SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM …
Transcript of SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM …
SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI KOTA WATAMPONE KABUPATEN BONE
Oleh:
WIRDAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 105611125316
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
i
SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI KOTA WATAMPONE KABUPATEN BONE
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun dan Diajukan oleh :
WIRDAYANTI
Nomor Stambuk : 10561 11253 16
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR
Judul Skripsi :Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan di Kota Watampone Kabupaten
Bone
Nama Mahasiswa : Wirdayanti
Nomor Stambuk : 105611 1253 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I
Dr. Muhammad Isa Ansari, M.Si
Pembimbing II
Drs. Ansyari Mone, M.Pd
Mengetahui:
Dekan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727
Ketua Program Studi
Nasrul Haq, S.Sos, M.PA
NBM: 1067463
iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM
Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi
Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021.
TIM PENILAI
Ketua
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727
Sekretaris
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366
PENGUJI:
1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si ( )
2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si ( )
3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd ( )
iv
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Wirdayanti
Nomor Stambuk : 10561 11253 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar skirpsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil
plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan
apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah
Makassar.
Makassar, 24 Februari 2021
Yang Menyatakan
Wirdayanti
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Implementasi Program Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di
Kota Watampone Kabupaten Bone”
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, saran, motivasi,
dan bantuan dari berbagai pihak tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan
dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tua bapak almahrum Rustan dan ibu Sakura yang tercinta,
tersayang, dan terkasih yang selalu senantiasa memberikan semangat, doa,
kasih sayang serta bantuan baik moril maupun materil.
2. Bapak Dr. Isa Ansari, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ansyari
Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
5. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asisten dosen, staf pegawai
vi
yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bone, Inspektorat Kabupaten Bone, dan seluruh informan yang telah
banyak membantu kemudahan serta kelancaran dalam melakukan
penyusunan tugas akhir ini.
7. Adik serta kakak ku yang tercinta Riska erpiana dan Adi wardana yang
senantiasa membantu, memberikan semangat dan segala dukungan.
8. Serta teman-teman kelas seperjuangan Ilmu Administrasi Negara terima
kasih untuk segala cerita, kenangan dan kebersamaannya selama ini.
9. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
10. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan
bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat
penulis persembahkan. Dan penulis menyadari bahwa tidak tidak tertutup
kemungkinan di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena
itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada
umumnya.
Makassar, 24 Februari 2021
Wirdayanti
vii
ABSTRAK
Wirdayanti, Muhammad Isa Ansari, dan Ansyari Mone. Implementasi
Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan di Kota Watampone Kabupaten Bone.
Implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh
individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,
melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Berdasarkan hal tersebut,
kajian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Watampone Kabupatn Bone.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi program Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Watampone
Kabupaten Bone dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala
bidang jalan dan jembatan, Kepala sub bagian TU UPT pemeliharaan jalan dan
jembatan wilayah VII, Inspektorat Kabupaten Bone, serta masyarakat umum. Data
yang diperoleh dari hasil penelitian di kaji dengan menggunakan teknik reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan
program pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pelaksanaannya belum
berjalan baik. Dalam aspek komunikasi masih kurang dilihat dari kurangnya
respon atau menanggapi setiap usulan dari masyarakat untuk memperbaiki jalan-
jalan yang rusak atau jalan yang perlu untuk di bangun. Dari aspek sumberdaya
dalam implementasi program pembangunan infrastruktur jalan dari aspek
sumberdaya anggaran menyesuaikan dari anggaran yang ada, serta kurangnya
sumberdaya manusia seperti pengawas dan pejabat eselon. Aspek disposisi dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam implementasi program
pembangunan infrastruktur jalan sudah bagus dilihat dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur birokrasi
dalam implementasi program pembangunan infrastruktur jalan sudah bagus dilihat
dari telah memiliki SK pada bidang masing-masing namum dalam menjalankan
tugasnya masih kurang dilihat dari masih di dapati jalan-jalan yang rusak dan
berlubang.
Kata Kunci: implementasi program, pembangunan jalan
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJAN ........................................................................ ii
HALAMANPENERIMAAN TIM ................................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv
KATA PENGANTAR .................................................................................... v
ABSTRAK ...................................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL........................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 7
A. Penelitian Terdahulu ............................................................................ 7
B. Konsep dan Teori ................................................................................. 9
1. Teori Administrasi Pembangunan .................................................... 9
2. Pengertian Program .......................................................................... 10
3. Konsep Kebijakan Publik ................................................................. 11
4. Konsep Implementasi Kebijakan ..................................................... 12
5. Perspektif Implementasi ................................................................... 13
6. Model Implementasi Kebijakan ....................................................... 15
7. Konsep Pembangunan Infrastruktur ................................................. 23
C. Kerangka Pikir ..................................................................................... 26
D. Fokus Penelitian .................................................................................. 27
E. Deskripsi Fokus Penelitian ................................................................... 28
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................... 29
B. Jenis dan Tipe Penelitian ...................................................................... 29
C. Informan Penelitian .............................................................................. 30
D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 30
E. Teknik Analisis Data ............................................................................ 31
ix
F. Teknik Pengabsahan Data .................................................................... 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................... 33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.................................................................. 33
B. Hasil penelitian..................................................................................... 53
C. Pembahasan Penelitian ......................................................................... 76
BAB V PENUTUP .......................................................................................... 83
A. Kesimpulan .......................................................................................... 83
B. Saran ..................................................................................................... 84
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 85
LAMPIRAN .................................................................................................... 88
x
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 7
Tabel 3.1 Informan Penelitian ......................................................................... 30
Tabel 4.1 Data Pejabat Struktural PUPR Kabupaten Bone ............................. 51
Tabel 4.2 Data SOP Bidang Jalan dan Jembatan ............................................. 66
Tabel 4.3 Data Musrenbang Bidan Jalan dan Jembatan .................................. 70
Tabel4.4 Realisasi dan Rencancana Kerja Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tahun 2017 .................................. 71
Tabel 4.5 Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU) .................... 73
Tabel 4.6 Realisasi Fisik Kegiatan Pembangunan Jalan (DAU) Tahun
Anggaran 2017 ................................................................................ 74
Tabel 4.7 Realisasi Fisik 5 Pembangunan Jalan (DAU Perubahan) ............... 75
Tabel 4.8 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Dinas PUPR
Kabupaten Bone .............................................................................. 78
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Carl Van
Horn .......................................................................................... 16
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul
Sabatier ..................................................................................... 19
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edward III ............... 20
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Grindle .................................. 22
Gambar 2.5 Kerangka Pikir .......................................................................... 27
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bone .......................................... 33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Bone .................. 50
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam memudahkan masyarakat
setiap hari dalam melakukan aktifitas, saat ini setiap Negara memberikan
kesejahteraan bagi rakyatnya. Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah
pelayanan atau fasilitas yang diberikan dari Negara untuk rakyat menjadi bagian
pembangunan nasional, pemerintah pusat sendiri sudah mengalokasikan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bagian infrastruktur khususnya jalan dan
jembatan, baik untuk pembangunan, pengembangan maupun pemeliharaan ke
dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum.
Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperlancar arus
distribusi barang dan jasa, srta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan manusia. Pembangunan jalan sebagai infrastruktur transportasi
mengacu pada tata ruang, terintegrasi sistem transportasi nasional, serta
memenuhi standar keselamatan jalan, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan
infrastruktur jalan juga harus memperhatikan 3 aspek penting sekaligus yaitu:
aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur jalan yang
memadai merupakan kondisi yang penting karena mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Jika suatu Daerah mempunyai infrastruktur jalan yang
baik maka perekonomiannya juga dapat mendapatkan peningkatan, sebaliknya
jika suatu Daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik atau tidak
terpenuhi maka perekonomian Daerahnya dapat mendapatkan penurunan.
2
Pengembangan perekonomian suatu Daerah akan menjadikan kesejahteraan
masyarakat sehingga pembangunan jalan sangat penting.
Implementasi kebijakan yaitu tindakan-tindakan yang dibuat oleh individu
dan kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan demi pencapaian tujuan
sasaran yang dibuat oleh lembaga pemerintah.
Program merupakan kegiatan yang direncanakan, sehingga tentu saja
perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Oleh karena itu maka program
itu bertujuan dengan keberhasilan dapat diukur. Memang dapat dikatakan tiap
orang yang membuat progam kegiatan pasti ingin mengetahui sejauh mana
program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara
alat tertentu.
Kebijakan publik adalah langkah yang diusulkan dari seseorang, kelompok
atau pemerintah pada saat suatu lingkungan tertentu, yang memberikan kendala-
kendala dan harapan-harapan atas kebijakan yang diusulkan demi memanfaatkan
dan mengatasi untuk rangka memperoleh suatu tujuan ataupun melaksanakan
suatu sasaran atau maksud tertentu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perpanjangan tangan
dari pemerintah pusat yaitu Kementrian Pekerjaan Umum, kehadirannya banyak
memberi warna kepada pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum (PU)
merupakan perangkat daerah yang diberikan kekuasaan, kewajiban dan tanggung-
jawab untuk melakukan otonomi daerah, desentralisasi pada bidang pekerjaan
umum. Sebagaimana amanah Undang-undang Republik Indonesia di jabarkan
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam pasal 1 diantaranya menyebutkan bahwa
urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara
dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk mengamankan, mengabdi,
memberdayakan, dan memakmurkan masyarakat.
Pembangunan adalah cara yang sistematik dan berkesinambungan atau
berkelanjutan untuk membentuk keadaan yang mampu menyediakan berbagai
alternatif yang berlaku pada pencapaian cita-cita setiap warga yang sangat
humanistik (Anwar, 2005:59). Pembangunan adalah suatu terkoordinasi untuk
menjadikan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara
untuk melengkapi dan mendapatkan aspirasinya yang paling manusiawi
(Nugroho, 2004:9).
Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyajikan transportasi, pengairan,
drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan demi
mencukupi keperluan dasar manusia baik kebutuhan sosial ataupun kebutuhan
ekonomi (Grigg, 1998). Dalam hal ini, hal-hal yang terikat oleh infrastruktur tidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya, struktur lingkungan bisa terhubung oleh
adanya infrastruktur yang membantu antara sistem sosial dan sistem ekonomi.
tersedianya infrastruktur memberikan efek kepada sistem sosial dan sistem
ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur harus di mengerti sebagai
dasar-dasar dalam pengambilan kebijakan (J.Kodoatie, 2005).
4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas
mengimplementasikan urusan-urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang yang menjadi tanggungjawab Daerah dalam tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Salah satu tugas dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dalam bidang
pembangunan infrastruktur jalan yaitu jalan-jalan yang rusak perlu perbaikan,
jalan rusak yang berlobang, pengerasan dan perluasan ruas jalan.
Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa pembangunan
infrastruktur jalan di Kabupaten Bone belum terlalu menggembirakan, hal itu
infrastruktur yang ada seolah-olah luput dari kepedulian pemerintah dimana
keadaan infrastruktur yang merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi
dapat dikatakan rusak dan sudah tidak layak. Banyak permasalah timbul akibat
permasalahan tersebut seperti tingkat kecelakaan yang terjadi akibat jalan yang
rusak dan berlubang Hal ini dibuktikan pada artikel yang dimuat salah satu media
cetak/online https://radarbone.fajar.co.id/562.titik berlubang. Di kota.watampone/
Penelitian ini penting dilakukan agar dapat dijadikan rekomendasi bagi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone agar
pengembangan infrastruktur jalan yang terkesan belum tersentuh secara optimal
dapat menjadi prioritas. Alasannya dengan pengembangan jalan yang lebih
sempurna, dapat memperpendek waktu dalam jarak tempuh yang jauh. Selain itu
komunikasi antar produsen dan inspektor dapat terakses lebih cepat. Dan aktivitas
masyarakat dalam kota akan lebih lancar.
Menariknya penelitian ini karena akan mendeskripsikan dan menganalisis
5
Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dengan
menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Administrasi Negara dan
Pelayanan Publik.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan,
peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Program Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infastruktur jalan di Kota
WatamponeKabupaten Bone”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan
masalah ini, adalah:
Bagaimanakah Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone Kabupaten
Bone?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka
tujuan penelitian ini, adalah:
Untuk mengetahui Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone Kabupaten
Bone.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat
penelitian ini, adalah:
6
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis dapat digunakan sebagai masukan atau referensi bagi
ilmu pengetahuan dan bagi peneliti yang akan mengangkat mengenai
Implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
pembangunan infrastruktur jalan.
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat agar dapat mengetahui
bagaimana implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan
tugasnya. Dan hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan evaluasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan fisik infrastruktur
jalan.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu berguna sebagai salah satu acuan peneliti untuk
mencari perbandingan dan memperkaya teori dalam penelitian ini, dan juga dalam
penelitian ini dapat memperhatikan kekurangan dan kelebihan penelitian
terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Tentunya penelitian terdahulu ini
terkait dengan implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone Kabupaten
Bone berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu :
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No
Nama
Judul
Teori
Metode
yang di
gunakan
Hasil Penelitian
1 Venny
Ria
Ngongo
loy
(2019)
Implementa
si
Kebijakan
Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang Kota
Manado
dalam
Pemeliharaa
n
Infrastruktu
r Jalan
Konsep
kebijakan
pemerintah,
konsep
pemeliharaan
jalan, konsep
infrastruktur
jalan, konsep
perangkat
daerah.
Kualitatif Aspek komunikasi
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang Kota Manado
dengan masyarakat
Kota Manado masih
kurang dilihat dari
kurang menanggapi
usulan masyarakat.
