terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr
-
Upload
anis-lee-xie -
Category
Government & Nonprofit
-
view
147 -
download
2
Transcript of terbengkelainya harmonisasi wakil rakyat di dpr
Makalah DPR Tandingan Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lebih kita kenal dengan DPR
merupakan lembaga legislatif di Indonesia. Dimana dalam tugasnya yaitu
membentuk Undang-Undang. DPR merupakan salah satu lembaga yang
menduduki parlemen yang telah diangkat oleh rakyat melalui pileg. Pada tahun
2014 sendiri pileg diadakan pada Hari Rabu tanggal 9 Juli 2014. Setelah 5 tahun
sebelumnya parlemen Indonesia diduduki oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II
pada masa pemerintahan SBY-Boediono.
Dalam pertarungan politik tahun 2014 ini memang sangat menarik untuk
dikaji lebih dalam. Karena saat penetapan partai peserta pilpres, hanya ada 2
partai yang menjadi kandidat kontestan pilpres 2014. Yaitu Partai Gerindra dan
Partai PDIP. Dari kedua partai inilah sama-sama mempunyai pendukung fanatik
dan sama kuatnya, sehingga sangat menarik sekali dengan banyaknya berbagai
opini dalam meningkatkan rating di media untuk menarik suara dari para
konstituen
Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto, membentuk suatu
koalisi yang bernama Koalisi Merah Putih (KMP) dan mempunyai partai
dibelakangnya yaitu Golkar, PKS, PPP (sebagian), PAN, dan Demokrat.
Sedangkan Partai PDIP yang diketuai oleh Megawati, namun beliau mengusung
Jokowi-JKsebagai Pilpres dan Pilwapres 2014. PDIP membentuk Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) dalam pertarungan pilpres 2014.
Kedua koalisi ini selalu membuat kejutan baru di media massa guna
menarik konstituen untuk memenangkan pilpres 2014. Setelah melalui proses
yang panjang dan melelahkan akhirnya ketua Mahkamah Konstitusi mengetuk
palu dan memutuskan Jokowi-JK sebagai kontestan pemilu 2014. Namun hal ini
tidak diimbangi dengan sikap legowo dari KMP. Hingga akhirnya KMP
membentuk segala cara guna menguasai parlemen. Dan pada akhirnya KMP
berhasil menguasai kursi parlemen dengan menduduki DPR dan MPR di Kabinet
Kerja (Kabinet Jokowi-JK). Hingga hal ini membuat KIH tidak terima dengan
Makalah DPR Tandingan Page 2
adanya penguasaan KIH menduduki kursi parlemen dengan cara membentuk DPR
Tandingan. DPR Tandingan merupakan bentuk rasa kekecewaan dari KIH karena
sebagian besar kursi diparlemen dikuasai oleh KMP sedangkan dalam pilpres
2014 dimenangkan oleh KIH dengan mengusung Jokowi-JK. Dengan logika
seperti ini sudah sepantasnya jika partai yang tergabung dalam KIH perlu
mendapatkan jatah kursi diparlemen, namun hal ini tidak kesampaian hingga
berujung konflik dibirokrasi kita.
DPR Tandingan ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena
negara Indonesia yang kental dengan demokrasinya seperti saat ini masih ada
konflik di tatanan birokrasi. Dengan asumsi seperti itu, maka penulis tertarik
untuk menarik sebuah permasalahan dari DPR Tandingan ini dengan judul
“Terbengkelainya Harmonisasi Wakil Rakyat di DPR”. Karena sebagai wakil
rakyat yang seharusnya bisa mengemban amanah dari rakyat dengan
menunjukkan teladan keharmonisannya, tetapi di sini wakil rakyat tersebut malah
terang-terangan menunjukkan kebobrokannya yang menyebabkan rakyat semakin
kurang percaya dengan kerja wakil rakyat diparlemen.
1.2 Rumusan Masalah
Makalah yang berjudul “Terbengkelainya Harmonisasi Wakil Rakyat di
DPR” ini mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya:
1.2.1 Apa yang melatar belakangi KIH membentuk DPR Tandingan?
1.2.2 Bagaimana kronologi konflik DPR Tandingan?
1.2.3 Apa dasar hukum pembentukanDPR Tandingan jika dianalisis
Konstitusionalitas?
