Terbitnya Surat Edaran yang Surat Edaran No. · Surat Edaran No. 050/0196/300.01 Tentang...
Transcript of Terbitnya Surat Edaran yang Surat Edaran No. · Surat Edaran No. 050/0196/300.01 Tentang...
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 5
8.
Terbitnya Surat Edaran yang
ditandatangani oleh Sekda Kota
Samarinda tentang Pengososngan Lahan
di tepi Sungai Karang Mumus
28 Februari 2019
Surat Edaran No.
050/0196/300.01 Tentang
Pengososngan Lahan di tepi
Sungai Karang Mumus
9.
Terbitnya Surat Edaran ke-2 tentang
Kategori Penerima Kompensasi dan
Mekanisme & Jadwal Relokasi
Awal Maret 2019
Surat Edaran Plh. Sekda Kota
Samarinda no.
612.12/0384/300.01 tentang
Kategori Penerima
Kompensasi dan Mekanisme
& Jadwal Relokasi
10. Pemberian Kompensasi kepada WTP
Kelurahan Dadimulya 18 Maret 2019
Data WTP penerima
Kompensasi ditandatangani
oleh Lurah Dadimulya dan
Ketua RT 36 dan RT 37
11.
Rapat Kesepakatan bersama Pokja PKP
dan Plh. Sekda Kota Samarinda tentang
Kompensasi bagi WTP yang rumahnya
hanya terpotong sebagian
22 Maret 2019 BA Rapat
12. Pemberian Kompensasi kepada WTP
Kelurahan Bandara 22 Maret 2019
Data WTP penerima
Kompensasi ditandatangani
oleh Lurah Bandara dan Ketua
RT 11 dan RT 13
13. Proses Pengosongan Lahan Secara
Swadaya oleh WTP Kawasan Perniagaan
Hingga 24 Maret
2019 Dokumentasi
14. Lahan Kawasan Perniagaan telah bersih
dari bangunan 31 Maret 2019 -
Proses kegiatan awal dari program Kotaku dimulai dari Perencanaan Kegiatan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Perniagaan dengan pengajuan lokasi ke Pusat (Kementerian
PUPR dan KMP). Setelah lokasi dan kegiatan disetujui, Pemkot Samarinda memulai identifikasi status
lahan di lokasi perencanaan sekaligus pengajuan Advice Planning ke PUPR Kota Samarinda. Kemudian
memulai pendataan Warga Terdampak Proyek (WTP) khususnya di lokasi Kegiatan Skala Kawasan
Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan. Berikut dokumentasinya:
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 6
Gambar 6.4. Proses pengajuan lokasi ke Pusat (Kementerian PUPR dan KMP) oleh
Walikota Samarinda
Gambar 6.5. Rapat Koordinasi rutin yang dilakukan Pokja PKP membahas tindak lanjut
Kegiatan Skala Kawasan 2018 khususnya untuk persiapan relokasi WTP
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 7
Sembari melakukan pemantapan, Pemkot Samarinda juga melakukan kegiatan
sosialisasi terhadap WTP terkait rencana kegiatan ini, sekaligus memperjelas status lahan
menurut warga terdampak. Pihak Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan
Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang), Tim Kordinator Kota juga berperan dalam
memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini.
Sosialisasi di tingkat masyarakat terkait dengan rencana penataan Kawasan Karang
Mumus 1 Segmen Perniagaan dipimpin langsung oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Penjelasan langsung dari Pemerintah Kota yang telah meyakinkan masyarakat mengenai
rencana penataan Kawasan dan masyarakat berkesempatan untuk memberikan gagasan dan
masukkan terkait kebutuhan penataan.
Rembug dan Konsultasi, adalah proses partisipatif keterlibatan warga dalam
menyepakati keputusan rencana penataan kawasan Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan,
Proses rembug dan sosialisasi antara lain pada tabel di bawah ini.
