Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH · tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja ......
Transcript of TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH · tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja ......
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
TAHUN 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KOTA MALANG TAHUN 2019
SALINAN NOMOR 20/2018
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2019;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041)
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor E);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
satuan kerja Perangkat Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome) suatu program.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
RKPD Tahun 2019 merupakan pedoman penyempurnaan
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran
2019 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2019.
BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 3
(1) Pembentukan RKPD berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RKPD Provinsi
Jawa Timur.
(2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah, penyusunan
RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan
mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 untuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan Daerah dengan pembangunan Provinsi.
BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika
yang terdiri atas :
a. Pendahuluan
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
g. Penutup
(2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5
(1) Dikecualikan dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap
program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dapat diproses
dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
penyusunan Rancangan APBD, apabila memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. merupakan program/kegiatan yang bersumber dana
yang bersifat specific grant atau dengan peruntukan
khusus, yang peruntukannya memerlukan
persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang;
b. merupakan dampak atas pelaksanaan
pogram/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau
dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang
bersumber dana yang bersifat specific grant atau
dengan peruntukan khusus; dan/atau
c. merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari
Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.
(2) Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini merupakan
perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah pada tahun berkenaan.
(3) Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang
disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini merupakan pagu indikatif tiap-tiap
program/kegiatan.
(4) Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-
masing perangkat daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan
perkiraan, dan kepastian lokasi mengacu pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat
daerah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota Malang ini mulai beriaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota Malang ini denganmenempatkannnya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malangpada tanggai 29 Juni 2OIa
P1t. WALIKOTA MALANG,
ttd.
SUTIAJIDiundangkan di Malangpada tanggal 29 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
WASTO
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 20
TK. I96503021990031019
i
DAFTAR ISI
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019
DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN...... I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum..... I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen .. I-4
1.4 Maksud dan Tujuan. I-5
1.5 Sistematika.. I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..................... II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.. II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .. II-10
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ... II-22
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .... II-24
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD..... II-31
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai tahun berjalan ..... II-31
2.2.2 Realisasi RPJMD ..... II-57
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II-62
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .... II-62
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah... II-63
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN........ III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.... III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-2
3.2.1 Pendapatan Daerah.. III-2
3.2.2 Belanja Daerah...... III-7
3.2.3 Pembiayaan Daerah..... III-20
ii
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH........ IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan...... IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019... IV-2
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........ V-1
5.1 Program Daerah ...... V-1
5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ...... V-8
5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ....... V-14
5.4 Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif ..... V-27
5.4.1 DINAS PENDIDIKAN. V-28
5.4.2 DINAS KESEHATAN.. V-67
5.4.3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .... V-87
5.4.4 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ... V-94
5.4.5 DINAS SOSIAL .. V-100
5.4.6 DINAS TENAGA KERJA . V-106
5.4.7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP V-109
5.4.8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. V-114
5.4.9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA... V-118
5.4.10 DINAS PERHUBUNGAN........ V-124
5.4.11 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA... V-128
5.4.12 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO ... V-132
5.4.13 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP...... V-136
5.4.14 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN . V-139
5.4.15 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA .. V-143
5.4.16 DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP
DAERAH... V-146
5.4.17 DINAS PERDAGANGAN... V-149
5.4.18 DINAS PERINDUSTRIAN. V-156
5.4.19 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN. V-161
5.4.20 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN.. V-168
5.4.21 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.......... V-179
5.4.22 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH... V-182
5.4.23 BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH... V-189
5.4.24 BAKESBANGPOL... V-193
iii
5.4.25
BPBD. V-196
5.4.26 BAGIAN PEMERINTAHAN...... V-203
5.4.27 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT.. V-206
5.4.28 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
KEMASYARAKATAN.... V-207
5.4.29 BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN V-209
5.4.30 BAGIAN SDA DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR.. V-210
5.4.31 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA.. V-211
5.4.32 BAGIAN HUKUM... V-212
5.4.33 BAGIAN ORGANISASI.. V-214
5.4.34 BAGIAN UMUM. V-216
5.4.35 BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN... V-218
5.4.36 INSPEKTORAT... V-221
5.4.37 SEKRETARIAT DPRD V-226
5.4.38 SATPOL PP.. V-232
5.4.39 KECAMATAN KLOJEN. V-236
5.4.40 KECAMATAN BLIMBING. V-252
5.4.41 KECAMATAN KEDUNGKANDANG... V-270
5.4.42 KECAMATAN LOWOKWARU.. V-286
5.4.43 KECAMATAN SUKUN... V-307
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
................................................................................................. VI-1
BAB VII PENUTUP.. VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2 Tindak Lanjut. VII-2
I-1
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 20 TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam paradigma otonomi daerah yang berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan hak,
wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah
dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah, yang sekaligus merupakan
perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional. Dalam konteks otonomi daerah, urusan pemerintahan
konkuren atau yang didefinisikan sebagai urusan pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
Untuk mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan
optimal sesuai semangat otonomi daerah, tiap-tiap Daerah diberikan
kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif,
politis, serta atas-bawah/top-down dan bawah-atas/bottom-up, dan
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
I-2
RKPD 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan daerah tahun 2019 disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan
anggaran.
RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja
Perangkat Daerah, dan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS Tahun
2019 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019, yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
Penyusunan RKPD dilakukan dengan prinsipprinsip sebagai
berikut :
a. perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran
dan kewenangan masingmasing;
c. perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d. perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika
perkembangan daerah dan nasional;
e. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik
(specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable),
memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan
memperhatikan fungsi waktu (time-bound), yang disingkat SMART.
1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
I-3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
I-4
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan Malang Utara Tahun 2016-2036;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi
dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun
daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
I-5
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD
merupakan penjabaran dari RPJMD. Dikarenakan Pemerintah Kota
Malang pada Tahun 2019 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan
Dokumen RPJMD 2013-2018 berakhir pada Tahun 2018, maka
penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Selanjutnya RKPD Tahun 2019 dijadikan pedoman untuk dalam
penyusunan KUA-PPAS Tahun 2019 dalam rangka penyusunan
Rancangan APBD Tahun 2019, sekaligus sebagai bahan evaluasi
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 oleh Gubernur.
1.4 Maksud dan Tujuan
Penyusunan RKPD Kota Malang Tahun 2019 dimaksudkan
sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota
Malang di tahun 2019 serta mewujudkan keselarasan dalam
menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan
daerah.
Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2019 meliputi :
a. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi
prioritas pembangunan;
b. Memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyusun
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
c. Sebagai landasan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2019 dalam
rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019;
d. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilam
pembangunan;
e. Sebagai bahan evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019
oleh Gubernur.
1.5 Sistematika
Dokumen RKPD Tahun 2019 disusun dengan Sistematika
sebagai berikut:
I-6
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana
dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran
penyusunan dokumen RKPD bagi Kota Malang.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap
bab didalamnya.
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis
dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah
yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Berisi kondisi umum geografis mengenai kondisi
geografi daerah, potensi pengembangan wilayah,
dan wilayah rawan bencana.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Berisi kondisi umum kesejahteraan masyarakat
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan
secara keseluruhan, terutama tentang fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus
kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan
olahraga.
I-7
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Berisi kondisi umum aspek pelayanan umum
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan
secara keseluruhan, terutama tentang fokus
urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi
penunjang urusan pemerintahan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Berisi kondisi umum aspek daya saing daerah
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan
secara keseluruhan, terutama tentang fokus
kemampuanekonomi daerah, fokus fasilitas
wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan
fokus sumberdaya manusia.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
tahun berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian
kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari
telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah
oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari
laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun
yang berkenaan.
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi
meliputi seluruh program dan kegiatan yang
dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target
kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian
kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
2.3. Permasalahan Pembangunan
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian
rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan
dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.
I-8
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berisi permasalahan daerah yang dianggap
memiliki nilai prioritas yang berhubungan dengan
kebijakan nasional/provinsi yang bersifat
mandatori.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah
Berisi permasalahan pembangunan yang dibuat
berdasarkan tiap urusan yang menyangkut layanan
dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.
Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang
menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang
serta gambaran solusi yang ditawarkan.
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan permasalahan daerah,
sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2019.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh
oleh Pemerintah Kota Malang berkaitan dengan
pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja
daerah.
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Berisi penjelasan tentang hubungan tujuan/sasaran
pembangunan.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
Berisi prioritas pembangunan daerah tahun 2019
yangmenggambarkan prioritas pembangunan Kota Malang
tahun 2019.
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.
I-9
Rencana program dan kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi
dan kepentingan masyarakat.
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah,yang digunakan untuk memberi panduan
dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci
(IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VI : PENUTUP
1
II-1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah
Pada bagian menyajikan beberapa data dalam menggambarkan kondisi
daerah Kota Malang yang berkaitan dengan aspek geografis dan
demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing
daerah.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
a. Kondisi Geografi Daerah :
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Malang memiliki wilayah seluas 110,06 km2 dan terdiri
atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan
No Kecamatan
Jumlah
Kelurahan dalam
Wilayah Kecamatan
Luas Wilayah
(Km2)
Persentase Terhadap Luas Kota
(%)
1 Kedungkandang 12 39,89 36,24
2 Sukun 11 20,97 19,05
3 Klojen 11 8,83 8,02
4 Blimbing 11 17,77 16,15
5 Lowokwaru 12 22,60 20,53
Total 57 110,06 100
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Keseluruhan wilayah Kota Malang berbatasan langsung
dengan wilayah Kabupaten Malang.
2) Letak dan Kondisi Geografis
Kota Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.060
- 112.070 Bujur Timur, 7.060 - 8.020 Lintang Selatan, dan
secara geografis, letak Kota Malang berbatasan langsung
dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten
Malang, yakni :
2
II-2
Sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan
Karangploso
Sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan
Tumpang
Sebelah selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan
Pakisaji
Sebelah barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
3) Topografi
Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang
merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan
pegunungan. Kota Malang terletak pada ketinggian antara
440-667 m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah
(topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
a) Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota
Malang. Kelas kemiringan ini tergelong datar agak landai.
Kondisi tanah yang berada pada kelas kemiringan ini
sangat potensial untuk dijadikan permukiman,
pertanian, dan perkebunan.
b) Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang
tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada
di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah
pada kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan
berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air.
c) Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang
tergolong miring agak curam. Kelas kemiringan ini juga
berada diseluruh kecamatan Kota Malang namun hanya
pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai.
Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan
Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.
d) Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang
tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang
berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah
terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu
Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru
yang memiliki ketinggian tempat tertinggi di Kota Malang.
Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik
3
II-3
untuk dijadikan pertanian namun demikian perlu
dikelola dengan memilih tanaman yang bisa digunakan
untuk konservasi.
e) Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat
curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di
Kecamatan Kedungkandang. Kondisi tanah pada kelas
kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka
sebaiknya perlu upaya pelestarian hutan.
4) Geologi
Kondisi geologi dan geografis menunjukan bahwa Kota
Malang tersusun atas batuan beku dari vulkan dan batuan
sedimen dengan bentuk lahan berupa dataran vulkan,
dataran aluvial, dan perbukitan vulkan tua. Geologi Kota
Malang dapat dijabarkan dengan kode Qptm, Qpkb, Qpw,
dan Qpvb yang berarti seluruh batuan terbentuk pada
zaman kuarter serta yang kedua pada zaman Holosen dan
Plistosen. Litologi Kota Malang menunjukan bahwa
tanahnya kaya akan sumberdaya air dengan komposisi
litologi Andesit, Basalt, Aluvium, dan Tefra berbutir halus.
5) Hidrologi
Sungai-sungai di Kota Malang seluruhnya bermuara ke
Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang menjadi bagian
dari Wilayah DAS Brantas. Sungai-sungai yang terbesar
antara lain Sungai Brantas, Sungai Amprong, dan Sungai
Bango. Penampang morfologi sungai-sungai ini umumnya
berbentuk U dengan beberapa bagian menunjukan wilayah
dataran banjir yang luas pada kemiringan 0-3%.
6) Klimatologi
Sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya, Kota
Malang mempunyai 2 iklim yaitu musim hujan dan musim
kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari Bulan
Oktober sampai Bulan Maret, dan musim kemarau
berlangsung mulai Bulan April sampai dengan Bulan
September.
4
II-4
Menurut hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso
curah hujan (CH) yang relatif tinggi selama tahun 2015
terjadi di awal dan penghujung tahun. CH tertinggi terjadi
pada Bulan Desember yaitu mencapai 533 mm3, yang
terjadi selama 18 hari. Sedangkan CH tertinggi selanjutnya
terjadi pada Bulan Maret yang mencatat angka 496 mm3
dengan jumlah hari hujan sejumlah 20 hari. Adapun pada
periode Bulan Juli hingga Bulan Oktober tidak terjadi hujan
sama sekali.