1.2.4 Bagimana akhir Drama DPR Tandingan?
1.3 Tujuan
Makalah yang berjudul “Terbengkelainya Harmonisasi Wakil Rakyat di
DPR” ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
1.3.1 Menganalisis latar belakangi KIH membentuk DPR Tandingan
1.3.2 Memahami bagaimana kronologi konflik DPR Tandingan
1.3.3 Menganalisis dasar hukum antara DPR Tandingan dengan Konstitusionalitas
1.3.4 Menelaah bagaimana akhir Drama DPR Tandingan
Makalah DPR Tandingan Page 3
1.4 Manfaat
1.4.1 Manfaat Teoritis
Dengan penulisan makalah yang berjudul “Terbengkelainya Harmonisasi
Wakil Rakyat di DPR” ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kekritisan
para pembaca dalam menyikapi kinerja dari wakil rakyat diparlemen
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penulisan makalah ini yaitu diharapkan para pembaca
bisa menjadi teldan yang baik untuk rakyat jika suatu hari bisa megemban amanah
rakyat dan duduk dikursi parlemen. Karena saat ini mahal sekali untuk
menunjukkan kinerja wakil rakyat yang baim dan jujur.
Makalah DPR Tandingan Page 4
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 DPR
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan
Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum.
Pada awal kemerdekaan (1945-1949/Republik Indonesia Serikat),
lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan
demikian, sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah
Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif
di Indonesia. Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain
menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang
sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite
Nasional Pusat, Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU disamping
pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain. Pada tahun 1950-1956 (DPR
sementara) tidak diketahui secara pasti bagaimana keberadaan DPR karena sedang
terjadi kekacauan politik, dimana fokus utama berada di pemerintah federal RIS.
Pada Masa DPR Hasil Dekrit Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945
(1959-1965), jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah
mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi,
NU, dan PKI. Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR
karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang
diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4
tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR. DPR-GR beranggotakan 283 orang
yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960.
Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan
kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5,
20, 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26
usul pernyataan pendapat.
Makalah DPR Tandingan Page 5
Pada masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-
1966), setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang
anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa
kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu: a)
Periode 15 November 1965-26 Februari 1966; b) Periode 26 Februari 1966-2 Mei
1966; c) Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966; d) Periode 17 Mei 1966-19 November
1966. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai
pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum
dicabut. Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan
untuk membentuk 2 buah panitia: a) Panitia politik, berfungsi mengikuti
perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik; b) Panitia ekonomi,
keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan
serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.
Kemudian pada masa Orde Baru (1966-1999) berdasarkan Ketetapan
MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966,
maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari
Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971
yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama
sebagai berikut:
1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal
23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
2. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5
ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta
penjelasannya.
3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan
UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.
Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai Tukang Stempel kebijakan
pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan
pendukung pemerintah.
Pada saat Reformasi (1999-sekarang) banyaknya skandal korupsi,
penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR
tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI
Makalah DPR Tandingan Page 6
1999-2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya
merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi
pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari
ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang
tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus
lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya
pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi
membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan
rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang
kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya
judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan
undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk
hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.
DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena
dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah,
seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil
yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya
anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekedar "menitip absen",
sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian
oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan
lain selain mengikuti proses rapat paripurna. Kasus terbaru adalah putra Presiden,
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang tertangkap kamera sedang menitip absen
saat rapat paripurna DPR membahas Undang-Undang Pencegahan Pendanaan
Terorisme
Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga
legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya
pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga
eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila
DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi
legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang
dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.
Makalah DPR Tandingan Page 7
2.2 Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)
Peta perpolitikan di Indonesia akhirnya mengerucut pada dua sisi yang
berbeda yaitu koalisi besar yang disebut KMP dan KIH. Masing-masing punya
parpol di belakangnya dan itu cukup berimbang dari sisi jumlah anggota di Dewan
Perwakilan Rakyat yang menjadi tempat adu kekuatan mereka. Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan koalisi adalah kerja sama antara beberapa
partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Sedangkan berkoalisi
artinya bekerja sama antara beberapa partai. Makna Koalisi juga persekutuan,
gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-
masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat
sementara atau berasas manfaat.
2.2.1 KMP
KMP merupakan Koalisi Merah Putih. Dimana KMP ini terdiri dari
6 parpol yang tergabung dalam perhelatan pemenangan Pemilu 2014. Parpol
yang tergabung dalam KMP adalah Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan
Demokrat yang diketuai oleh Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum
Parta Gerindra.
Abu Rizal Bakrie atau Ical sapaan akrabnya Ketua Umum Partai
Golkar mengatakan bahwa pembentukan KMP tidak ada satu katapun untuk
memenangkan Prabowo-Hatta (peserta pilpres 2014). Ical menjelaskan
seluruh parpol yang berada dalam Koalisi Merah Putih memiliki komitmen
untuk mempersatukan Indonesia. Sehingga tidak ada kata-kata yang semata-
mata hanya untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Dia juga
mejelaskan bahwa dalam mukadimahnya secara jelas mempertahankan
pancasila dan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Ical menegaskan, dari semangat tersebut seluruh Koalisi Merah
Putih akan mempertahankan dan memperjuangan keberagaman umat
beragama yang ada di Indonesia. Dalam mukaddimah dari Koalisi Merah
Putih dijelaskan yaitu menjamin kebebasan menjalankan keyakinan
agamannya masing-masing.
