Tentang Code of Conduct
Transcript of Tentang Code of Conduct
1
2
KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM MENERAPKAN PEDOMAN GCG
(CODE OF GCG)
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Pedoman Good Corporate
Governance (Code of GCG) ini merupakan penyempurnaan berkelanjutan dari dokumen
sebelumnya yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Acuan untuk penyempurnaan
Pedoman GCG (Code of GCG) tersebut adalah praktek-praktek terbaik (best practices)
hasil benchmark dari perusahaan-perusahaan yang telah mencapai level pengelolaan
GCG yang sangat baik dan juga Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011
tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Pedoman GCG (Code of GCG) ini merupakan pedoman utama dalam implementasi
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT PJB Services.
Perusahaan menyadari dan meyakini bahwa menjaga agar pengelolaan perusahaan
selalu patuh pada hukum dan perilaku etis menjadi salah satu pilar bagi PT PJB
Services untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan pengelola aset pembangkit listrik
dan pendukungnya dengan standar internasional.
Dengan kesadaran dan kesepakatan dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam
Pedoman GCG (Code of GCG) ini, maka PT PJB Services akan selalu melaksanakan
prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan
kewajaran (fairness) sehingga reputasi PT PJB Services semakin kuat.
Sidoarjo, 13 Oktober 2014
Komisaris Utama Direktur Utama
Trilaksito Sunu Hari Suharso
3
KOMITMEN DALAM
MENERAPKAN PEDOMAN GCG (CODE OF GCG)
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Pedoman Good Corporate
Governance (Code of GCG) ini merupakan penyempurnaan berkelanjutan dari dokumen
sebelumnya yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Acuan untuk penyempurnaan
Pedoman GCG (Code of GCG) tersebut adalah praktek-praktek terbaik (best practices)
hasil benchmark dari perusahaan-perusahaan yang telah mencapai level pengelolaan
GCG yang sangat baik dan juga Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011
tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Pedoman GCG (Code of GCG) ini merupakan pedoman utama dalam implementasi
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT PJB Services.
Perusahaan menyadari dan meyakini bahwa menjaga agar pengelolaan perusahaan
selalu patuh pada hukum dan perilaku etis menjadi salah satu pilar bagi PT PJB
Services untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan pengelola aset pembangkit listrik
dan pendukungnya dengan standar internasional.
Dengan kesadaran dan kesepakatan dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam
Pedoman GCG (Code of GCG) ini, maka PT PJB Services akan selalu melaksanakan
prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan
kewajaran (fairness) sehingga reputasi PT PJB Services semakin kuat.
Sidoarjo, 13 Oktober 2014
Direktur Utama
Hari Suharso
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Tujuan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Tujuan dari Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate
Governance (GCG) di PT PJB Services adalah untuk menjamin pengelolaan perusahaan
selalu patuh pada hukum dan perilaku etis.
Kepatuhan pada hukum dan perilaku etis di atas akan menjadi salah satu pilar PT PJB
Services dalam mencapai Visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan pengelola aset
pembangkit listrik dan pendukunganya dengan standar internasional.
Implementasi GCG berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yang meliputi :
1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material
dan relevan mengenai perusahaan
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ (RUPS, Dekom, dan Direksi) sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.
1.2. Sistem Pengelolaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Guna menjamin bahwa GCG diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan,
maka PT PJB Services mengembangkan sistem pengelolaan tata kelola perusahaan yang
baik sebagai berikut :
5
Gambar 1.1 Sistem Pengelolaan GCG di PT PJB Services
Sistem pengelolaan GCG terdiri dari 6 (enam) tahapan yang pada setiap tahapan dapat
dijelaskan input, proses, dan outputnya sebagai berikut :
Tahap 1 : Adopt and Set Guidelines
Input : Undang-Undang, Peraturan atau Ketentuan Lain, maupun Norma yang
terkait dengan bisnis perusahaan
Proses : Melakukan analisis terhadap berbagai Undang-Undang, Peraturan atau
Ketentuan Lain, maupun Norma untuk menentukan hal-hal yang wajib
ditaati oleh perusahaan
Output : 1. Anggaran Dasar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Kumpulan Peraturan atau Ketentuan Lain, maupun Norma yang
wajib ditaati oleh perusahaan
3. Tata Nilai (core values) PT PJB Services
Tahap 2 : Plan the Guidelines
Input : Output dari tahap 1
Proses : Menjabarkan Kumpulan Peraturan atau Ketentuan Lain, dan Norma
yang wajib ditaati oleh perusahaan, serta Anggaran Dasar perusahaan
kedalam suatu pedoman utama dalam pengelolaan tata kelola
perusahaan yang baik
Output : 1. GCG Roadmap
2. Code of GCG (GCG Manual atau Pedoman GCG)
3. Code of Conduct (Pedoman Perilaku)
6
Tahap 3 : Cascade to Align Stakeholders
Input : Output dari tahap 2
Proses : Menjabarkan pedoman utama dalam pengelolaan GCG kedalam suatu
pedoman kerja dari organ perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, dan
Direksi) serta stakeholder lain
Output : 1. Tata Laksana Kerja Dekom-Direksi (Board Manual)
2. Infrastruktur GCG organ RUPS
3. Infrastruktur GCG organ Dewan Komisaris
4. Infrastruktur GCG organ Direksi
5. Infrastruktur GCG stakeholder lain
Tahap 4 : Execution
Input : Output dari tahap 3
Proses : Melaksanakan seluruh infrastruktur GCG yang telah ditetapkan
Output : Hasil evaluasi dan penilaian GCG setiap tahun (feedback report hasil
assessment GCG)
Tahap 5 : Monitor and Learn
Input : Output dari tahap 4
Proses : Melakukan pemantauan terhadap kinerja implementasi GCG yang
diukur dari skor GCG yang diraih setiap tahunnya
Output : Rencana tindakan perbaikan berkelanjutan atas implementasi GCG
berdasarkan feedback report hasil assessment GCG
Tahap 6 : Test and Adapt
Input : Output dari tahap 5
Proses : Test adalah melakukan pengujian kesesuaian dan kecukupan
infrastruktur GCG yang telah ada dibandingkan dengan tuntutan bisnis,
potensi blind spot, perubahan peraturan dan lingkungan usaha lainnya
antara lain dengan melakukan benchmarking implementasi GCG di
perusahaan best practices.
