i
KATA PENGANTAR
egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang
Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Sekretariat Pimpinan
Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2016 sebagai wujud pelaksanaan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah.
LKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Isu akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah sangat berkaitan
dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, karena dalam hal ini
pemerintah merupakan institusi yang sangat berperan dan berpengaruh
untuk terwujudnya good governance. Sebagai salah satu kebijakan penting
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah
dengan terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Biro Sekretariat
Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2016. LKIP ini menyajikan tingkat capaian kinerja
dari Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI yang tercermin
dalam berbagai kegiatan, target dan realisasi dari masing-masing indikator,
s
ii
termasuk berbagai permasalahan serta hambatan yang dihadapi pada tahun
2016.
Sejalan dengan hal tersebut, Biro Sekretariat Pimpinan memiliki
komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada
hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Biro
Sekretariat Pimpinan atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui
analisis capaian dan evaluasi dari LKIP Tahun 2016 ini diharapkan dapat
menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan
akuntabilitas Biro Sekretariat Pimpinan lebih baik lagi di masa mendatang.
Di samping itu, penyusunan LKIP ini diharapkan dapat berperan sebagai alat
kendali dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dan sebagai alat
penilai kualitas kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi secara
menyeluruh.
Demikian LKIP Biro Sekretariat Pimpinan (Eselon II) Tahun 2016,
semoga dapat bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai induk
organisasi, dan khususnya bagi Biro Sekretariat Pimpinan sebagai unit kerja
pelaksana kegiatan.
Jakarta, Januari 2017
Kepala Biro Sekretariat Pimpinan,
Tugiyana
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
..................
.……………
i
iii
DAFTAR TABEL .…………… iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .................. v
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG .................. 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI .................. 3
C. PROGRAM KINERJA UTAMA BIRO .................. 5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .................. 6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 .................. 9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 .................. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BIRO .................. 17
B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN .................. 20
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BIRO .................. 27
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN .................. 73
B. SARAN .................. 74
iv
DAFTAR TABEL
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan .................. 5
TABEL 2.1. Sasaran Strategis, IKU dan KK Biro SekretariatPimpinan Tahun 2016
.................. 15
TABEL 2.2. Penetapan Kinerja Biro Sekretariat PimpinanTahun 2016
.................. 16
TABEL 3.1. Capaian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun2016
.…………… 19
TABEL 3.2. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro SekretariatPimpinan Tahun 2016
.…………… 20
TABEL 3.3. Penerimaan Tamu/Delegasi oleh Ketua MPR .…………… 34
TABEL 3.4. Penerimaan Tamu/Delegasi oleh Wakil KetuaMPR (Bpk. Mahyudin)
.................. 37
TABEL 3.5. Penerimaan Tamu/Delegasi oleh Wakil KetuaMPR (Bpk. E.E. Mangindaan)
.................. 38
TABEL 3.6. Penerimaan Tamu/Delegasi oleh Wakil KetuaMPR (Bpk. Hidayat Nur Wahid)
.................. 38
TABEL 3.7. Penerimaan Tamu/Delegasi oleh Wakil KetuaMPR (Bpk. Oesman Sapta)
.................. 40
TABEL 3.8. Daftar Negara dan Jadwal Pertemuan KunjunganDelegasi Pimpinan MPR ke Negara Sahabat
.................. 65
TABEL 3.9. Agenda Rapat Pimpinan .................. 69
TABEL 3.10. Agenda Rapat Gabungan .................. 71
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Biro
Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR
terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta
sasaran strategisnya kepada stakeholders. LKIP Biro Sekretariat Pimpinan
Tahun 2016 tidak hanya menyajikan catatan keberhasilan dan kegagalan
capaian strategis Biro Sekretariat Pimpinan pada Tahun Anggaran 2016,
namun juga menyampaikan uraian dan analisa singkat atas capaian kinerja
tersebut. Capaian strategis Biro Sekretariat Pimpinan dapat dilihat dari
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan
tujuan dan sasaran.
Biro Sekretariat Pimpinan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis
yang dicapai pada tahun 2016, sasaran strategis dicapai dengan
menentukan 12 (dua belas) indikator kinerja yang dapat terukur dan target
yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 12 (dua belas)
target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang
ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran
strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Sekretariat Pimpinan
Tahun 2016, menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam
pelaksanaan tugas di Biro Sekretariat Pimpinan, termasuk menyajikan
capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2016.
Sehingga laporan ini juga dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan
Biro Sekretariat Pimpinan dalam melaksanakan rencana kinerja yang telah
ditetapkan pada awal tahun anggaran. Oleh karena itu, hasil dari analisis
capaian kinerja tiap-tiap sasaran dijadikan dasar pertimbangan untuk
menentukan rencana kinerja tahun anggaran yang akan datang. Dengan
LKIP
vi
demikian diharapkan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan pada tahun yang
akan datang akan menjadi lebih baik.
Secara umum, dari dua indikator kinerja utama, persentase rata-rata
capaian kinerja nya dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :
Capaian kinerja yang melebihi 100% atau cukup jauh di bawah 100%
disebabkan pada dasarnya kegiatan di Biro Sekretariat Pimpinan pada
umumnya kegiatan yang volume nya bersifat prediktif dan kondisional,
menyesuaikan situsai, kondisi, dan arahan Pimpinan MPR.
No Indikator Kinerja Satuan Target RealisasiPersentase
TingkatCapaian
Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya
1 Terlaksananya dukungan pelayanan kegiatankepada Pimpinan MPR(meliputi 16 kegiatan)
Persen 100 108 108,86 %
2 Terselenggaranya kegiatan pelayanan rapat-rapatMPR dan Alat Kelengkapannya(meliputi 2 kegiatan)
Kali 24 15 62,5%
1
BAB I PENDAHULUAN
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
aradigma manajemen sektor publik saat ini adalah birokrasi
pemerintah diupayakan untuk seefisien dan seefektif
mungkin sehingga mereka dapat bergerak fleksibel dalam
mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Hal ini
mengakibatkan reformasi pada aparatur pemerintah yang menuntut
diwujudkannya akuntabilitas instansi pemerintah sebagai keharusan
dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi instansi tersebut.
Sehingga upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan
yang baik atau sering dikenal dengan istilah Good Governance, pada
penyelenggaraan tugas-tugas institusi dan birokrasi yang dimiliki oleh
pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi
yang dicita-citakan. Terselenggaranya good governance merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
P
2
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.
Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Good Governance dapat dipahami sebagai implementasi otoritas
politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai
urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Good Governance
memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan,
akuntabel, produktif, dan sejajar, serta mampu mempromosikan
penegakan hukum. Dari semua indikator tersebut, hal yang paling
penting dalam Good Governance adalah bagaimana penggunaan
kekuasaan dan otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik.
Sebagai tindak lanjut dari cita-cita pemerintah dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Governance) maka diwujudkan melalui
adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan
Pelaporan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP),
sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 tahun
1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah secara
periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran
3
strategis organisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders)
yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Sejalan dengan itu, Biro Sekretariat Pimpinan sebagai salah satu unit
Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI menyusun LKIP
sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya. Melalui Laporan Kinerja
Biro/Eselon II ini, Biro Sekretariat Pimpinan menyampaikan beberapa
capaian dari kegiatan yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan,
sehingga tingkat keberhasilan kegiatan dapat diketahui dan dijadikan
bahan evaluasi untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya.
B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan seperti diatur
dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Biro Sekretariat Pimpinan adalah unit kerja yang kedudukannya
dibawah Sekretaris Jenderal.
Biro Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Biro
Sekretariat Pimpinan yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal
MPR RI dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.
2. Tugas
Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua
MPR, penyusunan informasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua MPR,
penyusunan naskah sambutan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan
kegiatan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi dan
4
koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga
negara lainnya, pelayanan keprotokolan, penyusunan acara kegiatan,
penyusunan dokumen perjalanan dinas luar negeri, upacara
kenegaraan, alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan
MPR, Anggota, dan Sekretariat Jenderal MPR, serta pelaksanaan tugas
kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Sekretariat Pimpinan
melaksanakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua MPR,
penyusunan informasi kegiatan Ketua MPR dan penyusunan naskah
sambutan Ketua MPR;
b. penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Wakil Ketua MPR,
penyusunan informasi kegitan Wakil Ketua MPR dan penyusunan
naskah sambutan Wakil Ketua MPR;
c. penyusunan kegiatan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat
konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau
pimpinan lembaga negara lainnya;
d. pelayanan keprotokolan, penyusunan acara kegiatan, penyusunan
dokumen perjalanan dinas luar negeri, upacara kenegaraan, alih
bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan MPR, Anggota,
dan Sekretariat Jenderal MPR; serta
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris
Jenderal MPR.
Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas :
1. Bagian Sekretariat Ketua;
5
2. Bagian Sekretariat Wakil Ketua; dan Bagian Sekretariat Wakil Ketua
sebagaimana dimaksud terdiri atas 4 (empat) Bagian sesuai dengan
jumlah wakil ketua MPR saat ini.
3. Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan.
Bagan Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat
Jenderal Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia terdapat pada
gambar dibawah ini
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan
C. PROGRAM KINERJA UTAMA BIRO
Pada Tahun Anggaran 2016, Biro Sekretariat Pimpinan memiliki 2
(dua) program utama yaitu Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional
MPR dan Alat Kelengkapannya; serta Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR.
Rincian kegiatan pada masing-masing program antara lain:
a. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya
1. Representasi/pelayanan/pengawalan Pimpinan;
2. Penerimaan Delegasi/Tamu MPR dari Luar Negeri;
3. Konsultasi Pimpinan MPR dengan Lembaga Negara;
4. Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Ketua MPR;
5. Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Wakil Ketua MPR;
6
6. Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka
Penguatan Konstitusi;
7. Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka
Peringatan Hari Pancasila;
8. Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke daerah;
9. Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Negara Sahabat;
10. Silaturahmi Kebangsaan; dan
11. Koordinasi, konsultasi, dan konsinyering Pimpinan MPR dan
Alat Kelengkapan.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya MPR
1. Layanan Rapat Pimpinan;
2. Layanan Rapat Gabungan;
3. Operasional Pelayanan/Pengawalan Pimpinan;
4. Penerimaan Tamu dan Alih Bahasa;
5. Pendampingan dan koordinasi Protokoler kegiatan Pimpinan
MPR RI;
6. Penyelenggaraan Pengurusan Perjalanan Pimpinan; dan
7. Penyelenggaraan Tata Upacara MPR dan Sekretariat Jenderal.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Sekretariat Pimpinan dalam
Laporan Kinerja ini akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 sekaligus pencapaian kinerja
pada masing-masing kegiatan. Dalam penyajian LKIP Biro Sekretariat
Pimpinan Tahun Anggaran 2016 ini tersusun dalam sistematika penyajian
sebagai berikut:
7
BAB I : PENDAHULUAN,
menguraikan secara ringkas latar belakang aspek strategis
beserta Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Sekretariat
Pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
BAB II : RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA,
menguraikan Rencana Strategis (Renstra) Biro Sekretariat
Pimpinan MPR RI Tahun 2015-2019 yang dirumuskan ke
dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program, serta
Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2016.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA,
menguraikan analisis capaian kinerja Biro Sekretariat
Pimpinan dengan penetapan kinerja, yang tercermin dalam
pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.
BAB IV : PENUTUP,
menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan evaluasi
Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan serta saran yang
diperlukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Biro
Sekretariat Pimpinan pada tahun-tahun mendatang.
9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB IIRENCANA STRATEGIS
DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
encana stratejik (Renstra) Biro Sekretariat Pimpinan 2015–
2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi,
misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program
dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Biro Sekretariat Pimpinan
selama lima tahun kedepan (2015–2019). Dokumen ini disusun
berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan
permasalahan serta rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk
menjapai tujuan.
Penyusunan perencanaan strategis tahun 2015-2019 Biro Sekretariat
Pimpinan merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun berdasarkan perencanaan
masing-masing unit di unit kerja Biro Sekretariat Pimpinan yang dikemas
dan dipadukan menjadi sebuah perencanaan yang komprehensif dan
strategis sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan
yang diinginkan.
R
10
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Didalamnya juga
memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin
timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi
pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan
masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program serta
mengevaluasi hasilnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab
tantangan masa depan, Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal
MPR mempunyai visi yang harus dicapai sampai tahun 2019 yaitu:
“Memberikan pelayanan yang profesional, komunikatif dan beretika
kepada Pimpinan MPR RI 2019”.
Yang dimaksud dengan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan
kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
Pelayanan dapat dikatakan sebagai proses pemenuhan kebutuhan yang
dilakukan oleh suatu lembaga dengan menggunakan bantuan,
pemberitahuan atau publikasi untuk memenuhi kebutuhan serta
keinginan pemakai jasa. Sedangkan pelayanan profesional adalah
konseptualitas pelayanan oleh pegawai/petugas yang lebih menekankan
pada proses dalam menciptakan standar mutu dan kualitas yang
memuaskan dan sesuai atau melebihi dari apa yang diharapkan.
Istilah profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan
keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan
tingkatan masing-masing. Menurut Sianipar (2001: 14) dalam Sundarso,
dkk (2006) bahwa untuk menjadi seorang professional dalam
11
memberikan pelayanan aparatur negara harus memiliki kemampuan dan
pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing sebagaimana
dinyatakan bahwa pelayanan professional adalah kemampuan seseorang
yang miliki profesi melayani kebutuhan orang lain, atau professional
menanggapi kebutuhan orang lain atau professional menanggapi
kebutuhan khas orang lain.
Komunikatif berasal dari bahasa latin “communis” atau “common”
dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita
berusaha untuk mencapai kesamaan makna, “commonness”. Atau dengan
ungkapan yang lain, melalui komunikasi kita mencoba berbagi informasi,
gagasan atau sikap kita dengan partisipan lainnya. Pelayanan yang
komunikatif dimana keadaan saling dapat berhubungan dan mudah
dipahami satu sama lain.
Beretika berasal dari kata Etika, artinya bahwa pelayanan yang kita
berikan kepada Pimpinan tersebut dengan senantiasa memperhatikan
berbagai etika yang berlaku di Indonesia, antara lain etika Birokrasi. Etika
birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan
moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok
pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi
dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika
Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi
tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan
aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan.
Selain itu juga aspek kesopanan, kepantasan, proporsional menempatkan
pada porsinya harus juga menjadi landasan pelayanan.
Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, Biro Sekretariat Pimpinan
menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:
12
1. Melaksanakan standar operasional prosedur pelayanan kepada
pimpinan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administrasi dan
kerumahtanggaan kepada pimpinan;
Kejelasan misi organisasi merupakan prasyarat bagi keberhasilan
suatu organisasi. Aspek kompetensi menunjukkan bahwa perhatian
organisasi lebih terfokus pada kompetensi SDM. Sekretariat Jenderal MPR
menggunakan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi, maka
kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi.
Oleh karena itu kompetensi pegawai perlu senantiasa ditingkatkan
melalui berbagai cara agar terbentuk kualitas pegawai yang memadai dan
profesional dalam melaksanakan tugas.