Aspek sumberdaya
anggaran masih
kurang karena harus
menyesuaikan dari
anggaran yang ada,
sedangkan
sumberdaya peralatan
terbatas yaitu mesin
produksi aspal. Aspek
8
disposisi pelaksanaan
kebijakan Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota
Manado dalam
pelaksanannya
cenderung
menunjukkan sikap
yang tidak merespon.
Aspek birokrasi
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang Kota Manado
dalam melaksanakan
pemeliharaan jalan
tidak semua
dilaksanakan bahkan
tidak terlaksana.
2 Retno
W. S.,
(2018)
Implementa
si
Kebijakan
Pembangun
an Jalan
Antar
Kecamatan
Di
Kabuaten
Kediri
Konsep dan
pengertian
implementasi
, Konsep dan
pengertian
kebijakan
publik,
Implementasi
kebijakan
publik, Good
governance
dalam
pembanguna
n
infrastruktur,
Teori
pembanguna
n
infrastruktur
Kualitatif Pada umumnya
infrastruktur jalan dan
pembangunan jalan di
Kabupaten Kediri
sudah baik untuk
jalan-jalan dari ibu
kota kabupaten ke ibu
kota kecamatan,
antara ibu kota
kecamatan, dan dari
ibu kota kecamatan ke
desa. Tetapi masi ada
sedikit kekurangan,
yaitu infrastruktur
jalan desa dan pada
pembangunan jalan
penghubung antar
desa, serta jalan-jalan
di dalam desa itu
sendiri. Pembangunan
jalan Desa (jalan
penghubung antar
desa dan jalan di
dalam desa) hanya
mendapat sedikit
perhatian dari
Pemerintah
Kabupaten.
9
3 Endah
Puji
Lestari
dkk
Implementa
si
Kebijakan
Pembangun
an
Infrastruktu
r Pedesaan
Kebijakan
publik, Good
governance
pada
pembanguna
n jalan desa,
Pembanguna
n
infrastruktur
jalan,
Pavingisasi
jalan di
Kabupaten
Bojonegoro.
Kualitatif Sistem konstraktual,
pelaksanaan
pavingisasi jalan desa
melalui sistem
kontraktual yaitu
pelaksaan pavingisasi
jalan desa yang
dilakukan atas kerja
sama antara Dinas
Pekerjaan Umum
(PU) dengan penyedia
jasa kontruksi melalui
sistem pengadaan
barang dan jasa.
Sistem pemberian
bantuan paving
(sharing) pelaksanaan
pavingisasi jalan desa
melalui sistem paving
sharing adalah
kegiatan pemeberian
bantuan paving dari
pemerintah daerah ke
pemerintah desa yang
bermanfaat pada
pemeberdayaan
masyarakat desa.
B. Konsep Dan Teori
1. Teori Administrasi Pembangunan
Siagian (2007) menyatakan bahwa administrasi pembangunan
mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi dan (2) pembangunan.
Administrasi berarti keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang sudah
diambil dan siselenggarakan oleh dua orang atau lebih guna mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Pembangunan biasanya di definisikan sebagai rangkaian usaha
menciptakan pertumbuhan dan perubahan secara terancang dan sadar, yang di
10
tempuh suatu Negara bangsa mengarah modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa (nation building). Siagian (2007) akhirnya mendefinisikan administrasi
pembangunan sebagai: segala usaha yang dilakukan untuk suatu Negara
bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah secara sadar dan
terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang
bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.
2. Pengertian Program
Pembahasan mengenai program tidak dapat di lepaskan oleh aspek
kebijakan. Menurut Dye (1992), kebijakan yang dalam hal ini kebijakan
publik bisa didefinisikan sebagai “Whatever government choose to do or not
to do”. Hal itu diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyatakan
bahwa kebijakan publik yaitu seperangkat kegiatan pemerintah yang
dirancang untuk mencapai hasil tertentu. Dan sebagai suatu perangkat yang
dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum
atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-
pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan atau kebolehan yang
dilakukan untuk mengarahkan seluruh warga masyarakat, pemerintah dan
dunia usaha atas tujuan tertentu.
Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (1984),
program yaitu cara yang disahkan agar mencapai tujuan. Maka pengertian
tersebut menggambarkan bahwa program itu muncul pada Rencana Strategis
Kementrian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11
3. Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik (public policy) adalah segala hal yang mengatur dan
mengikat semua lapisan masyarakat dalam suatu Negara. Suatu kebijakan
publik bukan membatasi aktivitas dan peran masyarakat, tapi lebih
menyelaraskan peran Negara dan masyarakat dalammencapai tujuan-tujuan
bernegara secara efektif dan efisien. Riant Nugroho (2004) dalam Yuwono,
dkk (2008:4) mengartikan kebijakan publik yaitu segala sesuatu yang dibuat
dan tidak dibuat oleh pemerintah sebagai tokoh sentral kebijakan publik .
kebijakan public merupakan kebijkan yang dibuat oleh pemerintah (public
organizations) yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang
untuk kepentingan masyarakat atau rakyat dengan berbagai strategi dan
program.
Thomas R. Dye (1992) dalam Yuwono, dkk (2008:6) menguraikan
proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan yaitu: a) identifikasi masalah
kebijakan, yang dibuat melalui pengenalan apa yang sebagai tuntutan
(demands) atas tindakan pemerintah. b) penyusunan agenda yang dilakukan
dengan memfokuskan perhatian kepada pejabat public dan media masa atas
hasil keputusan terhadap masalah public tertentu. c) perumusan kebijakan
yang diawali dengan pengusulan rumusan kebijakan dan pembentukan usulan
kebijakan dengan organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan
dan birokrasi pemerintah. d) pengesahan kebijakan yaitu dengan kegiatan
politik oleh partai politik, presiden dan kongres. e)implementasi kebijakan,
yang dilaksanakan dengan birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen
12
eksekutif yang terorganisasi. f) evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh
lembaga pemerintah, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat
(publik).
4. Konsep Implementasi Kebijakan
Menurut smith (Tachan, 200:37), implementasi kebijakan di
pandang sebagai suatu proses atau alur. Model smith ini memandan proses
implementasi kebijakan melaui proses kebijakan perspektif perubahan sosial
dan politik, dimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan guna
melakukan perbaikan atau perubahan pada masyarakat sebagai kelompok
sasaran.
Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92)
Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan
suatu implementasi kebijakan, dengan melihat aspek sebagai berikut:
1. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan menuntut agar
implementor memahami apa yang harus dilakukan, dimana yang
merupakan tujuan dan sasaran kebijakan harus transmisikan terhadap
kelompok sasaran (target group) sehingga untuk mengurangi distorsi
implementasi. Proses penyampaian informasi komunikator dalam hal ini.
2. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas
dan sesuai, namun ketika implementor kekurangan sumberdaya untuk
melakukan, lalu implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber
daya tersebut bisa berbentuk sumber daya manusia, misalnya kemampuan
implementor dan sumber daya finansial.
13
3. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki bagi implementor,
seperti tanggungjawab, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor
mempunyai disposisi yang baik, kemudian implementor tersebut dapat
melaksanakan kebijakan dengan baik sebagaimana apa yang diharapkan
dari pembuat kebijakan. Jika implementor mempunyai sikap atau
pandangan yang bertentangan dengan pelaksana kebijakan, kemudian
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak berhasil.
4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi atau struktur organisasi yang bekerja
mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang penting
kepada implementasi kebijakan. Bagian dari struktur organisasi yaitu
Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi
yang sangat panjang akan condong melemahkan pengawasan dan
melahirkan red-tape, yaitu proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit
yang membuat aktivitas organisasi tidak fleksibel.
5. Perspektif Implementasi
Meski penelitian implementasi telah dikembangkan selama hampir 30
tahun, implementasi telah diuji secara perspektif dari berbagai strategi, standar
evaluasi, konsep, ruang lingkup dan metodologi sebagaimna disebutkan
sebelumnya. (Parawangi, 2011).
Para ahli telah mengidentifikasi tiga generasi penelitian implementasi.
Menurut Goggin 1986 (dalam Parawangi, 2011). Pertama; meriview segala
sesuatu yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan selanjutnya.
Kedua; strategi penelitian model: top down dan botton up. Ketiga; pengujian
14
secara sistematis berdasarkan kepada perbandingan dan disain peneliti
statistik.
Senada dengan Goggin dikemukakan Peter deLeon dan Linda deLeon
(2002) mengakomodir pendekatan-pendekatan implementasi kebijakan publik
kedalam tiga kelompok generasi. Generasi pertama yaitu; pada tahun 1970-an,
menafsirkan implementasi kebijakan menjadi persoalan yang terjadi antara
kebijakan dan pelaksanaannya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini
antaralain Graham T.Allison dengan studi kasus misil kuba (1971,1999). Pada
generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan
keputusan di sektor publik. Generasi Kedua; tahun 1980-an, yaitu generasi
yang menguraikan pendekatan implementasi kebijakan yang berkarakter “dari
atas ke bawah” (top down). Perspektif ini lebih inti pada tugas birokrasi untuk
melakukan kebijakan yang telah diputuskan sebagai politik. Para ilmuan sosial
yang menafsirkan pendekatan ini, terutama Daniel Mazmanian dan Paul
Sabatier (1983), Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1990), dan Paul
Berman (1980). Pada waktu yang serupa, lahir pendekatan bottom-up yang
dikembangkan oleh Michaael Lipsky (1971,1980), dan Benny Hjeren
(1981,1983).
Generasi Ketiga; tahun 1990-an, di kembangkan oleh ilmuan sosial
Malcolm L.Goggin (1990), mendatangkan pemikiran bahwa faktor perilaku
faktor implementasi kebijakan makin menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan. Pada saat yang sama hadir pendekatan kontigensi atau situasional
dalam implementasi kebijakan banyak di dukung oleh adaptasi implementasi
15
kebijakan tersebut. Para ilmuan yang mengembangkan pendekatan ini antara
lain Richard Matland (1995), Helen Ingram (1990) dan Denise Scheberle
(1997).
Tapi suatu pertanyaan yang memprihatinkan dikemukakan deLeon,
bahwa pada tahun 2000-an, study tentang implementasi kebijakan secara
intelektual berada di ujung buntu. (The study policy implementation has
reached an intellectual dead end).
Sesungguhnya, study implementasi kebijakan, jika kita cermati
dewasa ini, bukan berada di ujung buntu, seperti dikuatirkan deLeon tersebut,
namun pada suatu muara di mana begitu banyak cabang ilmu pengetahuan
memberikan kontribusi pada studi implementasi kebijakan. Masuknya
pengaruh berbagai cabang ilmu pengetahuan, menurut Riant Nugroho
(2009:503) memang membawa implikasi praktikalitas.
Perkembangan selanjutnya, adalah Generasi Keempat; yang salah satu
pengaruh dapat kita lihat akhir-akhir ini adalah manajemen, khususnya
manajemen yang dikembangkan pada sektor bisnis, sebagaimana Winter,
Seren C (2004) mengembangkan model “An Integreted Implementation
Model” Ia menekankan bahwa dalam konteks sosio-ekonomi keberhasilan
implementasi di pengaruhi oleh: 1) formulasi kebijakan; 2) proses
implementasi kebijakan; dan 3) dampak/hasil implementasi kebijakan.
6. Model Implementasi Kebijakan
Beberapa model implemntasi kebijakan yang dikemukakan oleh
Agustino dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik (2008:140) antara
16
lain:
a) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Model ini disebut dengan
model A Model Of The Policy Implemention. Proses implemntasi ini
dilakukan secara sengaja untuk meraih kinerja implementasi kebijakan
publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai factor.
Faktor tersebut antara lain: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumber
daya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/ kecenderungan para
pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6)
lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Gambar 2.1
Model implementasi kebijakan Van Metter dan Carl Van Horn
(Sumber: Van Metter dan Van Horn dalam Indiahono (2009,40))
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
Kemampuan implementasi kebijakan dapat diukur tahap
kesuksesannya pada ukuran dan tujuan kebijakan yang berwatak efisien dan
sosio-kultur yang ada di tahap pelaksana kebijakan. Apabila bentuk dan dan
Komunikasi
Antar Organisasi
dan Pelaksana Standar dan
Sasaran
Sumber Daya
Karakteristik
Badan Pelaksana
Lingkungan
Sosial Ekonomi
dan Politik
Sikap
Pelaksana
Kinerja
Kebijakan
17
sasaran kebijakan sangat sempurna (utopis), maka tentu susah direalisasikan
(Agustino, 2006).
2. Sumber daya
Kesuksesan implementasi kebijakan benar-benar bergantung pada
potensi menggunakan sumber daya yang ada. Manusia adalah sumber daya
yang sangat penting dalam mensyaratkan keberhasilan suatu implementasi
kebijakan. Selain sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial waktu
merupakan perhitungan yang penting kepada keberhasilan implementasi
kebijakan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana
Fokus kepedulian biro pelaksana mencakup organisasi resmi dan
organisasi tidak resmi yang hendak berperan serta kepada
pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting sebab kinerja implementasi
kebijakan akan banyak dipengaruhi oleh kualitas yang tepat serta cocok oleh
para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan kondisi kebijakan yang
hendak dilakukan pada sebagian kebijakan didesak pelaksana kebijakan yang
selektif dan displin.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan tindakan-tindakan pelaksanaan
Supaya kebijakan publik mampu dilakukan dengan efisien, menurut
Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang merupakan standar
tujuan perlu dipahami oleh para individu (implementors). Yang berfungsi
berdasarkan pencapaian standar dan tujuan kebijakan, sebab itu tolak ukur dan
tujuan perlu dikomunikasikan terhadap para pelaksana.