Apabila diperlukan dilakukan pemutakhiran
Output : 1. Revisi Anggaran Dasar, GCG Road Map, Code of GCG, Code of
Conduct, dan/atau infrastruktur GCG lainnya (apabila diperlukan)
2. Infrastruktur GCG baru yang belum pernah ada sebelumnya (apabila
diperlukan)
1.3. Pengertian Pedoman GCG
Code of GCG atau seringkali disebut juga sebagai GCG Manual atau Pedoman GCG
atau Panduan GCG merupakan pedoman utama di bawah Anggaran Dasar yang menjadi
7
acuan atau sumber dalam penyusunan infrastruktur dan implementasi GCG di
perusahaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka Code of GCG memuat garis besar
dari infrastruktur GCG yang dikembangkan dan dikelola perusahaan, mencakup :
1. Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
2. Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)
3. Manajemen Risiko Manual
4. Sistem Pengendalian Internal
5. Sistem Pengawasan Internal
6. Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
7. Tata Kelola Teknologi Informasi
1.4. Dasar Hukum Pedoman GCG
Code of GCG yang dikembangkan PT PJB Services mengacu pada berbagai Undang-
Undang, Peraturan atau Ketentuan Lain, maupun Norma yang terkait dengan bisnis
perusahaan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
8
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya adalah:
a. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan BUMN
b. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
c. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan
Rencana Jangka Panjang (RJP)
d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara pada Badan Usaha Milik Negara.
e. Peraturan menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2011 tanggal 6 Juli 2012
tentang perubahan PER-01/MBU/2011 pasal 12 mengenai tugas dan wewenang
Dewan Komisaris/Pengawas.
f. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang organ pendukung
Dewan Komisaris/Pengawas.
3. Anggaran Dasar PT PJB Services
Selain mengacu pada berbagai Undang-Undang, Peraturan atau Ketentuan Lain,
maupun Norma, Code of GCG yang dikembangkan PT PJB Services juga mengacu
visi, misi, dan tata nilai (core values) perusahaan sebagai berikut :
1. Visi
Menjadi perusahaan pengelola aset pembangkit listrik dan pendukungnya dengan
standar internasional
2. Misi
- Melaksanakan pengelolaan aset pembangkit listrik dan pendukungnya dengan
standar internasional.
- Menerapkan manajemen total solusi untuk meningkatkan kinerja unit
pembangkit listrik secara berkelanjutan.
- Mengembangkan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan secara berkelanjutan guna memenuhi harapan stakeholders
3. Tata Nilai (Core Values)
Tata nilai PT PJB Services adalah S.I.A.P yang merupakan kependekan dari :
- Service Oriented
- Integrity
- Active Learning
- Professional
9
BAB II
PRINSIP-PRINSIP
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental yang dijadikan sebagai pedoman untuk
berpikir atau bertindak. Prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik mencakup :
transparansi atau keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
responsibilitas (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness)
atau seringkali disingkat TARIF.
2.1. Transparansi (Transparency)
- Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perusahaan.
- Transparansi diupayakan dan diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha
untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada
stakeholder serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang
bersifat wajib dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sesuai dengan praktik terbaik GCG.
2.2. Akuntabilitas (Accountability)
- Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga
pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara efektif.
- Perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem
yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di
Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang
berkepentingan. Akuntabilitas oleh Perusahaan diperlukan sebagai salah satu solusi
mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan
kepentingan individu dengan kepentingan Perusahaan maupun dengan kepentingan
stakeholder.
- Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau
Organ Perusahaan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab
serta kewenangannya.
- Akuntabilitas senantiasa dilaksanakan supaya Perusahaan selalu dapat
mengkomunikasikan kepada stakeholder agar benar-benar memahami hak dan
kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- Perusahaan mengakui adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu:
a. Akuntabilitas Individual yang merujuk kepada hubungan akuntabilitas antara
atasan-bawahan yang berlaku kepada kedua belah pihak baik yang
mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang
wewenang.
b. Akuntabilitas Tim yang merujuk kepada akuntabilitas yang ditanggung
bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dan kinerja yang tercapai.
10
c. Akuntabilitas Perusahaan yang merujuk kepada akuntabilitas Perusahaan
dalam menjalankan peranannya sebagai entitas bisnis.
2.3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan dan etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan
Perusahaan.
- Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha menjadi
warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen).
2.4. Kemandirian (Independency)
- Pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
sehat.
- Kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perusahaan dapat bertugas
dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan dan
dilaksanakan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung
jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan.
2.5. Kewajaran (Fairness)
- Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder sesuai perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan menjamin bahwa setiap pemegang saham dan stakeholder mendapatkan
perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
11
BAB III
POKOK-POKOK PEDOMAN PERILAKU
Guna mencapai keberhasilan bisnis jangka panjang, maka GCG perlu
diimplementasikan dengan didasarkan pada komitmen dan konsistensi tinggi untuk
selalu patuh pada hukum berperilaku etis. Oleh karena itu diperlukan pedoman perilaku
sebagai standar atau acuan berperilaku bagi perusahaan sebagai entitas bisnis dan bagi
seluruh organ perusahaan (RUPS, Dekom, dan Direksi), karyawan, dan stakeholder
lainnya.