Dalam upaya mencapai keberhasilan organisasi, Biro Sekretariat
Pimpinan di samping memperhatikan aspek kompetensi SDM,
mengimplementasikan teknologi informasi, juga menjunjung tinggi nilai-
nilai yang disepakati bersama. Hal ini dipandang penting mengingat
dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan tugas,
maka peningkatan kompetensi SDM dan penerapan teknologi informasi
akan lebih bermakna.
Sesuai dengan visi dan misi Biro Sekretariat Pimpinan, maka tujuan
yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) adalah :
1. Terwujudnya pelayanan kepada Pimpinan sesuai dengan standar
operasional prosedur;
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang Profesional; dan
3. Terwujudnya pelayanan teknis administratif dan kerumahtanggaan
yang optimal.
13
Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara
nyata, Biro Sekretariat Pimpinan menyusun sasaran strategis. Sasaran
strategis yang ingin dicapai Biro Sekretariat Pimpinan selama kurun waktu
5 tahun (2015–2019) adalah “Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan
tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya”.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Guna mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan tersebut
perlu ditetapkan Kinerja yang akan dicapai tahap demi tahap setiap
tahun. Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya
merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai
selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok,
fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja tahun
2016 merupakan bagian dari dokumen yang diperjanjikan antara Kepala
Biro Sekretariat Pimpinan dengan Sekretaris Jenderal MPR RI dan
merupakan dokumen perjanjian kinerja selama satu tahun.
Selanjutnya Perjanjian Kinerja tahun 2016 ini dijabarkan lebih lanjut
ke dalam indikator kinerja sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing
kegiatan yang telah ditatapkan. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2016
yang diulas secara rinci dan mendalam adalah kegiatan-kegiatan yang
menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Sekretariat Pimpinan
dalam mendukung Sekretariat Jenderal MPR RI mewujudkan MPR
menjadi rumah kebangsaaan, pengawal ideologi pancasila, dan
kedaulatan rakyat.
Penetapan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan MPR terdiri atas kegiatan
yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja yang telah disusun pada
awal tahun anggaran 2016 dan terbagi menjadi Satuan Kerja Majelis dan
Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. Di tahun 2016, Biro Sekretariat
14
Pimpinan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, 2 (dua) Indikator Kinerja
Utama dan 18 Indikator Kinerja Kegiatan yang meliputi :
A. Terlaksananya Dukungan Pelaksanaanya Tugas Pimpinan MPR dan
Alat Kelengkapannya
12. Representasi/pelayanan/pengawalan Pimpinan;
13. Penerimaan Delegasi/Tamu MPR dari Luar Negeri;
14. Konsultasi Pimpinan MPR dengan Lembaga Negara;
15. Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Ketua MPR;
16. Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Wakil Ketua MPR;
17. Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka
Penguatan Konstitusi;
18. Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka Hari
Pancasila;
19. Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke daerah;
20. Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Negara Sahabat;
21. Silaturahmi Kebangsaan; dan
22. Koordinasi, konsultasi, dan konsinyering Pimpinan MPR dan Alat
Kelengkapan.
B. Terselenggaranya kegiatan pelayanan rapat-rapat MPR dan Alat
Kelengkapannya Lainnya MPR
8. Operasional Pelayanan/Pengawalan Pimpinan
9. Layanan Rapat Pimpinan;
10. Layanan Rapat Gabungan;
11. Penerimaan Tamu Pimpinan MPR dan Alih Bahasa;
12. Pendampingan dan koordinasi Protokoler kegiatan Pimpinan MPR;
13. Penyelenggaraan Protokoler Perjalanan Pimpinan MPR; dan
14. Penyelenggaraan Tata Upacara MPR dan Sekretariat Jenderal.
15
Selanjutnya berikut ini adalah keterkaitan antara Sasaran Strategis,
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat
dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.1Sasaran Strategis, IKU dan IKK Biro Sekretariat Pimpinan
SASARAN STRATEGIS IKU IKK
Peningkatan kualitasdukungan terhadappelaksanaan tugasdan wewenang MPRdan AlatKelengkapannya
Terlaksananyadukungan pelayanankegiatan kepadaPimpinan MPR
- Representasi/pelayanan/pengawalan Pimpinan
- Penerimaan Delegasi/Tamu MPR dari LuarNegeri
- Konsultasi Pimpinan MPR dengan LembagaNegara
- Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri KetuaMPR
- Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri WakilKetua MPR
- Pertemuan dengan lembaga negara dalamrangka Penguatan Konstitusi
- Pertemuan dengan lembaga negara dalamrangka Hari Pancasila
- Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Daerah
- Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke NegaraSahabat
- Silaturahmi Kebangsaan
- Koordinasi, Konsultasi, dan KonsinyeringPimpinan MPR dengan Badan-badan.
- Operasional Pelayanan/Pengawalan Pimpinan
- Penerimaan Tamu Pimpinan dan Alih Bahasa
- Pendampingan dan koordinasi ProtokolerKegiatan Pimpinan MPR
- Penyelenggaraan Protokoler PerjalananPimpinan MPR
- Penyelenggaraan Tata Upacara MPR danSekretariat Jenderal
Terselenggaranyakegiatan pelayananrapat-rapat MPR danAlat Kelengkapannya
- Rapat Pimpinan
- Rapat Gabungan
16
Tabel 2.2Penetapan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2016
Sasaran Strategis IndikatorKinerja Utama Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target
Peningkatankualitas dukunganterhadappelaksanaan tugasdan wewenangMPR dan AlatKelengkapannya
Terlaksananyadukunganpelayanankegiatan kepadaPimpinan MPR
a. Representasi/Pelayanan/Pengawal-an Pimpinan Kali 14
b. Penerimaan Delegasi/Tamu MPRdari Luar Negeri Kali 1
c. Konsultasi Pimpinan MPR denganLembaga Negara Kali 2
d. Penerimaan Tamu/Delegasi DalamNegeri Ketua MPR Kali 120
e. Penerimaan Tamu/Delegasi DalamNegeri Wakil Ketua MPR Kali 240
f. Pertemuan dengan lembaga negaradalam rangka Penguatan Konstitusi Kali 1
g. Pertemuan dengan lembaga negaradalam rangka Hari Pancasila Kali 1
h. Kunjungan Delegasi Pimpinan MPRke Daerah Kali 100
i. Kunjungan Delegasi Pimpinan MPRke Negara Sahabat Kali 8
j. Silaturahmi Kebangsaan Kali 5
k. Koordinasi, Konsultasi, danKonsinyering Pimpinan MPR denganBadan-badan
kali 1
l. Operasional Pelayanan danPengawalan Pimpinan Bulan 12
m. Penerimaan Tamu Pimpinan danAlih Bahasa Bulan 12
n. Pendampingan dan KoordinasiProtokoler Perjalanan PimpinanMPR
Bulan 12
o. Penyelenggaraan PengurusanPerjalanan Pimpinan Bulan 12
p. Penyelenggaraan Tata Upacara MPRdan Sekretariat Jenderal Kali 12
Terselenggara-nya kegiatanpelayananrapat-rapatMPR dan AlatKelengkapannya
a. Rapat PimpinanKali 12
b. Rapat Gabungan Kali 12
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana
kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam mengemban tugasnya. Evaluasi
yang dicapai oleh pemerintah terhadap kinerjanya dapat dilaksanakan
dalam periode tertentu setiap satu tahun sekali.
Indikator kinerja menjadi fokus pengukuran kinerja karena dapat
memberi informasi tentang arah capaian kinerja.Oleh karena itu, kualitas
informasi kinerja sangat tergantung pada kualitas indikator yang
digunakan. Sebagai sumber data untuk pengukuran capaian kinerja di
Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2016 adalah Rencana Kinerja Tahunan
18
Tahun 2016, Penetapan Kinerja Tahun 2016, Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2016 dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2016.
Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Sekretariat Pimpinan
pada tahun 2016 merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam Rencana Strategis Biro Sekretariat Pimpinan tahun 2015-
2019, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun
2016.
Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimiliki, maka selama
tahun 2016 Biro Sekretariat Pimpinan dapat mengukur keberhasilan dan
kegagalan kinerja. Selanjutnya dilakukan pula analisis capaian kinerja
yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan
program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi
dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran
kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
Pada umumnya, capaian kinerja pada masing-masing sasaran dapat
dikatakan mencapai tingkat keberhasilan. Namun juga ada beberapa
kegiatan yang tidak berhasil atau kurang diwujudkan pada tahun 2016.
Untuk dapat merealisasikan dan memperbaiki kinerja tersebut, Biro
Sekretariat Pimpinan telah melakukan analisis dan evaluasi agar dapat
dilakukan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Berikut ini
tabel yang menggambarkan tentang capaian kinerja Biro Sekretariat
Pimpinan MPR RI tahun 2016.
19
Tabel 3.1Capaian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2016
SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi Realisasi(%)
Peningkatankualitasdukunganterhadappelaksanaantugas danwewenang MPRdan AlatKelengkapannya
Terlaksana-nya dukung-an pelayan-an kegiatankepadaPimpinanMPR
q. Representasi/Pelayanan/Pengawalan Pimpinan
Kali 14 12 85.71%
r. Penerimaan Delegasi/TamuMPR dari Luar Negeri Kali 1 0 50%
s. Konsultasi Pimpinan MPRdengan Lembaga Negara Kali 2 2 100%
t. Penerimaan Tamu/DelegasiDalam Negeri Ketua MPR Kali 120 146 120%
u. Penerimaan Tamu/DelegasiDalam Negeri Wakil KetuaMPR
Kali 240 164 68,33%
v. Pertemuan denganlembaga negara dalamrangka PenguatanKonstitusi
Kali 1 1 100%
w. Pertemuan denganlembaga negara dalamrangka Hari Pancasila
Kali 1 1 100%
x. Kunjungan DelegasiPimpinan MPR ke Daerah Kali 100 306 306%
y. Kunjungan DelegasiPimpinan MPR ke NegaraSahabat Kali 8 15 187,5%
z. Silaturahmi Kebangsaan Kali 5 3 60%aa. Koordinasi, Konsultasi, dan
Konsinyering PimpinanMPR dengan Badan-badan
kali 1 1 100%
bb.OperasionalPelayanan/PengawalanPimpinan
Paket 12 12 100%
cc. Penerimaan TamuPimpinan dan Alih Bahasa Bulan 12 12 100%
dd.Pendampingan/Penyelenggaraan Protokoler PerjalananPimpinan MPR
Bulan 12 12 100%
ee. Penyelenggaraan Pengu-rusan Perjalanan Pimpinan Bulan 12 12 100%
ff. Penyelenggaraan TataUpacara MPR danSekretariat Jenderal
Bulan 12 12 100%
Terselengga-ranyakegiatanpelayananrapat-rapatMPR danAlatKelengkapannya
c. Rapat Pimpinan Kali 12 7 58,33%
d. Rapat Gabungan Kali 12 8 66,67%
20
B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2016, pagu dan realisasi
anggaran berdasarkan program kegiatan dalam lingkup tugas di Biro
Sekretariat Pimpinan, tabel 3.2.
Tabel 3.2Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2016
Sasaranstrategis
IndikatorKinerja Utama Indikator kinerja Pagu
(Rp)Realisasi
(Rp)Persentase
(%)Kegiatan Pimpinan MPRPeningkatankualitasdukunganterhadappelaksanaantugas danwewenangMPR dan AlatKelengkapannya
Terlaksananyadukunganpelayanankegiatan kepadaPimpinan MPR
a. Representasi/Pelayanan/Pengawalan Pimpinan
1.620.000.000 847.750.000 52,33
b. PenerimaanDelegasi/Tamu MPR dariLuar Negeri
305.500.000 193.253.354 63,26
c. Konsultasi PimpinanMPR dengan LembagaNegara
38.700.000 15.000.000 38,76
d. PenerimaanTamu/Delegasi DalamNegeri Ketua MPR
3.596.000.000 3.165.109.153 88,02
e. PenerimaanTamu/Delegasi DalamNegeri Wakil Ketua MPR
5.423.000.000 4.084.071.467 75,31
f. Pertemuan denganlembaga negara dalamrangka PenguatanKonstitusi
687.660.000 572.785.000 83,29
g. Pertemuan denganlembaga negara dalamrangka Hari Pancasila
1.242.480.000 1.142.608.796 91,96
h. Kunjungan DelegasiPimpinan MPR ke Daerah
12.544.800.000 10.965.412.560 87,41
i. Kunjungan DelegasiPimpinan MPR ke NegaraSahabat
17.158.331.000 17.020.858.534 99,20
j. Silaturahmi Kebangsaan 1.042.000.000 266.210.460 25,55k. Koordinasi, Konsultasi,
dan KonsinyeringPimpinan MPR denganBadan-badan
73.481.000 44.927.800 61,14
l. OperasionalPelayanan/PengawalanPimpinan
3.821.343.000 2.247.726.500 58,82
m. Penerimaan TamuPimpinan dan AlihBahasa
350.260.000 292.269.900 89,44
n. Pendampingan danKoordinasi ProtokolerKegiatan Pimpinan MPR
22.464.000 21.782.335 96,97
21
Berdasarkan data capaian kinerja dan juga realisasi anggaran tahun
2016, dapat dijelaskan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran pada masing-masing kegiatan dengan perincian
sebagai berikut :
1. Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kegiatan Kepada Pimpinan
MPR
a) Representasi/Pelayanan/Pengawalan Pimpinan
Capaian kinerja terealisasi yaitu 1 (satu) kali, sedangkan untuk
serapan anggaran dari pagu sebesar Rp 1.620.000.000,- terealisasi
sebesar Rp.847.750.000,- atau sebesar 52,33% sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp.772.250.000,- atau sebesar 47,67%. Hal ini
disebabkan adamya kebijakkan Sekretaris jenderal MPR untuk
melakukan efisiensi anggaran, serta melakukan penggunaan
anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
b) Penerimaan Delegasi/Tamu MPR dari Luar Negeri
Serapan anggaran untuk kegiatan penerimaan delegasi/tamu
MPR dari luar negeri pada tahun 2016 dari pagu yang sudah
ditetapkan sebesar Rp. 305.500.000,- terealisasi Rp.193.253.354,- atau
o. Penyelenggaraan Pengu-rusan PerjalananPimpinan
678.400.000 677.732.100 99,90
p. Penyelenggaraan TataUpacara MPR danSekretariat Jenderal
14.277.000 13.613.025 95,35
Terselenggara-nya kegiatanpelayananrapat-rapat MPRdan AlatKelengkapannya
a. Rapat Pimpinan 217.800.000 115.073.750 52,83
b. Rapat Gabunngan 313.800.000 143.632.950 45,77
22
sebesar 63,26%. Hal ini karena Delegasi Parlemen Ceko yang
dijadwalkan berkunjung ke Indonesia membatalkan kunjungannya ke
Indonesia karena pesawat (private jet) yang digunakan delegasi
mengalami kerusakan dalam perjalanan menuju Indonesia.
