LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELUNOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU,BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK

BAWAH LIMA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diperjuangkan pemenuhannya dengan upaya sadar dan menyeluruh oleh Pemerintah daerah, Swasta dan masyarakat Kabupaten Belu;

2

b. bahwa kondisi kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Belu masih cukup memprihatinkan yang ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan anak Balita;

c. bahwa masih adanya angka kematian tersebut pada umumnya diakibatkan, oleh faktor medis dan oleh faktor non medis berupa perilaku bermasalah yang dilakukan oleh pemegang peran dan lembaga pelaksana maupun akibat persalinan yang terjadi diluar fasilitas kesehatan yang memadai;

d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 178 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan maka Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan;

e. bahwa berdasarkan per-timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah

2

tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan anak Bawah Lima Tahun;

Menginggat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

2

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208,

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

2

Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010

2

Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BELU

danBUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU,BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BA WAH LIMA TAHUN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Belu.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Belu.

2

3. Bupati adalah Bupati Belu.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan jumlah kasus kematian Ibu, kematian bayi baru lahir, kematian bayi dan kematian anak balita.

8. Pasangan usia subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 16 – 49 tahun dan tidak termasuk wanita usia subur yang berstatus janda atau cerai.

9. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;

10. Kematian Ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, proses persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan.

11. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0-28 hari.

12. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.

13. Anak Balita adalah anak yang berumur satu tahun sampai satu hari menjelang ulang tahun kelima.

2

14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

15. Orang tua adalah ayah dan ibu dari bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

16. Dukun adalah seseorang yang memiliki pengalaman khusus dalam menangani persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

17. Kader Posyandu adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk membantu melaksanakan tugas kemasyarakatan dalam bidang kesehatan.

18. Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai.

19. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah fasilitas yang memiliki Sumber Daya Manusia kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat, bahan dan perbekalan kesehatan, sistem dan anggaran yang memadai.

20. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi.

21. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purna waktu (24 jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan

2

tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan terstandard.

22. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat.

23. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.

24. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

25. Pembiayaan kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi Ibu hamil, Ibu melahirkan, Ibu Nifas, Bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu.

26. Tenaga kesehatan adalah Dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak,dokter anastesis, dokter umum, bidan yang memenuhi kualifikasi Asuhan Persalinan Normal (APN) dan perawat yang telah lulus uji kompetensi serta berijazah D3.

27. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah asuhan yang diberikan pada

2

kelahiran bayi aterm (cukup bulan) dengan proses pervaginam alami dengan tanpa komplikasi.

28. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

29. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

30. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

31. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai.

32. Desa Siaga adalah desa dengan masyarakatnya yang mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah – masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

33. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber

2

daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.

34. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.

35. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.

36. Dokter Spesialis Obgyn adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan.

37. Dokter Spesialis Anak adalah Dokter Umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kesehatan Anak.

38. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan Keperawatan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

39. Tempat Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan Keluarga Berencana secara rawat jalan.

40. Praktek Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

2

41. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.

42. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliaannya.

43. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah nutrisi utama bagi bayi sejak kelahiran sampai dengan bayi berusia 2 (dua) tahun.

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemenuhan upaya pelayanan KIBBLA;

(2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pencegahan;b. peningkatan;c. penyembuhan;d. pemulihan.

BAB IIIASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

2

Pemberian jaminan KIBBLA berasaskan Keadilan, Perikemanusiaan, kesamaan gender, non diskriminasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bermaksud memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan KIBBLA yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas

pelayanan;b. tersedianya fasilitas yang terjangkau dan bermutu;c. tertanganinya semua ibu melahirkan, kasus

kegawatdaruratan obstetri dan bayi;d. tersedianya tempat, tenaga dan peralatan;e. tersedianya obat, bahan dan perbekalan kesehatan;f. terjadinya perubahan perilaku masyarakat; dan g. tercapainya penurunan Angka kematian Ibu, Angka

Kematian Bayi baru lahir, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita.