18
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
Berdasarkan pandangan (Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus
(2006)): “sikap penerimaan atau penolakan dari para biro pelaksana kebijakan
benar-benar mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi
kebijakan publik. Hal ini benar-benar sepertinya berjalan karena kebijakan
yang dilakukan tidaklah hasil perumusan warga setempat yang mengetahui
pasti permasalahan dan persoalan yang mereka lalui.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Hal yang terakhir harus dilihat untuk menilai kinerja implementasi
kebijakan yaitu sejauh mana lingkungan internal ikut serta membawa
keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang
tidak mendukung bisa sebagai awal masalah oleh kegagalan kinerja
implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, usaha implementasi kebijakan
menentukan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung.
b.) Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model ini disebut A
Framework for Policy Impleention Analysis. Peranan penting implementasi
kebijakan publik yaitu kemampuan dalam pengenalan faktor-faktor yang
mempengaruhi berhasilnya tujuan-tujuan formal pada keutuhan proses
implementasi. Faktor tersebut yaitu: (1) mudah tidaknya masalah yang akan
dilakukan; (2) kapasitas kebijakan membentuk metode implementasi secara
akurat; (3) faktor di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.
19
Gambar 2.2
Model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
Tahapan dalam proses implementasi
(Sumber:Subarsono 2005:95)
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005: 94) dan
Tilaar dan Nugroho (2008: 215), ada tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi kesuksesan implementasi :
a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem).
b. Kapasitas kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi (ability of
statute to structure implementation)
c. Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (nonstatutory variables
affecting implementation)
c.) Model George C. Edward III. Model ini disebut dengan Direct And
Indirect Impact On Implemtion. Menurut Edward terdapat 4 yang sangat
menentukan kebijakan adalah: (1) komunikasi (2) sumberdaya (3)
Mudah tidaknya masalah dikendalikan
1. Dukungan teori dan teknologi
2. Keragaman perilaku kelompok
sasaran
3. Prosentase kelompok sasaran
dibanding jumlah penduduk
4. Ruang lingkup perubahan perilaku
yang diinginkan
Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implementasi
1. Kejelasan dan konsisten tujuan
2. Dipergunakannya teori kausal
3. Ketepatan alokasi sumber dana
4. Keterpaduan hirarkis diantara lembaga
pelaksana
5. Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana
6. Perekrutan pejabat pelaksana
7. Keterbukaan kepada pihak luar
Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi
proses implementasi
1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
2. Perhatian media terhadap masalah
tersebut
3. Dukungan public
4. Sikap dan risorsis dari konsistuen
5. Dukungan pejabat yang lebih tinggi
6. Komitmen dan kualitas kepemimpinan
dari pejabat pelaksana
Output
Kebijakan dari
lembaga pelaksana
Kepatuhan target
untuk mematuhi
output kebjakan
Hasil nyata output
kebijakan
Diterimanya
hasil tersebut
Revisi
undang-undang
20
disposisi (4) struktur birokrasi.
Gambar 2.3
Model Implementasi George C. Edward III:
(Sumber: Subarsono,2005:91)
a. Menurut Edward dalam Budi Winarno (2007:174) komunikasi berkenaan
dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan kepada organisasi atau
publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan
pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian
informasi dari komunikasi kepada komunikan.
b. Sumber Daya, sumberdaya menjadi salah satu faktor penting dalam
implementasi kebijakan publik. Sumberdaya meliputi sumberdaya
manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya fasilitas. Sumberdaya
manusia berkenaan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk
mengimplemntasikan kebijakan secara efektif.
c. Disposisi, adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh
implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi
Komunikasi
Struktur
Birokrasi
Sumber Daya
Disposisi
Implementasi
21
kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia
akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan.
d. Struktur Birokrasi, ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut
Edward, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering
disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi
(Winarno,2014:206). SOP yang baik adalah yang mencantumkan
kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah
dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja
implementor.
d.) Model Merilee S. Grindle. Model Grindle ini dikenal dengan Implemention
as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle variabel yang
mempengaruhi kebijakan ini adalah outcome merupakan berhasil atau
tidaknya tujuan yang akan diraih. Pengukuran kebijakan tersebut dapat dilihat
dari dua hal yaitu: (1) dilihat dari prosesnya; (2) tujuan kebijakan tercapai.
Gambar 2.4
Model Grindle ini di definisikan oleh Suwitri (2008: 86-89).
22
Faktor Konten berikutnya diperinci lagi ke dalam 6 unsur sebagai
berikut:
1. Kelompok yang kepentingannya dipengaruhi The odore Lowi (dalam
Grindle, 1980) mengatakan maka bentuk kebijakan publik yang dilakukan
akan menyebabkan dampak tertentu terhadap bentuk kegiatan politik.
Dengan begitu, jika kebijakan publik dimaksud untuk mendatangkan
perubahan pada hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, untuk
bisa mendatangkan munculnya perlawanan dari kelopok-kelompok yang
keinginannya berbahaya dari kebijakan publik tersebut.
2. Jenis manfaat yang bisa didapat (type of benefits) rencana yang
memberikan keuntungan secara bersama-sama atau kepada banyak orang
akan bertambah ringan untuk mendapatkan dorongan dan derajat
kedisiplinan yang tinggi dari sasaran group atau masyarakat banyak.
3. Capaian perubahan yang bisa di inginkan (extent of change envisioned)
Program yang berupa jangka panjang dan menghendaki perubahan
23
karakter masyarakat dan tidak secara spontan atau secepat mungkin bisa
dirasakan fungsinya oleh masyarakat cenderung lebih mendapat kesulitan
dalam implementasinya.
4. Kedudukan pengambil keputusan (site of decision making) bertambah
menjalar kedudukan pengambil keputusan pada implementasi kebijakan
publik, baik secara geografis atau organisatoris, akan lebih sulit pula
implementasi program. Karena semakin banyak unit-unit pengambil
keputusan yang berpartisipasi di dalamnya.
5. Pelaksana-pelaksana program (program implementors) Keahlian pelaksana
program dapat mempengaruhi pencapaian implementasi program itu.
Birokrasi yang mempunyai staff yang rajin, bermutu, berkompeten serta
berdedikasi tinggi kepada pelaksanaan kewajiban dan banyak mendukung
keberhasilan implementasi program.
6. Sumber-sumber yang dapat disediakan (resources committed) Tersajinya
sumber-sumber secara layak akan membantu keberhasilan implementasi
program dan kebijakan publik.
7. Konsep Pembangunan Infastruktur
a. Pengertian infrastruktur
Menurut Fajar Suryanto (2009) infrastruktur adalah suatu rangkaian
yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling
mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Pembangunan
infrastruktur jalan berdasarkan atas sebuah gagasan, yang dimana memiliki
maksud dan tujuan yang harus mampu meningkatkan masyarakat luas,
24
keberhasilan sebuah pembangunan infrastruktur yaitu dapat diukur dari
sejauhmana pemanfaatan dan akibatnya bagi dinamika pembangunan ekonomi
masyarakat menambah. Menurut Fajar Suryanto (2009) infrastruktur dapat
digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:
1. Objek rahasia: gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi
militer, instansi polisi, BIN.
2. Objek vital: pusat dan jaringan listrik, pusat dan jaringan komunikasi
perdagangan, pusat konsentrasi masyarakat, serta sarana dan prasarana
transportasi.
3. Objek strategis: pabrik alat tempur militer, pabrik obat-obatan, radar
pengamat, garisb perbatasan.
4. Objek umum: bangunan fasos dan fasum (pendidikan, peribadatan,
tempat hiburan dll).
b. Definisi Pembangunan
BintoroTjokroamidjo dan Mustofadidjaja (2002:10) berpendapat bahwa
pembangunan yaitu suatu upaya suatu masyarakat/bangsa yang merupakan
suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah
masyarakat yang tamba berkembang dan baik, sesuai pandangan
masyarakat/bangsa itu. Pembangunan adalah cara yang terancang dan
berkelanjutan untuk membentuk situasi yang dapat menyiapkan berbagai
alternatif yang berlaku bagi pencapaian ambisi setiap warga yang sangat
humanistik (Anwar, 2005:59).
25
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berarti
upaya yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi
perannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk
nanpu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga kdluar dapat
berhubungan secara serasi, selaas, dinamis, sedangkan ke dalam mampu
menciptakan keseimbangan (Suryono, 2004:37).
c. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan merupakan campur tangan pada ikatan kejadian-kejadian
sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk menyempurnakan susunan
kejadian dan tindakan yang ada dengan tujuan: (a) menumbuhkan efisiensi
dan rasionalitas, (b) menumbuhkan peran kelembagaan dan profesional dan
(c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat (Sirojuzilam
dan Mahalli, 2010).
Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:
1) Perancanaan jangka panjang, umumnya memiliki rentang waktu antara
10 sampai dengan 25 tahun. Perencanaan jangka panjang yaitu cetak
biru pembangunan yang perlu dilaksanakan dalam jangka waktu yang
panjang.
2) Perancanaan jangka menengah, umunya memiliki rentang waktu antara
4 sampai dengan 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah
meskipun masih umum, namun sasaran pada kelompok besar sudah
bisa diproyeksikan dengan jelas.
26
3) Perencanaan jangka pendek, memiliki rentang waktu 1 tahun
umumnya disebut juga dengan rencana operasional tahunan. Apabila
membandingkan pada rencana jangka panjang dan jangka menengah,
rencana jangka pendek umumnya lebih akurat (Munir, 2002:47).
C. Kerangka Pikir
Penelitian ini di lakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bone, di mana masih didapati beberapa
permasalahan berupa banyak jalan-jalan yang belum tersentuh tangan
pemerintah sehingga menghambat pekerjaan masyarakat yang dalam hal ini
seperti aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian tentang Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ini akan dianalisis berdasarkan indikator: (1) komunikasi (2) sumber
daya (3) disposisi (4) struktur organisasi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar pembangunan infrastruktur
jalan dapat lebih meningkat dan lebih baik. Uaraian yang telah dikemukakan,
mendasari lahirnyakerangka pikir penelitian seperti pada Gambar dibawah.
27
Gambar 2.5
Kerangka Pikir Penelitian
D. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini dengan fokus penelitian implementasi program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangun infrastruktur
jalan di Kota Watampone Kabupaten Bone yang akan menjadi indikator untuk
pencapaian tujuan yaitu:
1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Bone
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
Jalan di Kota Watampone Kabupaten
Bone
Implementasi Program
Komunikasi Sumberdaya Disposisi Struktur
Birokrasi
28
E. Deskripsi Fokus Penelitian
Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian Implementasi Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infastruktur
jalan di Kota Watampone Kabupaten Bone adalah:
1. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi
kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian
tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang
dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.
2. Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi
kebijakan Sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran,
dan sumberdaya fasilitas. Sumberdaya manusia berkenaan kecakapan
pelaksana kebijakan publik untuk mengimplemntasikan kebijakan secara
efektif.
3. Disposisi, adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor.
Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bekerja
mengimplementasikan kebijakann, bagian dari struktur organisasi yaitu
Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
29
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 14
September sampai tanggal 14 November 2020. Lokasi penelitian ini berada di
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
Dipilihnya lokasi penelitian ini karena melihat jalan yang terdapat di Kota
Watampone Kabupaten Bone masih banyak jalanan baik dalam kondisi rusak
ringan, sedang dan berat yang perlu diadakan pembangunan infrastruktur
jalan.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis
penelitian kualitatif untuk menggambarkan atau melukiskan fenomena
sesuai dengan objek penelitian mengenai program pembangunan
infrastruktur jalan di Kota Watampone Kabupaten Bone.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif
kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas
tentang program pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone
Kabupaten Bone.
30
C. Informan
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mampu
memberikan informasi tentang kodisi dan situasi penelitian ini. Informan
dalam penelitian kualitatif, lokasi dan partisipan penelitian atau informan di
pilih dengan sengaja dan penuh perencanaan untuk membantu penulis dalam
memahami masalah dalam suatu proses penelitian yang teliti (Craswell: 2010).
Informan penelitian sebagai berikut
Tabel 3.1
Informan Penelitian
No. Nama informan Inisial Pekerjaan Jumlah
1. Jibang, S.ST, M, Si J Kepala bidang jalan dan
jembatan
1
2. Rustan, ST R Kasi pembangunan jalan
dan jembatan
1
3. Samsul Bahri, ST SB Kasubag TU UPT pamel.
Jalan & jembatan Wil. VII
1
4. Drs. H.A. Islamuddin Inspektorat Kabupaten Bone 1
5.
6.
Nahadriana
Suma
N
S
Masyarakat pengguna jalan
2
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah tindakan yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh
31
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2013:62).
1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan
pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki.
Fungsi observasi yaitu melengkapi data yang mungkin tidak di peroleh
melalui wawancara.
2. Wawancara
Wawancara mendalam penelitian ini dilakukan melalui jalan
mewawancarai narasumber penelitian dengan mengajukan beberapa
pertanyaan kepada sumber informasi dengan panduan wawancara dengan
beberapa informan seperti Kepala bidang jalan dan jembatan, Kasi
pembangunan jalan dan jembatan, inspektorat Kabupaten Bone, Kasubag
TU UPT pamel. Jalan & jembatan Wil. VII, masyarakat pengguna jalan
serta pihak-pihak yang relevan dengan penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih
kredibel kalau di dukung oleh dokumen yang bersangkutan.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data model interaktif (Miles dan Huberman 1984 dalam Sugiyono
2013:91-99), sebagai berikut:
1. Reduksi data (data reduction), proses pemilihan atau menyederhanakan
data mentah yang telah dikumpulkan dengan membuat abstraksi.