Sedangkan persiapan akomodasi dan transportasi untuk menjamu
kunjungan parlemen tersebut sudah disiapkan, baik di Jakarta
maupun di daerah (Yogyakarta). Pengeluaran anggaran tersebut
digunakan untuk menyediakan akomodasi dan trasportasi yg sudah
dipesan namun tidak bisa dibatalkan karena waktu pembatalan yang
sudah terlambat (kerusakan pesawat terjadi di Malaysia, tepat di hari
jadwal kedatangan di bandara Halim Perdanakusuma Jakarta).
c) Konsultasi Pimpinan MPR dengan Lembaga Negara
Serapan anggaran Konsultasi Pimpinan MPR dengan Lembaga
Negara pada tahun 2016 dari pagu yang sudah ditetapkan sebesar
Rp. 38.700.000,- terealisasi Rp.15.000.000,- atau sebesar 38,76%,
sehingga terjadi sisa anggaran sebesar 23.700.000. Hal ini disebabkan
karena beberapa pertemuan dilaksanakan Pimpinan MPR RI dengan
Pimpinan Lembaga Negara dilaksanakan di Istana Negara.
d) Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Ketua MPR
Pada tahun 2016 kegiatan ini direncanakan 120 kali, dan dapat
terealisasi sebanyak 146 kali dengan serapan dari pagu anggaran
sebesar Rp.3.596.000.000,- terealisasi Rp.3.165.109.153,- atau sebesar
88,02%. Capaian ini melebihi target pencapaian kinerja dari yang
direncanakan, namun demikian masih jugai terdapat penghematan
anggaran sebesar Rp. 430.890.847,- atau sebesar 21,98%.
23
e) Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Wakil Ketua MPR
Terkait dengan serapan anggaran tahun 2016, penerimaan
tamu/delegasi dalam negeri Wakil Ketua MPR mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 5.423.000.000,- dengan terealisasi Rp.
4.084.071.467,- atau sebesar 75,31%. Target tahun 2016 sebanyak 240
kali dan dapat tercapai 164 kali (68,33%).
f) Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka
Penguatan Konstitusi
Serapan anggaran kegiatan ini pada tahun 2016 dari pagu sebesar
Rp. 687.660.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 572.785.000,- atau
sebesar 83,29% sehingga sisa anggaran sebesar 114.875.000 atau
26,71%. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Konstitusi
yaitu pada tangga 18 Agustus, pada acara tersebut dirangkaikan
dengan kegiatan Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR
RI tahun 2016. Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk mengingatkan
kita bahwa kita memiliki konstitusi sebagai Hukum Dasar berbangsa
dan bernegara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
g) Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka
Hari Pancasila
Pada tahun 2016, pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
1.242.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.142.608.796,- atau sebesar
91,96%. Anggaran kegiatan ini terserap dengan hanya menyisakan
8,04%. Serapan anggaran digunakan membiayai Peringatan Pidato
Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI tentang dasar
negara. Tahun 2016 peringatan dilaksanakan di Gedung Merdeka
24
Bandung. Pemilihan tempat ini untuk mengingatkan pentingnya
Gedung Merdeka dalam perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia,
karena Gedung Merdeka juga pernah menjadi tempat
terselenggaranya KTT Non Blok pada tahun 1955, juga gedung
Merdeka pernah menjadi tempat bersidangnya Konstituante dan
MPRS di awal negara Merdeka.
Pada peringatan tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo
yang pada kesempatan tersebut Presiden menetapkan bahwa pada
tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadi
Hari Libur Nasional.
h) Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Daerah
Pada tahun 2016, kunjungan delegasi Pimpinan MPR ke daerah
memiliki pagu sebesar Rp.12.544.800.000,- dan terealisasi
Rp.10.965.412.560,- atau sebesar 87,41%, sehingga terjadi
penghematan sebesar 12,69%. Hal ini disebabkan karena kegiatan
Pimpinan MPR RI sudah terpenuhi.
i) Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Negara Sahabat
Pada tahun 2016, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp.
17.158.331.000,- terealisasi Rp. 17.020.858.534,- atau sebesar 99,20%.
Kegiatan ini dapat terlaksana dengan optimal dan hanya menyisakan
sedikit anggaran.
j) Silaturahim Kebangsaan
Pada tahun 2016, dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp.
1.042.000.000,- terealisasi Rp. 266.210.460,- atau sebesar 25,55%.
Penyerapan anggaran ini rendah karena ada beberapa pos anggaran
25
yang tidak digunakan seperti belanja perjalanan, karena kegiatannya
diadakan di ibukota Negara Jakarta.
k) Koordinasi, Konsultasi, dan Konsinyering Pimpinan MPR
dengan Badan-Badan dan Alat Kelengkapan.
Kegiatan ini pada tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
73.481.000,- terealisasi Rp. 44.927.800,- atau sebesar 61,14%.
Penyerapan anggaran ini hanya diambil dari belanja konsumsi
sedangkan ada beberapa pos anggaran yang tidak digunakan seperti
belanja perjalanan, karena kegiatan dilaksanakan di Jakarta.
l) Operasional Pelayanan/ Pengawalan Pimpinan
Anggaran Operasional Pelayanan/Pengawalan Pimpinan tahun
2016 adalah sebesar Rp.3.821.343.000,- dan terealisasi Rp.
2.247.726.500,- atau sebesar 58.82%. Adanya sisa anggaran ini karena
adanya penghematan dan semua kebutuhan sudah terpenuhi.
m) Penerimaan Tamu Pimpinan dan Alih Bahasa
Anggaran Penerimaan Tamu Pimpinan dan Alih Bahasa tahun
2016 adalah sebesar Rp. 350.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
292.269.900,- atau sebesar 83.44%. Kegiatan ini meliputi pelayanan
alih bahasa baik secara lisan (penerimaan tamu) maupun tulisan
(penyusunan surat, penerjemahan dokumen) yang dilaksanakan
sepanjang tahun anggaran 2016.
26
n) Pendampingan dan Koordinasi Protokoler Kegiatan Pimpinan
MPR
Anggaran Pendampingan dan dan Koordinasi Protokoler Kegiatan
Pimpinan MPR tahun 2016 adalah Rp. 22.464.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 21.782.335,- atau sebesar 96,97%. Kegiatan ini meliputi
kegiatan pendampingan pada acara-acara yang dihadiri Pimpinan
dalam rangka tugas kedinasan dalam kota, baik sebagai tamu resmi
(respresentasi kelembagaan MPR), sebagai narasumber, maupun
dalam rangka memenuhi undangan lainnya.
o) Penyelenggaraan Pengurusan Perjalanan Pimpinan MPR
Anggaran Penyelenggaraan Pengurusan Perjalanan Pimpinan MPR
adalah sebesar Rp. 678.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
677.732.100,- atau sebesar 99,90%. Kegiatan pelayanan
administrasi/pengurusan dokumen perjalanan luar negeri meliputi
pengurusan administrasi/dokumen di tiga instansi eksternal, yaitu
Sekretariat Negara (ijin perjalan dinas luar negeri), Kementerian Luar
Negeri (pengurusan paspor, exit permit, dan rekomendasi visa), serta
kedutaan besar negara yang dituju (aplikasi visa—khusus bagi
negara-negara yang tidak memberlakukan fasilitas bebas visa).
p) Penyelenggaraan Tata Upacara MPR dan Sekretariat Jenderal
Anggaran Peneyelenggaraan Tata Upacara MPR dan Sekretariat
Jenderal adalah sebesar Rp. 14.277.000 dan terealisasi sebesar Rp.
13.613.025,- 95,35%. Kegiatan ini meliputi penyelenggaraan upacara
pelantikan Anggota MPR pengganti antarwaktu, pelantikan pegawai,
penyelenggaraan upacara bendera pada hari-hari besar nasional, dan
acara-acara Sekretariat Jenderal lainnya.
27
2. Terlaksananya Dukungan Pelayanan Rapat MPR dan Alat
Kelengkapannya
a) Rapat Pimpinan
Kegiatan Rapat Pimpinan MPR ini pada tahun 2016 mendapat
anggaran sebesar Rp.217.800.000,-. Rapat Pimpinan ini merupakan
kegiatan yang dilaksanakan secara rutin sesuai dengan materi yang
perlu diagendakan dalam rapat pimpinan. Pada akhir 2016 kegiatan
ini telah menyerap anggaran sebesar Rp. 115.073.750,- atau sebesar
52.,83%.
b) Rapat Gabungan
Anggaran rapat gabungan pada tahun 2016 sebesar
Rp.313.800.000,-. Rapat gabungan ini merupakan rapat yang
diadakan antara Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan
Pimpinan Kelompok DPD serta Pimpinan Alat Kelengkapan/Badan-
badan di MPR di MPR, yang bertujuan untuk mendapatkan
kesepahaman atas materi-materi yang menjadi topik bahasan.
Serapan anggaran kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.143.632.950,-
atau 45.77%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 54,33%.
Realisasi penyelenggaraan rapat gabungan cukup realistis sesuai
dengan jumlah pelaksanaan Rapat Gabungan pada tahun 2016,
mengingat materi rapat tergantung isu politik yang terjadi.
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BIRO
Capaian kinerja Biro Sekretariat Pimpinan tercermin pada pencapaian
kegiatan yang berdasarkan pada sasaran strategis yaitu terpenuhinya
dukungan penyelenggaraan tugas konstitusional MPR dan Alat
Kelengkapannya, dan Layanan Kesekretariatan Pimpinan MPR.
28
Pada tahun anggaran 2016, Biro Sekretariat Pimpinan telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Terlaksananya Dukungan Pelayanan Kegiatan Kepada Pimpinan
MPR
a) Representasi/ pelayanan/pengawalan Pimpinan
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan
pengawalan kepada Pimpinan MPR sebagai Pejabat Negara guna
menjamin pelaksanaan tugas berjalan lancar. Untuk pengawalan
Pimpinan MPR telah dilaksanakan untuk 12 bulan sehingga capaian
kinerjanya 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
memberikan dukungan pelayanan pelaksanaan tugas dan wewenang
Pimpinan MPR, dengan tujuan untuk menjaga tingkat keselamatan
dan keamanan Pimpinan MPR secara fisik dan mendukung kelancaran
kegiatan Pimpinan baik kegiatan di Pusat maupun di daerah.
b) Penerimaan Delegasi/Tamu MPR dari Luar Negeri
Kegiatan penerimaan delegasi tamu dari luar negeri ini
merupakan kegiatan dalam rangka mengundang Tamu/Parlemen
asing untuk berkunjung ke Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya
untuk meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-
negara sahabat, khususnya kerjasama antar parlemen kedua negara,
dimana Pimpinan MPR RI mengundang parlemen negara sahabat
untuk melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia.
Pada tahun 2016, Pimpinan MPR RI mengundang Delegasi
Parlemen Republic Ceko, dan dijadwalkan akan berkunjung pada
tanggal 6-8 April 2016. Di samping pertemuan-pertemuan di Jakarta,
delegasi Parlemen Ceko juga dijadwalkan berkunjung ke Yogyakarta
29
dan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri
Sultan Hamengku Buwono X.
Dalam rangka persiapan penerimaan tamu Delegasi Parlemen
Ceko, Bagian Protokol dan Sekretariat Musyawarah Pimpinan telah
melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, yaitu
Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Ceko di Jakarta, Kantor
Imigrasi, Kepolisian (Polda Metro Jaya), dan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, penyiapan sarana-prasarana
untuk menyambut Delegasi Parlemen Ceko juga sudah disediakan,
antara lain akomodasi dan traspsortasi.
Namun pada akhirnya kunjungan tersebut terpaksa dibatalkan
karena pesawat (private jet) yang digunakan delegasi mengalami
kerusakan dalam perjalanan ke Indonesia, dan harus mendarat
darurat di Malaysia.
Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai force majeure, yang tidak
terduga dan di luar kuasa/kontrol. Sedangkan untuk menilai capaian
kinerja, mengingat kegiatan ini terbagi menjadi 2 tahapan kegiatan
(pra kegiatan, yang meliputi koordinasi dengan unit/instansi terkait
dan penyiapan sarana prasarana; dan pelaksanaan kegiatan), maka
dengan demikian dapat dikatakan capaian kinerja baru mencapai
50%, yang disebabkan oleh adanya faktor force majeure, yang tidak
terduga dan berada di luar kuasa/kontrol pelaksana kegiatan.
Sebagai catatan, atas pembatalan kunjungan tersebut, pihak
Kedutaan Besar Ceko telah mengirimkan surat permohonan maaf
atas batalnya kunjungan Delegasi Parlemen Ceko tersebut, yang
ditujukan kepada Pimpinan MPR dan beberapa pihak terkait, antarai
lain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan
Hamengku Buwono X.
30
c) Konsultasi Pimpinan MPR dengan Lembaga Negara
Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekusaaan
yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada
pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga
negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga
negara muncul dan dihadirkan tidak sekedar sebagai aksesoris
demokrasi saja, tetapi dilahirkan karena adanya problem yang harus
direspon bersama secara sistemik, sinergis dan terorganisir. Kegiatan
ini dilaksanakan agar dapat terwujud kesamaan tujuan dalam
penyelenggaraan negara yang berfokus pada persoalan demokrasi,
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi isu
sentral menyangkut problem bangsa ini.
Forum konsultasi antar Pimpinan Lembaga Negara dimaksudkan
untuk menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi antar
Lembaga Negara sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun sinergi dan
mempertegas mengenai tugas dan fungsi serta pemisahan kekuasaan
yang jelas dan tegas dari masing-masing lembaga negara.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat tentatif dan
insidental, kondisi politik yang sifatnya dinamis, sehingga hanya
dilaksanakan sesuai kebutuhan atau apabila dianggap perlu untuk
membicarakan isu-isu yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti.
Pada tahun anggaran 2016 direncanakan kegiatan ini
diselenggarakan sebanyak 2 kali, dan pada realisasinya dapat
terlaksana 2 kali (capaian kinerja 100%). Pertama, pada tanggal 14
April 2016 Pimpinan MPR melakukan pertemuan konsultatif dengan
Presiden RI, dengan agenda utama membahas rencana pelaksanaan
31
agenda-agenda konstitusional yang akan diselenggarakan oleh MPR
dengan mengundang Presiden RI, yaitu Sidang Tahunan MPR Tahun
2016, Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni, dan peringatan Hari
Konstitusi tanggal 18 Agustus.
Kedua, pada tanggal 27 September diselenggarakan Rapat
Konsultasi Pimpinan DPD dan Pimpinan Kelompok DPD di MPR
dengan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR. Rapat ini
diselenggarakan atas permintaan DPD, dengan pokok agenda perihal
pengajuan rancangan usul perubahan terhadap pasal – pasal tertentu
khusunya yang berkenaan dengan kewenangan DPD, terutama pasal
20, pasal 22 maupun pasal 23.
Pimpinan MPR disambut Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka,Jakarta, Rabu (14/4/2016).
32
Pertemuan Konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo di IstanaMerdeka, Jakarta, Rabu (14/4/2016).
Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan MPR RI,27 September 2016
d) Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Ketua MPR
Dalam rangka membangun komunikasi Pimpinan MPR RI dengan
masyarakat, Ketua MPR RI setiap tahun mengagendakan
tamu/delegasi sebagai bagian dari tugas dan kewenangan Pimpinan
MPR RI.Kegiatan ini berupa penerimaan tamu/delegasi dalam negeri
33
ataupun luar negeri yang diterima oleh Ketua MPR RI secara individu
atau bersama dengan Wakil Ketua MPR RI.