2

BAB IVPENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBBLA

Bagian KesatuPenyelenggara Kesehatan

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA);

(2) Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan upaya Kesehatan: a. pencegahan;b. peningkatan;c. penyembuhan;d. pemulihan.

(3) Penyelenggaraan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) secara Teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(4) Pelaksanaan upaya kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan.

(5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah; a. Dokter Spesialis Kebidanan;b. Dokter spesialis anak;c. Dokter Anastesis

2

d. Dokter Umum;e. Bidan yang telah memiliki kualifikasi APN dan

Poned;f. Perawat yang telah lulus uji kompetensi dengan

pendidikan minimal D3.(6) Pelaksanaan tugas tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan di :a. Rumah Sakit Umum Daerah;b. Puskesmas;c. Pustu;d. Posyandu;e. Poskesdes;f. Rumah Bersalin.

Pasal 7

(1) Penyelenggara kesehatan swasta dapat menyelenggarakan pelayanan KIBBLA

(2) Penyelenggara kesehatan swasta sebagaimana di maksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta, Balai Kesehatan Swasta / Klinik Swasta, Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta.

(3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah; a. Dokter Spesialis kebidanan;b. Dokter spesialis anak;c. Dokter anastesisd. Dokter Umum;e. Bidan yang memiliki kualifikasi Asuhan

Persalinan Normal (APN) dan Poned;f. Perawat yang telah lulus uji kompetensi dengan

pendidikan minimal D3.

2

(4) Rumah Sakit Swasta dan Balai Kesehatan Swasta/klinik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi standar PONEK dan PONED.

Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan berwenang menangani kondisi kurang Gizi pada Ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. identifikasi faktor penyebab terjadinya

Kekurangan Gizi pada ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ;

b. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, bayi dan anak balita;

c. memantau perkembangan kesehatan dan gizi ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Bagian KeduaPelayanan Kesehatan

Paragraf 1Ibu Hamil

Pasal 9

(1) Ibu Hamil wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama masa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat :a. Usia Kehamilan 1-3 bulan 1 kali;

2

b. Usia Kehamilan 4-6 bulan 1 kali;c. Usia Kehamilan 7-9 bulan 2 kali.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Rumah Sakit PONEK/ Rumah Sakit;b. Puskesmas PONED/ Puskesmas;c. Pustu;d. Polindes;e. Poskesdes;f. Rumah bersalin;g. Posyandu;

(4) Ibu hamil dapat mengikuti program tabungan bersalin (TABULIN).

Pasal 10

(1) Ibu Hamil wajib melahirkan di Fasilitas Pelayanan kesehatan yang memadai.

(2) Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam rangka mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir.

(3) Fasilitas Kesehatan yang memadai sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalaha. Rumah Sakit PONEK/ Rumah Sakit;b. Puskesmas PONED/ Puskesmas;c. Rumah bersalin.

2

Paragraf 2Ibu Nifas

Pasal 11

(1) Ibu Nifas Wajib memeriksakan Kesehatan pasca persalinan (Kunjungan Nifas) selama 3 (tiga) kali di fasilitas Kesehatan yang tersedia;

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :a. masa 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari

setelah persalinan;b. masa hari ke-4 (empat) sampai hari ke-28

(duapuluh delapan) setelah persalinan;c. masa hari ke-29 (dua puluh sembilan) sampai

hari ke 42 (empat puluh dua) setelah persalinan.(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan memadai

sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 12

(1) Ibu Nifas, Suami, PUS dapat mengikuti Program Keluarga Berencana sesuai dengan standar dan hak individu.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar dan hak individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2

Paragraf 3Ibu Menyusui

Pasal 13

(1) Ibu menyusui wajib memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya

(2) Kewajiban pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pemberian ASI eksklusif sejak bayi baru lahir

sampai usia 6 (enam) bulan yang diawali dengan inisiasi menyusu dini;

b. pemberian ASI lanjutan dan makanan tambahan sejak bayi berusia diatas 6 (enam) bulan sampai usia 2 (dua) tahun.

