SUSI PUDJIASTUTI PRIORITAS PEMBANGUNAN …kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar... · Untuk...

PRIORITAS PEMBANGUNAN SEKTORKELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSI PUDJIASTUTI

Menteri Kelautan & Perikanan

Republik Indonesia

28 Februari 2018

VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 2

“LAUT ADALAH MASA

DEPAN BANGSA”

Presiden Joko Widodo, Pidato Kenegaraan 20 Oktober 2014

Dua pertiga wilayah NKRI adalah laut (5,8 juta km2) dan garis panjang pantainya terbesar ke-2 di dunia (95.181 km)

Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Ketentuan 1982 LOSC

IUUF MERUSAK EKOSISTEM & KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

3

Kekurangan pasokan ikan tangkap juga berdampak terhadap produktifitas ikan budidaya

Foto http://www.greenpeace.org/australia/PageFiles/632840/supertrawlernet.jpg,

http://awsassets.wwfnz.panda.org/img/original/web_230599_trawling.jpg, https://images.nature.com/full/nature-

assets/nature/journal/v405/n6790/images/4051017ab.2.jpg

Penangkapan ikan berlebihan oleh kapal super trawler

Dampak kerusakan terumbu karang oleh bottom trawling

KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI BBM YANG DISELUNDUPKAN

KAPAL IKAN ILEGAL

4

.

Antrian BBM untuk Nelayan Transshipment



STRONG FISHERIES GOVERNANCE

Tata kelola yang kuat adalah dasar untuk mempertahankan keberlanjutan peningkatan

produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia

PSDKP :

Pengawasan

pengelolaan

sumberdaya kelautan

dan perikanan

BKIPM :

Perkarantinaan ikan,

pengendalian mutu,

keamanan hasil

perikanan, dan

keamanan hayati ikan

DJPRL :

Pengelolaan ruang laut,

konservasi dan

keanekaragaman hayati laut

DJPT & DJPB :

Keberlanjutan usaha perikanan

tangkap dan budidaya

DJPDS :

Daya saing dan sistem logistik

hasil kelautan dan perikanan

Pembagian Tugas

3 Pilar Misi KKP

1

2

3

4

5

BRSDM KP:

Inovasi iptek, SDM dan

pemberdayaan

masyarakat

6

MISI

Kedaulatan(Sovereignty)

MISI

Keberlanjutan(Sustainabiltiy)

MISI

Kesejahteraan(Prosperity)

LANGKAH-LANGKAH PEMBERANTASAN IUU FISHING

6

GOOD

GOVERNANCE

Moratorium izin untuk

kapal eks-asing

Permen KP No. 56/2014

Pembentukan Satgas 115

(Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas

Pemberantasan Ikan secara Ilegal)

Analisis dan

Evaluasi 1.132

Kapal Eks Asing

Peta jalan pengelolaan usaha

perikanan tangkap

Joint Communique on IUUF dengan

10 Negara

India, Norwegia, Palau, Papua

Nugini, Selandia Baru, Timor Leste,

Australia, Sudan, Rusia, Srilanka

PENENGGELAMAN

363 Kapal Ikan Illegal

PENANGANAN kasus

Perbudakan Benjina :

1020 org

Ratification of Port

State Measure

Agreement (PSMA)

Larangan Alih Muatan

di tengah laut untuk ke

luar negeri


Pengaturan Kapal

Pengangkut Ikan

Hidup & pelabuhan

muat singgah

Permen KP No.

15/2016

342 Kapal Ikan Asing

21 Kapal Ikan Indonesia

Usaha

Penangkapan Ikan

hanya untuk 100%

PMDN

Perpres 44/2016

Peningkatan Layanan

Perizinan: memangkas

waktu & dokumen

proses perizinan

melalui PTSP, Gerai

Perizinan di Daerah &

layanan Online

Pelarangan penggunaan

alata tangkap Pukat Hela

& Pukat Tarik


Pembatasan Penangkapan

Lobster, Kepiting &

Rajungan untuk ukuran &

kondisi tertentu



LANGKAH DIPLOMASI AWAL MELAWAN IUU FISHING

7KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Pertemuan dengan Enam Duta Besar untuk Menjalin Komitmen bahwa IUUF adalah Musuh Bersama

PENEGAKAN SATU ATAP UNTUK KEJAHATAN PERIKANAN


Pembentukan Satgas 115 (Perpres No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal)

SEJARAH TERBIT IZIN KAPAL PERIKANAN EKS-ASING DAN ASING

9

Sistem Lisensi & Charter Kapal ikan asing dimulai pada tahun 2001 dan berakhir pada 2007.

