Sumber Makalah Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan

5/19/2018 Sumber Makalah Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan

1/66

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Oleh

ARINI FITRINim : K11112122

Kelas : Kesmas C

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012
http://1.bp.blogspot.com/-SSLYqRRTJx8/UP_yl8TZDZI/AAAAAAAAAKA/HzVRjetPXQM/s1600/unhas_logo.png


2/66

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.wb

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan atas limpahan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita semua. Rasa syukur itu dapat kita wujudkan dengan cara

memelihara lingkungan dan menjaga kesehatan serta mengasah akal budi untuk

memanfaatkan karunia Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi, rasa syukur itu harus senstiasa

kita wujudkan dengan rajin belajar dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan

cara itu, kita akan menjadi generasi bangsa yang tangguh dan berbobot serta pintar.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan

menyelesaikan makalah ini dengan baik dan dalam waktu yang relative singkat. Makalah ini

dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan

pada khususnya dan pembaca pada umumnya untuk menambah wawasan tentang Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat

kekurangan dan kesalahan yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan pembaca. Olehnya

itu, penulis sangat terbuka untuk menerima semua saran dan kritikan yang dapat membangun

demi kesempurnaan makalah ini. Dan juga bertambahnya pengawasan dan wawasan penulis

dalam pembuatan makalah berikutnya.

Penulis


3/66

DAFTAR ISI

Sampul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Permasalahan

Tujuan dan manfaat

Bab II Pembahasan

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Perkembangan Program Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di Indonesia

Berbagai Upaya untuk Pengembangan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

BAB III Penutup

Kesimpulan

Saran

Daftar Pustaka

i

ii

iii

1

1

1

2

3

3

4

5

10

12

13

13

13

14


4/66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupaan sehari-hari kita sering menemui pelayanan kesehatan di tempat

tertentu, seperti di Pustu, Puskesmas, dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan meliputi

peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan

konvensional maupun pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan tradisional dan

komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan dan

efektifitas yang tinggi.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat

banyak, maka peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai

bagian atau porsi yang besar. Namun karena keterbatasan sumber daya pemerintah, maka

potensi masyarakat perlu digali atau diikutsertakan dalam upaya pelayanan kesehatan

masyarakat tersebut.

Pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui Puskesmas

didasarkan pada misi dididrikannya Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan

(Centre for Health Development) di wilayah kerja tertentu.

B. Permasalahan

1. Apakah itu Pelayanan Kesehatan ?

2. Seperti apakah pelayanan kesehahatan masyarakat ?

3. Apa sajakah program pelayanan kesehatan masyarakat ?

4. Bagaimana perkembangan program pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia ?

5. Apa upaya untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan informasi

tentang pelayanan kesehatan masyarakat dan mengetahui program-program pelayanan

kesehatan masyarakat di Indonesia.


5/66

b. Manfaat

Pembuatan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin

menambah wawasan dan pengetahun tentang pelayanan kesehatan masyarakat dan program

pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia serta upaya untuk pengembangan pelayanan

kesehatan masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pengertian pelayanan kesehatan banyak macamnya. Menurut pendapat Levey dan Loomba

(1973), Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,

kelompok dan ataupun masyarakat.

2. Macam Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran (medical services) dan

pelayanan kesehatan masyarakat (public health services). Jika dijabarkan dari pendapat

Hodgetts dan Cascio (1983) adalah :

1. Pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau

secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya ialaha untuk menyembuhkan


6/66

penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan

keluarga.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya

bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya ialah untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok

dan masyarakat.

3. Bentuk Pelayanan Kesehatan

Secara umum, ada 3 tingkat atau gradasi penyakit yaitu sakit ringan (mild), sakit

sedang (moderate), dan sakit parah (severe) yang menuntut bentuk pelayanan kesehatan yang

berbeda pula. Oleh sebab itu, perlu dibedakan adanya 3 bentuk pelayanan, yakni :

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (Primary health care) :

Pelayanan kesehatan ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang

sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Pelayanan yang

diperlukan pada jenis ini bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health services) atau juga

merupakan pelayanan kesehatan primer atau utama (primary health care). Bentuk pelayanan

ini seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Balkesmas.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services) :

Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan

nginap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan

ini misalnya Rumah Sakit tipe C dan D, dan memerlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services):

Pelayanan kesehatan ini diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasiaen yang sudah

tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan kesehatan ini sudah

komplek, dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contohnya Rumah sakit bertipe A

dan B.

B. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan

mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Oleh karena ruang lingkup

pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka

peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai bagian atau porsi

yang besar. Namun karena keterbatasan sumber daya pemerintah, maka potensi masyarakat

perlu digali atau diikutsertakan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.

Mengalang potensi masyarakat mencakup 3 dimensi, yaitu :


7/66

1. Potensi masyarakat dalam arti komunitas (misalnya masyarakat RT, RW, Kelurahan dan

sebagainya). Bentuk-bentuk partisipasi dan penggalian potensi masyarakat dalam pelayanan

kesehatan masyarakat seperti adanya dana sehat, iuran untuk PMT (Pembinaan Makanan

Tambahan), untuk anak balita, dan sebagainya.

2. Menggalang potensi masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat atau sering

disebut Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penyelenggaraan pelayanan-

pelayanan kesehatan masyarakat oleh LSM-LSM pada hakikatnya merupakan bentuk

partisipasi masyarakat dalam system pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Menggalang potensi masyarakat melalui perusahaan-perusahaan swasta yang ikut membantu

meringankan beban penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas, Balkesmas,

dan sebagainya).

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan

masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, antara lain :

a. Penanggung jawab; pengawasan, standar pelayanan, dan sebagainya dalam pelayanan

kesehatan masyarakat baik pemerintah (Puskesmas) maupun swasta (Balkesmas) berada di

bawah koordinasi penanggung jawab seperti Departemen Kesehatan.

b. Standar pelayanan; pelayanan kesehatan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta harus

berdasarkan pada suatu standar tertentu. Di Indonesia standar ini telah ditetapkan oleh

Departemene Kesehatan, dengan adanya Buku Pedoman Puskesmas

c. Hubungan kerja; dalam hal ini harus ada pembagian kerja yang jelas antara bagian satu

dengan yang lain. Artinya fasilitas kesehatan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas

yang menggambarkan hubungan kerja baik horizontal maupun vertical.

d. Pengorganisasian potensi masyarakat; keikutsertaan masyarakat atu pengorganisasian

masyarakat ini penting, karena adanya keterbatasan sumber-sumber daya penyelenggara

pelayanan kesehatan masyarakat.

C. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh

masyarakat, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa program pelayanan kesehatana

masyarakat.

1. Puskesmas

Usaha kesehatan masyarakat terutama dilakukan melalui peningkatan pelayanan Puskesmas

dan upaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan Puskesmas direncanakan terutama ditujukn


8/66

kepada golongan ibu, anak, tenaga kerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah baik di

pedesaan maupun di perkotaan.

Puskesmas akan dikembangkan menjadi pusat pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pemerataan upaya kesehatan Puskesmas akan diusahakan, baik melalui peningkatan fungsi

Puskesmas maupun peran serta masyarakat dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan

Masyarakat Desa (PKMD).

2. Keluarga Berencana

Kegiatan kelurga berencana diarahkan pada pengembangan keluarga sehat sejahtera, yaitu

dengan makin diterimanya Norma Keluaga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)

melalui kegiatan penyuluhan dan motivasi pada pasangan usia subur, generasi muda serta

pelayanan medic KB.

Pelaksanaan program KB dilaksanakan secara bertahap, mula mula program mempunyai

orientasi klinis. Kemudian berkembang dengan pesat, untuk mendapat liputan yang lebih

luas, beberapa tenaga pelaksana lapangan ditempatkan di klinik juga diwajibkan mengadakan

kunjungan ke rumah-rumah untuk memberikan motivasi dan penerangan di mana dapat

memperoleh pelayanan KB.

Peningkatan peranan masyarakat dalam program KB akan memungkinkan alih peran

pengelolaan program KB kepada masyarakat di masa yang akan datan, dengan demikian

perkembangan NKKBS juga akan menjadi kenyataan.

3. Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pelayanan dan monitoring ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu menyusui ditingkatkan melalui

pemeriksaan kehamilan, imunisasi, identifikasi risiko tinggi kehamilan dan tindak lanjutnya,

pelayanan ibu menyusui dan pertolongan oleh tenaga terlatih.

Pelayanan bayi dan anak prasekolah termasuk murid Taman Kanak-kanak dilakukan melalui

penelitian dan pengamatan dari pertumbuhan dan perkembangan secara berkala, imunisasi,

identifikasi risiko tinggi dengan tindak lanjutdan pencegahan dehidrasi.

Peran serta masyarakat ditingkatkan melalui penyuluhan yang terutama ditujukan kepada ibu

dan dukun beranakserta guru TK. Penyuluhan juga dilakukan melalui PKK.

4. Kesehatan Sekolah

Melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diharapkan dapat ditingkatkan derajat kesehatan

dan kemampuan untuk hidup sehat dari anak sekolah pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah

Dasar Luar Biasa (SDLB), SMP, dan SMA termasuk pondok pesantren melalui upaya

peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemeliharaan sehingga mempunyai dampak

terhadap penurunan angka absensi karena sakit.


9/66

5. Kesehatan Gigi dan Mulut

Dalam memperluas jangkauan, pemerataan dan peningkatan suatu pelayanan kesehatan gigi

dan mulut dilakukan kegiatan-kegiatan :

a. Pelayanan kesehatan gigi pada unit kelurga terutama ibu hamil, ibu menyusui dan anak pra

sekolah.

b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna di sekolah dasar, kegiatan promotif dan

preventif di SD.

c. Pelayanan medic dasar kedokteran gigi dilakukan di puskesmas.