(3) Dikecualikan dari pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) apabila terjadi kontra indikasi medis :a. ibu terinfeksi penyakit menular tertentu;b. ibu menderita penyakit payudara;c. ibu menderita penyakit lain sesuai dengan rekomendasi dokter.

Paragraf KeempatSuami

Pasal 14

(1) Suami wajib Siap Antar Jaga (SIAGA) isterinya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan.

2

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :a. mengetahui risiko dan tanda bahaya dalam

kehamilan, persalinan dan nifas;b. cepat mengambil keputusan dalam mencari

pertolongan dan penanganan;c. segera melaksanakan perintah rujukan terhadap

bahaya kehamilan, persalinan dan nifas kepada tenaga kesehatan.

Pasal 15

Suami dapat mengambil alih sebagian pekerjaan istri yang mengakibatkan terjadinya risiko kehamilan.

Paragraf 5Orang Tua

Pasal 16

(1)Orang tua dapat mengantar bayi baru lahir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal melalui kunjungan di fasilitas kesehatan.

(2)Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan :a. perawatan tali pusatb. pemberian Asi eksklusif;c. memastikan bayi telah di beri injeksi Vitamin K

1;d. memastikan bayi telah diberi salapmata

antibiotic;e. pemberian Imunisasi hepatitis B-0.

Pasal 17

2

(1)Orang Tua wajib mengantar bayi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan di fasilitas kesehatan.

(2)Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk mendapatkan :a. pemberian Imunisasi dasar Lengkap (BCG, Polio

1,2,3,4, DPT/HB1,2,3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun;

b. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh Kembang bayi (SDIDTK);

c. pemberian Vitamin A 100.000 IU (6 – 11 Bulan);d. konseling Asi Eksklusive, pemberian makanan

Pendamping ASI, tanda – tanda Sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA;

e. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Pasal 18

(1)Orang tua wajib mengantar anak balita ke fasilitas Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan .

(2)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :a. pelayanan Pemantaun Pertumbuhan minimal 8

kali setahun yang tercatat dalam buku KIA/KMS;b. stimulasi deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh

kembang minimal 2 kali dalam setahun;c. pemberian Vitamin A dosis tinggi ( 200.000 IU),

2 kali dalam setahun;d. kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh

setiap anak balita;

2

e. pelayanan anak balita Sakit sesuai standar dengan menggunakan pendekatan Managemen Terpadu Balita Sakit.

(3)Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Puskesmas;b. Pustu;c. Poskesdes;d. Rumah Sakit.

Paragraf 6Dukun

Pasal 19

(1) Dukun dapat membantu melaksanakan tugas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir;

(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan, yaitu;a. menginformasi kepada tenaga kesehatan

tentang keberadaan ibu hamil;b. mendorong ibu hamil untuk memeriksa dan

melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai;

c. mendampingi ibu hamil untuk memeriksa dan melahirkan difasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;

d. membersihkan dan merawat ibu setelah melahirkan;

e. merawat bayi baru lahir.f. Merawat ibu pada saat nifas.

2

Paragraf 7Tenaga Kesehatan

Pasal 20

(1) Tenaga Kesehatan wajib melayani pemeriksaan kesehatan ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilannya.

(2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat :a. minimal 1 kali pada triwulan pertama

(masa kehamilan 1-3 bulan);b. minimal 1 kali pada triwulan kedua

(masa kehamilan 4-6 bulan);c. minimal 2 kali pada triwulan ketiga

(masa kehamilan 7-9 bulan).(3) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan.

(4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam penerapannya terdiri dari :a. timbang berat badan dan ukur tinggi badan;b. ukur tekanan darah;c. timbang Fundus Uteri;d. tablet Besi;e. tetanus Toxoid;f. temu Wicara;g. tes Laboratorium; Laboratorium Wajib dan

Khusus;h. nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);i. tentukan presentasi janin dan denyut jantung

janin (DJJ).

