UNIVERSITAS AIRLANGGA DIREKTORAT PENDIDIKAN Tim...

UNIVERSITAS AIRLANGGA DIREKTORAT PENDIDIKANTim Pengembangan Jurnal Universitas AirlanggaKampus C Mulyorejo Surabaya

page 1 / 4


EDITORIAL BOARD

Susunan Dewan Redaksi JAHI

Pemimpin Redaksi : Irfa Puspitasari, MA. Redaktur : Dias Pabyantara Adhgha Nizar

Dzulkifli Tara Farah Diba Zetira Kenang Kania Petugas Upload : Krisna Indrawan Pratama B.P.

Agastya Wardhana per Juli 2014

page 2 / 4


Table of Contents

No Title Page

1 Competitive Advantage Industri Penerbangan Malaysia Terhadap Pelaksanaan Asean

Single Aviation Market

1357 -

1371

2 Signifikansi Global Noise Sebagai Formasi Diskursif Alternatif Terkait Isu Austerity 1373 -

1392

3 Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement 1393 -

1421

4 Keberhasilan Transnational Advocacy Network dalam Menekan Multinational

Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997 – 2001

1423 -

1446

5 Pengaruh Azerbaijan terhadap Upaya Normalisasi Turki dengan Armenia 1447 -

1463

6 Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi

Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

1465 -

1488

7 Kebijakan Rusia Masa Pemerintahan Presiden Vladimir Putin dalam Menghadapi

Gerakan Separatis Islam di Chehnya

1489 -

1508

8 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan

di China

1509 -

1525

9 Peran IKEA dalam Isu Child Labour di Uttar Pradesh, India 1527 -

1539

10 Kota Kuliner Global Singapura: Buah Strategi Pembangunan atau Bonus

Pertumbuhan Kawasan?

1541 -

1556

11 Pengaruh Jurnalisme Foto terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus

Foto Saigon Execution 1968 dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

dalam Perang Vietnam

1557 -

1571

12 Perluasan Konflik Lord`S Resistance Army Vs Uganda di Republik Demokratik Kongo

Tahun 2008–2012

1573 -

1587

13 Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Armenia terhadap Keanggotaannya dalam

Eurasian Customs Union

1589 -

1611

14 Rendahnya Efektivitas Ekoturisme Sebagai Solusi Thailand Terhadap Masalah

Pengungsi Etnis Karen

1613 -

1625

15 Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar

Negeri Indonesia

1627 -

1641

16 Implementasi Mandat International Whaling Commission (IWC) dalam Kasus

Perlakuan Lumba-Lumba di Taiji, Jepang

1643 -

1655

17 Analisis Peran Masyarakat Sipil Terhadap Efektivitas dan Perkembangan Kerjasama

Sister city: SSSCA (Seattle – Surabaya Sister city Association) dalam Lima Periode

Implementasi Kerjasama

1667 -

1683

18 Studi Perbandingan Proses Keanggotaan ASEAN: Vietnam, Myanmar, Kamboja dan

Timor Leste

1685 -

1702

19 Diberlakukannya UN Guiding Principles on Business & Human Right dan

Keterkaitannya dengan Keberadaan Private Military Securities Companies AS

1703 -

1722

20 Strategi Keberhasilan AMISOM Merebut Kota – Kota Strategis di Somalia 1723 -

1757

page 3 / 4


Vol. 4 - No. 1 / 2015-05

TOC : 15, and page : 1627 - 1641

Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia

Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia

Author :

Mehda Zuraida |

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract

Carding is the negative impact of e – commerce activities which developed along with the revolution

of technology information and internet that make countries around the world more integrated and

borderless. Due to this illegal action, Indonesia repeatedly become the subject of embargo. The

number of Internet Protocol (IP), credit card and address of Indonesia are restricted in the activities

of any e – commerce transaction. According to this problem, Indonesian government needs to

develop a proactive step to overcome the problems that appear because of carding activities and

conduct international campaigns and lobbying to gain good reputation of Indonesia and world’s trust

towards e – commerce industry in Indonesia. So that the IP blocking action can be prevented and if

necessary even be reduced, as well as doing verification of all evidence of domestic and foreign

institution which could harm the industry and IT – based business of Indonesia.

Keyword : Carding, Foreign, Trade, Indonesia, ,

Daftar Pustaka :

1. Buzan, Barry, (1991). People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the

Post-Cold War Era. - : Harvester Wheatsheaf

Copy alamat URL di bawah ini untuk download fullpaper :

journal.unair.ac.id/filerPDF/jahi154dbfa8f7full.pdf

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 4 / 4

1627

Credit Card Fraud (Carding) dan DampaknyaTerhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia

Mehda Zuraida – 070710570

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Carding is the negative impact of e – commerce activities which developedalong with the revolution of technology information and internet that makecountries around the world more integrated and borderless. Due to this illegalaction, Indonesia repeatedly become the subject of embargo. The number ofInternet Protocol (IP), credit card and address of Indonesia are restricted inthe activities of any e – commerce transaction. According to this problem,Indonesian government needs to develop a proactive step to overcome theproblems that appear because of carding activities and conduct internationalcampaigns and lobbying to gain good reputation of Indonesia and world’strust towards e – commerce industry in Indonesia. So that the IP blockingaction can be prevented and if necessary even be reduced, as well as doingverification of all evidence of domestic and foreign institution which couldharm the industry and IT – based business of Indonesia.

