Skripsi pelaksanaan program kerja kecamatan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat
-
Upload
sirajuddin-putra -
Category
Documents
-
view
6.986 -
download
30
Transcript of Skripsi pelaksanaan program kerja kecamatan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat
��
�
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KECAMATAN SEBAGAI
UPAYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
(Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo
OLEH:
SIRAJUDDIN PUTRA C1A1 08 134
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2012
�
��
�
HALAMAN PENGESAHAN
Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk di pertahankan di hadapan
Panitia Ujian Skripsi pada tingkat Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari.
Judul : Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan
Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota
Kendari)
Nama : Sirajuddin Putra
No. Stambuk : C1A1 08 134
Jurusan : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kendari, 2012
Menyetujui ,
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. H. Akhyar Abdullah, M.Si Dra. Nurjannah, MA NIP. 19610121 198803 1 004 NIP. 19671231 199803 2 004
Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Negara
Drs. H. Muh. Amir M.Si
NIP. 19690316 1989031 001
��
�
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
Berjudul:
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KECAMATAN SEBAGAI UPAYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
(Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari)
Disusun Oleh:
SIRAJUDDIN PUTRA C1A1 08 134
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo guna memperoleh Sarjana Program Strata
Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Administrasi
Negara pada hari Jumat, 29 Juni 2012, dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat
dan dinyatakan lulus.
PANITIA UJIAN
1. Ketua : Drs. H.Akhyar Abdullah, M.Si (.......................................)
2. Sekretaris : Drs. H. Justawan, M.Si (...................................... )
3. Anggota : 1. Asriani, S.Ip, MA (.......................................)
2. Dra. Nurjannah, MA (.......................................)
3. Drs. H. Muh. Amir, M.Si (.......................................)
Kendari, Juni 2012
Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Unhalu,
Drs. H. Rekson S. Limba, M.Si NIP. 19530812 197411 1 002
��
�
ABSTRAK
Sirajuddin Putra (C1A1 08 134) ; Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Camat Poasia). Skripsi dibimbing oleh: 1). Bapak Akhyar Abdullah. 2). Ibu Nurjannah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan Poasia dalam melaksanakan program kerja terhadap pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui kaitan antara program kerja dengan pelayanan kepada masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana upaya pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia terhadap pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjawab permasalahan digunakan analisis deskriptif analitis.
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pagawai pada Kantor Camat Poasia yang berjumlah 29 orang. Dari jumlah populasi yang diteliti tersebut,kemudian dilakukan metode penarikan semapel dengan teknik total sampling yaitu dengan mengambil seluruh jumlah populasi menjadi responden penelitian. Selain penetapan responden juga ditetapkan informan penelitian yaitu Camat Kambu dan tokoh masyarakat di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Camat Poasia selaku pemerintahan di Kecamatan Poasia telah melaksanakan program kerjanya dengan baik, hal ini terlihat dari pelaksanaan program-program penguatan internal, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan, pembangunan kewilayahan telah dilakukan dengan baik dan muara dari program ini adalah pelaksanaan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas yang juga telah memberikan kepuasan kepada masyarakat di Kecamatan Poasia.
��
�
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu
Wata’ala atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat serta
salam juga senantiasa penulis haturkan kepada sosok idola ummat Rasulullah
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dan panutan
penulis dalam bertingkah laku, sehingga hal tersebut menjadi motivasi untuk
penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan
Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat
(Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari) “. Dalam penelitian ini,
hamabatan dan kesulitan penulis dapatkan dalam teknis pelaksanaannya, namun
atas Rahmat Allah Subhanahu Wata’ala dan bantuan, dukungan, serta doa dari
berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Olehnya
itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada
Ayahanda tercinta “ H.Muh. Arsyad Wahid “ dan Ibunda “ Hj. St. Syahriah
Rusmin” yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, pengorbanan, dan
bantuan baik berupa materil, moril, motivasi, dan kasih saying serta doa yang
tulus dan ikhlas selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih juga penulis
ucapkan kepada Bapak Drs. H. Akhyar Abdullah, M.Si selaku pembimbing I
dan Ibu Dra. Nurjannah, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahan sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang ikut serta
membantu dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kepada :
��
�
1. Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS., selaku Rektor Universitas Haluoleo
Kendari.
2. Drs. H. Rekson S. Limba, M.Si., selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo
3. Drs. H. Muh. Amir, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Muh.
Nasir, S.Sos, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi.
4. Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu
Administrasi yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan
pengetahuan selama mengikuti pendidikan
5. Pimpinan dan seluruh staf pegawai kantor Camat Poasia Kota Kendari serta
seluruh masyarakat Poasia , atas bantuan dan kerjasamanya khususnya dalam
memberikan informasi yang relevan menyangkut penelitian ini.
6. Ucapan Spesial Penulis sampaikan kepada kakak saya Zulfikar Putra, SH dan
adikku Maharani Arsyad serta ucapan khusus penulis ucapkan pula kepada
teman-teman Aktivis Dakwah Kampus Universitas Haluoleo, khususnya
Astipin, Muhiyadin, Saleh, Rahmat, Rahmat Hidayat, Rusdi, Sabar, Indah,
Nurhijah, Risnawati, Sri, Andini, Icha dan seluruh sahabat di MPM Ulul
Albaab FISIP, FK-MPM Unhalu, UKKI Unhalu, Puskomda FSLDK Sultra
dan lain-lainnya yang telah memotivasi serta memberikan dukungan dan
semangat sehingga penulis mendapat spirit dalam menyelesaikan penelitian
ini sampai selesai.
7. Ucapan Khusus juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat terdekatku :
Akbal, Dedi, Inal, Rocky, Ruslan, Hasan, Agus, Ipphank, Ima, Vivi, Iyan
��
�
yang telah menemaniku dengan berbagi suka dan duka. Dan kepada
Murabbiku Ust. Syuaib, S.Pd yang senantiasa memberikan motivasi spiritual
dalam rangka mendorong penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara
Angkatan 2008 atas kebersamaannya selama ini. Terima Kasih banyak.
Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa
masih banyak kekurangan dan kesalahan yang masih jauh dari kesempurnaan
yang disebabkan keterbatasan penulis baik dari segi pengetahuan, tenaga, maupun
materi. Karenanya, segala saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua
pihak sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis juga
memdoakan semoga Allah Subhanahu Wata’ala Senantiasa memberikan
perlindungan, rahmat, dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu.
Dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa
Robbal ‘Alamin.
Kendari, Juni 2012
Penulis
�
�
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …....………………............…………………………. i
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................... iii
ABSTRAK ................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ................................................................................. v
DAFTAR ISI ................................................................................................ viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ vii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………........………...........…….…………...... 1 ...
B. Rumusan Masalah ………………..................……….………....….. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Program Kerja ……………………...................…..........… 8
B. Konsep dan Kedudukan Kecamatan ……........................…...……. 18 .
C. Konsep Pelayanan Kepada Masyarakat ……………….…......….... 22
D. Kerangka Pikir ................................................................................. 29
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ……………….........…………....….................... 30
B. Populasi dan Sampel ………..................……………..………...… 30
C. Teknik Pengumpulan Data ………...................………..…....…..... 31
D. Teknik Analisis Data ....................................................................... 32
E. Definisi Operasional ......................................................................... 33
F. Operasional Variabel Penelitian ........................................................ 34 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Poasia ............................................... 36
�
�
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan ........................................................................................ 43
C. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Poasia ............................... 54
D. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat ......................................................... 67
E. Kaitan Pelaksanaan Program Kerja Terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat ......................................................... 72
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 74
B. Saran ................................................................................................. 75
DAFTAR PUSTAKA
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
�
�
DAFTAR TABEL
�
Tabel Hal
1. Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kelurahan Kecamat Poasia .................................................. 37
2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kelurahan Tahun 2011 .......................................................... 39
3. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Poasia
Keadaan Tahun 2012 ............................................................................ 41
4. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Pelayanan
Administrasi perkantoran ...................................................................... 55
5. Tanggapan Responden Mengenai Upaya Pelaksanaan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur yang dilakukan Camat Poasia ............. 57
6. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Peningkatan
Peran Serta Masyarakat ......................................................................... 61
7. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ......................................... 63
8. Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kecamatan Poasia dalam
Melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan di Bidang
Ekonomi dan Sosial Budaya ................................................................. 66
9. Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Kecamatan Poasia
Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat ........................................... 69
10. Daftar Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Aparatur
Kecamatan Terhadap Pengurusan Administrasi Kecamatan .................. 71
�
�
�
���
�
�
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap instansi ataupun organisasi dalam menjalankan aktivitasnya,
melakukan usaha-usaha tertentu agar dapat mencapai tujuan bersama yang
telah ditentukan. Bahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut
banyak cara yang dilakukan, diantaranya dengan cara merumuskannya
dalam sebuah program kerja, ataupun hanya sekedar membuat langkah-
langkah strategis untuk dapat mencapai tujuan tersebut.
Berkaitan dengan hal ini, maka penyusunan program kerja menjadi
salah satu hal yang sangat sering untuk dilakukan, apalagi bagi instansi
pemerintahan seperti kecamatan. Penyusunan program kerja juga menjadi
salah satu cara bagi kecamatan dalam upaya untuk mencapai tujuan
bersama yang telah di tetapkan.
Soepardi dalam Eryanto (2003 : 29) mengemukakan bahwa sebuah
Program kerja yang disusun oleh suatu organisasi mengacu pada visi misi
yang ada dan terjabarkan dalam bentuk program. Jabaran program ini
biasanya terspesifikasi dalam sebuah langkah-langkah strategis untuk
menjawab setiap masalah-masalah yang ada, sekaligus juga untuk
mencapai target-target yang menjadi tujuan bersama.
Bagi sebuah instansi seperti kecamatan, pola pelaksanaan program
kerjanya meliputi pembangunan wilayah kecamatan, pelayanan kepada
���
�
masyarakat dan pengefektifan pelaksanaan aparatur kecamatan, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kecamatan Poasia yang merupakan salah satu instansi kewilayahan
dalam lingkup Kota Kendari, juga memainkan perannya sebagai satu
perangkat dalam pemerintahan kota. Sebagai satu kesatuan, setiap program
ataupun agenda pemerintah kota akan di maksimalkan pula oleh
pemerintah kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah
kota di wilayah kecamatan.
Secara umum, Kecamatan Poasia berada dalam wilayah Kota
Kendari dan terdiri dari 4 kelurahan yakni; Kelurahan Anduonohu,
Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Anggoeya, dan Kelurahan Matabubu.
Kantor Kecamatan Poasia terletak pada Kelurahan Rahandouna, dan
memiliki 29 orang staff selaku aparatur kecamatan yang membantu kerja
seorang camat. Aparatur kecamatan tersebut terdiri dari Sekertaris
Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
Sub Bagian Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan. Selain itu, aparatur
Kecamatan Poasia juga terdiri atas tiga seksi yakni, Seksi Pemerintahan
dan Pelayanan Umum, Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Ketertiban Umum yang kesemuanya membantu memudahkan pekerjaan
camat dalam hal program kerja ataupun aktivitas lainnya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari setiap seksi atapun sub bagian yang ada dalam
kecamatan poasia dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.
���
�
Dalam rangka untuk dapat merealisasikan tujuannya, maka
Kecamatan Poasia juga menerapkan pelaksanaan program kerja yang akan
dimaksimalkan selama berjalannya kepemerintahan di kecamatan tersebut.
Dan pada dasarnya yg menjadi program kerja di Kecamatan Poasia adalah
program turunan dari pemerintahan kecamatan yang sebelum-sebelumnya.
Program kerja yang kemudian akan dimaksimalkan oleh seluruh aparatur
Kecamatan Poasia muaranya adalah upaya seluruh aparatur kecamatan
untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun
diantaranya secara teknis tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pada dasarnya upaya Kecamatan Poasia dalam menjalankan
program kerjanya adalah bertujuan untuk menguatkan internal, yang dalam
hal ini adalah aparatur kecamatan dan juga memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat.