Pada tahun 2016 kegiatan ini direncanakan 120 kali, dan dapat
terealisasi sebanyak 146 kali atau 120% meliputi tamu/delegasi yang
terjadwal dan yang tidak terjadwal. Kegiatan ini bertujuan untuk
menyerap aspirasi masyarakat yaitu aspirasi yang berhubungan
dengan fungsi dan kewenangan MPR ataupun aspirasi masyarakat
yang berkaitan dengan permasalahankehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Selain itu juga bertujuan untuk menjalin
kerjasama antara Ketua MPR RI dengan semua Kelompok Masyarakat,
Organisasi Masyarakat dan Keagamaan, Lembaga Swadaya
Masyarakat serta yang lainnya. Dan juga dalam rangka
mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI.
Ketua MPR menerima rombongan petani bawang merah dari Probolinggo, Nganjuk,Brebes, Bima, Sumbawa Besar, Medan, Palu, dan Makassar
Selain penerimaan tamu/delegasi dari masyarakat, Ketua MPR RI
juga tamu/delegasi dari perwakilan negara sahabat. Tujuan
penerimaan tamu/delegasi dari perwakilan negara sahabat ini untuk
menjalin kerjasama dengan Indonesia, antara lain di bidang ekonomi,
sosial, budaya, pendidikan, pariwisata, agama dan lainnya, meskipun
34
dalam proses tindak lanjutnya kerjasama itu tidak langsung ditangani
oleh MPR tetapi sebagai bahan masukan kepada eksekutif.
Ketua MPR menerima Duta Besar Republik Islam Iran, 13 Juni 2016Dari 146 kali penerimaan tamu/delegasi dalam negeri oleh Ketua
MPR, 96 kali adalah penerimaan tamu resmi yang sudah terjadwal,
dan 50 kali penerimaan tamu yang tidak terjadwal dan tidak bersifat
formal. Berikut adalah data penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri
Ketua MPR yang sudah terjadwal dan bersifat formal, dengan volume
capaian 96 kali, sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Penerimaan Tamu/Delegasi oleh Ketua MPR RI, DR. (HC) Zulkifli Hasan, SE., MM
No HARI/TGL WAKTU TAMU/DELEGASI
1 Rabu, 6 Januari 2016 11:30 Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah2 Rabu, 6 Januari 2016 12:00 PB Al Jam’iyatul Washliyah3 Senin, 11 Januari 2016 10:00 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)4 Senin, 11 Januari 2016 10:30 Organisasi Kepedulian Masyarakat Lampung
(KEMALA), DPC DKI5 Senin, 11 Januari 2016 11:00 Rumah Kajian Al Qur’an6 Senin, 11 Januari 2016 13:00 PP Tenaga Pembangunan Sriwijaya7 Senin, 21 Januari 2016 10:30 Forum Doktor Muda Indonesia8 Senin, 21 Januari 2016 11:00 Duta Besar Azerbaijan9 Senin, 21 Januari 2016 11:30 Duta Besar Selandia Baru
10 Senin, 21 Januari 2016 12:00 Himpunan Mahasiswa Persis11 Senin, 21 Januari 2016 14:00 Uly Sigar Rusady12 Selasa, 2 Februari 2016 11:00 Majelis Nasional KAHMI13 Selasa, 2 Februari 2016 11.30 Petani Bawang Merah14 Selasa, 2 Februari 2016 12:00 Jam’iyatul Hidayah15 Rabu, 3 Februari 2016 10:30 TV One16 Rabu, 3 Februari 2016 11:30 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
35
17 Rabu, 3 Februari 2016 13:00 Presidium Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kab.Muba Timur
18 Kamis, 4 Februari 2016 11:00 Duta Besar Turki19 Kamis, 4 Februari 2016 11:30 Tuti Alawiyah20 Kamis, 11 Februari 2016 10:30 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia21 Kamis, 11 Februari 2016 11:00 Duta Besar Uni Eropa22 Kamis, 11 Februari 2016 11:30 Mayjen. (Purn.) Eddy Nalapraya dan Panitia23 Kamis, 11 Februari 2016 12:00 Lembaga Pers Mahasiswa
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam(LAPMI PB HMI)
24 Selasa, 16 Februari 2016 10:30 Panitia Pemekaran Prov. Papua Barat Daya25 Selasa, 16 Februari 2016 11:00 Forum Jong26 Selasa, 16 Februari 2016 11:30 Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC)27 Rabu, 24 Februari 2016 10:00 Indonesia Corruption Watch (ICW)28 Rabu, 24 Februari 2016 10:30 Edward Syah Pernong29 Rabu, 24 Februari 2016 11:00 Indonesia China Business Council (ICBC)
Ketua ICBC : Alim Markus30 Rabu, 24 Februari 2016 11:30 PP Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama31 Senin, 29 Februari 2016 15:00 Lembaga Dakwah Islam Indonesia32 Senin,
7 Maret 201610:30 Duta Besar Italia
33 Senin, 7 Maret 2016 11:30 Panitia Musda ke-4 Muhammadiyah dan AisyiyahBekasi
34 Senin, 7 Maret 2016 12:00 DPP Gerakan Nasional PenanggulanganTerrorisme
35 Senin, 7 Maret 2016 16:00 Bupati Lampung Utara Bapak Agung IlmuMangkunegara
36 Senin, 14 Maret 2016 11:00 Ketua Dewan Federasi Majelis Rusia, H.ENV.Federov
37 Senin, 14 Maret 2016 13:00 Hasyim Muzadi38 Senin, 14 Maret 2016 13:30 Yusron Ihza Mahendra39 Senin, 14 Maret 2016 14:00 Yahya Muhaimin40 Kamis, 31 Maret 2016 10:30 Kyokushin Kan International Indonesia41 Kamis, 31 Maret 2016 11:15 Duta Besar Republik Sosialis Vietnam42 Kamis, 31 Maret 2016 11:45 Duta Besar Kuba43 Selasa, 5 April 2016 13:00 Duta Besar Malaysia44 Selasa, 5 April 2016 13:30 Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI)45 Selasa, 5 April 2016 14:00 Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu
Pemerintahan se-Indonesia46 Jumat, 20 Mei 2016 14:00 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)47 Senin, 13 Juni 2016 12:00 Duta Besar Republik Islam Iran48 Senin, 13 Juni 2016 12:30 Duta Besar Mozambique49 Senin, 13 Juni 2016 13:00 Institute Teknologi Sumatera50 Selasa, 19 Juli 2016 10:00 MNC Group51 Selasa, 19 Juli 2016 10:30 Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia52 Selasa, 19 Juli 2016 11:00 Tapak Suci Putera Muhammadiyah53 Selasa, 19 Juli 2016 11:30 FOKAL IMM54 Selasa, 19 Juli 2016 12:00 Sekretariat Kodifikasi Pemilu55 Rabu, 20 Juli 2016 16:00 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa56 Senin, 25 Juli 2016 11:00 Muhammadiyah Disaster Management Center57 Senin, 25 Juli 2016 11:30 PP Nasyiatul Aisyiyah58 Senin, 25 Juli 2016 12:00 Raam Punjabi59 Senin, 25 Juli 2016 12:30 DPP Pemuda Tani60 Senin, 25 Juli 2016 13:00 Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI61 Selasa, 9 Agustus 2016 11:00 KORPRI62 Selasa, 9 Agustus 2016 11:30 ITERA Lampung
36
63 Senin, 15 Agustus 2016 09:30 Aliansi Kebangsaan, FKPPI, Forum Rektor64 Selasa, 23 Agustus 2016 11:00 Ir. Sayuti Asyathri65 Selasa, 23 Agustus 2016 11:30 Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara
(KERMAHUDATARA)66 Selasa, 23 Agustus 2016 12:00 LAYAN PUBLISHING HOUSE67 Selasa, 23 Agustus 2016 13:00 Miracle Group68 Rabu, 24 Agustus 2016 10:00 Institute Lembang 969 Rabu, 24 Agustus 2016 10:30 Persatuan Alumni SMAN Tanjung Karang70 Rabu, 24 Agustus 2016 11:00 Majelis Wakaf Muhammadiyah71 Rabu, 24 Agustus 2016 12:00 IAIN Imam Bonjol Padang72 Rabu, 24 Agustus 2016 13:00 Ir. Sayuti Asyathri73 Kamis, 1 September 2016 11:00 Duta Besar Myanmar74 Selasa, 27 September 2016 12:30 HIPMI75 Selasa, 27 September 2016 13:00 Persatuan Tarbiyah Islamiyah76 Selasa, 27 September 2016 13:30 PP Keluarga Alumni UGM77 Selasa, 27 September 2016 14:00 Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah78 Selasa, 27 September 2016 14:30 APJATI79 Selasa, 4 Oktober 2016 13:00 HIPMI80 Selasa, 4 Oktober 2016 13:30 PP Keluarga Alumni UGM81 Selasa, 4 Oktober 2016 14:00 One Day One Juz82 Rabu, 5 Oktober 2016 11:00 HMI WATI83 Rabu, 5 Oktober 2016 11:30 IPM & IMM83 Rabu, 5 Oktober 2016 12:00 BEM NUSANTARA84 Kamis, 27 Oktober 2016 11:30 Pemuda Berkarya Lampung Timur85 Kamis, 27 Oktober 2016 13:00 Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia86 Kamis, 27 Oktober 2016 14:00 Pimpinan DPD RI87 Kamis, 27 Oktober 2016 15:00 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas
Maret88 Senin, 31 Oktober 2016 10:00 PP Wanita Syarikat Islam89 Senin, 31 Oktober 2016 11:00 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KONTRAS)90 Rabu, 2 November 2016 08:00 Duta Besar Aljazair91 Rabu, 16 November 2016 13:00 Duta Besar Arab Saudi92 Kamis, 17 November 2016 11:00 Presidium GMNI93 Kamis, 17 November 2016 12:00 Kaukus Perempuan Politik Indonesia94 Kamis, 17 November 2016 13:00 PB Al Jam’yatun Washiliyah95 Kamis, 17 November 2016 13:30 Universitas Pendidikan Indonesia96 Selasa, 22 November 2016 13:00 Duta Besar RI untuk Iran
e) Penerimaan Tamu/Delegasi Dalam Negeri Wakil Ketua MPR
Dalam rangka membangun komunikasi Wakil Ketua MPR RI
dengan masyarakat, Wakil Ketua MPR RI setiap tahunnya
mengagendakan untuk menerima kunjungan tamu/delegasi dalam
negeri ataupun luar negeri yang diterima oleh Wakil Ketua MPR RI.
Pada tahun 2016 kegiatan ini direncanakan 240 kali untuk 4
(empat) Wakil Ketua MPR RI, dan dapat terealisasi sebanyak 164 kali
37
baik yang terjadwal ataupun yang tidak terjadwal. Kegiatan ini
bertujuan untuk menampung dan menyerap aspirasi dari masyarakat
yaitu aspirasi yang erat berhubungan dengan fungsi dan kewenangan
MPR ataupun aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan
permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.
Kegiatan ini hanya dapat terselenggara sebanyak 164 kali karena
kegiatan para Wakil Ketua MPR yang banyak menghadiri undangan
dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi
kemasyarakatan atau undangan dari masyarakat secara pribadi dan
juga kunjungan kerja yang dilakukan ke daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini pada tahun 2016 hanya mencapai
68,33%, tetapi bukan berarti tujuan dari kegiatan ini tidak dapat
tercapai dengan baik, karena penyerapan aspirasi masyarakat
ataupun menjalin silatuahmi dan kerjasama dapat dilakukan pada
saat kegiatan Wakil Ketua MPR menghadiri undangan ataupun
dilakukan pada saat kunjungan ke daerah.
Tabel 3.4
Penerimaan Delegasi/Tamu Wakil Ketua MPR (H. MAHYUDIN, ST., MM)
NO HARI/TGL WAKTU DELEGASI
1 18 Januari 2016 11:30 Bapak Firmandez (Pengurus GOLKAR)2 22 Januari 2016 11:00 Bapak Erwin L Tobing, Ibu Isyana dan Pengurus Inti HKTI3 26 Januari 2016 10:00 Pengurus Pusat IMTSI (Ikatan Mahasiswa Tekhnik Sipil
Indonesia)4 27 Januari 2016 11:00 International Esports Federation (IESPA)5 2 Februari 2016 11:00 Ibu Siti Mariani (Wakil Sesjen HKTI)6 2 Februari 2016 13:00 Bapak Mukmin Faisyal Wakil Gubernur Kalimantan Timur7 3 Februari 2016 10:30 Bapak Albert Joko (Pimpinan Umum Majalah Pemred8 24 Maret 2016 11:00 Bapak Idris Laena (Ketua Badan Penganggaran MPR RI)9 29 Maret 2016 11:30 Dirjen Pajak beserta Jajarannya
10 14 April 2016 12:00 Majalah Forum11 26 Mei 2016 14:00 Direktur Utama dan Pilot Garuda Indonesia12 29 Agustus 2016 11:00 Pengurus DPD II Partai GOLKAR dari Kalimantan TImur13 6 Oktober 2016 10.00 Bapak H Achmad Narwadi (Anggota DPD RI Jawa Timur)14 6 Oktober 2016 11.00 Bapak Chairul Huda HKTI Jawa Timur15 6 Oktober 2016 13.00 Bapak Irjen Pol. Erwin Tobing, Bapak Nur Achmad Affandi,
Ibu Siti Maryati, Ibu Ratna16 12 Oktober 2016 11.00 Ketua III DHN 4
38
17 12 Oktober 2016 13.00 Pimpinan Lembaga Kajian MPR RI18 12 Oktober 2016 15.00 Bapak Prof. Josy (Dosen dan Asisten dari Univ.