Tabel 6.2. Kegiatan Rembug Penanganan Kumuh Kawasan Karang Mumus 1 Segmen
Perniagaan
No. Tanggal Lokasi Topik Bahasan Peserta Kesepakatan
1. Selasa, 18
Desember
2018
Aula
Kelurahan
Bandara (Kec.
Sungai
Pinang)
Kejelasan status
lahan
menurut warga
terdampak, serta
kesiapan warga
dalam
perencanaan
kegiatan skala
kawasan di
Kelurahan
Bandara.
- Camat Kec. Sungai Pinang
- Lurah Kelurahan Bandara
- Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Samarinda
- Pokja PKP Kota Samarinda
- Dinas PUPR Kota Samarinda
- Perwakilan Aparatur
Setempat
- Konsultan KOTAKU
Samarinda
- Koordinator LKM
Kelurahan Bandara
- Warga Terdampak
Proyek (WTP) RT 11, RT
12, dan
RT 13 Kel. Bandara.
Semua peserta
rapat meyepakati
Kejelasan status
lahan warga
terdampak, serta
kesiapan warga
dalam perencanaan
kegiatan skala
kawasan di
Kelurahan
Bandara.
2. Kamis, 31 Ruang Rapat Rapat Teknis - Asisten II Kota Samarinda.
- Kepala Bappeda Kota
Samarinda.
- Kabid. Praswil Bappeda
Kota Samarinda.
- Kepala BPKAD Kota
Samarinda.
- Kabid Perkim Dinas Pemkim
Kota Samarinda.
- Lurah Kel. DadiMulya.
Semua peserta
Januari Bappeda Persiapan Rapat
2019 Kota Kegiatan menyepakati :
Samarinda Penanganan Persiapan
Kawasan Kumuh Kegiatan
Karang Mumus 1 Penanganan
Segmen Kawasan Kumuh
Perniagaan. Karang Mumus 1
6.2. Kegiatan Konsultasi Publik
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 8
- Lurah Kel. Bandara.
- Dinas PUPR Kota
Samarinda.
- Tim Kotaku Samarinda.
- Dinas Lingkungan
Hidup Kota Samarinda.
- Dirut. Perusda Kota
Samarinda.
Segmen
Perniagaan.
3. Rabu, 13 Ruang Rapat Rapat Teknis - Sekda Kota Samarinda.
- Kepala Bappeda Kota
Samarinda.
- Kabid. Praswil Bappeda
Kota Samarinda.
- Kepala BPKAD Kota
Samarinda.
- Kabid Perkim Dinas Pemkim
KotaSamarinda.
- Lurah Kel. DadiMulya.
- Lurah Kel. Bandara.
- Dinas PUPR Kota
Samarinda.
- Tim Kotaku Samarinda.
- Dinas Lingkungan
Hidup Kota Samarinda.
Semua peserta
Pebruari Bappeda Persiapan Rapat
2019. Kota Kegiatan menyepakati :
Samarinda Penanganan Persiapan
Kawasan Kumuh Kegiatan
Karang Mumus 1 Penanganan
Segmen Kawasan Kumuh
Perniagaan. Karang Mumus 1
Segmen
Perniagaan.
Publikasi dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi hasil
pelaksanaan penataan kawasan melalui media warga baik media cetak (Papan
Informasi, Leaflet, dll), elektronik (termasuk yang dimiliki program KOTAKU yaitu
website: kotaku.pu.go.id) maupun forum-forum di tingkat warga.