Adapun program kerja Kecamatan Poasia meliputi program
pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin
aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, program peningkatan peran serta masyarakat,
program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam, dan
program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya.
Berkaitan dengan upaya Kecamatan Poasia dalam melaksanakan
program kerjanya dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat di Kecamatan Poasia, maka menjadi menarik untuk melihat
���
�
bagaimana upaya yang dilakukan aparat Kecamatan Poasia untuk dapat
merealisasikan hal tersebut.
Menurut pengamatan awal penulis, upaya yang dilakukan
Kecamatan Poasia untuk melaksanakan program kerja demi maksimalnya
pelayanan kepada masyarakat, sudah berjalan sebagaimana mestinya
hanya saja dalam pelaksanaanya belumlah maksimal. Hal ini dikarenakan
perangkat kecamatan sebagian belum menekuni kegiatan sehari-harinya.
Mereka kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya,
sehingga terkesan aparatur kecamatan bekerja hanya ketika mendapat
instruksi langsung dari camat selaku pimpinan. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kecamatan Poasia masih cukup
lemah dalam penerapannya sebagai birokrasi di lingkup kecamatan,
dimana dalam pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan
pelayanan kepada masyarakat masih seringkali bergantung kepada camat,
dalam hal bagaimana bekerja secara teknis. Karena memang kurangnya
inisiatif yang ada dalam diri aparatur Kecamatan Poasia dalam
melaksanakan agenda-agenda harian ataupun yang berkaitan langsung
dengan program kerja di Kecamatan Poasia.
Ketidakmasimalan perangkat kecamatan dalam menjalankan
program kerja, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya ini
sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman
perangkat-perangkat kecamatan, khususnya aparatur kecamatan dalam
berorganisasi dan pemerintahan. Salah satu yang melatar belakangi hal ini
���
�
adalah latar belakang pendidikan dari aparatur kecamatan yang sebagian
besarnya hanyalah lulusan Sekolah Menengan Atas (SMA).
Kendala lain yang menunjukkan ketidak maksimalan pelaksanaan
program kerja yang dilakukan oleh Kecamatan Poasia adalah kondisi
sumber daya manusia, dalam hal ini aparatur/pegawai kecamatan yang
masih kurang menerapkan disiplin kerja dalam keseharian pelaksanaan
kerja mereka, terutama berkaitan dengan disiplin waktu para pegawai.
Selain itu, kurang arifnya para pegawai ketika melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai aparatur kecamatan, sehingga terkesan pekerjaan yang
dilakukan tidak berdasarkan tupoksi yang ada.
Salah satu hal yang juga menjadi kendala sekaligus penghambat
dalam upaya pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia adalah
minimnya dana yang ada di kas Kecamatan Poasia. Kurangnya pemasukan
dari dana bergulir seperti P2KP ataupun berupa dana taktis dari
Pemerintah Kota yang masuk ke kas Pemerintah Kecamatan membuat
pelaksanaan kerja menjadi terhambat. Keberadaan dana ini sangatlah
penting untuk mendukung terlaksananya program kerja di Kecamatan
Poasia, karena selain untuk memudahkan dalam hal sarana dan prasarana,
dana ini juga berfungsi sebagai instrument pendukung dalam hal motivasi
kerja bagi pegawai (upah kerja/insentif,pen). Sehingga yang terjadi untuk
memenuhi hal-hal tersebut, camat selaku pimpinan dalam kecamatan
menggunakan dana kas pribadinya agar dapat memudahkan pelaksanaan
���
�
beberapa program kecamatan. (Wawancara dengan Camat Poasia, 18
Desember 2011)
Berdasarkan dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa terdapat
kendala-kendala yang dihadapi oleh unsur kecamatan, dalam hal ini
pegawai, staf, dan camat poasia selaku pimpinan Kecamatan Poasia dalam
upayanya untuk melaksanakan program kerja dalam rangka untuk
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Poasia.
Berdasarkan kenyataan dan latar belakang di atas, penulis tertarik
untuk mengangkat topik dan melakukan penelitian dengan judul
“Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan
Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia
terhadap pelayanan kepada masyarakat ?
2. Bagaimana kaitan pelaksanaan program kerja dengan pelayanan
kepada masyarakat ?
���
�
C. Tujuan dan Manfaat penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan
Poasia dalam melaksanakan program kerja terhadap pelayanan
kepada masyarakat.
b. Untuk mengetahui kaitan antara pelaksanaan program kerja dengan
pelayanan kepada masyarakat.
2. Manfaat Penelitian
a. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi pemerintah dan
masyarakat di Kecamatan Poasia mengenai pelaksanaan program
kerja kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
b. Dapat menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi masyarakat
umum dan pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian
dengan judul ataupun obyek penelitian yang sama.
��
�
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Program Kerja
Program merupakan perangkat data/perencanaan yang dirumuskan
dalam bentuk perencanaan-perencanaan (Wikipedia.com). Sedangkan
Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (1983 : 11), Program merupakan
kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh
suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan
swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.
Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin
dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai
program kerja.
Menurut Santosa dalam Soesanto (1995 : 17) program kerja adalah
suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan
tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh
suatu organisasi. program kerja ini menurut Joko Santosa akan menjadi
pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program
kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.
Selain itu, salah satu pengertian program kerja adalah program-program yang
nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi
perusahaan atau organisasi (Journal; Shvoong)
Sejalan dengan pandangan di atas, E Hetzer (1983 :25) berpendapat
bahwa program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan di muka bagian
��
�
mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk
mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas menggambarkan di muka ini
biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material
dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab
serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu. Menurut E Hetzer (1983 : 25),
setelah ditetapkannya target dan tujuan dari program, maka tindakan yang
harus diambil dalam program kerja dapat di rinci sebagai berikut:
1. Sarana dan Prasarana
Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya
untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak
operasi atau tidak, bila masih layak operasi, maka apa saja perbaikan dan
penyempurnaan harus dilakukan, untuk menjalankan program 1 tahun
kedepan.
2. Metode
Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk
menjalankan program kegiatannya.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia
Untuk mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap metode
dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana
kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Semangat Kerja
Seorang pimpinan harus mengetahui kondisi pengurus dan sifat bawahan
mereka, sehingga seorang pimpinan mampu memberi semangat kerja pada
���
�
pengurus tentang kebajikan dan sistem imbalan yang mencakup nilai
intensif dan penilaian prestasi kerja.
Ada tiga alasan pokok menurut E. Hetzer (1983 : 26), mengapa
program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi :
1. Efisiensi Organisasi
Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi,
maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan
bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak,
sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan
program kerja yang telah dibuat.
2. Efektifitas Organisasi
Keefektifan organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan
membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah
direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian
kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.
3. Target Organisasi
Sebuah program kerja disusun salah satunya karena dilator belakangi
oleh keinginan untuk mencapai target ataupun tujuan dari sebuah
organisasi. dan program kerja merupakan sarana atupun anak tangga
untuk mencapai target ataupun puncak dari tujuan sebuah organisasi.
���
�
Program kerja akan dibuat oleh suatu organisasi sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi yang bersangkutan, jenis-jenis
program kerja dapat dibedakan antara lain :
1. Menurut rentang waktu perencanaan
a. Program kerja untuk satu periode kepengurusan
Jenis program kerja ini biasanya dibuat oleh organisasi untuk satu
periode kepengurusan, sehingga kegiatan rapat kerja (raker) organisasi
hanya dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan dan untuk
tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi dan koordinasi dari program
kerja yang telah ditetapkan.
b. Program kerja untuk waktu tertentu
Jenis program kerja seperti ini disusun untuk suatu jangka waktu
tertentu biasanya triwulan, caturwulan, semester, dan lain-lain. Dalam
pembuatan metode program kerja seperti ini, maka akan ditemui
bahwa suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja (raker) organisasi
lebih dari sekali dalam satu periode kepengurusan.
2. Menurut sifat program kerja
a. Program kerja yang bersifat terus menerus (continue)
Program kerja seperti ini akan dilakukan secara terus menerus (tidak
hanya sekali) oleh suatu organisasi, kesulitan pengimplementasian
program kerja umumnya akan dihadapi saat pertama kali
melaksanakan jenis program kerja ini.
���
�
b. Program kerja yang bersifat insidental.
Program kerja seperti ini umumnya hanya dilakukan pada suatu waktu
tertentu oleh suatu organisasi dan biasanya dengan mengambil
momentum-momentum waktu yang penting.
c. Program kerja yang bersifat tentatif.
Program kerja seperti ini sifatnya akan dilakukan sesuai dengan
kondisi yang akan datang. Alasan dibuatnya program kerja ini adalah
karena kurang terjaminnya faktor-faktor pendukung ketika
diadakannya perencanaan mengenai suatu program kerja lain.
3. Menurut targetan organisasi.
a. Program kerja jangka panjang
Program kerja jangka panjang harus sesuai dengan cita-cita/tujuan
pembentukan organisasi, serta visi dan misi dari organisasi. program
kerja model ini dibuat karena kemungkinan untuk merealisasikan
program dalam jangka waktu yang pendek tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan.
b. Program kerja jangka pendek
Program kerja jangka pendek adalah program kerja organisasi dalam
suatu periode tertentu, yang jangka waktunya berkisar antara satu
sampai tiga tahun, yang dirancang untuk memenuhi berbagai
kebutuhan organisasi pada masa tersebut. Dalam hubungannya dengan
program kerja jangka panjang, dalam program kerja jangka pendek ini
���
�
dibuat bagian-bagian program kerja yang dapat direalisasikan dalam
jangka waktu dekat.
Program kerja dibuat berdasarkan atas kerangka yang telah disusun
secara matang. Adapun kerangka penyusunan program kerja menurut Andilie
Under (1991 : 25) mencakup beberapa aspek sebagai berikut :
1. Perencanaan
Seorang pimpinan harus bisa memilih program kerja yang menjadi
prioritas utama dalam sebuah organisasi yang menguntungkan,
menentukan sebuah kepanitiaan dan menentukan bidang-bidang
yang dibutuhkan, menentukan garis-garis besar dan tata cara
pelaksanaan program kerja dari tiap-tiap bidang, mengalokasikan
sumberdaya dan mengontrol jalannya pelaksanaan.
2. Program kerja prioritas
“Nama program kerja” yang menjadi prioritas.
3. Tujuan : mengapa punya program kerja ?
a. Mendidik/membangun sekelompok.....(siapa)....agar dapat
membuat/mengembangkan....(apa)......dengan waktu.....(berapa
lama).....dengan harapan terbentuk menjadi (bagaimana).....
dengan segala keterbatasan yang ada.
b. Program kerja dapat mengurangi apa ?
c. Apa hasilnya untuk organisasi ?
d. Apa kelanjutan dari program kerja (terobosan) ?
���
�
4. Isu : analisis system
a. Kenapa program kerja ini sampai diajukan ?
b. Kelemahan, kekuatan dari organisasi (dari dalam)
c. Peluang, ancaman dari organisasi (dari luar)
5. Cakupan : untuk siapa dan area cakupan seberapa besar ?
a. Diperuntukkan kepada siapa ?
b. Seberapa besar daerah cakupannya ?
6. Waktu
a. Butuh berapa tahap ?
b. Tiap tahun butuh berapa lama ?
Dalam sebuah organisasi pemerintahan seperti kecamatan, program kerja
yang dimiliki secara umum merupakan bagian dari perangkat program pemerintah
daerah. Program kerja kecamatan pada umumnya meliputi aspek perencanaan,
aspek pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, serta evaluasi dan
pelayanan.