Ical menyampaikan, sesuai mukadimah Koalisi Merah Putih
dibentuk demi tiga tujuan. Yaitu, mempertahankan Pancasila sebagai dasar
Makalah DPR Tandingan Page 8
negara, melindungi kebebasan beragama, dan yang terakhir menjamin
kebebasan hak asasi manusia. Dia juga mengatakan bahwa koalisi ini untuk
jangka panjang, bukan memenangkan Prabowo-Hatta, bukan juga untuk
mengganggu pemerintah
Menurut Akbar Tanjung (Ketua DPP Partai Golkar), koalisi ini
penting untuk mengawal setiap program dan kebijakan pemerintah. Apalagi,
dengan koalisi itu, partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu
akan mendapatkan jumlah kursi mayoritas di parlemen. Menurutnya dengan
adanya dukungan koalisi DPR, pemerintah akan bisa bekerja maksimal,
efektif, efisien. Dengan demikian misi yang diemban untuk lima tahun yang
akan datang bisa berjalan optimal. Itu tujuan koalisi yang dilanjutkan untuk
menjadi koalisi permanen. Ia menilai, Koalisi Merah Putih menjadi penting
meski pun negara menggunakan sistem presidensil. Mengingat, selama ini
banyak produk pemerintah batal hanya karena tidak mendapat dukungan
dari parlemen. Perlu ada mekanisme politik yang memberikan jaminan
pemerintah akan selalu dapat dukungan. Itu yang disebut koalisi.
2.2.2 KIH
Koalisi Indoensia Hebat (KIH), dimana koalisi ini di prakarsai oleh
PDIP yang diketuai oleh Megawati. Parpol yang tergabung dalam koalisi ini
yaitu PDIP, Hanura, Nasdem, PKB. Dalam koalisi ini mendukung Jokowi-
Jusuf Kalla dalam pertarungan pilpres 2014.
Sebelum muncul nama KIH, awalnya diberi masih bernama Rumah
Koalisi Indonesia Hebat (RKIH). Walaupun Pemilihan presiden sudah usai,
namun relawan pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla tak
lantas membubarkan diri. Para relawan mendirikan sebuah wadah yang
diberi nama Rumah Koalisi Indonesia Hebat (RKIH) yang bertujuan
mengawal pemerintahan Jokowi sekaligus menjadi watch dog kalau di
tengah jalan ada yang melenceng dari tujuan awal. RKIH berhasil
menghimpun berbagai kekuatan jaringan bahkan sudah lahir embrio
kelembagaaan jaringan sebagai hasil inisiasi RKIH seperti Perempuan
Indonesia Hebat, Generasi Muda Hebat, Rumah Budaya Hebat, Lembaga
Makalah DPR Tandingan Page 9
Kajian Nusantara Indonesia Hebat, termasuk menginisiasi lahirnya LPPBI
(Lembaga Pemantau Perijinan dan Birokrasi Indonesia)
Makalah DPR Tandingan Page 10
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Latar Belakang KIH Membentuk DPR Tandingan
Menyusul terbentuknya susunan pimpinan komisi di DPR RI yang ”disapu
bersih” para politisi dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP),
tanpa melibatkan fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kontan empat
fraksi dari KIH itu, yakni Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi
Hanura, dan Fraksi PPP (sebagian) langsung mengajukan mosi tidak percaya
kepada pimpinan DPR. Bukan hanya itu, fraksi-fraksi dari KIH juga memutuskan
membentuk pimpinan DPR tandingan.
Sesuai hasil rapat fraksi KIH di gedung Nusantara V DPR, mereka
memutuskan Ketua DPR RI versi mereka adalah Pramono Anung dari Fraksi
PDIP, sedangkan, empat wakil ketua DPR RI versi KIH adalah Abdul Kadir
Karding (Fraksi PKB), Syaifullah Tamliha (Fraksi PPP dari kubu Suryadharma
Ali), Patrice Rio Capella (Fraksi Partai Nasdem), dan Dosi Iskandar (Fraksi Partai
Hanura). Seusai rapat, juru bicara rapat Arif Wibowo dari Fraksi PDIP
menegaskan keputusan pihaknya membentuk pimpinan DPR tandingan
merupakan hasil dari mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPR RI saat ini
yang diduduki politisi dari KMP yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi
Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.