Satyagama)
Tabel 3.5
Tamu Delegasi Wakil Ketua MPR RI EE. MANGINDAAN
NO HARI/TGL WAKTU DELEGASI
1 13 Januari 2016 Bp. Marhany V.P. Pua bersama Jaringan Alumni Univ.SamRatulangi
2 15 Januari 2016 Kerukunan Keluarga Kawanua Pusat3 19 Januari Pimpinan Badan Pengkajian4 22 Februari 2016 Kerukunan Keluarga Kawanua Pusat5 7 Maret 2016 Alumni IKA UT6 7 Maret 2016 Panitia Paskah Nasional XIII & Konferensi Pendidikan
Indonesia Cerdas di Provinsi Papua7 11 Maret 2016 Pengurus PCTA Indonesia8 13 April 2016 Pengurus Duta Wisata Sulawesi Utara9 15 April 2016 Panitia Perayaan Paskah Bersama 206
10 10 Juni 2016 Panitia Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun Ke-167 JemaatGMIM Imanuel Leilem
11 21 Juni 2016 Panitia Ibadah Pengutusan Guru Petra Indonesia Cerdas12 25 Agustus 2016 Panitia Paguyuban AMN 64 Tahun 2016 Panorama Tidar
Bhakti13 8 September 2016 Alumni/Pengurus IKETAN SD-SMP-SMA Kristen Makassar14 9 September 2016 Pengurus PB POR Mahesa15 9 September 2016 Panitia festival Seni Pemuda GMIM16 21 September 2016 Petugas Pajak KPP Pratama Pasar Rebo, Jakarta17 4 Oktober 2016 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sam Ratulangi
(IKA UNSRAT)18 21 Oktober 2016 Panitia Rakernas GPPMP (Generasi Penerus Perjuangan
Merah Putih)19 21 Oktober 2016 Panitia Kegiatan Fun Bike GPIB Majelis Sinode20 13 Desember 2016 Panitia Perayaan Natal Bersama Jemaat GPDI Geneseret
Cipayung21 14 Desember 2016 Panitia Perayaan Natal Bersama MPR/DP/DPD RI Tahun
2016
Tabel 3.6
Tamu Delegasi Wakil Ketua MPR RI DR. HM. HIDAYAT NUR WAHID
NO HARI/TGL WAKTU DELEGASI
1 7 Januari 2016 14.00 Asia Pasific Community for Palestine (NGO)2 8 Januari 2016 10.30 Forum Pesantren Alumni Gontor Seluruh Indonesia3 19 Januari 2016 14.00 Presiden DEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bpk
Ir. H. Said Iqbal, ME4 21 Januari 2016 10.30 Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia (JPRMI)5 21 Januari 2016 13.00 Sekretaris Jenderal DPR RI, Ibu Winantuningtyastiti
Swasanani
39
6 28 Januari 2016 09.00 Pengda Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) Jakarta Selatan
7 28 Januari 2016 10.00 Mahasiswa Program Kaderisasi Ulama UniversitasDarussalam (UNIDA) Gontor
8 2 Februari 2016 10.00 Qatrunnada Islamic School dalam rangka implementasihasil proses pembelajaran
9 4 Februari 2016 17.30 Pengurus DPD PKS Jakarta Selatan10 9 Februari 2016
15.00Pengurus DPP PKS Bidang Kepemudaan, dalam rangkamelaporkan program bidang kepemudaan DPP PKS TA2016
11 11 Februari 2016 14.30 Duta Besar Republik Turki, H.E. Mr. Zekeriya12 19 Februari 2016 10.00 Tamu dari Komunitas Betawi13 19 Februari 2016 14.00 Tamu pribadi dari Saudi Arabia14 22 Februari 2016 10.30 DPP Persatuan Umat Islam15 29 Februari 2016 13.00 Relawan Kelas Negarawan Muda16 3 Maret 2016 10.00 Pustaka Bestari Publisher17 3 Maret 2016 15.30 LSM Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA)18 7 Maret 2016 11.45 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)19 28 Maret 2016 10.30 PP Pemuda Muhammadiyah20 28 Maret 2016 13.00 Fahd Al Harbiy, dari Moeslem World League Indonesia21 31 Maret 2016 18.30 DPP IKADI (Ikatan Dai Indonesia)22 8 April 2016 10.30 Penyelenggara International Festival of Language and
Culture (IFLC)23 19 April 2016 10.30 PW Hima Persis DKI Jakarta24 19 April 2016 11.30 Gerakan Muda Garuda Keadilan Sumatera25 4 Mei 2016 13.30 SAA/TAA/TA MPR RI dalam rangka evaluasi dan
Koordinasi26 4 Mei 2016 14.30 2 Orang Calon Jamaah Umroh27 6 Mei 2016 15.45 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon28 6 Mei 2016 9.30 Bpk Sofyan (Penulis Buku Biografi Bpk Kafrawi
Ridwan/Dewan Wakaf Gontor)29 9 Mei 2016 13.00 DPP Komunitas One Day One Juz30 9 Mei 2016 14.00 DPP KAMMI31 10 Mei 2016 10.30 DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM)32 12 Mei 2016 10.00 Sekolah Pimpinan Negarawan 201633 12 Mei 2016 11.00 Persatuan Mahasiswa Jakarta34 12 Mei 2016 13.00 Puskornas Forum Silaturrahim Himpunan Mahasiswa
Muslim Pascasarjana Indonesia35 12 Mei 2016 14.00 PP Wahdah Islamiyyah36 13 Mei 2016 09.30 Duta Besar Turki untuk RI37 9 Juni 2016 14.00 Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(DPP IMM)38 10 Juni 2016 14.00 Pengurus DPD PKS Jakarta Selatan39 10 Juni 2016 16.30 Buka Puasa bersama dengan Pimpinan PP
Muhammadiyah, Pimp PB NU, Dewan Pertimbangan MUI,Al irsyad Al Islamiyah, Pimp Ikadi, IKPM Gontor, danKomunitas Saling Sapa
40 11 Juni 2016 16.30 Buka Puasa bersama dengan para kyai dan tokohMasyarakat Jakarta Selatan
41 12 Juni 2016 16.30 Buka Puasa Pimpinan MPR/DPR/DPD, DPTP PKS, Pimp& Anggota Komisi I DPR RI, Mitra Kerja Komisi I DPR RI,Duta Besar Negara-negara Islam, Ketua-ketua Partai,Pemimpin Media; dan NGO Internasional
42 29 Juni 2016 13.30 Wakil Duta Besar Republik Argentina, H.E. Mr. PatricioKingsland
40
43 29 Juni 2016 14.30 DPP Himpunan/Forum Mahasiswa Pasca SarjanaIndonesia (DPP HMP Indonesia)
44 22 Juli 2016 13.30 Panitia Harlah 90th Pondok Pesantren Modern Gontor45 1 Agustus 2016 11.00 Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI, dalam rangka
Laporan Perkembangan Hasil Lembaga Pengkajian46 2 Agustus 2016 13.15 PKPU (dalam rangka reses DPR RI)47 8 Agustus 2016 10.30 Pesantren Terpadu Darul Fiqri48 11 Agustus 2016 14.00 Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia49 13 Agustus 2016 13.30 Panitia Olimpiade Al-quran tingkat internasional (One Day
One Zuj)50 19 Agustus 2016 09.00 Tamu dari Arab Saudi51 20 Agustus 2016 10.00 KADIN Komite Timur Tengah & OKI (KT3-OKI)52 25 Agustus 2016 14.00 Kepala BIN, Bpk. Soetiyoso53 7 September 2016 14.00 CORPS DAI DOMPET DUAFA (CORDOFA)54 30 September 2016 13.00 Pengurus Lembaga Amal Zakat Infaq & Shodaqoh (LAZIS)
PLN Pusat55 3 Oktober 2016 13.30 Pengurus Jamiyyatul Khair56 11 Oktober 2016 10.30 Kaum Ibu Se-Jakarta Selatan57 12 Oktober 2016 11.00 Pusat Budaya Hadramaut58 12 Oktober 2016 11.30 Tokoh Papua Barat, Bpk. Abdullah Simurut dan Bpk.
Abdullah Rakbau59 14 Oktober 2016 14.00 PP Pemuda Muhammadiyah60 14 Oktober 2016 15.00 Bapak Ismail Mae (Director Press Information Teto)61 28 Oktober 2016 14.00 Pimpinan MPR RI Menerima Pimpinan DPD RI62 30 Oktober 2016 10.45 Yayasan Khusnul Khotimah Kuningan63 30 Oktober 2016 14.00 Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat 45 (Gempari 45)64 30 Oktober 2016 15.00 Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI65 16 November 2016 13.30 IKADI66 18 November 2016 15.00 Ikatan keluarga Pondok Pesantren Modern (IKPM)
Darussalam Gontor Bekasi67 22 November 2016 10.30 Tamu dari Saudi Arabia68 22 November 2016 13.30 Mahasiwa Program Studi Dirasat Islamiyah UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta69 22 November 2016 14.30 Pengurus AYLI (Al-Azhar Youth Leader Institute)70 9 Desember 2016 10.00 Bpk. Farouk Abdullah Alwayni (Ex. IDB Jeddah/Mantan
Direksi Muammalat)71 14 Desember 2016 15.00 Panitia Dzikir Nasional Republika72 14 Desember 2016 Pendidikan Republik Turki Prof. Dr. Biro Akgun serta
Dubes TurkiMr. Dr. M.M. Sander Gurbuz
Tabel 3.7
Tamu Delegasi Wakil Ketua MPR RI DR(HC) Oesman Sapta
NO HARI/TGL DELEGASI
1 11 Januari 2016 Bapak Ali Hamsik (DPD Bali)2 13 Januari 2016 Sultan Johor Malaysia3 18 Januari 2016 Himpunan Mahasiswa Indonesia4 19 Januari 2016 Pimpinan Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi dan Badan
Anggaran5 20 Januari 2016 Bapak Hendrik Marcopolo6 21 Januari 2016 Pengurus PPN7 3Februari 2016 Bapak Ir. Toni Herianto
41
8 3Februari 2016 Bapak Boni Hargent9 3Februari 2016 Bapak Prof. Bachtiar Aly
10 10Februari 2016 Pimpinan Institute For Strategic and Development Studies(Bpk. M Aminudin)
11 2Maret 2016 Prof DR. Arif Rahman. M.Pd.12 4 Maret 2016 Bapak Rasydi13 21 Maret 2016 Kamar Dagang Indonesia (KADIN)14 21 Maret 2016 Pengurus Pusat Kushin Ryu M Karatedo Indonesia ( PP-
KKI)15 24 Maret 2016 Sulit Air Sepakat (SAS)16 28 Maret 2016 Duta Besar Republik Konfederasi Brasil: YM. Rubem
Antonio Correa Barbosa.17 12 April 2016 Gubernur NTT, Pak. Gorries dan Pak Yappi18 12 April 2016 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)19 14 April 2016 PP Pemuda Katolik20 14 April 2016 PB Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBINDO)21 14 April 2016 Dpp Ikatan Keluarga Minang22 14 April 2016 Mr. Desmond Tan (Hawker Pacific)23 9 Juni 2016 Penulis Usamah Hisyam24 23 Juni 2016 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah Jawa Barat25 30 Juni 2016 Dewan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa
Pascasarjana Indonesia26 20 Juli 2016 Pimpinan Fraksi MPR RI27 27 Juli 2016 Wartawan Press Room Senayan28 27 Juli 2016 Bapak Bambang Suroso Dosen (Jl.Pinang Ranti no.2
Jakarta Timur29 15 Agustus 2016 Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani30 15 Agustus 2016 Heri Saman, SH.,MH (Ketua DPRD Kab. Landak
Kalimantan Barat)31 9 Agustus 2016 Bapak Dr. Antoni PR (Jl. Diponegoro no.91-93 Pontianak)32 9 Agustus 2016 Ibu Siti Maiasari (The Easr Power Mega Kuningan)33 23 Agustus 2016 Bapak Said Aqil Siraj34 23 Agustus 2016 Pimpinan Kelompok DPD RI35 1 September 2016 Bapak Nefsi Hendri (DPP IKM Cijantung)36 15 September 2016 Kamar Dagang Indonesia (KADIN)37 15 September 2016 Bapak Taufiq/5 Orang (Konsorsium Pesantren Indonesia38 19 September 2016 Saudara Chrisma (Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia) GMNI39 19 September 2016 Bapak Hatta Mustafa (TA MK)40 16 September 2016 Dubes RI untuk Azerbaijan, Bpk. Husnan Bey Fananie41 20 September 2016 Bapak Setya Novanto42 21 September 2016 Mahasiswa Univ. Gajah Mada (UGM)43 21 September 2016 Pimpinan Fraksi PPP MPR RI44 21 September 2016 Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)45 10 Oktober 2016 Dewan Pengurusan Nasional Induk UMKM46 10 Oktober 2016 PB Mathla’ul Anwar (KH Ahmad Sadeli Karim,LC)47 10 Oktober 2016 Konsorsium Pesantren Indonesia48 19 Oktober 2016 Bapak Andi Fathur Khatir49 27 Oktober 2016 Pimpinan DPD RI50 6 November 2016 Persatuan Artis Cinema Indonesia (PARCI)51 16 November 2016 Menteri Sosial RI52 5 Desember 2016 Bupati Melawi Kalimantan Barat53 19 Desember 2016 Gebu Minang, Pituo-Pituo Minang, Bakorda Sumbar
42
Wakil Ketua MPR, Bapak Mahyudin menerima tamu dari Dirjen Pajak,29 Maret 2016
Ketua MPR bersama para Wakil Ketua MPR lainnya menerima Menteri Keuanganbeserta jajaran, 15 Agustus 2016
43
Wakil Ketua MPR, Bapak Hidayat Nur Wahid menerima PW Hima Persis DKI Jakarta,19 April 2016
Wakil Ketua MPR, Bapak Oesman Sapta menerima Duta Besar Brazil, 28 Maret 2016
44
f) Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka
Penguatan Konstitusi
Mengingat pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara maka untuk menumbuhkembangkan kesadaran
berkonstitusi, maka pada tanggal 18 Agustus 2008, beberapa
pimpinan lembaga negara serta pihak-pihak lainnya telah
menandatangani Deklarasi Pencanangan tanggal 18 Agustus sebagai
Hari Konstitusi untuk diperingati setiap tahun.
Pencanangan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi ini
mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan antara lain
Pimpinan MPR yang menindaklanjuti usulan dari Lembaga Kajian
Konstitusi (LKK) sehingga Presiden RI kemudian mengeluarkan
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal
18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari sejarah
yang menyatakan bahwa tanggal 18 Agustus 1945 merupakan hari
yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dimana untuk pertama
kalinya konstitusi Indonesia ditetapkan setelah menjadi negara yang
merdeka dan berdaulat. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi menjadi bagian penting dalam
kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena melalui konstitusilah
falsafah bangsa, cita-cita bangsa, serta tujuan kemerdekaan dapat
diselenggarakan dengan sempurna.
Kegiatan Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam
rangka Penguatan Konstitusi dilaksanakan dalam rangka
memperingati Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus.
Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kembali
lahirnya Konstitusi negara kita yang dirumuskan oleh pendiri bangsa
45
dan sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar lembaga negara
maupun tokoh masyarakat.
Oleh sebab itu dengan telah ditetapkannya tanggal 18 Agustus
sebagai Hari Konstitusi ini maka kewajiban seluruh komponen bangsa
termasuk hal ini Pimpinan dan Anggota MPR periode 2014-2019
untuk terus menggelorakan cinta dan kesadaran berkonstitusi
dengan memperingati Hari Konstitusi sehingga dapat memberikan
makna yang dalam terhadap arti penting konstitusi itu sendiri.
Pada tahun 2016 kegiatan ini pelaksanaannya juga dirangkaikan
bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke 70 MPR RI dan
Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara Tingkat SLTA se-Indonesia, serta Peringatan Hari Lahir
MPR tanggal 29 Agustus. Kegiatan ini terdiri dari rangkaian pidato
kenegaraan yang disampaikan diantaranya oleh Ketua MPR RI dan
Wakil Presiden RI, Bapak H.M. Jusuf Kalla. Peringatan Hari Konstitusi
ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR RI, para
Pimpinan Lembaga Negara (Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua
MK, dan Ketua KY, didampingi para Wakil Ketua Lembaga Negara),
anggota MPR RI, beberapa serta menteri kabinet kerja, tokoh
masyarakat dan pelajar SLTA. Pada peringatan Hari Konstitusi
tersebut, Ketua MPR dan Wakil Presiden berkesempatan
menyampaikan pidato.