Aspek perencanaan yang dimaksudkan disini adalah perencanaan dalam
hal perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan
pembangunan wilayah, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. sementara aspek
pembangunan fisik dan non fisik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
pembangunan fisik yang kegiatan pembangunannya diarahkan untuk menyediakan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan publik, sedangkan pembangunan nonfisik
mencakup sisi pelayanan dan pemberdayaan yang menjadi inti pembangunan
kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan aspek evaluasi dan pelayanan mencakup
���
�
system evaluasi capaian pembangunan, evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat, dan evaluasi kondisi internal kecamatan, selain itu aspek pelayanan
dalam program kecamatan meliputi pelayanan dalam hal urusan administrasi
kependudukan, catatan sipil, dan urusan keagrariaan masyarakat.
Dari hal tersebut diatas, dapat diklasifikasikan program kerja kecamatan
meliputi hal-hal berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran yang dimaksudkan
disini adalah terkait dengan pelayanan kepada aparatur kecamatan dalam
hal untuk memaksimalkan kinerja dari aparatur kecamatan. Adapun item
program pelayanan adiministrasi perkantoran ini adalah :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa alat tulis kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h. Penyediaan jasa makanan dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur yang dimaksudkan disini
adalah program yang tujuannya untuk meningkatkan rasa disiplin aparatur
���
�
kecamatan demi memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Adapun item program peningkatan disiplin aparatur ini adalah :
a. Pengefektifan apel pagi
b. Pengefektifan system reward and punishment
c. Pengefektifan sidak kelurahan
d. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
keuangan
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
program yang bertujuan untuk melaporkan ikhtisar capaian kinerja SKPD
dan laporan keuangan di akhir semester ataupun di akhir tahunnya.
Adapun item dari program ini adalah :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian realisasi
kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Program peningkatan peran serta masyarakat
Program peningkatan peran serta masyarakat yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah program yang tujuannya untuk memberikan
pembinaan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran serta
masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas
daerah, dalam hal ini kecamatan. Adapun item program ini adalah :
���
�
a. Pembinaan agama di tingkat kecamatan (MTQ/STQ tingkat
kecamatan)
b. Pembinaan Kelurahan se-Kecamatan
5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah program yang
menitikberatkan kepada pembangunan fisik di sector wilayah kecamatan.
Adapun item program ini adalah :
a. Penyelenggaraan musrembang RKPD
c. Koordinasi perencanaan tata ruang, ESDM, dan lingkungan hidup
d. Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan
Swadaya (BSP2S) dan peningkatan kualitas rumah
e. Inventarisasi data bidang perumahan masyarakat yang tidak mampu
tahun 2011
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya
Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah program pemerintah
kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan
kehidupan sosial budaya masyarakat. Adapun item dari program ini
adalah:
a. Koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
b. Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya
c. Koordinasi dan strategi penanganan kemiskinan
��
�
d. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
e. Mengadakan pelatihan UKM dan wirausaha mandiri
Program-program inilah yang kemudian menjadi acuan dalam hal
memaksimalkan program kerja di kecamatan. Target utama dari program-
program kecamatan ini adalah maksimalnya pembangunan dan tentunya
pelayanan kepada masyarakat.
B. Konsep dan Kedudukan Kecamatan
Menurut Widjaya (2001 : 30) Kecamatan merupakan Perangkat
Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh seorang camat, Dengan dibantu
oleh beberapa orang staf yang menduduki posisi-posisi tertentu dalam
struktur organisasi kecamatan.
Camat berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekertaris Daerah. Sebagaimana perangkat-
perangkat daerah lainnya, Camat yang merupakan pimpinan wilayah
kecamatan yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi seperti yang sudah
tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, yang digambarkan sebagai berikut :
a. Wewenang Camat
Dalam PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (2), Camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
yang meliputi aspek :
��
�
1. Perizinan;
2. Koordinasi;
3. Rekomendasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan dan;
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan
Pelaksanaan atas kewenangan-kewenangan Camat tersebut
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup
Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
a. Tugas Camat
Dalam PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1), Camat
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
���
�
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
b. Fungsi Kecamatan
Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang
digambarkan dalam PP No.19 Tahun 2008 pasal 15, juga memiliki
fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewewenangan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan
keagrariaan;
3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan
perekonomian, produksi, dan distribusi;
7. Pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
8. Pembinaan pendidikan dan kesejahteraan;
���
�
9. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Menurut Sjamsul Sjardi (2006 : 17), dalam melaksanakan tugas
pimpinan setiap unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di
lingkungan kecamatan, camat selaku pimpinan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan serta dengan
instansi lain diluar kecamatan untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing. Selain itu, setiap pejabat struktural dalam lingkungan
kecamatan wajib melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap
bawahannya.
Setiap pejabat struktural dalam lingkungan kecamatan bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Selain itu, setiap pejabat struktural dalam lingkungan kecamatan wajib
mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing serta menyiapkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural
dibawahnya, dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya masing-
���
�
masing wajib melakukan rapat berkala. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya,
camat memiliki tata kerja dan hubungan dengan perangkat lain. Adapun tata
kerja camat adalah sebagai berikut :
1. Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan lain
disekitarnya.
2. Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan untuk
meningkatkan kinerja Kecamatan.
3. Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.
Sedangkan hubungan kerja camat dengan perangkat-perangkat lainnya
adalah sebagai berikut :
1. Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten
bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
2. Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah
kerja kecamatan, bersifat koordinasi teknis fungsional.
3. Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya
di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
C. Konsep Pelayanan Kepada Masyarakat
Sebelum membahas mengenai konsep pelayanan kepada masyarakat,
maka terlebih dahulu akan diberikan gambaran tentang pengertian dan
���
�
konsep mengenai pelayanan sebagai bentuk gambaran yang jelas terhadap
permasalahan yang akan dihadapi dan di bahas.
Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dahlan, Dkk.,
1995 : 646) menyatakan bahwa pelayanan adalah “usaha memenuhi
kebutuhan orang lain.” Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang
ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat
tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pengertian lain, Sugiarto
(2002 : 216) mendefinisikan pelayanan sebagai upaya maksimal yang
diberikan oleh petugas pelayanan dari sebuah perusahaan industry untuk
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga tercapai kepuasan.
Selain itu, Cravens (1998 : 2003) mengungkapkan pengertian pelayanan
yaitu upaya dalam memenuhi permohonan untuk menspesifikasikan produk-
produk seperti data kinerja, permohonan untuk rincian, pemrosesan pesanan
pembelian, penyelidikan status pesanan, dan layanan garansi.
Sementara pengertian lain, mengenai pelayanan adalah suatu bentuk
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di
pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93 dalam Indra
Sufian : 2004). Tunggal dalam Sugiarto (2002 : 217) , menyebutkan bahwa
pelayanan sering disebut sebagai jasa yang diberikan oleh perusahaan.
Artinya bahwa adanya suatu perbuatan yang dilaksanakan suatu pihak
���
�
terhadap pihak yang lain. Sejalan dengan hal tersebut, Normann (1991 : 14)
menyatakan karakteristik pelayanan sebagai berikut :
a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat
berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan
merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat
dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya yang terjadi
dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pemberian pelayanan
terbaik. Pengertian lebih luas disampaikan Daviddow dan Uttal dalam
Sutopo dan Suryanto (2003 : 9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja
yang mempertinggi kepuasan pelanggan.
Berdasarkan pengertian pelayanan diatas, maka dapat di definisikan
pengertian pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah
pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003
(Menpan, 2003 : 2) tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksankan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Penyempurnaan definisi pelayanan publik menurut KEP/25M.PAN/2/2004
dalam Normann, 1991 : 38, yaitu segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan publik sehingga upaya pemenuhan kebutuhan penerima
���
�
pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelayanan publik saat ini menjadi hal yang sangat krusial. Pelayanan
publik merupakan fenomena yang terjadi di negeri ini, setiap orang
membicarakannya antara baik dan buruk pelayanan tersebut. Penilaian yang
dirasakan tersebut dapat dirasakan ketika seseorang datang ke kantor
kecamatan untuk membuat KTP, atau membuat Akta Kelahiran di Catatan
Sipil, dan lain-lain. Seharusnya pada pelayanan yang disebut konsumen
adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktifitas yang dilakukan
oleh petugas organisasi pemberi layanan tersebut dan setiap organisasi
mempunyai kategori pelanggan internal yaitu seluruh anggota organisasi
sedangkan eksternal adalah masyarakatnya sehingga istilah pelayanan
diartikan sebagai pelayanan kepada seluruh anggota masyarakat dalam
anggota masyarakat dalam rangka memuaskan pelanggan eksternal.
Menurut Moenir (1995 : 197-200), agar pelayanan dapat memuaskan
pelanggan, petugas yang melayani harus memenuhi empat kriteria pokok :
a. Tingkah laku yang sopan
b. Cara menyampaikan sesusatu yang berkaitan dengan apa yang
seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan
c. Waktu menyampaikan yang tepat
d. Keramah tamahan
Lebih lanjut ditambahkan oleh Moenir (1995 : 88) dalam pelayanan
kepada masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung yang penting seperti
���
�
kesadaran petugas yang melaksanakan pekerjaan, aturan yang melandasi
tugas pekerjaan, organsiasasi sebagai system, alat kerja, dan sarana
prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan. Jadi,
kesimpulannya bahwa pelayanan mempunyai hubungan yang kuat antara
loyaltas pelanggan dan kepuasan pelanggan dimana hubungan ini saling
mengukuhkan dan saling melengkapi dalam pelayanan, dan kesemuanya itu
tergantung pada kualitas pelayanannya.
Berkaitan dengan kualitas pelayanan, adalah sesuatu yang dirasakan
langsung oleh pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai
penerima layanan. Kualitas pelayanan ini jika dilihat dari perspektif
masyarakat sebagai penerima layanan, maka dimensinya adalah pelayanan
yang kurang maksimal ataupun pelayanan yang maksimal (pelayanan yang
prima). Kedua dimensi ini sangat berkaitan erat dengan pemberi layanan,
yang dalam hal ini adalah anggota organisasi.
Berkaitan dengan pelayanan yang prima yang dalam hal ini adalah
pelayanan yang baik/maksimal, SESPANAS LAN dalam Nurhasyim (2004 :
16) menyatakan bahwa yang dimaksud pelayanan yang prima adalah :
a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau
pengguna jasa
b. Pelayanan yang prima ada bila ada standar pelayanan
c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar.
Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat
���
�
diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap
pelayanan standard an pelayanan yang dilakukan secara maksimal
d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat
eksternal dan internal
Pelayanan yang maksimal/prima sebagaimana tuntutan pelayanan
yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyararatan bahwa
setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang
professional, dengan demikian kulitas kompetensi profesionalisme menjadi
sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi untuk memuaskan
masyarakat sebagai penerima layanan. Kepuasan tersebut dapat dilihat dari
kualitas pelayanan yang tercermin dari asas-asas pelayanan publik berikut
(berdasarkan SK Menpan Nomor 63/2003 tentang pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik) :
1. Transparansi,
Pelayanan dengan transparansi ini yakni pelayanan yang
bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti. Prinsip pelayanan dengan transparansi ini harus dilakukan
dengan transparan, sehingga institusi diharapkan menetapkan jaringan
informasi yang dibutuhkan masyarakat secara lengkap, sehingga
memungkinkan masyarakat membuat keputusan secara rasional dan
meminimalkan resiko.
��
�
Adapun unsur-unsur pelayanan dengan menerapkan sikap
transparansi/keterbukaan ini dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan,
satuan kerja penanggungjawab pemberi pelayanan umum, meliputi
hal-hal sebagai berikut :
a. Waktu penyelesaian
b. Kepastian biaya
c. Akurasi system
d. Fasilitas dan peralatan
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam pelayanan maksudnya adalah
pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, norma sosial, dan
kepatuhan yang berlaku.
