Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
-
Upload
puji-zuaini -
Category
Education
-
view
351 -
download
2
Transcript of Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
KELOMPOK 5
1. Anny Rusdiana Sari (08)2. Dinar Sujati (13)3. Hanita Pramastuti (18)4. Maulana Lutfi Solihin (28)5. Musthofa Abdul Majiid (29)6. Puji Astuti Kiswantari Z(31)
HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
A. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
D. Hubungan Stuktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Desentralisasi Otonomi Daerah
Otonomi Daerah DalamKonteks Negara Kesatuan
Landasan Hukum PenerapanOtonomi Daerah di Indonesia
Nilai, Dimensi, dan PrisipOtonomi Daerah di Indonesia
A B C D
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Fungsi dalam Pelaksanaan
Tujuan
Kewenangan
A B C D
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Kewenangan PemerintahDaerah
Perangkat Daerah SebagaiPelaksana Otonomi Daerah
Daerah Khusus, DaerahIstimewa, dan Otonomi
Khusus
Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD)
Peraturan daerah (PERDA)
Proses Pemilihan KepalaDaerah
Keuangan daerah
A B C D
Hubungan Stuktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan StukturalPemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
A B C D
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Secara etimologis, berasal dari Bahasa Belanda de berarti lepas, dan centerum berarti pusat. Dengan demikian desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
• Desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar menjadi rumah tangganya sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka NKRI.
Pengertian
Kelebihan
Kelemahan
Daftar Isi
1 2 3 4 5
DESENTRALISASI
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Kelebihan Desentralisasi:• Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat
pemerintahan.• Peningkatan efisiensi dalam segala hal.• Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak,
pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.• Resiko yang mencakup kerugian dalam bidang
kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapan terbagi-bagi.
DESENTRALISASI
Kelebihan
Pengertian
Kelemahan
Daftar Isi
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Kelemahan Desentralisasi:• Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-
macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.• Memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk
memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.• Keputusan yang diambil memerlukan waktu lama
karena perundingan yang bertele-tele.• Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat
struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
Pengertian
Daftar Isi
Kelemahan
Kelebihan
DESENTRALISASI
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Otonomi Daerah adalah …
keleluasaan yang diberikan kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai
keadaan dan kemampuan daerahnya.
OTONOMI DAERAH
Daftar Isi
Definisi lain
Pengertian
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
C.J. Franseen
Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
J. Wajong
Otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
Daftar Isi
Definisi Lain
Pengertian
OTONOMI DAERAH
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyaraskat sesuai dengan peraturan perundang—undangan.
Daftar Isi
Definisi Lain
Pengertian
OTONOMI DAERAH
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyaraskat sesuai dengan peraturan perundang—undangan.
Daftar Isi
Definisi Lain
Pengertian
OTONOMI DAERAH
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat disesuaikan dengan memperhatikan potensi dn kekhasan daerah itu sendiri.
Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah.Daftar Isi
Definisi
Otonomi DaerahDalam Konteks
Negara Kesatuan
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (1)
2. UUD 1945 Pasal 18 ayat (2)
3. TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka NKRI.
4. UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Daftar Isi
1 2 3 4 5
Landasan Hukum
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Nilai Unitaris
Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesian tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan.
Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi di bidang ketatanegaraan.
Nilai, Dimensi, danPrinsip Otonomi
Daerah di Indonesia
Dimensi
Prinsip
Nilai Dasar
Daftar Isi
1 2 3 4 5
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Dimensi Politik
Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis.
Dimensi Administratif
Penyelenggaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
Kabupaten/Kota
Daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten atau kotalah yang lebih tau kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Nilai, Dimensi, danPrinsip Otonomi
Daerah di Indonesia
1 2 3 4 5
Nilai Dasar
Prinsip
Dimensi
Daftar Isi
Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Prinsip Otonomi Daerah:
Nyata
Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah.
Bertanggung jawab
Pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh plosok tanah air.