Pedoman perilaku memuat tata nilai (core values), etika bisnis, dan etika kerja :
- Tata Nilai (core values) perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai
visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.
- Etika bisnis adalah standar atau acuan perilaku usaha bagi perusahaan sebagai
suatu entitas bisnis dalam berinteraksi atau berhubungan dengan pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholders) baik internal maupun eksternal
- Etika kerja adalah standar atau acuan perilaku kerja yang digunakan oleh
seluruh jajaran perusahaan dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama
Perusahaan, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan
kerja, atasan, maupun bawahan.
Rumusan etika bisnis dan etika kerja dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) agar dapat dipahami dan diterapkan secara
konsisten.
Pedoman Perilaku PT PJB Services disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Pernyataan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris
2. Tata Nilai (core values) perusahaan
3. Pengaturan Benturan Kepentingan
4. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, dan pemberian donasi
5. Komitmen kepedulian terhadap Kesehatan dan Keselamatanan Kerja dan
pelestarian lingkungan
6. Komitmen Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan
dan promosi
7. Integritas Laporan Keuangan
8. Komitmen dan kewajiban perlindungan informasi perusahaan dan intangibles
asset
9. Perlindungan Harta Perusahaan
10. Pengaturan kegiatan Sosial dan Politik
12
11. Pengungkapan etika perusahaan yang terkait dengan masing-masing
stakeholder
12. Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelanggaran dan pelaporan
13. Pelanggaran dan sanksi
13
BAB IV
POKOK-POKOK PANDUAN ORGAN PERUSAHAAN
Salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi GCG adalah peran dan hubungan
antar Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi).
Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi akan dituangkan dan dijabarkan
lebih lanjut dalam Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board
Manual) agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten
4.1. Hubungan Antar Organ Perusahaan
- Perusahaan memiliki keyakinan bahwa salah satu keberhasilan dalam menerapkan
GCG sangat bergantung kepada hubungan antar Organ Perusahaan dimana
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas telah
memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, dan Direksi.
- Agar terjalin hubungan yang harmonis antara Rapat Umum Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi, maka ketiga Organ Perusahaan tersebut selalu
berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai,
menghormati fungsi dan peranan masing-masing dan bertindak demi kepentingan
perusahaan.
- Perusahaan mendorong Organ Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung
jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di
sekitar Perusahaan.
4.2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4.2.1. Fungsi RUPS
- RUPS merupakan Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- RUPS adalah sarana bagi Pemegang Saham dalam mempengaruhi dan mengarahkan
Perusahaan.
- RUPS merupakan forum di mana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang
Saham.
4.2.2. Hak-Hak Pemegang Saham
- Hak pemegang saham yang harus dilindungi, antara lain adalah:
a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS dengan ketentuan satu
saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
14
b. Memperoleh informasi material mengenai secara tepat waktu, terukur, dan
teratur;
c. Menerima pembagian dari keuntungan yang diperuntukkan bagi pemegang
saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
d. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
- Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah
pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud di atas;
- Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama diperlakukan
setara (equal treatment);
4.2.3. Pengambilan Keputusan dalam RUPS
- Terdapat dua jenis RUPS yang dikenal oleh Perusahaan yaitu RUPS Tahunan serta
RUPS Luar Biasa.
- RUPS tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :
a. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan
perhitungan tahunan yang diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni
setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut
oleh Direksi diajukan: Laporan Tahunan; Pembagian keuntungan dan besarnya
dividen yang dibayarkan; Mengajukan permintaan penetapan penunjukan
akuntan yang diusulkan oleh Komisaris cq. Komite Audit untuk keperluan
pemeriksaan tahun buku berjalan; dan Pemberian pelunasan dan pembebasan
(acquit et de charge) bagi Direksi dan Komisaris, sejauh tindakan tersebut
tercatat dalam laporan dan perhitungan tahunan
b. RUPS Tahunan untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan
(RUPS RKAP) yang diadakan selambat-lambatnya pada hari ke 30 (tiga puluh)
bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai, dengan memperhatikan
ketentuan bahwa : Direksi diwajibkan mengirimkan usulan rencana kerja dan
anggaran tahunan Perusahaan kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk
dimintakan pengesahan kepada RUPS Tahunan selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari sebelum tahun buku baru mulai berlaku; dan Apabila sampai
dengan batas waktu akhir pelaksanaan RUPS RKAP, rencana kerja dan
anggaran Perusahaan belum disahkan oleh RUPS, maka yang berlaku bagi
Perusahaan adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan yang
diajukan untuk tahun buku yang bersangkutanRUPS Luar Biasa dapat diadakan
setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau
Pemegang Saham.