Adapun unsur pelayanan dengan menerapkan sikap
akuntabilitas dalam hal pertanggungjawaban kepada penerima
pelayanan publik yang dalam hal ini masyarakat adalah :
a. Pengelolaan keluhan-keluhan publik.
b. Menjamin hak-hak masyarakat untuk mengajukan keluhan.
Pada organisasi publik seperti kecamatan , peningkatan pelayanan
menjadi studi utama untuk meningkatkan kualitas kenyamanan kepada
masyarakat. Organisasi publik yang bersifat pengaturan dan pelayanan
dalam menjalankan tugasnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
��
�
1. Orientasi pelayanan dalam menjalankan tugas aparatur
pemerintah tidak berorientasi pada kekuasaan.
2. Netralis dalam menjalankan tugasnya, baik pengaturan maupun
pelayanan aparatur pemerintah tidak bersifat membeda-bedakan.
3. Orientasi kerja adalah efektifitas dan produktifitas.
4. Sikap adil dalam memberikan pelayanan kepada warga atau
masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi atau
perbedaan berdasarkan berbagai peraturan tertentu (Siagian, 12 :
1992)
D. Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan gambaran secara singkat mengenai
hubungan-hubungan antar variabel, yaitu antara variabel bebas
(independent), dengan variabel terikat (dependent). Kerangka pikir ini
menjelaskan secara sistematik judul dari penelitian ini.
Adapun yang menjadi kerangka pikir dari penelitian ini adalah dapat
dijelaskan dalam bagan berikut :
BAB III
��������������������� ��
����� ����� �����������
�� ������������
�� ��������������
��� ���� �� �!��� "�� �#�� �����$��
�� Program pelayanan administrasi perkantoran��� Program peningkatan disiplin aparatur��� Program peningkatan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan��� Program peningkatan peran serta masyarakat��� Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumberdaya alam�
�� Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya�
���
�
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Poasia, Kota
Kendari. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan atas beberapa pertimbangan
tertentu, diantaranya adalah karena Kantor Camat Poasia merupakan salah
satu wilayah kerja Pemerintah Kota Kendari yang urusan pemerintahan
dan pembangunannya cukup kompleks dengan berbagai permasalahan dan
kendala-kendala yang sangat beragam. Selain itu, lokasi ini dipilih karena
Kantor Camat Poasia merupakan wilayah tempat tinggal penulis, sehingga
program-program Kecamatan yang bersentuhan dengan masyarakat dapat
dirasakan langsung oleh penulis, sehingga dalam pelaksanaannya dapat
dikontrol dan di evaluasi.
B. Populasi dan Sampel
Oleh karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang
bagaimana pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia sebagai upaya
pelayanan kepada masyarakat, maka adapun populasi yang ada dalam
penelitian ini meliputi seluruh aparatur Kecamatan Poasia, yang
berjumlah 29 orang, yang terdiri dari Camat Poasia, Sekertaris Camat, sub
bagian, kepala seksi, dan staff kecamatan lainnya. Dari populasi tersebut,
kemudian dilakukan metode penarikan sampel dengan teknik Total
Sampling ataupun keseluruhan populasi dijadikan sebagai informan
penelitian.
���
�
Selain itu, informan lain dalam penelitian ini adalah masyarakat
Kecamatan Poasia, dalam hal ini adalah 4 orang tokoh masyarakat yang
terdiri dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia, yaitu Kelurahan
Anduonohu, Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Anggoeya, dan Kelurahan
Matabubu.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah terdiri dari data
primer dan data skunder yang diperlukan melalui teknik-teknik sebagai
berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan teknik mengumpulkan data-data dengan membaca
dan mencatat bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber, seperti
literature/buku bacaan, karya ilmiah, teori-teori dari internet, dan
sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan judul penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang
dilakukan untuk mengumpulkan data-data dengan cara meneliti
langsung pada obyek yang hendak diteliti. Untuk memperoleh data
lapangan, maka digunakan teknik-teknik sebagai berikut :
a. Angket, adalah perolehan data melalui daftar isian pertanyaan
kepada responden terpilih. Dilakukan dengan cara mengajukan
pertanyaan secara tertulis dan sistematis kepada responden untuk
memperoleh data tentang pelaksanaan program kerja Kecamatan
Poasia, sehingga dapat memberikan mengenai evaluasi
���
�
pelaksanaan program kerja terhadap pelayanan kepada
masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
angket campuran, dimana daftar isian yang berisikan pertanyaan
pilihan dengan memberi tanda centang, digabungkan dengan
daftar isian yang memungkinkan reponden menuliskan alasan
kenapa memilih salah satu dari daftar pilihan pertanyaan.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung
dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah
disiapkan sebelumnya.
c. Pengamatan, yaitu mengamati secara langsung aktivitas yang
dilakukan oleh aparat kecamatan, sehubungan dengan upaya
mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan
program kerja Kecamatan dalam rangka untuk pelayanan kepada
masyarakat Kecamatan Poasia.
d. Kaji dokumen, yaitu dengan mempelajari dan atau mengecek
laporan-laporan pelaksanaan tugas masing-masing aparat,
terutama tugas yang berkaitan dengan masalah penelitian.
D. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara
deskriptif analitis. Jadi, dari data-data yang ada baik yang diperoleh dari
studi kepustakaan maupun dari hasil data lapangan, dikumpulkan untuk
kemudian diklasifikasikan. Setelah itu, di analisis guna memperoleh
gambaran dari kenyataan yang ada.
���
�
Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis terhadap daftar
kuesioner yang disajikan kepada responden, dimana pilihan jawaban
sangat baik, cukup baik, dan kurang baik diukur dengan
mengakumulasikan salah satu jawaban pilihan reseponden. Dan untuk
mengukur persentasenya, jumlah responden yang memilih salah satu dari
tiga pilihan jawaban tersebut kemudian dikalikan dengan 100 untuk
mengukur persentasenya dan dibagi dengan total responden.
E. Definisi Operasional
Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan pada bab tinjauan
pustaka, maka dirumuskan definisi operasional penelitian sebagai berikut :
1. Program kerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
keseluruhan rancangan kerja yang telah disusun dan menjadi
tanggung jawab seluruh aparatur kecamatan untuk dilaksanakan.
2. Pelaksanaan program kerja kecamatan yang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah peranan yang dilakukan oleh seluruh aparatur
kecamatan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat
dinamis.
3. Pelayanan kepada masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah segala upaya yang dilakukan oleh unsur-unsur organisasi yang
dalam hal ini adalah aparatur Kecamatan Poasia dalam melakukan
pelayanan kepada anggota internal dan eksternal. Anggota internal
yang dimaksudkan adalah staf, tata usaha, pegawai, dan aparatur
kecamatan lainnya yang juga memiliki hak untuk diberi pelayanan,
���
�
dalam hal ini adalah berupa pemenuhan hak-hak pegawai, penyediaan
sarana dan prasarana penunjang kerja, dan lain sebagainya. Sementara
anggota eksternal yang dimaksudkan adalah masyarakat umum yang
ada dalam Kecamatan Poasia yang sangat berhak untuk diberikan
pelayanan yang maksimal demi untuk kepuasaan masyarakat terhadap
aparatur kecamatan. Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan
yanh diberikan ketika akan mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat
Keterangan, dan lain sebagainya.
F. Operasional Variabel Penelitian
Variabel Subvariabel Indikator Kegiatan Program Kerja
Program pelayanan admninistrasi perkantoran
penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Pengadaan sarana prasarana dan bahan pustaka kecamatan
2. Pemberian insentif bagi aparatur teladan
Program peningktan disiplin aparatur
pengefektifan system reward and punishment, pengefektifan sidak kelurahan, pengefektifan apel pagi
1. Apel pagi rutin 2. Pengadaan
seragam dan ID card
3. Arisan bulanan Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1. Laporan akhir kepegawaian
2. Laporan akhir keuangan
Program peningkatan peran serta masyarakat
pembinaan agama di tingkat kecamatan, pembinaan kelurahan se-kecamatan
1. MTQse-kecamatan
2. Pelatihan untuk lurah
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
penyelenggaraan musrembang, inventarisasi data perumahan masyarakat tidak mampu, kegiatan
1. Musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan
2. Pendampingan BSP2S
���
�
BSP2S dan peningkatan kulaitas rumah
3. Bedah rumah,PNPM Mandiri, Block Grant, Bahtreramas, dll
Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya
koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, koordinasi dan strategi penanganan kemiskinan
1. Pelatihan UKM dan wirausaha mandiri
2. Program BLUD
Pelayanan Transparansi 1. Waktu penyelesaian 2. Kepastian biaya 3. Akurasi system 4. Fasilitas dan peralatan
1. Pelayanan pembuatan KTP
2. Pelayanan pengurusan catatan sipil
Akuntabilitas 1. Pengelolaan keluhan publik
2. Menjamin hak-hak masyarakat untuk mengajukan keluhan
1. Pembuatan daftar keluhan masyarakat
2. Pembuatan kotak saran kecamatan
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
�
BAB VI
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Poasia
1. Letak Geografis
Kecamatan Poasia merupakan salah satu wilayah Kecamatan di
Kota Kendari yang secara geografis memiliki batas-batas wilayah
sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kendari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abeli
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kambu
Luas wilayah daratan Kecamatan Poasia sebesar 43,52 Km2
atau
14,71 persen dari luas daratan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Luas wilayah menurut Kelurahan sangat beragam, Kelurahan
Anduonohu merupakan wilayah Kelurahan yang paling luas, kemudian
menyusul Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Anggoeya, dan Kelurahan
Matabubu.
2. Keadaan Demografis
a. Jumlah Penduduk
Penduduk Kecamatan Poasia berdasarkan data terakhir tahun 2010
mencapai 20.231 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Poasia adalah 43,52
Km2. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, maka kepadatan
���
�
terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk Kecamatan
Poasia pada tahun 2010 adalah 465 jiwa per Km2, dengan rincian
tingkat kepadatan tiap Kelurahan dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1. Luas wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan
Kecamatan Poasia
No Kelurahan Luas
(Km2)
Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan Penduduk
(Per Km2)
1. Anduonohu 15,24 7.268 477
2. Rahandouna 12,62 8.174 648
3. Anggoeya 12,55 3.555 283
4. Matabubu 3,11 1.234 397
Sumber : Kantor Camat Poasia 2011
b. Persebaran Penduduk
Persebaran penduduk di Kecamatan Poasia tahun 2010 terpusat di
Kelurahan Rahandouna dan Anduonohu, dimana masing-masing
berkisar 8.174 jiwa untuk wilayah Rahandouna dan 7.268 jiwa untuk
wilayah Anduonohu. Penyebab utama terjadinya persebaran penduduk
di dua kelurahn ini dibandingkan dengan dua kelurahan lainnya adalah
karena semakin pesatnya kegiatan perekonomian penduduk dan
banyaknya pembangunan sarana perekonomian. Untuk penduduk
Kelurahan Anggoeya 3.555 jiwa dan Matabubu 1.234 jiwa. Rata-rata
penduduk Kelurahan mengalami peningkatan jumlah penduduk
dengan persebaran penduduk yang sama dengan tahun sebelumnya.
��
�
c. Struktur Umur, Jenis Kelamin, dan Keluarga
Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk di Kecamatan Poasia
tahun 2010 adalah 12.975 jiwa penduduk usia dewasa yang terdiri dari
6.255 jiwa laki-laki dan 6.720 jiwa perempuan. Untuk usia anak-anak
6.506 jiwa terdiri dari 3.379 jiwa anak laki-laki dan 3.127 jiwa anak
perempuan. Sedangkan usia lansia 750 jiwa terdiri dari 411 jiwa laki-
laki dan 339 jiwa perempuan.