Kegiatan konsultasi akan berlangsung dalam pelaksanaan penataan Kawasan
Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan secara menerus seusai tahapan pelaksanaan
kegiatan. Program meminimalisir risiko dampak buruk ketidakpuasan warga, karena
kurangnya pemahaman warga terhadap program. Partisipasi dan keterlibatan warga
dalam proses penataan kawasan Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan yaitu warga
Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) pada RT. 36 dan RT. 37 serta
Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang) pada RT. 11 dan RT. 13 yang terkena
dampak proyek, akan mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Realisasi surat undangan rapat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota
Samarinda tentang Rapat Persiapan Penataan Sungai Karang Mumus Segmen
Jembatan Perniagaan (Program KOTAKU) pada tanggal 13 Februari 2019 bersama
instansi terkait adalah seperti tertera pada Lampiran Laporan ini. Sedangkan Daftar
Hadir Sosialisasi Relokasi bagi Warga Terkena Dampak di Kelurahan Dadi Mulya dan
Kelurahan Bandara pada tanggal 26 Pebruari 2019 adalah sebagai berikut:
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 9
Tabel 6.3. Rencana Kerja Awal dan Tindak Lanjut
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 6
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 7
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 8
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 9
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 10
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 11
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 12
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 6 - 13
Foto Dokumentasi Sosialisasi
Relokasi dan penjelasan
tentang ganti biaya pemilikan
Rumah.
Foto Dokumentasi memberikan
Kompensasi Biaya Sewa Rumah
bagi Warga Yang Terkena
Dampak.
Foto Dokumentasi Rapat
Teknis Persiapan yang
dipimpin oleh Bapak
Sekretaris Daerah Kota
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 1
Bab 7 PENILAIAN ASET TERDAMPAK
DAN KOMPENSASI
Penilaian Aset Warga Terdampak Proyek (WTP) pada Kawasan Karang Mumus 1
Segmen Perniagaan pada Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan
Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang) dilakukan oleh pemerintah Kota
Samarinda berdasarkan rembug dan kesepakatan dengan warga. Hasil penilaian terhadap
aset terdampak terutama untuk bangunan rumah dan konstruksinya, sedangkan
lahan/tanah adalah ilegal dan tidak bersertifikat selengkapnya seperti tabel berikut.
Tabel 7.1. Penilaian Aset Terdampak
No. Lokasi Jenis Aset
Terdampak
Jumlah
(unit)
Jumlah
Luas/Volume
(m2)
Nilai
Satuan
m2 (Rp.)
Jumlah Nilai
(Rp.)
1 Kel. Dadi
Mulya
Bangunan Hunian
(Rumah) 21 880 200,000 176,000,000
Tiang Listrik 9 - - -
Pos Jaga 1 7.5 100,000 750,000
Kandang Ayam 1 12 100,000 1,200,000
2 Kel. Bandara
Bangunan Hunian
(Rumah) 24 947 200,000 189,400,000
Tiang Listrik 5 - - -
Posyandu 1 24 100,000 2,400,000
Pos Jaga 1 7.5 100,000 750,000
Total 370,500,000
7.1. Penilaian Aset Terdampak
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 2
Penilaian aset Warga Terdampak Proyek (WTP) berdasarkan kesepakatan Pokja
Pemerintah Kota Samarinda bahwa WTP membangun di lokasi ilegal, sehingga penilaian
aset adalah sebagai berikut :
1. Tidak Mendapat Ganti Rugi:
KK terdampak merupakan penyewa.
KK terdampak merupakan pemilik rumah sewaan atau bangunan dan bertempat
tinggal di lokasi lain/memiliki aset hunian ditempat lain.
KK terdampak merupakan pemilik bangunan yang sebagian bangunannya
terdampak namun bangunan tersisa masih dapat dihuni.
KK terdampak merupakan pemilik bangunan/sewaan dan bertempat tinggal di
lokasi terbut namum memiliki aset hunian ditempat lain.
KK teradampak merupakan pemilik bangunan non hunian seperti dapur, gudang,
kandang, garasi,dll.
2. Mendapat subsidi sewa rusunawa/rumah sewa swadaya selama 3 bulan sampai 6 bulan
dan potensi bantuan rumah swadaya dari Pemerintah Kota Samarinda:
KK terdampak merupakan pemilik bangunan yang bermukim pada lokasi dan tidak
dilengkapi bukti penguasaan lahan.
KK terdampak merupakan pemilik bangunan yang sebagian bangunannya
terdampak dan Bangunan Tersisa tidak dapatdihuni.
