Slide PPN (kuliah Perpajakan Binus)
-
Upload
devina-claudia -
Category
Documents
-
view
508 -
download
15
Transcript of Slide PPN (kuliah Perpajakan Binus)
Peserta Kuliah Umum PerpajakanVAT UPDATE
Senin, 6 Desember 2010
Binus University
Selamat Datang
• Memahami ketentuan mengenai PPN, khususnya mengenai Faktur Pajak
• Peraturan Terbaru, termasuk pemberlakuan FTZ, Restitusi, UU PPN Baru dan Peraturan Khusus PPN
• Refresh & Up-date Pemahaman PPN
• Dan lain-lain, termasuk istilah-istilah khusus di bidang PPN.
Tujuan Kuliah Umum PPN:
Beberapa Istilah PPN dan PPn BM
• Daerah Pabean• Barang Kena Pajak (BKP) dan Non-BKP• BKP Mewah• Jasa Kena Pajak (JKP) dan Non-JKP• Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP tdk berwujud dan
atau JKP dari luar daerah pebean, Ekspor BKP• Pengusaha Kena Pajak (PKP)• Pengusaha Kecil PPN• Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor,
Nilai Ekspor, dan Nilai Lain• Pajak Keluaran (PK)• Pajak Masukan (PM)• Faktur Pajak (FP) = FP, FP Gabungan, Dok Tertentu Sebagai FP, FP
Tidak Lengkap• Masa Pajak• Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)• Badan Pemungut PPN/PPnBM (Wapu PPN/PPnBM).
KARAKTERISTIK
P P N
PAJAK ATAS KONSUMSI BKP/JKP DI DALAM DAERAH PABEAN
PAJAK TIDAK LANGSUNG YANG DIPIKUL OLEH KONSUMEN AKHIR
SBG
PAJAK OBJEKTIF YANG PENGENAANNYA DIDASARKAN PADA ADANYA OBJEK
BERSIFAT NETRAL
OBJEK PPN PASAL 4 ayat (1) UU PPN 2009
a. PENYERAHAN BKP DLM DRH PABEAN b. IMPOR BKP
c. PENYERAHAN JKPDLM DRH PABEAN d. PEMANFAATAN BKP TDK
BERWUJUD DR LUAR DRH PBNf. EKSPOR BKP BERWUJUD
Penyerahan Aktiva yg Menurut Tujuan Semula Tdk Utk
Diperjualbelikan (Pasal 16D)
MEMBANGUN SENDIRI(PASAL 16C UU PPN)
e. PEMANFAATAN JKP DR LUAR DAERAH PABEAN
g. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
h. EKSPOR JKP
BUKAN BKP PASAL 4A AYAT (2)
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAUPENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG
DARI SUMBERNYA
BARANG KEBUTUHAN POKOK YG SANGATDIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKANDI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG,
DAN SEJENISNYA
UANG, EMAS BATANGAN, DANSURAT BERHARGA
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernyaa. minyak mentahminyak mentah (crude oil);
b. gas bumigas bumi;
c. panas bumipanas bumi;
d. pasir dan kerikil;
e. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, dll;
f. batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara;
g. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit
Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
a. beras;
b. gabah;
c. jagung;
d. sagu;
e. kedelai; dan
f. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, dll;
h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
i. susu, yaitu susu perah;
j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar; dan
k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar.
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
• Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering
J K P PASAL 1 AYAT (5) DAN (6)
SEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYASEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYAMERUPAKAN JKP,MERUPAKAN JKP,
KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPNKECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPN
JASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANANJASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUMBERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG, FASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAKFASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUKTERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANANMENGHASILKAN BARANG KARENA PESANANATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN
ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)
JASA-JASA :JASA-JASA :• PELAYANAN MEDIKPELAYANAN MEDIK• PELAYANAN SOSIALPELAYANAN SOSIAL• PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKOPENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO• KEUANGAN KEUANGAN • ASURANSIASURANSI• KEAGAMAANKEAGAMAAN• PENDIDIKANPENDIDIKAN• KESENIAN & HIBURANKESENIAN & HIBURAN• PENYIARAN YG PENYIARAN YG TIDAKTIDAK BERSIFAT IKLAN BERSIFAT IKLAN• ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIRANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR• TENAGA KERJATENAGA KERJA• PERHOTELANPERHOTELAN• JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA
MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUMMENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM• PENYEDIAAN TEMPAT PARKIRPENYEDIAAN TEMPAT PARKIR• TELEPON UMUM KOINTELEPON UMUM KOIN• PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POSPENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS• KATERINGKATERING
BUKAN JKP PASAL 4A AYAT (3)
PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATUPERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANGPERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAUSEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
TERMASUK
PENYERAHAN BKP PASAL 1A AYAT (1)
PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR
CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
TIDAK TERMASUK PENYERAHAN BKP PASAL 1A AYAT (2) UU PPN
PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGANUSAHA DENGAN SYARAT PIHAK YANG MELAKUKANPENGALIHAN DAN YANG MENERIMA PENGALIHAN
ADALAH PKP
BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH
TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN,YANG PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHANNYA
TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
Subjek PajakSubjek PPN biasa disebut dengan
Pengusaha, baik Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun non PKP, baik orang pribadi maupun badan (perusahaan).