Keywords: Carding, Foreign Trade, Indonesia.

Carding merupakan dampak negatif adanya kegiatan e-commerce, yangmuncul sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan internet danteknologi informasi menjadikan negara-negara diseluruh dunia seolah tanpabatas (borderless). Beberapa kasus-kasus kejahatan carding yang dilakukanoleh warga negara Indonesia ini sangat mecoreng nama baik Indonesiaapalagi para korbannya adalah warga-warga asing. Indonesia berkali-kalikena embargo, dan yang diembargo adalah nomor Internet Protocol (IP)Indonesia, kartu kredit Indonesia dan alamat Indonesia. PemerintahIndonesia perlu proaktif untuk menyusun langkah guna mengatasipermasalahan carding ini, dan melakukan kampanye dan lobi internasionalguna memulihkan nama baik bangsa dan kepercayaan dunia terhadapindustri e-commerce di Indonesia, sehingga meluasnya pemblokir IPIndonesia dapat dicegah dan kalau perlu justru dikurangi, serta melakukanverifikasi atas segala temuan dari institusi dalam dan luar negeri yangmemposisikan Indonesia pada status yang memprihatinkan dan memalukandalam industri dan bisnis berbasis TI.

Kata-kata kunci : Carding, Perdagangan Luar negeri ,Indonesia.

Mehda Zuraida

1628 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama oleh Uni Eropa dan Imfdalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

Perkembangan internet telah menciptakan dunia yang tidak mengenalbatasan waktu, tempat dan wilayah. Dengan kondisi ini maka aktivitasperdagangan menjadi lebih mudah dilakukan meskipun antara penjualdan pembelinya berada di negara berbeda dan berjarak ribuan kilometersekalipun. Sehingga pada saat ini internet telah menjadi instrumen yangdapat menciptakan suatu bentuk perdagangan internasional yang lebihefektif. Seorang pembeli di Indonesia, misalnya, dapat dengan mudahmembeli suatu barang di online store di negara lain, melakukanpembayaran dengan akun yang dimilikinya serta melakukan transaksionline menggunakan kartu kredit.

Di Indonesia, dari data yang diperoleh Grup Komunikasi SingTel asalSingapura, tahun 2013 ini transaksi bisnis online di Indonesia melonjakdua kali lipat. Sepanjang semester I lalu, terdapat lebih dari 19 jutatransaksi ekspor, impor, maupun perdagangan domestik lewat internetdi Indonesia, dengan nilai USD 478 juta atau sekitar Rp 5,1 triliun.

Meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia antara laindisebabkan membaiknya pertumbuhan perekonomian, di sampingtumbuhnya kelas menengah. Bank Dunia menyebutkan bahwa 56,5persen populasi Indonesia atau sekitar 134 juta jiwa masuk kategorikelas menengah dengan nilai belanja 2-20 dollar AS per hari. Kelompokkelas menengah ini berpenghasilan relatif tinggi, melek teknologi, danselalu terhubung dengan internet. Perkembangan teknologi dan alat-alatkomunikasi berimbas pada maraknya dunia perdagangan online. Padatahun 2009, di Indonesia baru 3 persen pengguna internet yangberbelanja secara online. Namun, kini mencapai 6 persen dari penggunainternet. Angka ini terus bertambah. Menurut survei global terbaruNielsen Online, lebih dari 85 persen populasi online dunia telahmenggunakan internet untuk pembelian. Di Indonesia, setengah daripembeli online menggunakan Facebook (50 persen) dan jejaring sosialKaskus (49,2 persen) untuk membeli barang, mulai produk fashion,elektronik, buku, hingga peralatan rumah tangga (female.kompas.com).

Seiring dengan berkembangnya perdagangan secara online, juga terbukapeluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilakukejahatan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi. Kejahatanyang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet ini seringdisebut cyber crime (www.interpol.go.id). Cyber crime mencakupsemua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan

Credit Car`d Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan LuarNegeri Indonesia

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1629

sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dan terkait dengan transaksiperdagangan secara online, kejahatan yang paling sering terjadi adalahpencurian kartu kredit atau biasa diistilahkan dengan credit card fraudatau carding. Menurut Indradi (2006:36), carding adalah penipuankartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yangmasih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara on-line yangtagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut,sedangkan pelakunya dinamakan carder. Dalam kejahatan ini pemilikkartu kredit akan kehilangan uangnya karena dipergunakan oleh oranglain untuk berbelanja dengan cara mencuri account credit card-nya.Pencurian account semacam ini bisa dilakukan dengan cara membobolsecurity dari toko-toko online yang pernah melakukan transaksi. Danapabila toko-toko online itu tidak memiliki security yang tangguh, makaakan semakin meningkat pula account-account kartu kredit yang dapatdi bajak oleh para pelaku (carder).