6. Kesehatan Jiwa

Tujuan pokok kesehatan ini adalah mencegah meningkatnya angka penderita berbagai

gangguan jiwa, seperti psikonerotik, psikomatik, retardasi mental, kelainan perilaku dan

penyalahgunaan narkotik, alcohol, obat, dan bahan berbahaya lainnya.

Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan berdasarkan pendekatan yang menyeluruh dan

mendalam dari berbagai segi yang saling berkaitan, dan melakukan pembinaan sehingga

dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa, terutama untuk dapat mendeteksi secara dini

berbagai gangguan kesehatan jiwa.

7. Laboratorium sederhana

Sasaran pokok kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan pemeriksaan sediaan, untuk

mencapai ini dilakukan penataran tenaga laboratorium. Kegiatannya adalah melaksanakan

pelayanan rutin, penyuluhan dan pengiriman sediaan penyakit dalam rangka pengamatan

kejadian penyakit.

8. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)

PKMD diselenggarakan oleh masyarkat sendiri yang pengelolaan di lapangan memanfaatkan

sumber-sumber setempat dalam penyelenggaraan secara terus-menerus serta terorganisir

hingga ikut merangkaikan hasil-hasil kegiatannya secara tersambung dengan perpanjangan

program-program Puskesmas di desanya serta mampu terpadu dan menunjang system

kesehatan nasional.

9. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Tujuan pokok kegiatan ini adalah untuk mencegah timbulnya penyakit, menurunkan angka

kesakitan, kematian, dan akibt bu7ruk dari penyakit menular. Untuk mencapai tujuan tersebut

diambil langkah-langkah untuk meningkatkan :

Pengamatan penyakit menular, termasuk pelabuhan.

Kualitas dan kuantitas tenaga di bidang epidemiologi, entomologi, ekologi, sanitasi, dan

laboratorium.


10/66

Kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam hal pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular dengan menggunakan teknologi tepat guna dan secara

sederhana yang berhasilguna dan berdayaguna.

Penggunaan alat, serum dan vaksin dalam negeri.

Isolasi penderita npenyakit manular.

Pengamatan vector penyakit.

10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit tak menular

Tujuan kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit

jantung, dan pembuluh darah, kanker, kecelakaan, dan lain-lain. Kegiatan pelayanan

penyembuhan dan pemulihan diutamakan pada pengobatan jalan melalui Puskesmas dan

rujukannya.

Sebagai langkah pertama diadakan kegiatan pengumpulan data dan penelitian tentang

masalah penyakit tak menular, antara lain dengan mengadakan kegiatan panduan dan

penjaringan selektif pada Puskesmas di daerah tertentu.

11. Program perbaikan gizi

Program ini bertujuan bertujuan untuk menunjang upaya penurunan angka kematian balita,

dan meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal, melalui peningkatan status gizi, terutama bagi golongan rawan dan masyarakat

berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota.

Pokok kegiatan yang dilaksanakan dalm program perbaikan gizi adalah Usaha Perbaikan Gizi

Keluarga (UPKG), pencegahan dan penanggulangan penyakit gangguan gizi terutama KKP,

Kekurangan Vitamin A, gondok endemic dan anemi gizi besi, peningkatan gizi anak sekolah,

dan pelayanan gizi institusi.

12. Program peningkatan kesehatan lingkungan

Program ini bertujuan mencapai mutu lingkungan yang dapat menjamin kesehatan menuju

derajat kesehatan masyarakat yang optimal, serta untuk mewujudkan keikutsertaan dan

kesadaran masyarakat dan sector pemerintah yang berkaitan dalam tanggung jawab upaya

peningkatan dan pelestarian kesehatan lingkungan.

Program ini meliputi program peningkatan air bersih, program penyehatan perumahan dan

lingkungan, program pengawasan kualitas lingkungan, dan pengembangan kegiatan instalasi

pemeriksaan specimen kesehatan lingkungan.

D. Perkembangan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia


11/66

Mengkaji perkembangan pelayanan kesehatan massyarakat di Indonesia memang

sejalan dengan perjuangan bangsa mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Beberapa catatan

penting di bawah ini baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdekadapat dijadikan

tonggak sejarah perkembangan program kesehatan masyarakat di Indonesia.

Tahun 1942 : Mulai dirintis pengembangan program pendidikan kesehatan masyarakat untuk

peningkatan sanitasi lingkungan di wilayah pedesaan.

Tahun 1952 : Pengembangan upaya usaha Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) mulai dirintis

dengan didirikannya Direktorat KIA di lingkungan Kementrian Kesehatan

Tahun 1956 : Proyek UKS diperkenalkan di wilayah Jakarta.

Tahun 1959 : Program pemberantasan penyakit malaria di milai dengan bantuan WHO.

Tahun 1960 : UU Pokok kesehatan dirumuskan

Tahun 1969 : Dengan mulai tersusunnya Repelita, sector kesehatan juga mulai menata

perencanaannya secara nasional

Tahun 1982 : Sistem Kesehatan Nasional (SKN) mulai diberlakukan.

Tahun 1988 : Penggunaan obat generic diperkenalkan

Tahun 1991 : Dokter sebagai pegawai tidak tetap (PTT) mulai diberlakukan.

Tahun 1992 : UU no. 23 mulai diterapkan untuk sector kesehatan.

Tahun 1994 : Keppres 36 tentang strategi penanggulangan AIDS Nasional dan Daerah

Tahun 1995 : Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dimulai untuk mencapai target Indonesia bebas

polio tahun 2000.

Pembangunan Puskesmas di Indonesia mulai dirintis dengan berbagai pertimbangan

yang bersifat strategis. Untuk jangka panjang pengembangan pelayanan kesehatan dasar

(Primary Health Care/PHC) melalui Puskesmas dinilai jauh lebih efisien dan efektif hasilnya

dibandingkan pengembangan pelayanan RS.

Dari konsep pengembangan PHC lahirlah konsep PKMD (Pembangunan Kesehatan

Masyarakat Desa) di Indonesia. PKMD saat ini sudah berkembang menjadi model peran serta

masyarakat di bidang pelayanan kesehatan yang kemudian diberikan nama sesuai dengan

muatan lokalnya seperti muatan tambahan program gizi dikenal dengan nama UPKG (Upaya

Pelayanan Gizi Keluarga); Proyandu (Program Pelayanan Terpadu) yang diberikan muatan

program KIA, Gizi (Penimbangan Balita, pemberian vitamin A untuk Balita, dan Sulfas

Ferrosus untuk Ibu Hamil), P2M (Imunisasi dan pemberantasan diare, cacingan), program

KB (Konseling); POD (Pos Obat Desa); DUKM (Dana Upaya Kesehatan Masyarakat)

semacam ansuransi kesehatan di desa; Bidan Desa dengan Polindes (Poliknik Persalinan);

pembinaan pengobatan tradisional, dan sebagainya.


12/66

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia (AFTA 2003 dan APEC 2010-2020)

akan berpengaruh pada kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk

memasuki persaingan global di bidang kesehatan.

Setelah 25 tahun Indonesia mengembangkan primary health care services, Indonesia

sudah mencatat sukses besar dengan turunnya tingkat kematian bayi (IMR), tingkat fertilitas

(FR), tingkat kematian ibu bersalin (MMR), kematian kasar (CDR), angka kesakitan

beberapa penyakit menular terutama yang bias dicegah dengan imunisasi dan memperpanjang

angka harapan hidup.

Meskipun Indonesia sudah mencatat sukses besar di bidang pembangunan kesehatan

namaun globalisasi di bidang jasa pelanyanan kesehatan juga akan ditandai dengan adanya

investasi modal asing di Indonesia untuk membangun pusatpusat pelayanan kesehatan

seperti RS dan laboratorium, termasuk di biidang farmasi dengan membangunpabrik obat

PMA . Akibatnya, persaingan tenaga kesehatan juga akan berlangssung semakin ketat.


13/66

E. Berbagai Upaya untuk Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui Puskesmas

didasarkan pada misi dididrikannya Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan

(Centre for Health Development) di wilayah kerja tertentu. Upaya pengembangannya dapat

dilaksanakan melalui perluasan jangkauan wilayah sesuai dengan tingkat kemajuan wilayah

sesuai dengan tingkat kemajuan transportasi, peningkatan rujukan, peningkatan mutu

pelayanan dan keterampilan staf, peningkatan manajemen organisasi dan peningkatan peran

serta masyarakat. Adapun upaya untuk pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat,

antara lain :

1. Meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa dengan membangun

Puskesmas yang baru, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan, Posyandu, dan penempatan

Bidan di desa yang mengelola sebuah polindes (Poliknik Persalinan Desa).

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, baik dengan meningkatkan keterampilan dan

motivasi kerja staf dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun

dengan cara mencukupi berbagai jenis kebutuhan peralatan dan obat-obatan.

3. Pengadaan peralatan dan obat-obatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pengadaan obat seharusnya didasarkan pada analisis epidemiologi penyakit

yang berkembang di wilayah kerjanya.

4. System rujukan di tingkat pelayanan kesehatan dasar lebih diperkuat dengan meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa. Rujukan pelayanan kesehatan akan dapat

terlaksana bila pembangunan sector lain di tingkat Kecamatan juga mendukung yaitu

tersedianya fasilitas transportasi yang lebih memadai dan peningkatan pendapatan keluarga.

5. Peran serta masyarakat melalui pengembangan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa

(PKMD). Kegiataan ini perlu dilakukan secara gotong-royong dan swadaya sehingga

masyarakat mampu mencapai mutu hidup yang sehat dan sejahtera.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-

sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan

ataupun masyarakat (Levey dan Loomba,1973).