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Pembangunan kewilayahan Kota Malang mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa
Timur dan RTRW Kota Malang. Dalam RTRW Kota Malang
Tahun 2010-2030 yang ditetapkan dengan perda Kota Malang
Nomor 4 Tahun 2011, dimana telah dirumuskan pembangunan
Kota Malang untuk 20 tahun kedepan. Rencana pengembangan
wilayah dimaksud ditungkan dalam bentuk rencana struktur
ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan
pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ruang.
Pengembangan struktur wilayah Kota Malang dibagi
menjadi 6 (enam) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dirinci
sebagai berikut:
1) BWP Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen.
Fungsi utama yaitu pemerintahan, perkantoran,
perdagangan dan jasa, sarana olahraga, pendidikan, dan
peribadatan.
2) BWP Malang Utara, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru
dan Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Lowokwaru.
Fungsi utama yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa,
industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya.
3) BWP Malang Timur Laut, meliputi wilayah Kecamatan
Blimbing. Fungsi utama yaitu terminal, industri,
perdagangan dan jasa, pendidikan, dan sarana olahraga.
5
II-5
4) BWP Malang Timur, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perkantoran, terminal,
industi, dan sarana olahraga.
5) BWP Malang Tenggara, Meliputi sebagian wilayah
Kecamatan Sukun dan sebagian Kecamatan
Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa,
sport center (GOR Ken Arok), gedung convention center,
industri, dan perumahan.
6) BWP Malang Barat, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Sukun. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa dan
pendidikan.
c. Wilayah Rawan Bencana
Pengembangan potensi sumberdaya dan infrastruktur
di Kota Malang berdampak pada perubahan ekosistem dan
akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan sehingga terjadi
bencana. Kondisi lingkungan yang menggejala diurakan dalam
data perkecamatan berikut ini :
1) Kecamatan Kedungkandang
Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan terluas
di Kota Malang. Penggunaan lahan terluas di Kecamatan
Kedungkandang adalah lahan kosong yang bisa berindikasi
beruupa lahan pertanian atau perkebunan. Gangguan atau
bencana yang sering terjadi di Kecamatan Kedungkandang
terbesar adalah banjir dan tanah langsor kemudian
kebakaran serta kekeringan. Banjir terjadi pada zona banjir
di sepanjang aliran sungai begitu juga dengan tanah longsor
pada daerah sempadan sungai. Kejadian kebakaran
dominan terjadi pada wilayah penggunaan lahan
permukiman disebelah utara, sedangkan kekeringan berada
pada topografi tertinggi di Kota Malang yaitu perbukitan
buring dibelah tenggara Kota Malang.
6
II-6
2) Kecamatan Sukun
Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang berada di
sebelah barat Kota Malang. Gangguan atau bencana yang
dominan sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan
kemudian kebakaran. Hampir sebagian wilayah selatan
Kecamatan Sukun menjadi kawasan yang sering banjir
karena merupakan salah satu ordo sungai besar yang
mengalirkan air kea rah Kabuapten Malang dan berada
pada zona banjir (kemiringan 0-3%). Kejadian tanah longsor
di Kecamatan Sukun juga berada pada daerah igir atau
sempadan sugai di daerah sekitar zona banjir. Kejadian
kebakaran di Kecamatan Sukun tidak seluas kecamatan-
kecamatan yang lain di Kota Malang, daerah yang sering
terjadi kebakaran adalah Kecamatan Sukun bagian selatan.
3) Kecamatan Klojen
Kecamatan Klojen adalah kecamatan terkecil di Kota Malang
dengan tingkat kepadatan pemukiman tertinggi. Gangguan
atau bencana yang lebih sering terjadi di Kecamatan Klojen
adalah kebakaran dan kemudian banjir. Dengan tingkat
kepadatan permukiman yang tinggi menyebabkan tingkat
terjadinya kebakaran di Kecamatan Klojen lebih lebih
banyak daripada kecamatan lain di Kota Malang. Untuk
gangguan atau bencana banjir, lebih sering terjadi pada
Kecamatan Klojen bagian selatan dimana berada pada zona
banjir kemiringan 0-3% dan merupakan salah satu ordo
yang mengalirkan air dari sub-sub ordo.
4) Kecamatan Blimbing
Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang memiliki
penggunaan lahan pemukiman yang luas. Gangguan atau
bencana yang sering terjadi di Kecamatan Blimbing adalah
kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Tingkat kepadatan
pemukiman yang tinggi dapat menyebabkan kebakaran
meluas. Banjir yang terjadi di Kecamatan Blimbing berada
pada zona banjir di kemiringan 0-3% di sekitar aliran
sungai di Kecamatan Blimbing, begitu juga dengan longsor
7
II-7
yang terjadi di Kecamatan Blimbing berada pada daerah
igir-igir sungai yang memiliki volume atau debit yang tinggi.
5) Kecamatan Lowokwaru
Kecamatan lowokwaru merupakan kecamatan yang
memiliki topografi bergelombang hampir sama dengan
Kecamatan Kedungkandang yang sebagian memiliki
topografi tinggi. Gangguan atau bencana yang sering terjadi
di Kecamatan Lowokwaru adalah banjir, tanah longsor, dan
kemudian kebakaran. Banjir dan tanah longsor lebih
dominan karena sungai-sungai yang mengalir berasal dari
topografi agak tinggi dan masuk pada zona banjir
(kemiringan 0-3%) di Kecamatan Klojen sehingga
menimbulkan banjir dibeberapa titik. Untuk tanah longsor,
hampir sama dengan kecamatan-kecamatan lain yaitu
berada pada daerah igir-igir sungai atau sempadan-
sempadan sungai. Bencana kebakaran yang terjadi di
Kecamatan Lowokwaru tidak terlalu dominan karena
sebagian wilayahnya berupa lahan kosong dan RTH, yang
sering terjadi kebakaran adalah Kecamatan Lowokwaru
bagian timur yang memiliki tingkat kepadatan pemukiman
yang tinggi.
