Transportasi Laut

KEMARITIMAN TRASNPORTASI LAUT

Grian DamaniE1 A1 10 097

S-1 TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

KEMARITIMAN – TRASNPORTASI LAUT

TRANSPORTASI LAUT

Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah sudah yang maju maupun yang masih terisolasi. Sebagai negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperaiaran, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua yaitu pelayaran dan pelayaran Non Niaga.

Teknologi pembuatan kapal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah mendapat pengaruh asing. Industri kapal Indonesia dimotori oleh PT. PAL Indonesia. Perusahaan ini merupakan sebuah BUMN. Pendiri perusahaan kapal ini telah dirintis sejak tahun 1823, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1978, status PT. PAL diubah menjadi perusahaan umum (Perum) PAL. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1981 bentuk badan usaha Perum PAL diubah menjadi perseroan dengan pimpinan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie

Transportasi Laut Dalam Negeri Terdiri Dari jaringan transortasi laut utama, penumpang, dan perintis. Kapal, Kapal Feri, dan smapan merupakan sarana trasportasi laut, sedangkan pelabuhan dan gelangan merupakan prasarana trasportasi laut.

Usaha Angkutan Jasa Transportasi Laut terdiri dari Usaha bongkar muat barang,, Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), Usaha ekspedisi muatan kapal laut, Usaha angkutan di perairan pelabuhan, Usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau alat apung, Usaha tally, Usaha depo peti kemas.

Transportasi laut miliki peran penting dalam pembangunan nasional karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah seluas 7,7 juta Km2, dengan luas lautan 2/3 wilayah Indonesia, dan garis pantai terpanjang ke empat di dunia sepanjang 95.181 km, serta memiliki 17.480 pulau mempunyai potensi ekonomi pada jasa transportasi laut (pelayaran) yang sangat besar, karena sudah tidak dapat dielakkan lagi bahwa transportasi laut (kapal) merupakan sarana transportasi utama guna menjangkau dan menghubungkan pulau-pulau di wilayah nusantara sehingga menciptakan konektifitas antar pulau di Indonesia.

Manajemen Transportasi Laut meliputi Ways (Jalur), Terminals (Pelabuhan), Vehicles (Moda Trasportasi), Traffic (Lalu Lintas). Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan angkutan di pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.

1GRIAN DAMANI – E1A1 10 097


Permasalahan dalam pengelolaan transportasi laut nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Terdiri dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke atau sepanjang jarak antara London menuju Siberia. Untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut tentunya dibutuhkan sarana transportasi laut yang handal untuk melayani berbagai aktivitas masyarakat di seluruh pulau di Indonesia.

Namun, berdasarkan data yang diungkapkan oleh Sekertariat DPR RI (Wirabrata; 2013) mengatakan bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam sector transportasi laut di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa masih rendahnya dukungan infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia masih belum memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diantaranya masih belum tersedianya hub port, serta kurangnya kualitas serta kuantitas sumber daya manusia dalam sector ini.

Selain itu, banyak pelabuhan di Indonesia juga belum mendukung tercapainya kondisi transportasi laut yang ideal. Pelabuhan memiliki andil besar dalam mendukung kelancaran transportasi laut. Pelabuhan digunakan sebagai tempat bersandar sekaligus bongkar-muat muatan kapal.

Di Indonesia terdapat beberapa permasalahan pada bidang pelabuhan yang belum diselesaikan dengan baik. Terminal pelabuhan utama di Indonesia, The Jakarta International Container Terminal, telah diketahui sebagai salahsatu terminal utama yang paling tidak efisien di Asia Tenggara, dalam hal produktivitas dan biaya unit. Namun demikian JICT masih merupakan salah satu pelabuhan Indonesia yang berkinerja baik. Indikator kinerja untuk semua pelabuhan komersial utama menunjukkan keseluruhan system pelabuhan sangat tidak efisien dan sangat memerlukan peningkatan mutu. Data mengenai tikat okupansi tambatan kapal, rata-rata waktu perjalanan pulang (turn around) dan waktu kerja sebagai presentase waktu turn around berada di bawah standar internasional dan mengindikasikan bahwa kapal-kapal terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat tambatan kapal atau untuk mengantri di luar pelabuhan (Ray; 2008).