Pasal 21

2

(1) Tenaga Kesehatan wajib melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil, kunjungan nifas,kunjungan bayi baru lahir, kunjungan bayi dan kunjungan anak balita.

(2) Kunjungan rumah kepada ibu hamil dan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :a. perencanaan persalinan ibu hamil dan

pencegahan komplikasi;b. perencanaan kontrasepsi KB pasca persalinan.

(3) Kunjungan rumah kepada bayi baru lahir, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:a. Pemeriksaan tanda bahaya seperti

kemungkinan infeksi, ikterus, diare dan berat badan rendah

b. Pemberian imunisasi hepatitis B-O bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir

c. Konseling kepada ibu dan keluarga tentang pemberian ASI eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA

d. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan (4) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada sektor-sektor terkait untuk tindak lanjut sesuai dengan tingkat pelayanan di desa, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 22

2

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pertolongan persalinan kepada ibu hamil di fasilitas kesehatan memadai.

(2) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. pencegahan infeksi;b. metode pertolongan persalinan yang sesuai

standar;c. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke

tingkat pelayanan yang lebih tinggi;d. melaksanakan inisiasi menyusu dini (IMD);e. memberikan injeksi vitamin k 1, salep mata dan

HBO pada bayi baru lahir.

Pasal 23

(1)Tenaga Kesehatan wajib melakukan deteksi dini faktor resiko dan Komplikasi Kebidanan kepada ibu hamil .

(2)Deteksi dini kebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam rangka : a. melakukan Rujukan ke fasilitas kesehatan yang

memadai paling lambat 14 hari sebelum hari Perkiraan Lahir;

b. melakukan Rujukan ibu hamil Normal ke fasilitas kesehatan yang memadai paling lambat 3 hari sebelum hari Perkiraan Lahir.

Pasal 24

2

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberi pelayanan kesehatan kepada ibu nifas sesuai standar ;

(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pemeriksaan tekanan darah;b. pemeriksaan nadi, respirasi dan suhu;c. pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus)d. pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vagina

lainnya;e. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan;f. pemberian kapsul vitamin a 200.000 iu

sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan, keduua diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin a pertama;

(3) Untuk memudahkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kesehatan dapat melakukan pendataan dan membuat kantong persalinan diwilayah kerjanya.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan deteksi dini komplikasi pada ibu nifas.

(5) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan pemantauan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu :a. kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam

sampai dengan 3 hari setelah persalinan;b. kunjungan nifas kedua pada hari ke-4 sampai

hari ke-28 setelah persalinan;c. kunjungan nifas ketiga pada hari ke-29 sampai

hari ke-42 setelah persalinan.(6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana di maksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dapat di lakukan di fasilitas kehatan yang

2

memadai atau dengan cara bentuk Kunjungan rumah.

Pasal 25

(1)Tenaga Kesehatan wajib melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan neonatus kepada bayi baru lahir.

(2)Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan Management Terpadu Bayi Muda (MTBM).

(3)Pendekatan MTBM sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi :a. pemeriksaan tanda bahaya seperti

kemungkinan Infeksi bakteri, Ikterus, Diare, Berat badan rendah, dan masalah pemberian asi;

b. pemberian imunisasi hepatitis B-0 bila belum, dapat diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir;

c. konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan Asi ekslusive, pencegahan hipotermi dan melaksnakan perawatan bayi barulahir di rumah dengan menggunakan Buku KIA;

d. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Pasal 26

(1)Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan neonatus dengan Komplikasi.

(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Puskesmas PONED dan Rumah sakit PONEK atau Rumah sakit swasta PONEK.

2

(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam rangka penanganan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian.

Pasal 27

(1) Tenaga Kesehatan wajib melakukan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir (neonatus) sesuai standar setelah lahir melalui kunjungan di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu :a. kunjungan neonatal ke – 1 (kn 1) pada 6 jam-

hari ke tiga b. kunjungan neonatal ke – 2 (kn 2) pada hari ke

tiga- ke tujuhc. kunjungan neonatal ke – 3 (kn 3) pada hari ke

delapan-hari ke dua puluh delapan.