Tarif PPN : 10%
Tarif PPN : 0% diterapkan atas ekspor
PENGUSAHA KENA PAJAK
SAMPAI DENGAN SUATU BULAN DALAM TAHUN BUKU, JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN ATAU PENERIMAAN BRUTONYA MELEBIHI
Rp 600 JUTA
WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
TERLAMPAUINYA BATASAN OMZET
• APABILA S.D AKHIR BULAN BERIKUTNYA TIDAK MELAPORKAN UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP, MAKA DAN DIRJEN PAJAK MEMPEROLEH DATA/INFORMASI MAKA PENGUSAHA AKAN DI PKP-KAN SECARA JABATAN.
• DITERBITKAN SKP DAN/ATAU STP TERHITUNG SEJAK SAAT JUMLAH PEREDARAN DAN/ATAU PENERIMAAN BRUTONYA MELEBIHI RP 600 JUTA
MAKA
PENGUSAHA YANG
Kewajiban PKP- Memungut PPN atas penyerahan BKP dan atau JKP yang
dilakukannya kecuali apabila penyerahan BKP dan atau JKP dilakukan dengan Pihak yang ditunjuk menjadi Pemungut PPN (WAPU) dengan Menerbitkan Faktur Pajak
- Menyetor PPN yang telah dipungut
Pajak yang telah dipotong atau dipungut harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan menyetor pajak dapat dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak dengan maksimum 24 bulan. Keterlambatan 1 hari dianggap sama dengan keterlambatan satu bulan penuh.
- Menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM
SPT Masa PPN/PPnBM disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Tidak atau terlambat menyampaikan SPT dikenai denda sebesar Rp 500.000.
Jatuh Tempo Penyetoran PPNPMK 80/PMK.03/2010
• PPN atau PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
• PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
• PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh DJBC,harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
• PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
• PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
• PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
• PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
• PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Mekanisme Pemungutan PPN No Mekanisme Objek Subjek DPP Saat terutang
I Credit Method (PK – PM)
Penyerahan BKPPenyerahan JKPEkspor BKPPenyerahan Aktiva Psl 16D
PKP Harga JualPenggantianNilai EksporNilai Lain
Saat pembayaran atau penyerahan, mana yang terjadi lebih dahulu
II WAPU atau PEMUNGUT PPN
Penyerahan BKP/JKP Kepada WAPU
WAPU Sbg Subjek Pjk Pengganti
Harga JualPenggantianNilai Lain
Bendaharawan: Saat pembayaran kepada PKP RekananLainnya : Saat FP dibuat Rekanan
III Self Imposition Method (Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Sendiri).
Impor BKPPemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar DPKeg. Membangun Sendiri
PKP Maupun Non PKP
Nilai ImporJumlah Yang Dibayar Atau Seharusnya Dibayar40% Jumlah Pengeluaran
saat pembayaran BMsaat dimulainya pemanfaatan saat dimulainya kegiatan membangun sendiri
DPP PPN• HARGA JUAL adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
• PENGGANTIAN adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
• NILAI IMPOR adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPn BM yang dipungut menurut Undang-Undang ini. .
• NILAI EKSPOR adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
• NILAI LAIN, ditetapkan oleh 75/PMK.03/2010.