Sebagai contoh adalah pada tahun 2002, waktu yang dibutuhkan untuk memmindahkan peti kemas di Pelabuhan Jakarta adalah sekitar 30-40 peti kemas/jam. Peningkatan dalam hal teknis dan operasional menunjukkan peningkatan produktivitas, pada pertengahan tahun 2007 pemindahan peti kemas per jam mencapai sekitar 60 peti kemas. Akan tetapi, meningkatnya lalu lintas peti kemas dan kemacetan di pelabuhan disertai permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta keterlambatan kepabeanan menyebabkan turunnya produktivitas menjadi sekitar 40-45 peti kemas/jam di paruh pertama tahun 2008.

Selain permasalahan di atas, terdapat faktor-faktor geografis seperti kurangnya pilihan pelabuhan air dalam dan banyaknya pelabuhan pedalaman yang berlokasi di sungai-sungai dan memerlukan pengerukan terus-menerus merupakan halangan utama terhadap kinerja pelabuhan (Ray; 2008).

Permasalahan transportasi laut di Indonesia juga disumbangkan dari sisi armada pelayaran itu sendiri. Menurut Prof. Daniel M. Rosyid PhD, M.RINA (2012; 18) dari Institut Sepuluh Nopember (ITS) sampai saat ini sector perbankan belum berpihak pada industry



perkapalan. Hal ini ditunjukan dengan tingginya bunga modal, apalagi dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. “Akibatnya perusahaan pelayaran pesan ke luar negeri karena biaya modalnya murah,” kata pakar teknik kelautan yang masih langka di Indonesia ini .

Permasalahan lain dari Industri perkapalan nasional adalah bahan baku pembuatan kapal yang masih di dominasi produk impor. Daniel (2012; 19) mengusulkan supaya Pemerintah mau member insentif fiskal untuk komponen-komponen pembuatan kapal yang masih diimpor sembari menguatkan industri penunjang. Dengan masih bergantungnya industry dalam negeri kepada komponen yang sebagian besar masih di impor maka Indonesia kurang memiliki kedaulatan terhadap pengelolaan transportasi lautnya serta resiko tersedotnya devisa keluar untuk membayar komponen impor tersebut.

Tol Laut” Jokowi, Bagaimana Cara Meng-implementasikannya?

Dalam kampanye sebelumnya, “Tol Laut” sebagai bagian dari program andalan Jokowi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim sering disebut sebagai sebuah solusi dari masalah yang tidak hanya datang dari kegusaran seorang Jokowi, tetapi juga kegelisahan hampir semua pelaku bisnis yang memerlukan jasa maritim dalam menjalankan usahanya.

Apabila disederhanakan, ada 2 pokok masalah yang ingin dijawab oleh Jokowi dengan memperkenalkan program atau istilah “Tol Laut” yaitu harga angkut antar pulau di Indonesia yang tinggi (bahkan pada beberapa kasus lebih tinggi dibanding dengan mengirimkan barang ke luar negeri) dan reliability atau keandalan/ketersediaan yang masih sangat terbatas. Sebuah ironi apabila para eksportir di pulau Jawa dapat setiap hari mengirimkan barangnya ke Singapura, sementara harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mengirimkan sesuatu ke Papua.

Jokowi dengan yakin mengatakan “Tol Laut” adalah jawabannya.

Mari kita telaah, apakah “Tol Laut” yang dimaksud oleh Jokowi itu? Seberapa realistis program ini? Dan bagaimana mengimplementasikannya? Sebagai sebuah istilah, penulis menilai istilah “Tol Laut” agak kurang tepat, apalagi bila dikaitkan dengan jalan tol yang pada saat ini mendapatkan citra tidak terlalu baik di dalam masyarakat. “Sudah bayar, jalannya jelek dan macet pula” tentu tidak mau diasosiasikan dengan “Tol Laut” yang akan dikerjakan. Istilah “tol” yang diambil dari bahasa Inggris “toll” yang berarti charge/fee/levy/tariff dan segala jenis pembayaran lainnya hanya mengartikan untuk menggunakan fasilitas ini anda harus membayar.

Tentu saja kita semua mahfum, yang dimaksud dan ditekankan oleh Jokowi bukanlah masalah pembayaran oleh pengguna, tetapi suatu “jalan” atau koridor laut yang “bebas hambatan”, yang bisa membuat angkutan antar pulau menjadi jauh lebih murah dan bisa diakses dengan mudah. Istilah “Jembatan Laut Bebas Hambatan” mungkin lebih cocok digunakan dibandingkan dengan “Tol laut” yang sudah terlanjur memasyarakat.