Mulai tahun 2008 Indonesia memberlakukan nasionalisasi kapal asing (semua berbendera Indonesia atau eks-asing)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Izin Terbit Kapal Perikanan Eks-Asing, Charter & Lisensi

Eks-Asing Charter (Asing) Lisensi (Asing)

Sarwono

Kusumaatmadja

Rokhmin

Dahuri

Freddy Numberi Fadel

Muhammad

Sharif Cicip

Sutarjo

Susi Pudjiastuti

Moratorium &

Deregistrasi

“Industrialisasi Perikanan

Tangkap Terpadu”

“Usaha Perikanan

Tangkap Terpadu”

Lisensi Charter

Kapal AsingBilateral Arrangement

0% Modal Asing untuk

Perikanan Tangkap


PENGHENTIAN OPERASI KAPAL EKS-ASING

10

Berdasarkan data analisis & evaluasi, 100% kapal eks-asing telah melakukan pelanggaran IUUF

Kepulauan Riau

(± 60 kapal)

Sulawesi Utara

(± 200 kapal)Papua Barat

(± 90 kapal)

Maluku

(± 240 kapal)

Bali

(± 150 kapal)

Papua

(± 140 kapal)

Australia2%

China33%

Japan9%

Korea1%

Panama1%

Philippine9%

Taiwan19%

Thailand25%

Other4%

Prosentase negara asal

kapal eks-asing di

Indonesia:

Asal Bendera Kapal Eks-Asing dan Wilayah Operasinya di Indonesia

Kapal-kapal Sino


PENENGGELAMAN KAPAL DIMANDATKAN DALAM UU PERIKANAN

11

Menciptakan Deterrent Effect agar tidak ada lagi IUUF di wilayah perairan Indonesia

NO. BENDERA KAPAL TOTAL

1 Vietnam 188

2 Filipina 76

3 Thailand 22

4 Malaysia 51

5 Indonesia 21

6 Papua Nugini 2

7 China 1

8 Belize 1

9 Nigeria* 1

TOTAL

(Nov 2014-Nov 2017)363

Pasal 69 UU Perikanan (31/2004 jo. 45/2009)

• Lingkup Kewenangan:

• Pasal 69 (3): Menghentikan, memeriksa,

membawa, dan menahan kapal yang diduga

atau patut diduga melakukan pelanggaran di

Wilayah Pengelolaan Perikanan

• Pasal 69 (4): Berdasarkan bukti permulaan

yang cukup, dapat melakukan tindakan

khusus berupa pembakaran dan/atau

penenggelaman kapal perikanan berbendera

asing berdasarkan bukti permulaan yang

cukup

KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA*) Keterangan: MV Viking

MV VIKING

12

Monumen illegal fishing di Pangandaran setelah MV Viking dikandaskan


SILVER SEA 2


KASUS KAPAL IKAN SEBAGAI ALAT PENYELUNDUPAN NARKOBA

14

Kapal ikan “Sunrise Glory” berbendera Singapura ditangkap TNI AL tanggal 7 Februari 2018 di Batam, Kepulauan Riau.

Terdapat 1,37 ton sabu di dalam kapal tersebut.

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

FISHERIES CRIME SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

15

Dibutuhkan komitmen dan kerjasama internasional untuk memberantas IUUF & kejahatan lainnya di atas kapal perikanan

Image Source: http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/24789307036_ef683725d3_o.jpg

Perdagangan

Manusia

Penyelundupan

hewan dilindungi

Penyelundupan

Narkoba

Penyelundupan

Minyak


PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016:

16

Keberpihakan serta peluang investasi yang ditawarkan di bidang kelautan dan perikanan

KATEGORI USAHA

TERBUKA

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

DICADANGKAN

Bagi investasi asing 100% tanpa ketentuan khusus

Cold Storage

Persyaratan dicadangkan untuk UMKMK

Pemindangan Ikan

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN KEMITRAAN

Persyaratan bermitra dengan UMKMK

Pembenihan dan pembesaran ikan

Pengeringan, pengasapan, fermentasi & surimi

Pemasaran, distribusi & ekspor

TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

Persyaratan tertentu seperti lokasi, besaranmodal & rekomendasi lembaga terkait

Penggalian pasir laut (modal domestik 100%)

Perikanan tangkap (modal domestik 100% dan izin khusus KKP)

Budidaya koral hias (rekomendasi KLHK)