Berdasarkan kondisi cybercrime yang terjadi di Indonesia tersebut,dapat dilihat bahwa cybercrime merupakan sebuah ancaman seriusterhadap sektor keamanan non tradisional. Kejahatan menggunakanperangkat komputer dan jaringan internet (cyber crime) di Indonesia,termasuk tertinggi di dunia. Istilah keamanan selama ini dikenal sebagaikemampuan negara dalam mendefinisikan terhadap konsep ancamanyang menitikberatkan pada aspek-aspek militer dalam penyelesaiannya.Seperti yang diungkapkan oleh Walt, studi keamanan merupakanfenomena perang yang didefinisikan sebagai, “the study of threat, use,and control of military force”. (Buzan, 1991:187). Namun, pascaberakhirnya perang dingin, istilah keamanan tersebut mengalamipergeseran makna, keamanan mencakup aspek-aspek yang lebih luasseperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, sosial,budaya, dan lain sebagainya. Perubahan makna dan konsep keamananini dikarenakan begitu banyak perkembangan yang terjadi seperti arusglobalisasi yang ditunjukkan salah satunya dengan revolusi di bidangteknologi komunikasi yang memungkinkan menihilkan jarak sertadidukung dengan semakin mutakhirnya sarana transportasi dunia.Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perkembangan problematikaisu-isu dalam politik global, tak terkecuali isu keamanan.

Pemerintah Indonesia sendiri, hingga saat ini belum menganggapkejahatan komputer sebagai prioritas utama dalam kebijakan penegakanhukum, dibanding penanganan terorisme, maupun kejahatan-kejahatantradisional lainnya. Namun demikian, di Indonesia, sejak April 2008setidaknya sudah terdapat Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Subyek-subyekmuatannya ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hakpribadi, azas perdagangan secara e-comerce, azas persaingan usaha

Mehda Zuraida


tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas hak atas kekayaanintelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas Cyber Crime. UUtersebut mengkaji cyber case dalam beberapa sudut pandang secarakomprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yangdilakukan dalam cyberspace, kemudian ditentukan pendekatan manayang paling cocok untuk regulasi hukum cyber di Indonesia.

Dengan hadirnya UU ITE tersebut, diharapkan praktik carding di duniamaya akan berkurang. Selain itu para pengguna kartu kredit dariIndonesia yang bertransasi via internet tidak akan di-black list olehtoko-toko online luar negeri. Sebab situs-situs seperti www.amazon.comsebelumnya masih mem-black list kartu-kartu kredit yang diterbitkanIndonesia, karena dinilai kita belum memiliki cyber law. Jadi denganadanya UU ITE sebagai cyber law pertama di Indonesia, akanmeningkatkan kepercayaan negara lain pada Indonesia sehinggadiharapkan volume transaksi perdagangan juga akan meningkat. Selainitu citra buruk Indonesia dalam masalah perdagangan onlinediharapkan juga akan dapat dihilangkan. Lalu, bagaimanakah dampakcarding bagi konsumen Indonesia dalam aktivitas perdaganganinternasional?

Hubungan Transnasional

Hubungan internasional merupakan suatu studi yang mempelajariaspek-aspek kehidupan yang melintasi batasan-batasan negara nasional.Kondisi hubungan internasional yang berubah secara siginifikan pascaPerang Dingin menjadi sebuah titik dasar bangkitnya aktor-aktortransnasionalisme dewasa ini. Aktor negara yang tidak lagi menjadi thesingle actor menjadi menarik untuk dikaji yang membentuk sebuahdiskurus ilmu baru dalam hubungan internasional yaitutransnasionalisme. Anggapan studi hubungan internasional yang bukanhanya tentang hubungan negara-negara saja kuat ditekankan oleh parakaum pluralis. Hubungan transnasional dianggap sebagai aspekhubungan internasional yang sangat penting. Transnasionalismemerupakan proses hubungan internasional yang dilaksanakan olehpemerintah telah disertai oleh hubungan individu-individu,kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat swasta yang dapatmemiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi berlangsungnyaberbagai peristiwa (Rosenau, 1980:1).

Dalam hubungan transnasional, batas-batas kedaulatan suatu negaraseolah-olah telah hilang atau dilanggar oleh hubungan yang ada.Menurut Richard Falk (dalam Mas’oed, 1990:231), transnasional adalah



perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintas batas wilayahnasional tanpa partisipasi atau dikendalikan langsung oleh aktor-aktorpemerintah. Konsep tersebut jelas mengurangi makna pentingkedaulatan suatu negara, batas wilayah nasional,dan interaksipemerintah-pemerintah dalam system dunia. Pola hubungan dariinteraksi baru melibatkan partisipasi besar-besaran dari berbagaimacam aktor non-negara terutama organisasi non-pemerintah dalamnegeri maupun internasional. Adapun aktor-aktor non negara dalamhubungan internasional ini dapat berwujud kelompok suku,etnis/separatis di dalam negara, berbagai kelompok kepentinganekonomi dan perusahaan multi nasional bahkan bagian dari birokrasipemerintah pusat.