d. Demografi
Jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2017
sebesar 904.165, yang tersebar di 5 Keamatan, jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan
jumlah penduduk sebesar 18.778 jiwa. Kecamatan dengan
jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan
Kedungkandang sebesar 212.459 jiwa yang terbagi ke dalam
63.580 Kepala Keluarga (KK), sedangkan Kecamatan Klojen
merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit
yakni sebanyak 110.073 jiwa yang terbagi ke dalam 285.534
KK, sebagaimana tabel berikut :
8
II-8
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan
Per 31 Desember 2017
No Kecamatan
Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Persentase Terhadap
Jumlah Penduduk
Kota (%)
Jumlah KK
1. Kedungkandang 212.459 24 65.582
2. Sukun 209.053 23 65.999
3. Klojen 110.073 12 36.396
4. Blimbing 198.428 22 62.638
5. Lowokwaru 174.152 19 54.919
Total 904.165 100 285.534
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Gambar 2.1
Perbandingan Jumlah penduduk per Kecamatan
Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Klojen
merupakan wilayah yang paling padat penduduk, sementera
Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk paling rendah sebagaimana tabel
berikut:
Kedungkandang24%
Sukun23%
Klojen12%
Blimbing22%
Lowokwaru19%
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
9
II-9
Tabel 2.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kecamatan
Per 31 Desember 2017
No Kecamatan Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Luas Wilayah (Km2)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1. Kedungkandang 212.459 39,89 5.236
2. Sukun 209.053 20,97 9.969
3. Klojen 110.073 8,83 12.465
4. Blimbing 198.428 17,77 11.166
5. Lowokwaru 174.152 22,60 7.706
Total 904.165 110,06 8.215
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Gambar 2.2
Perbandingan kepadatan penduduk per Kecamatan
Berdasarkan aspek usia, sebagian besar penduduk di
Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif,
yakni pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 639.978 jiwa
atau 71% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah
penduduk yang termasuk ke dalam kategori penduduk usia
tidak produktif sebanyak 264.187 jiwa atau 29% dari total
penduduk. Adapun uraian jumlah penduduk berdasarkan
klasifikasi usia sebagaimana tabel berikut :
Kedungkandang11%
Sukun21%
Klojen27%
Blimbing24%
Lowokwaru17%
KEPADATAN PENDUDUK
10
II-10
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kelompok Umur
Per 31 Desember 2017
No Kelompok
Umur
(Tahun)
Jumlah
(Jiwa)
Persentase Terhadap Jumlah
Penduduk (%)
1 0 - 4 57.308 6%
2 5 - 9 69.709 8%
3 10 - 14 68.754 8%
4 15 - 19 69.342 8%
5 20 - 24 66.305 7%
6 25 - 29 66.189 7%
7 30 - 34 75.832 8%
8 35 - 39 81.933 9%
9 40 - 44 70.213 8%
10 45 - 49 66444 7%
11 50 - 54 56..635 6%
12 55 - 59 49.437 5%
13 60 - 64 37.648 4%
14 65 68.416 8%
Total 904.165 100%
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Berdasarkan data di atas maka dapat dihitung bahwa
besaran Angka Beban Tanggungan di Kota Malang adalah
45,28, menunjukkan bahwa setiap 100 orang kelompok
produktif harus menanggung 45 orang dari keompok tidak
produktif. Angka ini termasuk cukup tinggi di Kota Malang.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi :
1) Indeks Gini
Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang
menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.
Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan
11
II-11
pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki
pendapatan yang sama.
Tabel 2.5 Indeks Gini Kota Malang
Tahun 2013-2016
No Tahun Indeks Gini
1 2013 0,38
2 2014 0,37
3 2015 0,38
4 2016 0,41
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Gambar 2.3
Grafik Indeks Gini tahun 2013-2016
Indeks Gini di Kota Malang tahun 2016 sebesar mengalami
peningkatan menjadi 0,41. Walaupun masih masuk dalam
kategori ketimpangan sedang, data tahun 2016
menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan ketimpangan
pendapatan di Kota Malang
2) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Malang
selama periode tahun 2012-2016 sebagaimana tabel
berikut :
0.38
0.37
0.38
0.41
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
2013 2014 2015 2016
Indeks Gini
12
II-12
Tabel 2.6
PDRB-ADHB Kota Malang
Tahun 2012-2016
No Tahun PDRB-ADHB (juta rupiah)
1 2012 38.747.001
2 2013 42.819.870
3 2014 46.563.210
4 2015 51.824.390
5 2016 57.171.600
Sumber : BPS (PDRB Kota Malang menurut Pengeluaran, 2012-2016).
Gambar 2.4
Grafik PDRB-ADHB tahun 2012-2016
Khusus untuk PDRB-ADHB Kota Malang Tahun 2016,
jumlah terbesar diperoleh dari sektor Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.
16.890.296.890.000,- dan dari sektor Industri Pengolahan
sebesar Rp. 14.521.774.320.000,-.
Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun
2010 Kota Malang selama periode tahun 2012-2016
sebagaimana tabel berikut :
38,747,00142,819,870
46,563,21051,824,390
57,171,600
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
PDRB-ADHB Kota Malang
13
II-13
Tabel 2.7
PDRB-ADHK Kota Malang
TAHUN 2012-2016
No Tahun PDRB-ADHK (juta rupiah)
1 2012 35.355.740
2 2013 37.547.740
3 2014 39.724.700
4 2015 41.951.130
5 2016 44.303.900
Sumber : BPS (PDRB Kota Malang menurut Pengeluaran, 2012-
2016).
Gambar 2.6
Grafik PDRB-ADHL tahun 2012-2016
Khusus untuk PDRB-ADHK Kota Malang Tahun 2016,
jumlah terbesar diperoleh dari sektor Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.
13.844.817.350.000,- dan dari sektor Industri Pengolahan
sebesar Rp. 10.463.340.740.000,-
3) Laju Inflasi
Laju inflasi Kota Malang dalam kurun waktu empat tahun
terakhir (2013-2017), tahun 2017 cenderung mengalami
peningkatan, sebagaimana tabel berikut :
35,355,74037,547,740
39,724,70041,951,130
44,303,900
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
50,000,000
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
PDRB-ADHK KOTA MALANG
14
II-14
Tabel 2.8
Laju Inflasi Kota Malang
Tahun 2013-2017
No Tahun Laju Inflasi (%)
1 2013 7,92
2 2014 8,14
3 2015 3,32
4 2016 2,62
5 2017 3,75
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Gambar 2.7
Laju Inflasi tahun 2012-2016
Untuk tahun 2017, laju inflasi Kota Malang lebih rendah
daripada Provinsi Jawa Timur sebesar 4,04% akan tetapi
lebih besar daeipada Nasional sebesar 3,61%. Kelompok
pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar
terjadinya inflasi adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik,
Gas, dan Bahan Bakar sebesar 6,79 persen (lebih tinggi dari
inflasi Jawa Timur).