Menurut pendapat Arif Wibowo dalam konperensi persnya yang
didampingi Ketua Fraksi Partai nasdem Victor Laiskodat, Syaifullah Tamliha dari
Fraksi PPP, serta politisi PKB Daniel Johan yang juga Wakil Sekjen DPP PKB, di
gedung DPR RI, Keputusan tersebut untuk menjaga fungsi pimpinan DPR RI agar
tetap berjalan objektif, maka KIH pun sepakat menunjuk beberapa nama politisi
yang mereka pandang layak untuk menduduki jabatan pimpinan sementara DPR
RI, Arif menambahkan, anggota dari kelima fraksi KIH itu juga akan segera
menyelenggarakan Rapat Paripurna DPR RI sementara untuk memutuskan
pemilihan pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Terkait lokasi
sidang paripurna DPR versi KIH, menurut Arif hanyalah persoalan teknis,
Makalah DPR Tandingan Page 11
termasuk kapan digelarnya sidang paripurna versi KIH, termasuk rapat-rapat
terkait penyusunan anggota dan pimpinan komisi dan AKD versi KIH
Sedangkan Ketua Fraksi partai Nasdem Victor Laiskodat mengatakan
langkah pihaknya itu terpaksa dilakukan karena mereka menilai selama ini
pimpinan DPR sejak disahkan menjadi pimpinan tidak mahir, tidak cakap dan
membuat keputusan sepihak dalam menjalankan tugasnya. Victor juga
memastikan kalau langkah-langkah yang diambil pihaknya tersebut sudah
mendapat izin dari para ketua umum dan elite parpol di KIH, seperti Ketua Umum
DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya
Paloh. Ia juga meyakini kalau KIH semakin solid dalam menyelesaikan masalah
ini dengan tujuan menghindari dominasi salah satu kubu, seperti KMP di
parlemen.
Victor yang juga Ketua DPP Partai Nasdem juga menjelaskan bahwa aksi
membentuk DPR tandingan tersebut bukan hendak membingungkan rakyat,
namun aksi itu justru untuk mempertegas kedaulatan rakyat yang sesungguhnya
yang mana rakyat tidak bisa dipermainkan lagi. Victor juga mengaku melihat
kalau DPR yang sedang dikuasai KMP seperti hendak menjatuhkan pemerintahan
Joko Widodo. Jika dibiarkan terus malah membuat (parlemen) ini tidak jelas.
Sementara Daniel Johan dari Fraksi PKB mengatakan, secepatnya
pihaknya akan segera menyusun pimpinan komisi dan AKD. Pihaknya juga akan
segera mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk mengembalikan UU MD3 seperti
semula. Dipastikan Daniel pula, pihaknya tak akan lagi mengikuti sidang
paripurna, apalagi rapat komisi yang diselenggarakan DPR pimpinan KMP. KIH
sudah tidak lagi mempercayai kepemimpinan DPR yang ada saat itu. Mereka akan
melakukan sidang-sidang paripurna dan sidang komisi sendiri
Hal senada disampaikan politisi PDI Bambang Wuryanto alias Bambang
Pacul. Menurutnya salah satu latar belakang pihaknya menilai pimpinan DPR
yang diketuai Setya Novanto ini adalah keputusan menggantikan Ketua Fraksi
PPP dari Hazrul Azwar dari kubu Romahurmuziy kepada Epyardi Asda yang
merupakan pendukung Suryadharma Ali. Menurut Bambang, atas dasar itulah
Makalah DPR Tandingan Page 12
KIH mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR sekaligus
membentuk susunan pimpinan DPR tandingan.
Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai mosi tidak percaya
yang dilayangkan fraksi-fraksi dari KIH maupun pembentukan pimpinan DPR
tandingan jelas-jelas tindakan ilegal. Karena menurut dia, hal tersebut tidak ada
dasar hukumnya. Selain itu, jumlah mereka (KIH) lebih sedikit, tidak bisa berbuat
seperti itu. Sekalipun saja mereka membentuk DPR tandingan. Namun ditegaskan
Fadli, pihaknya tetap bersedia menunggu fraksi-fraksi dari KIH untuk
memberikan daftar penempatan para anggotanya yang akan ditugaskan di komisi-
komisi. Menurutnya selama mereka belum menyetorkan nama, mereka hanya
anggota sidang paripurna. Jika tidak sidang paripurna, berarti mereka hanya
menganggur saja.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri
Hamzah yang menilai langkah KIH adalah tindakan ilegal yang di luar akal sehat.
Ia bahkan menuding langkah KIH membuktikan kalau mereka bertabiat munafik.