Pasal 28

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan neonatal dasar kepada bayi baru lahir secara komprehensif

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :a. memeriksa dan merawat bayi baru lahir;b. memeriksa dengan menggunakan pendekatan

manajemen terpadu bayi muda (MTBM).(3) Cara memeriksa dan merawat sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 2) huruf a meliputi :a. merawat tali pusat;b. pemberian ASI eksklusif;

2

c. memastikan bayi telah diberi injeksi vitamin k 1;d. memastikan bayi telah diberi salep mata

antibiotik;e. pemberian imunisasi hepatitis B – 0

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :a. pemeriksaan tanda bahaya seperti

kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan masalah pemberian asi

b. pemberian imunisasi hepatitis B-0 bila belum diberikan pada waktu perawatan bayi baru lahir

c. konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan asi eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku kia

d. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Pasal 29

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi selama periode 29 hari sampai dengan satu hari menjelang ulang tahun pertama;

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :a. pemberian imunisasi dasar lengkap (hb 00-7

hari, bcg, polio 1,2,3,4, dpt/hb 1,2,3, campak) sebelum bayi berumur 1 tahun;

b. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK);

c. pemberian vitamin a 100.000 iu (6 bulan - 11 bulan;)

d. konseling asi eksklusif, pemberian makanan pendamping asi, tanda – tanda sakit dan

2

perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan buku kia;

e. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Pasal 30

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan Anak Balita.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :a. memantau pertumbuhan anak Balita yang

tercatat dalam buku KIA/KMS;b. melakukan stimulasi deteksi dan Intervensi Dini

Tumbuh kembang;c. memberikan Vitamin A dosis tinggi ( 200.000

IU);d. memantau Kepemilikan dan pemanfaatan buku

KIA oleh setiap anak balita;e. memberi Pelayanan anak balita Sakit sesuai

standar dengan menggunakan pendekatan Managemen Terpadu Balita Sakit.

(3) Pendekatan MTBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi;a. Memeriksa tanda bahaya umumb. Memeriksa keluhan utama: batuk atau sukar

bernafas, diare, demam, malaria, campak, DBD dan masalah telinga

c. Memeriksa status gizi, anemia, imunisasi dan status vitamin A

Pasal 31

(1) Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan KB kepada ibu Nifas, Suami dan PUS.

2

(2) Kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar dan hak individu.

BAB VSUMBERDAYA KESEHATAN

Bagian KesatuPenyediaan Tenaga kesehatan

Pasal 32

Pemerintah daerah berwewenang mengusulkan pengangkatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan kualifikasi untuk didistribusikan di seluruh wilayah Daerah berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

Bagian KeduaPenyediaan Pembiayaan Kesehatan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan pelayanan KIBBLA.

(2) Anggaran pelaksanaan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari :a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten;b. Bantuan dari APBN dan APBD Provinsi;c. Sumbangan dari pihak ke tiga yang sah.

(3) Besarnya anggaran pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

2

huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan persalinan gratis bagi setiap ibu hamil yang miskin dan tidak memiliki :a. kartu jaminan kesehatan masyarakat, b. jaminan kesehatan daerah, c. asuransi kesehatan di fasilitas kesehatan.

(2) Persalinan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap ibu yang melahirkan di sarana kesehatan.

Bagian KetigaPenyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

(2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari bidan, puskesmas PONED sampai rumah sakit PONEK 24 jam.