Tekanan inflasi mayoritas kabupaten/kota di Jawa
Timur bersumber dari kelompok pengeluaran perumahan,
air, listrik, gas dan bahan bakar dan kelompok pendidikan.
7.92 8.14
3.32
2.62
3.75
2013 2014 2015 2016 2017
Laju Inflasi Kota Malang
15
II-15
Tingginya inflasi kelompok tersebut diakibatkan oleh
dampak peningkatan tarif listrik pada bulan Januari,
Maret dan Mei 2017 serta peningkatan biaya pendidikan
pada bulan Agustus dan September 2017.
4) PDRB Per Kapita
PDRB Per Kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala
atau per satu orang penduduk di Kota Malang selama
periode tahun 2012-2016 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.9
PDRB Per Kapita-ADHB Kota Malang
Tahun 2012-2016
No Tahun PDRB
Per Kapita-ADHB (Rp/Tahun)
1 2012 46.429.900,00
2 2013 50.927.350,00
3 2014 55.041.020,00
4 2015 60.876.910,00
5 2016 66.369.480,00
Sumber : BPS (PDRB Kota Malang menurut Pengeluaran, 2012-
2016).
Gambar 2.8
PDRB per-kapita ADHB tahun 2012-2016
46,429,900.0050,927,350.00
55,041,020.00
60,876,910.00
66,369,480.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
2012 2013 2014 2015 2016
PDRB per-kapita ADHB
16
II-16
Sedangkan Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kota Malang selama periode
tahun 2012-2016 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.10
PDRB Per Kapita-ADHK Kota Malang
Tahun 2012-2016
No Tahun
PDRB
Per Kapita-ADHK (Rp/Tahun)
1 2012 42.366.200,00
2 2013 44.657.000,00
3 2014 46.957.410,00
4 2015 49.280.190,00
5 2016 51.431.600,00
Sumber : BPS (PDRB Kota Malang menurut Pengeluaran, 2012-
2016).
Gambar 2.9
PDRB per-kapita ADHK tahun 2012-2016
42,366,200.0044,657,000.00
46,957,410.0049,280,190.00
51,431,600.00
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
PDRB PER-KAPITA ADHK
17
II-17
5) Indeks Harga Konsumen (IHK)
IHK Kota Malang selama periode tahun 2012-2017
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.11
IHK Kota Malang Tahun 2013-2016
No Tahun IHK
1 2013 146,64
2 2014 119,16
3 2015 123,12
4 2016 126,35
5 2017 131,09
Sumber : Bank Indonesia
Gambar 2.10
IHK tahun 2013-2017
6) Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai dampak atau akibat melambatnya perekonomian
nasional dan perekonomian regional jawa timur,
pertumbuhan ekonomi Kota Malang selama periode tahun
2012-2016 turut melambat sebagaimana tabel 2.12. Akan
tetapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur maka Kota Malang cukup bagus walaupun
masih kalah jauh dengan kota Batu yang berdekatan
dengan Kota Malang.
146.64
119.16
123.12126.35
131.09
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
2013 2014 2015 2016 2017
Indeks Harga Konsumen
18
II-18
Tabel 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
Tahun 2012-2016
No Tahun Pertumbuhan Ekonomi
(%)
1 2012 6,26%
2 2013 6,20%
3 2014 5,80%
4 2015 5,61%
5 2016 5,61%
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Gambar 2.11
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2012-2016
Gambar 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 2012-2016
6.26%6.20%
5.80%
5.61% 5.61%
5.20%
5.40%
5.60%
5.80%
6.00%
6.20%
6.40%
2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan Ekonomi
2012 2013 2014 2015 2016
Kota Malang 6.2 6 6.2 5.8 5.6 1 5.6 1
Kab. Malang 6.77 5.30 6.01 5.27 5.30
Kota Batu 7.26 7.29 6.9 6.69 6.61
Jatim 6.64 6.08 5.86 5.44 5.55
6.2 6
6.2
5.8
5.6 15.6 1
4.04.55.05.56.06.57.07.5
Per
sen
tase
19
II-19
7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TPT Kota Malang termasuk tinggi di Jawa Timur, hal ini
diantaranya dikarenakan besarnya jumlah mahasiswa yang
sedang menempuh pendidikan di berbagai Perguruan
Tinggi/Sekolah Tinggi baik Negeri maupun Swasta di Kota
Malang. Adapun TPT selama periode tahun 2012-2016
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.13
TPT Kota Malang Tahun 2012-2016
No Tahun TPT (%)
1 2012 7,68%
2 2013 7,69%
3 2014 7,22%
4 2015 7,28%
5 2016 7,22%
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Gambar 2.13
TPT Jawa Timur tahun 2011-2015
20
II-20
8) Persentase Kemiskinan
Persentase kemiskinan Kota Malang termasuk rendah
dibandingkan kabupaten/kota lain se Jawa Timur, bahkan
untuk tahun 2017, Angka Kemiskinan Kota Malang
merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota
se Jawa Timur. Adapun Persentase Kemiskinan selama
periode tahun 2013-2017 cenderung mengalami tren
penurunan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.14
Persentase Kemiskinan Kota Malang
Tahun 2013-2017
No Tahun Persentase Kemiskinan Sumber
Data
1 2013 4,85% BPS
2 2014 4,80% BPS
3 2015 4,60% BPS
4 2016 4,33% BPS
5 2017 4,17% BPS
Penduduk miskin pada tahun 2017 menurun daripada tahun 2016.
Hal ini menunjukkan program pembangunam di Kota Malang
mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan angka kemiskinan
Kota Malang masih lebih baik dari kota-kota di Jawa Timur.
Gambar 2.14
Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2013-2016
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
JATIM
KOTA MALANG
KAB. MALANG
KOTA BATU
12.28
4.80
11.07
4.59
12.34
4.60
11.53
4.71
12.05
4.33
11.49
4.48 TINGKAT KEMISKINAN (%)
2016 2015 2014
21
II-21
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf adalah indikator yang menunjukkan
kemampuan menulis penduduk Kota Malang yang usianya
15 tahun ke atas. Pada tabel menunjukkan bahwa ada
peningkatan kemampuan menulis penduduk Kota Malang.