KK terdampak merupakan Pemilik Bangunan atau sewaan dan Bermukim pada
bangunan tersebut dan tidak memiliki aset hunian di tempat lain.
Keberhakan warga terdampak telah dikonsultasikan dan dirapatkan dengan
kesepakatan bersama. 45 kepala keluarga terdampak penataan Kawasan Kumuh Karang
Mumus 1 Kota Samarinda berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah untuk
menggantikan aset yang hilang. Kompensasi yang akan diberikan terdiri dari subsidi
sewa selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-, atau pindah ke Rusunawa dengan subsidi
sewa selama 3-6 bulan, dan bagi bangunan yang tidak terkena relokasi (hanya terpotong)
mendapat subsidi perbaikan bangunan terpotong menurut kategori panjang bangunan
terpotong tegak lurus dengan sempadan sungai yang sebelumnya telah disepakati pada
rapat koordinasi bersama Pokja PKP.
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 3
7.2. Kompensasi
Tabel 7.2. Keberhakan WTP
Lokasi WTP Keberhakan Dukungan Pemerintah Kota Samarinda
Kel. Dadimulya 21 KK Dana Kerohiman Bantuan Dana sebesar Rp. 3.000.000,-
Kel. Bandaran 24 KK
Dana Kerohiman Bantuan Dana sebesar Rp. 3.000.000,-
- Subsidi Perbaikan (1) Bantuan Dana perbaikan bangunan terpotong
(dengan kategori panjang bangunan terpotong tegak
lurus dengan sempadan sungai) sebesar:
(1) Rp. 1.000.000,-
(2) Rp. 1.500.000,-
(3) Rp. 2.000.000,-
- Subsidi Perbaikan (2)
- Subsidi Perbaikan (3)
Pemerintah Kota Samarinda akan memberikan kompensasi, bantuan program
pembangunan infrastruktur, dan penyediaan perumahan layak huni bagi warga terdampak.
Secara rinci bentuk kompensasi dan bantuan pemerintah bagi warga terdampak yang
didasarkan atas 8 (delapan) kategori dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 7.3. Kategori dan Kebijakan Aset Terkena Dampak
No. Kategori Keberhakan Dukungan Pemerintah
1
KK terdampak merupakan
Penyewa bangunan diatas lahan
negara.
Tidak Mendapat Ganti Rugi dan
dipersilahkan mencari tempat
sewa di lokasi lain.
---
2
KK terdampak merupakan pemilik
bangunan diatas tanah negara yang
sebagian bangunannya terdampak
Namun,bangunan Tersisa masih
dapat dihuni.
Tidak Mendapat Ganti Rugi
Menyediakan dana bantuan
perbaikan sesuai kategori
bangunan terdampak
3
KK Terdampak merupakan
pemilik bangunan Non Hunian
seperti dapur, gudang, kandang,
garasi, dll.
Tidak Mendapat Ganti Rugi
Memberikan dana bantuan
perbaikan rumah yang
terdampak sesuai kategori
bangunan terdampak.
4
KK terdampak merupakan
pemilik bangunan yang bermukim
pada lokasi dan tidak dilengkapi
bukti penguasaan lahan/tanah
negara
Tidak mendapat ganti rugi
Mendapat Subsidi Sewa
Rusunawa /Rumah Sewa
Swadaya selama 3 Bulan
sampai 6 bulan ---
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 4
5
KK terdampak merupakan pemilik
bangunan yang sebagian
bangunannya terdampak dan
Bangunan Tersisa tidak dapat
dihuni.
Mendapat Subsidi Sewa
Rusunawa/ Rumah Sewa
Swadaya selama 3 Bulan sampai
6 Bulan dan Potensi Bantuan
Rumah Swadaya dari
Pemerintah Kota
Memberikan dana bantuan
perbaikan rumah yang
terdampak sesuai kategori
bangunan terdampak.