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk
penduduk perempuan disebut rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin
di Kelurahan Poasia pada tahun 2009 adalah 99, artinya setiap 100
penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Secara lebih
jelasnya mengenai persebaran rasio jenis kelamin di tiap kelurahan di
Kecamatan Poasia dapat dilihat melalui table berikut :
Tabel 2. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin menurut
Kelurahan tahun 2010
No Kelurahan L P Jumlah Rasio
1. Anduonohu 3.853 3.415 7.268 112,83
2. Rahandouna 3.646 4.528 8.174 80,52
3. Anggoeya 1.913 1.642 3.555 116,50
4. Matabubu 633 601 1.234 105,32
Jumlah 10.045 10.186 20.231 98,61
Sumber : Kantor Camat Poasia 2011
��
�
d. Pendidikan
Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN, maka sasaran
pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan
perluasan kesempatan belajar disemua jenjang pendidikan mulai dari
Taman Kanak-kanak, sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya
penngkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan
untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan
kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang
setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan
penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan seluas-
luasnya.
Perkembangan dunia pendidikan di Kecamatan Poasia dapat
dilihat dari banyaknya sarana pendidikan negrinya yaitu 1 TKN, 11
SDN, 1 SMPN, 2 SMAN. Sedangkan sarana pendidikan yang swasta
yaitu 12 TK swasta, 1 SD swasta, sedangkan untuk SMP, SMA, dan
AK/PT swasta belum ada.
3. Keadaan Pemerintahan Kecamatan
Keadaan Pemerintahan Kecamatan Poasia pada dasarnya berdiri
dan berjalan sebagaimana mestinya, yang pusat pemerintahannya dalam
hal ini Kantor Camat Poasia terletak di Kelurahan Rahandouna yang
merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Poasia yang fase
perkembangan dan peningkatan pembangunannya cukup pesat dari tahun
ke tahun, jika dibandingkan dengan tiga kelurahan lainnya.
���
�
Aparat pemerintahan Kecamatan Poasia secara keseluruhan
adalah tercatat sejumlah 28 orang yang terdiri dari Camat Poasia,
Sekertaris Camat, Sub bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, sub
bagian umum dan kepegawaian, seksi pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat, seksi pemerintahan dan pelayanan umum, seksi pembinaan,
pemberdayaan, dan ketertiban masyarakat, serta beberapa orang staff
yang membawahi beberapa sub bagian dan seksi yang tergabung dalam
struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Poasia.
Salah satu hal yang sangat mendukung terlaksananya
pemerintahan di sebuah instansi pemerintahan adalah keberadaan sarana
dan prasarana. Dimana ketersediaan sarana dan prasarana tersebut akan
sangat membantu aparat dalam menjalankan dan melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Keberadaan sarana dan prasarana yang dalam hal ini adalah
fasilitas penunjang kerja seluruh aparatur yang ada di Kantor Camat
Poasia secara umum dapat digambarkan masih cukup kurang, apalagi
bagi instansi pemerintahan sebesar Kantor Kecamatan Poasia yang
notabene nya telah mapan dalam segi administrasi dan pemerintahan.
Adapun untuk dapat mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki
Kecamatan Poasia, dapat dilihat pada tabel berikut :
���
�
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Poasia, Keadaan Tahun 2012
NO Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Komputer
Printer
Meja
Kursi
Lemari
Rak Buku
Air Conditioner (AC)
Water Closed (WC)
Papan Profil
Telepon
Alat Kebersihan :
a. Mesin Pemotong Rumput
b. Pacul
c. Sapu Ijuk & Lidi
d. Tong Sampah
4 Unit
2 Unit
22 Buah
27 Buah
8 Buah
5 Buah
1 Unit
2 Buah
7 Buah
-
5 Unit
6 Buah
13 Buah
5 Buah
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
-
4 Baik, 1 Rusak
Baik
Baik
Baik
Jumlah 107 Buah/Unit
Sumber : Kantor Camat Poasia, Tahun 2012
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Poasia tergolong
sudah cukup baik. Hanya saja masih ada beberapa sarana dan prasarana
pendukung yang masih kurang dalam hal jumlah, apalagi bagi sebuah
instansi pemerintahan Kecamatan Poasia yang sudah tergolong mapan.
Hal ini terlihat dari minimnya sarana penunjang kerja aparatur
kecamatan, seperti perangkat computer dan printer. Keberadaan
computer dan printer ini sangatlah penting, karena kedua sarana ini
merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan kepada
masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Poasia.
Perangkat computer dan printer yang dimiliki masih kurang, mengingat
���
�
pelayanan yang maksimal yang perlu dilakukan oleh aparatur kecamatan
kepada masyarakat. Selain itu, tidak adanya sarana komunikasi resmi
milik Kecamatan Poasia berupa telepon. Hal ini terlihat dari model
komunikasi jarak jauh yang hanya menggunakan telepon seluler
(Handphone) pribadi masing-masing aparat kecamatan. Kemudian selain
itu, sarana lainnya semisal Air Conditioner (AC) yang hanya terdapat
diruangan camat saja.
Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah
Kecamatan Poasia tentunya akan berdampak negatif terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, utamanya dalam rangka
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jika hal ini terus
berlangsung, maka tidak menutup kemugkinan pelaksanaan tugas
aparatur kecamatan akan semakin terhambat sehingga upaya untuk
melaksanakan program kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
menjadi susah untuk dimaksimalkan.
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan
Kantor Camat Poasia merupakan Instansi Pemerintahan yang
menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahannya berdasarkan pada
perangkat-perangkat organisasi yang saling terkait dan bekerjasama satu
sama lain. Perangkat-perangkat organisasi ini memiliki tugas dan fungsi
yang berbeda-beda, yang gunannya adalah untuk memudahkan dalam
penyelesaian pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
���
�
Perangkat organisasi inilah yang kemudian menjadi motor
penggerak roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara
fisik maupun non fisik di Kecamatan Poasia, khususnya dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Perangkat organisasi ini dibuat dalam bentuk
struktur organisasi sesuai dengan kewenangan yang telah di gariskan oleh
pemerintah Kota Kendari, sebagaimana yang terlampir pada bagan struktur
organisasi Kecamatan Poasia berikut :
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���
�
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN POASIA
(Berdasarkan Perda Walikota Kendari Nomor 43 Tahun 2008)
Camat Drs. Hajar Aswad
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretaris Camat Reynold Simanjuntak, SH
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
Nurlina, SH
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Muis, S.Si
Staf Staf
Kasi Pembinaan Kemasyarakatan & Ketertiban
Umum
La Halifa, S.Sos
Kasi Pelaksanaan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat
Muh. Awan Arma, SE
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Drs. Munariang �
Staf Staf Staf
Lurah-lurah Lurah-lurah
���
�
Berdasarkan struktur organisasi kecamatan tersebut, dapat dilihat
bahwa setiap perangkat yang ada di Kecamatan Poasia memiliki tugas dan
fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pos amanah yang mereka pegang
masing-masing. Hal ini tentunya untuk mempermudah pelaksanaan tugas
kecamatan dalam mewujudkan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat.
Perbedaan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing perangkat
kecamatan tersebut telah ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota
Kendari Nomor 43 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata
kerja Kecamatan Kota Kendari yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Camat
Camat adalah perangkat pemerintahan yang langsung berada di
bawah Bupati/Walikota, dan camat diangkat dari Pegawai Negri Sipil
(PNS) yang memenuhi syarat Bupati/Walikota atas usul Sekertaris
Daerah/Kota.
Camat merupakan aparatur pemerintah yang merupakan seorang
pimpinan tertinggi di sebuah wilayah kecamatan, yang diberikan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab oleh pemerintah Kota Kendari untuk
melakukan pemerintahan pada lingkup wilayah Kecamatan dan
bekerja sama dengan seluruh bagian yang ada di dalam kantor tersebut.
Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung
kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan, dimana ia dibantu oleh
���
�
seluruh lapisan staf/aparat dalam jajaran Kantor Camat Poasia. Camat
menerima laporan dan menetapkan serta menandatangani target dan
sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kecamatan.
b. Sekertaris Camat
Sekertaris Camat dipimpin oleh seorang sekertaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Sekretaris
Camat merupakan aparatur Kecamatan yang menjalankan tugas-tugas
administrasi Kecamatan dan melakukan koordinasi dengan setiap
bagian-bagian yang ada di dalam kantor Kecamatan dan melakukan
tugas administrasi kesekretariatan di dalam kantor guna membantu
Camat dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan. Sekertaris Camat
membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas,
sekertaris menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas
penyelenggaraan tugas urusan kecamatan dan kelurahan serta
administrasi keuangan dan perlengkapan;
b. Penyusunan rencana program tahunan kecamatan dan kelurahan;
c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kecamatan
yang meliputi Tata Usaha Umum dan Kepegawaian serta
pengelolaan keuangan;
���
�
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kepala-Kepala Seksi;
e. Perencanaan pengadaan kebutuhan barang inventaris dan
pemeliharaannya;
f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan urusan
Kecamatan dan Pengelolaan administrasi Kecamatan;
g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kasubag Umum dan Kepegawaian merupakan aparatur Kecamatan
yang melaksanakan kegiatan dibagian administrasi umum dan
kepegawaian yang berfungsi untuk mengatur serta mengelola pegawai
dan melaksanakan kegiatan umum lainnya di dalam kantor, serta
melakukan koordinasi dengan bagian lain di dalam kantor dalam
melaksanakan pembangunan di Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
penjelasan diatas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis di sub bagian
administrasi umum dan kepegawaian kecamatan dan kelurahan;
b. Penyusunan kegiatan operasional penyelenggaraan administrasi
kecamatan;
��
�
c. Pelaksanaan pembinaan pengisian dan pemeliharaan buku
administrasi kecamatan;
d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan
dan tata Kearsipan;
e. Pelaksanan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai
lingkup Kantor Kecamatan;
f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
g. Pelaksanaan urusan keprotokolan;
h. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris
kecamatan baik didalam maupun diluar organisasi.
d. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh
aparatur Kecamatan yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan
dan pelaporan serta melakukan perencanaan keuangan Kecamatan yang
akan digunakan dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan
tempatnya bertugas. Kegiatan ini mempunyai tanggung jawab terhadap
pelaksanaan rencana-rencana penggunaan anggaran keuangan dalam
pembangunan Kecamatan dan peningkatan pelayanan administrasi.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan Keuangan melaksanakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
subbagian perencanaan dan pelaporan keuangan;
��
�
b. Perencanaan keuangan dari masing-masing seksi serta
membuat laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan dan kelurahan;
c. Penyediaan dan pemeliharaan data dan informasi kecamatan
dan kelurahan;
d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaporan;
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan;
f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris
kecamatan baik di dalam maupun di luar organisasi.
e. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Camat
melalui Sekertaris Camat.
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas
membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, Kepala Seksi
Pemerintahan dan Pelayanan Umum memiliki fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-
tugas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan
umum
���
�
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan dan
Pelayanan umum;
c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan administrasi kependudukan, catatan Sipil, dan
keagrarianan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring;
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan;
f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
f. Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Kecamatan.
Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
���
�
Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, Kepala Seksi
Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menjalankan
fungsi-fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
seksi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional
penyelenggaraan seksi pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat;
c. Pengumpulan dan pemeliharaan pemeliharaan data potensi
wilayah kecamatan;
d. Penyusunan pedoman pembinaan pemberdayaan usaha
ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
f. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
tugaas seksi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;
g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
g. Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum
Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Camat melalui Sekertaris Kecamatan.
���
�
Seksi pembinaan kemasyrakatan dan ketertiban Umum mempunyai
tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan urusan Kemasyarakatan dan Keterangan Umum.
Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Seksi Pembinaan
Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
seksi pembinaan kemasyarakatan dan ketertiban umum;
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional
penyelenggaraan pembinaan kemasyarkatan dan ketertiban
umum;
c. Penyusunan pedoman pembinaan masyarakat, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, Keamanan dan Ketertiban Umum di
lingkup kecamatan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring;
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
tugas Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban
Umum;
f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
h. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahliannya.