14/66

2. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran (medical services) dan pelayanan

kesehatan masyarakat (public health services)

3. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Penanggung

jawab, standar pelayanan, hubungan kerja; dan pengorganisasian potensi masyarakat

4. Program-program pelayanan kesehatan masyarakat meliputi Puskesmas, Keluarga

Berencana, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kesehatan Gigi

dan Mulut, Kesehatan Jiwa, Laboratorium sederhana, Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Desa (PKMD), Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, Pencegahan dan

pemberantasan penyakit tak menular, Program perbaikan gizi, dan Program peningkatan

kesehatan lingkungan

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah diharapkan agar pemerintah meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat

setinggi-tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Azrul.1996.Pengantar Administrasi Kesehahatan Edisi Ketiga.Tanggerang :

Binapura Aksara

Muninjaya, A.A Gde.1999.Manajemen Kesehatan.Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC

Sukarni, Mariyati.1994.Kesehatan Keluarga Lingkungan.Yogyakarta : Kanisius

Notoatmodjo, Soekidjo.2003.Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-prinsip Dasar).Jakarta :

PT. Asdi Mahasatya

http://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemen-

kualitas.htmldi akses hari Rabu, 24 Oktober 2012

http://staff.blog.ui.ac.id/yaslis/2008/03/06/apa-yang-salah-dengan-program-kesehatan-kita/

di akses hari Rabu, 24 Oktober 2012
http://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemen-kualitas.htmlhttp://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemen-kualitas.htmlhttp://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemen-kualitas.htmlhttp://staff.blog.ui.ac.id/yaslis/2008/03/06/apa-yang-salah-dengan-program-kesehatan-kita/http://staff.blog.ui.ac.id/yaslis/2008/03/06/apa-yang-salah-dengan-program-kesehatan-kita/http://staff.blog.ui.ac.id/yaslis/2008/03/06/apa-yang-salah-dengan-program-kesehatan-kita/http://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemen-kualitas.htmlhttp://gustiayuendanghartanti.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-manajemen-kualitas.html


15/66

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Rumah sakitMrpkn sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh

dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.Perbandingan antara jumlah TT RS

dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat rendah. Untuk 10 ribu penduduk cumatersedia 6 TT RS.

TerminologiAsal kata: Hospital (rumah sakit) Dr bahasa latin,hospes = tuan rumah akar kata hotel dan

hospitality (keramahan).Di abad pertengahan,RS berfungsi sbg penampungan org miskin &

musafir

Rumah sakit menurut WHO Expert Committee On Organization Of Medical Care: is

an integral part of social and medical organization, the function of which is to provide for the

population complete health care, both curative and preventive and whose out patient service

reach out to the family and its home environment; the hospital is also a centre for the training

of health workers and for biosocial research

Sejarahkuil Mesir. Kuil Asclepius di Yunani dipercaya memberikan pengobatan kepada orang sakit,

Diadopsi bangsa Romawi. Kuil Romawi untuk sculapius dibangun tahun 291 SM di tanahTiber, Roma dengan ritus-ritus hampir sama dengan kepercayaan Yunani.

v Institusi yang spesifik untuk pengobatan pertama kali di India.

RS Brahmanti pertama kali didirikan di Sri Lanka pada tahun 431 SM, kemudian Raja Ashoka

juga mendirikan 18 rumah sakit di Hindustan pada 230 SM dengan dilengkapi tenaga medis

dan perawat yang dibiayai anggaran kerajaan. Rumah sakit pertama dgn konsep pengajaran

pengobatan, dengan mahasiswa yang diberikan oleh tenaga ahli, adalah Akademi

Gundishapur di Kerajaan Persia. Bangsa Romawi menciptakan valetudinaria(pengobatan

budak, gladiator & prajurit thn100 SM) Adopsi kepercayaan Kristiani ikut mempengaruhi

pelayanan medis di sana. Konsil Nicea I pada thn 325 memerintahkan pihak Gereja

untuk memberikan pelayanan kpd orang-orang miskin, sakit, janda & musafir. Setiap 1

katedral di kota harus menyediakan yankes. Salah satu yang pertama kali mendirikan adalah

Saint Sampson di Konstantinopel dan Basil, bishop of Caesarea. Bangunan ini berhubungan

langsung dengan gereja & disediakan tempat terpisah untuk penderita lepra.

v abad pertengahan di Eropa

Di tempat peribadahan terdpt yankes oleh pendeta dan suster (Frase Perancis untuk rumah

sakit adalah htel-Dieu ="hostel of God."). Ditemukan RS yg terspesialisasi utk penderita

lepra, kaum miskin/ musafir.

v sejarah Islam (abad 812) memperkenalkan standar pengobatan yg tinggi.RS pertama dibangun pada abad 9 -10 mempekerjakan 25 staff pengobatan dan perlakuan

pengobatan berbeda untuk penyakit yang berbeda pula.

v Tiongkok (awal abad 10)

Terdpt RS yang didanai pemerintah muncul

v Eropa (abad 1617)

Perubahan RS menjadi lebih sekular

v abad 18

RS modern pertama berdiri dgn pelayanan dan pembedahan medis. Inggris pertama kali

memperkenalkan konsep ini Guy's Hospital didirikan di London (1724) atas permintaan

saudagar kaya Thomas Guy. RS ini kemudian menjamur di seluruh Inggris Raya. Di koloni

Inggris di Amerika berdiri Pennsylvania General Hospital di Philadelphia (1751).Perkembangan RS di Indonesia
http://mafouz2222.blogspot.com/2011/12/jenis-jenis-pelayanan-kesehatan.htmlhttp://mafouz2222.blogspot.com/2011/12/jenis-jenis-pelayanan-kesehatan.htmlhttp://mafouz2222.blogspot.com/2011/12/jenis-jenis-pelayanan-kesehatan.html


16/66

Thn 1626

pertama sekali didirikan oleh VOC

Periode Raffless (Inggris)

ditujukan untuk melayani anggota militer beserta keluarganya & masyarakat pribumi

sec.gratis

RS kelompok agama RS CBZ Jakarta

Tugas & FUNGSI- Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,

- Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan,

- Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman,

- Melaksanakan pelayanan medis khusus,

- Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan,

- Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi,

- Melaksanakan pelayanan kedokteran social

- Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan,

- Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal (observasi),- Melaksanakan pelayanan rawat inap,

- Melaksanakan pelayanan administratif,

- Melaksanakan pendidikan para medis,

- Membantu pendidikan tenaga medis umum,

- Membantu pendidikan tenaga medis spesialis,

- Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan,

- Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi,

Tugas dan fungsi ini berhubungan dgn kelas dan type RS di Indonesia terdiri dari RSU

dan RS khusus, kelas a, b, c, d. berbentuk badan dan sebagai unit pelaksana teknis daerah.

Perubahan kelas RS dapat terjadi sehubungan dgn turunnya kinerja RS yang ditetapkan oleh

Menkes RI melalui keputusan dirjen yan medik.

JENIS-JENIS RS RSU

RS Terspesialisasi

RS Penelitian/ Pendidikan

Rumah sakit lembaga/perusahaan

v RSU

*Melayani hampir seluruh penyakit umum,

*Memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (IGD) untuk mengatasi bahaya dalam

waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama

*mrpkn fasilitas yang mudah ditemui di suatu negara,*Dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka panjang.

Dilengkapi dengan fasilitas bedah, bedah plastik, ruang bersalin, lab.,dsb. Kelengkapan

fasilitas ini bisa bervariasi sesuai kemampuan penyelenggaranya.

Rumah sakit yang sangat besar sering =Medical Center(pusat kesehatan), biasanya melayani

seluruh pengobatan modern.

Sebagian besar RS di Indonesia membuka pelayanan kesehatan tanpa menginap (rawat jalan)

bagi masyarakat umum (klinik). Biasanya terdapat beberapa klinik/poliklinik di dalam suatu

RS.

v RS TERSPESIALISASI

Jenis ini mencakup: Trauma center, RSKA , RS manula, RSB ,RS yang melayani

kepentingan khusus spt:psychiatric (psychiatric hospital), penyakit pernapasan, dll. RS bs terdiri atas gabungan atau hanya satu bangunan.


17/66

Kebanyakan mempunyai afiliasi dengan universitas atau pusat riset medis tertentu.

Kebanyakan RS di dunia didirikan dengan tujuan nirlaba.

v RS PENELITIAN/ PENDIDIKAN

Adlh RSU yg terkait dgn kegiatan penelitian dan pendidikan di FK pada suatu

universitas/lembaga pendidikan tinggi.

Dipakai untuk pelatihan dokter-dokter muda, uji coba berbagai macam obat baru atau teknikpengobatan baru

Diselenggarakan oleh pihak universitas/PT sbg salah 1 wujud pengabdian masy. / Tri Dharma

perguruan tinggi.

v Rumah sakit lembaga/perusahaan

RS yg didirikan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk melayani pasien2 yang merupakan

anggota lembaga tersebut/karyawan perusahaan tersebut

Didirikan krn peny. yg berkaitan dgn keg. lembaga tsb (misalnya RS militer, lapangan udara),

bentuk jaminan sosial/pengobatan gratis bagi karyawan, atau karena letak/lokasi perusahaan

yang terpencil/jauh dari RSU

RS jg menerima pasien umum dan menyediakan ruang IGD untuk masyarakat umum.

v KLINIK: Fasilitas medis yang > kecil yang hanya melayani keluhan tertentu.

dijalankan oleh LSM atau dokter2 yang ingin menjalankan praktek pribadi.

Hanya menerima rawat jalan.

Bentuknya bisa pula berupa kumpulan klinik = poliklinik.

v Komite Etik Rumah Sakit / KERS

Adalah suatu badan yg resmi dibentuk dgn anggota dari berbagai disiplin perawatan

kesehatan dlm RS yang bertugas untuk menangani berbagai masalah etik yang timbul dalam

RS. KERS mrpkn sarana efektif dlm mengusahakan saling pengertian antara berbagai pihak

yang terlibat seperti dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang berbagai masalah

etika hukum kedokteran yang muncul dalam perawatan kesehatan di RS.