Disampaikan Fahri pula, keputusan yang diambil pimpinan DPR sudah memenuhi
prosedur yang ada. Justru karena ulah kelima fraksi dari KIH ini justru
menghambat kinerja DPR yang sudah hampir sebulan dilantik. Ia menyontohkan,
rapat Komisi XI DPR terpaksa ditunda karena menunggu keputusan dari fraksi di
KIH
3.2 Konflik DPR Tandingan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat untuk membentuk alat
kelengkapan dewan (AKD). Dalam pemilihan itu Koalisi Merah Putih (KMP)
yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai
Amanat Nasional (PAN) berhasil menyapu bersih menjadi pimpinan di 9 dari 11
komisi yang ada. Komisi V dan Komisi XI memang belum terbentuk. Namun bisa
dipastikan pimpinan kedua komisi itu akan kembali disapu bersih KMP. Wakil
Ketua DPR, Taufik Kurniawan menuturkan pimpinan komisi yang belum
terbentuk ialah karena masalah teknis bukan politis. Yaitu Menunggu beberapa
nama yang diubah oleh fraksi-fraksi yang akan diajukan. Demikian halnya dengan
4 AKD yaitu Badan Urusana Rumah Tangga (BURT), Badan Legislatif (Baleg),
Mahkamah Kehormatan Dewan dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
Makalah DPR Tandingan Page 13
3.2.1 Musyawarah Mufakat
Pemilihan pimpinan komisi dan badan yang belum terbentuk
menurut Taufik akan dilaksanakan hari Kamis 30 Oktober 2014. Meski
demikian hampir bisa dipastikan pembentukkan komisi dan badan itu tidak
akan melibatkan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia
Hebat (KIH). Pramono Anung dari Fraksi PDIP menyatakan, KIH sengaja
tak mengirimkan daftar nama legislatornya karena menginginkan
mekanisme musyawarah untuk mufakat untuk memilih dan membentuk
AKD harus disepakati.
3.2.2 Mosi Tak Percaya
Kekecewaan KIH yang tidak diberi kesempatan memimpin di
komisi dan AKD lainnya memicu keberatan yang berujung pada mosi tidak
percaya. KIH menilai pimpinan DPR tidak demokratis, tidak beretika dan
jauh dari norma dalam memimpin sidang paripurna. Dengan kata lain
pimpinan DPR berpihak pada kubu tertentu saat memimpin sidang. Menurut
Arif Wibowo dari Fraksi PDIP yang ditunjuk sebagai juru bicara KIH saat
siaran pers di Gedung MPR/DPR mengatakan berdasarkan hal tersebut di
atas dan tidak adanya tanggapan atas surat tertanggal 28 Oktober 2014,
maka sesungguhnya dan sesadar-sadarnya KIH mengambil sikap mosi tidak
percaya kepada pimpinan DPR. Bambang Wuryanto (PDIP) menegaskan
selama mosi tidak percaya, maka partai politik di KIH tidak akan
menghadiri rapat atau sidang apa pun.
Makalah DPR Tandingan Page 14
Gambar 3.1 Deklarasi mosi tak percaya Koalisi Indonesia Hebat kepada pimpinan DPR (Sumber
http://geotimes.co.id/parlemen/11035-pimpinan-dpr-tandingan-hanyalah-bentuk-protes.html
3.2.3 DPR Tandingan
Tak berhenti di situ, kubu KIH membentuk pimpinan DPR sendiri
seraya menolak keabsahan pimpinan DPR yang ada termasuk pimpinan
komisi yang baru terbentuk. Pramono Anung ditunjuk sebagai Ketua DPR
RI didampingi 4 Wakil Ketua yaitu Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah
Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar
(Hanura). Fadli Zon pun langsung menyatakan ilegal terhadap pimpinan
DPR versi Pramono Anung. Ia tak gusar sama sekali karena menurutnya
situasi ini hanyalah dinamika sesaat. Ketua Fraksi Partai Nasdem, Victor
Laiskodat pun tak kalah gertak menghadapi situasi yang runyam di
parleman. Menurutnya KMP mempunyai 5 fraksi, dan KIH mempunyai 5
fraksi juga, maka terbelahlah parlemen.