���
�
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada dipimpin
oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
4. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
C. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Poasia
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian
penting dalam upaya untuk memaksimalkan berjalannya pemerintahan
kecamatan secara efektif, karena hal ini bisa menjadi salah satu tolak
ukur tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja aparatur kecamatan.
Adapun yang menjadi bagian dari program pelayanan administrasi
perkantoran adalah sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
���
�
g. Penyediaan jasa makanan dan minuman
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Keberadaan program pelayanan administrasi perkantoran ini dinilai
penting karena akan berdampak pada semangat kerja yang timbul dari
aparatur kecamatan, karena berkaitan langsung dengan penunjang
terlaksananya kerja aparatur. Hal ini sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh Camat Poasia, Drs. Hajar Aswad (Wawancara, 4 Juni
2012) yang menjelaskan bahwa :
“.....Pada dasarnya seluruh aparatur kecamatan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang kerja mereka, baik berupa sarana prasarana secara fisik ataupun berupa pelayanan administrasi perkantoran. Hanya saja dalam berjalannya, hal ini (pelayanan administrasi perkantoran,pen) belum begitu maksimal. Diantaranya adalah penyediaan jasa administrasi keuangan yang memang dikarenakan kurangnya dana khusus untuk menunjang kegiatan kecamatan berupa dana taktis dari pemerintah kota. Namun kekhawatiran ini lambat laun sudah dapat diminimalisir dengan dana kas kecamatan ataupun dana pribadi camat.”
Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Kecamatan Poasia dalam
upayanya untuk melaksanakan program pelayanan administrasi
perkantoran belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan aparatur
Kecamatan Poasia masih terkendala dengan penyediaan jasa administrasi
keuangan yang dapat menunjang terlaksananya agenda-agenda ataupun
program kecamatan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan
kepada masyarakat.
Sementara itu, tanggapan responden mengenai upaya pelaksanaan
program pelayanan administrasi perkantoran adalah dapat dilihat pada
tabel berikut :
���
�
Tabel 4. Tanggapan responden mengenai pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran
No Tanggapan Responden Jumlah Responden
Tanggapan (%)
1.
2.
3.
Sangat Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
20
10
3
60,60
30,30
9,01
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
Berdasarkan hasil angket diatas, 20 orang dari total 33 responden
menyatakan bahwa pelaksanaan program pelayanan administrasi
perkantoran sudah baik. Hal ini dapat diketahui dari angket campuran
yang diberikan peneliti kepada responden, dimana salah seorang
responden yang mengemukakan pelaksanaan program pelayanan
administrasi menyatakan bahwa alasannya memilih baik adalah karena
selama bekerja di Kantor Camat Poasia, kebutuhan responden ini sudah
merasa terpenuhi dalam hal sarana dan prasarana administrasi kantor.
Sementara, 10 orang menyatakan cukup dan 3 orang menyatakan kurang
dengan alasan masing-masing.
Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur
Kecamatan Poasia sudah melaksanakan program pelayanan administrasi
perkantoran dengan baik. Dengan berjalannya program pelayanan
administrasi perkantoran dengan baik, maka hal ini dapat menunjang
keberlangsungan aktivitas kerja aparatur kecamatan dengan efektif dan
efisien.
���
�
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Demi keberlangsungan pemerintahan Kecamatan Poasia secara
efektif dan efisien, maka perlu ada instrument khusus untuk
meningkatkan kemampuan disiplin aparatur kecamatan.
Program peningkatan disiplin aparatur yang dimaksudkan dalam
program kerja ini adalah hal-hal penting yang dapat meningkatkan rasa
disiplin aparatur kecamatan. Hal-hal penting tersebut berupa :
a. Pengefektifan apel pagi
b. Pengefektifan system reward and punishment
c. Pengefektifan sidak kelurahan
d. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, upaya
ini telah dilakukan oleh Camat Poasia untuk menerapkan disiplin
terhadap aparatur kecamatan termasuk jajaran dibawahnya semisal
kelurahan. Hal ini terlihat dengan intensnya apel pagi yang dilakukan
untuk mengevaluasi kinerja dari seluruh aparatur kecamatan. Dan di apel
pagi tersebut terkadang dilakukan pemberian reward (hadiah) bagi
aparatur kecamatan yang disiplin dan berprestasi, sementara itu
punishment (hukuman) bagi aparatur kecamatan yang tidak disiplin dan
tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Hal ini tergambar dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian, Musi, S.Si (Wawancara, 7 Juni
yang mengemukakan bahwa :
���
�
“......Camat Poasia memang telah maksimal menerapkan program disiplin aparatur. Karena setiap aparatur Kecamatan Poasia, baik di internal kecamatan itu sendiri ataupun kelurahan-kelurahan yang ada di lingkup Kecamatan Poasia selalu dipantau dan diawasi keberjalanan tugas-tugas masing-masing aparatur. Terlihat dengan rutinnya pelaksanaan apel pagi di Kantor Camat Poasia untuk mengevaluasi kinerja aparat kecamatan, dan terkadang kami mendampingi Camat Poasia untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada kelurahan-kelurahan untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan program mereka.”
Hal ini bisa diukur dari tanggapan responden mengenai
pelaksanaan program disiplin aparatur yang dilakukan Camat Poasia,
Drs. Hajar Aswad seperti yang tergambar pada tabel berikut :
Tabel 5. Tanggapan responden mengenai upaya pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur yang dilakukan Camat Poasia
No Tanggapan Responden Jumlah Responden
Tanggapan (%)
1.
2.
3.
Sangat Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
32
1 -
96,97
3,03 -
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
Berdasarkan data responden diatas, menunjukkan bahwa 32 orang
atau sebanyak 96,97 % dari jumlah 33 orang responden menyatakan
pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur yang dilakukan
Camat Poasia sudah baik, sementara 1 orang atau 3,03 % dari total
responden menyatakan cukup. Dari data kuesioner tersebut, responden
yang menyatakan upaya pelaksanaan program peningkatan disiplin
aparatur yang dilakukan Camat Poasia sudah baik, mengemukakan
��
�
alasannya bahwa dengan adanya apel pagi rutin yang diwajibkan Camat
Poasia kepada pegawainya dapat memberikan dampak peningkatan
disiplin pegawai. Karena dalam apel pagi itu ada arahan dan juga
evaluasi kinerja pegawai.
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan untuk
menerapkan program disiplin aparatur sudah baik. Dan hal ini perlu
ditingkatkan agar tingkat disiplin aparat di Kecamatan Poasia semakin
tinggi.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Agar adanya kejelasan dan transparansi dalam hal capaian kerja
aparat dan pengelolaan anggaran di Kecamatan Poasia, maka perlu ada
program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan. Adapun item-item yang akan dimaksimalkan dalam
program ini adalah :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian
realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Dari program tersebut, pelaksanaannya juga sudah dilakukan secara
maksimal oleh aparatur Kecamatan Poasia atau yang dalam hal ini adalah
menjadi tanggungjawab dari Kepala Subbagian Perancanaan dan
Pelaporan Keuangan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang
��
�
dilakukan dengan Camat Poasia, Drs. Hajar Aswad (Wawancara, 4 Juni
2012) yang mengemukakan bahwa :
“........ Laporan-laporan mengenai capaian keuangan di akhir tahun ataupun dalam jangka semester sudah dilakukan oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan berserta para stafnya dengan cukup baik. Karena dalam keberlangsungan pemerintahan di Kecamatan Poasia, laporan mengenai ikhtisar realisasi anggaran selalu terlaporkan. Hal ini juga cukup membantu dalam hal evaluasi diakhir tahun. Sama halnya dengan laporan capaian kinerja SKPD di Kecamatan Poasia.”
Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan telah dilakukan dengan baik. Hal ini sangat penting, agar
realisasi capaian yang telah ditargetkan oleh Kecamatan Poasia dalam hal
keuangan dan kinerja aparatur bisa di ukur di akhir tahunnya.
4. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Salah satu program yang ada di Kecamatan Poasia adalah program
peningkatan peran serta masyarakat terhadap pembangunan di
kecamatan, yang dalam hal ini juga menjadi tanggung jawab dari
kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia. adapun item dari program ini
adalah :
a. Pembinaan agama di tingkat Kecamatan (MTQ/STQ tingkat
kecamatan)
b. Pembinaan Kelurahan se-Kecamatan
Tolak ukur berjalannya program ini adalah dapat dilihat dari
wawancara yang dilakukan dengan Lurah Rahandouna, Drs. Mahmud
Kaido (Wawancara, 30 Mei 2012) yang mengungkapkan bahwa :
���
�
“......Upaya Kecamatan Poasia dalam memaksimalkan program peningkatan peran serta masyarakat sudah cukup maksimal. Hal ini di tunjukkan dengan rutinnya program-program pembinaan kelurahan yang dilakukan oleh Camat Poasia dalam rangka memaksimalkan program pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengadminsitrasian, menjadikan lurah sebagai pembicara ataupun moderator dalam kegiatan-kegiatan kecamatan, dan lain sebagainya yang menurut saya sangat berguna untuk pembinaan kepada masyarakat....”
Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh
masyarakat di Kelurahan Matabubu, Drs. H. Sahibu (Wawancara, 24 Mei
2012) mengungkapkan bahwa:
“......dalam hal peningkatan peran serta masyarakat yang dalam hal ini dibidang keagamaan juga rutin dilakukan Kecamatan Poasia ditiap tahunnya. Biasanya di momen bulan Ramadhan ataupun momen hari besar islam lainnya diadakan lomba Mushabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di tingkat Kecamatan. Hal ini sangat baik dan berguna bagi masyarakat, apalagi untuk meningkatkan pembinaan keagamaan di masyarakat.”
Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa upaya yang
dilakukan aparat Kecamatan Poasia untuk program peningkatan peran
serta masyarakat sudah dilakukan dengan maksimal. Hal ini di dukung
dengan tanggapan responden mengenai pelaksanaan program
peningkatan peran serta masyarakat, seperti yang ada dalam tabel
berikut:
���
�
Tabel. 6. Tanggapan responden mengenai pelaksanaan program peningkatan peran serta masyarakat
No Tanggapan Responden Jumlah Responden
Tanggapan (%)
1.
2.
3.
Sangat Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
32
1 -
96,97
3,03 -
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa 32 orang atau
sebanyak 96,97 % dari jumlah 33 orang responden menyatakan
pelaksanaan program peningkatan peran serta masyarakat yang dilakukan
Kecamatan Poasia sudah baik, sementara 1 orang atau hanya 3,03 % dari
total responden menyatakan pelaksanaan program tersebut sudah cukup
baik. Untuk menguatkan evaluasi mengenai pelaksanaan program
peningkatan peran serta masyarakat,salah seorang responden yang
menyatakan keberjalanan program tersebut sudah dilakukan dengan baik
mengemukakan bahwa kegiatan Kecamatan Poasia dalam hal pelatihan-
pelatihan untuk aparatur kelurahan sering dilakukan. Hal ini sangat
berguna untuk memberikan bekal kepada aparatur kelurahan, khususnya
dalam hal pengelolaan keadministrasian kantor.
Jadi, dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang
dilakukan Kecamatan Poasia untuk menerapkan program peningkatan
peran serta masyarakat sudah baik.
���
�
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Sebagai salah satu elemen penting dalam hal peningkatan
pembangunan di tingkat Kotamadya ataupun Kabupaten, kecamatan juga
melakukan perannya dalam perencana pembangunan yang dalam hal ini
adalah perencana prasarana wilayah dan sumberdaya alam. Adapun item
dari program ini adalah :
a. Penyelenggaraan Musrembang RKPD
b. Koordinasi perencanaan tata ruang, ESDM, dan lingkungan
hidup
c. Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan
Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Rumah
d. Inventarisasi data bidang perumahan masyarakat yang tidak
mampu tahun 2011
Dalam hal evaluasi pelaksanaan program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam, dapat dilihat dari hasil responden berikut:
Tabel 7. Tanggapan responden mengenai pelaksanaan program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
No Tanggapan Responden Jumlah Responden
Tanggapan (%)
1.