Keberadaan komite ada dalam struktur organisasi RS

Keanggotaan komite diangkat oleh Direktur RS /yayasan RS.

Keanggotaan komite bersifat multi disiplin meliputi : dokter (merupakan mayoritas anggota)

dari berbagai spesialisasi, perawat, pekerja sosial, rohaniawan, wakil administrasi RS, wakil

masyarakat, etikawan, & ahli hukum.

Fungsi kers1.Pendidikan,

2.Penyusun Kebijakan

3.Pembahasan Kasus PENDIDIKAN

- diskusi multidisiplin tentang kasus mediko legal & dilema etika biomedis & proses

pengambilan keputusan thd permasalahan yg ada.

-meningkatkan pengetahuan anggota komite

PENYUSUN KEBIJAKAN

v Semakin banyak kasus yang dibahas, semakin baik anggota komite dlm tatalaksana

pengambilan keputusan.

Pembahasan Kasus

kasus mediko legal & dilema etika biomedis

masalah etik yang timbul dalam RS


18/66

PUSKESMAS

SEJARAH Rakernas I Jakarta (1968)

Dirancang konsep Puskesmas

4 macam Puskesmas:1. Puskesmas tingkat desa

2.Puskesmas tingkat kecamatan

3. Puskesmas tingkat kawedanan

4. Puskesmas tingkat kabupaten

Rakernas II (1969)

3 katagori Puskesmas

a. Puskesmas tipe A dipimpin dokter penuh

b. Puskesmas tipe B dipimpin dokter tdk penuh

c. Puskesmas tipe C dipimpin paramedis

Rakernas III (1970)

1 macam Puskesmas di tingkat kecamatan /jumlah penduduk 30.000-50.000 org

v Thn 1979 katagori puskesmas;

- Puskesmas kecamatan (Pusk.Pembina)

- Puskesmas Desa/kelurahan (Pustu)

v Dr.Azrul Azwar,MPH (1980) : suatu kesatuan organisasi fungsional yg langsung memberikan

pelayanan sec. menyeluruh kpd masy.dlm suatu wilayah kerja tertentu dlm bentuk usaha2

kes.pokok

v Depkes RI (1981) :suatu kesatuan organisasi kes.yg lgsg memberikan yan kes sec. menyeluruh

& terintegrasi kpd masy.di wil.kerja terentu dl usaha2 kes.pokok

DEPKES RI (1987) : sbg pusat pembangunan kes yg berfungsi:

- mengembangkan kes.masy.

- membina kes masy

- menyelenggarakan yankes terdepan & terdekat dgn masy dlm bentuk keg pokok yg

menyeluruh & terpadu di wil kerjanya

suatu unit organisasi fungsional yg sec profesional melaks upaya yankes pokok dgn

menggunakan PSAM utk dpt memberikan yan sec menyeluruh & terpadu kpd masy di wil

kerjanya

DEPKES (1991) : suatu kesatuan organisasi kes fungsional yg mrpkn pusat pengembangan

kes masy & membina PSAM disamping memberikan yan sec menyeluruh di wil kerjanya

dlm bentuk keg pokok

FUNGSI PUSKESMASAda 3:

- Sbg pusat bang pembangunan kes masy di wilayahnya

- Membina PSAM di wil kerjanya dlm rangka meningk kemampuan utk hidup sehat

- Memberikan yankes secmenyeluruh & terpadu kpd masy di wil kerjanya

Kegiatan pokok puskesmasUpaya KIA

Upaya KB unit I

Peningk Gizi

Kesling unit II

P2M

Pengobatan & GD >>> unit VIPenyuluhan Kes >>>> unit V


19/66

UKS

UK OR unit IV

Perkesmas

Kes Kerja

Kesgilut unit III

Keswa unit IVKes mata

Lab Sederhana >>> unit II

Pencatatan & Pelaporan dlm rangka Sistem Informasi Kes.

Lansia >>> unit III

Pembinaan Batra >>> unit VII

Rawat jln & unap >>> unit VI

Wilayah kerja- 1 kecamatan

- Kepadatan penduduk

- Luas daerah

- Keadaan geografis- Infrastruktur

- Ditetapkan Bupati

- Kota besar: 1 kelurahan

- Sasaran penduduk 30.000/puskesmas

Kedudukan puskesmas

1.

Dlm Bidang Administrasi mrpkn perangkat Pemkab bertanggung jawab kpd Dinkes

Kab

2.

Dlm Hirarki Yankes sesuai dgn SKN,Puskesmas pd tingk.fasilitas kes.pertama

SATUAN PENUNJANG- Pustu

- Pusling

- Bidan desa

- Posyandu

- PSAM

PUSTU : unit yankes sederhana yg berfungsi menunjang & membantu pelaks.keg.2 yg

dilakukan puskesmas dlm wil yg > kecil

PUSLING : unit yankes keliling yg dilengkapi dg kendaraan roda 4/perahu motor &

peralatan kes,komunikasi & tenaga dr puskesmasKegiatan:

- memberikan yankes di daerah terpencil

- menyelidiki KLB

- -transportasi utk merujuk pasien

- -penyuluhan dgn alat audiovisual

BIDAN DESABertanggung jawab kpd Kepala pusat,

Wilayah kerja 3000 penduduk

Tugas:

- membina PSAM

- Posyandu- dasawisma


20/66

- pertolongan persalinan di rumah

STRUKTUR ORGANISASI Unsur pimpinan : kapus

Unsur Pembantu pimp.: Ka.TU

Unsur pelaksana : unit I

unit IIunit III

unit IV

unit V

unit VI

unit VII

PELAYANAN KESEHATAN

1.1. Pendahuluan

Telah disebutkan bahwa salah satu subsistem yang terdapat dalam system kesehatan ialahsubsistem pelayanan kesehatan. Untuk dapat memahami system kesehatan dengan baik, perlu

pula dipahami tentang subsistem pelayanan kesehatan tersebut. Sebenarnya jika

membicarakan subsistem pelayanan kesehatan, pengertian yang terkandung didalamnya

sangat luas. Sebagai akibat dari luasnya pengertian sehat, maka terdapat berbagai kegiatan

yang sekalipun tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, tetapi karena dampaknya juga

ditemukan pada kesehatan, menyebabkan berbagai kegiatan tersebut seyogyanya harus turut

diperhitungkan. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini, sangat dikenal dengan nama health

related activities banyak macamnya, misalnya kegiatan pembangunan perumahan, pengadaan

pangan, perbaikan lingkungan pemukiman dan lain sebagainya yang seperti ini. Tentu mudah

dipahami jika kesemua kegiatan ini turut diperhitungkan, akan ditemukan banyak kesulitan.Kegiatan-kegiatan yang seperti ini, popular dengan sebutan pelayanan kesehatan (health

services).

1.2. Pengertian

Menurut Levey dan Loomba (1973)maka yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan

ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sam dalam suatu

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan

penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok, dan ataupun

masyarakat.

Sesuai dengan batasan yang seperti ini, segera dipahami bahwa bentuk dan jenis

pelayanan kesehatan yang dapat ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini amat

ditentukan oleh :

1. Perorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama

dalam suatu organisasi.

2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencangkup kegiatan pemeliharaan kesehatan,

peningkatan kesehatan, pencengah penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan,

atau kombinasi dari padanya.


21/66

3. Sasaran pelayanan kesehatan, apakahuntuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun

untuk masyarakat secara keseluruhan.

1.3. Macam Pelayanan Kesehatan

Menurut Hodgetts dan Cascio (1983) Secara secara umum bentuk dan jenis pelayanan

kesehatan banyak macamnya dapat dibedakan atas 2. bentuk dan jenis pelayanan kesehatan :

1. Pelayanan kedokteran

Pelayanan kesehatan yang termaksud dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical

services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice)

atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (institution), tujuan utamanya untuk

menyembuhkan penyakit dan memilihkan kesehatan serta sasarannya terutama untukperseorangan dan keluarga.

2. Pelayanan Kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termaksud dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat

(public health services)ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara

bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk

kelompok dan masyarakat.

PEMBAGIAN PELAYANAN KESEHATAN


22/66

Perbedaan lebih lanjut dari kedua bentuk pelayanan kesehatani ini, dapat dilihat dari

rincian Leavel dan Clark (1953), yang secara sederhana dapat diuraikan pada tabel berikut .

Perbedaan pelayanan kedokteran dengan pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kedokteran Pelayanan kesehatan masyarakat

Tenaga pelaksananya terutama adalah

dokter

Perhatian utamnya pada penyembuhan

penyakit

Sasaran utamnya adalah perseorangan

atau keluarga

Kurang memperhatikan efisiensi

Tidak boleh menarik perhatian karena

bertentangan dengan etik dokter

Menjalankan fungsi perseirangan dan

terikat dengan undang-undang

Penghasilan diperoleh dari imbal jasa

Bertanggung jawab hanya pada

penderita

Tidak dapat memonopoli upaya

kesehatan dan bahkan mendapat

saingan.

Masalah administrasi sangat sederhana.

Tenaga tenaga pelaksananya terutama

adalah ahli kesmas

Perhatian utamnya pada pencegahan

penyakit penyakit

Sasaran utamnya adalah masyarakat

keseluruhan

Selalu memperhatikan efisiensi

Menarik perhatian masyarakat misalnya

penyuluhan masyarakat

Menjalankan fungsi mengorganisir

masyarakat dan didukung dengan

undang-undang

Penghasilan merupakan gaji dari

pemerintah

Bertanggung jawab kepada seluruh

masyarakat

Dapat memonopoli upaya kesehatan

Menghadapi berbagai persoalan

kepemimpinan.

1.4. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan


23/66

Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun

untuk dapat disebut sebagai suatu pelayanan kesehatan yang baik, keduanya harus memiliki

berbagai persyaratan pokok., syarat pokok yang dimaksud ialah :

1. Tersedia dan berkesinambungan

Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut

harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continous). Artinya

semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan,

serta keberadaanya dalam masyarakakt adalah setiap saat yang dibutuhkan.