32
2. Penyajian data (data display), yaitu proses penyajian data yang telah
direduksi kedalam bentuk uraian teks naratif bentuk-bentuk praktis
perilaku sosial masyarakat.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/verification)
merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang telah
disederhanakan.
F. Teknik Pengabsahan Data
Validasi mendalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir
sebuah penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian
kualitatif yakni melalui:
1. Tringulasi sumber peneliti membandingkan hasil wawancara informan
yang satu dengan hasil wawancara informan lainnya dan beberapa
informasi lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
2. Tringulasi teknik membantu peneliti memperoleh informasi yang
dibutuhkan dengan tujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan
melakukan pemeriksaan data terhadap berbagai sumber dengan
menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya hasil wawancara dicetak
ataupun dibandingkan dengan hasil dokumentasi maupun dokumen-
dokumen lainnya.
3. Triangulasi waktu
Triangulasi waktu yaitu mengecek semua hasil wawancara berulangkali
dengan maksud untuk mendapatkan sebuah data akurat dan valid.
33
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Umum Kabupaten Bone
Ibu kota Kabupaten Bone merupakan Kota Watampone yang terletak
174 Km arah timur dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas
daerah Kabupaten Bone yaitu 4.559,00 Km2. Secara administrasi pemerintahan
daerah Kabupaten Bone dibagi kedalam 27 kecamatan dan terdiri oleh 333 desa
dan 39 kelurahan. Tiga kecamatan di antaranya merupakan wilayah perkotaan
Watampone, yaitu Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, serta Tanete Riattang
Timur.
Gambar 4.1: Peta Admnistrasi Kabupaten Bone
34
Batas-batas administrasi Kabupaten Bone secara jelas terbagi sebagai
berikut
a. Di Sebelah Utara berbatasan oleh Kabupaten Wajo dan Kabupaten
Soppeng
b. Di Sebelah Selatan berbatasan oleh Kabupaten Sinjai dan Kabupaten
Gowa
c. Di Sebelah Timur berbatasan oleh Teluk Bone
d. Di Sebelah Barat berbatasan oleh Kabupaten Maros, Pangkep, dan juga
Barru.
2. Deskripsi Wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone
yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang lingkungan hidup
melalui beberapa perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi serta
penerapan kegiatan bia marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan
tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan dranaise, pertamanan, kebersihan serta
pembinaan jasa konstruksi serta berbagai tugas lain yang telah diberikan oleh
Bupati sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku yang
berlokasi di Jl. Laksamana Yos Sudarso Watampone, Tanete Riattang,
Kabupaten Bone, Sulawesi- Selatan, kode pos 92715.
35
3. Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.
a. Visi
Infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang handal, di
dalam mendukung kabupaten Bone yang Mandiri, Berdaya saing dan
sejahtera.
b. Misi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone
adalah rumusan upaya yang hendak dilakukan selama periode 2018-
2023 dalam rangka untuk mencapai visi dan membantu cara
pencapaian tujuan pembangunan wilayah di Kabupaten Bone,
sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra dan RPJMD.
1. Mempercepat pembangunan jalan serta jembatan secara utuh,
untuk mendukung keterpaduan konektivitas guna meningkatkan
produktifitas, efesiensi dan pelayanan sistem logistik bagi
penguatan daya saing daerah.
2. Mempercepat untuk pembangunan infrastruktur secara terpadu,
yang didukung oleh industri dan sumber daya manusia dibidang
konstruksi yang berkualitas.
3. Mempercepat penyediaan dan meningkatkan pengawasan serta
pengendalian tata ruang, untuk mendukung kemampuan daya
saing dan peluang investasi daerah.
36
4. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana ke PU-an untuk
mendukung seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dan
penataan ruang.
4. Kewajiban Inti Serta Tanggungjawab Dari Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
Kewajiban Inti dengan Tanggungjawab
Berlandaskan Peraturan Bupati Bone nomor 62 tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas
pekerjaan umum dan penataan ruang.
KEPALA DINAS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, memiliki tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bagian Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang yang merupakan kekuasaan daerah serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, saat melakukan tugas
seperti dimaksud dalam ayat (1) menjalankan fungsi :
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan bagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan kegiatan pemerintahan bagian Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
3. Pengerjaan penilaian serta pelaporan kegiatan pemerintahan bagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas kegiatan pemerintahan bagian
37
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
5. Pengerjaan tugas lain yang diserahkan dari Bupati mengenai dengan
kewajiban serta tanggungjawabanya.
SEKRETARIAT DINAS
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang memiliki tugas
membantu kepala dinas saat melakukan tugas koordinasi di bagian
kesekretariatan yang merupakan tanggung jawab kedinasan.
Sekretariat Dinas saat melakukan tugas seperti dimaksud pada ayat (1)
menjalankan tugas:
1. Pembuatan program serta anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
2. Pengerjaan program dan anggaran;
3. Pengoordinasian tugas-tugas kepada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang serta memberikan pelayanan adminsitrasi pada
bidang-bidang lain.
4. Penyusunan peralatan pengumpulan serta dat, peraturan perundang-
undangan, penataan peralatan bacaan serta pelaksana kemitraan
bersama masyarakat.
5. Penyusunan data, evaluasi dan penyediaan informasi penerapan
program kerja pada kepala dinas.
6. Pengerjaan kegiatan ketatausahaan serta rumah tangga;
7. Pelaksanaan pengelolaan dokumen dinas serta kearsipan;
8. Pelaksanaan pembinaan ASN.
38
9. Pengerjaan tugas lain yang diserahkan dari Kepala Dinas mengenai
kewajiban dan tanggungjawabnya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas :
1. Melakukan penhasilan, pengalokasian serta pemberian surat-
menyurat, dokumen dinas serta pengurusan kearsipan;
2. Membentuk rencana formasi, informasi jabatan dengan data
kepegawaian;
3. Melaksanakan masalah administrasi kepegawaian, keprotokolan,
kehumasan serta pengadaan rapat dinas;
4. Melaksanakan ide perubahan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji teratur,
libur, berhenti, pemecatan, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes
serta pembaharuan karir pegawai;
5. Melakukan penambahan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Aparatur Sipil Negara (ASN) dari program Pekerjaan dan pelatihan;
6. Melakukan pemeliharaan atau perawatan kendaraan dinas, gedung
kantor, perlengkapan kantor serta substansi lainnya;
7. Menyediakan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
8. Melakukan pembinaan staf; dan
9. Melakukan tugas lain yang diserahkan dari Sekretaris mengenai
tugasnya.
Sub Bagian Program memiliki tugas :
1. Melakukan penghimpunan, pengerjaan, perancangan, penataan,
monitoring, pemberitahuan dan evaluasi program kerja
39
2. Melakukan fasilitasi dan koordinasi program dan penganggaran pada
wilayah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Melakukan dan menumbuhkan sistem informasi
4. Melakukan sosialisasi program pada wilayah
5. Melakukan pembuatan catatan tahunan, catatan triwulan, catatan
bulanan, catatan pertanggung jawaban serta catatan kinerja
6. Melakukan pembentukan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7. Menyediakan rencana umum pengadaan
8. Melakukan rencana kerja tahunan; dan
9. Melakukan tugas lain yang diserahkan dari Sekretaris mengenai
tugasnya.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
1. Membentuk agenda serta aktivitas bagian keuangan, mengadakan
pelayanan administrasi keuangan rutin, melakukan pembukuan
keuangan, membuat laporan keuangan rutin, menjaga bahan dan
pengurusan dokumen keuangan dengan membuat laporan
pertanggung jawaban keuangan seperti dengan peraturan perundang-
undangan;
2. Mengenali serta menginventarisasi sumber penerimaan dinas;
3. Mengarahkan dan melaksanakan adminsitrasi keuangan seperti asas
akuntansi pemerintah serta ketetapan perundang-undangan;
Mengawasi dan melakukan verifikasi administrasi keuangan;
40
4. Membina dan menata penatausahaan perbendaharaan sesuai bagi
ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan evaluasi pelaporan peningkatan pemakian dana dengan
teratur;
6. Mengatur laporan hasil pengerjaan tugas di bagiannya; dan
7. Melakukan tugas lain yang diserahkan dari Sekretaris Dinas mengenai
fungsinya.
BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONTRUKSI
1. Bidang Bina Teknik Serta Jasa Konstruksi dipimpin dari Kepala
Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi memiliki tugas membantu
kepala dinas saat mengatur kegiatan Pembinaan Teknik dan Jasa.
2. Bidang Bina Teknik Serta Jasa Konstruksi saat melakukan tugas
seperti dimaksud dalam ayat (1) menjalankan fungsi :
a. Pelaksanaan monitoring, penilaian serta pelaporan mengenai
penerapan program serta urusan dinas baik itu fisik maupun
nonfisik.
b. Perancangan dengan pemeliharaan teknis bidang ke-PU an;
c. Pembentukan agenda umum peningkatan jaringan jalan, tugas dan
status jalan kabupaten;
d. Penyelenggaraan sistem manajemen jalan atau jembatan;
e. Pembentukan pengutamaan pengerjaan jaringan jalan dan
jembatan;
f. Penerapan justifikasi teknis;
41
g. Pemeliharaan kegunaan jalan;
h. Pengoordinasian, penyelarasan serta diskusi mengenai
pembaharuan mekanisme serta pelayanan arsitektur;
i. Penerapan tugas lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
kewajiban dan tanggungjawabnya;
Seksi Pengawasan serta Pengendalian memiliki tugas :
1. Melakukan pengawasan, penilaian dan penanganan mengenai
pengerjaan pekerjaan pengurusan jalan/jembatan, pemeriksaan tingkat
arsitektur serta kegiatan ke PU-an lainnya;
2. Melakakukan penyediaan pelayanan konsultan;
3. Mengkaji dan menilai validasi teknis;
4. Membentuk pemberitahuan hasil monitoring dengan penilaian
pengerjaan kegiatan ke PU- an secara teratur begitupun insendentil;
5. Melakukan kegiatan penunjang lainnya yang membantu kecepatan
pengerjaan pengawasan serta pengawasan kegiatan ke-PU an;
6. Melakukan fungsi lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
tugasnya.
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin dari Kepala Bidang Jalan Dan
Jembatan memiliki tugas pokok melakukan kegiatan dinas pada
bidang jalan dan jembatan dan pengembangannya yang sebagai tugas
Pemerintah Kabupaten.
Untuk melakukan tugas seperti dimaksud dalam ayat 1 Kepala Bidang
42
Jalan Dan Jembatan memiliki fungsi :
1. Pembangunan, pengawasan dan pembangunan infrastruktur jalan
dan jembatan tergolong administrasi pengelolaannya;
2. manajemen dan penyelenggaraan pengerjaan infrastruktur jalan
dan jembatan;
3. Pemilihan kedudukan, derajat serta manfaat jalan dan jembatan.
4. Pemberian izin serta pemeliharaan perluasan jalan bebas kendala
dan lintas Kabupaten yang dibuat oleh inisiatif Daerah.
5. Pembaharuan, pengendalian serta pemeriksaan kualitas konstruksi
jalan atau jembatan.
6. Pengordinasian, koordinasi dan diskusi mengenai perluasan,
pengawasan serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Penerapan tugas lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
tugas dan fungsinya.
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki tugas :
1. Melakukan pembangunan jalan dan jembatan termasuk juga
administrasi pengelolaannya;
2. Membuat urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
3. Membuat studi kelayakan gambar RAB dengan dasar tehnis
jalan/jembatan yang hendak dibangun;
4. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pengerjaan
pembangunan jalan/ jembatan;
5. Membuat dan menyiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
43
6. Melakukan kegiatan lainnya yang mendorong kesuksesan
penyelenggaraan pembangunan jalan/jembatan;
7. Melakukan fungsi lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
tugasnya.
Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan memiliki tugas :
1. Melakukan pengawasan jalan atau jembatan dengan upaya
penyelesaian kerusakannya;
2. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan jalan atau jembatan;
3. Membentuk dan mengerjakan jalan atau jembatan;
4. Menginventarisir data-data terkait pemeliharaan jalan/jembatan;
5. Membuat daftar pengutamaan pemeliharaan jalan/ jembatan;
6. Membuat studi kelayakan;
7. Melakukan pengawasan dan penilaian bagi pengerjaan pemeliharaan
jalan/ jembatan;
8. Membuat seeta menyiapkan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan;
9. Melakukan kegiatan penunjang lainnya yang mendorong kecepatan
pengerjaan pengawasan jalan/jembatan;
10. Melakukan fungsi lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
fungsinya.
BIDANG PENATAAN RUANG
Bidang Penataan Ruang dipimpin dari Kepala bidang Penataan Ruang
memiliki tugas menginterprestasikan serta melakukan kebijakan
teknis pada bagian Penataan Ruang yang merupakan tugas Pemerintah
44
Kabupaten.
Untuk melakukan tugas pokok seperti tersebut dalam ayat (1), di
Bidang Penataan Ruang memiliki fungsi:
a. Penyediaan bahan dalam rencana penyusunan kebijakan Penataan
Ruang;
b. Pelaksanaan sistem, konsultasi, singkronisasi dan membimbing
dalam Penataan Ruang;
c. Pembuatan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
d. Pengerjaan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Penataan
Ruang;
e. Penerapan tugas lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
tugas dan fungsinya.
