Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan
1 Dokumen
168,1
1 Dokumen
168,1 1 Dokumen
168,1
1 Dokumen
168,1 1 Dokumen
168,1
1 Dokumen
168,1
Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
34 Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
100% 181,5
100% 181,5 100% 181,5
100% 181,5 100% 181,5
100% 181,5
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
94
58 Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual
Terlaksananya Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual
100% 495,5
100% 495,5 100% 495,5
100% 495,5 100% 495,5
100% 495,5
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
61 Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda
100% 53,3 100% 53,3 100% 53,3 100% 53,3 100% 53,3 100% 53,3 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
63 Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah
Terlaksananya Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah
100% 74 100% 74 100% 74 100% 74 100% 74 100% 74 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
64 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
1 Kegiat
an
20 1 Kegiat
an
20 1 Kegiat
an
20 1 Kegiat
an
20 1 Kegiat
an
20 1 Kegiat
an
20 Bidang Anggara
n dan Perbendaharaan
Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah
Tercapainya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah sesuai Prosedur
Persentase Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah sesuai Prosedur
17 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah sesuai Prosedur
Badan Keuangan
Daerah Kota
Mataram
01 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah
2 Aplika
si
669,4
2 Aplika
si
669,4 2 Aplika
si
669,4
2 Aplika
si
669,4 2 Aplika
si
669,4
2 Aplika
si
669,4
2 Aplikasi
Bidang Aset
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
95
02 Revaluoasi/appraisal aset/barang daerah
Terlaksananya Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
100% 319,2
100% 319,2 100% 319,2
100% 319,2 100% 319,2
100% 319,2
Bidang Aset
03 Penghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah
100% 237,8
100% 237,8 100% 237,8
100% 237,8 100% 237,8
100% 237,8
Bidang Aset
04 Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah
100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 100% 150 Bidang Aset
05 Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
85% 1089,2
85% 1089,2 85% 1089,2
85% 1089,2 85% 1089,2
85% 1089,2
Bidang Aset
06 Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah
2 Kegiat
an
629,3
2 Kegiat
an
629,3 2 Kegiat
an
629,3
2 Kegiat
an
629,3 2 Kegiat
an
629,3
2 Kegiat
an
629,3
Bidang Aset
07 Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
100% 294 100% 294 100% 294 100% 294 100% 294 100% 294 Bidang Aset
08 Verifikasi Kebutuhan Barang Milik daerah
Terlaksananya Verifikasi Kebutuhan Barang Milik daerah
100% 287,9 100% 287,9
100% 287,9 100% 287,9
100% 287,9
Bidang
Aset
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
96
09 Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanahpemerintah Daerah
Terlaksananya Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanahpemerintah Daerah
2 kgt 585,6 2 kgt 585,6
2 kgt 585,6 2 kgt 585,6
2 kgt 585,6
Bidang
Aset
10 Pengadaan Tanah
Tersedianya Tanah
5 paket
55000
5 paket
56899,9
5 paket
56899,9
5 paket
56899,9
5 paket
56899,9
5 paket
56899,9
Bidang
Aset
59 Pemindahtanganan BMD
Terlaksananya Pemindahtanganan BMD
100% 303,1
Bidang Aset
Penyesuaian
Kegiatan
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram,
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19640507 199203 1 016
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
97
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja OPD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kota Mataram, dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategis OPD adalah
untuk mensukseskan program pembangunan Kota Mataram. Pengukuran kinerja kegiatan
yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan
indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcome, benefit dan
impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat
capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan
realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.
Bila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram (RPJMD)
Tahun 2016-2021, keterkaiatannya dengan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah masuk dalam misi ke 4 (empat) dan
misi ke 5 (lima). Pada misi ke 4 (empat) yaitu “Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat
melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tataruang dalam rangka
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah
“Terkelolanya Aset Milik Daerah secara Tertib sesuai Prosedur”. Sedangkan pada misi
ke 5 (lima) yaitu “Meningkatkan keandalan pelayanan public melalui reformasi birokrasi
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good government)”, dimana
sasaran yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang Akuntabel” serta “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.
Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja yang mengacu pada tujuan, sasaran
RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1. di bawah ini
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
98
Tabel : 6.1
INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode RPJMD
Target Target Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Indeks Kepuasan
Pelayanan (IKP)
terhadap
pelayanan Badan
Keuangan Daerah
Kota Mataram
- 65 70 80 85 90 Tercapainya Indeks
Kepuasan Pelayanan
(IKP) terhadap
pelayanan Badan
Keuangan Daerah Kota
Mataram dengan Nilai :
(90)
2 Persentase
Peningkatan
Target
Penerimaan Pajak
Daerah
121.485.000.000
,-
5% dari
tahun
sebelumnya
5% dari
tahun
sebelumny
a
5% dari
tahun
sebelumnya
5% dari
tahun
sebelumnya
5% dari tahun
sebelumnya
Tercapainya Target
Penerimaan Pajak
Daerah sebesar Rp.