6
KK terdampak merupakan Pemilik
Bangunan atau sewaan dan
Bermukim pada bangunan tersebut
dan tidak memiliki aset hunian di
tempat lain.
Mendapat Subsidi Sewa
Rusunawa/Rumah Sewa
Swadaya selama 3 Bulan
sampai 6 Bulan dan Potensi
Bantuan Rumah Swadaya
dari Pemerintah Kota
Menyiapkan tempat
Rusunawa denga sewa
gratis selama 3-6 bulan
(sesuai lama waktu
pembangunan penataan
Kawasan), atau
menyiapkan dana bantuan
kerohiman
Sumber: Pemerintah Kota Samarinda.
Tabel 7.4 Nilai Kompensasi Langsung yang diterima oleh WTP
Lokasi Aset Yang
Terdampak
Jenis
Kompensasi
Jumlah
(unit)
Nilai Total
(RP.)
Penanggung jawab
dan Sumber Dana
Kel. Dadi
Mulya
Bangunan
Hunian
(Rumah)
Dana Kerohiman 21 63,000,000 Pemkot/ APBD Kota
Tiang Listrik Pasang baru 9 2.700.000 PLN
Pos Jaga Pasang baru 1 750,000 Pemkot/ APBD Kota
Kandang
Ayam Pasang baru 1 1,200,000 Swadaya
Kel. Bandara
Bangunan
Hunian
(Rumah)
Dana Kerohiman 14 42,000,000 Pemkot/ APBD Kota
- Subsidi
Perbaikan (1) 3 3,000,000 Pemkot/ APBD Kota
- Subsidi
Perbaikan (2) 5 7,500,000 Pemkot/ APBD Kota
- Subsidi
Perbaikan (3) 2 4,000,000 Pemkot/ APBD Kota
Tiang Listrik Pasang baru 5 1.500.000 PLN
Posyandu Pasang baru 1 2,400,000 Pemkot/ APBD Kota
Pos Jaga Pasang baru 1 750,000 Pemkot/ APBD Kota
JUMLAH 45 4,201.500
Penetapan nilai kompensasi ini mengacu pada hasil rapat koordinasi penggantian
Warga Terdampak Proyek (WTP) pada tanggal 22 bulan Maret tahun 2019 di Ruang
Rapat Kantor Bappeda Kota Samarinda.
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 5
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 6
7.3. Upaya dan Tindak Lanjut Pemerintah Kota Samarinda untuk WTP
1. Bantuan Program BSPS Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas
Bantuan dari PUPR yakni Usulan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) berupa Kredit Rumah Murah bagi warga di Kelurahan Bandara
sebanyak 14 KK yang rumahnya terbongkar habis, dan Perbaikan Kualitas bagi warga
terdampak yang rumahnya hanya terpotong di Kelurahan Bandara (Surat Usulan
terlampir).
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 7
Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah melakukan sosialisasi terhadap WTP calon
penerima bantuan (BSPS) di Kelurahan Bandara bersama pihak Kelurahan. Tujuannya
adalah mensosialisasikan usulan bantuan ini, sekaligus menawarkan beberapa pilihan
lahan yang nantinya akan menjadi lokasi Pembangunan Baru (PB) bagi warga yang
sudah direlokasi. Oleh karena salah satu syarat penerima bantuan adalah harus memiliki
lahan, maka Pemkot Samarinda memfasilitasi warga untuk dapat mencicil tanah yang
sudah disiapkan sebelumnya. Pada hasil sosialisasi tersebut, warga sepakat dengan
tawaran Pemkot tersebut dan menunggu tindak lanjut dari usulan yang telah diajukan.
Pemkot Samarinda sudah menyiapkan lahan 10 Ha di Kelurahan Lempake (3
Kluster) Total 627 Kapling. Berdasarkan hasil sosialisasi bersama WTP, mereka
bersedia untuk melakukan cicilan untuk lahan tersebut jika nantinya Program BSPS
sudah berjalan. Usulan yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda ini merupakan upaya
konkrit Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan hidup WTP Kegiatan Skala Kawasan
2018 khususnya di Kawasan Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan, agar tetap
mendapatkan kehidupan yang layak atau lebih baik dari sebelum direlokasi.