46
Wakil Presiden RI menghadiri peringatan Hari Konstitusi, 18 Agustus 2016
Para Pimpinan Lembaga Negara menghadiri Peringatan Hari Konstitusidi Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI
Ketua MPR menyampaikan pidato pada peringatan Hari Konstitusidi Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI
47
Wakil Presiden RI menyampaikan pidato pada peringatan Hari Konstitusidi Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI
48
BUTIR-BUTIR PIDATO KETUA MPR RI :
Menyampaikan ucapan selamat atas peringatan 71 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan
yang diberikan oleh Allah SWT, merupakan anugerah yang harus disyukuri. Selain itu kemerdekaan juga harus
dimaknai dengan cara bekerja lebih keras dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
“Dengan kemerdekaan, Indonesia memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan, Indonesia dapat
mewujudkan keadilan. Dengan berlaku adil Indonesia dapat menyejahterakan masyarakat. Karena itu, 71 tahun
kemerdekaan ini harus menjadi momentum untuk reflektif sekaligus proyektif, perjalanan bangsa mewujudkan
cita-citanya. Yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila"
Tanggal 18 Agustus telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Pada Hari itu 71
tahun yang lalu, 27 anggota dan pimpinan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang. Dimulai
pukul 10.00, dan berakhir pukul 14.42. Meskipun singkat waktunya, namun hasilnya sangat memuaskan.
"Hari itu PPKI mengesahkan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, memilih Presiden dan
Wakil Presiden, serta sejumlah keputusan lainnya. Kita patut mencontoh efisiensi, keluasan hati, dan kedalaman
pemikiran para pendiri bangsa"
Kelahiran UUD 1945, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus karya puncak para
pendiri bangsa. Meskipun Bung Karno selaku Ketua PPKI, mengatakan bahwa konstitusi yang mereka susun
hanyalah konstitusi sementara, bahkan disebutnya sebagai undang-undang dasar kilat. Namun, sejarah mencatat
UUD 1945, yang sempat diamendemen di masa reformasi, adalah benar-benar buku suci bagi bangsa Indonesia.
Lahirnya UUD 1945 merupakan satu tarikan napas dengan proklamasi. Bahkan rancangan
Pembukaan UUD 1945 akan dijadikan sebagai naskah proklamasi. Namun karena peristiwa Rengasdengklok,
rancangan itu tak dibawa sehingga disusun naskah proklamasi yang baru.
Peringatan Hari Konstitusi, dipandang sangat penting dan strategis. Terutama ditengah dinamika,
yang semakin luas dan kompleks, salah satunya arus deras demokratisasi. Meski begitu, demokrasi modern
yang ingin di wujudkan, haruslah berakar pada penegakan kedaulatan rakyat, tidak menanggalkan nilai ke-
Indonesia-an sebagai bangsa yang memiliki jati diri.
Konstitusi adalah konsensus seluruh warga negara mengenai bangunan negara yang diidealkan.
Karena itu, konstitusi harus memuat hasil perjuangan politik di masa lampau, dan merangkum konsensus
tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang.
Konstitusi juga merupakan produk politik, resultante dari berbagai kepentingan masyarakat dan
daerah, yang secara alamiah terus berkembang sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu
sebagai konstitusi yang hidup harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman.
Bangsa Indonesia telah mengukuhkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai buku suci. Namun, masih
banyak anomaly yang ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya, banyak kepentingan
indvidu, kelompok dan golongan yang berada di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sumberdaya
alam tidak sepenuhnya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Jika demikian halnya, kata
Bung Karno, “ kita akan jadi kuli di negeri orang dan jadi kuli di negeri sendiri”.
49
BUTIR-BUTIR PIDATO WAKIL PRESIDEN RI :
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi tertinggi. Ia mampu memenuhi semua kebutuhan kehidupan
bangsa Indonesia yang sangat dinamis. Terbukti, hingga kini keberadaannya tidak tergantikan oleh
peraturan yang lain.
Sebelum sampai pada saat sekarang, UUD NRI Tahun 1945 telah melewati perjalanan panjang. Sejak
disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 sempat diganti dengan UU RIS, lalu diganti
kembali dengan UUD sementara. Baru setelah itu melalui Dekrit Presiden kembali lagi ke UUD 1945.
Kembalinya UUD NRI 1945, menjadi konstitusi tertinggi, menjadi bukti bahwa UUD ini merupakan
konstitusi yang paling sesuai bagi Indonesia. Ini juga menjadi bukti bahwa peraturan lain yang sempat
mengantikan UUD tak mampu bertahan lama, hingga akhirnya kembali ke UUD 1945.
"Para pendiri bangsa kita bukan hanya perintis kemerdekaan saja. Tetapi, mereka adalah orang-orang
yang memiliki pengalaman dan pemikiran matang terkait sistem ketatanegaraan. Karena itu tidak salah
jika konstitusi yang dihasilkannya pun adalah konstituti yang sangat dinamis seperti, bangsa Indonesia
yang juga sangat dinamis”.
Karena itu sangatlah tepat, kalau pemerintah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi.
Selain untuk menghargai jasa para pahlawan, bangsa Indonesia juga bisa berterimakasih pada para
pahlawannya.
Meski begitu, Undang Undang Dasar bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Bahkan untuk menyesuaikan
dengan kekinian, perubahan terhadap UUD merupakan keniscayaan. Bahkan perubahan terhadap UUD
merupakan amanat dari pasal 37 seperti yang terdapat dalam UUD sendiri, yaitu pasal tentang
perubahan UUD 1945.
"Karena itu kalau sekarang muncul wacana soal amandeman UUD dan kembalinya Haluan Negara, itu
sesuatu yang wajar dan biasa saja, sebagai salah satu iktiyar untuk membuat konstitusi kita sesuai
dengan kebutuhan dan zamannya".
50
Susunan Acara Peringatan Hari Konstitusi18 Agustus 2016
WAKTU ACARA13.00 Kedatangan para undangan13.40 Pimpinan MPR RI tiba di Gedung Nusantara IV13.50 Wakil Presiden tiba di Gedung Nusantara IV13.55 Wakil Presiden dan Pimpinan MPR RI memasuki tempat acara14.00 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya14.03 Pembacaan Teks Pembukaan UUD 194514.07 Pidato Ketua MPR RI14.15 Persembahan Tari dari Siswa SLTA14.23 Pidato Wakil Presiden RI14.30 Pembacaan Do’a14.35 Acara Selesai14.35 Persiapan Grand Final Lomba Cerdas Cermat14.50 Grand Final Lomba Cerdas Cermat
Sedangkan pada peringatan Hari Ulang Tahun MPR pada tanggal
29 Agustus 2016 diadakan acara Zikir dan Sholawat Akbar di
lapangan olahraga MPR dengan penceramah utama Habib Syech bin
Abdul Qadir Assegaf dari Solo, dan dihadiri oleh ribuan umat dari
sekitar Jabodetabek.
Peringatan HUT MPR RI melalui Zikir Akbar dan Shalawat
51
Ribuan massa menghadiri acara Zikir Akbar dan Shalawatdalam rangka HUT MPR RI
Susunan Acara Peringatan Hari Ulang Tahun MPR RI29 Agustus 2016
Acara Zikir Akbar dan Sholawat Akbar ini dimaksudkan sebagai
wujud syukur atas nikmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang
dilimpahkan khususnya kepada MPR sebagai lembaga negara yang
tetap mampu menjaga marwah kelembagaan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui pembangunan karakter bangsa
WAKTU ACARA19.00 Kedatangan para undangan19.30 Pimpinan MPR RI tiba di Tempat Acara19.40 Acara dimulai19.45 Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an20.00 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya20.05 Sambutan Ketua MPR Bapak Zulkifli Hassan20.15 Sambutan/Tausiah Wakil Ketua MPR Bapak Hidayat Nur Wahid
20.25 Tausiah dan Dzikir bersama Ustadz Habib Syech bin Abdul QadirAssegaf
21.30 Pembacaan Do’a21.35 Acara Selesai
52
dengan program sosialisasi empat pilar MPR RI; dan umumnya
kepada seluruh bangsa Indonesia.
g) Pertemuan Tahunan dengan Lembaga Negara dalam rangka
Hari Pancasila
Pertemuan tahunan dengan lembaga negara dalam rangka Hari
Pancasila pada tahun 2016 dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan
yang meliputi penyelenggaraan acara “Bicara Buku” bertempat di
Ruang Tangkuban Perahu Gedung Merdeka, Bandung; Pagelaran Seni
Budaya (pagelaran wayang golek) oleh dalang Ki Dadan Sunandar
Sunarya, bertempat di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Bandung; Seminar Nasional
Kebangsaan bertempat di Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas
Padjadjaran, Bandung; dan acara puncak Peringatan Pidato Bung
Karno 1 Juni 1945 yang mengedepankan tema ”Pancasila Ideologi
Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku” bertempat di
Gedung Merdeka, Bandung.
Gedung Merdeka dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena
Gedung Merdeka adalah salah satu situs bersejarah bagi MPR. Di
tempat inilah terselenggara Sidang Konstituante tahun 1955 s/d 1959
dan Sidang MPRS tahun1960-an. Gedung ini juga menjadi saksi
sejarah bahwa Indonesia pernah mempunyai peran penting di
kawasan Asia Afrika, karena mampu menyelenggarakan KTT Non Blok
pada tahun 1955 di tengah derasnya tarikan polarisasi Blok Barat dan
Blok Timur.
Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 saat ini dirasakan
sangat penting dan strategis, ditengah situasi bangsa yang sedang
menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh globalisasi yang
semakin luas, yang telah membawa arus deras nilai-nilai dan budaya
53
global yang hampir tanpa sekat dan batasan. Bila tidak hati-hati
dalam merespon dan menyikapi globalisasi, maka resiko yang
dihadapi adalah tergerusnya eksistensi dan jati diri kita sebagai
sebuah bangsa, yang dapat berujung pada krisis ideologi. Di sinilah
pentingnya menggelorakan kembali semangat kolektif bangsa untuk
memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Presiden RI menyampaikan pidato pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945,di Gedung Merdeka, Bandung
Puncak acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dihadiri
oleh Presiden RI, mantan Presiden RI (Ibu Hj. Megawati
Soekarnoputri), Pimpinan Lembaga Negara, Anggota MPR, para
menteri kebinet dan Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bandung.
Kehadiran Presiden RI Bapak Joko Widodo pada acara ini
menorehkan catatan sejarah, karena ada kesempatan tersebut
Presiden secara resmi menetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni
ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadi Hari Libur
Nasional.
54
Presiden RI menandatangani Keppres tentang penetapan 1 Junisebagai hari lahir Pancasila
Sedangkan dari MPR hadir seluruh Pimpinan MPR, Pimpinan
Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD di MPR, Pimpinan Badan Sosialisasi,
Badan Penganggaran, Badan Pengkajian, Lembaga Pengkajian, serta
Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat.
Ketua MPR RI menyampaikan pidato pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945,di Gedung Merdeka, Bandung
55
Berikut ini adalah naskah pidato Ketua MPR yang disampaikan
pada Puncak acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 :
Bismillahirrahmanirrahim,Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Ooom Swastiastu,
Yang saya hormati, Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta IbuIriana; Saudara Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu DR (HC) Hj. MegawatiSoekarnoputri; Pimpinan MPR RI, dan Pimpinan Lembaga-lembaga Negara; Saudara-saudara Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD; Pimpinan dan Anggota Badan SosialisasiMPR, Badan Pengkajian MPR, Badan Penganggaran MPR, serta Lembaga PengkajianMPR; Para Anggota MPR; Para Menteri Kabinet Kerja; Saudara Gubernur Provinsi JawaBarat, Bapak H. Ahmad Heryawan, Lc; Saudara Walikota Bandung, Bapak MuhammadRidwan Kamil, ST.,MUD; Wakil Keluarga Besar Bung Karno; Para Tokoh Masyarakat,Agama, Budayawan se Jawa Barat dan Kota Bandung, serta Para tamu undangan danhadirin sekalian yang berbahagia.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,Sebagai insan yang beriman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukurkehadlirat Allah Subhanahu Waa Ta’alla, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat,hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat bersama-samamemperingati “Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945” dalam keadaan sehat wal’afiat.
Atas nama Pimpinan dan Anggota MPR, dengan penuh bangga dan perasaan suka cita,Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepadaSaudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu DR (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jawa Barat,Walikota Bandung, serta seluruh masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat, ataskehadiran dan perhatiannya menyambut hari yang bersejarah ini.
Hadirin yang saya hormatiSatu keniscayaaan dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, bahwa tidaksatupun bangsa dapat menjadi besar, jika tidak bertumpu pada akar sejarah budayabangsanya. Indonesia yang besar dan majemuk juga lahir dari sejarah panjang budayabangsanya.
Oleh karena itu, sejarah memiliki nilai yang penting bagi Indonesia sebagai negara bangsa(nation state). Oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, demikian pesanBung Karno kepada kita semua. Sejarahlah yang telah mengukir dengan tinta emasperistiwa penting di masa lalu, yang menginspirasi menentukan kehidupan bangsa di masakini, dan kehidupan bangsa di masa depan.
Peringatan pidato Bung Karno, tanggal 1 Juni 1945, oleh Majelis PermusyawaratanRakyat, adalah cara bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya memberikanpenghargaan terhadap karya besar Bung Karno, dan para pendiri bangsa lainnya, yangtelah meletakkan landasan yang kokoh bagi berdirinya Indonesia merdeka yang bersatu,berdaulat, adil, dan makmur.
Sejarah mencacat, berawal dari pemikiran Bung Karno yang disampaikan pada Pidato 1Juni 1945, lahir lima prinsip dasar berbangsa dan bernegara yang diberi nama Pancasila,yang merupakan satu kesatuan proses sejarah perumusan Pancasila dalam PiagamJakarta, tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantumdalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tanggal 18 Agustus 1945.
56
Sejak ditetapkannya UUD Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secarayuridis konstitusional telah menjadi ideologi dan dasar negara, yang menjadi pandanganhidup bangsa, dan menjadi bintang pemandu dalam mewujudkan cita-cita bangsaIndonesia.
Dengan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia akan terus disinari oleh cahaya illahi,kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki semangat persatuan, gotong-royong,musyawarah dalam menyatukan perbedaan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia
Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoensia pada peringatanpidato Bung Karno 1 Juni 1945 hari ini, mengambil tema “Pancasila Ideologi Bangsaku,Gotong Royong Semangat Negeriku”. Tema ini dipandang relevan dengan kondisi dinamisbangsa Indonesia saat ini, untuk terus memaknai kembali Pancasila sebagai ideologibangsa dan gotong royong, sebagai modal sosial untuk menyongsong Indonesia masadepan.
Sebagai sebuah ideologi, Pancasila harus terus kita jaga, kita rawat, agar nilai-nilainya“membumi dan membunyi” dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegarakita. Kehidupan politik kita haruslah berdasarkan Pancasila. Kehidupan ekonomi, sosialdan budaya kita haruslah berdasarkan Pancasila. Demikian pula pertahanan dankeamanan, hukum dan hak asasi manusia, pemerintahan kita, haruslah berdasarkanPancasila.
Dengan berpegang pada Ideologi Pancasila, niscaya seluruh sendi-sendi kehidupanberbangsa dan bernegara akan kokoh, sehingga mampu menangkal setiap gangguan danancaman, baik dari dalam maupun dari luar, termasuk ancaman masuknya pengaruhideologi dan paham dari bangsa lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Gotong Royong haruslah menjadi semangat dalam perilaku keseharian kita, agar kita tetapbersatu, bekerjasama, saling tolong-menolong, bahu-membahu, yang berat sama dipikul,dan yang ringan sama dijinjing. Sesungguhnya gotong royong adalah sarinya Pancasila.