Sementara pengamat politik Hendri Satrio dari Universitas
Paramadina menilai apa yang dilakukan KIH adalah blunder politik dan
tidak bisa menyelesaikan krisis komunikasi yang meruncing dan menambah
tingkat kesulitan kabinet kerja dalam mendapat dukungan di parlemen
Makalah DPR Tandingan Page 15
Gambar 3.2 Paripurna DPR Tandingan (Sumber
http://www.merdeka.com/politik/bikin-dpr-tandingan-kih-dituding-tidak-dewasa-
dalam-berpolitik.html)
3.3 DPR Tandingan vs Konstitusionalitas
Setelah kekisruhan perebutan pimpinan DPR dan MPR kemarin. Kini
drama terbaru yang tat kalah hebatnya adalah perebutan “kue kekuasaan” yang
terdapat di sejumlah alat kelengkapan DPR. Klimaksnya, KIH akhirnya
membentuk pimpinan DPR tandingan sebagai rangkaian lebih lanjut mosi tidak
percaya kepada pimpinan DPR yang sudah ada. In casu a quo bagaimana
sesungguhnya Hukum Tata Negara (HTN) memberi penilaian atas persitiwa ini
3.3.1 Pimpinan Inkonstitusional
Hukum Tata Negara sebagai landasan normatif, dalam arti segala
ihwal peristiwa ketatanegaraan harus jelas landasan hukumnya, tidak boleh
mengalami kerancuan, ambigu, bias, apalagi multitafsir. Oleh karena itu,
dalam menelaah konstitusional atau tidaknya pimpinan DPR tandingan yang
“digawangi” oleh KIH, berarti harus jelas acuan dan landasan hukumnya.
Pada aturannya in casu pimpinan DPR tandingan yang telah terbentuk saat
ini di Senayan tidak konstitusional dengan bersandar pada empat alasan.
Pertama, KIH dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR
sudah mengakui terpilihnya pimpinan DPR sebelumnya. Meskipun pada
Makalah DPR Tandingan Page 16
waktu itu seluruh fraksi yang mengatasnamakan diri KIH Walk Out (WO),
tetapi WO-nya KIH di sini harus dimaknai telah mengakui seluruh pimpinan
DPR yang berasal dari KMP, yang pada dasarnya terpilih secara aklamasi.
Oleh karena untuk mengajukan calon pimpinan DPR harus memenuhi syarat
lima fraksi yang mengajukan, dan KIH memang minus satu fraksi pada
waktu itu, hanya memiliki empat fraksi. Maka logika konstitusinya,
hanyalah pimpinan DPR yang sudah dipilih bersama tersebutlah yang
konstitusional, sementara DPR tandingan murni inkonstitusional.
Kedua, dasar pembentukan DPR tandingan karena karena mosi
tidak percaya pada pimpinan DPR sebelumnya, juga dapat dikatakan
sebagai legal reasoning yang sesat, keliru, bahkan tidak berdasar. Sebab
dasar hukum mengajukan mosi tidak percaya dalam praktik kebiasaan
hukum ketatanegaraan, untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap
sebuah lembaga, terlebih dahulu lembaga itu telah melakukan kelalaian atau
penyimpangan dari tanggung jawabnya. Sekarang, bagaimana mungkin ada
tuntutan pertanggungjawaban, sementara anggota DPR yang memiliki
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan belum juga berjalan, bahkan alat
kelengkapan dewan saja belum juga terbentuk.
Ketiga, jika kita membuka dan menelusuri dasar hukumnya, baik
dalam UUD NRI 1945 sampai peraturan di bawahnya, terutama UU MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Satupun tidak ada pasal/ketentuan yang
membuka “pintu tafsir” bagi anggota DPR maupun sekumpulan fraksi,
kiranya dapat mengajukan mosi tidak percaya seputar masalah internalnya.
Yang nyata-nyata ada, bahwa setiap anggota DPR dalam menjalankan setiap
fungsi-fungsinya, ketika diantara mereka “sulit mendapatkan titik temu”,
maka harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat. Dan kalau
musyawarah mufakat tidak tercapai, maka berlanjut dengan sistem
voting. Oleh karena itu, tindakan mosi tidak percaya yang dilakukan oleh
KIH adalah tidak jelas landasan hukumnya. Sehingga benarlah, kalau
tindakan itu dikatakan lagi-lagi inkonstitusional.
Keempat, terkait adanya kecurigaan dan ketakutan dari KIH jika
semua posisi strategis “disapu bersih, dibabat habis” oleh KMP kelak, akan
Makalah DPR Tandingan Page 17
menghambat kinerja Presiden bersama dengan Menterinya. Lagi-lagi
argumentasi hukum tersebut bukan bagian dari ‘legal isue” hukum
ketatanegaraan. Hukum selalu berada dalam kepastian, bukan kecurigaan,
bukan ketakutan, apalagi mewakili perasaan, bukan itu. Justru dalam hemat
penulis, dengan deadlock-nya DPR dalam situasi sekarang, malah akan
menghabat kinerja pemerintahan Jokowi-JK (bahkan tidak menutup
kemungkinan pemerintahan akan mengalamai shutdown). Sebab bagaimana
mungkin fungsi check and balance dua organ kekuasaan, DPR dan Presiden
dapat menjalankan segala fungsinya, kalau DPR tidak pernah solid untuk
menjalankan segala tugas dan kewenangannya, alih-alih sebab musababnya
perburuan “kue” kekuasaan saja.