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 8
Berikut usulan lahan seluas 10 Ha di Kelurahan Lempake yang disiapkan oleh
Pemerintah Kota Samarinda untuk WTP yang akan menjadi Penerima Manfaat Bantuan
Program BSPS tahun 2020:
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 9
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 10
Terkait dengan usulan tersebut, Walikota Samarinda juga telah bersurat kepada Kementerian
PUPR untuk menindaklanjuti usulan tersebut agar nantinya WTP di Kawasan Perniagaan mendapatkan
terdata dalam Program BSPS tahun 2020. Surat Usulan Walikota tersebut dapat dilihat pada lampiran
gambar berikut:
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 11
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 12
2. DAK Penyediaan Perumahan Tahun 2020 - Pembangunan Baru & Peningkatan
Kualitas
Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Permukiman
Kumuh di Kota Samarinda, menjadi dasar Pemerintah Kota Samarinda berupaya
mengurangi Kawasan Kumuh dan RTLH secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam
rangka mendukung program Nasional Target 100-0-100, maka Pemerintah Kota
Samarinda melalui Dinas Perumahann dan Kawasan Permukiman, membuat usulan DAK
Tahun Anggaran 2020.
Selain Bantuan Program BSPS, Pemkot Samarinda juga mengusulkan agar WTP
di Kawasan Karang Mumus 1 khususnya Segmen Perniagaan mendapatkan Bantuan
DAK Penyediaan Perumahan tahun 2020 - Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas
sejumlah 100 unit rumah yang telah masuki ke dalam Aplikasi Krisna. Berikut
Screenshot Aplikasi Krisna penerima Bantuan (Lampiran KAK DAK Fisik terlampir):
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 13
Adapun tujuan Program/Kegiatan tersebut bertujuan agar semakin bertambahnya
pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, sehingga akan dapat tercapainya
lingkungan hunian yang aman dan nyaman.
3. Keterlibatan WTP dalam Program Penghidupan Berkelanjutan
Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Kota Samarinda juga berupaya untuk
melibatkan WTP dalam kegiatan penghidupan berkelanjutan yang akan dilaksanakan,
seperti pada program peningkatan kompetensi/keterampilan kerja. Data Kegiatan Dinas
Tenaga Kerja Kota Samarinda di Kawasan sekitar Sungai Karang Mumus selama 3 (tiga)
tahun terakhir (Surat Terlampir).
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 14
Selain itu, beberapa Dinas terkait dalam rangka memfasilitasi Warga Terdampak
Proyek (WTP), melibatkan mereka pada program-program peningkatan kapasitas untuk
penghidupan yang berkelanjutan. Berikut komitmen Pemda dari berbagai Dinas
dituangkan dalam bentuk Surat (terlampir).
Tabel 7.5. Komitmen Pemda dari berbagai Dinas terkait (Surat Terlampir)
No. Instansi Perihal Keterangan
1 Dinas Sosial Permohonan
Fasilitas WTP
Dinas Sosial dalam rangka
memfasilitasi terhadap WTP,
melibatkan warga pada program-
program Dinas Sosial sesuai
ketentuan yang berlaku. Adapun
program tersebut, antara lain:
1. Program Keluarga Harapan
(PKH)
2. Bantuan Penerima Non Tunai
(BPNT)
3. WRSE (Wanita Rawan Sosial
Ekonomi)
4. Bantuan LU (Lanjut Usian)
5. Bantuan untuk Disablitas
2 Dinas Tenaga Kerja
Surat Pernyataan
Kesediaan
melibatkan Warga
Terdampak Proyek
(WTP)
Menerangka bahwa Dinas Tenaga
Kerja akan memfasilitasi untuk
melibatkan Warga Terdampak
Proyek (WTP) di Kelurahan
Bandara dan Kelurahan Dadimulya
dalam Kegiatan Penghidupan
Berkelanjutan berupa Peningkatan
Kapasitas, Pelatihan Keterampilan
atau Kegiatan Sosial lainnya.