155.M
3 Persentase
Penetapan Target
Pendapatan Asli
Daerah Hasil
Koordinasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tercapainya Target
Pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah = 416 M 300 Milyar 309 M 331 M 356 M 377 M 416 M
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
99
4 Opini BPK atas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
WTP WTP WTP WTP WTP WTP Terwujudnya Opini BPK
atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah :
(Wajar Tanpa
Pengecualian)
5 Pesentase Daya
Serap APBD
91,70% 92,50% 93,00% 93,50% 94,00% 94,50% Tercapainya Daya
Serap APBD Kota
Mataram dengan Rata-
Rata Serapan sebesar :
94,50 %
6 Persentase
Ketepatan waktu
penyusunan
Laporan
Keuangan Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapainya Ketepatan
Waktu Penyusnan
Laporan Keuangan :
100%
7 Persentase Aset
Tanah/Bangunan
yang sudah
memiliki
Sertifikat
39,36%
43,83% 48,30% 56,35% 60,82% 65,30% Tercapainya Aset
Tanah/Bangunan yang
sudah memiliki
Sertifikat : 65,30% dari
Target 1.118 Sertifkat
8 Persentase
Keakuratan Data
Barang Milik
Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% Terwujudnya
keakuratan data
Barang Milik Daerah
selama 5 Tahun : 90%
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
100
Tabel : 6.1
REVIEW INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5 Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode RPJMD
Target Target Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap
pelayanan Badan
Keuangan Daerah
Kota Mataram
- 65 70 80 85 90 Tercapainya Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap
pelayanan Badan
Keuangan Daerah Kota
Mataram dengan Nilai :
(90)
2 Persentase
Peningkatan
Penerimaan Pajak
Daerah
121.485.000.000
,-
5% 5% 5% 5% 5% Tercapainya Target
Penerimaan Pajak
Daerah sebesar Rp.
155.M
3 Persentase
Target dan
Realisasi
Pendapatan Asli
Daerah Hasil
Koordinasi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tercapainya Target
Pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah = 416 M 300 Milyar 309 M 331 M 356 M 377 M 416 M
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
101
4 Persentase
Ketepatan waktu
penyusunan dan
Penyajian Laporan
Keuangan Daerah
secara Wajar
sesuai SAP
Berbasis Akrual
100% 100% 100% 100% 100% 100% Tercapainya Ketepatan
Waktu Penyusnan
Laporan Keuangan :
100%
5 Pesentase Daya
Serap APBD
91,70% 92,50% 93,00% 93,50% 94,00% 94,50% Tercapainya Daya Serap
APBD Kota Mataram
dengan Rata-Rata
Serapan sebesar : 94,50
%
6 Persentase Aset
Tanah/Bangunan
yang sudah
memiliki Sertifikat
39,36%
43,83% 48,30% 56,35% 60,82% 65,30% Tercapainya Aset
Tanah/Bangunan yang
sudah memiliki
Sertifikat : 65,30% dari
Target 1.118 Sertifkat
7 Persentase
Keakuratan Data
Barang Milik
Daerah yang
Terinventarisir
90% 90% 90% 90% 90% 90% Terwujudnya
keakuratan data Barang
Milik Daerah selama 5
Tahun : 90%
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
102
BAB VII
PENUTUP
Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan untuk
ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan
dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah
perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan
recognized dan responsed oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan
strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan
melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.
Dengan menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran serta memahami faktor-faktor
kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan
baik internal maupun eksternal, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah menetapkan
arah yang akan dituju. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu
kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong,
maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman/tantangan yang ada.
Rencana strategis yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak
memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil
atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang
mengancam kesinambungan operasional organisasi.
Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah :
1. Dengan adanya Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun 2016-2021,
diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci
penentu keberhasilan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut :
o Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan melakukan survey terhadap
kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah untuk
dapat mengetahui Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan yang diberikan Badan
Keuangan Daerah Kota Mataram.
REVIEW RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN 2016 - 2021
103
o Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik
melalui Media masa, Diskusi Panel, siminar atau simposium tentang arti
pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan
dan Pembangunan Kota Mataram.
o Mengoptimalkan potensi sumber daya Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
yang ada, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset
daerah serta penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi
hukum), dengan memanfaatkan dukungan Walikota, DPRD dan instansi-instansi
penegak hukum.
o Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pengelolaan keuangan daerah dan
pengelolaan aset daerah serta pemungutan PAD dengan sistem yang terintegrasi.
o Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pengelola keuangan
daerah dan pengelola aset daerah serta sumber daya pemungutan daerah dengan
meningkatka pendataan, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data
base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah
dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. pengelolaan
keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Bisa melalui kajian/studi
bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian.
o Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang
keuangan daerah, aset daerah dan di bidang pendapatan dengan memanfaatkan
kebijakan otonomi daerah.
o Merealisasikan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan asset
daerah secara tepat waktu sesuai prosedur serta Pajak dan Retribusi Daerah
dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak
dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
o Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur Badan Keuangan Daerah
Kota Mataram.
2. Melalui Renstra, diharapkan aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menjadi
duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategik untuk mewujudkan
Kepemerintahan Yang Baik ( good governance ).
3. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tahun
2016-2021 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu
responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan stratejik yang sangat
berpengaruh terhadap kinerja organisasi.