Dalam kaitan ini, Saya akan mengutip Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, “Jikalau sayaperas yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satuperkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yangkita dirikan haruslah negara gotong-royong”.
Dasar dari semua sila-sila Pancasila adalah “semangat gotong-royong”. PrinsipKetuhanannya harus berjiwa gotong royong yakni ketuhanan yang berkebudayaan, yanglapang, dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.
Prinsip kemanusiaan juga berjiwa gotong-royong yakni yang berkeadilan dan berkeadaban,bukan pergaulan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuan harus berjiwa gotong-royong, yang mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan “BhinnekaTunggal Ika”, bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolakpersatuan.
Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong yang mengembangkan musyawarah-mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa–pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong yang mengembangkanpartisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visikesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekangkebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.
Hadirin yang saya hormati,Pada hari ini, bangsa Indonesia telah menapaki 18 tahun era reformasi. Sudah saatnyakita melakukan refleksi terhadap perjalanan bangsa kita. Telah banyak kemajuan bahkanprestasi yang kita raih, sebagai buah dari reformasi yang telah kita laksanakan.
57
Kehidupan politik kita mengalami banyak kemajuan, semakin demokratis, semakin mampumenjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul. Partisipasimasyarakat juga semakin luas, sampai kepedesaan.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, PemilihanGubernur/Bupati/Walikota semuanya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Maknanyaletak kedaulatan semakin nyata, tidak lagi berada pada tangan orang-perorang, kelompokatau golongan, tetapi berada di tangan rakyat.
Kehidupan ekonomi kita juga semakin adil dan produktif, yang berorientasi padakepentingan masyarakat, meskipun beberapa hal perlu terus dibenahi, agar semakinmampu menjamin keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sistem sosial budaya kita juga terus menuju pada membaiknya implementasi nilai-nilaietika, moral dan agama. Sistem hukum kita juga semakin bertumpu pada rasa keadilanmasyarakat, hak yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, dan tentusejumlah kemajuan di bidang lainnya yang sudah kita rasakan bersama.
Namun demikian, harus kita akui bahwa belum semua impian reformasi dapat kitawujudkan. Multidimensi persoalan bangsa berada di sekeliling kita, baik di bidang politik,ekonomi, sosial dan budaya, dan lain-lain yang harus terus diperbaiki dan disesuaikandengan harapan masyarakat, tuntutan nasional, regional dan global.
Semua itu adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama, para penyelenggara negarabaik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun masyarakat pada umumnya. Kitaharus mampu menjawab tantangan itu dengan memanfaatkan seluruh potensi sumberdayanegara yang kita miliki. Dengan manajemen negara yang semakin baik kita yakin mampumenjawab tantangan itu, dan bahkan memanfaatkan peluang yang ada di hadapan kita.
Sejumlah persoalan, sekaligus tantangan yang patut menjadi perhatian dantanggungjawab kita bersama antara lain adalah menurunnya tingkat kepercayaanmasyarakat, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, intoleransi dan krisiskepribadian bangsa, serta rapuhnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kurangnya kepercayaan masyarakat menyebabkan menurunnya wibawa negara. Hal initidak boleh terjadi. Negara harus mampu memberikan rasa aman, rasa adil kepadaseluruh warga negara, sesuai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun1945.
Oleh karena itu harus kita cegah setiap apapun yang dapat menurunkan kepercayaanmasyarakat, menurunkan wibawa negara. Ancaman terhadap kedaulatan negara,pelanggaran hak asasi manusia, penegakan hukum yang lemah, maupun konflik sosialdengan berbagai latar belakangnya, harus segera kita atasi untuk menumbuhkankepercayaan masyarakat.
Melemahnya sendi perekonomian bangsa, yang disebabkan oleh kemiskinan, kesenjangansosial, kesenjangan antar daerah dan antar kawasan, kerusakan lingkungan hidup,sebagai akibat dari eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, dan ketergantunganterhadap pangan, energi, keuangan dan teknologi, juga harus kita atasi bersama.
Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, yang telah mengikis karakter bangsa Indonesiasebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, bahkanmeminggirkan posisi kebudayaan lokal, harus menjadi perhatian kita semua.
Jati diri bangsa akan terkoyak, oleh meluasnya berbagai fenomena konflik dan berbagaibentuk intoleransi. Oleh karenanya, kebijakan dalam mengelola keragaman dan perbedaanmenjadi keniscayaan.
58
Rapuhnya etika berbangsa dan bernegara sangat terasa dalam berbagai dimensikehidupan kita, baik etika politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta etika lingkungan. Olehkarena itu Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsaharuslah dijadikan acuan dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupanberbangsa dan bernegara.
Hadirin yang Saya hormati,Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara sekaligus lembaga demokrasibersama pemangku kepentingan negara lainnya memiliki tanggungjawab konstitusionaluntuk menyelesaikan pekerjaaan rumah Indonesia itu sesuai wewenang dan tugas yangdiamanatkan oleh UUD NNRI Tahun 1945.
Dalam konteks itu, maka MPR melalui berbagai cara telah melaksanakan pemasyarakatannilai-nilai empat pilar MPR secara masif kepada seluruh masyarakat di wilayah tanah air.Dengan memahami, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai empat pilar MPR, makacara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya akan semakin kokoh.Pancasila kokoh sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 kokoh sebagaikonstitusi negara, NKRI kokoh sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika kokohsebagai semboyan negara.
Sebagai lembaga demokrasi, MPR juga tengah mengkaji berbagai dinamika aspirasimasyarakat dan daerah yang berkembang, antara lain terkait dengan penataan sistemketatanegaraan Indonesia sebagai tindak lanjut dari amanat Keputusan MPR Nomor4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR 2009-2014.Sejumlah isu aktual dan strategis yang menjadi arus besar aspirasi masyarakat dan daerahterus dikaji secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai elemen negara danmasyarakat, antara lain terkait dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan kehendakuntuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model garis-garis besar daripada haluan negara.
Hadirin Yang Saya hormati,Untuk memberikan dorongan yang kuat, dalam menyelesaikan pekerjaan rumah bangsaIndonesia yang esar dan majemuk, maka MPR Periode 2014-2019 memiliki Visi, “MenjadiRumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”.
Sebagai rumah kebangsaan, MPR memiliki mandat konstitusional menjembatani berbagaiarus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah yang bertumpu pada nilai-nilaipermusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NegaraKesatuan Republik Indonesia.
Sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR adalah satu-satunya lembaga negarapembentuk konstitusi yang wajib mengawal Pancasila secara yuridis konstitusional agarmenjadi bintang pemandu penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.
Sebagai pengawal kedaulatan rakyat, MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatanrakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan UUD. Olehkarena MPR harus mampu menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasikonstitusi, sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politikdan ketatanegaraan.
Hadirin yang Saya hormati,Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden RepublikIndonesia Joko Widodo beserta Ibu Iriana, Ibu DR (HC) Hj. Megawati Soekarnoputeri,Presiden ke-5 Republik Indonesia, Wakil Keluarga Bung Karno, para insan media cetak
59
dan elektronik dalam dan luar negeri, serta seluruh undangan dan hadirin sekalian ataskehadirannya.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atasperhatiannya, peran sertanya bersama MPR mengawal ideologi Pancasila dalam rangkamewujudkan Indonesia masa depan yang lebih baik.Sebelum saya mengakhiri pidato, izinkanlah saya membacakan kutipan puisi yangdiciptakan oleh Yamin, yang pernah disampaikan sebagai pidato penutup di hadapansidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945.
REPUBLIK INDONESIAAbadilah Republik IndonesiaUntuk Selama-lamanya,Yang dilindungi tumpah darahBenua kepulauan yang indah,Antara cakrawala langit yang murniDengan bumi tanah yang sakti.
Di samping teman di hadapan lawanNegara berdiri ditakdirkan Tuhan,Untuk keselamatan seluruh bangsaSupaya berbahagia segenap ketika;Berbudi setia, tenaga MerdekaDengan menjunjung kedaulatan Negara.
Di atas abu negara keduaKami membentuk negara ketiga,Diiringkan lagu Indonesia Raya;Di bawah kibaran bendera bangsa,Di sanalah rakyat hidup berlindung,Berjiwa merdeka, tempat bernaung.
Kami bersiap segenap ketika,Dengan darah, jiwa dan raga,Membela negara junjungan tinggiPenuh hiasan lukisan hati.
Melur-cempaka dari daratanAwan angkasa putih kelihatanBuih gelombang dari lautan.
Hati yang mukmin selalu memintaKepada Tuhan Yang Maha Esa,Supaya Negara Republik Indonesia;Kuat dan kokoh selama-lamanyaMelindungi rakyat, makmur selamat,Hidup bersatu di laut-di darat.
Billahi taufiq wal hidayah,Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
60
Berikut ini adalah naskah pidato Ketua MPR yang disampaikan
pada Puncak acara peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 :
Bismillahirrahmanirrahim,Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarno Puteri.
Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-11, Bapak Boediono.Yang
saya hormati Ketua MPR, beserta Ketua dan Pimpinan lembaga-lembaga negara, para
Menteri Kabinet Kerja, para Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian. Yang saya
hormati seluruh keluarga besar Bung Karno. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa
Barat, beserta Wali Kota Bandung. Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Dalam kunjungan saya ke beberapa negara di Eropa, di Amerika Serikat, di Timur Tengah
Asia, dan dalam pertemuan dengan pimpinan negara-negara besar dunia, semakin
membuat saya semakin yakin, membuat saya semakin bersyukur bahwa kita mempunyai
Pancasila.
Saya mencermati banyak negara di dunia termasuk negara-negara maju, saat ini sedang
gelisah. Saat ini mereka sedang galau, sedang resah. Toleransi mereka terkoyak,
solidaritas sosial mereka terbelah, ketertiban sosial mereka mulai terganggu. Mereka
dihantui terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Mereka juga goyah dalam mengelola
keberagaman dan perbedaan. Mereka sedang mencari-cari referensi nilai-nilai dalam
menghadapi tantangan dan tatanan itu.
Hadirin sekalian,
Di tengah kegelisahan-kegelisahan negara-negara dunia tersebut dalam menghadapi
tantangan dan tatanan baru ini, kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang ber-
Bhineka Tunggal Ika, Indonesia yang beragam tapi bisa menjaga toleransi dan ke-Tunggal
61
Ika-an, Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu
terjadi karena kita mempunyai Pancasila.
Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia.
Ketika saya menceritakan Indonesia adalah negara muslim dengan penduduk muslim
terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau dan beragam etnis dan agama, ke-Bhineka-an kita
bukan jadi penghalang kita menjadi negara demokrasi. Dan sekaligus bisa membangun
perdamaian dan toleransi. Kenapa hal itu bisa terjadi, sekali lagi karena kita memiliki
Pancasila.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sekali lagi, sebagai bangsa kita harus bersyukur, kita mempunyai Pancasila. Pancasila
sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yang digali oleh Bapak
Bangsa Bung Karno. Pancasila yang sejak kelahirannya tanggal 1 Juni 1945, mengalami
perkembangan hingga menghasilkan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dan disepakati
menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dasar negara Pancasila,
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis. Kita harus optimis menyongsong masa
depan, kita harus percaya diri bahwa kita bisa mengatasi semua permasalahan yang ada
dalam menuju kemajuan. Bahwa kita bisa memenangkan kompetisi global sebagai negara
pemenang.
Kita juga harus selalu mengingat apa yang disampaikan Bung Karno di depan Sidang
BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno mengatakan, “gotong royong adalah
pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu
bersama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan
semua. “Holopis kuntul baris” buat kepentingan bersama.” Itulah syarat utama untuk maju
menjadi pemenang yaitu gotong royong.
Hadirin sekalian,
62
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus diketahui asal usulnya oleh
bangsa Indonesia, dari generasi ke generasi. Pancasila harus diamalkan, Pancasila harus
menjadi ideologi yang bekerja, Pancasila harus dijaga kelanggengannya. Maka, dengan
mengucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala, dengan mengucap
bismillahirrahmanirrahim, dengan Keputusan Presiden tanggal 1 Juni ditetapkan diliburkan
dan diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Susunan Acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945Bandung, 1 Juni 2016
WAKTU KEGIATAN08.00 Pra Acara :
Parade Seni Budaya08.45 Seluruh peserta acara sudah menempati tempat duduk09.00 Presiden/ Wakil Presiden, Ketua MPR dan Undangan VVIP lainnya
menempati tempat acaraMenyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
09.05 Pembacaan teks Pancasila (oleh Walikota Bandung)09.10 Persembahan Seni Tari09.30 Sambutan Gubernur Jawa Barat09.40 Pidato dari perwakilan keluarga Bung Karno (oleh Presiden RI ke-5)10.00 Pidato Ketua MPR10.20 Pidato Presiden Republik Indonesia10.40 Pembacaan Doa10.45 Performance Seni Tari dan Monolog Pancasila11.10 Ramah tamah11.20 Napak Tilas dan Ziarah ke Penjara Bung Karno (Banceuy Bandung)
63
Pada akhir acara, seluruh tamu VIP yang hadir selanjutnya
melakukan kunjungan napak tilas ke penjara Banceuy, tempat dulu
Bung Karno ditahan. Di penjara inilah, pergumulan pemikiran Bung
Karno dalam memikirkan kehidupan kebangsaan bergelora. Selain
Presiden RI dan Pimpinan MPR RI, kunjungan napak tilas ini diikuti
oleh para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet, serta
tamu-tamu lainnya.
Ketua MPR, Presiden RI, Mantan Presiden RI Ibu Megawati, melakukan napak tilaske penjara Banceuy, tempat dulu Bung Karno ditahan
Berdasarkan realisasi kegiatan, Pertemuan Tahunan Lembaga
Negara dalam rangka Hari Pancasila telah sesuai dengan yang
direncanakan sehingga capaian kinerjanya 100%. Optimalnya
kerjasama yang terjalin antara Sekretariat Jenderal MPR dengan
beberapa pihak terkait, khususnya pemerintah daerah Kota Bandung
dan Provinsi Jawa Barat, serta masifnya dukungan media massa yang
meliput kegiatan ini menjadi faktor pendukung suksesnya
penyelenggaraan kegiatan tersebut.
64
h) Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Daerah
Kunjungan ke berbagai daerah dimaksudkan untuk memenuhi
berbagai undangan dari daerah baik sebagai narasumber/keynote
speaker maupun merealisasikan program sosialisasi empat pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam rangka
mendengarkan dan menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah
secara langsung. Pada tahun 2016, kegiatan ini direncanakan 100 kali
namun dapat dilaksanakan sebanyak 306 kali atau sebesar 306%.
i) Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Negara Sahabat (LN)
Dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerjasama antara
lembaga negara (MPR RI) dengan lembaga (parlemen) negara lain,
Pimpinan MPR RI dengan didampingi oleh Fraksi dan Kelompok DPD
melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menghadiri undangan
maupun kunjungan kehormatan ke parlemen negara sahabat serta
mensosialisasikan 4 (empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara kepada masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah
negara sahabat.