(3) Pelayanan obstetri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :a. penanganan perdarahan pada kehamilan,

persalinan dan nifas;

2

b. pencegahan dan penanganan hipertensi dalam kehamilan (pre-eklampsi dan eklampsi);

c. pencegahan dan penanganan infeksi;d. penanganan partus lama/macet;e. penanganan abortus;f. stabilisasi komplikasi obstetrik untuk dirujuk dan

transportasi rujukan. (4) Pelayanan neonatus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), meliputi :a. pencegahan dan penanganan asfiksia;b. pencegahan dan penanganan hipotermia;c. penanganan bayi berat lahir rendah (bblr);d. pencegahan dan penanganan infeksi neonatus,

kejang neonatus, ikterus ringan-sedang;e. pencegahan dan penanganan gangguan minum;f. stabilisasi komplikasi neonaus untuk dirujuk dan

transportasi rujukan.(5) Kewajiban meningkatkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang meliputi :a. dari PUSKESMAS Non PONED menjadi

PUSKESMAS PONED;b. dari Rumah Sakit Non PONEK menjadi Rumah

Sakit PONEK;c. dari Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas rumah tunggu pada setiap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk menunjang pelayanan KIBBLA.

Pasal 37

2

(1) Pemerintah Daerah merencanakan dan menyediakan peralatan kesehatan yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan KIBBLA;

(2) Peralatan kesehatan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan secara merata sesuai kebutuhan.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan standar operasional prosedur, dan sistem rujukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian KesatuPembinaan

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan berkualitas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian KeduaPengawasan

2

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara berkala;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :a. penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;b. perizinan;c. ketentuan tata laksana standar pelayanan;d. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;e. standar sarana dan prasarana kesehatan;f. standar Operasional Prosedur pelayanan

kesehatan.(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati secara berkala.

Bagian KetigaEvaluasi

Pasal 41

(1)Dinas Kesehatan wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara berkala;

(2)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT

2

Bagian KesatuMasyarakat

Pasal 42

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. memberikan informasi dan mendorong keluarga

untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memadai;

b. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada;c. turut aktif mempersiapkan desa siaga dan

menyukseskan dalam rangka penyelenggaraan KIBBLA;

d. turut serta menggalang Dana Solidaritas Persalinan (DASOLIN);

e. menyiapkan ambulan desa bagi kepentingan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Bagian KeduaTokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Pasal 43

(1) Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. memberikan dukungan moril penyelenggaraan

KIBBLA melalui desa siaga;

2

b. memberikan pengawasan kepada masyarakat untuk menghindari praktek-praktek pengobatan yang bertentangan dengan aturan penyelenggaraan kesehatan.

Bagian KeempatDesa Siaga

Pasal 44

(1) Desa siaga dapat berperan serta dalam mendukung program pelayanan KIBBLA

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kegiatan:a. jejaring datab. jejaring transportasic. jejaring donor darahd. jejaring danae. jejaring KBf. jejaring ASI eksklusif

BAB VIIIPENYULUHAN

Bagian KesatuPenyuluhan Kesehatan

2

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada ibu, suami, keluarga dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian KeduaPenyuluhan Keluarga Berencana

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyuluhan keluarga berencana kepada PUS, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB).

BAB IXKETENTUAN LARANGAN

Pasal 47

(1) Ibu Hamil dilarang:

2

a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);

b. melahirkan dirumah;c. melahirkan dengan pertolongan dukun.

(2) ibu menyusui dilarang memberikan makanan tambahan kepada bayinya sebelum berusia 6 (enam).

Pasal 48

Dukun dilarang melaksanakan praktek pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan kepada ibu hamil.

Pasal 49

(1) Suami, keluarga dan masyarakat dilarang menghalangi ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui dalam memperoleh pelayanan kesehatan maupun mendapatkan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, bayi dan anak balita:

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :a. memeriksa dan melahirkan di fasilitas kesehatan

yang memadai;b. memberi ASI eksklusif kepada bayinya selama 6

(enam) bulan;c. memberikan ASI kepada bayinya selama minimal

2 (dua) tahun;d. membawa bayi dan anak balita ke fasilitas

kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 50

2

(1)Perawat dilarang melakukan pemeriksaan dan pertolongan persalinan ibu hamil.