Indikator ini juga merupakan variabel untuk mengetahui
indeks pembangunan manusia. Angka Melek Huruff
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.15
Angka Melek Huruf Kota Malang
Tahun 2014-2017
No Tahun Jumlah
1 2014 97,51%
2 2015 99,91%
3 2016 99,91%
4 2017 98,17%
Sumber : LAKIP Kota Malang
2) Partisipasi Peserta Didik
Partisipasi peserta didik di Kota Malang didasarkan pada
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.16
Angka Partisipasi SD/MI dan SMP/MTs
Tahun 2014-2017
No Uraian 2014 2015 2016 2017
1 Angka
Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI
93,92% 95,99% 95,86% 98,85%
2 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI
82,46% 85,87% 82,79% 84,97%
3 Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs
93,16% 76,83% 85,13% 99,90%
22
II-22
4 Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs
68,90% 58,52% 62,99% 63,06%
Sumber : LAKIP Kota Malang
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan berdasarkan
capaian atas indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah
raga dan jumlah gedung olah raga sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.17
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Tahun 2012-2017
No Capaian Pembangunan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
42 45 45 45 45 45
2 Jumlah gedung kesenian
per 10.000 penduduk.
2 2 2 2 2 2
3 Jumlah klub olahraga per
10.000 penduduk.
142 145 145 150 150 150
4 Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.
4 4 4 4 4 4
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
Berdasarkan data capaian di atas dapat dilihat bahwa sarana
prasarana pendukung perkembangan seni budaya dan
olahraga telah terbangun di Kota Malang, dan diharapkan
dapat mendukung upaya perkembangan seni budaya dan
olahraga di Kota Malang.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
a. Fokus Layanan Urusan Wajib
Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang
berikut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana
urusan tersebut sebagaimana tabel berikut :
23
II-23
Tabel 2.18
Urusan Wajib dan SKPD Pelaksana Urusan
No Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana
1. Pendidikan Dinas Pendidikan
2. Kesehatan Dinas Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
6. Sosial Dinas Sosial
7. Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
8. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Pangan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
10. Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
12. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Perhubungan Dinas Perhubungan
15. Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
17. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
18. Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19. Statistik Dinas Komunikasi dan
Informatika
20. Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Perpustakaan Dinas Perpustakaan Umum
dan Arsip Daerah
23. Kearsipan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
24
II-24
b. Layanan Urusan Pilihan
Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Malang berikut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pelaksana urusan tersebut sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.19
Urusan Pilihan dan SKPD Pelaksana Urusan
No Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana
1. Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
3. Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4. Perdagangan Dinas Perdagangan
5. Perindustrian Dinas Perindustrian
Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Menurut lapangan usahanya, PDRB baik ADHB maupu ADHK
Kota Malang pada tahun 2016 terbesar pada sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor.
Tabel 2.20
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha di Kota Malang (miliar rupiah) Tahun 20122016
LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015* 2016**
1. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN
PERIKANAN 119,893.0 127,215.7 142,690.2 157,491.46 164,274.69
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 44.476,4 44.267,1 50.314,3 51.714,9 49.289,18
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 11.096.158,7 12.090.542,5 12.637.710,3 13.734.280,25 14.521.774,32
4. PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 14.203,1 12.859,4 13.048,2 14.510,7 17.498,63
5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN
SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG 78.019,1 86.848,7 91.186,4 97.071,50 106.821,48
6. KONSTRUKSI 4.648.138,7 5.191.183,5 5.848.419,2 6.496.491,95 7.386.697,38
7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;
REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 11.310.280,9 12.363.789,0 13.257.073,6 14.977.147,24 16.890.296,89
8. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 866,570.6 971,954.6 1,119,241.8 1,250,611.57 1,399,217.47
9. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN
MINUM 1.603.371,6 1.871.409,8 2.271.347,2 2.484.650,62 2.802.703,97
10. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1.529.620,4 1.711.052,5 1.834.747.7 2.057.261,06 2.277.943,91
11. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 1.018.483,8 1.200.034,7 1.359.591,0 1.538.546,79 1.740.475,01
12. REAL ESTATE 531.151,6 590.616,6 633.584,2 729.613,18 808.237,92
25
II-25
13. JASA PERUSAHAAN 279.283,3 315.924,5 348.608,5 399.521,40 447.691,64
14. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB
694.448,7 721.502,6 733.619,6 788.580,99 844.471,77
15. JASA PENDIDIKAN 2,867,351.9 3,290,680.7 3,728,450.3 4,224,457.87 4,646,287.30
16. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN
SOSIAL 854,027.6 973,909.5 1,135,615.0 1,292,020.62 1,428,667.10
17. JASA LAINNYA 1,191,168.5 1,256,077.8 1,358,011.7 1,534,008.22 1,638,712.92
PDRB 38,747,007.8 42,819,869.1 46,563,259.4 51,827,980.32 57,171,601.59
Sumber Data: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Tabel 2.21
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha di Kota Malang (miliar rupiah) Tahun 20122016
LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015* 2016**
1. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN
PERIKANAN 104.137,8 103.161,2 105.082,5 107.427,37 107.515,2
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 42.254,5 40.548,7 39.791,5 38.366,99 36.225,19
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 9.553.589,3 9.737.974,2 10.011.809,6 10.261.727,41 10.463.340,74
4. PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 15.183,8 15.425,1 15.527,8 16.076,5 16.836,16
5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN
SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG 75.187,0 81.384,8 83.900,6 87.012,81 91.297,18
6. KONSTRUKSI 4.225.473,1 4.592.692,1 4.998.470,2 5.263.448,1 5.612.051,03
7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;