- Pada setiap pelaksanaan RUPS, Perusahaan senantiasa berpedoman pada hal-hal
sebagai berikut:
a. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi
yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan
penyelenggaraan RUPS, termasuk penjelasan mengenai hal-hal lain yang
berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS berlangsung
maupun pada saat RUPS berlangsung;
15
b. Informasi dan/atau usulan-usulan dalam panggilan untuk RUPS tersebut harus
disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan;
c. RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang
semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui
tambahan mata acara RUPS.
d. Keputusan atas mata acara tambahan di atas harus disetujui dengan suara bulat.
e. Keputusan RUPS harus diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
f. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-
kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang
berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. Risalah RUPS wajib
ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;
g. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS;
- Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan ketentuan :
a. Keputusan sah apabila semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud
b. Keputusan pemegang saham di luar RUPS di atas mempunyai kekuatan hukum
mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik
4.2.4. Akuntabilitas Pemegang Saham
- Pemegang saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya
4.3. Dewan Komisaris
4.3.1. Fungsi Dewan Komisaris
- Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
- Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan
nasihat kepada Direksi;
- Pengawasan dan pemberian nasihat di atas, dilakukan untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan tidak dimaksudkan untuk
kepentingan pihak atau golongan tertentu;
- Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri;
- Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP;
- Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
16
- Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk senantiasa memantau efektivitas
pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham,
dengan senantiasa berpegang pada pedoman pengawasan Dewan Komisaris, yaitu:
a. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan
perusahaan oleh Direksi;
c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis
dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris;
d. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif,
kecuali dalam hal perusahaan tidak memiliki Direksi dengan kewajiban
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tidak adanya
Direksi harus memanggil RUPS untuk mengangkat Direksi;
e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak
menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan
Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua
aspek bisnis Perusahaan;
f. Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau
membentuk Komite untuk membantu tugas Komisaris
4.3.2. Komisaris dari Kalangan di Luar Perusahaan (Komisaris Independen)
- Perusahaan menyadari pentingnya keberadaan Komisaris dari kalangan yan mampu
bertindak independen, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
a. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak
langsung dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan
produk kepada Perusahaan dan afiliasinya;
b. Tidak menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang menjadi pemegang
saham pengendali Perusahaan;
c. Tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan;
d. Tidak mempunyai hubungan keluarga/afiliasi dengan Direktur dan/atau
Anggota Komisaris lain di Perusahaan;
e. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir;
f. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga non
departemen dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
g. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat
menghalangi atau mengganggu kemampuannya untuk bertindak atau
berpikir secara independen.
- Pengangkatan Komisaris independen sepenuhnya menjadi kewenangan RUPS;
17
- Pengangkatan Komisaris independen dinyatakan dalam keputusan pengangkatannya
selaku anggota Dewan Komisaris.
4.3.3. Orientasi / Pengenalan Komisaris
- Agar Komisaris selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lain, maka
bagi Anggota Komisaris yang baru diangkat akan diberikan program pengenalan
yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka
pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah
strategis lainnya;
c. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan oleh
Pemegang Saham kepada Komisaris dan Direksi, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
d. Penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Komisaris dan
Direksi; dan
e. Team building yang menyertakan seluruh Anggota Komisaris, jika
dipandang perlu.
- Tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan ini berada pada Komisaris Utama
dengan difasilitasi sepenuhnya oleh Perusahaan.
- Perusahaan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan
bagi Komisaris dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Komisaris.
4.3.4. Rapat Dewan Komisaris
- Komisaris memiliki kewajiban untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan untuk membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan
bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan.
- Rapat Komisaris terdiri dari rapat internal Komisaris dan rapat koordinasi Komisaris
dengan Direksi.
- Di samping rapat terjadwal, rapat Komisaris dapat dilakukan setiap saat apabila
diperlukan.
- Pada prinsipnya, panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris
Utama atau oleh Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
- Panggilan rapat tertulis harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat. Apabila rencana rapat telah diputuskan dalam rapat Komisaris lengkap, maka
panggilan tertulis bersifat optional, sesuai kebutuhan.
- Rapat Komisaris dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengikat apabila
dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Komisaris.
18
- Seorang Anggota Komisaris yang tidak dapat hadir dalam rapat hanya dapat
diwakili oleh seorang Anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang
diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
- Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang menggambarkan pendapat-
pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun
yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion),
keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris
(apabila ada).
- Setiap Anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris,
meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
- Perbaikan risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal pengiriman.
- Setiap Anggota Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan
keberatannya dan/atau usul perbaikan risalah rapat, apabila ada.
- Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, maka disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan
terhadap risalah rapat.
- Dalam rapat koordinasi Komisaris dengan Direksi, salinan risalah rapat harus
ditembuskan kepada Direksi melalui Sekretaris Perusahaan
4.3.5. Penggunaan Jasa Profesional
- Apabila diperlukan Komisaris berhak mendapatkan saran profesional independen
atas beban perusahaan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab profesional
Komisaris.
4.3.6. Organ Pendukung Dewan Komisaris
- Organ pendukung Dwan Komisaris terdiri dari :
a. Sekretaris Dewan Komisaris, bila diperlukan
b. Komite Audit
c. Komite Lainnya, jika diperlukan
- Komisaris memiliki hak untuk membentuk komite-komite sebagai pendukung untuk
membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta
merumuskan kebijakan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang
bersangkutan.
- Komite diketuai salah satu Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris.
- Anggota Komite dapat berasal dari kalangan profesional maupun dari Manajemen
Perusahaan.
- Anggota Komite yang berasal dari Manajemen Perusahaan hanya berperan sebagai
narasumber dan tidak memiliki hak untuk menyediakan dan/atau memberikan
informasi di luar kewenangan Komite bersangkutan.
- Komite Audit adalah Komite yang dapat dibentuk oleh Komisaris, sedangkan
Komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
19
- Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem
pengendalian internal dan menjembatani efektivitas pelaksanaan tugas auditor
eksternal dan auditor internal.