(2)Larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikecualikan apabila :a. telah lulus uji kompetensi;b. memiliki Sertifikat APN dan Poned;c. pendidikan Minimal D3 keperawatan;d. bidan tidak Berada di tempat.

BAB XKETENTUAN PENGHARGAAN

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berprestasi mensukseskan program KIBBLA;

(2) Setiap orang yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. tenaga kesehatan yang di wilayah kerjanya

tidak ada kematian KIBBLA selama 3 tahun berturut-turut;

b. dukun yang mampu melaksanakan kemitraannya dengan Bidan;

c. fasilitator desa siaga yang bekerja aktif;d. pengurus desa siaga yang bekerja aktif;e. kader posyandu yang bekerja aktif;f. masyarakat yang berjasa menyukseskan

program KIBBLA.(3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2

BAB XISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

(1) Tenaga Kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

2

Ditetapkan di Atambuapada tanggal 9 Agustus 2012

BUPATI BELU, Ttd.JOACHIM LOPEZ

Diundangkan di Atambuapada tanggal 9 Agustus 2012SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

PETRUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELUNOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK

BAWAH LIMA TAHUN

2

I. UMUMPemerintah Kabupaten melalui

penyelenggaraan Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakatnya, terutama meningkatkan kesehatan keluarga yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Belu, oleh karena kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak bawah lima tahun merupakan hak dasar manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diperjuangkan pemenuhannya dengan upaya sadar dan menyeluruh, di samping itu derajat kesehatan diukur dari angka kematiaan ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA) serta umur harapan hidup setelah lahir (UHH).

Kondisi kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak bawah lima tahun (Balita) di Kabupaten masih cukup memprihatinkan yang ditandai dengan masih tingginya kasus kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung karena proses kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan. Sedangkan kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

2

Kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Belu masih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi NTT. Kasus kematian ibu pada tahun 2009 sebanyak 19 kasus, tahun 2010 sebanyak 20 kasus, dan tahun 2011 menurun menjadi 16 kasus. Kasus kematian bayi pada tahun 2009 sebanyak 83 kasus, tahun 2010 sebanyak 77 kasus, dan tahun 2011 meningkat menjadi 82 kasus, sedangkan kasus kematian anak pada tahun 2009 sebanyak 68 kasus, tahun 2010 turun menjadi 42 kasus dan tahun 2011 turun lagi menjadi 30 kasus.

Tingginya kasus kematian tersebut umumnya disebabkan oleh faktor medis dan faktor non medis berupa perilaku bermasalah yang dilakukan oleh pemegang peran, lembaga pelaksana, maupun akibat persalinan yang terjadi di luar fasilitas kesehatan yang memadai. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pemerintah wajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA). KIBBLA merupakan paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu, bayi baru lahir, bayi serta anak balita. Lebih jauh atas dasar

2

kewenangan otonomi daerah dan untuk efektifitas pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan rancangan peraturan daearah (RANPERDA) ini menjadi peraturan daerah (PERDA) tentang penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

PERDA KIBBLA menampung karakteristik lokal dan merujuk pada undang-undang kesehatan dan berbagai regulasi lainnya. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan KIBBLA berasaskan keadilan, perikemanusiaan, kesamaan gender, non diskriminasi yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dan memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan KIBBLA yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna. Adapun tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA adalah :1. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas

pelayanan; dan2. tersedianya fasilitas yang terjangkau dan

bermutu; dan3. tertanganinya semua ibu hamil, ibu melahirkan,

ibu nifas, bayi baru lahir serta kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal; dan

4. tersedianya tempat, tenaga dan peralatan; dan5. tersedianya obat, bahan dan perbekalan

kesehatan; dan6. terjadinya perubahan perilaku masyarakat; dan

2

7. tercapainya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian anak balita.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah yang terdiri dari 13 BAB dan 55 pasal ini memuat materi yang mengatur tentang pemenuhan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita yang meliputi upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan. Disamping itu peraturan daerah ini juga memuat hal-hal atau ketentuan yang berkaitan dengan : 1. Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA2. Sumber daya kesehatan3. Pembinaan pengawasan, evaluasi, dan

pelaporan4. Peran serta masyarakat5. Ketentuan larangan6. Sanksi administratif7. Ketentuan penghargaan dan insentif