Carding

Carding adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomorkartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membelibarang secara on-line yang tagihannya dialamatkan pada pemilik aslikartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder (Indradi,2006:36). Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfraud aliaspenipuan di dunia maya (Raharjo, 2002:21). Kejahatan cardingmempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secaranasional adalah pelaku carding melakukannya dalam lingkup satunegara. Transnasional adalah pelaku carding melakukkannya melewatibatas negara. Menurut Ibrahim (2004:84), penyalahgunaan kartu kredit dapatdilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Kartu kredit sah tetapi tidak digunakan sesuai peraturan yangditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati olehpemegang kartu kredit dengan bank sebagai pengelola kartukredit.

2. Kartu kredit tidak sah/palsu yang digunakan secara tidak sahpula.

Terminologi carding dalam bahasa formal atau bahasa hukum,digolongkan sebagai credit/debit card fraud (penipuan menggunakankartu kredit/kartu debit), yang menurut IFCC (Internet FraudCompalint Center) yaitu salah satu unit di FBI yang menanganikomplain dari masyarakat berkaitan dengan cyber crime, adalah: “Theunauthorized use of a credit/debit card number can be stolen fromunsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme”(Penyalahgunaan kartu kredit/debet untuk menipu dalam mendapatkanuang atau property. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari web site yangtidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas).

Mehda Zuraida


Fenomena Carding Di Indonesia

Carding merupakan dampak negatif adanya kegiatan e-commerce.Kejahatan ini menggunakan media internet sebagai alat untukmengambil data kartu kredit tanpa seijin pemiliknya dan mengontakmerchant on-line untuk memesan sejumlah barang yang dibayar denganmenggunakan kartu kredit orang lain. Dalam aksinya, pelaku bertindakseolah pemilik kartu kredit yang sah dan memberikan keterangan palsuguna mengelabui korbannya agar mau mengirim barang yang dipesan.Selanjutnya pelaku mempersiapkan diri dengan identitas palsu danmemanfaatkan jasa kurir atau oknum ekspedisi untuk mengambilbarang sekaligus menghindari pelacakan dan penangkapan polisi.

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologiyang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh kehidupanmodern saat ini. Kejahatan dunia maya jelas bersifat lintas batas negara(borderless). Jadi, cyber crime bukan hanya masalah nasional tapi jugamasalah internasional. Jaringan borderless merupakan jaringan yangdisediakan untuk memudahkan pengguna internet agar dapatmengakses informasi seluas-luasnya, akan tetapi jaringan borderlessdapat juga menimbulkan banyak permasalahan termasuk masalah cybercrime yang sifatnya lintas batas wilayah Negara. Beberapa negaramengkategorikan cyber crime sebagai kejahatan transnasional, sehinggaperlu adanya suatu kerjasama internasional dalam menangani cybercrime tersebut. Akan tetapi banyak negara yang masih mengalamiberbagai kesulitan dalam melaksanakan usaha baik pencegahan ataupun penanganan cyber crime tersebut, karena adanya ketidakseragamandalam membuat regulasi dan aturan internal dalam negeri.

Salah satu jenis cyber crime yang dibahas dalam penelitian ini adalahcredit card fraud atau yang lebih dikenal sebagai carding, yaitu cybercrime dengan cara mencuri data kartu kredit dari nasabah suatu bank,sehingga si pelaku carding (carder) dapat menggunakan data tersebutuntuk keuntungan pribadi. Dalam kejahatan ini pelaku (carder)umumnya berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kreditorang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri datadi internet. Kartu kredit tersebut diperoleh dengan cara meminta daricarder lain (dengan catatan harus tergabung dalam komunitas carderpada server IRC tertentu), ataupun dengan menggunakan kemampuansocial engineering yang dimiliki oleh carder.

Kejahatan transnasional, tidak hanya sifatnya lintas batas Negara, tetapitermasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu Negara, tetapi



berakibat fatal bagi Negara lain. Oleh karena itu, carding dapatdikategorikan sebagai kejahatan transnasional, karena tindakannya bisadilakukan di Negara B, oleh warga Negara A, tetapi korbannya ada diNegara C. Dalam tatanan teknologi, dimensi transnasional yang melekatpada teknologi internet yang digunakan dalam aktivitas carding inisangat menguntungkan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapatmelakukan kejahatannya pada korban di negara manapun korbanberada. Korban carding tidak terbatas pada individu, tetapi jugaorganisasi atau perusahaan. Keuntungan yang lain bagi pelakukejahatan carding, seperti halnya cyber crime yang lain, adalahdisparitas aturan berkaitan dengan cyber crime di setiap negara.Bahkan masih banyak negara yang belum memiliki hukum yangmengatur khusus mengenai cyber crime. Hal ini tentu memudahkanpelaku carding bisa dengan leluasa melakukan aktifitasnya tanpaterjerat hukum.