2. Dapat diterima dengan wajar

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dapat diterima (acceptable)

oleh masyarakat serta bersifat wajar (appropriate) artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak

bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yangbertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta

bersifat tidak wajar, bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik.

3. Mudah dicapai

Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dicapai (accessible)

oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksudkan disini terutama dari sudut

lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka

pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang

terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, dan sementara itu tidak ditemukan di daerah

pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.

4. Mudah di jangkau

Syarat pokok keempat peayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dijangkau

(affordable) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini terutama dari

sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan biaya

pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan

kesehatan yang mahal dank arena itu hanya mungkin di nikmati oleh sebagian kecil

masyarakat saja, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.

5. Bermutu

Syarat pokok kelima pelayanan kesehatan yang baik adalah yang bermutu (quality).

Pengertian mutu yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para

pemakai jasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode

etik serta standar yang telah di tetapkan.

1.5. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan


24/66

Strata pelayanan kesehatan yang dianut oleh tiap Negara tidaklah sama, namun secara

umum berbagai strata ini dapat di kelompokkan menjadi tiga macvam yakni :

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama

Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primery health services) adalah pelayanan kesehatnay

ang bersifat kokok, yang sangat dibutuhkan opleh sebagian besarb masyarakat serta

mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya

pelayanan kesehatan tingkat pertyama ini bersifat pelayanan rawat jalan.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua

Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah

bersifat rawat inap dan untuk menyelenggarakannnya telah dibutuhkan tersediannya tenaga-

tenaga spesialis.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga

Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih complek

dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga sub spesialis.

1.6. Program Menjaga Mutu

Pengertian

Untuk dapat menjaga mutu pelayanan kesehatan banyak upaya yang dapat dilakukan.

Upaya tersebut jika dilaksanakan secara terarah dan terencana, dalam ilmu administrasi

kesehatan disebut dengan nama program menjaga mutu, batasan program menjaga mutu

banyak macamnya. Secara sederhana program menjaga mutudapat diartikan sebagai suatu

upaya yang dilaksanakan secra berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam

menetapkan masalah dan penyebab maslah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar

yang telah ditetapkan , menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai

dengan kemampuan yang tersedia, serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran-saran

tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan.

Tujuan

Tujuan program pelayanan mutu mencangkup dua hal yang bersifat pokok yang jika

disederhanakan menjadi :

1. Tujuan antara

Tujuan antara yangi ingin di capai oleh program menjaga mutu ialah di ketahuinya mutu

pelayanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu, tujuan ini dapat dicapai

apabila masalah mutu berhasil ditetapkan.

2. Tujuan akhir


25/66

Tujuan akhir yang ingin di capai ialah meningkatkan mutu pelayanan. Sesuai dengan

kegiatan program menjaga mutu, meningkatkan mutu yang di maksudkan ialah apabila

program masalah berhasil dilaksanakan.

Sasaran

Sasaran program menjaga mutu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Jika

diketahui bahwa pada setiap pelayanan kesehatan terdapat empat unsure yang bersifat pokok

yakni unsure masukan, unsure proses, unsure lingkungan, dan unsure keluaran. Maka mudah

di pahami dalam praktek sehati hari jika menyebut sasaran program menjaga mutu maka

yang di maksud disini antara lain ialah unsure-unsur tersebut.

1. Unsur input

Unsur input ialah semua sumberdaya (resources), sarana dan prasarana yg digunakan

dalam proses produksi, yaitu terdiri atas: ma, money, material, Method, machine, market,

dan time.

2. Unsur Lingkungan

Unsur lingkungan adalah keadaan sekitar yang dapat mempengrauhi pelayanan kesehatan.

Misalnya kebijakan, organisasi, dan manajemen.

3. Unsur Proses

Unsur proses adalah semua tindakan yang dilakukan pada pelayanan kesehatan. Misalnya

tindakan medis dan non medis.

4. Unsur keluaran


26/66

Unsur keluaran adalah yang menunjuk pada penampilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan

baik aspek medis maupun non medis.

Hubungan Antar Unsure Program Menjaga Mutu

Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan yang memiliki peranan yang amat penting ialah sebagai berikut :

1. Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan suatu yang sedang diamati.

2. Mutu adalah sifat yang dimiliki oleh suatu program

3. Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa yang didalmnya

terkandung sekaligus pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna.

4. Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapakan.

Ambil contoh dari penilaian pemakai jasa pelayanan misalnya, dimensi mutu yng dianut

sangat berbeda dengan penyelenggaraan pelayanan dan ataupun penyandang dana pelayanankesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh roberts dan provost telah berhasil membuktikan

adanya perbedaan dimensi tersebut.


27/66

Untuk mengatasi masalah mutu pelayanan kesehatan, telah disepakati bahwa pembahasan

tentang kepuasan pasien yang dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan, mengenal paling

tidak dua pembatasan. Pembatasan yang dimaksu ialah:

1. Pembatasan pada derajat kepuasan pasien

Pematasan pertama yang telah disepakati adalah pada derajat kepuasan pasien. Untuk

menghidari adanya unsure subjektifitas individual yang daoat mempersulit pelaksanan

program menjaga mutu, diteteapkannya bahwa yang dimaksud, dengan kepuasaan disini,

sekalipun orientasinya tetap individual, tetapi ukuran yang dipakai adalah yang bersifat

umum yakni yang sesuai dengan tingkat kepusaan rata-rata penduduk. Dengan perkataan lain,

mutu suatu pelayanan kesehatan dinilai baik, apabila pelayanan kesehatan tersebut dapat

menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien yang sesuai dengan tingkat kepuasaan rata-

rata penduduk.

2. Pembatasan pada upaya yang dilakukan

Pembatasan kedua yang telah disepakati adalah pada upaya yang dilakukan dalam

menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Untuk melindungi kepentingan pemakaian

jasa pelayanan kesehatan, yang pada umumnya awam terhadap tindakan kedokteran (Patient

ignorancy) ditetapkanlah upaya yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan kode etik serta

standar pelayanan profesi. Suatu pelayanan kesehatan sekalipun dapat memuaskan pasien,

tetapi apabila penyelenggaraannya tidak sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan

profesi bukanlah pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan kata lain, dalam pengertian

mutu pelayanan kesehatan tercakup pula penyempurnaan tata cara penyelenggaraan

pelayanan kesehatan tersebut. Mutu suatu pelayanan kesehatan dinilai baik apabila tatacara

penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan profesi yang telahditetapkan.

Bertitik tolak dari adanya 2 batasan ini, disebutkan yang dimaksud dengan mutu pelayanan

kesehatan adalah yang menuju pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu

piahak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasiean sesuai dengan tingkat kepuasan

rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraanya sesuai dengan kode etik

dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan .

Standar

Pada saat ini batasan tentang standar banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang

dipandang cukup penting adalah:

1. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat tercapainya tertinggi dan sempurna yang

dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal (Clinical Practice Guideli ne, 1990)

2. Standar adalah kisaran variasi yang masih dapat diterima (Clinical Practice Guideli ne,

1990)

3. Standar adalah rumsan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampudicapai, berkait dengan parameter yang telah ditetpakan (Donabedian, 1980)


28/66

4. Standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana

pelayanan agar pemakaian jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal

dari pelayanan yang diselenggarakan (Rowland dan Rowland, 1983).

5. Standar adalah tujuan produksi yang numeric, lazimnya ditetapkan secara sendiri namun

bersifat meningkat, yang dipakai sebagai pedoman untuk memisahkan yang tidak dapatditerima atau buruk dengan yang dapat diterima atau baik (Brent James, 1986)

Sesuai dengan peranan yang dimiliki oelh masing-masing pelayanan unsure masing-

masing unsure palayanan kesehatan, standar dalam program menjaga mutu secara umum

dapat dibedakan atas 2 macam yakni:

1. Standar persyaratan minimal

Standar persyaratan minimal adalah yang menunjukkan pada keadaan minimal yang harus

dipenuhi untuk dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bermutu. Standarpersyaratan ini dibedakan menjadi 3, yakni:

a. Standar masukan

Dalam standar ini ditetapkan persyaratan minimal unsure masukan yang diperlukan untuk

dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, yakni jenis, jumlah dan

kualifikasi tenaga pelaksana, jenis, jumlah dan spesifikasi sarana serta jumlah dana (modal).

Jika standar masukan tersebut menunjuk pada tenaga pelaksana disebut dengan nama standar

ketenagaan (Standard of personel). Sedangkan jika standar masukan tersebut menunjukkan

pada sarana yang dikenal dengan nama standar sarana (standard facilities). Untuk dapat

menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, standar masukan tersebut

harus dapat ditetapkan.

b. Standar lingkungan

Dalam standar lingkungan ditetapkan persyaratan minimal unsure lingkungan yang

diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu, yakni garis-garis

besar kebijakan, pola organisasi serta system manajemen yang harus dipatuhi oelh setiap

pelaksanaan pelayanan kesehatan. Standar lingkungan ini popular dengan sebutan standar

organisasi dan manajemen (Standard of organization and management). Sama halnya dengan

masukan, untuk dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu maka

standar lingkungan ini dapat pula ditetapkan.

c. Standar proses

Dalam standar proses ditetapkan persyaratan minimal unsure proses yang harus dilakukan

untuk dapat menyelenggarakan pelaksanaan kesehatan yang bermutu, yakni tindakan medis

dan tindakan non medis pelayanan kesehatan. Standar proses ini dikenal dengan nama standar

tindakan (standard of conduct). Karena baik atau tidaknya mutu pelayanan sangat ditentukan

oleh kesesuaian tindakan dengan standar proses, maka haruslah diupayakan tersusunnya

standar proses tersebut.