REPARASI MOBIL DAN SEPEDA
MOTOR
10.819.659,8 11.586.292,6 12.221.546,3 13.022.699,01 13.844.817,35
8. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 849.816,1 912.178,3 977.545,7 1.044.323,01 1.122.291,33
9. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN
MAKAN MINUM 1.434.880,4 1.549.845,6 1.712.018,9 1.850.982,02 1.997.080,74
10. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1.522.395,8 1.704.436,0 1.843.103,8 1.993.053,2 2.174.187,92
11. JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 866.774,5 976.990,6 1.042.606,7 1.116.992,73 1.205.068,20
12. REAL ESTATE 507.912,3 545.746,5 585.329,5 627.783,48 674.328,34
13. JASA PERUSAHAAN 245.645,5 262.764,3 285.795,6 310.845,56 333.005,89
14. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB
597.794,9 602.693,7 603.377 625.810,45 636.494,29
15. JASA PENDIDIKAN 2.510.565,3 2.730.421,8 2.957.340 3.203.129,86 3.456.841,41
16. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN
SOSIAL 812.722,5 887.332,7 967.805,9 1.064.148,1 1.152.126,46
17. JASA LAINNYA 1.171.749,3 1.217.850,8 1.273.251,7 1.322.646,1 1.380.393,57
PDRB 35.355.741,9 37.547.738,8 39.724.309,8 41.951.560,17 44.303.900,96
Sumber Data: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
26
II-26
Adapun pengeluaran rata-rata perkapita per bulannya pada
tahun 2016 sebagai berikut :
Tabel 2.22
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Malang dan Jenis
Pengeluaran Makanan dan NonMakanan, 2012-2016
No Tahun Makanan Bukan
Makanan Jumlah
1 2012 362 532 677 485 1 040 017
2 2013 397 855 565 308 963 163
3 2014 462 944 752 558 1 215 502
4 2015 494 076 766 110 1 260 186
5 2016 523 578 831 897 1 355 476
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2017)
Tabel 2.23
Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan,
2016
No Golongan Pengeluaran Presentase
1 200.000-299.999 2,69
2 300.000-499.999 19,16
3 500.000-749.999 14,66
4 750.000-999.999 13,12
5 > 999.999 50,38
Total 100,00
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2017)
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Tabel 2.24
Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan jalan di Kota Malang, 2015
Category
Status Jalan (Km)
Negara Prop Kota
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Jenis Permukaan
Aspal/Aspalted 1,45 12,64 48,95 10,94 140,78 1027,11
Kerikil/Gravel - - -
Tanah/Earth - - -
Tdk Dirinci - - -
J Jumlah 1,45 12,64 48,95 10,94 140,78 1027,11
2 Kondisi Jalan
Baik/Goods 1,45 12,64 48,45 10,44 135,19 993,64
27
II-27
Sedang/Medium - - -
Rusak/Risk - - 0,50 0,50 5,59 33,47
Rusak Berat/Sureusly - - - - - -
Jumlah 1,45 12,64 48,95 10,94 140,78 1027,11
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2017)
Tabel 2.25
Jumlah Pasar Menurut Kelas dan Kecamatan di Kota Malang, 2016
Kecamatan Kelas
I II III IV V
1 Kedungkandang 1 2 3 - -
2 Sukun 2 1 - - 1
3 Klojen 6 4 1 3 -
4 Blimbing 2 - - - -
5 Lowokwaru 2 - - - -
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2017)
Tabel 2.26
Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Malang, 2016
No Tempat Peribadatan Jumlah
1 Masjid 572
2 Mushola 1163
3 Gereja 96
4 Pura 1
5 Vihara 5
6 Kelenteng 1
Total 1838
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2017)
c. Fokus Iklim Berinvestasi
Kota Malang berkomitmen untuk mewujudkan kondisi daerah
yang nyaman guna menarik investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Malang, karena kenyamanan lingkungan
suatu daerah akan berkontribusi signifikan terhadap jumlah
minat investor untuk menanamkan modal, serta biasanya
tingkat kenyamanan daerah cenderung berbanding lurus
dengan tingkat investasi daerah.
Salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat
kenyamanan suatu daerah adalah tingkat kriminalitas daerah,
dimana untuk Kota Malang datanya sebagai berikut :
28
II-28
Tabel 2.27
Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaiannya Menurut Kepolisian Sektor di
Kota Malang, 2016
No Kepolisian Sektor Lapor Selesai Sisa
1. Kedungkandang 203 112 91
2. Sukun 265 98 167
3. Klojen 244 148 96
4. Blimbing 232 85 147
5. Lowokwaru 548 167 381
6. Sat Reskrim Polres Kota Malang
2.749 1.106 1.643
Kota Malang 4.241 1.716 2.525
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2017)
Tabel 2.28
Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Malang Tahun 2017
No Bidang Pelayanan Nilai SKM Konversi
Mutu Pelayanan
Kinerja
Bidang Pelayanan
1 Pendidikan 81,68 A Sangat Baik
2 Kesehatan 77,44 B Baik
3
Penanaman Modal
& Pelayanan Satu Pintu
73,04 B Baik
4 PU & Penataan Ruang
78,57 B Baik
5
Perumahan
Rakyat & Kawasan
Pemukiman
77,33 B Baik
6
Ketentraman,
Ketertiban Umum, & Perlindungan
Masyarakat
78,58 B Baik
7 Sosial 84,80 A Sangat Baik
Rata-Rata SKM Kota Malang
76,11 B Baik
Sumber: Hasil SKM Kota Malang tahun 2017
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Salah satu parameter atau satuan ukur dalam menilai kualitas
sumberdaya manusia adalah melalui pengukuran Indeks
Pembangunan Manusia, dimana untuk Kota Malang sebagai
berikut :
29
II-29
1) Indeks Pembangunan Manusia
Tabel 2.29
Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang
Tahun 2013-2016
No Tahun Jumlah
1 2013 78,78
2 2014 79,07
3 2015 80,05
4 2016 80,46
5 2017 80,65
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah
IPM Kota Malang dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Tahun 2017, IPM Kota Malang merupakan
yang tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya.
Akan tetapi bukan berarti Kota Malang cukup puas dengan
Pembangunan Manusianya, Kota Malang tetap harus
meningkatkan pembangunan manusianya.
78.78
79.07
80.05
80.4680.65
77.5
78
78.5
79
79.5
80
80.5
81
2013 2014 2015 2016 2017
IPM KOTA MALANG
30
II-30
2) Indeks Pendidikan
Tabel 2.30
Indeks Pendidikan Kota Malang
Tahun 2013-2016
No Tahun Jumlah
1 2013 89,79
2 2014 88,94
3 2015 76,05
4 2016 76,52
Sumber : BPS
3) Angka Harapan Hidup
Tabel 2.31
Angka Harapan Hidup Kota Malang
Tahun 2013-2016
No Tahun Jumlah
1 2013 72,28
2 2014 72,3
3 2015 72,6
4 2016 72,68
5 2017 72,77
Sumber : BPS
4) Indeks Daya Beli
Tabel 2.32
Indeks Daya Beli Kota Malang
Tahun 2013-2016
No Tahun Jumlah
1 2013 69,65
2 2014 70,21
3 2015 83,37
4 2016 84
Sumber : BPS
31
II-31
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun
2017 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 17
Tahun 2016. Dalam RKPD tersebut telah tercantum program dan
kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang dimaksudkan
untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2017. Bab ini
mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun 2017 dan hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun
berjalan (Tahun 2018) sampai dengan tribulan I. Evaluasi meliputi
seluruh program/kegiatan yang dikelompokkan menurut
kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan
dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu.
Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan capaian program
untuk setiap sasaran pembangunan Kota Malang sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan
pelayanan pendidikan
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pendidikan
Anak Usia Dini dengan capaian kinerja 92%, Program
pendidikan non formal dengan capaian kinerja 91%, program
pendidikan sekolah dasar dengan capaian kinerja 88%, program
pendidikan sekolah menengah pertama dengan capaian kinerja
109% dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan dengan capaian kinerja 96%. Masih perlu
ditingkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan terutama
pada program pendidikan sekolah dasar.
2. Sasaran Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan
pelayanan kesehatan
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program Obat dan
perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan
alat kesehatan dengan capaian sebesar 88%, program
pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 55%,
program peningkatan pelayanan kesehatan keluarga dengan
32
II-32
capaian sebesar 92%, Program Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga dengan capaian sebesar 55%, program perbaikan gizi
masyarakat dengan capaian sebesar 86%, program pencegahan
dan pengendalian penyakit dengan capaian sebesar 89%,
program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
dengan capaian sebesar 87%, program peningkatan kesehatan
lingkungan dengan capaian sebesar 92%, Program Kesehatan
Kerja Dan Olahraga dengan capaian sebesar 95%, Program
Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan capaian sebesar 97%,
Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dengan
capaian sebesar 83%, Program Pelayanan Kesehatan Tradisional
dengan capaian sebesar 98%, Program Pelayanan Kesehatan
Dasar dengan capaian 82%, Program Pengendalian Laju
Pertumbuhan Penduduk dengan capaian sebesar 100%,
Program Keluarga Berencana dengan capaian sebesar 79% dan
Program Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dengan
capaian sebesar 84%. Masih perlu penekanan pada
pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan dan
program peningkatan kesejahteraan keluarga yang capaia
kinerjanya tidak dapat maksimal.
3. Sasaran Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas
kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
pengembangan koperasi dengan capaian sebesar 89%, program
pengawasan koperasi dengan capaian sebesar 100%, program
pengembangan usaha mikro dengan capaian sebesar 99% dan
program Pembinaan PKL dan Asongan dengan capaian sebesar
100%.
4. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan
pariwisata
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
pengembangan usaha perdagangan dengan capaian sebesar
86%, program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dengan capaian sebesar 90%, program
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar dengan
capaian sebesar 100%, program Pengembangan Destinasi dan
Sumber Daya Pariwisata dengan capaian sebesar 93%, program
33
II-33
Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan capaian
sebesar 100%, program Pengelolaan keragaman dan kekayaan
budaya dengan capaian sebesar 100%, program Pembinaan dan
Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka dengan capaian
91%, program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro,
Kimia, Makanan dan Minuman dengan capaian sebesar 93%.
5. 'Meningkatnya kesempatan kerja
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan
capaian sebesar 92%, program Peningkatan kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian sebesar 64%,
program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan capaian
sebesar 121%, program Peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dengan capaian
sebesar 91%. Masih diperlukan upaya maksimal untuk
meningkatkan capaian program kualitas dan produktivitas
tenaga kerja.
6. Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan
capaian sebesar 100%, program Pengendalian dan Promosi
Penanaman Modal dengan capaian sebesar 100%, program
Pengembangan kebijakan bidang perekonomian dengan capaian
sebesar 100%, program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
dan Sumber Daya Alam dengan capaian sebesar 96%, program
Pengolahan Data dan Informasi dengan capaian sebesar 100%.
7. Meningkatnya ketersediaan pangan (food availibility)
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan dengan capaian sebesar 127%, program
Peningkatan ketahanan pangan dengan capaian sebesar 101%,
program Peningkatan penyuluhan usaha pertanian dengan
capaian sebesar 125%, program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan
capaian sebesar 134%, program Peningkatan produksi tanaman
dengan capaian sebesar 98%, program Peningkatan produksi
34
II-34
peternakan dengan capaian sebesar 97%, program Peningkatan
produksi Perikanan dengan capaian sebesar 130%, program
Peningkatan produksi Perikanan dengan capaian sebesar 175%.
8. Menurunnya persentase penduduk miskin
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program Penanganan
fakir miskin dan pemberdayaan sosial dengan capaian sebesar
80%, program Perencanaan Pembangunan Manusia,
Masyarakat, Sosial dan Budaya dengan capaian sebesar 91%.
9. Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik
dan mental sert lanjut usia tidak potensial
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pelayanan
dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan capaian sebesar
100% dan program Peningkatan perlindungan dan jaminan
sosial dengan capaian sebesar 94%.
10. Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
dengan capaian sebesar 100%, program Kedaruratan dan
logistik penanggulangan bencana dengan capaian sebesar 75%,
program Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan
bencana dengan capaian sebesar 100%.
11. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di
semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dengan
capaian sebesar 99%, program Ketahanan Keluarga Balita,
Remaja dan Lanjut Usia dengan capaian sebesar 98% dan
program Pemberdayaan perempuan dengan capaian sebesar
96%.
12. Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan
antar umat beragama
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
dengan capaian sebesar 92%, program Pengembangan wawasan
kebangsaan dengan capaian sebesar 73%, program Pendidikan
Politik Masyarakat dengan capaian sebesar 83%, program
Pemberdayaan Ormas dan LSM dengan capaian sebesar 82%
35
II-35
dan program Pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kesetiakawanan sosial dengan capaian sebesar 96%. Masih
perlu upaya maksimal dalam melaksanakan program wawasan
kebangsaan.
13. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program
Kewaspadaan Daerah dengan capaian sebesar 78%, program
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan
capaian sebesar 85%, program Penegakan perundang-undangan
daerah dengan capaian sebesar 100%, program Peningkatan
kapasitas satuan Linmas dengan capaian sebesar 100%,
program Pembinaan Polisi Pamong Praja dengan capaian
sebesar 99%.
14. Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana
transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan
lingkungan
Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan program Program
Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman
dengan capaian sebesar 95%, program Penyelenggaraan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan capaian sebesar
98%, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah dengan capaian sebesar 79%, program
Pembangunan Sumber Daya Air dengan capaian sebesar 96%,
program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung/Bangunan Kantor dengan capaian sebesar 77%,
program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-
gorong dengan capaian sebesar 96%, program Pembangunan
sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase
dengan capaian sebesar 86%, program Pembangunan sistem
informasi/data base jaringan air minum dan air limbah dengan
capaian sebesar 96%, program Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan capaian
sebesar 76%, program Rehabilitas