Pada dasarnya apa yang terjadi di DPR saat ini, dengan
terbentuknya pimpinan DPR tandingan, lakon politik itu sesungguhnya akan
menghambat laju dan perkembangan demokrasi. Dalam perspektif Hukum
Tata Negara, jelas tindakan demikian satupun tidak ada landasan hukum
dapat melegitimasinya. Sepanjang DPR, kini tetap menjadikan parlemen
sebagai arena “gonto-gontokan” politik, adu kekuatan yang tidak ada
juntrungnya, sekali lagi ditegaskan bahwa benar-benar tindakan tersebut
adalah inkonstitusional.
3.3.2 Melanggar Etik
Alangkah baik dan eloknya, jika KIH dan KMP kembali “duduk
bersama” dalam satu forum paripurna untuk menyelesaikan masalah intenal
mereka. Kenapa mereka tidak melakukan musyawarah mufakat dalam
pembagian secara proporsionals segala alat kelengkapam DPR, bukankah
DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih secara demokratis, saatnya
menunjukan teladan untuk “dewasa” dalam berdemokrasi. Sebab kalau ini
dibiarkan terus menerus, kekisruhan yang tidak pernah redah, justru akan
berakhir zero sum game. Bisa-bisa seluruh fraksi, baik yang
mengatasnamakan KIH maupun KMP akan dituding melanggar etik
nantinya, karena meraka telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Jangan
sampai gara-gara kekisruhan atas perebutan jabatan strategis disegala alat
kelengkapan DPR, kelak publik melalui segala elemennya, akan melakukan
Makalah DPR Tandingan Page 18
desakan hingga gerakan “massif”, dengan mendesak Mahkamah
Kehormatan Dewan agar semua anggota DPR kiranya dijatuhi sanksi etik
3.4 Akhir Drama DPR Tandingan
Fraksi-fraksi tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) menyudahi perseteruan di DPR dengan dilaksanakannya
penandatanganan lima butir kesepakatan bersama. Penandatangan kesepakatan
tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Senin 17
Nopember 2014.
Dalam penandatangan kesepakatan damai tersebut, fraksi parpol yang
tergabung dalam KMP (Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN dan PPP
pimpinan Suryadharma Ali) diwakili oleh oleh Ketua Umum PAN M Hatta
Rajasa dan Sekjen Partai Golkar Idrus MarhamSementara, fraksi parpol yang
tergabung dalam KIH (PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PPP
pimpinan M Romahurmuziy, diwakili oleh politisi PDI Perjuangan Pramono
Anung Wibowo dan Olly Dodokambey. Selain itu, para ketua fraksi parpol dari
KMP dan KIH, serta Ketua Fraksi Partai Demokrat juga turut menandatangai
kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut tertuang dalam tiga berkas butir-butir
Kesepakatan Bersama KMP dan KIH sebagai berikut:
1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota Fraksi pada 11
komisi, empat badan dan satu Majelis Kehormatan Dewan sehingga secara
kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera bekerja sesuai
fungsi fungsinya secara optimal
2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika
kedepan serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur
Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019), maka
perlu untuk melakukan penambahan jumlah 1 (satu) wakil ketua pada 16
(enam belas) AKD (seperti yang dimaksud pada angka 2 di atas) melalui
perubahan pasal yang terkait dengan komposisi Pimpinan Komisi, Pimpinan
Badan dan Pimpinan MKD dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD,-red) dan Perubahan Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR RI
Makalah DPR Tandingan Page 19
3. Bersepakat untuk segera mengisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang
masih tersedia (Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga) dan
penambahan wakil ketua pada 3 (tiga) AKD yang ditentukan secara
musyawarah mufakat serta menambah 1 (satu) Wakil Ketua pada setiap
komisi. Badan dan MKD sebagai konsekuensi dan perubahan UU Tentang
MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya
4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan ketentuan terhadap Pasal 74
Ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan ayat (6) serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan
ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,
serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal
tersebut secara substansi sudah diatur pada pasal 79 pasal 194 sampai dengan
pasal 227 Undang-undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014
5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan
kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan Pimpinan Fraksi dan Koalisi
Merah Putih dan Pimpinan Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang
diketahui oleh Pimpinan DPR RI yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan kesepakatan itu.