Penanganan Carding Di Indonesia Dan DampaknyaTerhadap Indonesia

Saat ini cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukumyang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yangjuga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law ofInformation Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan hukum Mayantara (Ramli, 2004). Dari istilah-istilah yangdigunakan tersebut, cyber law sangat identik dengan dunia maya, yaitusesuatu yang tidak terlihat dan semu. Hal ini akan menimbulkankesulitan bagi para penegak hukum terkait dengan pembuktian danpenegakan hukum atas kejahatan dunia maya.

Selain itu obyek cyber law adalah data elektronik yang sangat rentanuntuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjurudunia dalam waktu hitungan detik. Oleh karena itu, kegiatan sibermeskipun bersifat virtual dan maya dapat dikategorikan sebagaitindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruangsiber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatudengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapatdijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akanterlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Karenakegiatan ini berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifatelektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikanpula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secaranyata.

Mehda Zuraida


Hal lain yang menyulitkan dalam mengatasi kejahatan siber adalahsifatnya yang transnasional. Artinya pelaku di suatu negara dapatmelakukan kejahatan yang merugikan individu atau organisasi di negaralain. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus siber dibutuhkan suatu hukumbaru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yangdibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Berdasarkan karakteristikkhusus yang terdapat dalam ruang siber tersebut, dimana pengaturandan penegakan hukumnya tidak dapat menggunakan cara-caratradisional, beberapa ahli berpandangan bahwa sebaiknyakegiatan-kegiatan dalam cyberspace diatur oleh hukum tersendiri,sebagaimana tumbuhnya the law of merchant (lex mercatoria) padaabad pertengahan. Maka ada beberapa teori yang bisa digunakan dalamcyber law, antara lain:

1. The Theory of the Uploader and the Downloader Berdasarkanteori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya,kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapatbertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negaradapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatanperjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayahnegara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untukdownloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalahsalah satu negara bagian pertama yang menggunakan teori ini.

2. Teori The Law of the Server. Teori ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi. Menurut teori ini sebuahwebpages yang berlokasi di server pada Stanford Universitytunduk pada hukum California.

3. The Theory of International Spaces. Ruang siber dianggapsebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidakterletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional.

4.Sedangkan instrumen hukum internasional yang saat ini palingmendapat perhatian berkaitan dengan kejahatan siber adalah Konvensitentang Kejahatan siber (Convention on Cyber Crime) 2001 yangdigagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuatoleh organisasi Regional Eropa, tetapi dalam perkembangannyadimungkinkan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh negara manapundidunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatancyber.Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembentukan konvensi iniantara lain sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat internasional menyadari perlunyakerjasama antar negara dan industri dalam memerangikejahatan mayantara dan adanya kebutuhan untuk



melindungi kepentingan yang sah di dalam suatu negaraserta pengembangan teknologi informasi.

2. Konvensi saat ini diperlukan untuk meredampenyalahnaan sistem, jaringan dan data komputer untukmelakukan perbuatan kriminal. Dengan demikian, perluadanya kepastian hukum dalam proses penyelidikan danpenuntutan pada tingkat internasional dan domestikmelalui suatu mekanisme kerjasama internasional yangdapat dicapai, dipercaya dan cepat.

3. Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untukmemastikan suatu kesesuaian antara pelaksanaanpenegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dankonvenan PBB 1996 tentang hak politik dan sipil yangmemberikan perlindungan kebebasasn berpendapatseperti hal berekspresi, yang mencakup kebebasan untukmencari, menerima, dan menyabarkan informasi danpendapat.

Konvensi ini telah disepakati oleh Masyarakat Uni Eropa sebagaikonvensi yang terbuka untuk diaksesi oleh negara manapun di dunia.Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrument HukumInternasional dalam mengatasi kejahatan siber, tanpa mengurangikesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreativitasnyadalam mengembangkan teknologi informasi.

Dalam hal ini tindakan carding sudah jelas merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, karena tindakannya merugikan orang lain, yaknipemilik kartu kredit. Dan cara mendapatkan kartu kredit tersebut jugamelawan hukum, karena mencuri data orng lain tanpa izin ataupunsepengetahuan pemiliknya. Hal ini bisa dijerat dengan pasal 31 ayat 2UU ITE tahun 2008.

Namun, dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kebijakanpengaturan kejahatan kartu kredit (carding) nampaknya belum jelasdan masih ragu-ragu. Belum diperjelas secara spesifik tentang kejahatankartu kredit, sehingga pihak Kepolisian sebagai penyidik dan penyelidikmengalami kesulitan dalam menjerat pelaku kejahatan kartu kreditdengan menggunakan pasal-pasal pada Undang-Undang Informasi danTransaksi Elektronik. Akan tetapi pada pasal 5-22 Undang-UndangInformasi dan Transaksi Elektronik tentang transaksi elektronik,memungkinkan digunakan beban pembuktian pada dunia maya, yangpada metode konvensional tidak dimungkinkan.