TERTUTUP

Dilarang melakuka usaha berbentuk apapun, baik investor domestik maupun asing

Penangkapan ikan tercantum

dalam CITES

Pemanfaatan koral alam

Pengangkatan muatan kapal

tenggelam


PELARANGAN TRAWL & PEMBERLAKUAN UKURAN MINIMUM

17

Aturan Pilar keberlanjutan: Permen KP 01/2015 jo. Permen KP 56/2016 dan Permen KP 02/2015 jo. Permen KP 71/2016

Fakta yang terjadi:

1. Jaring akan mengerucut, jika kapal digerakkan untuk

menahan jaring (sama seperti trawl)

2. Rata2 kedalaman laut jawa 60-100 m, maka jaring

mulai terangkat jika sisa tali selambar mendekati 2x

kedalaman sekitar 200m

3. Pada kapal yg menggunakan > 3000m, maka akan

terjadi swap area sepanjang 1300m

4. Banyak ikan kecil yang akan kena, tidak sustainable

Panjang Tali

Selambar

Dia-

meter

Luas

Lingkaran

1,000 m 320 8 Ha

3,000 m 960 72 Ha

6,000 m 1920 289 Ha

P

P

Lokasi Target Ikan By-Catch

Brondong

(IPB, 2009)

51% 49%

9 spesies 16 spesies

Tegal

(UNDIP, 2008)

46% 54%

21 spesies (dominan

Petek)

SURIMI TEPUNG IKAN

Ilustrasi Operasi Cantrang

Komoditas Ukuran Karapas Ukuran

Berat

Lobster

(Panulirus spp.)> 8 cm > 200 gram

Kepiting

(Scylla spp)> 15 cm > 200 gram

Rajungan

(Portunus spp.)> 10 cm > 60 gram

Pembatasan Ukuran Lobster, Kepiting, Rajungan

Open season untuk kepiting

bertelur: 15 Des-5 Feb

Closed season untuk kepiting

Bertelur: 6 Feb-14 Des

Penggagalan penyelundupan bibit lobster di Tanjung Priok


STOCK IKAN MENINGKAT

18

Indikator pulihnya kesehatan sumber daya laut setelah reformasi kebijakan perikanan tangkap


Angka Potensi Sumber Daya Ikan (MSY) di Indonesia (juta ton/tahun)

*) Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017

2017201520132011200119991997

12,54*

3

1

0

2

6

4

5

9

7

8

12

10

11

13

6,196,4 6,41 6,52 7,31

9,93

KAMPANYE GEMAR MAKAN IKAN


“Yang tidak makan ikan

nanti saya tenggelamkan”

Lomba Masak Ikan Nusantara, Istana Kepresidenan

15 Agustus 2017

KONSUMSI IKAN TERUS MENINGKAT

20

Indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dalam negeri


33,8935,21

38,14

41,11

43,94

46,49

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Konsumsi Ikan Per Tahun (Kg/Kap/Tahun) 2012-2017*

Kg/Kap/tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Ditjen PDS, 2017

* Angka Sementara 2017

1. Konsumsi ikan meningkat sebesar 21.9% dalam

periode 2014-2017 dengan preferensi produk yang

dikonsumsi: Ikan segar 76%, Kelompok Ikan dalam

Makanan Jadi (KIMJ) 19%, Ikan Asin Diawetkan 15%

2. Rata-rata konsumsi ikan meningkat di setiap provinsi

3. Ikan semakin digemari

76; 69%

15; 14%

19; 17%

Ikan Segar

Kelompok Ikan dalamMakanan Jadi

Ikan Asin

PREFERENSI KONSUMEN

KESEJAHTERAAN NELAYAN MENINGKAT

21

Rata-rata nilai tukar dan nilai tukar usaha perikanan dalam kurun waktu 2014-2017


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017NTP : Nilai Tukar Perikanan