2. Standar penampilan minimal


29/66

Standar penampilan minimal disini adalah yang menunjukkan penampilan pada pelayanan

kesehatan ayng masih dapat diterima. Standar ini, karena menunjukkan pada unsure keluaran,

disebut dengan nama standar keluaran, atau popular dengan sebutan standar penampilan

(standard of performance). Untuk mengetahui apakah mutu pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan masih dalam batas yang wajar atau tidak, perlulah ditetapkan standar

pengeluaran.

Bentuk Program Menjaga Mutu

Bentuk program menjaga mutu banyak macamnya. Jika ditinjau dari kedudukan

organisasi pelaksana menjaga mutu, bentuk program menjaga mutu, secara umum dapat

dibedakan atas 2 macam:

1. Program menjaga mutu internal

Pada program Menjaga Mutu Internal (Internal Quality Assurance) kegiatan programmenjaga mutu diselenggarakan oleh institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Penyelenggara tersebut dapat berupa perseorangan dan ataupun bersama-sama dalam suatu

organisasi. Jika dalam bentuk organisasi, keanggotaannya dapat hanya mereka yang

menyelenggarakan pelayanan (seluruhnya atau hanya perwakilan), atau kumpulan dari para

ahli yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan.

2. Program menjaga mutu eksternal

Pada program Menjaga Mutu eksternal (External Quality Assurance) kegiatan program

menjaga mutu tidak diselenggarkan oleh institusi yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan, melainkan oleh suatu organisasi khusus yang berada diluar institusi kesehatan.

SemacamProfessional Standar Review Organization(PSRO) yang dibentuk di Amerika

serikat. Lazimnya organisasi khusus ini bertanggunga jawab tidak hanya untuk 1 institusi

kesehatan saja, melainkan untuk semua institusi kesehatan yang ada di wilayah kerjanya.

Tetapi jika ditinjau dari waktu dilaksanakannya kegiatan menjaga mutu, program

menjaga mutu dapat dibedakan atas 3 macam yakni:

1. Program menjaga mutu prospektif

Program penjaga mutu prospektif (Prospective quality assurance) adalah program penjaga

mutu yang diselenggarakan sebelum pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini, perhatian utamalebih ditujukan pada unsure masukan dan lingkungan. Untuk menjamin terselenggaranya

pelayanan kesehatan yang bermutu, dilakukanlah pemantauan dan penilaian terhadap tenaga

pelaksana, dana dan sarana, disamping terhadap kebijakan, organisasi dan manajemen

institusi kesehatan.

Apabila ternyata ditemukan tenaga pelaksana, dana, sarana, kebijakan, organisasi serta

manajemen tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tentu akan besar pengaruhnya

terhadap mutu pelayanan, dalam arti terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu

sulit dapat diharapkan. Prinsip-prinsip pokok menjaga mutu prospektif sering dimanfaatkan

dana tercantum dalam banyak peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya yang

penting adalah:


30/66

a. Standardisasi

Untuk dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, ditetpakanlah

standardisasi (Standardization) institusi kesehatan. Izin menyelenggarakan pelayanan

kesehatan hanya diberikan kepada institusi kesehatan yang memenuhi standar yang telah

ditetapkan. Dengan adanya ketentuan tentang standardisasi, yang lazimnya mencakup tenagadan sarana, dapatlah dihindarinya berfungsinya institusi kesehatan yang tidak memenuhi

syarat.

b. Perizinan

Sekalipun standardisasi telah terpenuhi, bukan lalu berarti mutu pelayanan selalu dapat

dipertanggung-jawabkan. Untuk mencegah pelayanan yang tidak bermutu, standardisasi perlu

diikuti dengan perizinan (licensure) yang lazimnya ditinjau secara berkala. Izin

menyelenggarakan pelayanan kesehatan hanya diberikna kepada institusi kesehatan dan atau

tenaga palaksana yang tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Sertifikasi

Sertifikasi adalah tidak lanjut dari perizinan, yakni memberikan sertifikat (certification)

(pengakuan) kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang benar-benar telah dan

atau tetap memenuhi persyaratan.

d. Akreditasi

Akreditasi (accreditation) adalah bentuk lain dari sertifikasi yang nilainya dipandang lebih

tinggi. Lazimnya akreditasi tersebut dilakukan secara bertingkat, yakni yang sesuai dengan

kemampuan institusi kesehatan dan atau tenaga pelksana yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan.

2. Program menjaga mutu konkuren

Program Menjaga Mutu Konkuren (concurrent quality assurance) adalah program menjaga

mutu yang diselenggarakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini,

perhatian utama lebih ditujukan pada unsure proses, yakni memantau dan manilai tindakan

medis dan non medis yang dilakukan. Apabila kedua tindakan, tersebut tidak sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan, maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

kurang bermutu.

3. Program menjaga mutu retrospektif

Program menjaga mutu retrospektif (retrospective quality assurance) adalah Program

menjaga mutu yang diselenggarakan setelah pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini, perhatian

utama lebih ditujukan pada unsure keluaran, yakni memantau dan menilai penampilan

pelayanan kesehatan. Jika penampilan tersebut berada dibawah standar yang telah ditetapkan,

maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan kurang bermutu.

a. Reviu rekam medis

Pada reviu rekam medis (record review) penampilan pelayanan dinilai dari rekam medis yang

dipergunakan pada pelayanan kesehatan. Semua catatan yang ada dalam rekam medis

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Tergantung dari masalah yang ingin


31/66

dipantau dan dinilai, record review dapat dibendakan atas beberapa macam. Misalnya drug

usage review jika yang dinilai adalah masalah penggunaan obat, dan atau surgical case

review jika yang dinilai adalah pelayanan pembedahan.

b. Reviu jaringan

Pada revie jaringan (tissue review) penampilan pelayanan dinilai dari jaringan pembedahan

yang dilakukan. Apakah gambaran patologi anatomi dari jaringan yang diangkat telah sesuai

dengan diagnosis yang ditegakkan.

c. Survai klien

Pada survey klien (clint survey) panampilan pelayanan kesehatan dinilai dari pandangan

pemakai jasa pelayanan. Survei klien ini dapat dilakukan secara informal, dalam arti

melangsungkan Tanya jawab setelah usainya setiap pelayanan, atau secara formal, dalam arti

melakukan suatu survey yang dirancang khusus.

Pelaksanaan Program Menjaga Mutu


32/66


33/66

Kegiatan Program Menjaga Mutu

Untuk dapat menyelenggarakan Program Menjaga Mutu, ada beberapa kegitan yang

harus dilaksanakan. Secara umum kegiatan tersebut dapat dibedakan atas dua macam:

1. Kegiatan persiapan

Kegiatan persiapan Program Menjaga Mutu banyak macamnya. Secara umum dapat

dibedakan atas enam macam yakni (JC-AHO,1990 SERTABenson dan Townes, 1990):

A. Menetapkan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan Program Menjaga Mutu

B. Menetapkan batas-batas tanggung jawab organisasi pelaksana Program Menjaga Mutu

C. Menjabarkan ruang lingkup kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi pelaksana

Program Menjaga Mutu

D. Menetapkan aspek pelayanan kesehatan yang dipandang penting untuk diperhatikan

E. Menetapkan tolak ukur untuk aspek pelayanan kesehatan yang dipandang penting tersebut

F. Menetapkan ambang batas tolak ukur yang dimaksud

Dari uraian tentang kegiatan persiapan ini, tampak kegiatan yang pertama mempunyai

peranan yang amat penting. Karena sesungguhnya kegiatan persiapan lainnya hanya akan

dapat dilakukan jika organisasi pelaksana yang bertanggung jawab menyelenggarakanProgram Menjaga Mutu telah terbentuk. Organisasi pelaksana yang dapat dibentuk banyak

macamnya.

Secara umum bentuk organisasi Pelaksana ini dapat dibedakan atas tiga macam:

a. Perseorangan

Disini pelaksana Program Menjaga Mutu belum diorganisir secara formal, melainkan

diserahkan kepada masing-masing orang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Bentuk ini lazim ditemukan pada institusi kesehatan yang masih sangat sederhana, dan atau

yang dikelola secara sendiri, misalnya praktek dokter perseorangan (solo practitioner).


34/66

b. Kelompok

Disini pelaksana Program Menjaga Mutu telah diorganisir dalam suatu organisasi khusus

yang diserahkan tanggung jawab menyelenggarakan Program Menjaga Mutu. Pada institusi

kesehatan yang kecil, penyelenggara yang dilibatkan dapat semuanya. Tetapi pada institusi

kesehatan yang besar, penyelenggara yang dilibatkan hanya perwakilan saja, yakni mereka

yang lebih wewenang dan tanggung jawab. Organisasi khusus yang dibentuk ini dikenal

dengan nama Tim Penjaga Mutu (Quality Assurance Commite).

c. Para Ahli

Disini palaksana Program Menjaga Mutu adalah para ahli yang tidak terlibat langsung dalam

pelayanan kesehatan.Organisasi yang dibentuk mirip dengan Tim Penjaga Mutu yang

dibentuk oleh para pelaksana pelayanan. Bedanya hanya pada keanggotannya saja, karena

pada bentuk yang terakhir ini para anggotanya adalah para ahli yang tidak terlibat langsung

dalam pelayanan kesehatan.

Dari ketiga bentuk Organisasi Pelaksana, yang dinilai baik adalah bentuk yang kedua,

yakni Tim Penjaga Mutu yang melibatkan pelaksana pelayanan. Jika diketahui bahwa untuk

setiap kelompok pelayanan kesehatan tersedia satu unit/instalasi pelayanan kesehatan, maka

dianjurkan pembentukan Tim tersebut dapat dilakukan pada setiap unit/instalasi pelayanan

kesehatan. Misalnya di unit rawat jalan, di unit pelayanan gawat darurat, di unit pelayanan

KB, di unit pelayanan bedah, di instalasi rawat jalan, di instalasi rawat inap dan lain

sebagainya yang sejenis.