Apabila diasosiasikan dengan infrastruktur jalan darat, sayangnya ada perbedaan mendasar yang membuat infrastruktur angkutan laut menjadi jauh lebih sulit dan kompleks untuk dikerjakan. Apabila kita membangun infrastruktur jalan darat, tergantung dengan lebar, kekuatan dan struktur geometris jalan, pada prinsipnya setelah jalan itu selesai, jalan itu bisa



digunakan oleh segala jenis kendaraan baik motor, mobil maupun truk besar. Transportasi laut dengan 2 infrastruktur dasar : pelabuhan dan kapal, tidak bisa disederhanakan sebagaimana moda transportasi darat.

Membangun pelabuhan, terutama pelabuhan modern dengan segala fasilitas pendukungnya, harus disesuaikan dengan peruntukan atau penggunaan dari pelabuhan tersebut. Pelabuhan untuk mengangkut manusia jauh berbeda dengan pelabuhan untuk mengangkut batu bara. Pelabuhan untuk mengangkut batu bara memiliki spesifikasi teknis yang sangat berbeda dengan pelabuhan untuk mengangkut kontainer. Fasilitas pendukung yang ada di pelabuhan kontainer hampir dipastikan tidak bisa digunakan untuk operasional kapal tanker untuk mengangkut barang-barang cair.

Begitu pula dengan kapal. Batu bara, bijih besi, nickel dan sejenisnya harus diangkut dengan menggunakan kapal curah kering yang tidak mungkin digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak. Kapal tanker yang dimiliki oleh Pertamina, tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk mengangkut kontainer. Kapal penumpang milik Pelni, secara teknis tidak memiliki fasilitas pendukung untuk mengangkut ternak dari Nusa Tenggara ke Jakarta.

Apakah ada pelabuhan dan kapal multi-purpose/multi-guna yang bisa digunakan untuk mengangkut semua jenis barang sehingga pembangunan “Tol Laut” atau “Jembatan Laut Bebas Hambatan” bisa dibangun untuk menghubungi pulau-pulau di Nusantara? Jawabannya : “ada”, tetapi pelabuhan dan kapal tersebut hanya terdapat di abad pertengahan, seperti yang digunakan oleh Christopher Columbus keliling dunia dan Cornelis de Houtman mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Dimana pada masa itu, manusia, ternak dan barang diangkut di dalam kapal yang sama. Tentu saja lelucon di atas, hanya bisa membuat kita tertawa getir, tetapi tidak bisa menjawab keinginan Jokowi untuk mengurangi harga angkutan laut antar pulau dan menyediakan moda angkutan laut yang handal.

Apa yang harus dilakukan oleh Jokowi-JK dan para pembantunya untuk mengimplementasikan “Jembatan Laut Bebas Hambatan” sebagai salah satu program andalannya? Pemetaan adalah satu-satunya langkah pertama yang harus dilakukan. Pengambil kebijakan harus mengetahui dengan jelas trading pattern atau alur perdagangan atau alur transportasi laut yang pada saat ini terjadi dan apa yang akan diharapkan terjadi pada jangka pendek, menengah dan panjang ke depan. Peta ini harus memuat data yang lengkap, meliputi (tetapi tidak terbatas pada) jenis barang, volume, frekuensi berikut dengan infrastruktur yang selama ini ada baik pelabuhan maupun kapal yang digunakan. Dengan peta yang ada mulailah Jokowi-JK dengan semua tim terkait membuat rencana kerja pengembangan “Jembatan Laut Bebas Hambatan” yang tepat guna. Membangun pelabuhan besar akan menjadi investasi boros yang sia-sia apabila jenis dan volume barang yang dimuat dan dibongkar di pelabuhan tersebut tidak sesuai. Mengoperasikan kapal besar semacam ultra large container carrier akan membuat para ahli bisnis perkapalan bertanya-tanya kemana kapal itu akan disandarkan dan muatan apa yang tiba-tiba harus diangkut dalam jumlah 18,000 kontainer sekali angkut? Implementasi terbaik dari “Jembatan Laut Bebas Hambatan” adalah membangun pelabuhan yang tepat dan mengoperasikan kapal yang sesuai dengan pola perdangan yang ada. Sambil menunggu pembangunan dan perbaikan infrastruktur selesai, secara simultan pemerintah harus juga membenahi hal-hal yang menyebabkan tingginya biaya investasi dan biaya operasional dalam bidang angkutan laut.

Sampai saat ini, dalam pendanaan investasi pelaku usaha di Indonesia masih dibebani biaya bunga 2 kali lebih tinggi dari negara-negara tetangga. Harga Marine Fuel Oil (MFO)



dan Marine Diesel Oil (MDO) yang dijual oleh Pertamina masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk sejenis yang dijual di Singapura. Banyak masalah yang harus dibenahi, selamat bekerja kabinet yang baru, semoga sukes mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.