NTUP : Nilai Tukar Usaha Perikanan

NTN : Nilai Tukar Nelayan

NTUN : Nilai Tukar Usaha Nelayan

NTPi : Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

NTUPi : Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

125,00

130,00

Jan-1

4

Feb-1

4

Ma

r-14

Ap

r-1

4

Mei-14

Jun-

14

Jul-1

4

Ag

u-1

4

Sep-1

4

Okt-

14

Nov-

14

Des-

14

Jan-1

5

Feb-1

5

Ma

r-15

Ap

r-1

5

Mei-15

Jun-

15

Jul-1

5

Ag

u-1

5

Sep-1

5

Okt-

15

Nov-

15

Des-

15

Jan-1

6

Feb-1

6

Ma

r-16

Ap

r-1

6

Mei-16

Jun-

16

Jul-1

6

Ag

u-1

6

Sep-1

6

Okt-

16

Nov-

16

Des-

16

Jan-1

7

Feb-1

7

Ma

r-17

Ap

r-1

7

Mei-17

Jun-

17

Jul-1

7

Ag

u-1

7

Sep-1

7

Okt-

17

Nov-

17

Des-

17

NTN

NTPi

NTP

NTUN

NTUPi

NTUP

NT Rata-Rata 2014 2015 2016 2017

NTN 104,63 106,14 108,24 109,86

NTUN 107,37 108,63 117,57 123,01

NTPi 101,42 99,65 98,96 99,09

NTUPi 105,90 106,61 108,62 110,23

UKURAN TANGKAPAN NELAYAN TRADISIONAL MENINGKAT

22

.

Tangkapan cakalang di pesisir Kaimana Lobster tangkapan di Kepulauan AruKerapu Cina di Merauke


NERACA PERDAGANGAN IKAN INDONESIA MENJADI NO. 1 DI ASEAN

23

Neraca Perdagangan Ikan Thailand dan Vietnam turun drastis di 2014-2015

Sumber: International Trade Center, 2017

Balance in Value, Seafood Products in ASEAN 2001-2016 (US$ Thousand)

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indonesia Thailand Viet Nam Myanmar Philippines

Lao Cambodia Brunei Darussalam Malaysia Singapore


Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran

WEBSITE

PRIORITAS

80%Anggaran untuk

STAKEHOLDER

MUDAH DIPAHAMI

laranganpenggunaan

KATA BERSAYAP,

tidak jelas dan rancu

Contoh: optimalisasi, pengembangan, peningkatan, pemberdayaan, pembangunan, penguatan dll

EFISIENSI

Cek ulang HARGA SATUAN

MENYUSUN SOP implementasi program

✔✔✔ EFISIENSI program-program pendukung

KETERBUKAAN

PUBLIKASIanggaran di

tidak jelas, dan rancu

WEBSITE


KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 25.

Peta Sebaran Benih Lopster di Seluruh Wilayah RI.

Pada gambar sebaran diatas lingkaran yang berwarna kuning merupakan wilayah

reproduksi dimana lobster dewasa bertelur dan kemudian juvenile lobster mengikuti

arah arus. Diwilayah Australia juvenile lobster mengikuti arus hingga ke area benih

lobster di Indonesia di Papua hingga ke Maluku. Untuk benih lobster yang berada di

selatan Indonesia diduga berasal dari Philipina dan laut Sulawesi dan kemudian juvenile

terbawa oleh arus ke selatan Indonesia.

Sumber : Hoc Tan Dao et al 2015. Oceanographic Currents and Local Ecological Knowledge

Indicate, and Genetics Does Not Refute, a Contemporary Pattern of Larval Dispersal for The

Ornate Spiny Lobster, Panulirus ornatus in the South-East Asian Archipelago. PLOS ONE. May 7,

2015

LAUT INDONESIA MERUPAKAN JALUR SEBARAN BENIH LOBSTER SECARA ALAM I


TARGET PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER ADALAH VIETNAM

Sumber: BKIPM KKP, 2017

Peta Lokasi Penangkapan dan Pengeluaran Benih Lobster di Indonesia

Titik Penangkapan Benur Lobster:

1. Muko-Muko, Bengkulu

2. Pantai Bengkunat, Pantai Senging, Pantai Setia& Labuan

Juku,Lampung

3. Pantai Binuageun,Lebak Banten

4. Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat

5. Pantai Barat Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat

6. Pantai Puger, Jember, Jawa Timur

7. Perairan Pacitan, Jawa Timur

8. Perairan Trenggalek, Tulung Agung Jawa Timur

9. Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur

10. Pantai Pancer, Banyuwangi, Jawa Timur

11. Teluk Awang, Teluk Ekas, Pantai Selong Belanak, Pantai

Mawun, Pantai Kuta, Tanjung Aan di Lombok, NTB

12. Pantai Hu’u, Pantai Ria Teluk Cempi di Dompu, Sumbawa

13. Pantai Moramo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Vietnam

Singapore

1

2

3

45 6 87 109

11

12

13Jakarta

SurabayaSemarang

Bandung

Medan

Jalur Udara Penerbangan Internasional :

Jalur Udara Penerbangan Domestik :

Jalur Darat/Laut :

Lampung

BaliDIY

Batam

SUSI PUDJIASTUTI PRIORITAS PEMBANGUNAN …kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar... · Untuk...

Documents

Transcript of SUSI PUDJIASTUTI PRIORITAS PEMBANGUNAN …kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar... · Untuk...