DPP - Nilai LainKMK 75/PMK.03/2010
Harga Jual – Laba Kotor:• Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma
BKP/JKP
Perkiraan Harga Jual Rata-rata:• Media rekaman suara atau gambar• Penyerahan film cerita (perkiraan hasil rata-rata per
judul film)
Harga Jual Eceran:• Penyerahan produk hasil tembakau
Harga Pasar wajar:• Persediaan BKP yang tersedia saat pembubaran
HPP / Harga Perolehan:• Penyerahan antar cabang
DPP - Nilai Lain (2) KMK 75/PMK.03/2010
Harga yang Disepakati • Penyerahan BKP melalui Pedagang Perantara
Harga Lelang:• Penyerahan melalui juru lelang
10% dari jumlah tagihan• Jasa biro perjalanan wisata • Jasa pengiriman paket
CatatanNilai lain berupa : 1. 10% dari Harga Jual utk Kend. Bermotor Bekas oleh
Pengusaha kendaraan bermotor bekas (pengenaan PPN-nya didasarkan Pedoman Penghitungan PM dalam PMK No. 79/PMK.03/2010). Dan
2. 5% dari jumlah imbalan diterima berupa service charge, provisi, diskon utk Jasa Anjak piutang (Per April 2010 menjadi Non JKP)
BUKTI PUNGUTAN PAJAK YANG
PENYERAHAN BKP/JKP
DIBUATOLEH PKP
ATAS
FAKTUR PAJAK ( PASAL 1 ANGKA 23 )
DOKUMEN TERTENTU YANGDIPERLAKUKAN SBG FP
Jenis-jenis FP
FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK GABUNGAN
FAKTUR PAJAKHARUS MENCANTUMKAN
( PASAL 13 (5) )
NAMA, ALAMAT, NPWP, YG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
JENIS BARANG ATAU JASA, JUMLAH HARGA JUALATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT
KODE,NO.SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR
NAMA, TANDA TANGAN YG BERHAKMENANDATANGANI FP
FAKTUR PAJAK HARUS DIISI SECARA LENGKAP,JELAS, BENAR &
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YG DITUNJUK OLEH PKP
FAKTUR PAJAK YG DIISISESUAI DG KETENTUAN
DISEBUTFAKTUR PAJAK STANDAR
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN- DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK
( PASAL 13 (6) )
FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak (PER-13/PJ./2010)
K K S . C C C - Y Y . N N N N N N N N
Kode FP Standar Nomor Seri FP Standar
Kode Uraian Penjelasan
K Kode Transaksi 01 = selain pemungut selain 04 s/d 0902 = Wapu bendaharawan03 = Wapu lainnya04 = DPP NIlai Lain05 = Tidak Digunakan Lagi06 = Penyerahan selain 01 sd 0507 = Penyerahan tdk dipungut selai wapu08 = Penyerahan Faslilitas pembebasan PPN09 = Penyerahan Psl 16D selain Wapu
S Status FP Standar 0 = FP Standar biasa1 = FP Standar Pengganti
C Cabang 000 = kantor pusat001 dst = kode cabang atau sesuai ketentuan
Y Tahun 2 digit terakhir tahun ybs (2010 10)
N Nomor Seri Nomor 00000001 sd 99999999
Penandatangan FP• Nama pejabat yang berhak menandatangani (boleh lebih dari
satu) wajib diberitahukan secara tertulis ke Ka. KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak
• Bila berubah atau berganti pejabat yang berhak menandatangani FP, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak.
• Pengisian yang tidak sesuai ketentuan akan berakibat FP tersebut tergolong sebagai FP Cacat.
• Dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak, dapat ditandatangani oleh pejabat/karyawan yang ditunjuk oleh Wajib Pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus. (Butir 11 huruf b SE-16/PJ/2008)
Faktur Pajak CacatNo Uraian
1 FP tidak -- diisi lengkap, jelas, benar, atau ditandatangani oleh kuasa atau pejabat yang ditunjuk oleh PKP
2 FP diisi oleh cabang, dimana tidak/ terlambat membuat SPb kode cabang
3 FP diterbitkan dengan data cabang selain yang sudah ada
4 FP data awal Januari/takwim tidak dimulai dengan nomor 1
5 FP yang diterbitkan dengan nomor 1, sebelum masa pajak Januari/takwim tahun berikut dan tidak atau terlambat SPb ke KPP, termasuk kantor pusat dan cabang
6
7
FP diterbitkan oleh PKP, yang tidak atau terlambat SPb mengenai pejabat atau kuasa
PKP melakukan kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri
8 FPK diterbitkan 3 bulan sejak saat FP Standar seharusnya dibuat
Bagi pembeli FP Standar Cacat tidak dapat dikredtikan
Penggantian FP Cacat1. Diganti dgn FP Baru oleh Penjual
2. FP salah merupakan lampiran tidak terpisahkan.
3. Pada FP pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan No seri, kode dan tgl FP yang diganti.
4. Mengakibatkan pembetulan SPT Masa
Faktur Pajak yang diganti :
Kode dan Nomor Seri : .........................................