- Komite yang dibentuk sesuai kebutuhan, antara lain adalah:
a. Komite Nominasi yang bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur
nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi dan para eksekutif puncak
lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang
jumlah anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan;
b. Komite Remunerasi yang bertugas menyusun sistem penggajian dan
pemberian tunjangan bagi Komisaris, Direksi dan pegawai serta
rekomendasi tentang: Penilaian terhadap sistem remunerasi bagi Komisaris,
Direksi dan pegawai Perusahaan; Sistem pensiun; dan Sistem kompensasi
serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai;
c. Komite Manajemen Risiko yang bertugas melakukan penilaian secara
berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, tata cara
meminimasi risiko, dalam hubungannya dengan risiko usaha;
d. Komite Good Corporate Governance yang bertugas untuk mengawasi,
memantau, mengkaji dan memberi saran untuk memastikan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan.
- Pembentukan Komite disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris dan apabila
komite yang dibentuk dinilai tidak relevan, maka dapat diakhiri keberadaannya.
4.3.7. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas sebagaimana tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan
dan amanat Pemegang Saham yang dituangkan dalam Keputusan RUPS.
- Sejalan dengan prinsip akuntabilitas Organ Perusahaan, kinerja Dewan Komisaris
akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
- Komisaris memiliki kewajiban untuk:
a. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja para Komisaris dan Direktur kepada
RUPS;
b. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi para Komisaris dan
Direktur kepada RUPS.
- Hasil evaluasi kinerja Anggota Komisaris dapat digunakan untuk:
a. Dasar pemberian remunerasi dan insentif;
b. Bahan pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan di
tengah masa jabatan Anggota Komisaris;
c. Sarana penilaian efektivitas Anggota Komisaris dan dasar pembebasan dari
tanggung jawab (acquit et de charge).
20
4.3.8. Etika Jabatan Komisaris
- Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Komisaris harus melandasi diri dengan
standar etika sebagai berikut:
a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan;
b. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi;
c. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perusahaan untuk
dirinya sendiri;
d. Senantiasa mematuhi segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan
e. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis
dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan.
4.4. Direksi
4.4.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab harus bertindak secara cermat, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai
aspek penting yang relevan dan menggunakan wewenang, sumber daya yang
dimiliki untuk sebesar-besar meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas
Perusahaan, serta tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholder
dengan kegiatan Perusahaan;
- Pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang memiliki potensi mempengaruhi kinerja
Perusahaan, perlu dikomunikasikan kepada Komisaris;
- Apabila terjadi kondisi di mana tugas dan kepentingan Perusahaan berbenturan
dengan kepentingan pribadi, maka Direktur yang bersangkutan harus
mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada
Komisaris dan Direksi;
- Direktur yang mempunyai benturan kepentingan tidak berwenang mewakili
Perusahaan dan digantikan oleh Direktur lain yang tidak mempunyai benturan atau
potensi benturan kepentingan;
- Apabila seluruh Direktur mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan
maka Komisaris atau seorang yang ditunjuk Komisaris untuk mewakili Perusahaan;
- Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung
jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan;
- Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan yang
bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
- Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana
strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu
5 (lima) tahun;
- Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
sebagai penjabaran tahunan dari RJP;
21
- Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi
secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG;
- Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk
mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
- Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada Perusahaan;
- Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern;
- Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan;
- Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif.
4.4.2. Orientasi/Pengenalan Direksi
- Agar Direksi Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan
lainnya, maka bagi Direktur yang baru diangkat akan diberikan program pengenalan
yang sekurang-kurangnya mencakup:
a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh Perusahaan;
b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka
pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah
strategis lainnya;
c. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan oleh
Pemegang Saham kepada Komisaris dan Direksi, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit;
d. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Komisaris dan
Direksi; dan
e. Team building yang menyertakan seluruh Direktur, jika dipandang perlu
- Pelaksanaan program pengenalan Direktur merupakan tanggung jawab Direktur
Utama.
- Perusahaan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan
bagi Direksi dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Direksi.
4.4.3. Rapat Direksi
- Direksi melakukan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya sebulan satu kali
untuk membicarakan masalah dan bisnis Perusahaan, pembuatan keputusan yang
dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi terhadap kinerja Perusahaan.
- Di samping rapat terjadwal, rapat Direksi dapat dilakukan setiap saat apabila
diperlukan.
- Pada prinsipnya panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Direktur
Utama atau Direktur yang berhak untuk mewakili Perusahaan.
- Panggilan rapat tertulis harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat rapat.
Apabila rencana rapat telah menjadi agenda tetap dan diputuskan secara bersama,
maka panggilan rapat tertulis bersifat optional, sesuai kebutuhan.
22
- Panggilan rapat Direksi juga dapat dilakukan secara tidak tertulis dengan catatan
bahwa semua Direktur hadir dalam rapat tersebut atau ketidakhadiran dikuasakan,
sehingga prinsip dasar informasi yang sama (equal information) terhadap semua
Direktur terpenuhi.
- Rapat Direksi dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengikat apabila
dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Direksi.
- Seorang Direktur yang tidak dapat hadir dalam rapat dapat diwakili oleh seorang
Direktur lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan
tersebut dengan seijin Direktur Utama.
- Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang menggambarkan pendapat-
pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun
yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion),
keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris
(apabila ada).
- Setiap Direktur berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang
bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
- Perbaikan risalah rapat dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal pengiriman.
- Setiap Direktur yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan
keberatannya dan/atau usul perbaikannya, apabila ada. Jika keberatan dan/atau usul
perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka disimpulkan
tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat.
4.4.4. Penggunaan Jasa Profesional
- Direksi dapat menggunakan jasa profesional independen dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya atas beban Perusahaan sepanjang tidak terdapat benturan
kepentingan.
4.4.5. Penilaian Kinerja Direksi
- Kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban serta tanggung
jawab yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
- Dewan Komisaris mengusulkan kriteria evaluasi kinerja Direksi untuk kemudian
ditetapkan oleh RUPS sejak saat pengangkatannya, yang dituangkan dalam kontrak
pengangkatan Direksi (Appoinment Agreement/ Performance Contract).