Oleh karenanya, meskipun sudah ada aturan yang membahas tentangdata elektronik atau lebih dikenal dengan hukum dunia maya (cyber

Mehda Zuraida


law), di Indonesia persoalan carding diangap belum disebut secara jelasdalam aturan perundang-undangan yang ada. Perangkat hukum yangada masih terlalu prematur untuk diterapkan dalam tindak pidanacarding. Akan tetapi tindak pidana ini harus tetap diproses secarahukum karena perbuatan seperti ini merugikan banyak pihak, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, persoalan cardingdapat ditangani dengan menggunakan perangkat hukum yang ada.

Sebelum Pemerintah Indonesia mensahkan UU ITE 11/2008 jauhsebelumnya untuk menangani perkara kejahatan carding, penyidik Polrimenggunakan pasal pencurian yang ada dalam KUHP. Di Indonesia,carding dikategorikan sebagai kejahatan pencurian, yang dimanapengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnyadirumuskan dalam pasal 362 KHUP yaitu:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lamalima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Diterapkannya Pasal 362 KUHP untuk kasus carding dikarenakanpelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidaksecara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil denganmenggunakan software card generator di Internet untuk melakukantransaksi di e-commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barangdikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bankternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukantransaksi.

Setelah lahirnya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khusus kasus cardingdapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 yangmembahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah untukmendapatkan nomor kartu kredit carder sering melakukan hacking kesitus-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistempengamannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut.

Kesimpulan

Carding merupakan dampak negatif adanya kegiatan e-commerce, yangmuncul sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan internet danteknologi informasi menjadikan negara-negara diseluruh dunia seolahtanpa batas (borderless). Oleh karenanya, carding bukan hanya masalahnasional tapi juga masalah internasional. Pelaku kejahatan dapat



melakukan kejahatannya pada korban di negara manapun korbanberada. Korban carding tidak terbatas pada individu, tetapi jugaorganisasi atau perusahaan. Keuntungan yang lain bagi pelakukejahatan carding, seperti halnya cyber crime yang lain, adalahdisparitas aturan berkaitan dengan cyber crime di setiap negara. Hal initentu memudahkan pelaku carding bisa dengan leluasa melakukanaktifitasnya tanpa terjerat hukum.

Kasus kejahatan carding di Indonesia terus mengalami peningkatansetiap tahun dengan jumlah kerugian yang terus meningkat pula. Daribanyak kasus cyber crime yang terjadi di Indonesia hampir 90 persendidominasi carding dengan sasaran luar negeri. Seperti diungkapkansebelumnya bahwa kejahatan carding merupakan kejahatantransnasional yang lintas negara. Yang paling sering jadi sasaran adalahAmerika Serikat, Australia, Kanada dan lainnya.

Penyalahgunaan kartu kredit termasuk kejahatan yang sangat sulitditanggulangi. Walaupun kerap diberitakan adanya penangkapan danpemrosesan secara hukum terhadap carder yang tertangkap, tetap sajajumlahnya masih ala kadarnya. Seiring maraknya kejahatan carding diIndonesia, berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah Indonesiauntuk mencegah terjadinya kejahatan ini. Namun sejauh ini segala caratersebut tampak belum efektif untuk meminimalisasi kasus carding diIndonesia. UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kebijakanpengaturan kejahatan kartu kredit (carding) nampaknya belum jelasdan masih ragu-ragu. Belum diperjelas secara spesifik tentang kejahatankartu kredit, sehingga pihak Kepolisian sebagai penyidik dan penyelidikmengalami kesulitan dalam menjerat pelaku kejahatan kartu kreditdengan menggunakan pasal-pasal pada Undang-Undang Informasi danTransaksi Elektronik.

Aktivitas kejahatan kartu kredit (carding) telah merusak tingkat trusttransaksi internet, khususnya bagi produsen. Akibatnya, hingga saat ininyaris semua para pengguna situs lelang kenamaan eBay.com sangat“takut” apabila bertransaksi dengan seseorang yang memintapengiriman barangnya ditujukan ke suatu alamat di Indonesia. Bagimereka, alamat di Indonesia sudah masuk dalam catatan black-listmereka. Minimnya pihak internasional yang mau melayani transaksikartu kredit online (payment gateway) bagi pemilik merchant ataupunconsumer dari Indonesia, tentu akan semakin mengucilkan Indonesia.Apalagi berbagai payment gateway lokal pada bertumbangan, lantaranpihak bank di Indonesia yang menjadi mitranya enggan meneruskankerjasama. Apalagi alasannya, kalau bukan karena tingginya tingkatresiko yang mereka hadapi lantaran carding, tidak sebanding dengankeuntungan yang mereka dapatkan.

