Samarinda, 17 Januari 2019
ARAHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DALAM ACARA MUSRENBANG RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LANDASAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
UU No. 25 /2004 tentang SPPN
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional :
RPJP (20 TH)
RPJM (5 TH)
RKP (1 TH)
Perda No. 15/2008 tentang RPJPD KaltimPerda No. 1/2012 tentang RPJPD Kab. PPUDitetapkan rencana pembangunan jangka panjangdaerah tahun 2005-2025. yang terdiri dari rencanapembangunan jangka menengah daerah untuksetiap periode 5 tahun :
RPJMD I (2005-2008)
RPJMD II (2009-
2013)
RPJMD III
(2014-2018)
RPJMD IV
(2019-2023)
RPJMD V (2024-2025)
Permendagri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 47:Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil KepalaDaerah terpilih dilantik.Gubernur dan Wakil Gubernur Dilantik Pada Tanggal 1 Oktober 2018(6 Bulan Setelah Dilantik PERDA RPJMD Sudah Harus SelesaiMaret 2019)
PENGUATAN DASAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DENGAN KESADARAN LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BAIK
PEMANTAPAN PERUBAHAN STRUKTURAL SECARA SOSIAL-EKONOMI
PEMANTAPAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN TELAH DIRASAKAN MASYARAKAT
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DI SEGENAP WILAYAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
RPJMD I(2005-2008)
RPJMD II(2009-2013)
RPJMD III(2014-2018)
RPJMD IV(2019-2023)
MEMANTAPKAN PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA BAGI SEGENAP MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR
RPJMD V(2024-2025)
TAHAPAN RPJPD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2005-2025(PERDA NO. 15 TAHUN 2008)
VISI RPJPD KALTIM
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
• PENINGKATAN KUALITAS SDM;• PEMANTAPAN STRUKTUR EKONOMI;• PENINGKATAN PELAYANAN DASAR;• EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PEMERINTAHAN;• SESUAI RTRW BERBASIS EKONOMI DAN
EKOLOGI.
INTERPRETASI/ARAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PERIODE 2018-2023 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD TAHAP IV
SASARAN POKOK RPJPD
TAHAP KE-IV
INTERPRETASI/ARAHAN TUJUAN
PEMBANGUNAN PERIODE
2018-2023
INTERPRETASI/ARAHAN
SASARAN PEMBANGUNAN
PERIODE 2018-2023
Mewujudkan kualitas sumber daya
manusia yang mandiri, berdaya saing
tinggi
Meningkatkan Daya Saing SDM
1 Meningkatnya kualitas pendidikan
2 Meningkatnya daya saing tenaga kerja
3 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Mewujudkan struktur ekonomi yang
handal dengan partisipasi masyarakat yang
seluas-luasnya
Meningkatkan Pemerataan
kesejahteraan masyarakat
4 Menurunnya tingkat kemiskinan
5 Menurunnya tingkat pengangguran
6Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan
infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
7Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan
perdagangan
8 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
9Meningkatnya kemandirian pangan
Mewujudkan pembangunan yang terpadu
dan serasi dengan pendekatan
pengembangan wilayah berbasis ekonomi
dan ekologi
Melestarikan lingkungan hidup 10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Mewujudkan pelayanan dasar bagi
masyarakat secara merata dan
proporsional
Sasaran pokok ini dijabarkan pada tujuan Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
dengan sasaran pembangunan Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur
wilayah dan infrastruktur dasar
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
pemerintahan yang partisipatif berbasis
penegakkan hukum
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
11 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public
12Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan
bebas KKN
Penyusunan Draft
Rancangan Awal RPJMD (Teknokratik)
SKEDUL PENYUSUNAN RPJMD KALTIM
Pilkada Juni 2018
Musrenbang RPJMD
Ranc. Akhir RPJMD
Rancangan RPJMD
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RPJMD
Perda RPJMD
PE
LAN
TIK
AN
Konsultasi publik
30 hari 10 hr
Penyampaian Ranwal ke DPRD
10 hr
Pembahasan Ranwal dg DPRD
Penyampaian konsultasi ke Kemendagri
Pembahasan konsultasi dg Kemendagri
5 hr
Penyempur. Ranwal berdsrkn. hsl konsultasi
SE KDH ke OPD ttg penyemp Ranwal Renstra
Forum Perangkat Daerah/Lintas PD
Verifikasi Ranwal Renstra PD
Persetujuan Pelaks Musrenbang
Koordinasi Musrenbang RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD (maksimal 75 hari setelah pelantikan PD)
7 hr 3 hr
Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD
3 hr 2 hr
Penyampaian rankir ke Sekda
Perumusan Rankir berd. Hasil musrenbang
Harmonisasi rankir
Penyampaian rankir ke KD
Penyampaian rankir ke DPRD
3 hr 7 hr
Penetapan rancangan Perda RPJMD oleh KD
Evaluasi oleh Kemendagri
1 bln 1 bln
Pelantikan Sept 2018?