- Hasil evaluasi kinerja dan kontrak pengangkatan Direksi dapat digunakan untuk:
a. Dasar pemberian remunerasi dan insentif;
b. Bahan pertimbangan Pemegang Saham untuk memberhentikan di tengah
masa jabatan Direktur; dan
23
c. Sarana penilaian efektivitas Direktur dan dasar pemberian pembebasan
dari tanggung jawab (acquit et de charge).
4.4.6. Etika Jabatan Direksi
- Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Direksi harus selalu melandasi diri
dengan standar etika sebagai berikut:
a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan;
b. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi;
c. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perusahaan untuk
dirinya sendiri;
d. Senantiasa mematuhi segenap peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
e. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku
etis dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan.
4.4.7. Pengelolaan Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham
- Direksi wajib mengelola Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham wajib disediakan di kantor pusat
Perusahaan.
- Pemegang Saham, para Komisaris dan Direktur Perusahaan mempunyai hak untuk
membaca Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham.
- Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham harus senantiasa dimutakhirkan dan
semua pencatatan dalam daftar tersebut harus ditandatangani sesuai Anggaran Dasar
Perusahaan.
4.5. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
- Dalam menjaga hubungan kerja yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris harus
menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Direksi menghormati tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris
untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
b. Dewan Komisaris menghormati tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi
dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
c. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan
hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang senantiasa dilandasi oleh
suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
24
d. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
e. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi perusahaan secara akurat,
lengkap, dan tepat waktu, dan Direksi bertanggungjawab atas akurasi,
kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi perusahaan
kepada Dewan Komisaris.
f. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara organ-
organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris.
25
BAB V
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERUSAHAAN
Implementasi GCG perlu diterjemahkan dan terwujud dalam berbagai keputusan atau
kebijakan yang ditetapkan baik oleh RUPS, Dewan Komisaris, maupun Direksi.
Keputusan atau kebijakan pokok PT PJB Services dalam implementasi GCG disusun
dengan mengacu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan pokok tersebut mencakup :
1. Standar Akuntansi dan Keuangan
2. Manajemen Risiko
3. Sistem Pengendalian Internal
4. Sistem Pengawasan Internal
5. Sekretaris Perusahaan
6. Tata Kelola Informasi dan Teknologi Informasi
7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan
8. Kesempatan Kerja yang Sama
9. Manajemen Aset
10. Persaingan dan Pengembangan Usaha
11. Pengadaan
12. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
13. Tanggung Jawab Kemasyarakatan
14. Pengelolaan Anak Perusahaan
5.1. Standar Akuntansi dan Keuangan
- Perusahaan wajib memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan pengungkapan
seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai asset, kewajiban dan
modal.
- Perusahaan wajib memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang
menjamin keandalan (dapat dipercaya dan tidak menyesatkan) dan kecukupan
(lengkap dalam batasan materialitas dan biaya), dari setiap transaksi.
- Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan keuangan kepada
semua stakeholder secara adil dan transparan berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku di Indonesia.
- Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku Perusahaan dilakukan untuk memenuhi
kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.
- Direksi senantiasa menjamin dan memastikan bahwa transaksi yang dicatat
merupakan transaksi riil.
26
- Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah
mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan
tersebut, dan dicatatkan dengan benar.
- Laporan keuangan Perusahaan sekurang-kurangnya berisikan informasi mengenai
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan, disajikan secara wajar dan akurat, serta menggambarkan
transaksi yang sebenarnya.
- Direksi dan karyawan Perusahaan yang bertanggungjawab atas fungsi-fungsi dalam
sistem akuntansi Perusahaan wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem
pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi perusahaan.
- Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk
oleh RUPS.
- Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak
yang berkepentingan di Perusahaan (stakeholders).
- Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang
diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal
memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan
keuangan dengan standar akuntansi
- Penetapan auditor ekternal adalah kewenangan RUPS.
a. RUPS dapat menetapkan auditor eksternal yang sama dengan auditor
eksternal perusahaan induk dengan pertimbangan kemudahan dan kecepatan
konsolidasi laporan keuangan; dan/atau
b. RUPS dapat juga mempertimbangkan calon-calon yang diajukan oleh
Dewan Komisaris. Dalam hal auditor eksternal yang ditunjuk ole RUPS
berasal dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris, maka :
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan
calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan
jasa Perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi
dalam proses penunjukannya.
- Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan
pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan
untuk auditor eksternal tersebut.
5.2. Manajemen Risiko
- Perusahaan dapat membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau
memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan
fungsi manajemen risiko
- Perusahaan senantiasa berupaya mengendalikan dan meminimalkan risiko-risiko
yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential
management) dan prinsip-prinsip manajemen risiko.
- Perusahaan senantiasa berusaha mengidentifikasi dan mengevaluasi secara seksama
dampak risiko yang bersifat eksternal terhadap Perusahaan.
27
- Perusahaan senantiasa berupaya mengungkapkan secara transparan kepada
stakeholder, risiko-risiko transaksi bisnis yang secara signifikan dapat
mempengaruhi nilai Perusahaan.
5.3. Sistem Pengendalian Internal
- Perusahaan wajib menetapkan dan memeliharan suatu sistem pengendalian internal
yang efektif.
- Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan
agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan aset secara tidak sah,
dan menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi, serta keandalan informasi
keuangan Perusahaan.
- Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan
terstruktur, yang terdiri dari: Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
Filosofi dan gaya manajemen; Cara yang ditempuh manajemen dalam
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; Pengorganisasian dan
pengembangan sumber daya manusia; dan Perhatian dan arahan yang
dilakukan oleh Direksi;
b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko (risk assessment) yang merupakan
suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola
risiko yang relevan ;
c. Aktivitas pengendalian yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
dalam suatu proses pengendalian kegiatan pada setiap tingkat dan unit
dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain kewenangan, otorisasi,
verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan
keamanan aset Perusahaan;
d. Sistem informasi dan komunikasi yang merupakan suatu proses penyajian
laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas
ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
e. Monitoring yang merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem
pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan
unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan
secara optimal.
f. Mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan
- Dalam melaksanakan tugasnya Auditor Internal dievaluasi dan dimonitor antara lain
meliputi: Independensi, objektivitas dan efektivitas kerja serta ketaatan terhadap
Kode Etik Profesi Auditor.
5.4. Sistem Pengawasan Internal
- Perusahaan menyelenggarakan sistem pengawasan internal dengan membentuk unit
kerja yang menjalankan fungsi Satuan Pengawasan Internal dan membuat Piagam
Pengawasan Internal;
28
- Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan
dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Fungsi pengawasan intern adalah:
a. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern,
manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang
keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan
kegiatan lainnya;
- Perusahaan menerapkan fungsi pengawasan internal berdasarkan audit sesuai
prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar
tindakan-tindakan ilegal, tidak fair, dan pelanggaran atas norma-norma dan
peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, perdata atau pidana.
- Setiap unit kerja wajib menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan
oleh fungsi pengawasan.
5.5. Fungsi Sekretaris Perusahaan
- Perusahaan menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang dapat dilakukan
dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan
- Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Fungsi pengawasan intern adalah:
a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Sebagai penghubung (liaison officer); dan
d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat
Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS
5.6. Tata Kelola Informasi dan Teknologi Informasi
- Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor
internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap
catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
- Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite
Audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh
sewaktu melaksanakan tugasnya;
29
- Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk
menjaga kerahasiaan informasi perusahaan;
- Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan
perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan perusahaan;
- Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat
waktu, akurat, jelas dan obyektif;
- Informasi dan segala intangible asset, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas
kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan
menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian;
- Perusahaan melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan
informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak
ketiga, baik di dalam maupun di luar Perusahaan, baik selama masa kerja atau
sesudahnya.
- Perusahaan melarang siapapun tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direksi mengungkapkan informasi milik pelanggan, rekanan dan mitra kerja
kepada pihak lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan.
- Perusahaan wajib mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang
berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan dan informasi mengenai hal-
hal yang penting bagi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan
stakeholder lainnya.
- Perusahaan wajib mengungkap semua informasi penting yang relevan kedalam
laporan tahunan dan laporan keuangan kepda Pemegang Saham secara tepat waktu,
akurat, objektif dan jelas yang sekurang-kurangnya mencakup penjelasan tentang:
a. Nama Anggota Komisaris beserta pekerjaan utama di luar Perusahaan (sejauh
pekerjaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka sebagai
Anggota Komisaris);
b. Nama dan riwayat singkat Direktur;
c. Sasaran dan strategi bisnis;
d. Status Pemegang Saham dan informasi penting yang berkaitan dengan hak
Pemegang Saham;
e. Kajian manajemen mengenai iklim bisnis dan faktor-faktor risiko bisnis;
f. Penilaian Auditor Eksternal tentang Perusahaan;
g. Informasi material mengenai eksekutif, karyawan Perusahaan dan stakeholder
lainnya;
h. Tuntutan perdata dan/atau pidana yang diajukan oleh dan/atau terhadap
Perusahaan, perkara di badan pengadilan atau badan arbitrase yang memiliki
potensi mempengaruhi kinerja Perusahaan;
i. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/ atau yang sedang
berlangsung;
j. Pelaksanaan Good Corporate Governance; dan
k. Pencantuman secara tegas apabila terdapat hubungan bisnis antara Direktur
dan/atau Anggota Komisaris dengan Perusahaan dan/atau hubungan usaha di
30
antara Direktur dan/atau Anggota Komisaris serta penjelasan mengenai
hubungan usaha tersebut.
- Perusahaan senantiasa berusaha melalui Laporan Tahunan maupun media lain untuk
mempelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan
non keuangan yang bersifat wajib maupun sukarela bagi pengambilan keputusan
oleh Pemegang Saham, pemodal, kreditur dan stakeholder lainnya.
5.7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pelestarian Lingkungan
- Perusahaan akan selalu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja serta
pelestarian lingkungan bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.
- Perusahaan senantiasa berusaha mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari
terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja.
- Perusahaan akan selalu mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang
aman dan sehat dengan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas
Perusahaan lain, memenuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja serta
pelestarian lingkungan.
- Perusahaan memiliki kewajiban untuk senantiasa melengkapi dan menyediakan alat,
sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan agar seluruh karyawan dapat
bekerja secara aman dan selamat.
- Perusahaan akan selalu berusaha melakukan audit K3 oleh pihak independen,
sehingga dapat diperoleh hasil yang objektif atas upaya yang telah dilakukan oleh
Perusahaan.
- Perusahaan sangat memperhatikan masalah dampak lingkungan dengan selalu
melakukan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas operasional
Perusahaan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat.
- Perusahaan beserta Anak Perusahaan dan mitra kerja, wajib menempatkan K3 dan
lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Tahunan.
5.8. Kesempatan Kerja Yang Sama
- Perusahaan mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan,
menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa
memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang
dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan.
- Perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan
(pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi,
dan latar belakang kebudayaan seseorang
31
5.9. Pengelolaan Manajemen Aset
- Perusahaan akan selalu berupaya meningkatkan kompetensi manajemen aset baik
aset fisik (physical asset), aset manusia (human asset), aset pengetahuan (knowledge
asset), maupun aset modal (capital asset)
- Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan kemampuan alih teknologi,
pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Oleh
karena itu Perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan
mempelopori pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan
operasi Perusahaan.
- Perusahaan senantiasa berusaha mengutamakan teknologi, produk dan jasa inovatif
yang memungkinkan dilakukannya konservasi energi dan sumber daya lainnya
dalam upaya pelestarian lingkungan.
5.10. Persaingan Usaha dan Pengembangan Usaha
- Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip persaingan usaha yang melarang adanya
kesepakatan dan tindakan yang dapat mengeliminasi atau tidak mendukung
persaingan usaha yang sehat, menciptakan monopoli, atau melakukan hal-hal lain
yang mempengaruhi pasar secara tidak sehat.
- Perusahaan selalu menjunjung tinggi etika dalam setiap kegiatan bisnisnya dan
senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kegiatan
bisnis Perusahaan.
- Perusahaan melarang setiap karyawan dan manajemen untuk :
a. Melakukan kesepakatan, perjanjian, berkaitan dengan rencana atau skema
tertentu baik secara tersurat maupun tersirat, formal maupun informal,
dengan setiap pesaing berkaitan dengan harga, syarat-syarat penjualan,
pengaturan distribusi dan wilayah atau pelanggan tertentu;
b. Melakukan diskusi atau tukar menukar informasi dengan pesaing berkaitan
dengan harga, persyaratan penjualan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan
informasi daya saing perusahaan; dan
c. Terlibat dalam kegiatan lainnya yang dapat melanggar peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan bisnis yang tidak
sehat.
- Perusahaan melakukan pengembangan usaha sesuai dengan tujuan Perseroan dan
selaras dengan arah pengembangan perusahaan induk.
5.11. Pengadaan
- Perusahaan wajib memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai standar GCG yang telah
disepakati yang menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, kompetitif, fair dan dapat
dipertanggungjawabkan (accountable) serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
32
5.12. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
- Perusahaan menghormati hak Pemangku Kepentingan (Stakholder) yang timbul
berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh
Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat
sekitar tempat usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
5.13. Tanggung Jawab Kemasyarakatan
- Perusahaan sangat memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang
tinggal di dalam wilayah di sekitar operasi Perusahaan. Perusahaan senantiasa
menegakkan komitmen bahwa di mana pun unit kerja Perusahaan beroperasi,
hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok
bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.
- Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan
membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip
warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen).
- Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan
kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan, oleh
karena itu Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip kemitraan aktif melalui kerja
sama dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta
stakeholder lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya
dan keterbukaan dalam mencapai sasaran yang disepakati.
- Perusahaan senantiasa mengikutsertakan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang
bersama-sama Perusahaan.
5.14. Pengelolaan Anak Perusahaan
- Perusahaan bersama-sama dengan Anak Perusahaan agar membangun citra yang
baik dan berusaha untuk saling bersinergi dalam menghadapi persaingan global.
- Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk lebih mengutamakan pemakaian
produk dan jasa Anak Perusahaan yang memenuhi persyaratan kualitas dan harga.
- Dalam hal Anak Perusahaan belum memiliki unit pengawasan intern sendiri, maka
pemeriksaan internal anak perusahaan terhadap kinerja anak perusahaan
dilaksanakan oleh pengawas intern Perusahaan selaku auditor internal
33
BAB VI
PROSEDUR PELAPORAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
DAN PERUBAHAN PEDOMAN GCG
6.1. Pelaporan
Setiap orang dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap
Code of GCG kepada Perusahaan melalui surat kepada Pejabat yang berwenang dan
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.
- Setiap orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap
Code of GCG harus memberikan identitas dengan jelas dan akan diberikan
penghargaan apabila dugaan pelanggaran Code of GCG terbukti benar terjadi dan
pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya.
- Kerahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila:
a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan
oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
b. Diperlukan oleh Bagian Hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan
di depan hukum.
- Setiap laporan pelanggaran Code of GCG tidak akan disebarluaskan kepada pihak
manapun juga (public expose), sebelum terbukti kebenarannya.
- Penyidikan atau penindaklanjutan hasil laporan pelanggaran Code of GCG
senantiasa berlandaskan atas azas praduga tak bersalah.
- Penerima Laporan yaitu Pejabat yang berwenang memiliki kewajiban
menindaklanjuti setiap laporan yang dianggap sah untuk dilaporkan kepada Direksi
dengan tembusan kepada Komisaris .
6.2. Sosialisasi dan Pelaksanaan (Execution)
- Perusahaan wajib membentuk unit atau tim khusus yang bertanggungjawab terhadap
program sosialisasi dan implementasi GCG.
6.3. Evaluasi (Monitor & Learn)
- Perusahaan melalui unit atau tim khusus akan melakukan evaluasi pelaksanaan Code
of GCG.
- Perusahaan (bila dipandang perlu) dapat membentuk sebuah Tim Gabungan (joint
committee) yang terdiri dari unsur Komisaris dan Direksi yang bertanggungjawab
terhadap evaluasi pelaksanaan GCG.
6.4. Pengkajian dan Perubahan (Test & Adapt)
- Perusahaan melalui unit atau tim khusus akan melakukan kajian untuk memperbaiki
dan/atau menyempurnakan Code of GCG apabila dipandang memiliki unsur yang
tidak relevan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
34
- Perusahaan, paling lambat dalam waktu satu tahun, melalui unit atau tim khusus
melakukan evaluasi terhadap GCG Code disesuaikan dengan kondisi terbaru yang
berpengaruh terhadap Perusahaan.
35