Solusi Permasalahan Trasporatsi Laut Di Indonesia

Menurut buku putih transportasi yang diterbitkan oleh Kementrian Negara Riset dan Teknologi, tujuan pembangunan trasnportasi seluruh Indonesia adalah: 1) meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan; 2) meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan trasportasi; 3) meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan; 4) meningkatkan mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah; 5)meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi antar golongan masyarakat dan antar wilayah; 6) meningkatkan akuntabilitas pelayanan transportasi melalui penetapan system transportasi nasional, wilayah, dan local; 7) khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana nasional akan dilakukan program rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi, pembinaan sumber daya manusia yang terpadu dengan program-program sector-sektor lain serta rencana pengembangan wilayah. Tujuan diatas juga mencakup pembangungan transportasi laut Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah transportasi laut menuju revitalisasi pengelolaan transportasi laut di Indonesia, dibutuhkan upaya yang luar biasa para pihak yang berkepentingan dan dilakukan dengan membenahi berbagai aspek dalam transportasi laut di Indonesia. diantaranya Adalah:

1. Aspek Kebijakan

Pemerintah telah membuat banyak kebijakan yang baik terkait dengan pengembangan transportasi laut yang lebih baik. Salah satunya dengan membuat Rencana Induk pelabuhan Nasional (RIPN) yang berlaku hingga tahun 2030 dan terintegrasi dengan program MP3EI. Selain itu terdapat program pendulum nusantara yang digagas BUMN nasional, yaitu Pelindo, yang berusaha untuk mengintegrasikan seluruh pelabuhan di Indonesia. Program ini nantinya akan menjadikan beberapa pelabuhan besar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua sebagai pelabuhan transit utama untuk kemudian menuju pelabuhan-pelabuhan tujuan di sekitarnya. Dengan program ini diharapkan akan mempermudah alur transportasi laut nasional.

Namun, selain kebijakan untuk menata pelabuhan, pemerintah juga harus membuat kebijakan terkait industry perkapalan nasional. Selama ini industry perkapalan nasional tidak dapat berkembang secara baik karena tidak adanya dukungan kebijakan yang memadai dari pemerintah. Permasalahan seperti mahalnya biaya modal dan tingginya komposisi komponen impor harusnya bisa diselesaikan dengan pembuatan kebijakan yang baik.

Pemerintah diharapkan dapat menghimbau perbankan agar memberikan biaya modal yang lebih rasional kepada industry kapal nasional. Selain itu, untuk mengurangi komponen kapal yang di import seharusnya pemerintah dapat memberikan insentif yang lebih (seperti tax holiday, serta keringanan pajak lainnya) bagi perusahaan komponen kapalan uar negeri yang memiliki teknologi yang dibutuhkan serta mau melakukan transfer of technology.



2. Aspek Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas pengelola pelabuhan, sebaiknya peran swasta di pelabuhan-pelabuhan Indonesia ditigkatkan. Sehingga dengan timbulnya kompetisi yang sehat di pelabuhan akan meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan secara keseluruhan.

Selain itu, kualitas armada pelayaran juga harus ditingkatkan, baik dari segi pelayanan maupun keamanan. Tata kelola manajemen pelayaran harus mengedepankan kepuasan konsumen, bukan hanya sekedar menuntaskan kewajiban yang diamanahkan negara.

3. Aspek Infrastruktur

Banyak permasalahan transportasi laut yang disebabkan oleh kurang mendukungnya infrastruktur yang ada. Seperti kurangnya kedalaman dari pelabuhan-pelabuhan maupun alur laut yang ada. Hal tersebut akan menghalangi kapal besar untuk bersandar terutama kapal yang berukuran panama. Akibatnya adalah biaya logistic yang semakin tinggi serta pembangunan yang terhambat.

Begitu juga permasalahan yang muncul di industry perkapalan nasional. Kapasitas galangan kapal Indonesia masih belum dapat membuat kapal yang berkapasitasi diatas 60.000 DWT. Ini akan menjadi kerugian potensial Indonesia dimana permintaan kapal dengan ukuran tersebut semakin meningkan seiring dengan pertambahan volume perdagangan dunia.

Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan infrastruktur transportasi laut di Indonesia. perhatian tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan memperbesar kapasitas pelabuhan yang ada, meningkatkan teknologi navigasi laut di Indonesia, serta meningkatkan keberadaan armada pengamanan laut di alur laut Indonesia.


Transportasi Laut

Documents

Transcript of Transportasi Laut