Makalah DPR Tandingan Page 20
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari pejelasan mulai Bab I sampai Bab III diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa adanya DPR Tandingan karena Menyusul terbentuknya susunan pimpinan
komisi di DPR RI yang ”disapu bersih” para politisi dari fraksi yang tergabung
dalam Koalisi Merah Putih (KMP), tanpa melibatkan fraksi-fraksi dari Koalisi
Indonesia Hebat (KIH). Dalam musyawarah mufakat pembentukan komisi, KIH
sengaja tak mengirimkan daftar nama legislatornya karena menginginkan
mekanisme musyawarah untuk mufakat untuk memilih dan membentuk AKD
harus disepakati. Kekecewaan KIH yang tidak diberi kesempatan memimpin di
komisi dan AKD lainnya memicu keberatan yang berujung pada mosi tidak
percaya. Dengan begitu kubu KIH membentuk pimpinan DPR sendiri seraya
menolak keabsahan pimpinan DPR yang ada termasuk pimpinan komisi yang baru
terbentuk.
Hukum Tata Negara sebagai landasan normatif, dalam arti segala ihwal
peristiwa ketatanegaraan harus jelas landasan hukumnya. Dalam menelaah
konstitusional atau tidaknya pimpinan DPR tandingan yang “digawangi” oleh
KIH, berarti harus jelas acuan dan landasan hukumnya. Pada aturannya in casu
pimpinan DPR tandingan yang telah terbentuk saat ini di Senayan tidak
konstitusional dengan bersandar beberapa alasan. Pertama, KIH dalam rapat
paripurna pemilihan pimpinan DPR sudah mengakui terpilihnya pimpinan DPR
sebelumnya. Kedua, dasar pembentukan DPR tandingan karena karena mosi tidak
percaya pada pimpinan DPR sebelumnya, juga dapat dikatakan sebagai legal
reasoning yang sesat, keliru, bahkan tidak berdasar. Ketiga, jika kita membuka
dan menelusuri dasar hukumnya, baik dalam UUD NRI 1945 sampai peraturan di
bawahnya, terutama UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Satupun tidak
ada pasal/ketentuan yang membuka “pintu tafsir” bagi anggota DPR maupun
sekumpulan fraksi, kiranya dapat mengajukan mosi tidak percaya seputar masalah
internalnya. Keempat, terkait adanya kecurigaan dan ketakutan dari KIH jika
semua posisi strategis “disapu bersih, dibabat habis” oleh KMP kelak, akan
Makalah DPR Tandingan Page 21
menghambat kinerja Presiden bersama dengan Menterinya. Lagi-lagi argumentasi
hukum tersebut bukan bagian dari ‘legal isue” hukum ketatanegaraan. Selain ke
empat alasan tersebut, pembentukan DPR Tandingan tersebut telah melangar etik
parlemen.
Namun konflik tersebut bisa terselesaikan, yaitu Fraksi-fraksi tergabung
dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyudahi
perseteruan di DPR dengan dilaksanakannya penandatanganan lima butir
kesepakatan bersama.
4.2 Saran
Saran yang bisa diberikan menyusul adanya konflik DPR Tandingan
tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah sepatutnya
memberi contoh yang baik kepada semua warga bagaimana cara kerja yang baik,
khususnya ditingkat parlemen atau birokrasi. Karena sekali saja birokrasi
menunjukkan kerja yang bobrok, sulit untuk menanamkan sikap percaya rakyat
kepada pemerintah. Namun jika wakil rakyat tersebut mampu menunjukkan
eksistensi kerjanya di birokrasi, akan mudah menarik hati rakyat untuk saling
bekerjasama membangun pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik.
Makalah DPR Tandingan Page 22
Daftar Pustaka
id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat (diakses pada Sabtu, 22
Nopember 2014)
http://www.jpnn.com/read/2014/08/25/253870/Koalisi-Merah-Putih-Dibentuk-
Bukan-Untuk-Menangkan-Prabowo-Hatta- (diakses pada Sabtu, 22
Nopember 2014)
http://www.skanaa.com/id/news/detail/ini-arti-koalisi-merah-putih-bagi-akbar-
tandjung (diakses pada Sabtu, 22 Nopember 2014)
http://mpi.or.id/koalisi-harus-produktif/ (diakses pada Sabtu, 22 Nopember 2014)
http://www.beritarepublik.com/?p=6118 (diakses pada Sabtu, 22 Nopember 2014)
http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-12/3623/soal-dpr-tandingan,-dari-kronologi-
ini-anda-bisa-menilai (diakses pada Sabtu, 22 Nopember 2014)
http://www.merdeka.com/politik/bikin-dpr-tandingan-kih-dituding-tidak-dewasa-
dalam-berpolitik.html (diakses pada Sabtu, 22 Nopember 2014)
http://www.negarahukum.com/hukum/dprtandingan.html (diakses pada Sabtu, 22
Nopember 2014)
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/17/isi-lengkap-draf-kesepakatan-
damai-kmp-dan-kih (diakses pada Sabtu, 22 Nopember 2014)