Dinamis
Pelaksanaan otonomi selalu menadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.
Nilai, Dimensi, danPrinsip Otonomi
Daerah di Indonesia
1 2 3 4 5
Nilai Dasar
Dimensi
Prinsip
Daftar Isi
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
a. Fungsi layanan (Servicing Function) => untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama
b. Fungsi pengaturan (Regulating Function) => untuk memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintahan sendiri. Fungsi pemerintahan adalah mengatur dan memberikan perlindungan pada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.
c. Fungsi Pemberdayaan => dijalankan pemerintahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu dalam menghadapi setiap persoalan hidup.
Kewenangan
Tujuan
Fungsi Pelaksanaan
Daftar Isi
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Kewenangan pemerintah pusat:
a. Perencanaan nasional dan pengendalian secara makro
b. Dana perimbangan keuangan
c. Sistem administrasi negara lembaga perekonomian negara
d. Pembianaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis
f. Konservasi dan standarisasi nasional
Fungsi Pelaksana
Tujuan
Kewenangan
Daftar Isi
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat:
1. Meningkatkan kesehteraan rakyat
2. Pemerataan dan keadilan
3. Menciptakan demokratisasi
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional
Kewenangan
Fungsi Pelaksana
Tujuan
Daftar Isi
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembatuan.
Tugas pembantuan (asas Medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.
KewenanganPemerintah Daerah
Wewenang
Daftar Isi
Pengertian
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Yang menjadi kewenangan pemeritah daerah:
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
KewenanganPemerintah Daerah
Pengertian
Daftar Isi
Wewenang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Pasal 18 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan “Negara mengakui dan
menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
Undang Undang”. Undang Undang yang dimaksud adalah
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah. Adapun yang dimaksud satuan satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi
otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah
Istimewa (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Daerah Khusus,Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus
DKI Jakarta
D.I Yogyakarta
Pengertian
Daftar Isi
NAD
Otonomi Khusus Papua
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintah yangbersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota NKRI dan sebagai daerah otonomi memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut UU No.29 Tahun 2007, hal yang menjadi pengkhususan bagi provinsi DKI Jakarta antara lain:
1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara.
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara NKRI yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaran pemerintah dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/ perwakilan lembaga internasional
4. Wilayah provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi
Daerah Khusus,Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus
Pengertian
D.I Yogyakarta
DKI Jakarta
Daftar Isi
NAD
Otonomi Khusus Papua
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Kewenangan istimewa DIY adalahwewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang pemerintah daerah.
Menurut UU Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi
a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugs, dan wewenang gubernur dan wakilnya
b. Kelembagaan pemerintah DIY
c. Kebudayaan
d. Pertahanan
e. Tata ruang
Daerah Khusus,Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus
DKI Jakarta
Pengertian
Daftar Isi
NAD
Otonomi Khusus Papua
D.I. Yogyakarta
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara NKRI
• Keistimewaan Aceh:
1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya di aceh dangan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama,
2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan islam,
3. Penyelenggaraan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at islam,
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan aceh,
5. Serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundang-undangan.
Daerah Khusus,Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus
DKI Jakarta
D.I Yogyakarta
Daftar Isi
Pengertian
Otonomi Khusus Papua
NAD
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Otonomi Khusus bagi provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Menurut UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, hal yang mendasar antara lain :
• Pengaturan keweangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di provinsi Papua yang dlakukan dengan kekhususan
• Pengakuan dan penghormatan hak hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar
• Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik
Daerah Khusus,Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus
DKI Jakarta
D.I Yogyakarta
Daftar Isi
NAD
Pengertian
Otonomi Khusus Papua
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah.
Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah
Kewenangan
Tujuan
Pengertian
Daftar Isi
Perangkat Daerah sebagai
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannnya setara dan bersifat kemitraan.
Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.
Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomidaerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung.
DPRD
Daftar Isi