Tanggal : .........................................
Pembubuhan Cap
Penggantian FP Hilang
PKP Pembeli PKP Penjual
KPP Pembeli terdaftar
KPP Penjualterdaftar
1. Permohonan
1. Tindasan
1. Tindasan
2. Legalisir3. Dikembalikan
Saat penyerahan BKP dan/atau JKP.
Pada saat pembayaran, dlm hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
Pada saat pembayaran termijn, dalam hal Penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sbg Pemungut PPN (WAPU).
FP Gabungan dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya. .
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PER-13/PJ./2010
SAAT PEMBAYARAN[ Pasal 11 ayat (2) ]• SAAT PENYERAHAN BKP/JKP;
• SAAT IMPOR BKP;• SAAT PEMANFAATAN BKP
TDK BERWUJUD / JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN;
• EKSPOR BKP [PASAL 11 (1)].
APABILA PEMBAYARANDITERIMA SEBELUM TERJADINYA:• PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP;• PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD /
JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DRH PABEAN.
DJP DAPAT MENETAPKAN SAAT LAIN SEBAGAI SAATTERHUTANGNYA PAJAK
(PASAL 11 (4) )
SAAT TERUTANG PPN(PASAL 11 UU PPN)
Pasal 13 PP 143/2000 s.t.d.d.PP 24/2002
PKP IMPOR
PEMANFAATANBKP TDK BERWUJUD/
JKP DARI LUARDAERAH PABEAN
TEMPAT BKPDIMASUKANKE DALAM
DAERAH PABEANDAN DIPUNGUT
MELALUIDJBC
( PASAL 12 (3) )
TEMPAT TINGGALTEMPAT KEDUDUKAN
ATAU TEMPATUSAHA ORANG PRIBADI ATAU
BADAN
( PASAL 12 (4) )
• TEMPAT TINGGAL• TEMPAT KEDUDUKAN• TEMPAT KEGIATAN USAHA• TEMPAT LAIN
DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK
( PASAL 12 (1) )
TEMPAT TERUTANG PPN
( PASAL 12 )
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PPN
PASAL 12 AYAT (2) UU PPN
Faktur Pajak GabunganFaktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan
• Untuk Pembeli BKP yang sama
• Untuk masa satu bulan kalender
• Dibuat paling paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK PASAL 13 AYAT (6)
PER. Dirjen PajakPER-10/PJ/2010
1. PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM;
4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang
dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa
kepelabuhanan;7. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;8. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;9. PIB dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP),
dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP; dan
10. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean.
Faktur Pajak Tidak LengkapPasal 15 ayat (1) PER-13/PJ/2010
• Menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak (merupakan Faktur Pajak Cacat); dan/atau
• Menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu penerbitannya, dimana Faktur Pajak diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak semestinya dibuat.
PKP dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP Tahun sebesar 2% (dua persen) dari DPP) dalam hal:
Faktur Pajak Tidak LengkapPasal 15 ayat (1) PER-13/PJ/2010
• Nama, alamat, dan NPWP Pembeli BKP atau penerima JKP; atau
• Nama, alamat, dan NPWP Pembeli BKP atau penerima JKP, dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
• PKP Pembeli yang menerima Faktur Pajak Tidak Lengkap tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya. Ini terjadi karena Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan formalnya.
PKP Penjual dikecualikan dari pengenaan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) dari DPP dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai :
PKP Penjual PKP Pembeli
KESALAHAN:
TERLAMBAT MEMBUAT FAKTUR
PAJAK
2% X DPP PPNJika terlambat lebih dari
3 bulan tidak dianggap sbg FP Standar
FAKTUR PAJAK TIDAK DIISI LENGKAP
PPN tidak dapat dikreditkan
SANKSI & ASPEK PAJAK TERKAIT FP
2% X DPP PPN
PER-13/PJ./2010
Kecuali yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP No. 28/2007.