2.
3.
Sangat Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
28
3
2
84,84
9,09
6,07
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
���
�
Data responden tersebut menunjukkan bahwa 28 orang atau 84,84
% dari jumlah responden menyatakan pelaksanaan program perencanaan
prasarana wilayah dan SDA sudah dilaksanakan dengan baik, sementara
3 orang atau 9,09 % menyatakan cukup, dan 2 orang atau 6,07 %
menyatakan masih kurang. Dari data angket diatas, salah seorang
responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan program perencanaan
prasarana wilayah dan sumberdaya alam masih kurang mengemukakan
bahwa :
“.....program-program bantuan pemerintah pusat seperti PNPM Mandiri tidak terlaksana secara merata. Karena masih ada Kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia yang seharusnya bisa tersentuh oleh program tersebut, tapi sampai sekarang belum tersentuh oleh pemerintah Kecamatan Poasia. begitupun dengan program dana Block Grant yang diperuntukkan kelurahan-kelurahan yang layak mendapat bantuan secara umum belum tersentuh oleh kecamatan. Meskipun memang beberapa wilayah di kelurahan, semisal kelurahan anggoeya sudah mendapatkan dana block grant tersebut, tapi masih ada beberapa kawasan lain missal di Kelurahan Matabubu yang belum kesemuanya mendapatkan dana bantuan pemerintah daerah tersebut.”
Salah satu hal yang dapat menjadi tolak ukur dan pembanding
dalam penilaian mengenai pelaksanaan program perencanaan prasarana
wilayah dan SDA dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu
tokoh masyarakat di Kelurahan Anggoeya, Bapak Haeruddin Abu
(Wawancara, 30 Mei 2012) yang menyatakan bahwa :
“......peran yang dilakukan oleh Kecamatan Poasia dalam perencanaan prasarana wilayah bisa terlihat dari kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Rumah yang dilakukan aparatur Kecamatan Poasia, khususnya di Kelurahan Anggoeya yang memang masih banyak terdapat rumah belum layak huni. Dan peran yang dilakukan Kecamatan Poasia adalah dengan mengarahkan bantuan berupa peningkatan kualitas rumah tersebut di Kelurahan Anggoeya. Selain itu, Kecamatan Poasia juga
���
�
sering melakukan pendataan terhadap rumah-rumah tidak layak huni untuk diberikan bantuan.”
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Poasia, Drs.
Hajar Aswad (Wawancara, 4 Juni 2012) beliau menyatakan bahwa :
“... dalam hal perencanaan prasarana wilayah dan SDA, Kecamatan Poasia intens dalam melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dengan melibatkan masyarakat dan di mulai dari tingkat kelurahan atau yang biasa dikenal dengan Musrembang Tingkat Kelurahan kemudian diteruskan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang biasa disebut dengan Musrembang Tingkat Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Kecamatan serta sebagai bahan untuk Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota (Musrenbang Tingkat Kota). Selain itu dengan melakukan pendampingan terhadap peningkatan kualitas rumah layak huni, pendataan terhadap rumah tidak layak huni, dan inventarisasi data di bidang perumahan masyarakat yang tidak mampu adalah bagian dari upaya Kecamatan Poasia untuk memaksimalkan program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam……..”
Dari hasil wawancara dan data kuesioner di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Kecamatan Poasia sebagai salah satu perangkat untuk
meningkatkan pembangunan maupun perencana pembangunan di tingkat
kecamatan telah melakukan perannya secara baik dalam hal perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam.
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya
Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan sosial budaya, maka
Kecamatan Poasia berupaya untuk memaksimalkan program perencanaan
pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Adapun item dari program
tersebut adalah :
���
�
a. Koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
b. Koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya
c. Koordinasi dan strategi penanganan kemiskinan
d. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
e. Mengadakan pelatihan UKM dan wirausaha mandiri
Upaya pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi dan sosial budaya ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan
Camat Poasia, Drs. Hajar Aswad (Wawancara, 4 Juni 2012) yang
menyatakan :
“.... pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya ini pada dasarnya bertujuan untuk bagaimana memberikan pembinaan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat akan pentingnya berwirausaha mandiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kecamatan Poasia. misalnya dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dalam hal perencanaan dan pengembangan penanaman modal, misalnya seperti program BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) yang merupakan program Pemerintah Kota. Dan hal ini mampu memberi perubahan dalam hal pembangunan di bidang ekonomi. Terbukti tingkat warga miskin dan pengangguran di Kecamatan Poasia lambat laun semakin berkurang dari tahun ke tahun...”
Sejalan dengan Camat Poasia, pelaksanaan program pembangunan
di bidang ekonomi dan sosial budaya ini dapat di ukur dari hasil
kuesioner yang dilakukan terhadap responden mengenai tanggapan
terhadap upaya pelaksanaan program pembangunan di bidang ekonomi
dan sosial budaya seperti yang ada dalam tabel berikut :
���
�
Tabel 8. Tanggapan responden terhadap upaya Kecamatan Poasia dalam melaksanakan program perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya.
No Tanggapan Responden Jumlah Responden
Tanggapan (%)
1.
2.
3.
Sangat Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
32
1 -
96,97
3,03 -
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa 96,97 %
atau 32 dari 33 orang orang jumlah responden dalam penelitian ini
menyatakan bahwa pelaksanaan program perencanaan pembangunan di
bidang ekonomi dan sosial budaya yang dilakukan Kecamatan Poasia
sudah sangat baik, dan hanya 3,03 % atau satu orang dari jumlah
responden menyatakan cukup. Responden yang menyatakan bahwa
upaya Kecamatan Poasia dalam melaksanakan program perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya cukup baik,
mengemukakan bahwa pelatihan wirausaha mandiri sangat jarang untuk
dilakukan. Padahal kegiatan-kegiatan seperti ini sangat baik dan juga
mendukung untuk mendorong masyarakat di Kecamatan Poasia agar
dapat berwirausaha.
Dari data angket diatas, dari banyaknya jumlah responden
yang menyatakan upaya Kecamatan Poasia dalam melaksanakan
program perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial
���
�
budaya sangat baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan
Poasia telah melakukan perannya secara maksimal dalam hal
perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya.
Upaya ini di buktikan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Kota dalam pengentasan tingkat kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Kota Kendari. Hal ini tentunya perlu untuk
selalu ditingkatkan agar upaya Pemerintah Kota untuk menekan angka
kemiskinan di Kota Kendari dapat tercapai.
D. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan
Kepada Masyarakat
1. Transparansi
Transparansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
untuk di mengerti.
Pelaksanaan pelayanan dengan menerapkan asas transparansi yang
dilakukan oleh aparatur Kecamatan Poasia dapat dilihat dari sisi
keterbukaan dalam anggaran atau biaya administrasi pengurusan
administrasi kependudukan. Misalnya biaya administrasi dalam
pengurusan Kartu Keluarga yang ditetapkan sebesar Rp. 55.000. Selain
itu, prinsip dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dalam
asas transparansi pelayanan ini, misalnya sebagai contoh dapat dilihat
pada saat pelayanan pembuatan E-KTP. Pelayanan pembuatan E-KTP
��
�
dapat langsung diketahui oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Poasia
karena aparat Kecamatan Poasia menginformasikan di awal kepada
masyarakat Kecamatan Poasia mengenai pengurusan E-KTP melalui
surat penggilan.
Dalam upaya pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia
terhadap pelayanan kepada masyarakat, sisi transparansi sudah
dilakukan oleh aparatur Kecamatan Poasia. hal ini sesuai dengan apa
yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan
Anggoeya, Bapak Haeruddin Abu (Wawancara, 7 Juni 2012) yang
menyatakan bahwa :
“....Kecamatan Poasia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat baik, khususnya pada saat pelayanan pembuatan E-KTP. Para pegawai kecamatan melakukan pelayanan dengan cepat, karena di dukung oleh peralatan yang lengkap, kegesitan pegawai kecamatan, dan penyelesaian pelayanan E-KTP bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini sangat memuaskan bagi saya pribadi...” Selain itu, prinsip transparansi aparatur Kecamatan Poasia juga
dapat dilihat dari tabel kuesioner berikut :
Tabel 9. Tanggapan responden mengenai transparansi Kecamatan Poasia dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
No Tanggapan Responden Jumlah Responden
Tanggapan (%)
1.
2.
3.
Sangat Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
29
4 -
87,87
12,13 -
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
��
�
Berdasarkan data responden diatas dapat dilihat dari jumlah 33
orang responden, 29 orang atau 87,87 % dari jumlah responden
menyatakan bahwa sikap transparansi yang ditunjukkan aparatut
Kecamatan Poasia dalam hal pelayanan kepada masyarakat sudah baik,
sementara 4 orang atau 12,13 % menyatakan cukup.
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan salah seorang
responden yang menyatakan bahwa transparansi pelayanan Kecamatan
Poasia sudah cukup baik mengemukakan bahwa :
“.....pelayanan yang dilakukan sebenarnya sudah baik, dimana pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan dilakukan dengan cepat. Hanya saja terkadang ada beberapa orang oknum aparatur kecamatan yang tidak konsisten dengan biaya administrasi pelayanan dalam hal pengurusan catatan sipil. Terkadang antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya berbeda dalam hal penentuan biaya, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung. Hal ini harus segera diselesaikan, khususnya bagi Camat Poasia untuk menindak aparaturnya yang melanggar tersebut.” Dari data-data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan
Poasia, dalam hal ini aparaturnya telah melakukan pelayanan kepada
masyarakat dengan sikap transparansi sehingga 87,87 % masyarakat
menyatakan puas akan hal itu.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, norma sosial, dan kepatuhan yang
berlaku.
��
�
Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, prinsip akuntabilitas ini
sudah dilakukan oleh Kecamatan Poasia. dimana prinsip akuntabilitas
pelayanan yang mengedepankan pengelolaan keluhan-keluhan
masyarakat telah dimaksimalkan. Hal ini bisa dilihat dari daftar keluhan
masyarakat dari tahun ke tahun seperti yang terdapat dalam tabel
keluhan masyarakat berikut :
Tabel 10. Daftar Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Aparatur Kecamatan Terhadap Pengurusan Administrasi Kecamatan
No Jenis Keluhan 2008 2009 2010 2011 1.
2.
3.
Pengurusan administrasi Catatan Sipil Pengurusan administrasi Keagrariaan Pengurusan Administrasi Kependudukan
26
14
33
32
11
33
21
8
19
11
2
13
Jumlah 73 76 48 26
Sumber : Kantor Camat Poasia 2012
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang
tokoh masyarakat di Kelurahan Rahandouna, H.Subair (Wawancara, 8
Juni 2012) menyatakan bahwa :
“......Kecamatan Poasia mampu mengakomodir setiap keluhan-keluhan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan. Terlihat dari upaya yang dilakukan Kecamatan Poasia dimana mereka membuat buku daftar keluhan masyarakat mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pegawai Kecamatan Poasia. Selain itu, di Kantor Camat Poasia juga terdapat kotak saran yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kritik, saran, ataupun masukan terhadap Kecamatan Poasia. Dengan hal ini, masyarakat merasa dilibatkan dalam hal perbaikan di lingkungan Kecamatan Poasia.” Berdasarkan data-data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa asas akuntabilitas yang diterapkan aparatur Kecamatan Poasia
��
�
sudah sangat baik, dimana hal ini bisa diukur dengan adanya bentuk
sarana dalam hal untuk mengakomodir setiap keluhan-keluhan
masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan
Kecamatan Poasia. Dan hal tersebut sudah menjadi bagian dari prinsip
asas akuntabilitas pelayanan yang dimaksudkan dalam SK Menpan
No.63/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
E. Kaitan Pelaksanaan Program Kerja Terhadap Pelayanan Kepada
Masyarakat
Program kerja merupakan salah satu perangkat penting dalam sebuah
organisasi yang memiliki fungsi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan
organisasi. Program kerja ini juga berfungsi untuk menjabarkan visi dan misi
dari suatu organisasi, baik organisasi bisnis, privat, ataupun organisasi publik
seperti organisasi pemerintahan di kecamatan.
Pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh seluruh aparatur
kecamatan, khususnya di Kecamatan Poasia tentu berdasarkan pada target
ataupun tujuan tertentu. Hal ini yang juga disampaikan oleh Camat Poasia,
Drs. Hajar Aswad (Wawancara, 4 Juni 2012) Beliau mengemukakan bahwa :
“......Program kerja yang dimiliki oleh Kecamatan Poasia pada dasarnya bertumpu pada penguatan internal, pemberdayaan masyarakat, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Karena memang pada dasarnya yang menjadi harapan dari kami selaku aparatur Kecamatan Poasia adalah berjalannya pemerintahan secara efektif dengan memberdayakan seluruh aparatur kecamatan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, selain itu yang utama adalah masyarakat Poasia mendapatkan kenyamanan dan pelayanan yang optimal dari kami.”
��
�
Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada
dasarnya ada keterkaitan ataupun hubungan antara upaya untuk melaksanakan
program kerja (khususnya program kerja Kecamatan) dengan pelayanan
kepada masyarakat, apalagi jika di dalam program kerja tersebut terdapat
program-program pelayanan kepada masyarakat. Karena memang pada
dasarnya penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat ataupun daerah
ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hubungan antara program kerja dengan pelayanan kepada masyarakat
dapat dilihat dari pelaksanaan program kerja tersebut yang pastinya akan
bermuara pada pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Drs. Munariang (Wawancara, 7 Juni
2012) yang mengemukakan bahwa :
“.....ada keterkaitan antara pelaksanaan program kerja dengan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk dapat memaksimalkan pelayanan khususnya kepada masyarakat, maka perlu ada instrument khusus yang mengatur tentang bagaimana cara ataupun tahapan-tahapan untuk memaksimalkan pelayanan tersebut. Instrument khusus tersebut disusun berdasarkan rancangan agenda berkala ataupun program kerja. Melalui program kerja ini pun bisa di ukur apakah pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat sudah berhasil atau tidak.
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa memang ada keterkaitan
antara pelaksanaan program kerja dengan pelayanan kepada masyarakat.
Karena agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal, maka perlu diatur
dalam sebuah program kerja yang bisa jadi menjabarkan tentang metode
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
��
�
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dikemukakan
sebelumnya mengenai pelaksanaan program kerja kecamatan sebagai upaya
pelayanan kepada masyarakat (studi pada Kantor Camat Poasia) dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh seluruh aparatur
Kecamatan Poasia termasuk juga camat selaku pimpinan dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat secara umum dapat dikatakan sudah sangat
baik. Dimana tolak ukur variable program kerja dan pelayanan sudah
dilakukan. hal ini bisa dilihat dari tanggapan responden yang menyatakan
bahwa pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat sudah baik, mulai dari
urusan pelayanan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelayanan dalam
hal urusan administrasi kependudukan, catatan sipil, agraria kepada
masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu, yang menjadi tolak ukur
program kerja Kecamatan Poasia yang khususnya berkaitan dengan
pelayanan masyarakat dikatakan sudah baik karena tingkat kepuasan
masyarakat di Kecamatan Poasia terhadap kinerja aparatur kecamatan,
termasuk kepada Camat Poasia dimana mereka mampu memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, tanpa mengesampingkan
masukan-masukan dan saran kepada Kecamatan Poasia. hal ini bisa dilihat
��
�
dari asas transparansi dan akuntabilitas pelayanan yang dilakukan aparatur
Kecamatan Poasia.
2. Pelaksanaan program kerja dengan pelayanan kepada masyarakat pada
dasarnya memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari upaya
yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan (termasuk Kecamatan
Poasia) untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,
diatur dalam sebuah rancangan umum yang tersusun dalam sebuah program
kerja. Mengenai kaitannya tersebut, sebuah program kerja akan terlihat
tolak ukur keberhasilannya ketika metode pelayanan kepada masyarakat
dengan menerapkan asas pelayanan yang maksimal, seperti asas
transparansi dan akuntabilitas bisa dilakukan dengan baik. Karena
memang pada dasarnya, setiap program kerja yang ada di instansi
pemerintahan akan bermuara pada pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat. Karena tolak ukur utama keberhasilan suatu pemerintahan
dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan itu
sendiri.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka perlu ada
upaya-upaya perbaikan yang dapat dilihat dari saran-saran sederhana berikut :
1. Agar pelaksanaan program kerja dan fungsi pelayanan dapat berjalan secara
maksimal dan terukur, maka perlu di terapkan maksimalisasi fungsi dan
peran dari seluruh perangkat Kecamatan Poasia, mulai dari pegawai-
��
�
pegawai kecamatan yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia dari
kantor Kecamatan Poasia dan juga peran perangkat lainnya seperti Lurah,
RT dan RW, serta elemen masyarakat lainnya yang juga mendukung
terlaksananya program kerja Kecamatan Poasia secara umum. Selain itu
perlu diterapkan system controlling, evaluasi, dan monitoring yang massif
dan optimal agar berjalannya program kerja serta pelayanan dapat terarah
dan sesuai dengan rencana.
2. Beberapa hal yang menjadi kendala ataupun penghambat terlaksnananya
program kerja Kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat adalah
mengenai sumber daya manusia di internal Kecamatan Poasia yang dalam
hal ini perlu dilakukan pembinaan secara optimal dengan melakukan
pelatihan ataupun sejenisnya agar dapat memaksimalkan peran mereka
dalam pelayanan kepada masyarakat.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
KUESIONER
Daftar Pertanyaan Untuk Para Responden
Dengan Hormat,
Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Jurusan Ilmu Administrasi
Negara FISIP UNHALU, saya mohon dengan hormat kesediaan bapak/ ibu/
saudara meluangkan waktu sejenak. Maksud dari daftar ini semata-mata hanya
untuk kepentingan ilmiah. Jawaban yang anda berikan sangat berharga bagi saya
sebagai bahan untuk menyusun skripsi. Oleh karena itu jawaban yang sejujur-
jujurnya sangat saya harapakan untuk menunjang data dan informasi penyelesaian
skripsi penelitian saya. Adapun judul skripsi yang saya susun adalah
“Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan Kepada
Masyarakat (Studi pada Kantor Camat Poasia)”
Pada kesemptan yang baik ini peneliti juga mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya atas kesediaan bapak/ ibu, yang telah meluangkan
waktunya untuk mengisi angket ini. Peneliti mohon maaf apabila ada pertanyaan
yang kurang berkenan di hati bapak/ ibu.
Identitas Responden
1. Nama/Umur :
2. Jenis kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Alamat :
4. Pekerjaan :
Keterangan *) Coret yang tidak perlu
Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tersedia
�
�
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai aktivitas aparatur Kecamatan Poasia,
khususnya dalam melakukan aktivitas harian mereka ?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan program kerja Kecamatan
Poasia yang dilakukan aparatur Kecamatan ?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. Apakah Kecamatan Poasia telah menerapkan program peningkatan peran serta
masyarakat? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan program
tersebut?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
�
�
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai program kerja Kecamatan Poasia dalam
hal pelayanan administrasi perkantoran ?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
5. Tahukah anda mengenai program peningkatan disiplin aparatur Kecamatan
Poasia? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan program kerja
tersebut?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................................
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam (dalam hal pembangunan dan
pengentasan kemiskinan) ?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
��
�
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
7. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan program perencanaan
pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya (dalam hal peningkatan
lapangan kerja/usaha mandiri masyarakat dan sosial budaya kemasyarakatan)?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai program-program Camat Poasia terkait
pelayanan kepada masyarakat?
a. Baik
b. Cukup
c. Kurang
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
9. Bagaimana menurut anda mengenai peranan serta partisipasi seluruh aparatur
Kecamatan Poasia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat ?
a. Baik
b. Cukup
c. Kurang
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
��
�
.............................................................................................................................
......................................................................................................................
10. Salah satu hal penting dalam melakukan pelayanan adalah adanya sikap
transparansi pelayanan (bersifat terbuka, mudah, dan dapat di akses oleh
semua pihak). Menurut tanggapan anda, bagaimana dengan aparatur
Kecamatan Poasia dalam melakukan pelayanan yang bersifat transparansi
tersebut?
a. Sangat Baik
b. Cukup Baik
c. Kurang Baik
Jelaskan alasan anda :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................
11. Bagaimana tanggapan anda mengenai peranan Camat Poasia dalam hal
pembinaan dan pengevaluasian kerja terhadap bawahan-bawahannya
(termasuk Lurah di lingkup Kecamatan Poasia) ?
a. Baik
b. Cukup
c. Kurang
Jelaskan alasan anda :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
��
�
Panduan Wawancara
Pertanyaan untuk informan (Camat Poasia)
1. Bagaimana kondisi pegawai (aparatur Kecamatan Poasia) dalam melaksanakan aktivitas keseharian mereka di Kantor Camat Poasia ?
2. Bagaimana dengan program kerja di Kecamatan Poasia ? apakah seluruh aparatur kecamatan juga mengambil peran penting dalam memaksimalkan program kerja tersebut ?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai upaya pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia yang telah dilakukan, baik program-program pembangunan, pemberdayaan, perencanaan, ataupun pelayanan kepada masyarakat ?
4. Dalam aspek pembangunan, seperti apa peran serta masyarakat Kecamatan Poasia? dan bagaimana berjalannya peran serta masyarakat tersebut ?
5. Apakah dalam berjalannya program kerja tersebut, terdapat kendala-kendala ataupun faktor penghambat yang di alami oleh aparatur kecamatan ?
6. Bagaiman metode ataupun solusi cerdas dalam menyelesaikan ataupun setidaknya meminimalisir terjadinya kendala-kendala tersebut ?
7. Seperti apakah peran Camat Poasia dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan-bawahannya (termasuk aparatur kelurahan) dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya ?
8. Apakah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, aparatur Kecamatan Poasia sudah menerapkan asas-asas pelayanan (asas transparansi dan akuntabilitas)?
9. Bagaimana metode yang dilakukan aparatur Kecamatan Poasia agar pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia, khususnya terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan ?
10. Bagaimana peran Camat Poasia dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat ? 11. Bagaimana menurut anda, apakah ada keterkaitan antara pelaksanaan program
kerja yang maksimal dengan pelayanan yang di dapatkan masyarakat ?
��
�
PEDOMAN WAWANCARA
Pertanyaan (untuk Informan) :
1. Bagaimana pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh seluruh aparatur
Kecamatan Poasia ?
2. Bagaimana metode yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Poasia untuk
dapat memaksimalkan program kerja dalam kaitannya terhadap pelayanan
kepada masyarakat ?
3. Apa saja menurut anda yang menjadi kendala ataupun penghambat
pelaksanaan program kerja dalam upaya untuk memakslimalkan pelayanan
kepada masyarakat ?
4. Bagaimana menurut anda upaya yang dilakukan Kecamatan Poasia dalam hal
meningkatkan peran serta masyarakat (pembangunan, perencanaan, dan
kegiatan-kegiatan kemasyarakatan) ?
5. Apakah ada kaitannya pelaksanaan program kerja Kecamatan terhadap
pelayanan kepada masyarakat ?
6. Bagaimana peran Camat sebagai pimpinan dalam hal evaluasi pelaksanaan
program kerja terhadap pelayanan kepada masyarakat ?
7. Bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Camat
kepada bawahannya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas dan disiplin
aparaturnya ?
