6. Mahkamah konstitusi (MK) (Pasal 24C)

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru yang didesain sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menylenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan peradilan.

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional MK yakni:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh

UUD3. Memutuskan pembubaran partai politik4. Memutuskan perselisihan hasil pemilu5. Wajib memutus pendapat DPR dengan adanya penyelenggaraan oleh presiden atau wakil

menurut UUD

7.Mahkama Agung (MA) (Pasal 24A)

Kekuasaan kehakiman atau yudikatif adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan peradilan.

MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain MK. MA membawahi 4 lingkungan peradilan yaitu:

- Peradilan UMUM- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan tata usaha Negara

8.Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24C)

Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

KY adalah lembaga baru setelah perubahan UUD. Maksud dibentuknya KY ini dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen atau legislative dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua itu dimaksud untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dankeadilan.

Disamping kedelapan Negara diatas terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD 45 yaitu TNI, Kepolisian Negara RI, pemerintahan daerah 4 partai politik.

Konvensi

Penjelasan umum UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang dasar Negara hanyalah sebagian dari hokum dasar Negara. UUD adalah hokum dasar yang tertulis disamping itu berlaku juga hukum tidak tetulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Dikenal dengan istilah konvensi

Sifat Konvensi:

1) Memiliki kebiasaan yang berulang dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara.2) Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.3) Diterima oleh masyarakat.4) Bersifat sebagai pelengkap.

I.INSTITUSI DAN MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI/UUD

Institusi yang melakukan perubahan terhadap konstitusi atau UUD lazimnya diatur di dalam konstitusi UUD itu sendiri. Inisiatif perubahan bisa dari kepala pemerintah atau parlemen.

Perubahan konstitusi atau UUD dapat dilakukan dengan 2 cara yakni:

a. Verdassungs-anderlung, yakni perubahan konstitusi/UUD yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi/UUD.

b. Verfassungs-wandelung, yakni perubahan Konstitusi/UUD yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi UUD itu sendiri, melaikan melalui revolusi, kudeta (coup d’etat), dan konvensi.

Sistem perubahan konstitusi/UUD yang umum dipergunakan oleh Negara-negara dalam mengubah konstitusi/UUDnya dibedakan menjadi 2 macam:

1. Pertama, UUD lama (aslinya) akan dicabut dan digantikan oleh UUD yang baru secara keseluruhan.

2. Kedua, perubahan melalui amandemen. Konstitusi/UUD lama (aslinya) tetap dipetahankan keberlakuannya, sedangkan perubahan atas pasal-pasalnya disisipkan sebagai lampiran atau addendum dari konstitusi/UUD asli tersebut.

J. INSTITUSI DAN MEKANISME PERUBAHAN UUD DI INDONESIA

Institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi atau UUD 1945 di Indonesia adalah lembaga MPR berdasarkan pasal 3 UUD 1945. Hal ini setelah peristiwa reformasi secara bertahap MPR telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sejak tahun 1999 yaitu perubahan pertama pada siding umum MPR RI tahun 1999, perubahan kedua ditetapkan siding umum MPR RI tahun 2000, perubahan ke 3 ditetapkan oleh siding umum MPR RI tahun 2001, perubahan ke empat ditetapkan oleh siding umum MPR RI 2002.

UUD 1945 yang sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak pernah tersentuh oleh perubahan sampai terjadinya peristiwa reformasi yang salah satunya tuntutannya adalah melakukannnya perubahan terhadap UUD 1945.

Tujuan dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah :

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berdasarkan pancasila dalam wadah NKRI.

2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminana dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.

3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat mutlak bagi suatu Negara hokum yang di cita-citakan oleh UUD 1945.

4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan Negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, system checks and belance yang lebih ketata dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban Negara mewujudkan kesejahteraan social, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral solidaritas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkna Negara kesejahteraan.

6. Melengengkapi aturan dasar dalam menyelenggarakan Negara yang sangat penting bagi eksistensi dan perjuangan Negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah Negara dan pemilihan umum.

7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan dan kepenmtingan bangsa dan Negara sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan dating.