Mehda Zuraida


Citra Indonesia diperparah dengan banyak korban dari luar negeridalam kasus carding yang dilakukan warga Indonesia. Beberapakasus-kasus kejahatan carding yang dilakukan oleh warga negaraIndonesia ini sangat mecoreng nama baik Indonesia apalagi parakorbannya adalah warga-warga asing. Dalam perkembangannya IPaddress Indonesia mayoritas ditolak oleh penyelenggara e-commerce diluar negeri. Karena reputasi yang buruk akibat maraknya carding,hingga kini sulit bagi orang yang menggunakan internet protocoladdress (IP Address) asal Indonesia untuk berbelanja secara legal disitus belanja. Bahkan, terjadi beberapa kasus penolakan kartu kreditjaringan global yang diterbitkan di Indonesia yang dibawa pemiliknyabepergian ke luar negeri. Indonesia berkali-kali kena embargo, dan yangdiembargo adalah nomor Internet Protocol (IP) Indonesia, kartu kreditIndonesia dan alamat Indonesia. Aksi embargo tersebut merupakansebuah aksi “collective punishment” yang dilakukan oleh komunitasInternet dunia, lantaran Indonesia nyata-nyata sebagai salah satunegara terbesar asal pelaku carding (pembeli barang di Internetmenggunakan kartu kredit bajakan). Embargo tersebut berdampaklangsung pada setiap transaksi e-commerce yang berasal dari Indonesia,menggunakan kartu kredit Indonesia atau alamat pengiriman yangditujukan ke Indonesia. Jumlah situs-situs e-commerce yangmengembargo Indonesia sudah sangat signifikan. Sangat sedikitpesanan dari atau ke Indonesia, serta menggunakan kartu kreditIndonesia yang dikabulkan.

Maraknya aktifitas carding dan diikuti oleh pengembargoan IPIndonesia ini merupakan salah satu bukti lambatnya langkah antisipasiyang dilakukan oleh pihak terkait di Indonesia. Di satu sisi, para cardernotabene adalah anak-anak muda yang karena rasa penasaran dankeingin-tahuannya, meskipun tidak sedikit pula yang bermotivasi bisnis,mencoba-coba melakukan cyberfraud. Sebagai sebuah kumpulan anakmuda, proses transformasi pengetahuan antar peer-group akandibarengi dengan motivasi-motivasi tertentu. Sekali berhasil, akanketagihan, dan akan menulari rekan sejawatnya untuk mengikuti danmengembangkan langkah-langkah cyberfraud yang lebih cepat danaman.

Pemerintah Indonesia kini perlu proaktif untuk menyusun langkahuntuk mengatasi permasalahan carding ini, dan melakukan kampanyedan lobi internasional guna memulihkan nama baik bangsa dankepercayaan dunia terhadap industri e-commerce di Indonesia,sehingga meluasnya pemblokir IP Indonesia dapat dicegah dan kalauperlu justru dikurangi, serta melakukan verifikasi atas segala temuan



dari institusi dalam dan luar negeri yang memposisikan Indonesia padastatus yang memprihatinkan dan memalukan dalam industri dan bisnisberbasis TI. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya adalah penerapandan perbaikan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang meskisudah disahkan, namun masih belum maksimal pengaplikasiannya didunia nyata. Karena bukan tidak mungkin, bila kondisi yang tengahdihadapi saat ini terus berlanjut, seperti pada tahun-tahun sebelumnya,maka citra dan nama baik Indonesia akan semakin terpuruk di matadunia. Hal tersebut akan berakibat fatal, yaitu secara umum akanberesiko dikucilkannya Indonesia dalam dunia industri internet global,dan secara khusus akan berakibat pada semakin sulitnya masyarakatIndonesia untuk melakukan transaksi e-commerce, UKM Indonesiaakan mengalami potential lost yang sangat bersar karena tidak mampumencicipi porsi kue transaksi bisnis e-commerce global, sertakemungkinan yang terburuk adalah enggannya para investor asinguntuk bermitra dengan pengusaha e-commerce Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

Buzan, Barry, 1991, People, State & Fear: An Agenda for InternationalSecurity Studies in the Post-Cold War Era, 2nd edition. New York:Harvester Wheatsheaf

Ibrahim, Johanes. 2004. Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak danKejahatan, Bandung: Refika Aditama.

Indradi, Ade Ary Syam. 2006. Carding: Modus Operandi, Penyidikandan Penindakan. Jakarta: Pensil-324.

Iswarawati, Vidyani F., Azizah N. (2013). Integration of E-Commerceand Cloud Computing For Implementation of Business Based on ICTin Indonesia. International Journal of Computer Science andElectronics Engineering (IJCSEE), 436-439.

Mas’oed Mochtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin danMetodologi. Jakarta: Pustaka LP3S.

Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: RemajaRosdakarya.