PK DAN PPn BM TERUTANGOLEH PKP PENJUAL
PPN DAN PPn.BM
PENYERAHAN BKP YANG
DIKEMBALIKAN
MENGURANGI
PM DARI PKP PEMBELI DG CATATAN PM TSBTELAH DIKREDITKAN
BIAYA ATAU HARTA BAGI PKP PEMBELI DLM HAL
PAJAK ATAS BKP YG DIKEMBALIKAN TELAH
DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU TELAH DIKAPITALISIR
PADA MASA PAJAKTERJADINYA
PENGEMBALIAN BKP TSB
TATACARA DITETAPKAN DGN
PER.MEN. KEUANGAN
(65/PMK.03/2010 )
ATAS
RETUR BKP ( PASAL 5A )
Syarat Nota Retur Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 65/PMK.03/2010
Paling sedikit harus mencantumkan :1. Nomor urut Nota Retur;
2. Nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
3. Nama, alamat, dan NPWP Pembeli;
4. Nama, alamat, NPWP PKP Penjual;
5. Jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;
6. PPN atas BKP yang dikembalikan, atau PPN dan PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
7. Tanggal pembuatan Nota Retur; dan
8. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Nota Retur.
Tata Cara Retur• Nota Retur Dibuat oleh Pembeli
• Bentuk dan ukuran Nota Retur dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pembeli atau dapat dibuat seperti contoh dalam Lampiran I PMK Nomor 65/PMK.03/2010.
• Pengembalian BKP dianggap tidak terjadi dalam hal:
• Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan minimal seperti disebut di atas;
• Nota Retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan; atau
• Nota Retur tidak disampaikan KPP tempat Pembeli terdaftar (khusus untuk pembeli yang bukan PKP).
Pembatalan JKP
Bagi penerima jasa, adanya pembatalan atas transaksi JKP tersebut akan mengurangi:
a. Pajak Masukan dari PKP Penerima Jasa, dalam hal Pajak Masukan atas JKP yang dibatalkan telah dikreditkan;
b. biaya atau harta bagi PKP Penerima Jasa, dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan
telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
c. biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan PKP dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.
Bila JKP dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh penerima jasa, maka PPN dari JKP yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh PKP Pemberi Jasa Kena Pajak
Nota PembatalanPasal 5 ayat (2) PMK Nomor 65/PMK.03/2010
1. Nomor Nota Pembatalan;
2. Nomor, kode seri dan tanggal Faktur Pajak dari JKP yang dibatalkan;
3. Nama, alamat, dan NPWP Penerima Jasa;
4. Nama, alamat, NPWP Pengusaha Kena Pajak Pemberi JKP;
5. Jenis jasa dan jumlah penggantian JKP yang dibatalkan;
6. PPN atas JKP yang dibatalkan;
7. Tanggal pembuatan Nota Pembatalan; dan
8. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Nota Pembatalan.
Nota Pembatalan paling sedikit harus mencantumkan :
Tata Cara Pembuatan Nota Pembatalan
• Dibuat oleh penerima jasa
• Bentuk dan ukuran Nota Pembatalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi penerima JKP atau dapat dibuat seperti contoh dalam Lampiran II PMK Nomor 65/PMK.03/2010.
• Pembatalan JKP dianggap tidak terjadi dalam hal:
a. Nota Pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan minimal seperti disebut di atas;
b. Nota Pembatalan tidak dibuat pada saat JKP dibatalkan; atau
c. Nota Pembatalan tidak disampaikan KPP tempat penerima jasa terdaftar (khusus untuk penerima
jasa yang bukan PKP).
PAJAK MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKAN
HARUS MEMENUHI SYARAT:
MATERIAL
FORMAL
BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN KEGIATAN USAHA YG PENYERAHANNYA TERUTANG
PPN (PRODUKSI, DISTRIBUSI, PEMASARAN &
MANAJEMEN)
BENTUK, KOLOM & ISIAN SESUAI DGN(PER-13/PJ./2010)
DIISI LENGKAP, BENAR, & DITANDATANGANI ORANG YG BERWENANG
DIBUAT TEPAT WAKTU(PER-13/PJ./2010)
BERISI KETERANGAN YG SEBENARNYA ATAU YG SESUNGGUHNYA
• Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
• Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
• Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
• Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
• Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
• Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN;
• Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
• Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
• Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2a) UU PPN.
PAJAK MASUKAN YG TDK DPT DIKREDITKAN PASAL 9 AYAT (8)
Thank You
Waty Tjakra Group#9AP , Clermont Block, Garden Shopping Arcade, Podomoro City Jl. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470 Indonesia Phone : (62-21) 5698 5177 (hunting) Fax : (62-21) 5698 5178
our website :
www.watytjakra.com