Kunjungan tingkat tinggi yang dilakukan Pimpinan MPR ke negara
sahabat merupakan kunjungan kehormatan kepada Pimpinan
Parlemen negara sahabat, selain itu juga melakukan kunjungan
kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dan juga
merupakan kunjungan balasan serta undangan parlemen. Kegiatan ini
dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral khususnya antar
lembaga parlemen, dengan tujuan saling mengunjungi dan bertukar
informasi dalam mempelajari sistem ketatanegaraan atau
keparlemenan.
65
Pada tahun 2016, kunjungan Pimpinan MPR ke negara sahabat
dilaksanakan sebanyak 14 kali kunjungan dari 8 kunjungan yang
direncanakan, sehingga capaian kinerja sebesar 180%. Daftar negara
dan jadwal pertemuan Pimpinan MPR RI dan anggota MPR RI yang
berkunjung ke negara sahabat, dapat dilihat pada tabel 3.8.
Tabel 3.8.Daftar Negara dan Jadwal Pertemuan
Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR ke Negara Sahabat
NO NEGARA TANGGAL AGENDA1 Republik Afrika
Selatan13 – 19 Maret - Kunjungan kehormatan kepada First Vice Presiden
Pan African Parliament (PAP) Mr. Hon.Mulembwedi Pretoria- Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada WNI diPretoria- Pertemuan dengan Deputy Speaker Parliament ofSouth Africa di Cape Town.- Pertemuan dengan Sejarawan Afrika Selatan yangmeneliti Hubungan Historis antara Indonesia danAfrika Selatan Bapak Ibrahim Manuel.- Pertemuan dengan Moslem Judicial South Africa.(Mr. Ebrahim Gabrielle)- Mengunjungi Makam Pahlawan Nasional AfrikaSelatan asal Indonesia, Syech Yusuf Al Makasari
2 Tahta SuciVatikan
24-30 April - Pertemuan dengan Pengurus Tahta Suci Vatikan
3 KuchingMalaysia
4 – 6 April - Pertemuan dengan Sultan Kuching Malaysia
4 MalaysiaKualalumpur
24 – 26 Mei - Pertemuan Ketua MPR dengan Perdana MenteriMalaysia- Pertemuan dengan Wakil Menteri Luar NegeriMalaysia- Ceramah Umum dan Sosialisasi 4 PilarKebangsaan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur- Pertemuan dengan Ketua Parlemen Malaysia- Pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia- Pertemuan dengan Unit Perancang Ekonomi,Jabatan Perdana Menteri
5 Republik Kubadan kerajanBelanda
1 – 8 Juni - Kunjungan kehormatan kepada Parlemen Kuba- Kunjungan ke Parlemen Belanda
6 Azerbaijan 3 – 9 Juni - Pertemuan dengan Parlemen Azerbaijan7 Yunani 23 – 28 Juli - Pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Wisma
Duta (sosialisasi 4 Pilar MPR RI- Pertemuan dengan Presiden Council of State(Supreme Administrative Court) Yunani- Pertemuan dengan 1st Vice President ParlemenYunani, dan President of the Greece-IndonesiaFriendship Group
66
NO NEGARA TANGGAL AGENDA8 Myanmar 24 – 27 Agustus - Sosialisasi 4 Pilar dengan Pejabat dan Staf KBRI di
Yangoon- Pertemuan dengan Wapres II Myanmar- Pertemuan dengan Ketua Majelis Rendah/PyithuHluttaw (DPR) Myanmar serta Pyidaungsu Hluttawand Amyotha Hluttaw (DPD sekaligus MPR)Myanmar
9 Ceko,Azarbaijan danPolandia
21 – 24 Oktober - Pertemuan dengan Parlemen Ceko- Pertemuan dan sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepadaWNI dan jajaran KBRI
10 Selandia Baru 12 – 16 September - Pertemuan dengan masyarakat / mahasiswaIndonesia di Auckland (Sosialisasi 4 Pilar MPR RI)- Presidium Komunitas Indonesia di Auckland- Pertemuan dengan Ketua Parlemen New Zealand- Pertemuan dengan Ketua Persahabatan ParlemenSelandia Baru-Indonesia- Pertemuan dengan masyarakat / mahasiswaIndonesia, bertempat di KBRI Wellington(Sosialisasi 4 Pilar MPR RI)
11 Kanada danNew York
15 – 23 Oktober - Pertemuan dengan Ketua dan Anggota ParlemenKanada- Sosialisasi dengan WNI di Kanada- Sosialisasi dengan WNI di New York
12 Spanyol danAljazair
4 – 12 Nopember - Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan masyarakatIndonesia di Madrid- Pertemuan dengan Ketua Senat / Majelis Tinggi(Conseil de la Nation) Aljazair- Pertemuan dengan Ketua Majelis Rendah(Assemblee Populaire Nationale / APN) Aljazair- Pertemuan dengan kepada Perdana Menteri- Pertemuan dengan Presiden Aljazair
13 Los AngelesAmerika Serikat
17 – 23 Nopember - Sosialisasi kepada WNI di Los Angeles- Pertemuan dengan Komunitas WNI di Los Angelesl14 Iran dan Unii
Emirat Arab3 – 9 Desember - Kunjungan kehormatan ke Parlemen Iran- Kunjungan kepada Pemimpin Spiritual Tertinggi Iran- Kunjungan ke Parlemen UEA.
j) Silaturahmi Kebangsaan
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan
berbagai masyarakat dan elemen bangsa dalam rangka memupuk
rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Selain itu
juga dalam rangka untuk memperteguh rasa nasionalisme dan rasa
kebhinekaan sebagai bangsa Indonesia. Tahun 2016 kegiatan ini
direncanakan 5 kali, dan dapat terlaksana 3 kali atau 60%.
67
k) Koordinasi, Konsultasi, dan Konsinyering Pimpinan MPR
dengan Badan-Badan dan Alat Kelengkapan.
Pada awal perencanaan kegiatan ini direncanakan sebanyak 3 kali,
namun setelah beberapa kali revisi, kegiatan ini direncanakan 1 kali.
Dalam realisasinya, kegiatan ini hanya menyerap anggaran sebesar
61,14%, atau terealisasi Rp. 44.927.800,- dari pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 73.481.000,-. Hal ini terjadi karena dalam
pelaksanaannya, kegiatan ini tidak diselenggarakan di luar kota,
sehingga dapat menghemat pengeluaran untuk belanja perjalanan
dinas. Namun secara kinerja, kegiatan ini dapat terlaksana sesuai
target yaitu 1 kali penyelenggaraan atau capaian kinerja 100%..
l) Operasional Pelayanan/ Pengawalan Pimpinan
Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp.2.247.726.500,- dari
pagu yang disediakan sebesar Rp.3.821.343.000,- (resalisasi anggaran
58,82%.), namun bukan berarti pelayanan/pengawalan yang diberikan
kepada Pimpinan tidak optimal. Hal ini dikarenakan karena
penyediaan anggaran untuk kegiatan ini adalah bersifat kondisional,
di mana realisas kegiatan sangat tergantung pada arahan Pimpinan
MPR. Secara kinerja, sesungguhnya kegiatan ini mempunyai capaian
yang optimal, di mana setiap kebutuhan pelayanan/pengawalan
Pimpinan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan Pimpinan.
m) Penerimaan Tamu Pimpinan dan Alih Bahasa
Anggaran Penerimaan Tamu Pimpinan dan Alih Bahasa tahun
2016 dapat terserap sebesar 83,44% dari pagu yang disediakan
sebesar Rp. 350.260.000,-. Capaian anggaran ini cukup optimal
mengingat setiap kebutuhan penerjemahan / alih bahasa, baik lisan
68
(interpreter) maupun tulisan (penerjemahan dokumen, penyusunan
surat dalam bahasa asing), semuanya dapat dipenuhi secara baik.
n) Pendampingan dan Koordinasi Protokoler Kegiatan Pimpinan
MPR
Kegiatan ini juga mempunyai serapan anggaran yang optimal
(96,97%), selaras dengan optimalnya pelayanan pendampingan pada
setiap kegiatan Pimpinan MPR. Meskipun banyak kegiatan Pimpinan
MPR yang bersifat mendadak (dengan waktu persiapan yang sangat
terbatas) dan seringkali diselenggarakan di luar kantor dan/atau di
luar jam/hari kerja, tetapi pelayanan pendampingan protokoler tetap
tersedia.
o) Penyelenggaraan Pengurusan Perjalanan Pimpinan MPR
Serapan anggaran untuk kegiatan ini juga sangat optimal
(99,90%). Dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.
678.400.000,- realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 677.732.100,-.
Penyelenggaraan kegiatan ini membutuhkan koordinasi yang intensif
mengingat keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung pada pihak-
pihak eksternal kelembagaan, yaitu Sekretariat Negara, Kementerian
Luar Negeri, dan Kedutaan Besar.
p) Penyelenggaraan Tata Upacara MPR dan Sekretariat Jenderal
Kegiatan ini juga mempunyai serapan anggaran yang optimal
(95,35%). Kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar dan
optimal, baik karena kesiapan petugas pelaksana kegiatan, maupun
karena adanya dukungan dari unit-unit kerja terkait.
69
2. Rapat-Rapat Majelis dan Alat Kelengkapan Majelis
a) Rapat Pimpinan MPR
Kegiatan ini merupakan pembahasan program rencana kerja yang
akan dilaksanakan, sebagai manifestasi pelaksanaan tugas dan
wewenang Pimpinan MPR. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk
memperoleh kesepakatan atas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh MPR. Sepanjang tahun 2016 kegiatan ini
dilaksanakan sebanyak 7 kali dari 12 kali yang direncanakan atau
sebesar 58,33%. Dengan padatnya kegiatan masing-masing
Pimpinan, angka capaian ini sebenarnya cukup optimal karena pada
prinsipnya, telah ada komitmen dan tingkat kesepahaman yang sama
di antara para Pimpinan MPR, baik dalam membuat kesepakatan
untuk memutuskan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun 2016, maupun dalam hal menindaklanjuti atas aspirasi-
aspirasi atau masalah-masalah kebangsaan yang disampaikan oleh
organisasi masyarakat, daerah, dan individu masyarakat secara
pribadi. Jalinan komunikasi yang terjalin baik di antara Pimpinan juga
memungkinkan tercapainya kesepahaman dan kesepakatan bersama
tanpa melalui bertemu secara formal dalam forum Rapat Pimpinan.
Tabel 3.9.Agenda Rapat Pimpinan MPR Tahun 2016
NO TANGGAL JENIS RAPAT AGENDA
1 13 Januari 2016 Rapat Pimpinan Rencana kegiatan MPR Tahun 2016
2 20 Januari 2016 Rapat Pimpinan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan BadanSosialisasi, Badan Penganggaran, BadanPengkajian dan Lembaga Pengkajianmengenai rencana kegiatan MPR Tahun2016
3 30 Maret 2016 Rapat Pimpinan Rencana kegiatan MPR Tahun 2016
70
NO TANGGAL JENIS RAPAT AGENDA
4 13 April 2016 Rapat Pimpinan Pembahasan materi pertemuan konsultasiPimpinan MPR RI dengan Presiden RI
5 20 April 2016 Rapat Pimpinan Pembahasan rencana acara PeringatanPidato Bung Karno 1 Juni di Bandung
6 22 April 2016 Rapat Pimpinan Pembahasan mengenai Gedung Merdekadi Bandung sebagai aset MPR
7 13 Juli 2016 Rapat Pimpinan Pembahasan Sidang Tahunan MPR RI Pembahasan Peringatan Hari Konstitusi Pembahasan HUT MPR RI
Rapat Pimpinan MPR di Ruang Rapim lantai 9, GedungNusantara III MPR
b) Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Fraksi MPR dan Pimpinan
Lembaga
Rapat gabungan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk
mengkomunikasikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
MPR, yang diharapkan dicapai suatu kesimpulan/kesepakatan rapat.
Pada tahun 2016, rapat gabungan ini terlaksana 8 (enam) kali dari 12
(dua belas) kali yang direncanakan atau 66,67%. Sebagaimana halnya
dengan Rapat Pimpinan, kegiatan Rapat Gabungan ini juga
diselenggarakan sesuai kebutuhan, sehingga target volume kegiatan
merupakan perkiraan / bersifat prediktif dan kondisional. Dengan
71
kegiatan rapat gabungan ini, program kegiatan MPR dapat terlaksana
secara optimal sehingga kegiatan ini sangat berfungsi dengan baik.
Tabel 3.10.Agenda Rapat Gabungan MPR Tahun 2016
NO TANGGAL JENIS RAPAT AGENDA
1 16 Februari 2016 RapatGabungan
Pembahasan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2016;dan Pembahasan Wacana Reformulasi SistemPerencanaan Pembangunan Model GBHN
2 24 Februari RapatGabungan
Pembahasan Wacana Reformulasi SistemPerencanaan Pembangunan Model GBHN
3 2 Juli 2016 RapatGabungan
Pembahasan Tindak Lanjut PembentukanLembaga Pengkajian MPR RI; dan PembahasanAgenda Sidang Tahunan MPR/Laporan kinerjaLembaga Negara pada sidang tahunan MPR RI.
4 20 Juli 2016 RapatGabungan
Persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR
5 29 Juli 2016 RapatGabungan
Persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR(lanjutan)
6 6 Agustus 2016 RapatGabungan
Persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR(lanjutan)
7 15 Agustus 2016 RapatGabungan
Persiapan pnyelenggaraan Sidang Tahunan MPR(lanjutan)
8 22 Agustus 2016 RapatGabungan
Mendengarkan Pemaparan Badan Pengkajianterkait dengan Reformulasi Sistem PerencanaanPembangunan Nasional Model GBHN.
Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI, 22 Agustus 2016
73
BAB IV PENUTUP
BAB IVPENUTUP
A. KESIMPULAN
Dalam rangka reformasi birokrasi, setiap kementerian dan
lembaga wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang
berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut
dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui pertanggungjawaban secara periodik.
Laporan akuntabilitas kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2016
menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang
ditunjukkan oleh Biro Sekretariat Pimpinan pada tahun anggaran 2016.
Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan
sasaran.
74
Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan wujud transparansi
dan akuntabilitas Biro Sekretariat Pimpinan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi
terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera
menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan
efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan
informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil (results)
yang diperoleh.
Beberapa kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai
dengan target dalam perencanaan di awal tahun anggaran disebabkan
karena adanya perubahan atau revisi anggaran menyesuaikan dengan
kondisi riil pada saat implementasi program kegiatan serta terkait
dengan perubahan yang diinginkan Pimpinan MPR RI. Kondisi ini
mendorong Biro Sekretariat Pimpinan untuk dapat membuat
perencanaan yang lebih baik lagi sehingga realisasinya akan mengalami
peningkatan pada tahun anggaran mendatang.
B. SARAN
Biro Sekretariat Pimpinan telah berusaha secara optimal meraih
pencapaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pencapaian yang belum
sempurna karena masalah sebagaimana telah disebutkan di atas.
Oleh karena itu kami menyarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran di Biro
Sekretariat Pimpinan;
2. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan perlu koordinasi yang baik dan
intensif dengan unit internal organisasi ataupun dengan Instansi
terkait yang lain.
LAMPIRAN
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN
Top Related