Untuk menjamin pelaksanan peraturan daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun yang bersifat pidana, diatur juga mengenai ketentuan larangan, pengaturan mengenai sanksi administrasi serta ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup JelasPasal 2

Cukup Jelas

2

Pasal 3Cukup Jelas

Pasal 4Cukup Jelas

Pasal 5Cukup Jelas

Pasal 6Cukup Jelas

Pasal 7Cukup Jelas

Pasal 8Cukup Jelas

Pasal 9Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup Jelas

2

Huruf cCukup Jelas

Huruf dCukup Jelas

Huruf fRumah Bersalin sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Kesehatan yaitu tempat yang menyediakan pelayanan kebidanan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas normal termasuk pelayanan keluarga berencana dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12Cukup Jelas

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Cukup Jelas

Pasal 15Resiko kehamilan sebagaimana yang tercantum dalam buku Penurunan Kematian

2

Ibu dan Bayi Baru Lahir (Depkes, 2007) merupakan keadaan atau kondisi yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi yang akan dilahirkan.Yaitu : (1) Status kesehatan ibu ; status gizi,

penyakit infeksi, penyakit menahun, riwayat kehamilan dan persalinan lalu jelek

(2) Status Reproduksi ; usia ibu hamil di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun, jumlah kelahiran lebih dari 3 kali, jarak antara kehamilan kurang dari 2 tahun yang disebut “4” Terlalu, status tidak menikah

(3) Akses terhadap pelayanan kesehatan : Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan jumlah dan kualitas yang memadaiKeterjangkauan ; jarak, waktu dan biaya

(4) Perilaku sehat ; penggunaan alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan secara teratur, pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan memadai, melakukan aborsi

(5) Faktor-faktor lain yang tidak terduga ; kontraksi uterus tidak adekuat, ketuban pecah dini, persalinan macet

2

(6) Faktor sosial, ekonomi, budaya ; tingkat pendidikan perempuan, pekerjaan, serta keberdayaan perempuan

Pasal 16Cukup Jelas

Pasal 17Cukup Jelas

Pasal 18Cukup Jelas

Pasal 19Cukup Jelas

Pasal 20Cukup Jelas

Pasal 21Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

Pasal 23Ayat (1)

Komplikasi kebidanan sebagaimana yang tercantum dalam buku Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir (Depkes, 2007) merupakan keadaan atau kondisi yang secara langsung dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi yang akan dilahirkan, yaitu: Perdarahan,

2

infeksi, eklampsia, persalinan macet, abortus, robekan rahim

Ayat (1) Cukup Jelas

Pasal 24Cukup Jelas

Pasal 25Cukup Jelas

Pasal 26Cukup Jelas

Pasal 27Cukup Jelas

Pasal 28Cukup Jelas

Pasal 29Cukup Jelas

Pasal 30Cukup Jelas

Pasal 31Cukup Jelas

Pasal 32Cukup Jelas

Pasal 33Cukup Jelas

2

Pasal 34Cukup Jelas

Pasal 35Cukup Jelas

Pasal 36Cukup Jelas

Pasal 37Cukup Jelas

Pasal 38Cukup Jelas

Pasal 39Cukup Jelas

Pasal 40Cukup Jelas

Pasal 41Cukup Jelas

Pasal 42Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44Cukup Jelas

Pasal 45Cukup Jelas

2

Pasal 46Cukup Jelas

Pasal 47Cukup Jelas

Pasal 48Cukup Jelas

Pasal 49Cukup Jelas

Pasal 50Cukup Jelas

Pasal 51Cukup Jelas

2

Pasal 52Cukup Jelas

Pasal 53Cukup Jelas

Pasal 54

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 77

2