Seksi Pemanfaatan Ruang memiliki tugas:
1. Menyediakan dan membangun pada hal fungsi ruang kabupaten dan
kawasan;
2. Menghimpun, mengatur, membenahi, menjaga, memperbaharui data
serta laporan dalam rangka membuat kebijakan pemanfaatan ruang;
3. Membuat kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
4. Menyediakan penambahan fungsi serta masyarakat pada pemanfaatan
ruang;
5. Mengatur dan menyiapkan laporan yang terkait pengerjaan kegiatan;
dan
6. Melakakukan fungsi lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
45
tugasnya.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang memiliki tugas:
1. Menyediakan bahan dalam rangka membuat kebijakan pemeliharaan
dan pengendalian penggunaan ruang;
2. Mengkoordinasikan, menyediakan dan melakukan pemeliharaan dan
pengelolaan kegunaan ruang yang mencakup pemeliharaan,
peninjauan, penyelidikan serta penertiban kegunaan ruang;
3. Menyediakan peningkatan fungsi dengan masyarakat pada
pemeliharaan dan pengelolaan kegunaan ruang;
4. Mengatur dan menyediakan informasi mengenai pengerjaan kegiatan;
dan
5. Melakakukan fungsi lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
tugasnya.
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum memiliki tugas
melakukan kegiatan pada bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum yang membantu kegiatan ke-PU an yang merupakan tanggung
jawab Pemerintah Kabupaten.
Untuk melakukan tugas pokok seperti tersebut dalam ayat (1), bagian
fasilitas, aparat dan manfaat Umum memiliki fungsi:
a. Perluasan dan pengawasan fasilitas, aparat dan manfaat umum
bidang ke PU- an termasuk manajemen pengurusannya;
46
b. Penerapan pengaturan, diskusi, sinkronisasi serta pembaharuan
pada bagian fasilitas, aparat dan manfaat umum;
c. Pemeliharaan serta pengelolaan kegunaan fasilitas, aparat dan
manfaat umum yang membantu kegiatan ke PU-an;
d. Pengerjaan aktivitas lain mengenai fasilitas, aparat dan manfaat
umum bidang ke PU- an; dan
e. Pengerjaan tugas lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
tugas serta fungsinya.
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke PU-an
memiliki tugas:
1. Melakukan pengembangan, operasi serta pengawasan Prasarana serta
Sarana kePU- an;
2. Melakukan pengaturan serta pengelolaan pengunaan prasarana dan
sarana ke PU-an;
3. Mengatur dan menyiapkan laporan hasil pengerjaan tugas di
bidangnya;
4. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendorong kecepatan
perluasan/ pengawasan Prasarana dan Sarana ke PU- an; dan
5. Melakukan fungsi lain yang disediakan dari pimpinan mengenai
tugasnya.
Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum memiliki tugas :
1. Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke PU-an;
2. Melakukan peningkatan, pekerjaan serta pengawasan utilitas umum;
47
3. Melakukan koordinasi serta pengelolaan penggunaan utilitas umum;
4. Mengatur dan menyediakan laporan hasil pengerjaan tugas
dibidangnya;
5. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendorong kecepatan
pembangunan/ pengawasan utilitas umum bidang ke PU-an; dan
6. Melakukan fungsi lain yang diserahkan dari pimpinan mengenai
tugasnya.
UPT DINAS
UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang memiliki tugas
mendukung kepala dinas seperti bidang tugas yang diurusi.
Pembentukan UPT Dinas sepertu dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Pelaksana melakukan tugas mendukung kepala sub
bagian dan/atau kepala seksi mengenai bidang tugasnya seperti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi melaksanakan urusan
mengenai dalam jabatan fungsional masing-masing seperti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok
jabatan fungsional sama dengan bidang keahliannya.
Tiap-tiap jabatan fungsional seperti dimaksud ayat (1),
disinkronisasikan dari seorang tenaga fungsional yang tingkatannya
48
paling tinggi dalam satuan kerja pada wilayah Dinas Pendidikan.
Jumlah tenaga fungsional seperti dimaksud ayat (1), ditentukan atas
kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan tingkatan jabatan fungsional sesuai dimaksud ayat (1),
ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.
Susunan organisasi didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten
Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bone, yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Kepala dinas
b. Sekretariat dinas terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program
c. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
2. Seksi Perencanaan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
d. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
49
3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
e. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang
2. Seksi Pemanfaatan Ruang
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
f. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas umum :
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-
PU an
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum; dan
3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
g. UPTD
h. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
6. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.
Berikut disertakan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2016:
50
KEPALA DINAS
H. Askar, S.T., M.Si
SEKRETARIS
Dra. A. Fatmawati, A.M.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KABID PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
H. Samad
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Rosdianah, S.Sos
KASUBAG PROGRAM
Samsiar. S, S.Sos., M.Si
KASUBAG KEUANGAN
Abdul Rahman, S.Sos
KABID PENATAAN RUANG
Ir. Husain Rauf, M.Si
KABID JALAN DAN JEMBATAN
H. Jibang, S.ST., M.T
KABID BINA TEKNIK DAN JASA
KONSTRUKSI
Ir. H. Anshar, M.P
KASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Jumran, S.T., M.T
KASI PERENCANAAN BINA TEKNIK
A. Syamsul Rijal, S.T
KASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
A. Tenri Maulana Ilyas, S.T
KASI PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
Rustan, S.T
KASI PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
Evi Asikin Sosdja, S.T
KASI PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
M. Ruslan, S.T., M.T
KASI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
Syamsul Bahri Amin
KASI PEMANFAATAN RUANG
Junaedhy, S.E., M.Si
KASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
Bakhtiar
KASI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA KE- PU AN
A. Asma Jaya Sakka, S.T
KASI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
UTILITAS UMUM
A. Cakra Alam, S.Sos
KASI OPERASIONAL ALAT BERAT DAN
LABORATORIUM
H. Samad
UPTD
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Bone
51
7. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone.
Sumber daya manusia merupakan aspek kontribusi yang sangat
penting pada perkembangan suatu organisasi, karena hal ini merupakan
faktor penentu dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah
organisasi tersebut. Begitu juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang diKabupaten Bone yang mempunyai sumber daya
manusia dalam mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat,
salah satunya adalah di bidang pengelolaan sampah.
Jumlah pegawai dalam data pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Kabupaten Bone dikelompokkan berdasarkan
beberapa kategori berikut ini:
Tabel 4.1
Data Pejabat Struktural PUPR Kabupaten Bone Tahun 2020
No Nama Gol Nama Jabatan
1 5. Askar, S.ST, M.Si IV/b Kepala Dinas PU &
Penataan Ruang
2 Dra. A. Fatmawati, AM, M.Si IV/b Sekretaris Dinas PU &
Penataan Ruang
3 Andi Zulfadli, ST, MT III/d Kabid Tata Ruang
4 Jumran, ST, MT IV/a Kabid Bina Teknik & jasa
Konstruksi
5 Teezar Ariesanto, SE III/d Kabid Prasarana, sarana
dan Utilitas Umum
6 Jibang, S.ST, M, Si IV/a Kabid Jalan/ Jembatan
7 Samsiar, S, Sos, M. Si IV/a Kasubag Program
8 Syamsul Bahri Alam III/d Kasi Perencanaan Tata
Ruang
9 A.Asmajaya Sakka, ST III/d Kasi Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana
dan sarana ke PU-an
10 Junaedhy, SE, M. Si IV/a Kasi Pemanfaatan Ruang
52
11 Rosdiana, S. Sos III/d Kasubag Umum dan
Kepegawaian
12 Muhammad Jamil, SH III/d Kasi operasional Alat
Berat dan Laboratorium
13 Andi Syamsul Rijal, ST III/d Kasi Perencanaan Bina
Teknik
14 Abd. Rahman S.Sos III/d Kasubag Keuangan
15 A.Tenri Maulana Ilyas, ST,
M. SP
III/d Kasi Pengawasan dan
pengendalian
16 M.Ruslan, ST, M.Si III/c Kasi Pengembangan
Infrastruktur Wilayah
17 Evi Asjikin Sosdja III/c Kasi Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
18 Rustan, ST III/c Kasi pembangunan jalan
dan Jembatan
19 A.Cakra Alam, S.Sos III/c Kasi Pembangunan jalan
20 Hasanuddin, S. Sos III/c Kepala UPT pemel. Jalan
& jembatan Wil.V
21 A.Kaslinda, S.Sos III/c Kepala UPT pem. Jalan &
jembatan Wil IV
22 Muhammad Khomeini, ST III/c Kepala UPT pemel. Jalan
& jembatan Wil. IX
23 Muliati, SE III/c Kepala UPT pemel. Jalan
& Jembatan Wil. VII
24 Andi asrijal, SH III/c Staf dinas PU & penataan
ruang
25 H. Agus, SE III/c Kepala UPT pemel.
Jalanan & jembatan Wil.
VI
26 Bahri, S. Sos III/c Kepala UPT pemel.
Jalanan & jembatan Wil.
III
27 Adrianty Adnan, SE III/c Kepala UPT pemel.
Jalanan & jembatan Wil. I
28 ST. Raoda. HM,SE III/c Kepala UPT pemel.
Jalanan & jembatan Wil.
VIII
29 Fatmawati, SE III/b Kasubag TU UPT pamel.
Jalan & jembatan Wil. II
29 Fatmawati, SE III/b Kasubag TU UPT pamel.
Jalan & jembatan Wil. II
30 Alfian, ST III/b Kasubag TU UPT pamel.
53
Jalan & jembatan Wil.
VIII
31 Syamsul Bahri, ST III/b Kasubag TU UPT pamel.
Jalan & jembatan Wil. VII
Sumber: PUPR kab.Bone 2020
B. Hasil Penelitian
Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Fokus dari penelitian ini menggunakan teori
Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) yaitu dalam penelitian ini ingin
mengetahui mengapa implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Watampone Kabupaten Bone dalam pembangunan
infrastruktur jalan tidak terimplementasi dengan baik. Dengan menggunakan teori
dari Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90- 92) menjelaskan keberhasilan dari
suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :
1. Komunikasi
Menurut Edward dalam Budi Winarno (2007:174) komunikasi
berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan kepada organisasi
atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses
penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus
tepat, akurat dan konsisten. Berlandaskan hal tersebut kemudian perlu
melihat Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
54
Bone dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur
jalan pada jalan yang mengalami kerusakan berat atau bencana alam
sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bone yang diatur dalam Peraturan “Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”.
Berikut salah satu wawancara penulis dengan S masyarakat yang
berada di jl cokroaminoto, mengatakan:
“Dinas Pekerjaan Umum kurang bersosialisasi dengan masyarakat
karena kita tidak tau mengenai jalan-jalan yang akan di bangun di
Kota Watampone karena tidak ada sosialisasi dari pihak Dinas
Pekerjaan Umum dan kurang merespon atau tidak menanggapi
keluhan bahkan usulan-usulan perbaikan jalan yang kami usulkan”.
(Wawancara, 01 oktober 2020)
Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa
komunikasi antara Dinas Pekerjaan umum dan masyarakat yang ada di Kota
Watampone tidak berjalan dengan baik dikarenakan setiap usulan-usulan
perbaikan jalan yang di usulkan masyarakat kurang di respon atau tidak di
tanggapi.
Pendapat tersebut di dukung oleh J selaku kabid jalan dan jembatan
mengatakan:
“tidak setiap usulan-usulan yang ada di masyarakat itu di tindak
lanjuti setiap tahun karena itu terbatas, pembangunan infrastruktur
tidak hanya berpusat pada kota pusat perekonomian jadi kami
prioritaskan di kota tetapi kita juga tidak lupakan kecamatan jadi kita
harus berusaha membangun infrastruktur yang merata di setiap
wilayah di Kabupaten Bone.”
(Wawancara, 29 september 2020)
55
Berdasarkan penuturan narasumber tersebut dapat di simpulkan
bahwa tidak setiap usulan-usulan yang ada di masyarakat itu di tindak lanjuti
karena itu berbatas, pembangunan infrastruktur tidak hanya memprioritaskan
pembangunan infrastruktur di kota tetapi membangun infarstruktur yang
merata di setiap wilayah di kabupaten Bone.
Kemudian di tambahkan oleh SB selaku TU UPT mengatakan,
“proses komunikasi dengan masyarakat itu saat kita musrembang
semua hal yang di kerja harus melalui musrembang tingkat desa,
kecamatan, dan kabupaten dan disesuaikan dengan ketersediaan dana
di kabupaten”.
(Wawancara, 05 oktober 2020)
Dilanjutkan dengan informan yang sama mengenai imlementasi
program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatakan,
“ implementasi program atau kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang ini melalui tiga program kegiatan pertama
program pembangunan jalan dan jembatan, kedua program
rehabilitasi jalan dan jembatan, dan ketiga program pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan. Terlaksana sesuai dengan anggaran Dinas
Pekerjaan Umum atas hasil musrembang berdasarkan pokok-pokok
pikiran DPR termasuk juga inisiatif pemerintah daerah dalam hal ini
teknogratifnya kita bekerja sesuai dengan renstra atau rencana
strategis target RPMJ renstra 5 tahun kemudian dilakukan pertahun
dalam dokumen renja”.
(Wawancara, 05 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan SB di atas dapat disimpulkan
bahwa semua hal yang di kerja harus melalui musrembang tingkat desa
kecamatan dan kabupaten melalui tiga program melalui tiga program
kegiatan pertama program pembangunan jalan dan jembatan kedua program
56
rehabilitasi jalan dan jembatan ketiga program pemeliharaan rutin jalan dan
jembatan.
Kemudian ditanggapi oleh masyarakat N pengguna jalan di Kota
Watampone mengatakan
“implementasinya atau pelaksanaan pembangunan jalan di Kota
Watampone sudah ada yang terlaksana dilihat dari pembangunan
infrastruktur jalannya sudah ada beberapa yang di bangun tapi
kurang karena jalan di cokro sudah beberapa kali diukur katanya
mau di perluas 2 meter sebelah kanan 2 meter sebelah kiri tapi
sampai sekarang belum di kerja kita lihat juga itu jalan di sekitar
stadion banyak yang berlubang-lubang sudah lama itu tidak di
perbaiki”.