3 Dinas Perindustrian
Surat Pernyataan
Kesediaan
melibatkan Warga
Terdampak Proyek
(WTP)
Menerangka bahwa Dinas
Perindustruian akan memfasilitasi
untuk melibatkan Warga
Terdampak Proyek (WTP) di
Kelurahan Bandara dan Kelurahan
Dadimulya dalam Kegiatan
Penghidupan Berkelanjutan berupa
Peningkatan Kapasitas, Pelatihan
Keterampilan atau Kegiatan Sosial
lainnya
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 7 - 15
7.4. Bantuan dari Pihak Lain
Pemerintah Kota Samarinda selalu berupaya untuk mensejahterakan warga terdampak
di kawasan perniagaan. Selain memberikan kompensasi bagi warga terdampak, juga
berkolaborasi dengan dinas-dinas maupun NGO memberikan bantuan lain, antara lain:
1. Bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda- Kaltim sebesar
Rp. 2.500.000,-/KK untuk Warga Terdampak Proyek (WTP) Kelurahan Dadimulya.
2. Bantuan berupa sembako dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial
diberikan untuk Kelurahan Dadimulya. Bantuan tersebut sudah dilakukan sejak
Bulan April 2019 setiap bulannya hingga saat ini.
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 8 - 1
Bab 8 RENCANA PEMINDAHAN
SEMENTARA
Pemindahan warga yang terkena dampak Penanganan Kawasan Karang Mumus 1
Segmen Perniagaan pada Kelurahan Dadi Mulya (Kecamatan Samarinda Ulu) dan
Kelurahan Bandara (Kecamatan Sungai Pinang) Kota Samarinda, dilakukan dengan
beberapa opsi sebagai berikut :
1. Opsi 1
Pemerintah Kota Samarinda melalui Walikota membuat surat edaran
pengosongan lahan kepada warga hingga bulan Maret 2019 tanpa ganti rugi
atau kompensasi lainnya.
2. Opsi 2
Pemerintah Kota Samarinda melalui Walikota membuat surat edaran
pengosongan lahan kepada warga hingga bulan Maret 2019 Dengan
Kompensasi penyediaan Petak Rusunawa yang disubsidi selama periode
tertentu.
3. Opsi 3
Pemerintah Kota Samarinda melalui Walikota membuat surat edaran
pengosongan lahan kepada warga hingga bulan Maret 2019 Dengan
kompensasi penyediaan petak Rusunawa yang disubsidi selama periode
tertentu dengan tambahan dana kerohiman/infaq yang digunakan sebagai
biaya bongkar bangunan/mobilisasi ke rusunawa.
Untuk seluruh opsi, melalui dan rembug WTP dengan Pemerintah kota Samarinda
menyepakati pemindahan warga sesuai keinginan masing-masing dengan bantuan dana
kerohiman/infaq sebesar Rp 3 juta setiap unit rumah warga terdampak (WTP). Untuk
bangunan hunian warga yang terpotong ada bantuan perbaikan sesuai kategori dampak.
Dari data dilapangan diperoleh jumlah unit unit rumah terdampak total 35 unit (masuk
kategori pindah) dan pemotongan ada 10 unit (masuk kategori 1), secara rinci dijelaskan
pada tabel 7.4 diatas.
8.1. Opsi Pemindahan WTP
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 8 - 2
Pelaksanaan pembongkaran dan pembersihan lokasi direncanakan pada Akhir
Maret 2019, sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran. Berikut surat edaran
dari Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
Review LARAP | Rencana Penataan Kawasan Kumuh Sungai Karang Mumus 1 Segmen Perniagaan - Kota Samarinda
Bab 8 - 3