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KALTIM
SDM
MASIH RENDAHNYA DAYA SAING
SUMBER DAYA
MANUSIA
EKONOMI
TRANSFORMASI EKONOMI
BERBASIS SUMBER DAYA ALAM TIDAK TERBARUKAN KE
SUMBER DAYA ALAM
TERBARUKAN BERJALAN LAMBAT
BAIK SECARA VERTIKAL MAUPUN
HORIZONTAL
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BELUM OPTIMAL
DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN AKSESIBILITAS
DAN KONEKTIVITAS
WILAYAH
PENURUNAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAHAN YANG BELUM
MENCAPAI KINERJA
PROFESIONAL DAN AKUNTABEL
INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN BIROKRASI
7
Data terakhir terkaitIndeks Desa Membangun, kondisi desadi Kalimantan Timursangat memprihatinkan
524 desa dalam kategori tertinggal dan sangat
tertinggal.
Terdapat 32 desa maju
Terdapat 2 desa mandiri
Terdapat 283 desa berkembang
DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN/KOTA
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
10
PENGANGGURAN MASIH TINGGI MENCAPAI 6,91%
11
TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 SEBESAR 6,19%
PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN
MENINGKAT (%)
6,062013 (maret)
6,192017 (maret)
TINGKAT KEMISKINAN MENINGKAT SEJAK 2013-2017 NAMUN SEBALIKNYA JUMLAH
PENDUDUK MISKIN SEMAKIN MENURUN
JUMLAH
PENDUDUK MISKIN
MENURUN (RIBU JIWA)
237,92013 (maret)
220,12017 (maret)
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2017
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2017
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Distribusi Kabupaten/Kota TerhadapLapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)
Distribusi Kabupaten/Kota TerhadapLapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (%)
Distribusi Kabupaten/Kota TerhadapLapangan Usaha Industri Pengolahan (%)
Distribusi Kabupaten/Kota TerhadapLapangan Usaha Perdagangan (%)
Distribusi Lapangan Usaha Perdagangan (%) Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Kaltim
Distribusi Kabupaten/Kota TerhadapLapangan Transportasi dan Pergudangan (%)
PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (MIGAS DAN NON MIGAS)
LPE Kab/Kota Tahun 2017 (%) LPE Kab/Kota Tahun 2013-2017 (%)
PEREKONOMIAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA
INDEKS GINI
23
KONDISI INFRASTRUKTUR BELUM TERBANGUN SECARA MERATA
JALANBENDUNGA
N
JEMBATAN SEKOLAH
RAWAN BANJIR KALIMANTAN TIMUR
24
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Penutupan LahanKawasan HutanTahun 2000
Penutupan LahanKawasan HutanTahun 2003
Penutupan LahanKawasan HutanTahun 2012
Penutupan LahanKawasan HutanTahun 2017
Kabupaten/Kot
a
Luas
Wilayah
Luas Lubang
TambangPersentase
Paser 1.109.607,64207.709,55
18,72%
Kutai Timur 3.087.334,68541.079,22
17,53%
Penajam Paser
Utara 292.803,44
50.106,76 17,11%
Kutai Barat 1.370.861,15147.427,64
10,75%
Kutai
Kartanegara2.618.406,40
218.311,99 8,34%
Berau 2.173.059,46146.730,74
6,75%
Mahulu 1.944.933,9216.868,40
0,87%
Samarinda 70.023,93102,44
0,15%
Balikpapan 51.224,431,08
0,002%
Bontang 16.314,39 - -
TOTAL 12.734.569,44 1.328.337,82 10,43%
26
LUBANG TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR
27
EKSPLOITASI SDA BERDAMPAK PADA EMISI, EROSI, BANJIR
28
TATA KELOLA PEMERINTAHAN BELUM PRIMA DAN AKUNTABEL
VISI RPJMD 2018-2023
BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT
Berdaulat dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama perempuan
pemuda, dan penyandang disabilitas
Berdaulat dalam Pengelolaan Sumberdaya alam yang
berkelanjutan
Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi
pemerintahan
yang bersih, profesional dan berorientasi
pelayanan publik
Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan insfrastruktur
kewilayahan
Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah
dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
30
BUPATI, WALIKOTA, SELURUH PERANGKAT DAERAH DILINGKUP
PEMPROV KALTIM DAN KABUPATEN/KOTA, SERTA INSTANSI VERTIKAL
UNTUK DAPAT BERPERAN AKTIF DALAM SUKSESI PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR SESUAI TARGET KINERJA DALAM RPJMD 2018-2023
Top Related