Perwita, AA. Banyu dan Yanyan Mochammad Yani. 2005. PengantarIlmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mehda Zuraida


Power, Richard (ed). 2000. 2000 CSI/FBI Computer Crimeand SecuritySurvey. Computer Security Issues and Trends 6.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian PendidikanBandung: Remaja Rosda Karya

Raharjo, Agus. 2002. Cybercrime. Cetakan Pertama. Bandung: CitraAditya Bakti

Ramli, Ahmad. M. 2004. Prinsip-Prinsip Cyber Law Dan KendalaHukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime. (Online).www.depkominfo.go.id/download/PRINSIP.doc

Rosenau. James. N. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy,Revised and Enlarge Edition. London : Fraces Pinter Ltd.

Turban, E., Rainer, K., Potter, R. (2005). Introduction to InformationTechnology. John Wiley & Sons. Pennsylvania State University.

Peraturan/Undang-Undang:

Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentangPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan MenggunakanKartu

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No. 7/25/DPNPtentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan DataPribadi Nasabah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal 30 Desember2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian,serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan AlatPembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE)

Sumber Internet:

Badudu, Ananda. Inilah Pembobol Kartu Kredit Senilai Rp 81 Miliar.Jum'at, 30 September 2011.



( h t t p : / / w w w . t e m p o . c o / r e a d / n e w s / 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 /064359105/Inilah-Pembobol-Kartu-Kredit-Senilai-Rp-81-Miliar,diakses 27 Juni 2014)

BI Sebut Indonesia Masih Rawan Kejahatan Kartu Kredit. 11 Juli 2011.(http://www.creditcard-revolution.com/bi-sebut-indonesia-masih-rawan-kejahatan-kartu-kredit/, diakses 27 Juni 2014)

Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya. Rabu, 02 Januari

2 0 1 3 .(http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-dunia-maya/89-cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya,diakses 21 Oktober 2013)

Donny B.U. 2002. Cyberfraud Indonesia Menguatirkan. The JakartaPost, 22 Juli 2002.(http://bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper007.htm,diakses 21 Oktober 2013)

Donny B.U. 2004. Cyberfraud: Pertaruhan Citra Indonesia di Industrie-Commerce Global. Majalah Warta Ekonomi, edisi No.15, tahunXVI, 28 Juli 2004(http://bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper062.htm,diakses 21 Oktober 2013)

Doctor Crash. The Techno-Revolution. Volume One. Issue Six. Phile 3 of13. (www.phrack.organisasi/phrack/6/P06-03, diakses 23 Oktober2013)

IFCC. 2003. Cyber Sweep. Presentasi mengenai Operasi Cyber Sweep(Operasi Gabungan beberapa Departemen di America Serikat yangberkaitan dengan cyber crime).(www.ifccfbi.gov/strategy/CyberSweep-Summary.pdv, diakses 23Oktober 2013)

Internet World Stats. 2009. Estimated Asia Internet Users 704,201,930for 2009 Q2. (www.internetwordstats.com/stats3.htm, diakses 28Juni 2014)

Melyani, Vennie. Karyawan Starbucks Tebet Bajak Ratusan KartuKredit. Senin, 19 Juli 2010.(http://www.tempo.co/read/news/2010/07/19/064264510/Karyawan-Starbucks-Tebet-Bajak-Ratusan-Kartu-Kredit, diakses 27Juni 2014 )

Mehda Zuraida


Mohamad, Ardyan. Transaksi bisnis online raup Rp 5,1 T di semester I2013. Kamis, 22 Agustus 2013(http://www.merdeka.com/uang/transaksi-bisnis-online-raup-rp-51--t-di-semester-i-2013.html, diakses 21 Oktober 2013)

Riyanto A., Dwi. Kawanan Pemalsu Kartu Kredit Ditangkap. Senin, 01November 2010.(http://www.tempo.co/read/news/2010/11/01/064288714/Kawanan-Pemalsu-Kartu-Kredit-Ditangkap, diakses 27 Juni 2014)

Setyowati, Retno. Prospek Belanja "Online". Jumat, 5 Oktober 2012(http://female.kompas.com/read/2012/10/05/02371027/Prospek.Belanja.Online, diakses 21 Oktober 2013)

Thertina, Martha; Ananda Putri dan Dewi Rina. Data Kartu Kredit IniDicuri untuk Belanja di AS. Selasa, 19 Maret 2013.(http://www.tempo.co/read/news/2013/03/19/087467917/Data-Kartu-Kredit-Ini-Dicuri-untuk-Belanja-di-AS, diakses 27 Juni 2014)

Thertina, Martha; Fiona Putri; Ananda Putri; Maria Yuniar dan Dewi.Awas, Kejahatan Uang Plastik Meningkat. Rabu, 20 Maret 2013.

UNIVERSITAS AIRLANGGA DIREKTORAT PENDIDIKAN Tim...

Documents

Transcript of UNIVERSITAS AIRLANGGA DIREKTORAT PENDIDIKAN Tim...