Untuk koordinasi Program Menjaga Mutu secara keseluruhan perlu dibentuk Tim PenjagaMutu tingkat institusi yang peranannya tidak berdiri sendiri, melainkan hanya mengkoordinir

semua Tim Penjaga Mutu yang telah ada, sehingga terbentuk jaringan Tim Penjaga Mutu

tingkat institusi. Perlu disampaikan bahwa status Tim dalam struktur organisasi institusi

kesehatan tidak bersifat structural, melainkan bersifat fungsional. Dalam arti yang terpenting

adalah pelaksanaan fungsi yang dimilikinya, bukan kedudukannya dalam struktur oraganisasi

institusi kesehatan. Dengan perkataan lain, pembentukan Tim Penjaga Mutu, tidak perlu

harus mengubah struktur oraganisasi institusi kesehatan yang telah ada.

Untuk kelancaran tugas yang dilakukannya, perlu ditetapkan batas-batas wewenang Tim.

Wewenang yang dimaksud banyak macamnya, antara lain:

a. Menetapkan standard an indicator mutu pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan.

b. Memasyarakatkan standard an indicator mutu pelayanan kesehatan tersebut, dan kalau perlu

melakukan program pendidikan dan pelatihan khusus.

c. Memantau mutu pelayanan keshatan yang diselenggarakan serta factor-faktor yang berperan

sebagai penyebab.

d. Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan,

dan kalau perlu melakukan pemeriksaan sendiri secara langsung.

e. Menilai mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan serta factor-faktor yang didugaberperan sebagai penyebab.


35/66

f. Menyusun saran-saran perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan kalau perlu melaksanakan

sendiri saran-saran perbaikan tersebut.

g. Mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam unit/instalasi pelayanan untuk

melaksanakan saran-saran perbaikan mutu pelayanan kesehatan

h. Memantau pelaksanaan saran-saran perbaikan yang diajukan serta menyusun saran-saran

tindak lanjut.

i. Menyarankan system intensif dan disintif sehubungan dengan pelaksanaan Program

Menjaga mutu Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan.

BENTUK ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM MENJAGA MUTU


36/66

Uraian singkat dari kelima kegiatan pelaksanaan Program Menjaga Mutu yang berbentuk

lingkaran pemecahan masalah ini adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan masalah mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan masalah mutu pelayanan

kesehatan (problem). Adapun yang dimaksud dengan masalah mutu disini adalah

kesenjangan antara penampilan pelayanan kesehatan (what is) dengan standar yang telah

ditetapkan (what should be). Karena mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada unsur

keluaran (output), maka yang dimaksud dengan standar disini adalah standar keluaran, yang

pengukurannya dapat dilakukan dengan mempergunakan indikator keluaran.

Untuk dapat menetapkan masalah mutu, ada beberapa langkah pokok yang harus

dilakukan yakni :

a.1. Menyusun daftar masalah


37/66

Langkah pertama yang dilakukan ialah menyusun daftar masalah mutu pelayanan kesehatan.

Untuk ini digunakan teknik kesepakatan kelompok (group decision making) yang dapat

dibedakan atas dua macam. Pertama, teknik curah pendapat (brain storming technique).

Kedua, teknik kelompok nominal (nominal grouptechnique).

a.2. Melakukan konfirmasi daftar masalah

Langkah kedua yang dilakukan ialah melakukan konfirmasi daftar masalah yang telah

berhasil disusun. Ada dua teknik konfirmasi yang dapat dipergunakan. Pertama, secara

langsung (direct approach) dalam arti mengumpulkan data untuk setiap masalah yang

tercantum dalam daftar. Kedua, secara tidak langsung (indirect approach) dalam arti

memintakan pendapat staf lain yang terkait tentang kebenaran daftar masalah yang telah

disusun. Hasil dari konfirmasi ialah tersusunnya daftar masalah yang sebenarnya.

a.3. Menetapkan prioritas masalah mutu pelayanan kesehatan

Langkah ketiga yang dilakukan ialah menetapkan prioritas masalah mutu pelayanan dari

daftar masalah mutu yang telah dikonfirmasi. Untuk ini lakukan pemilihan. Cobalah

mengusahakan adanya kata sepakat (consensus). Tetapi jika tidak tercapai, dapat dilakukan

pungutan suara dengan mempergunakan kriteria tersebut dikenal dengan nama teknik kriteria

matriks (criteria matrix technique).

a.4. Merumukan pernyataan masalah

Langkah keempat yang dilakukan ialah merumuskan pernyataan masalah yang telahditetapkan prioritasnya. Syarat suatu rumusan pernyataan masalah yang benar banyak

macamnya. Yang terpenting harus dapat menjawab lima pertanyaan pokok yakni apa

masalahnya, siapa yang terkena masalah, berapa besar masalahnya, dimana masalah itu

terjadi, serta bilamana masalah itu terjadi.

a.5. Menetapkan sumber masalah

Langkah kelima yang harus dilakukan ialah menetapkan sumber masalah. Untuk ini

dipergunakan alat bantu yang dikenal dengan nama bagan alur (flow chart).

b. Menetapkan penyebab masalah mutu

Kegiatan kedua yang dilakukan adalah menetapkan penyebab masalah mutu pelayanan

kesehatan (cause of problem). Untuk dapat menetapkan penyebab masalah ini perhatian

hendaknya ditujukan pada unsur masukan (input), proses (process) dan ataupun lingkungan

(environment) pelayanan kesehatan. Setiap kesenjangan yang ditemukan adalah penyebab

masalah mutu pelayanan. Untuk dapat menetapkan penyebab masalah mutu pelayanan, ada

beberapa langkah pokok yang harus dilakukan :

b.1. Menyusun daftar penyebab masalah

Langkah pertama yang dilakukan ialah menyusun daftar penyebab masalah. Untuk ini

manfaatkanlah sumber masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunakanlah teknik curahpendapat dan atau teknik kelompok nominal. Upayakan agar setiap anggota tim dapat


38/66

mengemukakan pendapatnya secara bebas. Pakailah hukum sebab akibat. Penyebab

masalah disini ialah setiap sebab yang berhasil diidentifikasi. Susunlah daftar penyebab

masalah selengkap-lengkapnya. Untuk membantu penyusunan daftar penyebab masalah yang

masih bersifat teoritis ini dapat dipergunakan diagram tulang ikan (fish bone diagram) atau

disebut pula sebagai diagram sebab-akibat (cause and effect diagram) serta teknik lima

mengapa (five why).

b.2. Menyederhanakan daftar penyebab masalah

Langkah kedua yang digunakan ialah menyederhanakan daftar penyebab masalah dengan

memilih penyebab masalah yang diperkirakan ada di sarana pelayanan. Untuk dapat

menyederhakan daftar penyebab masalah tersebut, pertanyakanlah setiap penyebab masalah

yang ada dalam daftar. Apakah penyebab masalah tersebut memang benar ditemukan di

sarana pelayanan. Jika jawabannya, lingkarilah penyebab masalah tersebut.

b.3. Melakukan konfirmasi daftar penyebab masalah

Langkah ketiga yang dilakukan ialah melakukan konfirmasi penyebab masalah yang telah

diperkirakan memang ditemukan di sarana pelayanan. Sama halnya dengan daftar masalah,

teknik konfirmasi daftar penyebab masalah ada dua. Pertama, secara langsung yakni melalui

kajian data untuk setiap penyebab masalah. Dapat berupa data primer atau data sekunder.

Kedua, secara tidak langsung, yakni menanyakan kebenaran daftar penyebab masalah

tersebut kepada staf lain yang terkait.

b.4. Menetapkan urutan prioritas penyebab masalah

Langkah keempat yang dilakukan ialah menetapkan urutan prioritas penyebab masalah.

Untuk pemilihan prioritas penyebab masalah dapat dilakukan teknik kriteria matriks.

b.5. Menyajikan urutan prioritas penyebab masalah

Untuk kepentingan manajemen, urutan prioritas penyebab masalah perlu disajikan.

Tujuannya bukan saja untuk meyakinkan pimpinan, tetapi juga kepentingan evaluasi. Bentuk

penyajian yang dapat dipergunakan banyak macamnya. Jika daftar penyebab masalah

tersebut saling terkait, dapat dipergunakan diagram Pareto. Tetapi jika setiap penyebab

masalah saling berdiri sendiri, gunakan diagram balok biasa.

c. Menetapkan cara penyelesaian masalah

Kegiatan ketiga yang dilakukan ialah menetapkan cara penyelesaian masalah mutupelayanan kesehatan (problem solution). Untuk ini ada beberapa langkah pokok yang harus

dilakukan yakni :

c.1. Menyusun daftar cara penyelesaian masalah

Langkah pertama yang dilakukan ialah menyusun daftar cara penyelesaian masalah mutu

yang mungkin dilakukan. Untuk ini gunakanlah tenik berpikir kreatif yang saat ini banyak

macamnya. Salah satu diantaranya yang dinilai paling sederhana dan mudah dilaksanakan

adalah yang dikenal sebagai teknik analogi.

c.2. Menetapkan prioritas cara penyelesaian masalah


39/66

Langkah kedua yang dilakukan ialah menetapkan prioritas cara penyelesaian masalah. Untuk

ini lakukanlah pemilihan dengan menggunakan teknik kriteria matriks.

d. Melaksanakan cara penyelesaian masalah

Kegiatan keempat yang dilakukan ialah melaksanakan cara penyelesaian masalah

program menjaga mutu yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan ini lazimnya diterapkan

dengan empat langkah pokok yang harus dilakukan yakni :

d.1. Perencanaan

Sebenarnya dalam konsep Program Menjaga Mutu, kegiatan menetapkan masalah,

menetapkan penyebab masalah serta menetapkan cara penyelesaian masalah termasuk dalam

pekerjaan perencanaan (plan). Pada model yang ini, perencanaan hanya diartikan sebagai

menyusun rencana (plan) cara penyelesaian masalah yang telah ditetapkan ke dalam unsur-

unsur rencana yang lengkap serta saling terkait dan terpadu sehingga dapat dipakai sebagai

pedoman dalam melaksanakan cara penyelesaian masalah. Hasil akhir yang dicapai dari

perencanaan adalah tersusunnya rencana (plan) cara penyelesaian masalah mutu pelayanan

kesehatan yang akan diselenggarakan.

d.2. Pelaksanaan

Langkah kedua yang dilakukan ialah melaksanakan rencana yang telah disusun (do). Jika

pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan staf lain di luar anggota Tim, perlu

terlebih dahulu diselenggarakan orientasi, sehingga staf pelaksana tersebut dapat memahami

dengan lengkap rencana yang akan dilaksanakan.

d.3. Pemeriksaan

Langkah ketiga yang dilakukan ialah secara berkala memeriksa (check) berbagai kemajuan

dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat

memeriksa pelaksanaan cara penyelesaian masalah, ada dua alat bantu yang sering

dipergunakan yakni lembaran pemeriksaan (check list) dan peta kontrol (control diagram).

d.4. Perbaikan

Langkah keempat yang dilakukan ialah melaksanakan perbaikan (action) rencana kerja.