(Wawancara, 01 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara oleh N dapat disimpulkan bahwa,
implementasi program pembangunan jalan sudah telaksana namum belum
maksimal di lihat dari masih ada beberapa jalan di Kota Watampone yang
harus di tingkatkan pembangunan infrastruktur jalannya.
Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dari semua informan di atas
dapat disimpulkan bahwa komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dengan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan sudah
terlaksana ketika musrembang tetapi belum maksimal karena setiap usulan-
usulan dari masyarakat tidak di respon atau tidak di tanggapi karena
pembangunan infrastruktur jalan menggunakan skala prioritas.
2. Sumberdaya
Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi
kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia dan
sumberdaya anggaran karena tidak akan berjalan efektif jika sumberdayanya
57
kurang atau tidak memadai. Sumberdaya manusia merupakan salah satu
variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksaan program. Terbatasnya
sumber daya anggaran yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan
implementasi program dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone karena
untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa dilaksanakan dengan
optimal, terbatasnya insentif yang dididtribusikan kepada pelaksana adalah
penyebab utama gagalnya pelaksaan program.
Berikut hasil wawancara oleh J kabid jalan dan jembatan
mengatakan,
“sumber daya manusia implementor sudah cukup karena rata-rata
orang teknik semua kepala bidang, pejabat eselon II di duduki oleh
orang teknis yang berlatar pendidikan teknik dalam hal ini teknik
sipil dan arsitek sub seksi kegiatan ada beberapa atau hampir semua
teknik untuk pejabat eselon ada beberapa yang kosong ada 2 pejabat
tetapi dalam hal ini ada perubahan rekontruksi organisasi perubahan
organisasi urusan pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum menjadi
Dinas Bina Marga Tata Karya Tata Ruang”.
(Wawancara, 29 september 2020)
Di lanjutkan dengan informan yang sama mengenai sumberdaya
anggaran:
“mengenai sumber daya anggaran ini yang menjadi penentu
pembangunan infrastruktur karena kami bergantung pada jumlah
anggaran yang akan kita bangun setiap tahun karena faktor
pendukung masalah keuangan masalahnya semakin banyak anggaran
kami tentunya semakin melakukan program kegiatan itu semakin
banyak infrastruktur yang dilaksanakan”.
(Wawancara, 29 september 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan J dapat disimpulkan bahwa
sumberdaya manusia yang ada di Dinas pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bone sudah cukup karena rata-rata berlatang belakang
58
orang teknik dari kepala bidang, pejabat eselon, sub seksi kegiatan dan untuk
pejabat eselon ada dua yang kosong. Dan untuk sumber daya anggaran
menjadi penentu pembangunan infrastruktur jalan yang akan di bangun
karena bergantung pada anggaran yang akan bangun setiap tahun karena
faktor pendukung adalah keuangan semakin banyak anggaran semakin
banyak program kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan.
Kemudian ditambahkan oleh SB selaku kasubag TU UPT
mengatakan,
“untuk sumber daya manusia yang kurang yaitu tenaga-tenaga teknik
yang posisi sebagai staff pengawas dalam hal ini memang kurang di
bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Kabupaten Bone
kemudian banyaknya ruas jalan yang dikerjakan ini menjadi kendala
karena kurangnya pengawas dalam hal ini yang mempunyai latar
belakang pendidikan teknik sipil ataupun arsitek relevan dengan
pekerjaan ini”
(Wawancara, 05 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan SB dapat di simpulkan bahwa
sumberdaya manusia kurang yaitu tenaga-tenaga teknik yang posisi sebagai
staff pengawas kurang di bandingkan dengan luas wilayah yang ada di
Kabupaten Bone kurangnya pengawas dalam hal ini yang memunyai latar
belakang pendidikan teknik sipil ataupun arsitek.
Kemudian di tambahkan oleh R kasi pembangunan jalan dan
jembatan sebagai berikut:
“pembangunan infrastruktur bergantung pada jumlah anggaran yang
di setujui oleh DPR kalau misalnya banyak anggaran yang di berikan
banyak juga pembangunan yang di kerjakan kalau sedikit anggaran
yang di berikan sedikit juga pembangunan yang di kerjakan itu
tergantung dari jumlah anggaran penanganan seluruh Kabupaten
59
Bone jumlah anggaran yang di dapatkan tidak terlalu besar namun
panjang jalan yang mau di kerjakan 1.500 km dalam setahun”.
(Wawancara, 21 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan R dapat di simpulkan bahwa
pembangunan infrastruktur bergantung pada jumlah anggaran yang di setujui
oleh DPR pembangunan bergantung pada jumlah anggaran banyak anggaran
yang diberikan banyak pembangunan yang di kerjakan.
Kemudian ditanggapi oleh masyarakat setempat mengenai sumber
daya anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone
mengatakan,
“setiap tahun kan ada anggaran yang diberikan kepada Dinas
Pekerjaan Umum berarti mereka bisa setiap tahun membangun
infrastruktur di Kabupaten Bone seperti dalam hal menambal jalan
perbaikan jalan hanya di tambal-tambal saja ada yang
bergelombang-gelombang atau ditutupi tidak memperbaiki kualitas
agar tahan lama”
(Wawancara, 01 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara oleh S dapat disimpulkan bahwa
dalam hal pembangunan infrastruktur jalan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Kuang kabupaten Bone tidak memperhatikan kualitas sesuai
dengan anggaran yang didapatkan setiap tahun.
Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dari semua informan di atas
dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia implementor masih
terkendala karena masih kurang yaitu tenaga-tenaga teknik yang posisi
sebagai staff pengawas dalam hal ini memang kurang di bandingkan dengan
luas wilayah yang ada di Kabupaten Bone kemudian banyaknya ruas jalan
yang dikerjakan ini menjadi kendala karena kurangnya pengawas dalam hal
60
ini yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil ataupun arsitek
relevan dengan pekerjaan ini. Kemudian untuk sumberdaya anggaran
implementor pembangunan infrastruktur jalan bergantung pada jumlah
anggaran yang tersedia di Kabupaten yang di setujui oleh DPR karena
semakin banyak anggaran maka semakin banyak pembangunan yang
dilaksanakan begitupun sebaliknya semakin sedikit anggaran maka semakin
sedikit pula pembangunan yang dilaksanakan.
3. Disposisi
Disposisi yaitu sifat serta karakter yang dimiliki dari implementor
atau pelaksana, sebagaimana tanggungjawab, kejujuran, sifat demokratis.
Jika implementor mempunyai disposisi yang baik, kemudian implementor itu
bisa melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai apa yang diharapkan dari
pembuat kebijakan. Apabila implementor mempunyai sikap atau pandangan
yang berbeda dengan pelaksana kebijakan, kemudian proses pelaksanaan
kebijakan juga menjadi tidak efisien.
Berikut hasil wawancara oleh J selaku kabid jalan dan jembatan
mengatakan,
“watak implementor sesuai dengan apa yang dilaksanakan
dilapangan itu wataknya tergantung dari individu tergantung dari
situasi dan kondisi”.
(Wawancara, 29 september 2020)
Berdasarkan penuturan narasumber tersebut dapat di simpulkan
bahwa watak implementor sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan
dan tergantung oleh situasi dan kondisi.
61
Kemudian ditambahkan ol eh SB selaku kasubag TU UPT
mengatakan,
“watak cukup memadai mumpuni karena orang-orang teknik
sehingga dalam pengimplementasiannya melakukan pengawasan dan
pengendalian yang cukup ketat karena beberapa hal yang ingin
dikendalikan yaitu kualitas maupun kuantitas”
(Wawancara, 05 oktober 2020)
Berdasarkan penuturan narasumber tersebut dapat di simpulkan
bahwa watak sudah cukup memadai mumpuni sehingga dalam
pengimplementasiannya melakukan pengawasan dan pengendalian yaitu
kualitas maupun kuantitas.
Kemudian di tambahkan oleh inspektur pada kantor Inspektorat
daerah Kabupaten Bone, sebagai berikut:
“watak dan karakteristik Dinas Pekerjaan Umum sudah bagus karena
mereka sudah melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya
dengan baik sesuai dengan tugasnya karena apa yang di berikan
tanggungjawab itu juga yang dikerjakan dan kontribusinya Dinas
Pekerjaan Umum sudah lumayan tapi yang menjadi kendala adalah
dana”
(Wawancara, 22 oktober 2020)
Berdasarkan hasi wawancara oleh inspektur Kabupaten Bone dapat
disimpulkan bahwa, watak atau karakteristik Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bone sudah bagus karena mereka sudah
melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik.
Hampir sama yang dikatakan informan diatas, berikut pendapat R selaku
kasi pembangunan jalan dan jembatan mengatakan,
“persoalan watak sebenarnya dimana-mana watak seseorang pasti
berbeda-beda dan intinya sebenarnya apa yang di beri tanggungjawab
62
di sini itulah yang kita kerjakan bagaimana seorang pemimpin bisa
mengendalikan semua itu apa yang diberi tangungjawab maka itu harus
dilakukan”
(Wawancara, 21 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan R dapat disimpulkan bahwa
watak dan karakteristik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone mereka bekerja sesuai dengan tanggungjawab yang berikan.
Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dari semua informan di atas
dapat disimpulkan bahwa disposisi atau watak atau karakteristik
implementor watak cukup memadai mumpuni karena berlatar belakang
orang-orang teknik Dinas Pekerjaan Umum sudah melaksanakan pekerjaan
dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tugasnya karena apa yang
di berikan tanggungjawab itu juga yang dikerjakan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang berkerja
mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang penting bagi
implementasi kebijakan. “Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”. Berikut hasil wawancara oleh
SB selaku kasubag TU UPT mengatakan, SB selaku kasubag TU UPT
mengatakan,
“struktur organisasi yang bertugas bisa dikatakan sudah sempurna.
Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dipimpin oleh pimpinan kegiatan
kita semua yang ada di Dinas Pekerjaan Umum rata-rata orang teknik dari bidangnya masing-masing dan dari pihak ketiga
Alhamdulillah dari dokumen yang ada semua sudah ber SK bidang
keahlian”
63
(Wawancara, 05 oktober 2020)
Berdasarkan penuturan narasumber tersebut dapat disimpulkan
bahwa struktur organisasi yang bertugas bisa dikatakan sudah sempurna
karena rata-rata yang bekerja pada dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang kabupaten Bone adalah orang-orang berlatar pendidikan teknik dari
bidangnya masing-masing dari dokumen yang ada semua sudah ber SK
bidang keahlian.
Hampir sama yang dikatakan oleh informan diatas, berikut yang
dikatakan oleh J selaku kabid jalan dan jembatan bahwa,
“struktur organisasinya memang kita sudah buatkan SK terutama
dalam pemeliharaan rutin ada SKnya tersendiri mulai dari
pelaksanaanya semua sampai tim-timnya semua ada. Dan untuk
semua program yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum itu
dalam melaksanakan programnya sesuai dengan SOP kita bekerja
sesuai dengan SOP yang ada.
(Wawancara, 29 september 2020)
Dari penuturan narasumber diatas dapat di simpulkan bahwa struktur
organisasi yang bertugas mengimplementasikan program kegiatan sudah
memiliki SK mulai dari pelaksanaan sampai tim-timnya dan pelaksanaan
program pembangunan infrastruktur bekerja sesuai dengan SOP yang ada.
Kemudian ditambahkan oleh inspektur pada kantor Inspektorat
daerah Kabupaten Bone, sebagai berikut:
“yang kita lihat struktur organisasinya sudah bagus mereka bekerja
sesuai dengan tugasnya di inspektorat itu yang kita periksa itu
perbandingan antara pembangunan jalan atau jembatan dibandingkan
dengan yang direncanakan dalam RAPD, gambar desain dengan
pekerjaan fisik di lapangan, tidak hanya itu seperti pengelolaan
sumberdayanya seperti apa seperti minyak panas di ajukan
rekomendasi apakah akan dikenakan disiplin ringan, sedang atau
berat kemudian pengelolaan keuangan sesuai tidak dengan regulasi
64
yang berlaku dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk di
dalamnya pengelolaan alat berat dan juga bagaimana pelayanan
publiknya”.
(Wawancara, 22 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara oleh inspektor kabupaten Bone dapat
disimpulkan bahwa struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang kabupaten Bone sudah bagus dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Kemudian ditambahkan oleh R selaku kasi jalan dan jembatan
mengatakan,
“struktur organisasi mendekati kesempurnaan dalam hal pelaksanaan
pekerjaan sudah ada istilahnya pimpinan kegiatan dibantu dengan
PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatan pimpinan kegiatan itu
namanya PPK pejabat pembuat komitmen maksudnya dia pemilik
proyek yang bertanggungjawab penuh baik fisik maupun keuangan
terus dibantu dengan PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatan yang
membantu PPK pejabat pembuat komitmen dalam pengumpulan
semua administrasi terus dilapangan ini dibantu lagi pengawas
lapangan pengawas lapangan ini juga di kontrak pihak ke tiga
namanya konsultan pengawas seperti supervisi konsultan supervisi
itulah yang membantu kita dari teknik dan mereka menjamin
mutunya dengan pembuktian hasil laboratorium seperti itu”
(Wawancara, 21 oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa struktur organisasi pada dinas pekerjaan umum dan
penataan ruang kabupaten Bone sudah bagus dan mendekati sempurna
karena implementor dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan baik
dilihat dari pelaksana kegiatan dipimpin oleh PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) dan di bantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
65
kemudian di bantu lagi oleh pengawas lapangan yang di kontrak oleh pihak
ke tiga namanya konsultan pengawas seperti supervisi konsultan.
Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dari semua informan di atas
dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang untuk program Pembangunan infrastruktur jalan
implementor bekerja sesuai dengan SOP yang ada sehingga pelaksanaannya
terstruktur dan setiap struktur organisasinya telah memiliki SK pada bidang
masing-masing.
66
Tabel 4.2
Data SOP Bidang Jalan dan Jembatan
URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN Kepala Dinas
Kabid Jalan dan
Jembatan Kepala Seksi
Staf Sub Bagian
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Memerintahkan Kepala Bidang, Kepala Seksi untuk membuat dokumentasi
MC Nol jalan yang akan dibangun
Surat Tugas 5 menit Perintah Kepala
Dinas
2. Membuat format dokumentasi MC Nol dan menentukan jadwal peninjauan
Perintah Kepala Dinas
30 menit Format dokumentasi MC. Nol dan jadwal peninjauan telah dibuat
3. Menyiapkan format dokumentasi MC Nol dan kelengkapan alat ukur
Format dokumentasi MC. Nol dan jadwal peninjauan telah dibuat
45 menit Format dokumentasi MC Nol dan kelengkapan alat ukur telah disiapkan
4. Melakukan peninjauan dan pengambilan Dokumentasi MC Nol jalan
Format dan alat kelengkapan alat ukur telah disiapkan
180 menit Data Dokumentasi MC Nol dan pengukuran jalan
5. Menginput data dokumentasi MC Nol jalan ke dalam format yang telah disediakan
Data Dokumentasi MC Nol dan pengukuran jalan
30 menit Data telah diinput
6. Meneliti dan Mengoreksi dokumentasi MC Nol dan Pengukuran Jalan sekaligus memberi paraf
Data telah
diinput 15 menit Data telah diteliti
dan dikoreksi serta diparaf
2 1
67
URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA MUTU BAKU
KETERANGAN Kepala Dinas
Kabid Jalan dan
Jembatan Kepala Seksi
Staf Sub Bagian
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
7. Menandatangani Data dokumentasi MC Nol Jalan yang akan dibangun
Data telah diteliti
dan dikoreksi serta diparaf
10 menit Data telah ditandatangani
8. Menerima data untuk diarsipkan
Data telah ditandatangani
5 menit Data telah diarsipkan
1
2
68
Alur SOP (Standar Operasional Prosedur) Bidang Jalan dan Jembatan:
1. Kepala Dinas Memerintahkan Kepala Bidang dan Kepala Seksi untuk
membuat dokumentasi MC.Nol jalan yang akan dibangun dengan
kelengkapan surat tugas dalam waktu 5 menit output (keluaran) perintah
Kepala Dinas
2. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Membuat format dokumentasi MC Nol
dan menentukan jadwal peninjauan dengan kelengkapan perintah
Kepala Dinas dalam waktu 30 menit, output Format dokumentasi MC.
Nol dan jadwal peninjauan telah dibuat
3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi memerintahkan Staf Sub Bagian untuk
menyiapkan format dokumentasi MC Nol dan kelengkapan alat ukur
dengan waktu 45 menit, output Format dokumentasi MC Nol dan
kelengkapan alat ukur telah disiapkan
4. Kepala Seksi dan Staf Sub Bagian melakukan peninjauan dan
pengambilan dokumentasi MC Nol jalan dengan kelengkapan Format
dan alat kelengkapan alat ukur telah disiapkan dalam waktu 180 menit,
output Data Dokumentasi MC Nol dan pengukuran jalan
5. Staf Sub Bagian mengimput data dokumentasi MC Nol jalan kedalam
format yang telah disediakan dengan kelengkapan Data Dokumentasi
MC Nol dan pengukuran jalan dalam waktu 30 menit, output Data telah
diinput
6. Kepala Dinas meneliti dan mengoreksi dokumentasi MC Nol dan
pengukuran jalan sekaligus memberikan paraf kemudian diberikan
69
kepada Kepala Bidang dengan kelengkapan data telah diinput dalam
waktu 15 menit, output Data telah diteliti dan dikoreksi serta diparaf
7. Kepala Dinas dan Kabid jalan dan jembatan menandatangani data
dokumentasi MC Nol jalan yang akan di bangun dengan kelengkapan
Data telah diteliti dan dikoreksi serta diparaf dalam waktu 10 menit,
output Data telah ditandatangani
8. Kepala Dinas memerintahkan Staf Sub Bagian untuk menerima data
untuk diarsipkan dengan kelengkapan data telah di tandatangani dalam
waktu 5 menit, output data telah diarsipkan
70
Tabel 4.3
Data Musrenbang Bidang Jalan Jembatan
HASIL PENILAIAN USULAN PRIORITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RENCANA KERJA TAHUN 2020
KRITERIA : ……………………………………………………………………………………………..
DESA KECAMATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Pengaspalan Jalan Lingkungan Sinri
(Welalange-Labekku)Kelurahan Bulu Tempe Tanete Riattang Barat
10 12 0 10 0 5 5 10 8 10 5 5 80
2 Perbaikan Drainase Jl. Ahmad Yani Lr. 4 Kelurahan Jeppee Tanete Riattang Barat10 12 0 10 0 5 10 10 8 0 5 5 75
3Pengaspalan Lorong A. Yani Coppoleang Jln
Langsat(Samping Wisma Rajawali)Kelurahan Macanang Tanete Riattang Barat
10 12 0 10 0 5 10 10 8 0 5 5 75
4Pekerjaan Talud Lingkungan IV Anrebiring
Lr. SD 23 MajangKelurahan Macege Tanete Riattang Barat
10 0 0 10 0 2 10 10 8 0 5 5 60
5Pembangunan Jembatan Sungai
SalapanrengKelurahan Mattirowalie Tanete Riattang Barat
10 0 0 10 0 2 10 10 8 0 5 5 60
6 Pembangunan Jalan Cenranae-Tobuttu Kelurahan Polewali Tanete Riattang Barat10 0 0 10 0 2 10 10 8 0 5 5 60
7Pengaspalan Jalan Ibu Kota Kecamatan
Tanete Riattang Barat Kelurahan Watang Palakka Tanete Riattang Barat
10 12 0 10 5 5 10 10 8 10 5 5 90 PEMBANGUNAN
CATATAN : NILAI
1. HASIL MUSRENBANG 15
2. STATUS JALAN KABUPATEN 10
3. AKSES SIMPUL-SIMPUL TRASPORTASI (PELABUHAN, TERMINAL, PASAR, DERMAGA) 10
4. AKSES MENGHUBUNGKAN KE STATUS JALAN LEBIH TINGGI 10
5. AKSES SIMPUL UNTUK KAWASAN PARIWISATA 5
6. AKSES SIMPUL UNTUK KAWASAN PEREKONOMIAN 5
7. LHR TINGGI 10
8. KESESUAIAN DENGAN DOKUMEN RPJMD 10
9. KONDISI JALAN 8
10.DED DAN RAB 2
11.KEBEBASAN LAHAN 5
12.POKIR 10
TOTAL 100
KETERANGANNO URAIAN USULANLOKASI SKOR % TOTAL
NILAI
71
Tabel 4.4
Realisasi dan Rencancana Kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan Tahun 2017
No Ruas Jalan Panjang (Km)
1. Mappesangka- Binuang 1,100
2. Poros Dusun Appale Desa Mario 1,500
3. Sijelling- Turungeng 1,000
4. Tinco- Tompo Bulu 1, 500
5. Pasippo- Bainang 1,000
6. Hub- Paccing 1,000
7. SMP 9 Watampone 1,500
8. Jl. Pendidikan Desa Watu 1,500
9. Jalan Depan SMP 6/SMK 3 0,200
10. Kompleks Terminal PL Ponggawae 0,300
11. Jalan Dusun Lerang Desa Ambbumpungeng 0,700
12. Calo- Buareng 1,500
13. IKK Tonra, Desa Bulu-bulu 1,000
14. IKK Mare, (Kadai-Padelo) 1,000
15. IKK Ulaweng, (JL. Pahlawan) 1,000
16. IKK Ponre 0,770
17. Palattae- Pammusureng 0,535
18. Cenrana- Labotto 4,110
72
19. Paccing- Mattirowalie 4,270
20. Teko-Kaju 1,866
21. Waetuo- Lamurukung 5,677
22. Salosawae- Tujue 1,300
23. Poleonro- Barakkae 1,500
24. Patangkai- Waekecce 1,500
25. Mattaropurae- Tobenteng 1,600
26. Ureng- Lonrong 1,500
27. Masago- Patimpeng 1,400
28. Padaidi- Pallawarukka 1,500
29. Watu- Pallae 1,500
30. Wanuawaru- Pitumpidange 1,000
Jumlah 47,828
Realisasi Pembangunan Jalan Tahun 2017
1. Pembangunan Jalan 01 (DAU Pokok)
Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.
21.371.026.000 dengan realisasi anggaran Rp. 21.362.332.900 atau
99.96% dengan realisasi fisik 100% tersisa anggaran Rp. 105.069.000.
Kegiatan ini meliputi pembiayaan Perencanaan, pengawasan,
pelaksanaan fisik dan biaya honorarium dan administrasi dalam rangka
pelaksanaan fisik yang dimaksud.
73
Tabel 4.5
Realisasi Fisik Kegiatan Pembanguan Jalan (DAU)
= Jalan Kota
= Jalan Desa
2. Pembangunan Jalan 02 (DAU Pokok)
Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 5.766.113.000
dengan realisasi anggaran Rp. 5.769.270.200 atau 99.88% dengan
realisasi fisik 100% tersisa anggaran Rp. 6.842.800
Kegiatan ini meliputi pembiayaan Perencanaan, pengawasan,
pelaksanaan fisik dan biaya honorarium dan administrasi dalam rangka
pelaksanaan fisik yang dimaksud.
No Nama Ruas (Lokasi) Volume Satuan
1 Ruas Jalan Mappesangka - Binuang Kec. Ponre 1.100 Km
2 Ruas Jalan Poros Dsn Appale Desa Mario Kec. Libureng 1.500 Km
3 Ruas Jalan Sijelling - Turungeng Kec. Tellu Siattinge 1.000 Km
4 Ruas Jalan Tinco - Tompo Bulu Kec. Libureng 1.500 Km
5 Ruas Jalan Passippo - Bainang Kec. Palakka 1.000 Km
6 Ruas Jalan Hulo - Paccing Kec. Kahu 1.000 Km
7 Ruas Jalan SMP 9 Watampone Kec. T. Riattang Barat 1.500 Km
8 Ruas Jalan Pendidikan Desa Watu Kec. Barebbo 1.500 Km
9 Ruas Jalan Depan SMP 6 / SMK 3 Kec. T. Riattang 0.200 Km
T O T A L 10.30 Km
Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU - PTR
74
Tabel 4.6
Realisasi Fisik Kegiatan Pembanguan Jalan (DAU)
Tahun Anggaran 2017
Nama Ruas (Lokasi) Volume Satuan
1 Ruas Jalan Kompleks Terminal Petta Ponggawae Kec. T. Riattang Barat
0.300 Km
2 Ruas Jalan Dsn Lerang Desa Abbumpungeng Kec. Cina 0.700 Km
3 Ruas Jalan Jalan Calo - Buareng Kec. Sibulue 1.500 Km
4 Ruas Jalan IKK Tonra (Desa Bulu-bulu Kec. Tonra) 1.000 Km
5 Ruas Jalan IKK Mare (Kadai-Padaelo) 1.000 Km
6 Ruas Jalan IKK Ulaweng (Jalan Pahlawan) 1.000 Km
7 Ruas Jalan IKK Ponre 0.770 Km
T O T A L 6.27 Km
= Jalan Kota
= Jalan Desa
3. Pembangunan Jalan 03 (DAU Perubahan)
Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.
40.581.950.000 dengan realisasi anggaran Rp. 39.448.542.00 atau
97.21% dengan realisasi fisik 100% tersisa anggaran Rp.
1.133.408.000
Kegiatan ini meliputi pembiayaan Perencanaan, pengawasan,
pelaksanaan fisik dan biaya honorarium dan administrasi dalam
rangka pelaksanaan fisik yang dimaksud
Sumber Data Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU - PTR
75
Tabel 4.7
Realisasi Fisik Pembanguan Jalan (DAU Perubahan)
=
= Jalan Kota
= Jalan Desa
NO Nama Ruas (Lokasi) Volume Satuan
1 - Ruas Jalan Pabbacue – Lonrong 0.276 Km
2 - Ruas Jalan Kampung Baru - pelabuhan Barebbo 1.000 Km
3 - Ruas Jalan Uloe – Timurung 2.000 Km
4 - Ruas Jalan Balange – Masago 1.400 Km
5 - Ruas Jalan Palakka – Hulo 1.000 Km
6 - Ruas Jalan Padaelo-Lappabosse-Kalero 1.000 Km
7 - Ruas Jalan Kol.A. Suaib 0.430 Km
8 - Ruas Jalan A.P. Pettarani 0.500 Km
9 - Ruas Jalan A.Sulolipu Dalam 0.150 Km
10 - Ruas Jalan K.H. Ramli 0.289 Km
11 - Ruas Jalan Latenri tappu & Laummasa 0.690 Km
12 - Ruas Jalan Sungai Musi 1.000 Km
13 - Ruas Jalan Sungai Limboto 1.000 Km
14 - Ruas Jalan Sungai Asahan 0.693 Km
15 - Ruas Jalan Sungai Barito 0.172 Km
16 - Ruas Jalan Passippo – Mico 1.000 Km
17 - Ruas Jalan Mutiara-Waeputtang(BontoRihu) 1.087 Km
18 - Ruas Jalan Jampue-Palakka 1.000 Km
19 - Ruas Jalan Waekecce'e-Pekkae-Larumange 2.000 Km
20 - Ruas Jalan Masago – Patimpeng 0.940 Km
21 - Ruas Jalan Malaka – Balubu 1.650 Km
22 - Ruas Jalan Lilina Ajangale – Alinge 1.500 Km
TOTAL 20.777 Km
Sumber Data Bidang PUPR Kabupaten Bone
76
C. Pembahasan Penelitian
Implementasi kebijakan di pandang sebagai suatu metode atau alur metode
dari implementasi kebijakan dari metode kebijakan perspektif perubahan sosial
serta politik, dimana kebijakan yang dilakukan dari pemerintah bermaksud untuk
membentuk perbaikan atau perubahan dalam masyrakat sebagai kelompok
sasaran.
Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur
keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dengan melihat aspek sebagai
berikut:
1. Komunikasi
Komunikasi merupakan salah satu elemen signifikan yang
memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan
dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada
pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat.
Apabila penyampaian tujun dan terget suatu kebijakan tidak transparan, tidak
memberikan interprestasi atau terlebih tujuan dan sasaran kebijakan tidak
diketahui sama sekali oleh kelompok target, maka tampaknya akan timbul
suatu penentangan atau resistensi dari kelompok target yang berkaitan. Oleh
karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu penyaluran (transmisi) yang baik
akan menciptakan implementasi yang baik pula, adanya transparansi yang
diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak mengelirukan dalam
pelaksanaannya, dan adanya kestabilan yang diberikan pelaksanaan
kebijakan. Apabila yang dikomunikasikan tidak konsisten akan
77
mengelirukan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Peneliti
membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan transmisi dan
kejelasan yang disesuaikan dengan hasil penelitian.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan
bahwa dalam hal komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
transmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi dalam hal ini sasaran dari kebijakan adalah masyarakat. Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone terus mengupayakan
implementasi program dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terlaksana
dengan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.
Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa
implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone
sudah terlaksana namun belum maksimal karena terbatas dari anggaran
sehingga tidak setiap usulan yang di usulkan oleh masyarakat itu ditindak
lanjuti karena itu terbatas dan pembangunan infrastruktur jalan menggunakan
skala perioritas yang menjadi acuan dalam program pembangunan
infrastruktur jalan di Kabupaten Bone.
2. Sumber Daya
Sumber daya menjadi salah satu elemen yang penting pada pelaksanaan
kebijakan publik. Sumberdaya mencakup sumberdaya manusia dan sumberdaya
anggaran. Sumberdaya menusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana
78
kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. George
Edward (dalam Tangkilisan, 2003:55-88) sumber daya dikatakan baik dilihat
dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sumberdaya manusia di
dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staf beserta
kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang
dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari implementor terhadap
implementasi program pembangunan infrastruktur jalan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan untuk
sumberdaya anggaran pembangunan infrastruktur jalan bergantung pada jumlah
anggaran yang di berikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bone karena faktor pendukung keberhasilan implementasi program
pembangunan infrastruktur jalan adalah faktor dana. Kemudian untuk
sumberdaya manusia implementor masih kurang dilihat dari dua posisi pejabat
eselon yang kosong dengan tenaga-tenaga teknik yang posisi sebagai staff
pengawas.
Berikut ini tabel rencana anggaran pembangunan infrastruktur jalan di
Kabupaten Bone:
Tabel 4.8
Anggaran pembangunan infrastruktur jalan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2017
Nama Jalan Aggaran Realisasi Sisa Anggaran
Jalan 01 DAU
pokok
Rp.21.371.026.000 Rp.21.362.332.900 Rp.105.069.000
Jalan 02 DAU
pokok
Rp.5.766.113.000 RP. 5.769.270.200 Rp. 6.842.800
Jalan 03 DAU
perubahan
Rp.40.581.950.000 Rp. 39.488.542.00 Rp.1.133.408.000
79
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa
implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Watampone tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa adanya dukungan
dari anggaran. Anggarakan yang disediakan oleh pemerintah pusat diberikan
kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dan
digunakan untuk segala dana operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bone. Pada kebijakan program pembangunan infrastruktur
jalan di Kota Watampone ini anggaran yang di dapat masi terbilang kurang,
karena pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri tidak hanya
mengurusi tentang program pembangunan jalan sehingga anggaran yang
didapatkan di bagi-bagi untuk program kegiatan yang lainnya. Ketersediaan
jumlah sumberdaya manusia sebagia satuan tugas pelaksana pembangunan
infrastruktur jalan di Kota Watampone yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan
Umum masih kurang dilihat dari posisi pejabat yang kosong dan tenaga teknik
untuk pengawas. Apabila implementor kekurangan sumberdaya manusia untuk
melaksanakan implementasi kebijakan maka kebijakan tidak akan berjalan
efektif dan efisien.
3. Disposisi
Disposisi yaitu watak atau karakter yang dimiliki dari pelaksana.
Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Jika
implementor mempunyai disposisi yang baik kemudian implementor akan
bisa melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan
oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam
80
keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam
menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang
baik terkait dengan kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2007:174).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa
watak atau karakteristik yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bone sebagai implementor program pembangunan
infrastruktur jalan di kota watampone sudah baik karena implementor telah
melaksanakan pekerjaaan dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan
tugasnya terkait dengan program pembangunan infrastruktur jalan di Kota
Watampone Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri melaksanakan
program kegiatan berdasarkan dengan anggaran yang tersedia dengan melihat
skala prioritas.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan segi disposisi adalah
watak dan karakterisik implementor dalam pembangunan infrastruktur jalan di
Kota Watampone Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah bekerja
sesuai dengan kemampuan yang di miliki dengan melihat pembangunan
infrastruktur jalan adalah infrastruktur dasar sebab akibatnya banyak
berpengaruh positif antara lain kepada akses masyarakat umum kepada
pertumbuhan serta peningkatan ekonomi masyarakat dan komunikasi antar
kecamatan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi termasuk salah satu elemen yang sangat penting
dalam implementasi kebijakan. Ada dua karakter utama pada birokrasi menurut
Edward, yaitu prosedur -prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut
81
sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi (Winarno,
2014:206). SOP yang baik adalah yang menempatkan bentuk kerja yang
transparan, terstruktur, tidak ribet serta mudah dipahami oleh siapapun sebab
akan sebagai acuan pada bekerja implementor. Harapan dengan adanya SOP,
sumber daya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai
pada standar yang sudah ditentukankan dalam SOP sehingga dapat
menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi
pelaksana sebisa mungkin menjauhi hal yang ribet, panjang serta berbelit-belit.
Mengenai struktur birokrasi dan SOP ini telah tercantum dalam
Peraturan “Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”.
Berdasarkan hasil kesimpulan dari beberapa informan terkait dengan
struktur birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa struktur
organisasi telah memiliki SK dengan bidang masing-masing sehingga dalam
pelaksaan tugas sesuai dengan SOP.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa struktur
birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
implementasi program pembangunan infrastruktur jala di Kota Watampone telah
melaksanakan sesuai SOP yang berlaku namun kenyataan dilapangan masih
ditemui jalan-jalan yang rusak dan belubang. Struktur birokrasi yang terdapat
yang terdapat pada implementasi program pembangunan infrastruktur jalan
dapat dilihat dari aspek SOP dan aspek struktur birokrasi dimana pada aspek
SOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memiliki SOP yang
82
diatur dalam “Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”, sehingga memudahkan dalam
pembagian tugas.
83
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang dilakukan di lapangan
tentang implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone Kabupaten Bone
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan
masyarakat mengenai program pembangunan infrastruktur jalan di Kota
Watampone Kabupaten Bone sudah terlaksana ketika musrenbang. Akan
tetapi belum maksimal karena usulan-usulan perbaikan jalan kurang di
respon atau di tanggapi.
2. Sumberdaya dalam pelaksaaan program pembangunan infrastruktur jalan
di Kota Watampone Kabupaten Bone sumberdaya manusia implementor
masih kurang yaitu tenaga-tenaga teknik yang posisi sebagai staff
pengawas yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil maupun
teknik arsitek. Kemudian untuk sumberdaya anggaran pelaksaan program
pembangunan infrastruktur jalan bergantung pada jumlah anggaran yang
tersedia di Kabupaten.
3. Disposisi watak atau karakteristik implementor dalam program
pembangunan infrastruktur jalan di Kota Watampone Kabupaten Bone
84
implementor telah bekerja sesuai dengan kemampuan yang di miliki dan
tanggung jawab yang di berikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Struktur Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bone dalam program Pembangunan infrastruktur jalan implementor
menjalankan tugasnya sesuai pada standar yang telah di tentukan dalam
SOP sehingga pelaksanaannya terstruktur dan setiap struktur organisasinya
telah memiliki SK pada bidang masing-masing.
B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan yang ada di atas, maka yang menjadi bahan
masukan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone diharapkan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membangun komunikasi yang
baik dengan masyarakat yang menjadi target/sasaran dari kebijakan agar
program yang dibuat diharapkan berjalan efektif dan efisien.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone diharapkan
untuk mengadakan evaluasi revisi anggaran supaya anggaran yang
dibutuhkan tercukupi dan tepat sasaran. Serta sumberdaya implementor
harus terpenuhi agar program yang dibuat bisa terlaksana dengan baik.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone diharapkan
dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone.
85
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007). Metode Penelitian
Kualitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial.
Yogyakarta: Gaya Media.
Anwar, 2005. Evaluasi Kinerja. Refika Aditama. Bandung.
Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy. USA: Prentice-Hall, INC.,
Englewood Cliffs, NJ.
Edward III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta.
Endah Puji Lestari dkk. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan. Jurnal Administrasi Publik Vol (3) No (5)
https://scholar.google.co.id diakses tanggal 07 juli 2020.
Fajar Suryanto. 2009. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Paja, dan
Kesadaran Wajin Pajak. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
Griggn, N. 1998. Infrastructure Eingineeringand Management, John Wiley &
Sons.
Hogwood, Briant W, and Lewis A. Gunn 1986, Policy Analysis for the Real
World. Oxford University Press.
Islamy. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi
Aksara.
Kodoatie, Robert J., Roestam, Sjarief. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air
Terpadu. Yogyakarta:Andi.
Lester. 2006. Public Policy: An Evolutionary Approach. Australia: Wadsworth.
Mayer. 2009. Policy and Program Planning, A Development Perspektive, Edisi
Terjemahan. Jakarta: Bumi Aksara.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Meode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Munir. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi
86
Daerah. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
O Jones, Charles., 1984. An Introduction to the study of Public Policy.
Terjemahan. Jakarta.
Parawangi, Anwar. (2011). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah di Kabupaten Bone). Universitas Hasanuddin Makassar.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan , Tahun 2018-2023.
Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
Retno W. S., (2018) Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan antar
Kecamatan di Kabupaten Kediri. Jurnal Ketahanan Pangan Vol (2) No
(1) https://cholar.google.co.id diakses tanggal 07 juli 2020.
Siagian, Sondang P. (2007) Administrasi Pembangunan: Konsep Demensio, dan
Strateginya. Jakata: Bumi Aksara.
Sirojuzilam dan Mahalli. 2010. Regional: Pembangunan, Perencanaan dan
Ekonomi, USU Press, Medan.
Subarsono, A.G. (2011). Analisi Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)
Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D. Bandung:
Alfabeta.
Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas
Negeri Malang.
Sunarko. 2006. Pengantar Manajemen Publik. Gramedia Pustaka Utama.
Tachan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Gramedia Pustaka Utama.
Tjokromidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Toko
Gunung Agung.
87
Venny Ria Ngongoloy (2019). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur
Jalan. Vol (5) No (80) https://scholar.google.co.id diakses tanggal 07 juli
2020.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med
Press (Anggota IKAPI).
Yuwono, Sony dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang: Bayumedia.
Wow, Bone “Dikepung” Jalan Rusak;
https://radarbone.fajar.co.id/562.titikberlubang.DiKota. Watampone/.
Diakses tanggal 13 maret 2019.
88
LAMPIRAN
89
Dokumentasi Wawancara
Bersama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Bersama Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
90
Bersama Kasubag TU UPT Pamel. Jalan dan Jembatan Wil. VII
Bersama Inspektorat Kabupaten Bone
91
Bersama Masyarakat Pengguna Jalan
Dokumentasi Jalan di Kota Watampone
92
Jalan Terminal Palakka
Jalan Langsat
93
Jalan Hos Cokroaminoto
Jalan Palakka
94
95
96
97
98
99
RIWAYAT HIDUP
Wirdayanti. Lahir pada tanggal 14 Juni 1998 di Dekko.
Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari
pasangan Bapak Almarhum Rustan dan Ibu Sakura. Penulis
pertama kali masuk pendidikan di TK SAMATURUE pada
tahun 2002 dan lulus di tahun 2004. Pada tahun itu juga
penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar pada tahun 2004 di
SD/INPRES 6/75 Mappesangka dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang
sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMPN 1
Ponre dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan
pendidikan ke jenjang menengah atas di SMAN 1 Lappariaja dan sekarang
berubah menjadi SMAN 5 Bone dan lulus pada tahun 2016.
Kemudian pada tahun 2016 atas kehendak-Nya penulis bisa melanjutkan
pendidikan di perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Muhammadiyah Makassar
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan memilih program studi Ilmu
Administrasi Negara dan diakhir studinya menyusun skripsi dengan judul
Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Watampone Kabupaten Bone.