Lakukanlah penyempurnaan rencana kerja sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan. Untuk selanjutnya rencana kerja yang telah diperbaiki tersebut dilaksanakan

kembali. Jangan lupa untuk memantau kemajuan serta hasil yang dicapai. Untuk kemudiantergantung dari kemajuan serta hasil tersebut, laksanakan tindakan yang sesuai.

e. Melakukan penilaian dan menyusun saran

Kegiatan kelima yang dilakukan ialah menilai hasil yang dicapai serta menyusun saran-

saran untuk tindak lanjut. Jika hasil penilaian pelaksanaan satu siklus ternyata berhasil

mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, dilnjutkan dengan menyusun saran.

Pada umumnya ada dua saran yang dapat diajukan yakni :

e.1. Mempertimbangkan dimasukkannya cara penyelesaian masalah tersebut sebagai bagian dari

kegiatan rutin yang dilakukan oleh institusi kesehatan.


40/66

e.2. Menetapkan lagi masalah mutu lain dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, untuk

kemudian diikuti dengan menetapkan penyebab masalah, menetapkan cara penyelesaian

masalah, serta pelaksanaan cara penyelesaian masalah tersebut dengan mengikuti siklus

PDCA.

Karakteristik kegiatan

Dalam melaksanakan kelima kegiatan tersebut, ada beberapa karakteristik yang harus

diperhatikan. Karakteristik yang dimaksud adalah :

1. Berkesinambungan

Artinya pelaksanaan program menjaga mutu tidak hanya satu kali, tetai harus terus

menerus. Dalam kaitan perlunya memenuhi sifat berkesinambungan ini, program menjaga

mutu sering pula disebut dengan nama Program Meningkatkan Mutu (QualityImprovement

Program).

2.Sistematis

Artinya pelaksanaan program menjaga mutu harus mengikuti alur kegiatan serta sasaran

yang baku. Alur kegiatan yang dimaksud dimulai dengan menetapkan masalah, menetapkan

penyebab masalah, menetapkan cara penyelesaian masalah, melaksanakan cara penyelesaian

masalah serta melakukan penilaian hasil dan saran tindak lanjut. Sedangkan sasaran yang

dimaksud adalah semua unsur pelayanan yakni masukan (input), lingkungan (environment),

proses (process), serta keluaran (output) pelayanan.

3.Objektif

Artinya pelaksanaan program menjaga mutu, terutama pada waktu pemantauan dan

penilaian, tidak dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lain, kecuali atas dasar data yang

ditemukan. Untuk menjamin objektivitas penilaian, dipergunakan berbagai standar dan

indikator.

4.Terpadu

Artinya pelaksanaan Program Menjaga Mutu harus terpadu dengan pelaksanaan

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Program Menjaga Mutu yang pelaksanaannyaterpisah dengan pelayanan kesehatan, bukanlah Program Menjaga Mutu yang baik.

Penyelenggaraan program menjaga mutu pelayanan kesehatan yang terpadu ini populer

dengan istilah Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management).

Manfaat

Apabila Program Menjaga Mutu dapat dilaksanakan, banyak manfaat yang akan

diperoleh. Secara umum manfaat yang dimaksud adalah :

1. Dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan


41/66

Peningkatan efektivitas yang dimaksud disini erat hubungannya dengan dapat diatasinya

masalah kesehatan secara tepat dan benar. Karena memanglah sesuai dengan

diselenggarakannya pelayanan kesehatan dengan masalah yang ditemukan.

2. Dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan

Peningkatan efisiensi yang dimaksud disini erat hubungannya dengan dapat dicegahnya

penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan dan atau yang di bawah standar. Biaya tambahan

karena pelayanan yang berlebihan dan atau karena harus mengatasi berbagai efek samping

karena pelayanan yang di bawah standar, akan dapat dicegah.

3. Dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan

Peningkatan penerimaan ini erat hubungannya dengan telah sesuainya pelayanan kesehatan

yang diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuntutan pemakai jasa pelayanan. Apabila

peningkatan penerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperan besar

dalam turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

4. Dapat melindungi pelaksana pelayanan dari kemungkinan munculnya gugatan

hukum

Pada saat ini sebagai akibat dari makin baiknya tingkat pendidikan dan keadaan sosial

ekonomi penduduk, tampak kesadaran hukum masyarakat makin meningkat pula. Untuk

melindungi kemungkinan munculnya gugatan hukum dari masyarakat yang tidak puas

terhadap pelayanan kesehatan, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan, kecuali berupa

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjamin mutunya. Dalam kaitan itu peranan

Program Menjaga Mutu jelas amat penting, karena apabila Program Menjaga Mutu dapatdilaksanakan, dapat diharapkan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memuaskan

pemakai jasa pelayanan.

1.7. Organisasi Rumah Sakit

Sekalipun yang termasuk dalam masyarakat rumah sakit pada saat ini telah mencakup bidang

yang amat luas sekali, namun untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang

terpenting agaknya hanyalah masyarakat pengelola rumah sakit saja. Untuk ini dilakukanlahpengorganisasian rumah sakit tersebut, yang jika disederhanakan secara umum dapat

dibedakan atas tiga kelompok organisasi yakni :

1. Para penentu kebijakan

Pada penentu kebijakan rumah sakit ini dikenal dengan nama Dewan Perwakilan (Board of

Trustees). Pada waktu awal dikenalkannya rumah sakit, ke dalam Dewan Perwakilan

termasuk wakil-wakil masyarakat. Tatapi pada saat ini, terutama untuk rumah sakit yang

dikelola oleh badan swasta, anggota Dewan Perwakilan umumnya adalah para pemilik rumah

sakit. Sesuai dengan namanya, maka tugas utama Dewan Perwakilan ialah menentukan

kebijakan rumah sakit.


42/66

2. Para pelaksana pelayanan non-medis

Pada pelaksana pelayanan non-medis diwakili oleh kalangan administrasi (administrator).

Adapun yang dimaksud dengan pelaksana pelayanan medis disini adalah mereka yang

ditunjuk oleh Dewan Perwakilan untuk mengelola kegiatan rumah sakit. Tugas utamanya

ialah mengelola kegiatan aspek non-medis rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang telahditetapkan oleh Dewan Perwakilan.

3. Para pelaksana pelayanan medis

Para pelaksana pelayanan medis diwakili oleh kalangan kesehatan (medical staff). Adapun

yang dimaksud dengan pelaksana pelayanan medis di sini adalah mereka yang bekerja di

rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan medis rumah sakit. Sesuai dengan

pengertian yang seperti ini maka tugas utama kalangan kesehatan ialah menyelenggarakan

pelayanan medis rumah sakit.

Staf yang bekerja di rumah sakit secara umum dapat dibedakan atas dua macam. Pertama,

staf medis (medical staff) yang dibedakan atas dua macam yakni dokter serta paramedic.

Kedua, bukan staf medis (non medical staff) yang dibedakan atas beberapa macam, termasuk

di dalamnya antara lain administrator, para teknisi serta berbagai staf penunjang lainnya.

Dari berbagai katagori staf yang bekerja di rumah sakit, yang terpenting diantaranya

adalah para dokter. Mudah dipahami karena pelayanan kesehatan yang menjadi tugas utama

rumah sakit pada dasarnya hanya dapat diselenggarakan oleh para dokter saja. Adapun status

karyawan pada dikter yang bekerja di rumah sakit banyak macamnya. Secara umum dapat

dibedakan atas enam macam yakni :

1. Staf tetap

Staf tetap (attending staff) adalah para dokter yang bekerja di rumah sakit secara purna

waktu. Staf ini memiliki hak dan kewajiban yang penuh, termasuk hak memilih dan dipilih

pada pembentukan Dewan Medis (Medical Board) yang di banyak rumah sakit di negara

maju selalu dibentuk. Tugas utama Dewan Medis adalah menentukan kebijakan medis yang

berlaku di rumah sakit.

2. Staf asosiate

Staf asosiate (associate staff) adalah para dokter yang bekerja di rumah sakit secara purnawaktu, tetapi statusnya belum sebagai staf tetap. Staf associate adalah dokter yang telah

melampaui masa percobaan, tetapi masih menanti waktu untuk diangkat sebagai staf tetap.

Umumnya staf assosiate ini belum mempunyai hak dan kewajiban yang penuh.

3. Staf percobaan

Staf percobaan (provisional staf) adalah para para dokt

Sumber Makalah Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan

Documents

Transcript of Sumber Makalah Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan